Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

POLITIK RABU, 13 MEI 2020 20 RAMADHAN1441 H SeramblINDONESIA DPR Sahkan Perppu Stabilitas Ekonomi Jadi UU Sistem Keuangan yang di- tandatangani pada Selasa (31/3/2020). "Karena yang kita hadapi saat ini adalah situasi yang memaksa, maka saya baru saja menanda- tangani Perppu tentang Ke- Keuangan untuk Penangan- ota DPR yang hadir apakah bijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keu- JAKARTA tujui Perppu ini menjadi UU. Hanya satu fraksi, yai- tu Fraksi PKS yang menolak Pengganti Undang-Undang Perppu Nomor 1/2020 terse- but menjadi UU. Ketua DPR Puan Maharani kemudian Dewan Perwa- - kilan Rakyat (DPR) mene- sahkan Peraturan Pererintah Nomor 1 Tahun 2020 ten- tang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem bertanya kepada semua ang- an Covid-19 dan/atau dalam bisa menyetujui Perppu No- mr 1 Tahun 2020 menjadi Rangka Menghadapi Ancam- an yang Memnbahayakan Per- ekenomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan menjaci Undang-Undang Perppu yang selama ini juga dikenal sebagai Perppu Covid-19 tersebut disahkan angan." ujar Jokowi melalui undang-undang. "Apakah sambungan konferensi video, Selasa (31/3/2020). Jokowi tentang Kebijakan Keuangan menyatakan, perppu tersebut memberikan fondasi bagi pe- merintah, ctoritas perbankan dan otoritas keuangan untuk melakukan langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masjarakat. Perppu tersebut atau Stabilitas Sistem keu- juga menjadi panduan bagi semua pihak di pemerintahan untuk menyelamatkan pere- konomian nasional dan sta- Ferppu Nomor 1 Tahun 2020 Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangan- an Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancam- an yang Mermbahayakan Per- ekenomian Nasional dan/ dalam rapat paripurna ke- 15, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2020). Awalnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DER Said Abdullah menyam- paikan proses pembahasan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 itu bersama pemerintah. Ia juga mengatakan, dari sembilan fraksi di DPR. ada delapan fraksi yang menye- angan Dapat disetujui jadi UU? Ada 8 fraksi dan satu menolak, Setuju?." tanya Puan. "Setuju." jawab semua anggota yang hadir. Sebelumnya Presiden Jo- kowi menerbitkan Perppu tentang Kebijakan Keuang- lah Rp 405.1 triliun." kata an Negara dan Stabilitas biltas keuangan. "Femerintah memutuskan total tambahan ANTARAIMRS VAL HDAYAT pembiayaan APBN 2020 un- tuk menangani Covid-19 ada- PEMERIKSAAN JUDI TETRAHASTOTO - Petugas memeriksa suhu tubuh dari Pejabat Pembuat Komitmen Dinas PU Sidoarjo Judi Tetrahastoto (kir) saat tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/5/2020). Jokowi. (kompas.com) Indonesia Lapor Selama Covid-19, Kejati Aceh Hentikan Penanganan Kasus BANDA ACEH Sejak me- rebaknya wabah pandemi virus corona (Covid-19. pe- nanganan sejumlah kasus di Kejaksaan Tinggi (Kejati) pantai (offshore) di Sabang Aceh dihentikan sementara penyidikan Kejati Aceh. Di- antaranya perkara dugaan korupsi pada proyek keram- dari Direktorat Jenderal Dewan HAM PBB Ditjen) Perikanan Budidaya KKP RI. Kontrak pekerjaan ba jaring apung (KJA) lepas dengan metode KJA offsho- Ie itu mencapai Rp 45 miliar lebih dari pagu Rp 50 miliar dari DIPA Satker Direltorat dalam rangka menerapkan protokol ke sehatan. Kasi Penkum Kejati Aceh. tahun anggaran 2017. Saat ini penyicik Kejati Aceh masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksaan Ke- Pakan dan Obat Ikan KKPRI tahun 2017. uangan (BPK) RI terkait hasil kerugian negara dari kasus itu. Padahal penyicik sucah rela- lukan ekspose kasus ke BPK sejak Agustus 2019 alu Belum diketahui meng- apa hasil audit dari BPK RI belum keluar, sehingga pe- nyidik mengaku tidak bisa melanjutkan perkara itu ka- rena belum adanja hasil per- hitungan kerugian negara. Dalam perkara itu penyi- dik sudah menetapkan satu tersangka yaitu mantan Di- rut PT Perinus, Dendi Anggi Gumilang. Penyidikjuga me- Dalam mengerjakan pro- pek itu, PT Perinus meng- gandeng AquaOptima AS Trondheim, perusahaan asal Norwegia yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa instalasi bidang perikanan budidaya. Berdasarkan perencana- an, KJA itu memiliki delapan kolam dengan diameter 25 meter. Seharusnya penger- jaan selesai