Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

BERIT Kewibawaan PN Jakut Sedang Diuji diuji. "Jadi tergugat dalam hal ini harus mematuhi putusan pengadilan," tandas Saud. Jakarta, Nov (BY). Ny. Diah Purwati Hadi Subrata (Ny. "DPHDS") yang dalam posisinya sebagai tergugat berhadapan dengan PT. Sum- marecon Agung sebagai penggu- gat dalam kasus "perebutan "hak kepemilikan sebidang tanah di Kelapa Gading dinyatakan ka- lah. Namun putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut), yang menghukum tergugat agar meninggalkan lahan seluas se- kitar 500 M2 itu dalam keadaan kosong dan menghukumnya pula membayar uang paksa (dwang- son) tunai Rp 5 juta, sama sekali tidak diindahkan. Kewibawaan PN Jakut ini tampaknya sedang "diuji" tergu- gat Ny."DPHDS". Menanggapi sikap tergugat yang belum meng- indahkan putusan pengadilan tersebut, anggota DPRD-DKI Jakarta dari Komisi D yang juga Wakil Ketua FPP, Saud Rach- man mengatakan, kalau putusan pengadilan itu sudah mempu- nyai kekuatan hukum tetap, buat tergugat tidak ada lagi alasan untuk tidak mematuhi putusan pengadilan. Kalau sampai hal ini terjadi berarti kewibawaan pengadilan benar-benar sedang Tangerang, Nov (BY) Arus kemacetan lalu lintas di Kodya Tangerang memang belum banyak dirasakan. Tetapi di balik itu ternyata masalah kemacetan lalu lintas ini kian hari memperlihatkan kerawanan yang memerlukan penanganan khusus. Berdasarkan hasil pe- mantauan yang dilakukan DLLAJ setempat sekarang ini terdapat 52 titik rawan kema- cetan dengan rincian 24 titik persimpangan dan 28 ruas jalan yang dipergunakan parkir liar.. Kepala DLLAJ Kotamadya Tangerang, Mamat Rachmat mengatakan, titik persimpangan yang paling rawan kemacetan dan yang sering dijadikan parkir liar diantaranya persimpangan Jalan Imam Bonjol, Jalan Mer- deka, Gatot Subroto, Otista, KS Tubun, Daan Mogot, Hasyim Ashari, Sudirman dan persimpa- ngan Jalan Moch Thamrin. Keberadaan parkir liar ini sering tidak mengindahkan rambu rambu lalu lintas yang dipasang, meskipun ada larangan berhenti atau parkir dilanggar seenaknya saja. Dalam mencegah membeng- kaknya titik rawan kemacetan lalin ini DLLAJ akan meng- usulkan kepada Walikotamadya Tangerang sebagai ketua Bakor- lantas untuk memasang se- jumlah rambu-rambu lalu lintas pada daerah-daerah yang di- anggap paling rawan kemacetan lalu lintas seperti halnya di depan pusat pusat perbelanjaan dan depan pusat pertokoan lainnya. Menjawab pertanyaan, me- ngenai keterlibatan DLLAJ terhadap kemacetan arus lalu lintas, menurut Mamat Rachmat, hadirnya titik-titik rawan ke- macetan merupakan tanggung jawab penuh dinasnya. Hal ini disebabkan dalam setiap akti- vitas kegiatan pembangunan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas terlebih dahulu harus diteliti melalui Analisa Mengenai Dampak lingkungan (Amdal) lalu lintas. Seperti contoh, berdirinya bangunan pusat perbelanjaan moderen atau Depstore, Toserba maupun Toko Swalayan sejenis Ramayana, Brobudur dan lain- nya di Kotamadya Tangerang, DLLAJ dilibatkan dalam pem- buatan Amdal. Hal itu diatur YUDHA Tangerang Rawan Kemacetan Lalin Dari sejumlah pelanggar itu, sebanyak 15 orang diantaranya joki dan gepeng. Sedangkan 14 pelanggar lainnya pedagang aso- ngan dan pedagang kaki lima (PK-5). Disamping itu sebanyak 5 buah spanduk tanpa izin diter- tibkan. SABTU, 11 NOVEMBER 1995 Dalam pokok perkara, hakim ketua majelis, Judo Sumarto, SH memutuskan bahwa Sita