Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

8 h er- us a- ya gar a- ma ca- pat ka ng ut ng u, ng e- an ri h. Si ar h. or m n " n a 61 n - n Senin, 14 Juli 1997 Menyoal Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa PEMBICARAAN mengenai upaya mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa bu- kan hanya dimonopoli politisi, akademisi, dan pengamat poli- ik, tapi juga oleh kalangan menteri sendiri. Menteri Agama H. Tarmidzi Taher dan Menteri Transmigra- si dan Pemukiman Perambah Hutan (PPH) Siswono Yudohu- sodo awal pekan ini membahas masalah itu. Baru-baru ini di Bandung, ia mengatakan sangat sulit me- ningkatkan wibawa dan keju- juran aparatur pemerintah jika tidak disertai penyiapan kondisi obyektif moral dan spiritual. "Tanpa penyiapan moral dan spiritual, apapun sistem penga- wasan yang dibuat, keberhasi- lannya jauh dari kenyataan," katanya dalam orasi ilmiah pada acara wisuda sarjana Universi- tas Islam Nusantara di ibukota Jawa Barat itu. Sementara itu Menteri Trans- migrasi dan PPH Siswono Yu- dohusodo ketika ditanya pers di DPR saat rehat rapat-kerja dengan Komisi IV DPR-- me- nyatakan agar upaya memba- ngun pemerintah yang bersih dan berwibawa tidak hanya sekadar slogan dan jargon atau pernyataan kosong. "Saya kira, keinginan untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa itu sudah berkali-kali dinyatakan oleh Presiden di jajaran pemerintah an. Sekarang yang diperlukan adalah kesungguhan dari setiap aparat untuk melakukan tugas sebaik-baiknya, agar upaya membangun pemerintah yang bersih dan berwibawa tidak sekadar slogan dan jargon,"kata Siswono. Menurut kalangan DPR, pe- rangkat untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan ber- wibawa sudah ada, seperti yang tertuang dalam perangkat per- aturan perundang-undangan dan janji pegawai. Untuk mewujud- kan hal itu, kendala yang ada perlu diatasi. TOLOK UKUR Menteri Penertiban Aparatur Negara (Menpan) TB Silalahi juga sependapat tentang pen- tingnya mewujudkan pemerin- tah yang bersih dan berwibawa itu. Namun dia juga menyata kan perlunya diciptakan stan- dar untuk mengukur kinerja or- ganisasi pemerintah. "Dengan adanya standar pe- ngukur, tuntutan akan pertang- gungjawaban pemerintah kepa- da masyarakat dapat dipenuhi," ujarnya. Saat ini, pemerintah memang osob ratioz ib iber 1 1586 MACS909/AT/038/06/97 Oleh: Askan Krisna telah memiliki ala ukur yang dikenal dengan nama Daftar Penilaian Pelaksanaan Peker- jaan (DP-3). Namun alat itu baru pada tingkat pengukuran kiner- ja Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara individual, belum mam- pu menunjukkan tingkat kinerja suatu organisasi. "Oleh karena itu, perlu di- ciptakan ukuran kinerja orga- nisasi pemerintah, sehingga da- pat diketahui tingkat efesiensi dan keefektifan organisasi terse- but dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangun an," katanya. ASTRA Perbaikan dan penajaman terhadap upaya-upaya tersebut, menurut dia, perlu terus dilaku- kan, sehingga tidak sekadar po- litical will, tapi political action pemerintah. Sejak beberapa waktu upaya menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa ini di- kaitkan dengan perlunya pejabat melaporkan daftar kekayaannya agar tidak menimbulkan ber- bagai prasangka. Siswono yang mantan aktivis GMNI itu berpendapat, secara moral, sebaiknya pejabat men- jelaskan kekayaannya sebelum menjabat