Desember 2017 sehingga pada tahun 2018 ditargetkan keramba tersebut bisa difungsikan Tapi penger- jaan tidak selesai tepat waktu. Hasil penjelidikan Kejati Aceh ditemukan berbagai cugaan pelanggaran dalam pengerja- an KJAdi Sabang. Di antaranya pengadaan barang dan alat keramba tidak sesuai dengan spesifi- ka si (spek) ang ada dalam H Munawal Hadi SH MH Terkait Perbudakan di Kapal Cina kepada Serambi, Selasa (12/5/2020) mengatakan, penghentian sementara pe- nyelidikan kasus untuk menghindari kontak fisik antara penyidik dengan sak- si jang terlibat dalam kasus. "Selama Covid-19 ini kita JAKARTA-Inconesia mem- bawa i su perbudakan terha- dap para ABK WNI di kapal berbendara Cina ke Dewan di Jenewa Duta Besar Hasan Kleib dalam keterangan per- snya, Selasa (12/5/2020). Dalam konsultasi dengan Presiden DH PBB itu, dele- Delegasi Indonesia di Dewan HAM, terus memanfaatkan forum ini untuk meminta pertanggungjawaban global untuk isu ini, terutama dikaitkan dengan agenda bisnis dan HAM DH) PBB. Indonesia reminta Dewan HAM PBB pelanggaran HAM di industri perikanan itu. Hal tersebut disampaikan Indonesia saat berkon sulta si informal de- ngan Presiden DH PBB pada 8 Mei 2020 lalu. Sebelumya, puluhan WNI yang bekerja di beberapa ka- pal berbendera Cina diduga mengalami perbudakan. Per- budakan terhadap para ABK gasi RI menegaskan perlunya memberi perhatian terhadap perlindungan HAM terhadap para pekerja di sektor peri- kanan. Sebab, mereka ada- lah kunci rantai pangan dan pasokan global dalam masa nomal, apalagi pada kandisi pandemi saat ini. "Delegasi Indonesia di Dewan HAM, terutama sejak ka sus Benji- na, yaitu kasus pelanggaran HAM di industri perikanan menerapkan protokol kese- hatan dan physical distan- cing antara penyidik dengan saksi. Karena itulah Kejati Aceh menghentikan sermen- tara penanganan kasus," kata Munawal. НАМ. Ia menegaskan, setiap ka- sus yang ditanggani Kejati nyita uang dari PT Perinus tetap ditunta skan agar tidak menjadi tunggakan. Namun untuk saat ini perkara yang ada di Kejati dihentikan se- mentara hingga batas waktu jang belum ditentukan. Catatan Serambi, saat ini HASAN KLEIB Wa kil Tetap RI untuk FBB di lenewa sebanyak Rp 36 miliar lebih sebagai barag bukti. PТ Реrinus meruрakan perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMIN) yang memenangkan paket pekerjaan buctidaya ikan ka- multinasional, mengemuka Lijian, dalam jumpa pers re- guler tertanggal 11 Mei wak- fakta dan hukum," kata Zhao yang bekerja di kapal-kapal pada 2016. terus memanfa - atkan forum ini untuk me- Lijian. Sebehumnya dilaporkan ada 3 ABK WNI kapal Long Xing 629 yang meninggal cunia. Je- nazah 3 ABK WNI itu kemidi- tu setempat. penangkap ikan milik per- usahaan Cina itu yang ke- Namun meski menanggapi Irudian juga diduga menjadi global untuk isu ini. Teruta- laporan itu dengan serius. Zhao juga menilai laporan beberapa media tidak faktu- al. Dia menjawab pertanyaan wartawan South China Mor- minta pertanggungjawaban penyebab kematian 4 orang WNI. ma dikaitkan dengan agenda bisnis dan HAM." sebut kete- ada beberapa kasus dalam kap putih di perairan Sabang kontrak. (mas) rangan PTRI Jenewa. Di sisi lain Pemerintah Re- publik Rakyat China (RRC) ning Post mengenai tanggap- juga mengaku serius menin- an dilarung ke laut. Ada pula 1 ABK WNI dari kapal itu yang meninggal cunia sesampai di Busan, Korea Selatan. Adlapun "Dalam pertemuan virtual Presiden Dewan HAM dengan negara anggota dan wakil LSM Internasional di Jenewa, Indone sia menggarisbawahi daklanjuti laporan dugaan Negeri RI Retno Le stari Prian- perlunya Dewan HAM untuk tegas melindungi HAM ke- lompok rentan yang sering ti- dak diperhatikan, yaitu hak- laporanitu dengan sangat se- hak para ABK yang bekerja di industri perikanan." kata Wakil Tetap RI untuk PBB an China atas Menteri Luar sebanyak 14 ABK WNI lairnya selamat dan sudah pulang ke Indonesia. Meski demikian, selama bekerja di kapal Cina itu mereka juga mendapat perlakuan diskrimina si, eks- platasi, dan perlakuan perbu- dakan. (tribun network/Irs/ dit/thr/dod/dtk) sari Marsudi jang mengutuk ABK WNI di kapal berbenda- perlakuan terhadap WNI di ra Cina. "Cina menanggapi kapal pencari ikan itu. "Pi- hak Cina berkomunikasi perbudakan terhadap para rius dan sedang menyeliciki," dengan pihak Indonesia me- kata Juru Bicara