Ja- minan atas tanah tersebut adalah sah dan berharga. Sebaliknya penggugat adalah pihak yang berhak atas tanah yang meru- pakan sisa tanah dari sertifikat hak milik No. 133/Kelapa Gading seluas 380 M2 dan sisa tanah dari sertifikat hak milik No.217/Kelapa Gading seluas 496 M2. Pelatihan ini dibuka oleh Wa- likota Depok Drs. Sofyan Safari Hamim, ditandai penyematan pita kuning, sebagai tanda pe- serta kepada wakil-wakil dari masing-masing peserta maupun instansi. Kasubag Humas kantor Wa- Putusan serupa juga menyang- kut sisa dari sertifikat tanah hak milik No.133/Kelapa Gading seluas 388 M2 dan sisa dari ser- tifikat tanah hak milik No.217/ Kelapa Gading seluas 116 M2. Kinerja Depok, Nov (BY) Dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, sebanyak 70 karyawan kantor Walikota Depok, terdiri dari sa- tuan Polisi Pamong Praja, satuan Pemadam Kebakaran, Mawil Hansip serta sejumlah Suku Di- nas Instansi di lingkungan kantor Walikota memperoleh pelatihan. Pada akhirnya majelis hakim ketua menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) wa- laupun diajukan perlawanan (Verzet, Banding atau Kasasi). Sikap tergugat atas putusan majelis hakim itu mengajukan banding pada 30 Oktober 1995 ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. (R.22). oleh Surat Keputusan (SK) Untuk Tegakkan Disiplin, Hari Ini Dikerahkan : Gubernur Jawa Barat No.17/ 1993. Dengan dilibatkan DLLAJ dalam penentuan Amdal, secara otomatis dinasnya harus ber- tanggung jawab terhadap pem- bengkakan titik rawan ke- macetan arus lalu lintas. Diakuinya, berdirinya ba- ngunan besar yang terletak di pinggiran jalan raya, tidak melibatkan DLLAJ. Pembuatan Amdal bangunan tersebut di- kuasai penuh Bappeda Kota- madya Tangerang. Padahal seharusnya dinasnya dilibatkan. Contohnya, pusat perbelanjaan modern Ramayana, perumahan Liga Mas. Menurut informasi dari sejumlah pejabat di Kota- madya Tangerang, khusus untuk perumahan Liga Mas, DLLAJ tidak akan merekomendasi mulut jalan perumahan tersebut. Karena disepanjang jalan ter- sebut rawan kemacetan lalu lintas. hanya kehendak para pejabat di dinas tersebut, namun telah diatur oleh SK Gubernur. Joki & Gepeng Dibersihkan Jakarta, Nov (BY). Joki, gepeng, asongan dan pe- dagang kaki lima (PK-5) di Ja- karta Selatan terus dibersihkan, guna dilakukan pembinaan da- lam rangka mensukseskan GDN (Gerakan Disiplin Nasional). Dalam operasi yang dilancar- kan 60 personil GDN di wilayah Kotamadya Jakarta Selatan, Jum 'at (10/11) berhasil menjaring 34 pelanggar. Hadirnya pusat perbelanjaan menurut pengamatan selama ini hanya menghadirkan kemacetan arus lalu lintas. Petugas masa bodoh, padahal hal tersebut merupakan tanggung jawab mereka. Penyebab kemacetan di depan pusat pertokoan, akibat kendaraan angkutan umum yang rasa disiplin berlalu lintasnya masih rendah. Pengemudi ken- daraan memarkir kendaraan seenak perutnya menaikkan dan menurunkan penumpang. Sementara keluar masuknya kendaraan ke pusat perbelanjaan diatur oleh petugas satpam pusat perbelanjaan. Satpam tersebut tak memikirkan berapa kilome- ter antrian kendaraan disepan- jang jalan tersebut. Dengan terjadinya kemacetan lalu lintas didepan pusat pusat perbelan- jaan itu, yang jelas membawa dampak yang merugikan bagi pemakai jalan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan pusat perbelanjaan tersebut. (R.15). Hari itu sejak pagi sampai so- re kegiatan penertiban dilan- carkan 60 petugas, mereka