Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

SENIN, 18 DESEMBER 1995 BERIT Tajuk Kegagalan Dan Pelajaran Dari SEA Games Di Chiang Mai Pesta Olahraga Asia-Tenggara (SEA Games) ke-XVIII di Chiang Mai, Thailand telah berakhir kemarin petang. Usai sudah pesta olahraga diantara bangsa-bangsa Asia Tenggara, yang dari masa ke masa terus meningkat hu- bungan baik serta kerjasamanya. Secara kebetulan pada tanggal 14 dan 15 Desember 1995 lalu di Bangkok juga berlangsung Konperensi Tingkat Tinggi V ASEAN. Dalam KTT tersebut hadir para Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Brunei Darussalam, Indonesia, Ma- laysia, Pilipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Karena Kamboja, Laos dan Myanmar juga akan menjadi anggota ASEAN, maka para kepala pemerintahan ketiga negara itupun hadir di Bangkok. Jadi kita secara jelas dapat melihat betapa SEA Games telah dapat memberikan sumbangan besar bagi makin terjalinnya hubungan baik dan kerjasama erat diantara bangsa-bangsa Asia Tenggara. Vietnam, Kamboja, Laos dan Myanmar bahkan sudah sejak awal ikut dalam SEA Games yang semula bernama SEAP (South East Asia Peninsula) Games itu. Sebelum mereka menjadi anggota ASEAN. Setelah SEAP Games menjadi SEA Games, maka Indonesia dan Pilipina di susul Brunei Darussalam, ikut serta didalamnya. Tidak bisa disangkal lagi, bahwa pesta olahraga se- macam SEA Games ini, dimana bukan saja dipertandingkan prestasi setiap atlit pesertanya, tetapi juga dipupuk rasa persahabatan serta sportivitas, terkandung nilai pemeliha- raan persahabatan yang tinggi. Setiap peserta suatu pesta olahraga, baik perorangannya apalagi bangsa secara keseluruhan, tentu bertekad untuk mencapai kemenangan. Indonesia yang sejak keikutser- taannya selalu menjadi juara umum SEA Games, kecuali tahun 1985 di Bangkok, layak dan bahkan wajib untuk ber- juang mempertahankan gelar juara umum itu. Kita dapat mendengar dan menyaksikan berbagai persiapan cabang- cabang olahraga kita yang giat melakukan latihan dan pembinaan. Pemusatan latihan nasional diselenggarakan, meskipun mungkin waktunya terlalu singkat. Beberapa cabang olah- raga mengirimkan atlitnya untuk berlatih di luar negeri. KONI Pusat dibawah Ketua Umum Wismoyo Arismunandar telah berusaha keras untuk mengobarkan semangat bertanding para atlit kita serta dukungan dari masyarakat. Sebagai pendorong semangat ada juga disediakan bonus untuk peraih medali emas sebesar Rp. 25 Juta. Dalam pada itu desas-desus mengenai kemungkinan pihak Thailand akan menggunakan "berbagai cara" agar bisa menjadi juara umum, makin keras saja terdengar. Apalagi hal demi- kian memang dirasakan ketika SEA Games berlangsung di Bangkok tahun 1985 lalu, dimana Indonesia menelan pil pahit dengan menjadi runner-up saja. Untunglah, semburan semangat cukup besar dihem- buskan, sehingga lagu "Kita Harus Menang" membuat ba- nyak orang optimis. Tetapi tampaknya kontingen Indonesia tidak mengalami nasib beruntung seperti dalam SEA Games yang lalu. Hari pertama sudah merasakan kegagalan mere- but medali emas pertama dari balap sepeda wanita. Konon karena dikerjain". Kemudian disusul oleh ketidakberhasilan lainnya di berbagai cabang olahrahga. Dari hari ke hari kita mengikuti dengan rasa prihatin ba- gaimana perolehan medali emas kita makin jauh ketinggalan oleh tuan rumah. Memang ada yang kalah karena dikerjain", tetapi kebanyakan dari kemenangan Thailand atau atlit ne- gara lain dari atlit kita adalah karena prestasi mereka me- mang lebih unggul. Akhirnya, pada penutupan SEA Games Chiang Mai kemarin jelas dan pasti sudah, Thailand men- jadi Juara Umum dan Indonesia juara kedua. Dalam setiap pertandingan di arena olahraga memang kita hanya