Arsip
Halaman Artikel
Creative Commons License

Jika anda mendapati gambar tidak sesuai dengan spesifikasi data (salah tanggal dan atau salah penomoran halaman), posisi gambar landscape, satu gambar terdapat dua halaman, kualitas gambar kabur, anda bisa melaporkan data tersebut agar segera diperbaiki dengan menekan tombol laporkan.

Kata Kunci Pencarian:

​
Nama: Berita Yudha
Tipe: Koran
Tanggal: 1996-04-16
Halaman: 04

Konten


BERITA Mendagri Penyelenggara Pemilu tak Akan Lakukan Penyelewengan serta pemilu (OPP) dengan tugas yang jelas dan dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan. Jakarta, BY Mendagri Moh Yogie SM menyatakan, pemerintah sebagai sokoguru utama penyelenggaraan pemilu, sudah bertekad bulat, tidak akan mengorbankan nama baiknya dengan melakukan penyimpangan dan penyelewengan. jiban berperan aktif menyukseskannya. "Jangan sampai ada anggota masya- rakat berusaha mengganggu kelan- yang caran penyelenggaraan pemilu, atau melanggar peraturan perundang-un- dangan yang berlaku," katanya. Paling tidak, tambah Yogie, harus meminimal- kan tindakan-tindakan yang diperkira- kan sia-sia, apalagi kalau secara lang- sung ataupun tidak, dapat memberi ke- san buruk tentang pihak lain. Dalam pengarahannya Mendagri se- cara khusus menyampaikan materi soal pemilu. Dikatakan, tidak ada pilihan Jujur dan adil bagi Dharma Wanita dan seluruh ang- Yogie mengatakan, Presiden Soehar- gotanya turut menyukseskan Pemilu 1997 dan mampu menjadi teladan yang to adalah penanggung jawab tunggal pe- dapat dipercaya. Setiap pihak yang terli- nyelenggaraan pemilu, yang penyeleng- bat langsung maupun tidak langsung da- garaannya dibantu oleh badan penye- lam penyelenggaraan pemilu, berkewa- lenggara atau pelaksana pemilu. Di da- Panwaslak Cek Pendaftaran Sampai ke Desa nyak itu jelas sangat besar karena masa kampanye hanya berlangsung selama 25 hari. Karena ekses yang ditimbulkan kampanye model pawai kendaraan ber- motor cukup besar, maka sejak kam- panye Pemilu 1992 pemerintah mela- rang pawai kendaraan bermotor. "Bahwa kesalahan adalah lumrah bagi manusia, kita akui, namun kewaja- ran demikian tidak memungkinkan pe- merintah dengan sengaja melanggar per- "aturan dengan merugikan pihak-pihak lain," kata Yogie pada rapat koordinasi persiapan rapat kerja Dharma Wanita ta- hun 1996 di Jakarta, Senin kemarin. Yogyakarta, BY Jaksa Agung Singgih SH selaku Ke- tua Panwaslak Pemilu menilai, Satgas (satuan tugas) organisasi peserta pemi- lu (OPP) belum sepenuhnya berfungsi dalam keikutsertaannya menyukseskan penyelenggaraan pemilu. "Dengan dibentuknya satgas OPP se- harusnya ikut menertibkan pelaksana- an pemilu agar dapat berlangsung aman dan lancar, tetapi antarsatgas terkadang malah dijumpai tentang-tentangan (konflik)," katanya di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Senin. Dalam kuliah umum bertema "Peng- awasan Pelaksanaan Pemilu 1997 da- lam Kerangka Implementasi Kebijak- sanaan Penegakan Hukum" itu, Jakgung meminta aparat berwajib lebih tegas menindak setiap orang yang berupaya mengganggu kelancaraan pelaksanaan pemilu. Sikap dan tindakan tegas itu, kata Singgih, sangat perlu, agar dalam pelak- saanaan pesta demokrasi yang dilaku- kan lima tahun sekali itu tidak merugi- kan masyarakat, karena dalam Pemilu 1992 lalu cukup banyak rakyat kecil menjadi korban. "Pemerintah tetap melarang pawai kendaraan bermotor dalam kampanye pemilu, karena ditinjau