ter- sebar di semua wilayah kota- madya Jakarta Selatan. Operasi itu sendiri dipimpin Kasubag Tibmas (Ketertiban Masyara- kat) Kamtib Jakarta Selatan, Suparman. Pelatihan Untuk Tingkatkan Para joki, gepeng dan peda- gang asongan yang ditangkap digiring ke Kantor Walikota- madya Jakarta Selatan dan se- lanjutnya dibawa ke Panti Sosial Kedoya Jakarta Barat, guna di- lakukan pembinaan oleh aparat Departemen Sosial (Depsos). Sementara spanduk dan gerobak pedagang kaki lima diangkut ke gudang. (PK.06). "Getaran GDN belum terasa, sehingga perlu diambil langkah- langkah agar Gerakan Disiplin Nasional itu menggema di ka- langan masyarakat. Tanpa memahami arti GDN maka masyarakat akan sulit diajak untuk berdisiplin," kata Wi- ranto, saat memberikan paparan Aktualisasi GDN di Wilayah Kodam Jaya, di Jakarta, Kamis. Untuk yang akan datang, hendaknya Bappeda Kotamadya Tangerang mau melibatkan DLLAJ dalam hal Apel Kesiapan Kader Pe- negak Disiplin akan digelar di Lapangan Parkir Timur Se- Kader KPD itu dilatih selama sebulan, dan kepada mereka diberikan buku panduan. Ideal- nya, di Jakarta harus terdapat Amdal, sehingga masalah mun-akyan, Sabtu (11/11), Apel itu sekitar 600,000 Kader untuk seenaknya. culnya titik rawanan kemacetan arus lalu lintas bisa diatasi. Keterlibatan DLLAJ, bukan mensukseskan GDN, dan hal itu sangat sulit diwujudkan. dipimpin Pangdam Jaya serta dihadiri sedikitnya 15.000 orang KPD yang mengenakan seragam organisasinya dan rompi Kader Penegak Disiplin. Menurut Wiranto, Kodam Jaya perlu mengaktifkan seluruh komponen masyarakat bersama ABRI yang Tut Wuri Handa- yani, untuk melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan di- Kodam Jaya akan mengeva- luasi perkembangan KPD, dan terhadap petugas itu tidak di-- berikan uang makan karena jumlah anggaran terbatas. Pelak- sanaan disiplin tidak bisa hanya pangan' tetap diperlukan," kata diimbau, tetapi harus dibuktikan di lapangan. "Pelaksanaan aktualisasi GDN itu jangan dikaitkan de- ngan masalah politik. Walaupun pelaksanaan proyek percontohan GDN menganut asas persuasif edukatif, namun tindakan hukum melalui 'Peradilan La- Wiranto. Pangdam mengatakan, penge- Karyawan likota Depok Eka Bachtiar kepa da BY, menandaskan, dilaksa- nakannya pelatihan tersebut da- lam upaya meningkatkan kuali- tas sumber daya manusia, uta- manya pengetahuan bela diri, kedisiplinan dan yang lebih khu- sus dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Pelatihan untuk tahapan per- tama, berlangsung selama se- minggu dan akan berakhir nanti tanggal 14 Nopember 95, materi pelatihan tersebut antara lain Disiplin kepegawaian, peraturan serta perundang-undangan di- tambah latihan pencegahan jika terjadi huru hara. (PK.07) Jakarta, Nov (BY)* Pangdam Jaya Mayjen TNI Wiranto mengata- kan penerapan Gerakan Disiplin Nasional (GDN) di Jakarta akan mendapatkan bantuan dari 15.000 Kader Penegak Disiplin (KPD) yang berasal dari ber- bagai organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan organisasi kepe- mudaan. MENGHENINGKAN CIPTA DI JALAN RAYA: Sebuah sisi Hari Pahlawan 10 November merembak mengheningkan cipta di berbagai tempat. Nampak petugas dengan khusu mengheningkan cipta disertai pengendara dan pejalan kaki di perempatan lampu merah Kejaksaan Agung Jakarta Selatan, Jumat. (Ipphos). Puluhan Ribu Kader Ormas meyakinkan mereka bahwa di- siplin itu bisa menciptakan rasa aman. Depok, Nov (BY) Bupati Bogor Eddie Yoso