bisa menjadi pemenang pertama atau tidak menjadi pemenang pertama. Yang terkuat, tercepat, tertinggi itu hanya satu. Jadi yang mengumpulkan medali emas terbanyak itu juga hanya satu. Kebiasaan buruk yang muncul bila mengalami kekalahan adalah mencari "kambing hitam". Sebagai bangsa yang telah mengalami berbagai kemena- ngan (bahkan kemenangan pada tingkat dunia seperti pa- da cabang bulutangkis) dan kekalahan, maka mereka yang arif tentu akan lebih banyak mengambil pelajaran dari ke- kalahan itu. Mengapa kita sampai bisa kalah? Mungkinkah karena latihannya kurang berat dengan disiplin tinggi atau waktunya terlalu sedikit? Apakah kita tidak salah perhitungan mengenai kekuatan lawan dan terlalu yakin akan kekuatan sendiri? Bukankah setiap negara peserta SEA Games akan berusaha untuk melatih lebih keras lagi agar bisa memperoleh hasil lebih baik? Ataukah atlit-atlit kita kurang memiliki semangat untuk bertanding "sampai titik darah penghabisan" ? Seperti misalnya atlit Vietnam dan tuan rumah sendiri? Apakah penggemblengan masih kurang pada atlit-atlit kita ? Pemberian semangat bagi para atlit yang akan membawa nama bangsa Indonesia itu memang dirasakan amat penting. Bagaimanapun juga dalam suatu perjuangan, termasuk di medan olahraga, diperlukan motivasi yang tinggi. Justeu motivasi inilah yang sering memegang peranan dalam mencapai kemenangan. Tanpa motivasi kuat, sulit diha- rapkan dicapai kemenangan. Kita sekarang ini tentunya hanya dapat mengharapkan, agar semua para pembina olahraga kita dapat menarik pelajaran dan benar-benar pelajaran itu mendorong untuk memperbaiki segalanya. Dalam pada itu, pihak-pihak yang mempunyai kewajiban atau pihak-pihak yang mampu membiayai pembinaan olahraga nasional hendaknya mem- berikan perhatian pula. Semua persiapan dan latihan olahraga memerlukan dana yang tidak kecil. Dengan bekal semua itu, mudah-mudahan kita mampu menghasilkan prestasi lebih baik di masa-masa mendatang. Pojok Yudha SEA GAMES XVIII Kemarin, pesta olahraga Asia Tenggara, SEA Games XVII ditutup. Juara Umum diraih oleh tuan rumah, Thailand dengan perbedaan perolehan medali emas sangat mencolok -Mars "Kita Harus Menang", perlu diganti dengan: Kita Harus Menang (is). CINA HIPPI yang semula pantang kerjasama dengan WNI keturunan (Cina) kini menyerukan perlunya pengusaha pribumi bekerjasama dengan pengusaha Cina perantauan untuk menghadapi pasar global - Dalam bisnis menang tidak boleh membedakan etnis ataupun ras. *** INSTROSPEKSI Menhub, Haryanto Dhanutirto diminta instospeksi sehubungan kasus penyimpangan dana di Dephub. Dan sekarang, kata-kata introspeksi mulai "latah" terdengar pada setiap pengarahan pejabat dengan staf dan anak buahnya. Bal Pembangunan Perumahan Dan Pemukiman Tantangan Pemerataan Dan Pembangunan Yang Berkeadilan Oleh: Ginandjar Kartasasmita (Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS) Pertama, kemitraan usaha embang perumahan dapat an luar negeri hanya karena mahan dan permukiman juga antara pemerintah, dunia usa- membantu banyak masalah, mau pamer saja, perlu marmer dari Itali, padahal marmer dari Indonesia (Tu- lung Agung,Citatah, Lam- pung), tidak kurang bagusnya Demikian pula berbagai bahan dan produk lainnya. ha dan masyarakat. Dasarnya seperti pendanaan, penyedia- adalah petunjuk GBHN 1993 yang menyatakan bahwa masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berperan menga- rahkan, membimbing, serta menciptakan suasaya yang menunjang. Dengan konsep ini maka pelaksanaan pemba- ngunan perumahan dan per- mukiman pada dasarnya ada lah oleh dunia usaha dan masyarakat sendiri. Pemerin- tah berperan bukan sebagai penyedia bagi pembangunan perumahan dan permukiman, tetapi berperan