dan setelah masa jaba- tannya berakhir. "Sebetulnya, yang paling inti adalah tanggungjawab pejabat itu terhadap hati kecilnya, sebab hanya hati kecilnya sendiri yang tidak akan pernah bisa berbo- hong, karena Tuhan," katanya. Namun dia mengatakan, ada baiknya bila semua itu tidak harus diatur oleh peraturan per undang-undangan. "Sebab, per- cuma saja peraturan perundang- undangan begitu lengkap, jika masyarakatnya tidak beretika dan hanya menghasilkan pe- langgaran hukum yang tak ter- jangkau oleh hukum. Sebaliknya, peraturan perun- dang-undangan tidak begitu lengkap, namun masyarakat- nya bermoral dan beretika akan menghasilkan masyarakat yang tertib. Jadi, menurut hemat saya, secara moral memang seorang pejabat itu sebaiknya men- jelaskan kekayaannya, sebelum menjabat dan pada akhir masa jabatannya," ujarnya. Tetapi ia kurang sependapat jika ketentuan melaporkan har- ta kekayaan itu hanya dibatasi pada anggota kabinet saja. "Saya kira, jangan dibatasi pada kabinet. Siapapun yang menjadi pejabat, dirjen pun, se- yogianya menjelaskan keka- yaannya," ujarnya. Namun, hal ini tak perlu dike- tahui masyarakat luas, tetapi cukup oleh lingkungan tugas- audi todo smil inqmse sgil anlam nya saja. "Masyarakat tak perlu tahu kekayaan pejabat orang per orang. "Jadi kalau saya menteri, ten- tu saya lapor kepada Presiden. Kalau dirjen lapor ke menteri- nya. Sebab, 'umbar-umbar' kekayaan ke orang lain itu sebe- narnya tidak sopan," ucapnya. 1957-1997 40th PT Astra International Jika ada pendapat, untuk mengikis korupsi dan kolusi se- baiknya dipilih pejabat dari ka- langan orang kaya dengan hara- pan mereka tidak akan korupsi, dengan tersenyum Siswono mengatakan, itu bukan jaminan. "Jangan Anda kira yang su- dah kaya itu lantas tidak korup- si. Saya menemukan banyak sekali orang yang tidak punya apa-apa tetap jujur, tetap tekun, dan bekerja dengan tertib. Sementara saya juga mene- mukan yang sudah punya ru- mah dan mobil banyak tetap saja melakukan penyimpangan. Jadi jujur tidaknya seseorang, ko- rupsi tidaknya seseorang, tidak "Sebetulnya, yang paling inti adalah tanggungjawab pejabat itu terhadap hati kecilnya, sebab hanya hati kecilnya sendiri yang tidak akan pernah bisa berbo- hong," katanya menjawab per- tanyaan pers di Jakartabelum lama ini.Namun dia berpenda- pat, ada baiknya bila semua itu tidak harus diatur oleh peratu- ran per undang-undangan. "Sebab, percuma saja pera- turan perundang-undangan be- gitu lengkap, tapi masyarakat- nya tidak beretika dan hanya menghasilkan pelanggaran hu- kum yang tak terjangkau oleh hukum," katanya. Sebaliknya, menurut Siswo- no, peraturan perundang-un- dangan tidak begitu lengkap, namun masyarakatnya bermo- ral dan beretika akan menghasil- kan masyarakat yang tertib. "Jadi, menurut hemat saya, secara moral memang seorang pejabat itu sebaiknya men- jelaskan kekayaannya, sebelum menjabat dan di akhir masa jaba- tannya," ujarnya. Ditanya perlunya Kabinet Pembangunan mendatang mem- pelopori penjelasan kekayaan pejabat, Siswono mengatakan: "Saya kira jangan dibatasi pada Kabinet. Siapapun yang ditentukan oleh kekayaannya," ucapnya. Sebaiknya Pejabat Jelaskan Kekayaannya Jakarta, (Analisa). menjadi pejabat, dirjen pun, se- yogianya menjelaskan keka- yaannya". Secara moral, sebaiknya pejabat menjelaskan kekayaan- nya sebelum menjabat dan di akhir masa jabatannya, kata Menteri Transmigrasi dan PPH, Siswono