dari kehidupan politik dan ekses-eksesnya justru ma- lah mengganggu ketertiban dan kepen- tingan umum," kata Singgih. Ketua Panwaslak juga menyebutkan, dalam musim kampanye Pemilu 1992, ketiga OPP diketahui membuat pelang- garan kampanye. PPP yang melaksana- kan 1.241 kali kampanye, melakukan pelanggaran 183 kali. Pelanggaran itu bisa administratif, politis maupun pi- dana. Golkar yang berkampanye 3.428 kali, "hanya" melakukan pelanggaran 107 kali, sementara PDI yang hanya me- lakukan kampanye 893 kali ternyata membuat pelanggaran paling banyak, yakni 213 kali. Singgih kembali menegaskan, bila masyarakat menemukan pelanggaran pelaksanaan pemilu, maka institusi yang berhak dilaporinya adalah Pan- waslak, bukan institusi lain yang ke- beradaannya di luar sistem. Pada musim kampanye Pemilu 1992 dilaporkan sebanyak 350 orang me- ninggal dunia, 538 orang mengalami luka berat dan 1.162 luka-luka akibat kecelakaan. "Yang jadi korban itu rakyat kecil, sedang pemimpin OPP paling luka lecet-lecet," katanya. "Obyektivitas kerja Panwaslak ter- jamin, karena di dalamnya terdapat se- mua OPP," kata Ketua Panwaslak Menurut dia, jumlah korban seba- Pemilu.(ant) Jakarta, BY Benarkah di jajaran Komando Pa- sukan Khusus (Kopassus) akan dila- kukan pemekaran? Brigjen TNI Prabowo Subianto selaku komandan pasukan elit itu menjawabnya secara diplomasi. "Ada tidaknya pemekaran di Ko- passus akan diumumkan pada wak- tunya. Dalam waktu dekat akan ada pengumuman rinci dari komando atas," kata Brigjen Prabowo menja- wab pertanyaan wartawan di Markas Kopassus, Cijantung, Jakarta, Senin kemarin. la ditanya seusai jumpa pers dalam rangkaian HUT ke-44 Ko- passus pagi ini di Batu Jajar, Ban- dung Yogyakarta, BY Panitia Pengawas Pelaksanaan (Pan- waslak) Pemilu akan melakukan pengecekan pelaksanaan pendaftaran pemilih Pemilu 1997 dari mulai daerah tingkat I hingga ke desa-desa, kata Ke- tua Panwaslak Singgih SH. Mendagri mengatakan ada dua krite- ria dari kesuksesan pemilu, pertama, terselenggara tepat waktu, aman, dan tertib, serta memegang teguh asas Lu- ber. Kedua, melahirkan lembaga per- wakilan yang para anggotanya mampu mengembangkan pembangunan yang telah dicapai yakni mereka yang mema- hami makna hakiki Orba sebagai orde lam badan tersebut, terdapat wakil dari pembangunan dan dengan konsekuen berbagai pihak, termasuk organisasi pe- berada dalam barisan orde ini. (ant) Moh Yogie SM Jakgung: Satgas OPP Berfungsi Kurang pawai kendaraan bermotor, Singgih me- negaskan, segala jenis dan bentuk kam- panye untuk saat ini dilarang. Seusai berceramah dalam kuliah umum di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Senin, Ketua Pan- waslak yang juga Jaksa Agung itu kepa- da pers menjelaskan, pihaknya akan me- lakukan kunjungan ke berbagai wilayah baik di Indonesia bagian timur, tengah dan barat. Ia megatakan, tidak semua desa atau daerah akan dikunjungni oleh Tim Pan- waslak, namun diupayakan cakupan daerah yang akan dikunjungi Tim Pan- waslak cukup mewakili secara keselu- ruhan. Pendafataran pemilih dimulai 1 Mei hingga 20 Juli 1996. "Ya kita akan melakukan pengecekan ke daerah tingkat I, II, kecamatan hingga desa-desa, karena Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) itu kan juga ada di kecamatan dan desa-desa," katanya. Brigjen Prabowo Subianto Ada Tidaknya Pemekaran Dilakukannya pengecekan tersebut, menurut Singgih, karena pendaftaran pemilih merupakan tahapan yang