Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

ketika Anda dala DEPOBRI sem-saraaya pilihan yang paling tepal... ARMESAA . berharga Ujungpandang, BERITA Golongan Karya berhasil meraih 24 kursi di DPRD II Ko- ta Madya Ujungpandang sete- lah hasil perhitungan suara Pe- milu 1997 berakhir kemarin. Sementara Partai Persatuan Pembangunan kebagian 11 kursi dan PDI hanya 1 kursi saja. Dalam final perhitungan sua- ra Pemilu 1997, Partai Persatuan Pembangunan meraih suara 172.479 suara, Golongan Karya sebanyak 361.895 suara sedang PDI hanya mampu meraih 14.707 suara. Dengan demikian Golkar meraih 65,91 persen dari jumlah suara yang masuk, Partai Persatuan Pembangunan me- raih 31,41 persen dan Partai De- mokrasi Indonesia sebanyak 2,68 persen. Kursi DPRD Ujungpandang, Golkar 24, PPP 11, PDI 1 kehilangan 3 kursi. Perhitungan akhir hasil pe- milu 1997 ditandatangani Ke- tua PPD II Ujungpandang HA Malik B Masry, Ketua Panwas- lak Kodya Ujungpandang Jau- mar Rahman SH serta anggota lainnya. Juga ikut berdatangan Ketua DPC PPP Amran Dhar- mawan, Ketua DPD Golkar Hasan Ujungpandang HM Saleh serta Ketua DPC PDI Ujungpandang John Kadiaman. Walikota HA Malik B Masry selaku Ketua PPD II Ujungpan- dang menyampaikan terima ka- sih kepada semua pihak atas suksesnya penyelenggaraan Pe- milu 1997 serta lancarnya pro- ses perhitungan suara. "Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak masyarakat ter- utama unsur aparat keamanan di daerah ini", kata Walikota. Suksesnya pelaksanaan Pe- Jumlah kursi yang dipere- butkan DPRD II Ujungpandang bunga menarik si merupakan jatah fraksi ABRI. Dengan demikian berdasarkan hasil Pemilu 1997, Golkar ber- hasil menambah 2 kursi dima- na Pemilu 1992 lalu meraih 22 kursi semenara PPP menambah satu kursi saja sedang PDI harus BANK RAKYAY kan masyarakat Ujungpandang semakin dewasa dalam menya- lurkan aspirasi politik dan itu merupakan warga negara yang bertanggjawab yang memaha- mi tugas dan fungsinya sebagai warga negara yang baik.(bz) Kursi DPRD Pekalongan Ditetapkan PPP 12, Golkar 8, PDI Kosong • mudah Pekalongan, BERITA Aanggota DPRD Kodya Pekalongan, hasil Pemilu 1997, Kamis (12/6) kemarin ditetapkan dalam suatu rapat PPD II di aula Pemda setempat. Rapat penetapan itu dihadiri pimpinan ketiga OPP, Panwaslak dan anggota Muspida. Walikota Pekalongan Drs H Samsudiat selaku Ketua PPD II menetapkan jumlah anggota DPRD bagi ketiga OPP, disaksikan utusan ketiga orsospol yang ditunjuk. Berbeda dengan Pemilu 1992, kursi dewan yang direbut- kan hanya 19, ditambah lima anggota F-ABRI. Sedang pada pemilu kali ini kursi wakil rak- yat yang direbutkan bertambah satu, menjadi 20 kursi ditambah lima kursi F-ABRI. Perolehan suara PPP sebanyak 83.794 dalam pemilu 29 Mei lalu ditetapkan memperoleh 12 kursi, Golkar 55.678 mendapat delapan kursi dan PDI yang hanya mendapat 2.453 suara tidak mendapat kursi. Menurut Walikota, tambah- nya satu kursi dewan yang dire- butkan itu karena jumlah pemi- lih meningkat. Pada pemilu se- karang jumlah hak pilih seba- nyak 141.925 orang. Sedangkan bilangan pembagi pemilih (BPP) berdasarkan hasil perhitungan 141.925:20=7.096. Dengan de- mikian setiap satu kursi DPRD harus didukung 7.096 suara. Proses uji sahih tersebut dimaksud- kan untuk mengumpanbalikkan pemi- kiran strategis Golkar kepada masyara- kat, juga untuk menyerap aspirasi sege- nap lapisan masyarakat mengingat tan- tangan ke depan bangsa Indonesia dalam Pelita IV sangat besar. Demikian dikata- kan oleh Sekjen Golkar, Ari Mardjono ke- pada Pers di DPP Golkar, kemarin (12/6). "Uji sahih dimaksudkan untuk me- nguji sejauh mana kebenaran pokok-po- kok pikiran Golkar tentang GBHN 1998 sebanyak 36 kursi sedang 9 kur- milu kata Walikota membukti