sebagai fasili- tator dan pemampu, dengan memberikan kemudahan kemudahan dalam pelayanan, antara lain, (a) dengan menyu- sun dan menetapkan tata ruang kawasan permukiman dan menegakkannya secara konsisten, pasti, dan trans- paran agar mudah dipahami dan diikuti oleh para peng- embangan dan masyarakat: (b) membuat kerangka hukum yang mantap, jelas, kompre- hensif, terpadu, serta kon- sisten untuk mengendalikan pemanfaatan rencana tata ruang: (c) membantu dalam an lahan, penggunaan bahan- bahan bangunan dalam negeri dan sebaianya. Perhatian lebih besar tentunya kita berikan pada kemitraan antar peng- embang besar dan pengem- bang kecil. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam kemit- raan besar-kecil, seperti mela- lui pembagian pelaksanaan pembangunan perumahan, misalnya pengembang besar membangun perumahan un- tuk masyarakat golongan me- nengah dan tinggi (kategori dan 3 saja), dan untuk RS dan RSS menyerahkan pelak- sanaan pembangunannya kepada usaha kecil. Mening- katnya kemitraan usaha an- tara pengembangan besar dan pengembang kecil dapat pula diarahkan untuk menumbuh- kan sepesialisasi. sistem pendanaan pembang- unan rumah sangat sederha- na/rumah sederhana (RSS/ RS) melalui pemberian kredit modal kerja dan kredit kons- truksi pembangunan (teruta- ma bagi para pengembangan pemula yang ingin mengem- bangkan RS/RSS:. seperti pembangunan saluran air mi- num dan saluran pembuang- an air limbah: dan (e) mem- bantu dengan kredit lunak bagi penghuni RS/RSS. Kedua, kemitraan usaha antar pengembangan peru- mahan dan permukimana. Kemitraan usaha antar peng- Nasib pekerja yang tetap memprihatinkan masih men- jadi perhatian utama dunia kerja sepanjang tahun 1995, dan agaknya juga pada tahun- tahun mendatang. Karena itu, beberapa lem- baga swadaya masyarakat (LSM) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) se- lalu mengemukakan, nasib pekerja harus diperhatikan. Akar permasalahannya, menurut Lembaga Studi Ad- vokasi Masyarakat (Elsam) dan SPSI, terletak pada sta- tus kerja, yakni pegawai kon- trak (istilah Depnaker: kerja waktu tertentu) dan upah ren- dah. Ketiga, kerja sama dan ke- mitraan usaha dengan sektor lainnya. Kemitraan usaha ini, misalnya, antara uaha peng- embangan perumahan deng- an industri penghasil bahan bangunan. Kerja sama ini sangat diperlukan untuk menjamin kualitas peruma- han dan permukiman, serta efisiensi dan produktivitas dari kegiatan pembangunan- nya. Dengan demikian, biaya perumahan dapat ditekai. dengan mutu yang diperta- hankan. Dalam rangka ini saya ingin menghimbau agar para pengusaha real estate dengan sungguh-sungguh mendahulukan penggunaan produksi barang dan jasa dalam negeri. Produksi dalam negeri baik bahan baku, barang-barang teknik mau- pun barang-barang seni buat- an Indonesia sudah cukup baik dan mampu bersaing. Acapkali orang memilih buat- Mereka yang bekerja de- ngan sistem kontrak tidak memperoleh hak sama de- ngan pekerja tetap dan posi- sinya selalu berada di ujung tanduk karena tidak ada ja- minan, apakah masih tetap bekerja setelah kontrak habis. Direktur Eksekutif Elsam Abdul Hakim G. Nusantara menunjuk Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 02 Tahun 1993 tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KK- WT) membuka peluang bagi pengusaha untuk menerapkan sistem kerja kontrak kepada pekerjanya. * Permenaker itu menyata- kan KKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja dan pe-, ngusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Sistem itu hanya diadakan untuk pekerjaan tertentu, yang menurut sifat, jenis atau kegiatannya akan selesai da- lam waktu tertentu pula. Pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang sementara si- fatnya, selesai dalam waktu tidak terlalu lama, maksimal tiga tahun, bersifat musiman, tidak tetap, berhubungan de- ngan produk baru, kegiatan baru atau tambahan, serta masih dalam percobaan dan penjajagan. Peraturan itu bertujuan baik, yakni melindungi me- reka yang bekerja dengan sis- tem kontrak. Namun pada ke- nyataannya di lapangan ter- jadi penyimpangan. Menurut istilah Abdul Hakim, "terjadi penyimpangan dan interpre- tasi sewenang-wenang ten- tang KKWT oleh pengusa- ha". hampir di semua bidang kerja, termasuk di sebagian media massa. Beberapa pe- ngusaha bahkan memberla- kukan sistem kontrak kerja di atas tiga tahun, yang ber- tentangan dengan aturan Per- menaker tersebut. 40 pengusahaan Elsam bekerja sama de- ngan Yayasan Maju Bersama melakukan penelitian pada 40 perusahaan di Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur, 28 di antaranya milik PMA dan sisanya PMDN. Para pengusaha itu ber- gerak di bidang pertekstilan, pabrik sepatu, produsen ar- loji dan bidang usaha lain yang tidak ada kaitannya dengan bidang kerja yang di- maksud Permenaker No. 2 Tahun 1993. Cara lain yang digunakan para pengusaha adalah me- milah-milah bidang peker- jaan menjadi beberapa ba- gian, tetapi jika digabungkan menjadi suatu rangkaian pe- kerjaan dan dilaksanakan pa- da waktu tertentu pula. Mereka masih memberla- kukan sistem kontrak meski- pun pekerja sudah bergabung dengannya delapan atau 15 tahun. Pemberian status kerja tetap, menurut Abdul Hakim, merupakan kebutuhan dasar pekerja. Sistem kerja kontrak tidak memberikan tunjangan, Ja- minan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), pesangon, dan jaminan hari tua. Pengusaha bahkan dengan mudah me- mutuskan hubungan kerja (tidak memperpanjang kon- trak) jika tidak senang karena pekerja aktif di organisasi pe- kerja. Sistem kerja kontrak tidak memberikan tunjangan, Ja- minan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), pesangon, dan jaminan hari tua. Pengusaha bahkan dengan mudah me- mutuskan hubungan kerja (tidak memperpanjang kon- trak) jika tidak senang karena pekerja aktif di organisasi pe- kerja. Sekjen SPSI Hisbuldin Pa- tunru menyatakan sistem ker- ja kontrak memang merugi- kan karena para pekerja tidak mendapatkan hak-haknya seperti diperoleh pekerja tetap. Juga perlu dimanfaatkan se- cara maksimal para peran- cang, konsultan dan kontrak- tor dalam negeri karena saya melihat masih banyak kawa- san-kawasan perumahan dan gedung-gedung perkantoran dan apartemen yang menggu- nakan perancang dan konsul- tan asing, bahkan juga kont- raktor asing. Kerja sama dan kemitraan juga harus dijalin dengan lem- baga-lembaga pendanaan. Dalam rangka ini, kita perlu juga sangat berhati-hati untuk tidak menyedot terlalu besar dana masyarakat ke bisnis properti, yang kita ketahui umumnya bersifat investasi jangka panjang dan mengun- dang unsur spekulatif yang besar. Oleh karena memang REI perlu memberi pedoman kepada anggota-anggotanya, agar tidak terjerumus ke da- lam jurang kemacetan usaha karena kurang memperhi- tungkan dengan baik kecen- derungan pasar dan berbagai gejala ekonomi. Apabila ter- jadi kesulitan dalam bisnis properti yang dirugikan bu- kan hanya bisnis ini saja, te- tapi juga perbankan dan kare- na bank-bank mengelola dana masyarakat, pada akhirnya juga masyarakat. Saya rara perlu ada meka- nisme pengedalian di lingku- ngan bisnis ini, untuk meng- hindari terperangkapnya dana pembangunan yang begitu langka dalam kegiatan spe- kulatif yang akhirnya tidak produktif. Pengusaha kawasan peru- Para pengusaha menerap- SPSI sejak dulu mengim- kan sistem kerja kontrak bau agar sistem kerja kontrak ► Hadossq Nasib Pekerja Masih