sa- ngat strategis dalam pelaksanaan pemi- lu, sebab hal ini memiliki akibat-akibat dalam tahapan selanjutnya. Oleh karena itu, ia menegaskan, se- mua pihak termasuk organisasi peserta pemilu (OPP) hendaknya saat ini lebih berkonsentrasi untuk menyukseskan pendaftaran pemilih yang mulai dila- kukan awal bulan Mei. Menjawab pertanyaan bahwa bela- kangan ini sudah ada OPP yang mela- kukan kegiatan "berbau" kampanye dan Kopassus Nanti Diumumkan pimpinannya, mereka telah melaku- kan evaluasi membahas rencana-ren- cana dan usul-usul. Hasil evaluasi itu dalam waktu dekat akan diumumkan. "Tentunya yang akan mengumumkan adalah komando atas," ujar Brigjen Prabowo. Menurut jenderal berbintang satu itu, organisasi Kopassus saat ini su- dah berusia sepuluh tahun, sehingga adalah wajar dievaluasi. "Dihadap- kan dengan lingkungan, hakekat an- caman, ataupun situasi yang kita hadapi," ujarnya ketika menjelaskan alasan diadakannya evaluasi. Penyerahan kasus PDI Jawa Timur dari pembina politik di Jatim ke pembi- na politik pusat setelah sebelunya di- panggil untuk melaporkan mengenai perkembangan terbaru. Sementara up- aya yang sudah dilakukan juga sudah sampai pada tingkat DPP PDI. Namun, Pangdam Imam Utomo menyatakan, sejak diserahkan ke pembina politik di pusat belum tau kelajutannya. Kopassus terakhir mengalami re- organanisasi sepuluh tahun lalu. Ke- tika itu namanya Komando Pasukan Sandhi Yudha (Kopasandha) diubah menjadi Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Prabowo Subianto Belum lama ini, Kasad Jenderal TNI R Hartono mengisaratkan ke- ganisasi pasukan khusus tersebut. mungkinan pemekaran Kopassus. Dan hal itu dinilainya sebagai sesua- Malahan, pangkat Dan Kopassus pun tu yang wajar. "Sudah wajar bahwa se- Reorganisasi sepuluh tahun lalu akan disesuaikan menjadi mayjen tiap organisasi mengadakan evaluasi juga menciutkan jumlah personil pa- dari brigjen. dalam setiap lima atau sepuluh ta- sukan khusus tersebut, dengan ditut- Menurut Prabowo, memang telah hun," katanya. upnya satu batalyon baret merah di dilakukan evaluasi menyangkut or- Menurut Prabowo, atas perintah Kariango, Ujungpandang. (nci/ant) Kasus PDI Jatim Diserahkan ke Pusat Ir Sucipto: Memang Harus Demikian Surabaya, BY Apakah Drs Latief Pudjosakti atau Ir pusat. Sucipto yang berhak memimpin PDI Jawa Timur? Kalau tberjalan mulus, pe- nentuan itu segera akan diketahui menyusul pembina politik setempat menyerahkan penyelesaian kemelut PDI Jatim ke pembina politik di pusat (Mendagri). 1994 lalu kini menjadi kewenangan narnya intern PDI sendiri. DPP PDI kata Sucipto telah menjalankan fungsinya sesuai yang di amanatkan konferda," katanya. "Kalau di daerah ada masalah yang menyelesaikan pusat. Yang berarti pembina politik di Jatim sudah mulai muncul kesadarannya," katanya. NASIONAL Menjawab pertanyaan bagaimana ka lau pembina politik di pusat akhirnya menentukan Latief Pujosakti sebagai Ke- tua DPD PDI Jatim yang sah, dikatakan, menurut DPP PDI berarti pembina poli- tik memang telah melakukan dengan se- ngaja dan memaksakan kehendak. Kemelut berkepanjangan PDI Jawa Timur diharapkan bisa selesai dalam waktu dekat. Harapan itu dimungkin- kan setelah belum lama ini kasus berkepanjangan PDI itu dilimpahkan ke tingkat pusat. "Tapi yang jelas pemerintah akan mengambil sikap," tuturnya. Sementara itu Ketua PDI Jawa Ti- Berarti, apakah kubu Drs Latief Pu- mur versi SK 043 Sucipto ketika dite- Kalau