yang sudah lama di bahas para tokoh dan dengan materi "Partisipasi Masyarakat kuman pemikiran itu dan materi yang Golkar juga telah mengundang Wanhan- Kelebihan suara dari PPP dan Golkar, masing- masing tidak diberikan kepada PDI, karena sebelumnya memang tidak ada kesepakatan saling memberikan kelebihan suaranya. Sebab itu PDI tidak mendapat kursi. Sementara itu, tidak terisinya kursi PDI dalam perwakilan rak- yat, menurut Samsudiat tidak menganggu mekanisme kerja dewan. Karena memang perolehan suara partai berlambang kepala banteng itu jumlahnya tidak mencukupi jika dibagi dengan BPP Sedangkan kelebihan suara dari PPP dan Gol- kar, masing-masing tidak diberikan kepada PDI, karena sebelumnya memang tidak ada kesepa- katan saling memberikan kelebihan suaranya. Sebab itu PDI tidak mendapat kursi, jelasnya. Tidak adanya wakil rakyat dari PDI hasil pemi- lu 1997, katanya, tidak berarti warga banteng tidak bisa menyalurkan aspirasinya. DPRD tetap akan menampung aspirasi mereka, jika diperlukan. Kalau sudah dilantik menjadi wakil rakyat, yang bersangkutan tidak lagi menjadi wakil partai, kata Walikota seraya menambahkan, sebab itu aspirasi warga PDI masih tetap bisa ditampung di lembaga legislatif tanpa melihat ada tidaknya wakil mereka pada DPRD. POLITIKA SUPLEMEN POLITIK PERTAMA SETIAP HARI 6 "Kosongnya kursi salah satu OPP pada legislatif, tidak terjadi di Kodya Pekalongan saja, tetapi di luar Jawa juga ada daerah yang salah satu OPP nya tidak kebagian kursi," tegasnya. Sebagai contoh Walikota menyebutkan, di salah satu Pemda Tingkat II di Jateng juga pernah terjadi kekosongan wakil rakyat dari salah satu OPP. Tetapi mekanisme kerjanya tetap berjalan lancar, dan mampu menampung aspirasi rakyat, yang berasal dari berbagai OPP.(san) BERITA Uji Sahih GBHN, Golkar Rangkul Cendekiawan Jakarta, BERITA Golkar merangkul kalangan cendekiawan dan tokoh masyarakat dalam diskusi terbuka dan terbatas di lima kota besar di Indonesia. Diskusi diantaranya adalah Dr Rahardi Ramelan, Ari, dikarenakan masing-masing kota Dr Christianto Wibisono, dan Dr Didik J mempunyai kekuatan di bidang-bidang Rachbini. Selain itu Golkar juga merang- khusus. Medan misalnya dipandang se- kul tokoh daerah seperti Prof Dr H Amrin bagai daerah segi tiga bisnis, Ujungpan- Fauzi (USU), Drs Marzuki Usman, dan dang sebagai pintu masuk kawasan timur lainnya. Indonesia sedangkan Yogya dipandang sebagai kota pendidikan dan budaya. ini dimaksudkan untuk mengindentifikasi masalah dalam masyarakat sebagai rujukan rumusan GBHN 1998. Jakarta, BERITA DPP Golkar memandang perubahan Tata Tertib DPR sebagai salah satu alternatif un- tuk memecahkan persoalan akibat mi- nimnya kursi PDI di DPR -sebagaimana usulan Ketua DPR/MPR Wahono. Oleh kare- na itu, DPP Golkar akan membahas persoal- an ini dalam rapat DPP Golkar Senin depan. "Bagian mana dari tata tertib yang per- lu dilakukan perubahan baru akan diba- has dalam rapat DPP Golkar, Senin de- pan," " kata Ari Mardjono, Sekjen DPP Golkar di Slipi, kemarin (12/6). JUMAT, 13 JUNI 1997 Mereka secara bersama-sama akan mengupas berbagai permasalahan di bi- dang masing-masing dari delapan bidang yang akan dikupas, masing-masing di li- ma kota besar di Indonesia. Diantaranya adalah Medan (13-15 Juni 1997) dengan materi "Paradigma Pembangunan Indo- nesia memasuki Abad ke 21 Pelita VII", Ujungpandang (18-20 Juni 1997) dengan materi "Liberalisasi Perdagangan dan In- vestasi dalam Kemandirian Pembangu- nan Ekonomi Bangsa, Kupang (23-25 Ju- ni) dengan materi "Kualitas Sumber Da- ya Manusia dan Kemandirian dalam In- dustrialisasi dan di Yogya (28-30 Juni) dengan materi "Transformasi Nilai dan Struktur Budaya Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Globalisasi." Semen- tara