Memprihatinkan Selama 1995 Oleh : Erafzon Saptiyulda AS Alasannya, kondisi riel du- nia tenaga kerja Indonesia memang tidak seimbang. Ketimpangan permintaan (demand) menjadikan "har- ga" naker menjadi murah. Kondisi demikian menja- dikan posisi perusahaan kuat. Mereka bisa mendapatkan te- naga kerja murah dengan mudah, kapan saja dan di mana saja. Jika terjadi perimbangan "supply" dan "demand", de- ngan sendirinya posisi tenaga kerja kuat karena persaingan sesama perusahaan menja- dikan mereka mampu me- lakukan tawar-menawar. diminimalkan atau diperjelas, bidang kerja mana saja yang dimaksud peraturan tersebut. Menurut penilaian organi- sasi pekerja satu-satunya yang diakui pemerinta itu, kini masih banyak perusa- haan yang menerapkan sis- tem kerja kontrak, sementara bidang kerjanya tidak seperti yang dimaksud dalam Per- menaker No. 2 Tahun 1993. SPSI mengakui memang ada bidang usaha yang harus dikerjakan dengan sistem kontrak, tetapi terjadi salah persepsi pada sementara ka- langan pengusaha yang me- manfaatkan Permenaker ter- sebut. Tetapi Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Ker- ja Suwarto menyatakan pera- turan tersebut justeru dibuat untuk melindungi pekerja. Ia mengakui memang terjadi penyimpangan, tetapi bukan berarti peraturan itu tidak melindungi pekerja atau harus dicabut. Direktur Persyaratan Kerja Sabar Sianturi menunjuk pada kasus terakhir yang ditangani Depnaker, yakni pengaduan sebagian warta- wan Tabloid Paron yang ter- paksa bekerja dengan sistem kontrak, Depnaker minta pengelola Tabloid Paron un- tuk memenuhi hak-hak war- tawannya sesuai dengan pe- raturan yang berlaku. Belum mencukupi Untuk pegawai tetap pun masih ada pertanyaan, apa- kah kebutuhan dasar hidup- nya terpenuhi? Ternyata ma- sih saja belum, karena gaji yang diperolahnya sebagai pekerja belum mencukupi, meskipun dia berstatus la- jang. Selama 25 tahun PJP I, upah minimum regional (UMR) belum pernah di atas kebutuhan fisik minimum kemitraan dengan berbagai sektor saja seperti angkutan, perdagangan, hiburan, dan sektor-sektor yang memberi jasa-jasa pelayanan sosial bagi kawasan perumahan dan permukiman. (KFM) pekerja lajang, apa- lagi pekerja berkeluarga, se- hingga muncul sebutan pe- kerja "lajang abadi". Berdasarkan data SPSI, UMR rata-rata nasional pada Pelita III 40,8 persen dari OKFM pekerja lajang, pada Pelita IV menjadi 45 persen dan pada Pelita V 69 persen Hal ini penting untuk men- cegah terkonsertasinya secara tidak proporsional kegiatan jasa-jasa di satu kawasan, se- dangkan di kawasan lain tidak tersedia dengan memadai. Demikian pula harus terus diupayakan peningkatan kua- litas pelayanan jasa-jasa, se- usai dengan upaya kita untuk membangun kualitas hidup dan kualitas kehidupan manu- sia Indonesia. V. Penataan Ruang dan Pembangunan Perumahan dan Permukiman. Pembangunan perumahan dan permukiman erat kaitan- nya dengan penataan ruang. Pada dasarnya pembangunan perumahan dan perkumiman merupakan kegiatan yang menggunakan ruang yang luas, di mana lahan menjadi unsurnya yang paling pokok. Dalam hubungan dengan pembangunan perumahan dan permukiman, tata ruang memiliki dua fungsi pokok, yaitu mengatur dan mengen- dalikan penggunaan lahan, serta meningkatkan kualitas lingkungan, baik lingkungan perumahan maupun budaya. Rencana tata ruang disusun secara harirkis mulai dari tingkat nasional, propinsi dan kabupaten sampai ke tingkat kawasan, sesuai dengan keperluannya. Rencana-ren- cana ini merupakan acuan dalam pemanfaatan ruang dan juga dalam pengendalian pe- manfaatan ruang. Pada kawasan-kawasan di bawah wilayah daerah tingkat agar UMR ditinjau kembali karena belum sesuai dengan kebutuhan hidup tenaga ker- ja. "Sudah saatnya