Yudohusodo. Namun demikian, katanya, hal ini tak perlu diketahui masyarakat luas. Paling tidak diketahui oleh lingkungan kecil- nya. mant gasy dheasm diselw Angelo FAKTOR PENTING Anggota Dewan Pembina Golkar itu menjelaskan, dalam hal korupsi, sebenarnya Golkar sejak dulu telah memperjuang- kan terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa. Salah satu upayanya adalah memberantas korupsi. "Kalau ada informasi yang akurat mengenai penyimpan- gan, tindak pidana korupsi itu akan dilaporkan dan disele- saikan secara hukum," tegas- nya. Sebenarnya, di seluruh dun- ia, negara-negara sekarang ini sedang berlomba membangun pemerintah yang bersih. Kare- na pemerintah yang bersih adalah salah satu faktor penting untuk meningkatkan daya saing bangsa. "Daya saing kita akan tinggi kalau pemerintahan bersih, pe- rundang-undangan mantap, dan suasana dunia semakin terbu- Siswono: "Masyarakat tak perlu tahu kekayaan pejabat orang per- orang. Menurut adat istiadat Jawa itu kan saru namanya," tukasnya. "Jadi kalau saya Menteri, ten- tu lapor ke Presiden. Kalau dirjen lapor ke menterinya. Jadi, umbar-umbar kekayaan ke orang lain itu sebenarnya tidak sopan," ucapnya. Dikaitkan perlunya pejabat yang diangkat adalah orang- orang kaya, sehingga mereka tidak melakukan korupsi ketika menjabat, Siswono mengatakan: "Jangan anda kira yang sudah kaya itu lantas tidak korupsi". "Saya menemukan banyak sekali orang yang tidak punya apa-apa tetap jujur, tetap tekun dan bekerja dengan tertib. Se- mentara saya juga menemukan yang sudah punya rumah dan mobil banyak tetap melakukan penyimpangan-penyimpangan. Jadi jujur tidaknya seseorang, korupsi tidak seseorang, tidak ditentukan oleh kayanya sese- orang," ucapnya. Dia menjelaskan, dalam hal korupsi, Golkar sejak dulu sela- lu memperjuangkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Salah satu upayanya adalah ANALISA ka," ujarnya. Apabila hal itu tidak dilaku- kan, kata Siswono, "kita akan ketinggalan dan tak bisa me- ningkatkan daya saing". Tetapi ia mengatakan tidak perlu dibentuk lembaga inde- penden antikorupsi atau menteri khusus yang menangani masa- lah korupsi. "Menurut hemat saya, kelem- bagaan yang menangani masa- lah pemerintah yang bersih su- dah cukup banyak. isdalen shie heb is assum Sudah ada lembaga penga- wasan mulai dari Bepeka, BPKP, dan itjen di setiap depar- temen dan ada inspektorat di tiap wilayah. Tinggal bagaima- na mereka melakukan tugas se- baik-baiknya," katanya. Sementara itu Ketua DPP PPP H. Jusuf Syakir menyat- akan, pemerintah yang bersih bisa ditunjukkan dengan kon- trol sosial yang kuat oleh lem- baga legislatif dan pers. Ken- datipun demikian, aparat harus mempunyai dedikasi tinggi dalam mengemban tugasnya, sesuai amanat yang dibebankan kepadanya oleh rakyat. "Karena itu, pemerintah pada dasarnya harus peka terhadap kontrol, bukan malah sebalik- nya, mudah tersinggung jika dikontrol. Sebab, pemerintah adalah pelayan masyarakat. Melayani bukan minta dilaya- ni," kata Jusuf, yang juga ang- gota FPP DPR. (Ant) memberantas korupsi. "Kalau ada informasi-infor- masi yang akurat mengenai penyimpangan, tindak pidana korupsi itu akan dilaporkan dan diselesaikan secara hukum," te- gasnya. DAYA SAING Di seluruh dunia, menurut Siswono, negara-negara seka- rang ini berlomba-lomba mem- bangun pemerintah yang ber- sih. Karena pemerintah yang bersih adalah satu faktor