Jakarta menutup rangkaian uji sahih dengan rangkuman tanggal 3-5 Juli 1997 Jakarta, BERITA Jika PPP memutuskan un- tuk tidak meneken hasil pe- milu, bukan berarti akan mengosongkan kursi di DPR atau DPRD. Setidaknya, lang- kah ini sudah menunjukkan adanya protes terhadap pe- nyimpangan pemilu. Hal ini tersirat dalam pembicaraan dengan Ketua DPP PPP, Hamzah Haz dan Wakil Sekjen Bachtiar Cham- sah ditemui secara ter- yang pisah di gedung DPR RI, Ka- mis (12/6). Sejak semula Hamzah mengelak ketika ditanya apa- kah jika mereka menolak ha- sil pemilu akan diikuti de- ngan pengosongan kursi le- gislatif. "Kita tidak bicarakan itu. Kemarin kita hanya mem- bicarakan soal penandatanga- nan," kilahnya. Saat didesak dengan pertanyaan, "Tidak atau belum ?", dengan tegas di- ulanginya bahwa penandata- nganan memang tidak dibicara- kan dalam rapat pleno DPP hari Senin (10/6). Keputusan hasil rapat pleno dituangkan dalam SK Nomor 362/In/DPP/VI/1997 yang berisi dua poin instruksi DPP kepada DPW dan DPC. Pertama, pe- nandatanganan berita acara ha- sil Pemilu 1997 untuk anggota DPRD II dan DPRD I harus dite- tapkan oleh rapat DPC dan DPW secara khusus. Kalau ti- dak mungkin diadakan rapat maka pengambilan keputusan menggunakan pasal 8 ayat 2 Anggaran Rumah Tangga. Dalam poin kedua disebut- kan, jika rapat DPC/DPW cen- derung untuk tidak menanda- tangani BAP hasil Pemilu 1997, maka hendaknya hal tersebut sebelum diputuskan dikonsul- dalam Pemerataan Pemnbagunan, Oto- nomi, POrganisasi dan Manajemen". Pemilihan kota-kota tersebut, jelas pakar," tegas Ari Mardjono. Beberapa cendekiawan di bidang ma- sing-masing yang termasuk di dalamnya, sudah berhasil dihimpun tersebut ke- kamnas, Bappenas dan Mabes ABRI un- mudian diolah dalam telaahan strategis. tuk mendialogkan pokok-pokok pikir- Dalam kerangka ini, tambah Ary, an.(tin) Golkar Bahas Perubahan Tatib DPR Menurut Ari, FKP sendiri sebagai ke- Misalnya yang sangat mendasar adalah Ari memandang perlunya sikap konse- panjangan tangan dari DPP Golkar sudah menyampaikan bahan-bahan tata tertib tersebut kepada DPP Golkar, tentang kemungkinan apa saja yang bisa dipan- dang perlu untuk melakukan perubahan. Mengingat masalahnya cukup banyak, DPP Golkar sepakat untuk mendiskusi- kannya dalam rapat DPP Golkar. qourum. Hendaknya tidak berdasarkan tanda tangan melainkan harus hadir secara fisik. "Semua ini termasuk bahasan dalam rapat tersebut," jelasnya. "Yang sangat mendasar itu adalah qou- rum, hendaknya jangan berdasarkan tanda tangan, tetapi didasarkan pada kehadiran fisik para anggota DPR. Karena kalau hanya Selain sisa suara yang akan diberikan didasarkan pada tanda tangan saja, itu kan Golkar -seperti diungkapkan tempo hari- bisa dimanipulasi. Lalu persoalannya kan Ari juga memandang perlu peningkatan kualitas partisipasi anggota Dewan yang dari kualitas partisipasi anggota Dewan. perlu diperhatikan," tegasnya. & HAMZAH HAZ Dengan mengambil topik "Visi dan Strategi Pembangunan Nasional 2018", Golkar berharap masyarakat Indonesia dapat memberikan masukan bagaimana pandangan mereka tentang masyarakat Indonesia pada tahun 2018. Visi dan stra- tegi ini juga mempertimbangkan tanta- ngan global dan dinamika pembangunan dengan maksud agar segenap potensi bangsa secara dini menyadari bahwa langkah bangsa Indonesia ke depan ha- rus dilakukan secara integral, strategis dan produktif. REZA HALAMAN Hamzah Haz dan Bachtiar Chamsah Penolakan tak Berarti Kosongkan Kursi mereka," katanya. ra dari luar negeri juga masuk ke DPRD I Jakarta. Dilema ini juga diakui Hamzah. Sejalan dengan "Bisa dimaklumi bagi Rus- Bachtiar, Hamzah mengata- jdi karena suara itu jadi beban kan DPP dapat memahami DKI. Mestinya