sistem pengupahan naker Indonesia diubah, tidak lagi berda- sarkan UMR tetapi secara bertahap menuju pemenuhan kebutuhan hidup minimum (KHM) yang mengacu pada GBHN 1993," kata Ketua Umum SPSI Bomer Pasa- ribu. Paradigma keunggulan sumber daya manusia (SDM) yang murah jangan lagi menjadi pertimbangan uta- ma. Alasannya, selama 20 ta- hun terakhir dunia usaha In- donesia menikmati upah murah yang berhasil mening- katkan indeks produktivitas (IP) menjadi 402 persen, termasuk tertinggi di dunia. Indonesia 50 tahun lalu tergolong negara termiskin di dunia, kini mengalami ke- ajaiban ekonomi dan menuju negara industri baru, Sukses besar ini merupakan sum- bangan dari paradigma "upah tenaga kerja murah". Rata-rata perusahaan ne- gara ini hanya memasukkan 5,3 persen dari total cost-nya bagi biaya upah pekerja pada tahun 1970-an. Angka itu turun menjadi lima persen pada dekade 1980 dan 1990- an, sementara perusahaan Kasad menegaskan, ABRI akan mem- pelajari data 50 anggota DPR RI yang diduga terlibat G-30- S/PKI itu. "Dengan azas praduga tidak bersalah, maka segala se- suatunya harus diteliti terlebih dulu, mengingat menggol- ongkan orang ke dalam PKI di- butuhkan sejumlah persyaratan tertentu," katanya seusai ber- bicara pada seminar "Agama dan Stabilitas Nasional" di Uni- versitas Islam Malang (Unis- ma), Sabtu. Oleh sebab itu, lanjutnya, Mabes ABRI akan mempelajari data-data yang disampaikan mengenai dugaan keterlibatan 50 anggota DPR-RI itu. Masalah Tetap Muncul SARA Akan Kepala Staf TNI-AD, Jenderal TNI R.Hartono memperkirakan (data Depnaker menyebutkan persoalan SARA akan tetap 95 persen). Memang terjadi menjadi masalah yangakan peningkatan, tetapi tetap di muncul di tahun 1996 men- bahwa KFM pekerja lajang. datang, meski tidak begitu menonjol. SPSI dalam berbagai ke- sempatan selalu mengimbau Melihat situasi yang terjadi II, ditetapkan rencana detail jaga agar benturan-benturan kita kembangkan, hanya me tata ruang. Rencana detail ini diperlukan antara lain sebagai acuan untuk menerbitkan ijin mendirikan bangunan. kepentingan atas lahan diatur dengan seserai dan seoptimal mungkin. Salah satu aspek yang harus diamankan adalah perlindungan terhadap ling- nikmati bagian yang teramat kecil dari peningkatan nilai lahan setelah dikembangkan. Mungkin tidak ada hukum yang dilanggar, kecuali hati nurani dan dengan demikian merupakan panggilan moral. Melalui tata ruang juga di- upayakan untuk mengaman-kungan kehidupan manusia, kan kepentingan rakyat kecil. agar menjamin bahwa manu- Artinya ruang harus menja- sia dapat hidup lestari di pla- min bahwa lahan tersedia net bumi ini dan pembangu- nan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Jelas bahwa pengusaha harus mengeluarkan biaya yang besar untuk mengem- bangkan suatu properti dan wajar kalau ada keuntungan yang seimbang. Namun, ha- rus diingat betapa pun modal yang paling utama adalah tanah, yang tidak bisa ditukar atau diganti dengan bentuk lain. Dana bisa dicari, tek nologi bisa dikembangkan, pembeli bisa ditarik dengan promosi, tetapi tanah adalah tanah, tidak ada substitusinya. dan bagi rakyat tanah itu mungkin adalah modalnya yang utama, bahkan mungkin modal satu-satunya. Karena itu berilah penghargaan yang layak kepada rakyat yang menjadi pemilik atau semula menempati lahan yang dikembangkan. juga untuk keperluan rakyat yang berpenghasilan rendah, Karena keterbatasan kemam- puannya, maka kepentingan rakyak kecil ini kerapkali ter- kalahkan jika berhadapan de- ngan kekuatan ekonomi yang lebih besar. Kita menyadari bahwa pembangunan memer- lukan lahan, dan untuk itu perlu ada pembebasan-pem- bebadan tanah. Namun, pem- bebasan tanah seharusnya dilakukan secara