memang itu dilakukan dasar josakti atau Ir Sucipto sebagai Ketua muai menanggapi dengan dingin. hukumnya dari mana sebab Latief seca- DPP PDI Jawa Timur, tergantung pusat. "Penyerahan kasus itu ke pembina, ra formal telah dipecat. DPP PDI mem- Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI politik pusat semestinya memang begi- bikin DPD itu kan sesuai amanat kon- Imam Utomo di Surabaya menegaskan tu. Meski penyerahanya terlambat pa- ferda tahun 1994 lalu. Saya yakin pem- bahwa, kasus PDI Jawa Timur yang ling tidak tanda-tanda sudah mulai bina politik di pusat tidak melakukan sempat berlarut-larut sejak konferda nampak. Dan soal PDI Jawa Timur sebe- itu, tegas Sucipto. (min) "Kalau semua pihak benar-benar melaksanakan tugasnya, asas luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia) akan terjamin yang sekaligus akan men- jamin apa yang disebut jujur dan adil," katanya. "Kampanye punya tahapannya sen- diri, karena itu segala sesuatu yang bisa disebut kampanye itu tidak boleh. Un- tuk saat ini, marilah kita konsentrasi pada tahapan pendaftaran pemilih," ka- tanya lagi. Hari libur Dalam kesempatan dialog dengan peserta kuliah umum, Singgih mene- gaskan bahwa yang berhak memutus- kan hari libur saat pelaksanaan pencob- losan pemilu adalah Mandataris MPR, karena Mandataris yang diberi wewe- nang penyelenggaraan pemilu. Menyinggung berdirinya lembaga yang ingin ikut mengawasi pelaksanaan pemilu 1997, Singgih menegaskan, in- stitusi yang berhak melakukan penga- wasan adalah Panwaslak, sedang lem- baga lain adalah di luar sistem. Menurut dia, kalau lembaga pe ngawas pelaksanaan pemilu lebih dari satu, justru membingungkan masyara- kat. "Kalau memang menemukan pe- langgaran, laporkan saja ke Panwaslak, yang di dalamnya ada wakil-wakil dari OPP. Kerja Panwaslak dijamin obyek- tif," katanya. itu suns 7 toga Berbagai pihak lainnya menanggapi soal KIPP dinilai tidak ada masalah. Yang penting dalam menjalankan tugas- nya tidak mengganggu tugas-tugas Pan- waslak yang dibentuk sesuai peraturan. Ada pula yang menilai munculnya lembaga pengawas pelaksanaan pemilu sebagai lembaga inkonstitusional. Se- bab sudah ada Panwaslak sebagai lem- baga resmi pengawas pemilu. (ant) Jakarta, BY Timika kembali berkabung. Seba- nyak 15 orang tewas dan 13 lainnya luka parah karena tertembak. Dari 15 orang yang tewas, empat di antaranya karyawan sipil termasuk seorang Sat- pam, seorang warga negara asing yang belum diketahui asal negaranya dan 10 anggota ABRI Kasus ini terjadi di Bandara Timika, Irian Jaya, Senin (15/4) subuh kemarin. Seorang perwira militer yang belum diketahui identitasnya, sekitar pukul 05.00 tiba-tiba saja menembaki lima re- kan sejawatnya di dalam ruangan. Keti- ka keluar ke hanggar pesawat, ia mem- babibuta menembaki siapa saja yang ada di depannya. Busthanul Arifin Kolusi MA Bisa Diperkarakan Sendiri "Jika putusan itu ditinjau benar, MA akan meneruskan dengan usul Hamzah. Menurut- lagi, akan ditaruh di mana atur- perkaranya ke Kejaksaan A- nya MA sudah mempunyai me an hukum itu," tuturnya mem- gung. Merekalah yang akan me- kanisme untuk mengusut kasus beri alasan. Dia mengakui bah- lakukan pengusutan lebih lan- seperti ini. Ditambahkannya, wa kasus surat tahasia Adi ke jut," jelas Staf Ahli Menteri Aga- agar soal kolusi itu ditempatkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakar- ma ini. secara proporsional. ta Pusat merupakan bentuk