pen- ting untuk meningkatkan daya saing. "Daya saing kita akan tinggi kalau pemerintahan bersih, per undang-undangan yang mantap dan suasana dunia semakin ter- buka," ujarnya. Apabila hal itu tidak dilaku- kan, menurut Siswono, "kita akan ketinggalan dan tak bisa meningkatkan daya saing". Ditanya perlu dibentuk lem- baga independen anti korupsi atau menteri khusus yang me- nangani korupsi, Siswono me- ngatakan tidak perlu. "Menurut hemat saya kelem- bagaan yang menangani masa- lah pemerintah yang bersih su- dah cukup banyak. Sudah ada lembaga pengawasan mulai dari Bepeka, BPKP, dan Itjen di se- tiap departemen dan ada in- spektorat di tiap wilayah. Bunga Starlet gila-gilaan: 0% dan DP Starlet juga gila-gilaan: 10% (Gila aja kalo nggak beli!) Tinggal bagaimana mereka melakukan tugas sebaik-baik- nya," demikian Siswono Yudo- husodo. (Ant) AS Mulai sekarang, Anda bisa beli Starlet hanya dengan membayar DP 10% dan bunga 0% untuk kredit 1 tahun. Hubungi cabang atau dealer AUTO 2000 terdekat. Penawaran terbatas. Gila aja kalo nggak beli! STARLET Telepon cabang atau dealer AUTO 2000 di Sumatera: Medan: AUTO 2000 Sisingamangaraja, telp. (061) 71-2000 AUTO 2000 Gatot Subroto, telp. (061) 85-2000 CV Antara, telp. (061) 32-3000 PT Perintis Perkasa, telp. (061) 55-2578 PT Citra Cakra Raharja, telp. (061) 562-777 Lhokseumawe: CV Dunia Baru, telp. (0645) 42-896 Banda Aceh: PT Putra Jaya Beutari, telp. (0651) 3-2000 Padang: AUTO 2000 Padang. telp. (0751) 5-2000 PT Intercom, telp. (0751) 32-557 Palembang: AUTO 2000 Palembang, telp. (0711) 35-2000 CV Jaya Motor, telp. (0711) 35-6342 CV Daya Makmur, telp. (0711) 35-6029 Pangkal Pinang-Bangka: Istana Agung Motor, telp. (0717) 22157 Bandar lampung: AUTO 2000 Raden Intan, telp. (0721) 25-2000 AUTO 2000 Haji Mena (0721) 78-2000 asash aso Kami memberi bukti...bukan janji! AUTO 2000 Authorized Toyota Main Dealer Pemberdayaan Petani Perlu Songsong Tahun 2020 BABAK baru pola hubung an internasional yang ditandai dengan berlakunya liberalisasi perdagangan versi Persetujuan Perdagangan Multilateral (W- TO) pada tahun 2020 membawa segudang pertanyaan tentang kesiapan petani Indonesia dalam menyongsongnya. Topik yang menyangkut petani sebagai salah satu pelaku perekonomian menjadi penting dibicarakan karena, menurut Direktur Pusat Data Bisnis In- donesia (PDBI) Christianto Wibisono, persetujuan GATT atau Putaran Uruguay mau ti- dak mau mengharuskan bidang pertanian menghapuskan distor- si, proteksi, dan tata niaga yang bertentangan dengan prinsip "pasar bebas" yang fair. Berbagai bentuk distorsi atau penyimpangan yang lahir aki- bat proteksi dan subsidi menye- babkan harga, alokasi barang dan jasa, serta transaksi tidak mematuhi mekanisme pasar. Karena itu, proteksi dan subsidi dalam sistem perdagangan be- bas lambat laun harus dikura- ngi, bahkan dihilangkan. Oleh: Dyah Sulistyorini baca peluang pasar. Terlihat dari data BPS, sek- tor pertanian yang masih men- dominasi struktur angkatan kerja di Indonesia (48,15%) ternyata hanya mempu menyumbang sekitar 2,98 persen dari total investasi Repelita V. Sebab, subsidi dan proteksi menyebabkan perbedaan harga barang di dalam negeri dengan di pasar internasional, dan ini- lah yang oleh pelaku pasar dika- tagorikan sebagai inefisiensi perdagangan. Sementara itu, subsidi yang diyakini mampu menurunkan biaya operasional petani, pada kenyataannya menunjukkan