adil dan dengan sejujur-jujurnya. Ka- lau tidak maka pembebasan tanah akan berarti penggu- rusan, dan dapat berakibat ter- jadinya lingkaran kemiskinan baru. - REI adalah organisasi pe- ngusaha nasional yang me- rupakan potensi pembangu- nan yang sangat penting. Se- lain itu karena bergerak di Namun, saya tidak setuju bidang perumahan dan per- juga dengan pandangan bah- mukiman maka kiprah para wa pebebasan tanah otomatis anggota REI sangat erat berarti penggurusan. Selama kaitannya dengan hajat hidup hak rakyat dipenuhi dan pro- orang. Hal ini, selain menjadi ses pembebasan tanah ber-sumber kekuatan dari REI, langsung adil, wajar, terbuka juga membawa tanggung dan jujur dan lepelasan hak jawab. Tanggungjawab ini atas tanah untuk tujuan pem- harus dipikul dengan penuh bangunan itu bukan penggu- kesadaran. Untuk itu, maka suran, Saya juga tidak mem- selain motifkeuntungan harus benarkan usaha menghalangi ada pula pegangan lain, yaitu kegiatan pembangunan deng- pegangan moral karena kita an menggunakan rakyat se- hidup di dalam masyarakat bagi dalih. Apabila kita ingin dan sebagai suatu bangsa. memperjuangkan kepenting- Tidak bisa kita menari di atas an rakyat berjuanglah dengan penderitaan orang lain. Ke- ikhlas, dengan cara-cara yang majuan haruslah serempak positif dan tidak destruktif, dinikmati oleh semua. dengan musyawarah dan ti- dak dengan membuat suasana pertentangan yang akhirnya hanya membuat rakyat men- jadi korban. Tata ruang juga harus men- menikmati peningkatan IP 402 persen. Thailand yang mengalami total IP 52 persen pada kurun waktu yang sama menye- diakan dana 5,9 persen dari total biaya produksi untuk biaya upah pekerja pada dekade 1980 dan 1990-an, Filipina dengan IP 12,7 persen menyediakan dana 5,6 persen dari total pembiayaan produksi. Mantan ketua SPSI Imam Sudarwo mengatakan, per- baikan UMR menjadi KHM akan memperluas permintaan efektif dan daya beli serta me- wujudkan perbandingan upah terendah dan tertinggi yang lebih adil, karena pekerja ju- ga merupakan mitra bagi pe- ngusaha untuk membagi ke- untungan. Memang rendah Di sisi lain, peningkatan upah pekerja agaknya tidak mudah diwujudkan karena produktivitas mereka sendiri memang masih rendah. Direktur Lembaga Demo- grafi Universitas Indonesia (LDUI) Haidy Pasay menga- takan produktivitas tenaga kerja tidak bisa diperhi- tungkan dengan total indeks. produktivitas nasional yang meningkat 402 persen dalam 20 tahun terakhir. "Justru harus diperhi- ini masalah yang akan tetap menonjol adalah masalah pe- kerja da soal tanah, khususnya untuk Jawa Timur, ujarnya saat "pulang kampung" ke Pame- kasan, Sabtu. Ketika ditanya pihak yang menciptakan masalah yang akan tetap adalah masalah pekerja dan soal tanah, khususnya un- tuk Jawa Timur, ujarnya saat "pulang kampung" ke Pame- kasan, Sabtu. Ketika ditanya pihak yang menciptakan masalah Kasad mengatakan, tidak akan begitu saja menuduh. Tapi patut didu- ga adalah mereka yang tidak menginginkan Republik Indo- nesia aman, damai dan sentosa. "Siapa itu? Lho jawab sen- diri jangan tanya siapa-siapa," katanya. Juga dengan tata ruang akan diamankan kepenting an-kepentingan nasional yang besar seperti kepentingan ke- tersediaan pangan sehingga lahan-lahan subur dan beri- rigasi teknis tidak diizinkan untuk digunakan bagi kepen- tingan lainnya. P Sementara Pangdam V/ Brawijaya Mayjen TNI-Imam Utomo yang mendampingi mempunyainya menimpali se- "Wartwan sudah raya tertawa, pinter menjawab Pak", Menurut Kasad, berbicara masalah siapa adalah ber- VI. Moral dan Etika Bisnis. Saya rasa bertentangan de- ngan moral dan rasa keadilan apabila dari properti yang kita kembangkan, rakyat yang semula menempati, mengu- asai dan