Kementeri- ngenai hal ini dan akan me- an Luar Negeri China, Zhao nangani isu ini berda sarkan ABK Keracunan SECARA terpisah, DNT Lawyers sela ku pengacara para ABKWNI menyam paikan, ada 11 bentuk eksploitasi yang dialami para ABK kapal bernama Long Xing 629 itu. Di antaranya mereka di- beri makanan tidak layak berupa ayam yarg sucah 13 bulan berada di freezer, sayuran ticak segar, hingga umpan ma- kan ikan yarg berbau. Makaran-makan an itu membuat para ABK keracunan. Selain makanan, para ABK juga dipak- sa minumair laut yang telah disuling, tapi masih asin dan tidak layak dikon- sumsi. bila tangkapan ikan sedang berlimpah. Selain itu para ABK WNI juga menga lami kekerasan fisik cari wakil kapten kapal serta ABK Cina. Kerja keras, ma kanan tidak layak, dikerasi secara fisik, gajinya kecil pula. Bukan hanya gaji ke- cil, gaji juga tidak dibayarkan penuh se- lama tiga bulan. (tri bun network/Irs/ dit/thr/dod,/dtk) ANTARAMUHAMMADADIMAJA Selama di kapal bernama Long Xing 629 itu, para ABK Indonesia juga harus bekerja 18 jam sehari. Kadang mere- ka harus bekerja 48 jam tanpa istirahat RAPAT PARIPURNA DPR Ketua DPR Puan Maharani (kanar) berbincang dengan Wakil ketua DPR Aziz Syamsuddin (kiri) saat akan memimpin Rapat Paripurna masa persidang- an III 2019-2020, di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (12/5/2020). ICW Minta RUU Minerba Tak Disahkan • Diduga Ada Korupsi Pembajakan Negara nguasa batubara. "Ini menunjukkan bahwa in- dustri batubara kental akan ke- Indonesia Corup- para elite ini dikatakan Egi tercan- tun dalamPa sal 169A. Pasal 169A konfik sosial, dan lain-lain. Negara pada akhimya akan merugi dengan mendapat tanggun gawab lebih atas kerusakan yang terjaci," tega snja. Disahkan Namun. DPR RI tetap mengesah- kan Revisi Undang-Undang NoTor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Miner- bal menjadi Undang-Undang dalam dampak kerusakan lingkungan elaran Sidang Paripuma. "Seperti Jang disampaikan Pak Sugeng (Ke- tua Kamisi VII DPR RI. pardangan mini fraksi, 8 fraksi setuju, 1 fraksi menolak. Apakah itu dapat disetu- jui, pandangan mini fraksi sebagai bara, sehingga berbagai dampak persetujuan? Setuju ya? Setuju." ujar Ketua DFR RI Puan Maharani di Gecung DPR RI, Jakarta, Selasa JAKARTA tion Watch (ICW) meminta DPR menghentikan rencana pengesah- an RUU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Peneliti ICW Eg Primapogha menduga ada praktik karupsi pembajakan nega- ra atau state capture melalui RUU Minerba. "Neara dirugikan, elite- elite kaya diuntungkan. Patut di- duga terjadi jenis korupsi pemba- jakan negara atau state capture." kata Egidalam keterangan tertulis, Selasa (12/5/2020). Ala sannya, menurut Egi. RUU IMinerba hanya menguntungkan para elite yang berkaitan dengan tambangan kebanyakan memiliki kegiatan usaha pertambangan. Salah satu contoh muatan RUU menjamin perpanjangan Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karja pentingan banyak pihak, utama- Pengusahaan Pertambangan Ba- tubara (PKP2B) tanpa pelelangan. keuntungan dengan mengeruk "Satu dari sekian permasalahan RUU Minerba yaitu jaminan per- panjangan bagi perusahaan mine- ral dan batu bara dengan lisen si KK dan FKP2B. Perusahaan batu- nya elite-elite kaya yang mencari sumber daja batu bara." kata Egi. Dia mengatakan, pengesahan RUU Minerba akan melanggengkan pe- ngerukan batubara jang memiliki bara dengan lisen si PKP2B banyak jang sangat buruuk, bahkan meng- terafilia si dengan para elite yang memiliki kekayaan luar biasa," tutur Egi. Menurut Egi, para elite yang memiliki kegiatan usaha per- ancam ke selamatan warga di dae- rah tambang "Fengesahan RUU Mirerba akan melanggengkan pengerukan batu ANTARAMRISVAL HIDAYAT PEMERIKSAAN SANADJIHITU SANGAJI Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemkab Sidoarjo nonaktif Sanadjihitu Sangadji berjalan memasuki ruangan untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/5/2020). afilia si dengan para pejabat pub- negatif akan terus bermmunculan. lik. Maka, kata dia, RUU Minerba kental akan kepentingan elite pe- Rusaknya lingkungan hicup. teran- camnya njawa.dan kesehatan warga. yang mengakomoda si kepentingan (12/5/2020).(kompas.com) www.serambinews.com ww.facebook.com/seranbinews https://twitteroom/seranbinews O https://www.instagram.comiserambinews seranbion TV-