bahwa Indeks Tukar Petani makin menurun. Indeks Tukar Petani (ITP) yaitu indeks harga yang diteri- ma petani dibanding indeks har- ga yang dibayar petani dalam proses produksi kali 100 persen secara regional menunjukkan kecenderungan menurun. Seperti yang tercantum da- lam buku "Pembangunan dalam Angka" terbitan Bappenas 1995, Indeks Tukar Petani di Jawa Barat pada akhir Repelita II sebesar 108 persen, berturut-tu- rut 107 persen, 106 persen, dan pada akhir Repelita V hanya mencapai 94,8 persen. Selain itu, melihat kondisi umum produk pertanian, tam- paknya belum banyak yang bisa dibanggakan dan harus diakui orientasi petani masih subsisten, terlepas dari apapun penyebab- nya, petani sangat sulit menjaga mutu, waktu produksi yang tepat, serta kurang mampu mem- GAMANG Dr Ir Hermanu Msc dalam suatu diskusi di IPB menga- takan, terlepas dari seberapa besar arus globalisasi itu akan dapat memarginalkan ataupun menyehatkan peran sektor per- tanian, ia merasa "gamang" akan nasib petani kecil. sols a TOTE sing desans 15 201 "Saya pribadi merasa 'ga- mang' atau atau was-was ten- tang nasib kelompok petani kecil tanaman pangan, yang menurut mitos selalu menjadi kelompok yang menderita di segala za- man, namun mereka ternyata mampu bertahan," ujarnya. Ia mempertanyakan, apakah mere- ka itu berdaya pada era glo- balisasi itu. Hermanu mengutip penda- pat Wiladi, aktivis senior LSM, bahwa keberdayaan melingkupi dua sisi kepentingan yaitu Surabaya, (Analisa). Rancangan Undang-undang Ketenagakerjaan (RUUK) me- wajibkan pemerintah membela dan menyelesaikan perselisihan pekerja yang bersifat normatif. "Jadi, pekerja tidak perlu mogok lagi karena pemerintah wajib memaksa perusahaan me- menuhi kebutuhan normatif pekerja," kata Menaker Abdul Latief seusai membuka Pekan Olahraga Nasional Depnaker di Surabaya belum lama ini. Til PUSAT INFOMERSIAL PELANGGAN (021) 260-0888 LAYANAN 24 JAM http://www.bankbali.co.id kepentingan praktis yang meli- puti aspek kesejahteraan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik dan aspek akses terhadap sumber daya alam ling- kungannya serta kepentingan strategis yang meliputi kesa- daran kritis, partisipasi masya- rakat, dan kontrol atau peran dalam pengambilan keputusan/ penentuan kebijakan di lingku- ngannya. Kebutuhan normatif pekerja antara lain upah minimum re- gional, THR dan Jaminan So- sial Tenaga Kerja (Jamsostek). Dalam RUUK juga disebutkan bahwa perusahaan akan men- dapat sanksi relatif berat jika melanggar peraturan. 2519m 1638 nume Kalani untungnya BUNGA TERBAIK 7,5 % p.a "Kita (pemerintah dan DPR RI) sedang merundingkan sank- si bagi perusahaan. Dalam usul an pemerintah disebutkan sank- si denda Rp70 juta subsider ku- rungan enam bulan," kata La- tief. Di era globalisasi, seharus- BUNGA PASTI, TIDAK BERSYARAT dan LEBIH AMAN "Kalau diukur berdasar pen- dapat Wiladi, rasanya petani masih jauh dari kondisi ber- daya," katanya. Ia memperkirakan para peta- ni tampaknya hanya mencapai keberdayaan dari kepentingan praktis, aspek kesejahteraan. "Dengan demikian, setiap upaya untuk membuat petani berdaya memang diperlukan. Tidak harus menunggu ataupun ditakut-takuti dengan wajah angker globalisasi tahun 2020," tegasnya. RUUK Wajibkan Pemerintah Bela Hak Normatif Pekerja Hermanu berpendapat, nega- ra harus berperan banyak dalam mengatur arus kepentingan agar yang satu tidak menggilas yang Menaker: TAK SEBESAR INI.. BALI DOLAR nya segala persoalan yang tim- bul di lingkungan pekerja dise- lesaikan secara musyawarah dengan menekankan pada prin- sip industrial harmoni atau in- dustrial "peace" (damai), bukan pendekatan konflik. Pada kesempatan tersebut, Menaker juga mengharapkan agar pimpinan serikat pekerja tidak lagi menggunakan cara agitasi dan propaganda yang GANTI SIMPANAN DOLAR ANDA! ERICSSON HADIAH LANGSUNG BANYAK PILIHAN Halaman 9 lain. "Perlu policy yang bijak dengan didasari pemahaman filosofi yang holistik yang an- tisipatif ke depan sesuai dengan visi dan misi kehidupan ber- bangsa dan bernegara," ujar- nya. Pemerintah, kata Latief, dulu memang menganjurkan peker- ja untuk mogok karena sebagi- an besar perusahaan tidak kebu- tuhan normatif pekerja. Namun kini, sebagian besar perusahaan sudah melaksanakan dan me- menuhi hak normatif pekerja. "Karena itu dalam Rancang an Undang-Undang Ketenaga- kerjaan (RUUK) yang seka- rang, kita menganjurkan peker- ja tidak mogok," ujar Latief. Data terakhir menyebutkan penyebab mogok yang diaki- batkan tidak terpenuhnya hak normatif pekerja hanya 30 persen. Angka tersebut dipredik- si akan terus turun. 31.025€ Sementara itu Dr. Ir Joyo Winoto, Msc mengatakan bah- wa tahun 2020 akan melahirkan persoalan-persoalan ketimpang an akibat mekanisme alamiah dan mekanisme non-alamiah yang lahir akibat proses kebija- kan. REK Joyo memberikan gambaran- gambaran filosofis konsep pem- berdayaan dan pengembangan masyarakat, dua konsep pem- bangunan yang sering disalah- artikan. Ia juga memberikan be- berapa alternatif pendekatan pengembangan masyarakat un- tuk memberdayaan masyarakat. "Fakta liberalisasi perdagang an menumbuhkan konsekuensi bagi petani dan pemberdayaan petani perlu dilakukan adalah benar, namun perlu strategi khu- sus yang spesifik lokatif untuk menjawabnya," ujarnya. Akhirnya, memang tugas para akademisi lah untuk meng- kaji masalah tersebut dari sudut pandang teoritis-ilmiah berikut aklternatif pemecahan masalah- nya, sementara para pengambil keputusann bertugas membumi- kan persoalan tersebut. (Ant) merugikan pekerja. Di masa akan datang pimpin an serikat pekerja harus tahu teknik negosiasi, membaca proyeksi dan membaca neraca dan melihat kondisi investasi perusahaan. Ja ini sudah dikuasai, kata Latier, pimpinan serikat peker- ja bisa duduk di posisi sama dengan pengusaha dan tidak akan dirugikan lagi. "Pemerintah cukup melaku- kan 'law enforcement' saja. Pekerja cukup berunding dan tidak perlu mogok lagi." Sebelumnya, Latief membu- ka Pekan Olahraga Nasional ke II Depnaker. Pornas yang diikuti 3146 atlit dari 27 provinsi tersebut akan mempertandingkan lima cabang olahraga, diantaranya tenis meja dan tenis lapangan dan volley. Dalam sambutannya, Me- naker minta agar Pornas yang diselenggarakan dua tahun seka- li ini dijadikan sarana untuk menyatukan visi antara Dep- naker Pusat dan Depnaker Da- erah. (Ant) GRATIS! 250 Handphone Ericsson GF 788, GH model terbaru* Hadiah langsung diberikan kepada 250 nasabah yang memiliki saldo rata-rata tertinggi dengan minimum US$ 10,000 sampai dengan bulan September 1997 * terdiri dari 50 GF788, 200 GH model terbaru. Global Kartu ATM sekaligus kartu debit yang berlaku di seluruh dunia. Gaya Otomatis keanggotaan KualiVa. Kuali Va BALI 38 888 123456 BAHW Maestro BANK BALI Memberi yang Terbaik cenabled lans tod Viene PAPRIKA BID/AA/6-