Martadipura mengatakan de- ngan berdirinya Gedung Da'wah MUI (Majelis Ulama) Depok nanti, maka Kotif Depok akan memiliki sarana keagamaan yang dapat berfungsi menjadi pusat pembinaan dan pengem- bangan Islam. Ini pertanda bahwa semangat para ulama Kotif Depok, dalam melaksanakan pembangunan tidak pernah menurun, bahkan tidak jemu-jemu berjuang demi untuk terlaksana pembangunan gedung da'wah, yg terletak di Jl Raya Nusantara No.5 Kelurahan Depok Jaya. siplin masyarakat. Jumlah aparat Kodam Jaya dinilai tidak cukup untuk men- disiplinkan penduduk Jakarta yang jumlahnya sekitar 10 juta jiwa. Aktualisasi GDN itu perlu dilaksanakan secara terpadu dan simultan dengan merekrut KPD dari ormas dan organisasi kepe- mudaan. Pembangunan Gedung Dakwah MUI Depok Ungkapan ini tertuang dalam sambutan tertulisnya yang diba- cakan oleh Walikota Depok Drs. Sofyan Safari Hamim, pada acara perletakan batu pertama pemba- ngunan gedung da'wah MUI Depok, Jumat siang (10/11). "Seleksi rekruitmen KPD itu sangat ketat, dan yang direkrut harus berdisiplin. Kader KPD itu harus bisa menjadi contoh dalam masyarakat, dan mereka akan dibekali dengan rompi dan kartu legalisasi dalam menjalankan pekerjaannya. Kader KPD itu direkrut dari ormas dan organi- sasi kepemudaan yang sudah terdaftar," kata Wiranto. Pimpinan MUI Kotif Depok K.H. Somad Rahman, mengata- kan pembangunan gedung METROPOLITAN da'wah akan menelan biaya sekitar Rp 1,7 Milyard, berlantai dua dibangun diatas tanah seluas 1360 meter, sedangkan luas ba- ngunan sekitar 1661 meter per- segi. Hingga kini sudah terserap dana sebanyak Rp.96 juta, dari Bupati Bogor Rp.50,- Juta se- dangkan dana lainnya terhimpun dari sejumlah pengusaha/deve- loper yang membangun di Depok dan dana tambahan dari Walikota sebesar Rp.2,5 juta. Diharapkan pembangunan ter- sebut akan selesai Nopember tahun depan. (PK.07) Penyatur/Agen "BY" SLAMET AGENCY Bursa Penjualan Kramatenen J.Ampera Besar Ne. J 682792-684598 Jakarta Pusa rahan 15.000 KPD itu memang bisa menimbulkan ekses yang tidak diharapkan. Setiap kader yang kedapatan melanggar disiplin, akan dicopot rompi dan tanda legalitasnya. Sampai se- karang ini, sudah tersedia 50.000 rompi. Masyarakat akan diminta petugas KPD untuk menaati GDN, dan akan diambil tinda- kan tegas jika mereka menolak- nya. ABRI dan masyarakat akan bekerjasama untuk mengarah- kan penduduk agar berdisiplin. Sasaran GDN Menurut Pangdam, berbagai tempat rawan akan menjadi sasaran GDN. Namun, sarana dan prasarana yang kurang memadai memang bisa menye- babkan masyarakat tidak ber- disiplin, seperti jembatan pe- nyeberangan jauh sekali se- hingga warga menyeberang jalan MARITAN Tempat-tempat yang dijadikan pusat penerapan GDN itu, di Diundangkannya UU nomor 2/1993 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang dengan ketentuan yang termaktub didalamnya, se- mua asset milik Pemda Kabupa- ten Tangerang seharusnya dise- rahkan kepada Kotamadya Ta- ngerang. Namun ketentuan me- ngenai penyerahan asset ini sam- pai Kodya Tangerang berusia 2 tahun sembilan bulan sejak terbentuknya tanggal 28 Feb- antaranya adalah terminal ang- kutan umum, stasiun, pelabuhan, angkutan umum, penyebrangan jalan, kawasan lampu lalu lintas, lingkungan, pasar, toko, tempat pariwisata, sekolah, asrama, dan tempat kerja. Suasana di tempat-tempat yang rawan pelanggaran disip- lin, umumnya masih menimbul- kan rasa risih, tidak aman, frus- trasi, dan resah, sehingga