memiliki lahan yang tungkan pada masing-masing perusahaan. Tingkat produk- tivitas secara mudah diten- tukan atas perbandingan an- tara variabel nilai tambah yang dilakukan perusahaan dan variabel pekerja," kata- nya. Haidy yang pernah mela- kukan penelitian tentang pro- duktivitas tenaga kerja, khu- susnya di bidang manufaktur, mengatakan upah tenaga ker- ja Indonesia rendah karena tingkat produktivitasnya juga rendah. Industri manufaktur, salah satu sektor industri yang me- miliki kinerja terbaik di Indo- nesia setelah sektor ini lebih cepat dibandingkan laju pro- duktivitas tenaga kerjanya. Laju produktivitas pada perusahaan manufaktur se- lama 1980-1990 sekitar 3,53 persen, sementara kenaikan upah tenaga kerja sekitar 4,55 persen. Jika dibandingkan, produk- tivitas tenaga kerja Indonesia memang rendah, bahkan ter- masuk terendah di antara ne- gara-negara ASEAN. Pendapat senada disampai- kan pengamat tenaga kerja dari LDUI, Prof. Dr. Aris Ananta. Ia menilai menaik- kan upah tenaga kerja di- tinjau dari segi praktik eko- nomi, bukan jalan keluar un- tuk mengatasi kesenjangan buruh dan majikan. Hal 1 bicara masalah hak, termasuk menyangkut kehormatan serta keselamatan seseorang hanya pengadilan yang berhak me- nentukan siapa yang bersalah atau tidak. Namun demikian ia yakin "siapa-siapa" atau kelopmpok itu ada. "Lha kalau bicara bau- baunya itu patut diduga dibuat oleh orang kan? Bukan oleh setan gentayangan, tapi orang yang dipengaruhi oleh setan yang boleh-boleh saja," tam- bahnya. HALAMAN 2 ● RI kat tinggi yang tidak resmi itu dan menurut rencana pertemuan diadakan pada Desember 1996, jelas Alatas. Pertemuan itu ha- nya berlangsung satu hari dan ti- dak terlalu terikat kepada pera- turan protokoler. Alatas menilai semua gaga- san itu merupakan hal baru yang menunjukkan bergairahnya er- ganisasi ini. Berbagai gagasan Dengan dasar-dasar moral, profesi pengembang properti harus memiliki dan menegak- an etikanya. Dalam bisnis pro- perti, etika ini teramat penting karena justru bisnis ini ber- hubungan langsung dengan rakyat banyak. Hendaknya kejujuran dan ketepatan pada apa yang dijanjikan senan- tiasa menjadi pegangan yang sungguh-sungguh dihormati. Oleh karena itu saya me- nyerukan dengan sangat agar etika profesional para anggota REI tidak hanya dirumuskan tetapi juga ditegakkan. (Ma- kalah ini disajikan pada Mus- yawarah Nasional ke 8 Persa- tuan Pengusaha Real Estate Indonesia (REI) Di Jakarta, 11 Desember 1995. (HABIS). Seandainya upah tenaga kerja dipaksakan naik tajam seiring dengan meningkatnya total indeks produktivitas pada 20 tahun terakhir, peng- usaha akan memilih padat modal dibandingkan padar karya, dan pengangguran pun. semakin membengkak. Dalam kondisi demikian, pilihan-pilihan untuk me- ningkatkan kesejahteraan pe- kerja menjadi seperti buah simalakama. Mana yang ha- rus didahulukan, pemenuhan kesejahteraan atau pening- katan produktivitas? Seorang Bomer tidak bisa memberi jawaban pasti, "Te tapi, harus tetap ada upaya peningkatan kesejahteraan pekerja," ujarnya. Berbeda Hal 1. 'BY' di AK. Jasa Raharja bahwa hingga kini belum ada data manifest penumpang kedua kapal naas itu, demikian pula apakah mereka sempat membeli kupon apalagi lokasi pelabuhan di Kolaka Utara kadang kapal maupun penumpang tidak memperdulikan lagi kupon jasa raaaharja, bagaimana mungkin kita dapat membayarnya jika tidak dilengkapi bukti. (BZ/fax) Hal 1 segar itu telah menghasilkan ke- putusan yang di luar dan mele- bihi rencana. "KTT V ini sangat produktif," demikian Menlu Ali Alatas. Presiden aan Ibu Tien Soehar- to meninggalkan Bangkok me- nuju Jakarta sekitar pukul 19.00 WIB setelah berkunjung dua ha- ri di negeri Gajah Putih ini.