ketidakberdayaan insan hukum untuk menegakkan hukum itu sendiri. Jakarta, BY Mantan Ketua Muda Mahka- mah Agung (MA) Prof. Dr. H. Busthanul Arifin berpendapat bahwa perkara tentang Gandhi Memorial School (GMC) tidak dapat dirubah lagi karena me- mang sudah pasti dasar hukum- nya. Sedangkan kasus kolusinya bila memang dikehendaki dapat diperkarakan sendiri. "Karena itu, kalau memang kasus kolusi ini akan dibongkar, maka kasusnya dapat diperkara- kan tersendiri," katanya kepada wartawan di ruang kerjanya hari Senin kemarin. Baik Kasum Soeyono maupun Ka- puspen Amir menjelaskan, pimpinan ABRI sangat menyesalkan sekaligus Dalam menilai Ketua Muda Bidang Hukum Pidana MA, Adi Andoyo Soetjipto, Busthanul berpendapat bahwa di satu sisi Adi memiliki keberanian untuk memperjuangkan keadilan hu- kum. Namun di sisi lain, lang- kah yang diambil Adi dinilain- ya kurang tepat. Karena sudah tidak ada lagi forum hukum un- tuk membuka kembali kasus GMC. Kader Fungsional Golkar Gelar Berbagai Acara Jakarta, BY Forum Kreatifitas Jakarta (FKJ) yang terdiri dari kader fungsional pemuda/mahasiswa Golkar tingkat pusat, menggelar berbagai kegiatan dalam upaya menampung dan mewadahi mi- nat serta kreatifitas generasi muda, khususnya mahasiswa dan pelajar SMU. Kegiatan tersebut terdiri dari fun bike, basket tree on tree. Se- mentara pameran dan pentas seni budaya kaum muda serta spontanitas basket tree point se- luruhnya melibatkan sekitar 7.000 peserta dan digelar di Pa- sar Wisata Senayan, Jakarta, Minggu (14/4). Mendikbud Wardiman Djojo- negoro kesempatan itu membu- ka fun bike dan basket tree on tree sedangkan Korbid Umum dan Hukum DPP Golkar yang membidangi pemuda, HR A- gung Laksono membuka pentas seni. Acara itu hadir pula Ketua Departemen Pemuda DPP Gol kar Rambe Kamarul Zaman ber- sama pengurus DPD Golkar DKI Jakarta. Mendikbud maupun Agung Laksono dalam sambutannya mengatakan, kegiatan tersebut sangat penting dan strategis da- lam menggali potensi dan me- wadahi kreatifitas generasi muda, khususnya mahasiswa ikut berdukacita atas kejadian tersebut. Diingatkan pula, warga setempat hendaknya tetap tenang. Dan, yang le- bih penting lagi, tidak terpancing de- ngan hasutan pihak tertentu. Sebab bo- leh saja, kejadian itu dimanfaatkan ke- lompok tertentu untuk menghasut war- ga setempat. Kasum ABRI Letjen TNI Soeyono menjelaskan, kemarin juga pihaknya mengirimkan tim khusus ke Timika. Tim yang tidak disebutkan pimpinan- nya itu akan meneliti sebab terjadinya peristiwa penembakan yang dilakukan seorang perwira militer di Bandara Timika, Irian Jaya. "Kita juga sudah berangkatkan tim khusus guna mengetahui seluruh latar belakang peristiwa yang mengakibat- kan gugurnya sejumlah prajurit serta warga sipil lainnya," kata Soeyono di Jakarta, Senin kemarin. Peristiwa ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan kasus Mapenduma," kata Kapuspen ABRI Brigjen TNI Amir Syarifudin kepada wartawan di Mabes ABRI Cilangkap, Senin petang kema- Menurut Kasum ABRI, tim itu nanti- rin. Menurutnya, pelaku penembakan nya akan mengusut tuntas sebab-sebab itu diperkirakan terganggu kesehatan- terjadinya penembakan dan dampak nya (akibat serangan malaria) sehingga nekat membabibuta menembaki te- man-teman sejawatnya. yang akan terjadi dari peristiwa terse- but. Kasum sangat menyesalkan peristi- wa yang menewaskan 15 orang dan 13 lainnya luka-luka termasuk seorang pi- lot helikopter berkebangsaan