me- ngakibatkan ketegangan sosial. Pencanangan GDN dilaksana- kan Presiden Soeharto pada 20 Mei 1995, dan Jakarta dijadikan sebagai proyek percontohan GDN (budaya tertib, budaya bersih, dan budaya kerja). Karenanya, Kodam Jaya ber- sama Pemda DKI telah meng- ambil prakarsa untuk mensuk- seskan strategi pemahaman dan aktualisasi GDN secara bertahap di Jakarta. Kodam Jaya pada tahap per- tama telah menegakkan disiplin dan tata tertib prajurit Kodam Jaya, serta menerjunkan sekitar 2.000 prajurit ke masyarakat dengan tujuan mengajak, me- rangsang, mendidik, dan men- dorong warga untuk berdisiplin. Setelah itu, sekitar 4.000 prajurit kembali dikerahkan (selama dua bulan) untuk men- disiplinkan masyarakat, serta utaded Mengenai PDAM Tangerang sendiri, sejak terpisahnya wila- yah Kodya dan Kabupaten ber- fungsi melayani air bersih untuk kepentingan warga Kodya Tangerang, dengan menejemen tetap berada ditangan Pemda kabupaten Tangerang. Belaka- ngan ini PDAM akan mengem- bangkan jaringan instalasi kebe- berapa kecamatan dan untuk itu pemasangan pipa-pipa transmisi melewati wilayah Kodya Tange- rang. Namun PDAM dalam me- lakukan kegiatan ini tidak mela- kukan konsultasi terlebih dahulu dengan pihak Pemda Kodya Tangerang atau minimal memin- ta ijin. LE Masalah ini tambah mempe- runcing pertentangan antara Pemda Kodya dan Kabupaten Tangerang, yang sudah dimulai sejak masalah penyerahan asset kabupaten kepada Kodya. Pa- salnya, Walikota memanggil Direktur PDAM Ir. Chusfani WARGA BINAAN DEPSOS: Sebanyak 30 orang warga binaan Departemen Sosial yang berasal dari Waria, Mantan Sikotik, Tunarungu, Cacat tubuh, dan WTS mengikuti Pemantapan Pelatihan Tata Rias, Busana, dan Menjahit. Pemantapan pelatihan yang dibuka Jumat 10 Nop-oleh Wakadis Sosial, Tabrani SH, didampingi sejumlah pejabat di Panti Sosial. LBK Dinsos dalam hal ini senantiasa memberikan keterampilan yang bisa dijadikan suatu modal untuk mandiri. (Ipphos). Operasi Sapu Bersih Selain itu, Panglima juga mengatakan bahwa status Ope- rasi Bersih akan ditingkatkan menjadi Operasi Sapu Bersih yang melibatkan ribuan pasukan bermotor Kodam jaya, dan pa- sukan itu dapat dihubungi me- lalui pager yang nomornya sudah ditempel di telepon umum. PDAM Tangerang Jadi Rebutan ruari 1993 hingga kini belum tuntas penyelesaiannya. Tangerang, Nov (BY) Keberadaan PDAM Tange- rang dewasa initernyata menjadi rebutan antara Pemda Kodya dan Kabupaten Tangerang. Kedua instansi pemerintah ini masing- masing mempunyai rasa ke- inginan untuk memilikinya, ka- rena keduanya merasa berhak menguasainya, disatu pihak keberadaan PDAM berada di wilayahKodya, sedangkan pihak lain merasa sejak awal telah melakukan membangun dan mengembangkannya sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pasukan bermotor itu akan diperbantukan kepada Polda Metro Jaya untuk memberantas tindak kriminal dan kejahatan, seperti judi, miras, pungli, perdagangan obat-obat terla- rang, atau penodongan. "Satuan-satuan khusus Ko- dam Jaya akan dikerahkan untuk membantu Polda Metro Jaya dalam memberantas habis tindak kriminal dan kejahatan lainnya. Sejumlah motor baru akan dibeli untuk memperkuat satuan- satuan khusus itu," kata Wi- ranto. Satuan-satuan khusus itu akan digelar di Kodim-Kodim, agar kecepatan dalam memberantas embrio tindak kejahatan dan tindak kriminal dapat ditingkat- kan. (Ant). Kartadikara sampai dua kali untuk membicarakan masalah pemasangan instalasi