asing itu. Sejumlah anggota ABRI memang di- tempatkan di hanggar Bandara Timika lantaran tidak ada asrama penampun- gan. Mereka didatangkan untuk mengamankan kawasan Timika meny- usul terjadinya kerusuhan beberapa waktu lalu. Sementara Kasum ABRI Letjen TNI Menyinggung adanya dua mayat yang Soeyono juga menjelaskan, perwira dibawa dalam helikopter pada hari yang yang membabibuta menembaki rekan- sama, Kasum menjelaskan bahwa kema- rekan sejawatnya itu diperkirakan da- tian dua anggota ABRI itu tidak ada kait- lam keadaan sakit. Semua korban ter- annya dengan peristiwa penembakan. masuk pelakunya dievakuasi ke Jakarta. "Peristiwa yang mengakibatkan te- Kasum ABRI maupun Kapuspen A- wasnya dua prajurit ABRI itu terjadi di mir Syarifudin tidak menyebutkan na- wilayah Utara Irja dan bukan di Timi- ma-nama korban maupun pelakunya. ka," kata Soeyono. Namun ditegaskan, asal kesatuan pela- ku itu sedang diteliti dan ia berjanji a- kan menjelaskan ke wartawan bila su- dah selesai diteliti. Kasum juga membantah bahwa ke- dua prajurit yang tewas itu telah mela- kukan pemerkosaan. "Tidak benar itu, karena keduanya tewas akibat dibunuh anggota GPK Irja yang berusaha meram- pas senjata dari kedua prajurit tersebut," katanya. (nci/ant) 15 Tewas dan 13 Luka-luka Tertembak Oleh-Oleh Haji (1) di Timika ABRI Kirim Tim Khusus Adi Andoyo mengirim surat tersebut pada tanggal 19 Desem- ber 1995. Di dalamnya ia me- minta agar pihak Kejari menga- jukan PK (Peninjauan Kembali), Sementara itu secara terpi- atas kasus GMC. Pada tahun sah, Ketua Fraksi Persatuan 1974 terhukum Ram Gulumal, Pembangunan (FPP), Hamzah mantan Kepala Sekolah GMC, Haz mengusulkan agar DPR dituduh memanipulasi doku- membentuk tim khusus untuk men pendirian Gandhi Memo- menyelidiki kasus tersebut. rial Foundation. "Karena hakim-hakim agung di MA merupakan usulan dari DPR, dalam hal ini DPR seha- rusnya ambil bagian dalam pen- gusutan. Dan, DPR-lah yang ha- rus membentuk tim pengusut," tandasnya. Saat itu Pengadilan Negeri, Jakpus yang memeriksanya me- nyatakan bersalah. Tetapi pada pertengahan tahun 1995, MA memutuskan ia tidak bersalah, karenanya bebas dari kurungan penjara. "Kalau dugaan Adi memang Perintah pertama yang dikeluarkan Kasum setelah mengetahui terjadinya kasus pada Senin dini hari itu adalah membawa seluruh jenasah korban dan pelaku penembakan itu ke Jakarta. dan pelajar. Selain itu, kegiatan tersebut juga dapat menumbuh- kembangkan rasa dan semangat persaudaraan dalam konteks ke- bangsaan. Sementara Bung Rambe Ka- marul Zaman mengatakan, kegi- atan itu merupakan refleksi dari komitmen Golkar bagi pengem- bangan generasi muda. Dalam pandangan Golkar, pengem- bangan dan peningkatan kuali- tas sumber daya pemuda meru- pakan bagian penting dari pro- ses bangsa dalam memasuki abad 21. Hal itu menurutnya, terlihat tidak saja dari segi pesertanya yang terdiri pelajar dan maha- siswa, tetapi juga panitianya ter- diri dari mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Jakarta. Akan tetapi, sebelumnya Adi "Harus dibuktikan dahulu Andoyo-yang kini berada di sejauh mana keterlibatan hakim Amerika Serikat-meragukan agung itu. Berikan waktu pada kenetralan tim pengusut bila pihak-pihak terkait untuk me diambil dari MA sendiri. "Saya nyelidikinya. Apa benar Ram khawatir kasus tidak akan tun- punya harta sampai Rp 1,4 mi- tas. Sudah banyak contoh seper- liar,"lanjut anggota komisi II ini. ti itu," ujarnya. Pembentukan tim khusus me nurutnya tidak perlu karena ti- dak sesuai dengan mekanisme yang sudah ada. SELASA, 16 APRIL 1996 4 AA Oka dari Fraksi Karya Pembangunan tidak sependapat nya. (bin/aji) Buya Ismail Resmikan Gedung DPW PPP Jatim Surabaya, BY Ketua Umum DPP Partai Per- satuan Pembangunan (PPP), H Ismail Hasan Metareum SH me- resmikan penggunaan gedung baru DPW PPP Jawa Timur di Jl Raya Kendangsari 36, Surabaya, Senin kemarin. Didampingi Wagub Jatim H Abdul Hamid dan KH, Alawy Muhammad serta disaksikan Sekjen DPP PPP H Tosari Widja- ja, Buya Ismail membuka pintu gedung baru DPW itu setelah Wagub Jatim menggunting unta- ian melati. Dibangun di atas tanah selu- as 1.000 m2, gedung DPW PPP yang berlantai dua dibeli sehar- ga Rp 1,05 miliar, sebanyak Rp 800 juta di antaranya diterima "Jadi ini merupakan kerja sa- dari APBD Pemda Jatim. Buya ma antara pemda dengan orsos- Ditanya kegiatan itu sebagai menyatakan gembira dan meng- pol," katanya. Wagub juga me- penggalangan, Rambe Kamarul harapkan jajaran DPW PPP Ja- ngakui bahwa situasi politik di Zaman menegaskan, yang dila- tim dapat memelihara dan me- Jatim akhir-akhir ini kian meng- kukan adalah wujud dari komit- manfaatkan gedung baru terse- hangat dengan munculnya lem- men Golkar. (*/tb) but untuk kepentingan partai baga-lembaga baru. (ant) 48 ausardih pasy deinin INFORMASI HAJI SengganG SEUSAI mengantar jamaah hingga ke Pon- dok Gede, rombongan haji langsung jalan-ja- lan. Yang diincar mereka tidak ada lagi, yaitu kesemarakan kaki limanya. Para pedagang musiman itu dengan suka cita menelusuri ber- bagai pajangan "komoditi". Sekali-kali mereka menawarnya, bahkan menjadikan transaksi jual-beli. Diantara yang sering dibeli para pen- gantar haji adalah tasbih, kudungan putih, topi haji, sorban, jubah dan buah kurma. "Kesini, sini. Ini oleh-oleh haji," panggil Aisyah-yang baru pulang mengantar suami- nya ke Asrama Haji Pondok Gede Jakarta-ke- pada tetangga dan familinya yang tidak diikut- kan mengantar. Mereka tentu sangat senang. Di samping menerima bingkisan oleh-oleh, juga minta bagi-bagi cerita dari Asrama Haji. "Wah, wah. Pokoknya enak sekali," cerita Aisyah seperti yang tahu persis "peristiwa" yang terjadi di dalam Asrama Haji. la cerita ka- mar tidurnya, makannya, jaminan kesehat- nnya, keamanannya, dan sebaginya. Yang pasti -selanin cerita itu, ia dengan suka cita membagi-bagikan "oleh-oleh haji" dari Pon- Feisal Tanjung di Madinah AMIRUL Haj Indonesia Jendral Feisal Tan- jung setiba di Madinah langsung mengadakan peninjauan terhadap sektor-sektor pelayanan dan pemukiman jamaah haji Indonesia. Di samping itu ia mengadakan pertemuan dengan petugas Daerah Kerja Madinah. Demikian laporan Konjen RI di Jeddah yang diterima Humas Posko Haji Depag, kemarin (15/4), di Jakarta. Dijelaskan, sesuai dengan rencana Amirul Haj Jendral Feisal Tanjung selama berada di Madinah akan melakukan ziarah ke makam Rasulallah, ziarah ke Baqi, Syuhada Uhud, Qi- blatain, Masjid Gumamah dan meninjau tem- pat-tempat bersejarah lainnya. Demikian pula Kordinator TPHI H Abdul Khaliq Nur Ali MA pada kesempatan yang sama memantau pelaksanaan Ihram jamaah haji di Airport Jeddah. "Hal ini sesuai dengan instruksi Kementrian Haji Arab Saudi agar ja- maah haji berihram dari tempat miqat yang dilewati menuju Jeddah," kata Abdul Khaliq Jamaah Wafat "Secara moral memang DPR ikut bertanggung jawab. DPR ha- rus mengambil sikap