pengem- bangan PDAM tersebut. Namun panggilan Walikota tidak digub- ris oleh Direktur PDAM itu dan Walikota merasa dilecehkan. Pemanggilan pertama kepada Dirut PDAM dilakukan pada tanggal 17.September 1995 dan pemanggilan kedua tanggal 19 September 1995. Pemanggilan tanggal 17 September 1995, ti- dak dipenuhi dengan alasan yang bersangkutan ada acara menda- dak di Bandung, sementara pada tanggal 19 September 95, Dirut PDAM juga tidak hadir karena dipanggil Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta. Menurut Walikota Drs. Dja- karia Machmud, pemanggilan tersebut dimaksudkan untuk membicarakan masalah peker- jaan tehnis pemasangan jaringan pipa PDAM, dan konpensasi yang diberikan pihak PDAM Kabupaten Tangerang kepada Pemda Kotamadya Tangerang atas proyek yang bernilai 40 milyar rupiah itu. "Pemasangan jaringan Pipa PDAM itu sangat mengganggu rencana pelebaran pembangunan jalan diwilayah Kotamadya Ta- ngerang, karena diwilayah yang terkena proyek tersebut akan di- lebarkan 6 meter sebelah kanan Pelaksanaan proyek tersebut tidak saya hentikan, kalau Dirut PDAM memenuhi panggilan saya, apalagi proyek itu untuk kepentingan masyarakat Tange- rang khususnya yang tinggal diwilayah Kotamadya Tanger- ang "lanjutnya. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, Pemda Kotamadya Tangerang merencanakan men- dirikan PDAM bekerjasama dengan pihak Swasta dengan kapasitas 1000 liter per detik, Selain itu telah dibangun Instalasi air bersih di Pasar Baru oleh PT. Graha Bhakti Karya dengan kapasitas 150 liter per detik dengan biaya Rp 6 Milyar, Dengan dibangunnya Instalasi air bersih itu, diharapkan kebu- tuhan air bersih masyarakat Kodya Tangerang dapat dipe- nuhi. (R.15). Penodong Supir Taksi Tewas Dikeroyok ngan buka bicara, dia bukannya melawan. Tapi tiba-tiba saja ber teriak sekencang-kencangnya Jakarta, Nov (BY). Mayat lelaki berusia 21 tahun yang ditemukan Jumat pagi se- kitar Pk.04.30 Wib sekitar 200 meter dari Pool Taksi Stady Safe Jl. Pegangsaan Raya Kelapa Gading Jakarta Utara, ternyata bernama Salendra dengan KTP Palembang. Ia tewas digebuk massa setelah gagal menodong sopir taksi yang ditumpanginya bersama tiga rekannya. Sebelum hari naas itu mene- mui ajalnya, korban bersama 3 rekannya menghentikan taksi Stady Safe B.2772 BX di depan Terminal Pulau Gadung, Jakarta Timur. Waktu itu sudah menun- jukkan pukul 23.40 Wib. Keem- pat kawanan ini minta kepada sopir taksi untuk mengantarkan mereka ke Bekasi. Sesampainya di Babelan Bekasi yang situasi sekitar sangat sepi sopir taksi, Maringan Siahaan ditodong pe- numpangnya itu dengan senjata tajam. Kunci mobil dengan uang Rp 150 ribu langsung dirampas. Namun Maringan sempat mela- wan seraya menggertak, "Eeh..! Nggak percuma aku ini anak Medan tau...kalau cuma begitu saja kenapa aku harus takut..?" Benar saja itu rupanya hanya sekedar gertak "sambel", kata warga mengomentari Maringan. Sebab kata warga begitu Mari- Jakarta, Nop (BY) Walikotamadya Jakarta Barat Drs. H. Soetardjianto menghim- bau masyarakat yang tinggal di atas tanah negara/bantaran kali supaya segera pindah dan mem- bongkar sendiri bangunan-ba- ngunan rumahnya agar tidak ru- sak dan bisa dimanfaatkan kem- bali. Menurut Walikota, imbau- annya itu diharapkan supaya di- laksanakan sedini mungkin ka- rena sampai dengan akhir bulan Desember 1995 mendatang se- mua bentuk bangunan yang ber- diri di lahan milik pemerintah tersebut pasti ditertibkan tanpa