tegas apa- bila terjadi kolusi dan jual beli keputusan di lembaga peradil. an. Tetapi sebaiknya kita bera- sumsi bahwa kasus tersebut ti- dak benar. Kalau memang tidak terjadi, bagaimana? Padahal dampaknya sangat luas. Jangan saling curiga dululah," pinta- Sementara itu berkenaan dengan jamaah yang meninggal di Tanah Suci, Konjen RI di Jeddah melaporkan, kemarin (15/4), 6 orang lagi jamaah asal Indonesia wafat. Mereka ada- lah Syafei Bin Parta Wijaya (80) PPH 009288 Kloter 56 Halim Perdana Kusuma asal Garut Jawa Barat. Soenarti Soewodo Binti Tjitrowid- dan pembangunan bangsa. Dia menyatakan terima kasih kepada Pemda Jatim dan me- nyatakan keyakinannya semua orsospol mendapat bantuan fa- silitas yang sama dari pemerin- tah. Wagub Jatim H Abdul Hamid mengharapkan, dengan kantor yang baru itu, DPW PPP Jatim dapat meningkatkan perannya dalam menampung aspirasi rak- yat dengan baik. Dia juga meng- harapkan, untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan rakyat di Jatim yang berpenduduk 34 juta, pembangunan politik me- mang memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang me- madai. dok Gede itu. "Alhamdulillah, saya dapat tasbih dan kor- ma," kata tetangga yang menerima kiriman. Se- rasa oleh-oleh dari Mekah, ia pun menikmati kurma dengan penuh "perasaan." Alamak, apa beda sih Asrama Haji dan Arab Saudi? (zis) Oleh-Oleh Haji (II) Beberapa hari seusai mengantar jamaah ke Pondok Gede, Salimun langsung "eksyen" de- ngan topi haji dan sorbannya. Karena serba baru, dua busana identitas haji itu dikenakan- 'nya salat jamaah di Masjid kampung kedia- mannya. Kontan rekan sejawatnya menyam- butnya dengan sujumlah pertanyaan. "Dari mana Bang Imun," tanya seseorang Betawi yang pada Imun-panggilan Salimun itu-dengan penuh selidik, "Dari sono dong," jawab Imun menunjuk ke arah kiblat. Mungkin maksudnya Mekah, atau mungkin juga ia menunjuk Pondok Gede, En- tahlah. Yang bisa dipastikan, Salimun diplom- atis. Penanyapun yang semula menginginkan Imun memberi jawaban dari Mekah, agar ia sendiri bisa tertawa, ternyata gagal. Inilah se- lidik yang nyasar pada orang cerdik Imun. (zis) jojo (75) PPH 059072 Kloter 67 Halim Perdana Kusuma asal Kebayoran Jakarta Selatan. Tarmahayati Binti Sutan Jaenak (56) PPH 072859 Kloter 64 Halim Perdana Kusuma asal Klender Jakarta Timur. Syamsul Ridwan Bin Syamsudin (62) PPH 017161 Kloter 06 Halim Perdana Kusuma asal Tebet Jakrta Selatan. Emah Binti Otong (65) PPH 017161 Kloter 06 Halim Perdana Kusuma asal Bintaro Jakarta Selatan. Sri Supartinah Binti Padmowidjoyo (37) PPH 133540 Kloter 56 Surabaya asal Suko- harjo Jawa Tengah. Dengan demikian hingga kemarin jamaah haji yang meninggal dunia di Tanah Suci terca- tat 55 orang dengan rincian 29 orang wafat di Madinah, 20 orang wafat di Mekah, 4 orang wafat di Jedah dan 2 orang wafat diperjalanan. Jamaah Berangkat Adapun jamaah haji Indonesia yang telah diberangkatkan hingga kemarin pukul 16.00 Wib-sesuai dengan hasil monitoring Humas Depag-berjumlah 392 kloter dengan 164.971 orang jemaah. Rincian jumlah pemberangkatan tersebut me- liputi embarkasi Halim Perdana Kusuma seba- nyak 162 kloter dengan 76.357 jamaah. Embarka- si Surabaya sebanyak 104 kloter dengan 41.366 jamaah. Embarkasi Ujung Pandang sebanyak 61 kloter dengan 21.137 orang jamaah. Embarkasi Medan sebanyak 30 kloter dengan 14.355 orang jamaah, dan embarkasi Balikpapan sebanyak 35 kloter dengan 11.756 jamaah. (zis)