terkecuali. Jangan Bangun Rumah Di Bantaran Kali Jika sampai batas waktu yang telah ditetapkan Pe- merintah Kotamadya Jakarta Ba- rat ternyata para pemilik bangu- nan tidak mengindahkannya, tim gabungan dari unsur Muspiko setempat akan membongkarnya dengan segala risiko ditanggung jawab sendiri. "Saya mengharapkan semua pemilik bangunan yang menem- pati tanah negara di wilayah Ko- tamadya Jakarta Barat agar se- gera pindah sebelum ditertibkan petugas petugas karena kami su- dah memastikan sampai akhir bulan Desember mendatang akan dilakukan pembongkaran besar-besaran" ucap walikota ke- pada Wartawan. Ketika ditanya apakah pembongkaran rumah- rumah warga di Kelurahan Ke- doya Utara tersebut ada kaitan- nya dengan kepentingan penge- lola Real Estate Green Garden Jakarta, Nov (BY) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wardiman Djojo- negoro mengatakan, kalangan mahasiswa yang ingin mengaju- kan tuntutannya mengenai ber- bagai masalah harus dilakukan dengan cara-cara yang ilmiah, yaitu dengan membuat suatu kajian yang memasukkan angka- angka sehingga dapat dipelajari oleh pihak-pihak yang berke- pentingan. "Jadi bukan dengan cara-cara yang lain. Mereka kan punya pengetahuan. Jadi buatlah per- bandingan. Lalu berikan hasil- nya itu pada instansi yang ber- wenang," tambahnya kepada wartawan di Jakarta Jum'at, saat ditanya komentarnya tentang adanya sejumlah mahasiswa Universitas Indonesia Depok yang datang ke DPR RI untuk mengajukan tuntutannya. Sejumlah mahasiswa UI De- pok yang mendatangi DPR RI pada Kamis (9/11) itu menyam- paikan sejumlah tuntutan antara lain berupa tuntutan agar ang- gota DPR memperjuangkan secara sungguh-sungguh upaya perbaikan sistem pendanaan pendidikan nasional. Halaman 6 Menurut Wardiman, untuk dapat meyakinkan orang lain, cara-cara ilmiah akan lebih efek- yang akhirnya mengundang war. ga sekitarnya datang mengeru- muni tempat kejadian. Keempat kawanan itu kontan saja lari ter birit-birit melihat begitu banyak. nya massa mendatangi mereka. Namun nasib sial menghampiri Salendra karena dia saja yang berhasil dibekuk massa, semen- tara ketiga temannya itu sudah menghilang. Saat itulah Salen- dra di gebuki massa. Tidak diketahui pasti apakah ketika itu juga korban menghem- buskan nafas terakhirnya, tapi yang pasti Maringan Siahaan bersama warga lainnya memba wa korban dengan taksi lain, karena taksinya sendiri tidak bisa bergerak sebab kunci ma- sih ditangan teman korban yang berhasil melarikan diri. Yang pasti pagi harinya sekitar Pk 04.30 Wib mayat korban telah tergeletak di Jl. Pegangsaan Raya Kelapa Gading sekitar 200 meter dari Pool Taksi Stady Safe Mobil taksi itu kini ditahan di Polres Bekasi sebagai barang bukti. Namun tersangka pelaku pembunuhan terhadap korban yang menodong sopir taksi itu belum ditangkap, masih dalam pengejaran Polisi. (PK.09). Tuntutan Mahasiswa Harus Ilmiah tif. Ditambahkannya, mahasiswa harus bisa membandingkan efektivitas penambahan dana bagi pendidikan itu dengan. efektivitas dana yang diinves- tasikan pada bidang lain. Walikota Jakarta Utara, Su- prawito diminta menindak tegas pengusaha swasta yang berani seenaknya melecehkan aparat- nya yang sedang menjalankan tugas menegakkan peraturan dan ketentuan yang ada. Hal tersebut perlu mendapat perhatian karena semata-mata untuk menegakkan wibawa Pemda DKI, kata Wakil Ketua Fraksi Persatuan Pem- bangunan DPRD DKI Jakarta, H Saud Rahman di kantornya, Jumat (10/11). Saud mencontohkan, dalam kasus sengketa tanah di Jl Bou- levard Raya Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Ke- lapa Gading Jakut, Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota (SDP2K) Jakut mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Pe- kerjaan Pembangunan (SP4) No.1521/SP4/9/1995 tanggal 9 Oktober 1995 untuk pembangu- nan ruko milik Ny Diah Purwati yang kebetulan lokasinya berse- belahan, walikota mengatakan tidak ada. Menurut dia pener- tiban tersebut dilakukannya un- tuk mengamankan aset pemerin- tah. Lebih lanjut dijelaskan, sete- lah selesai seluruh lahan negara yang diduduki masyarakat ter- sebut ditertibkan, akan dipagar untuk dijadikan hutan kota guna mengurangi pencemaran udara karena hingga saat ini hutan kota di Kodya Jakarta Barat masih se- dikit jumlahnya. Berdasarkan pendataan yang dilakukan aparat Pemda Jakarta Barat, bangunan yang akan dibongkar tuntas sam- pai akhir Desember 1995 seba- nyak 1.300 buah lagi masing- masing di bantaran kali Apuran 300 unit di jalan Indra Loka Ke- lurahan Wijaya Kusuma 100, di Kecamatan Cengkareng 400, dan dikawasan Kecamatan Tam-1 bora 500 buah. Menurut catatan di Kantor Pemda Jakarta Barat, sejak Drs. H. Soetardjianto menjabat wa- likota di sana, tiga tahun silam, kurang lebih 3.000 bangunan di atas tanah negara/bantaran kali sudah ditertibkan dari bataran kali Sipon, Kali Angke, Kali Mookevaart/Cisadane, dan Kali Sekretaris. Sementara ke-1.300 bangunan yang akan dibongkar tersebut juga tanpa diberi uang ganti rugi/pesangon kecuali ha- nya bantuan truk guna mengang- kut barang-barang milik penghu- ni yang ditertibkan namun cuma dalam kota. (PK-10) Wardiman menjelaskan, prob- lem pembangunan di Indonesia antara lain mengenai keterbata- san dana, karenanya dana yang terbatas itu harus bisa diman- faatkan untuk berbagai kepenti- ngan seperti pembangunan sarana dan prasarana di Kawasan Indonesia Timur. Pengusaha Swasta Yang kiri akan dipasang berada ditengah- Melecehkan Pemda Ditindak Jakarta, Nov. (BY) tengah jalan, apabila proyek pelebaran jalan itu dikerjakan" kata Walikota. Ditanya apakah Menteri P dan K bersedia berdialog dengan mahasiswa yang mengajukan tuntutannya itu kepada DPR, Wardiman mengatakan bahwa orang yang paling tepat untuk diajak dialog dengan mahasiswa tersebut adalah Dekan Fakultas Ekonomi UI Depok. Menurut Wardiman, orang yang paling tepat untuk diajak dialog adalah dekan FEUI karena dalam tuntutan maha- siswa tersebut menyangkut soal ekonomi, soal dana bagi pemba- ngunan. Meskipun tak bersedia ber- dialog, Mendikbud merasa senang jika pihaknya diberi hasil kajian tentang tuntutan maha- siswa tersebut, kalau memang kajian itu sudah ada. (Ant). di Jl Boulevard Raya tersebut. "Namun pihak Ny Diah Pur- wati tidak mengindahkan pe- ringatan SDP2K Jakut, dan pelaksanaan pembangunan ruko tetap berlangsung hingga kini", tandasnya, seraya menjelaskan. SP4 dikeluarkan atas dasar putusan Pengadilan Negeri Jakut No. 138/PDT/G/1995/ PN.JKT.UT yang antara lain me- nunjukkan bahwa sebagian tanah yang di atasnya dia dirikan. bangunan tersebut masih dalam sengketa, belum murni tanah miliknya. Anggota Komisi D DPRD DKI, menjelaskan, dalam putu- san Pengadilan Negeri Jakut, PT Sumarecon Agung (PT SA) se- bagai penggugat menang atas. tergugat, Ny Diah Purwati dalam masalah tanah persil M 133 se- luas 380 m2 dan persil M 217. seluas 118 m2 di Jl Boulevard Kelapa Gading (W.12)