suara mereka sepenuhnya sikap daerah- untuk pusat saja, sehingga sua- daerah yang berniat untuk ra riil DKI tidak hilang. Untuk menolak hasil pemilihan, se- DPRD I, itu bukan suara riil perti DKI Jakarta, Sumatera DKI. Itu suara hayal," ujarnya Barat ataupun Sampang. dengan nada tinggi. Untuk DKI Jakarta saja, Diakui, peraturan Mendagri Hamzah memberikan contoh, tersebut sudah berjalan sejak pe- kerugian yang merek tang- riode lalu. Tetapi, saat itu jum- gung cukup besar berkaitan lahnya tidak begitu banyak kare- dengan booming suara sejum- na hanya dari jemaah haji. Aki- lah 1,7 juta dari luar negeri. Ia bat booming ini, paparnya, sua- bisa memahami Katua DPW ra PPP DKI turun dari 25 men- Rusjdi Hamka yang sangat ke- jadi 18 kursi. Memang ada pe- cewa dengan peraturan Men- ningkatan, tetapi hanya sebesar dagri, di mana penetapan sua- 20 persen dari pemilu lalu. (bin) tasikan lebih dahulu ke DPP. Dalam keterangannya dua hari yang lalu, Wasekjen Bach- tiar mengatakan walaupun ada DPC yang tidak akan menanda- tangani BAP hasil pemilu terse- but, secara konstitusional tidak berpengaruh. Paling hanya ber- dampak psikologis, artinya ha- sil Pemilu tidak mempunyai le- gitimasi lengkap. Untuk hal ini Golkar mempertimbang- kan masalah kemandirian manusia dan masyarakat Indonesia agar daya saing bangsa bukan hanya terwujud dalam bidang industri tetapi juga tercermin dari sikap mental dan budaya bangsa. Rang- REZA BACHTIAR CHAMSAH ARI MARDJONO an jika mereka menolak tetapi tetap memutuskan untuk dud- uk di parlemen dengan yang tidak menolak? REZA kuen dari masing-masing OPP atas apa yang dihasilkan dalam Pemilu. "Kita harus konsekuen dengan apa yang ada, apa yang kita hasilkan dalam Pemilu," tambahnya. Sikap ini dinilainya perlu dalam kerangka pelaksanaan Demokrasi Pancasila. "Bagai- mana kegiatan legislatif dalam DPR/MPR dapat berjalan dengan baik dan lancar, itu- lah yang menjadi persoalan ke depan. Pe- mikiran ini adalah bagian dari pemikiran - pemikiran yang akan kita bahas dalam rapat besok nanti," papar Ari.(tin) Golkar Beri Suara PDI, PPP tak Akan Teriak Didesak demikian, Chamsah akhirnya menjawab memang tidak begitu berbeda karena tanpa tandatangan pun, hasil pemilu tetap dianggap sah. Jakarta, BERITA Hamzah juga sependapat DPP PPP tidak akan 'berte- untuk daerah di mana PPP riak' jika Golkar berniat mem- mendapatkan mayoritas suara, berikan sisa suaranya untuk sudah sewajarnya jika orang PDI, sejauh tidak mengganggu PPP diberikan kesempatan un- perolehan kursi PPP. Demikian tuk memimpin daerah itu. ditegaskan Ketua DPP PPP "Tentu saja hal ini harus dise- Hamzah Haz dalam pembicara- pakati bersama lebih dahulu," an di ruang kerjanya hari Kamis katanya memberi catatan. kemarin. "Tetapi setidaknya inilah bentuk protes. Protes itu kan Karena itu ia berpendapat bisa saja diam. Kalau ada peno- penolakan tersebut juga menga- lakan tandatangan, bagaimana ndung konsekuensi bagi para dengan wajah demokrasi kita," pelakunya bahwa sewajarnya jelasnya seraya memuji kebera- Dari salah satu sumber BE- mereka tidak bersedia duduk di nian DPW Lampung yang kon- "Bagi PPP tidak mengang- RITA didapatkan keterangan kursi legislatif sesuai dengan sisten mengosongkan kursi le- gapnya sebagai masalah," ujar bahwa beberapa hari terakhir tingkatannya. Termasuk yang gislatif sejalan dengan penola- Ketua FPP ini seraya mengata- ini ada usaha untuk mengusa- menolak hasil perhitungan PPI, kan mereka periode lalu. kan bahwa sebenarnya yang hakan agar PDI mendapatkan harus menolak duduk di kursi Bachtiar mengakui bahwa berhak protes adalah massa kursi paling tidak 13 buah. Hal legislatif agar tetap konsisten. perolehan suara yang mening- Golkar. Hanya saja ia mengi- ini terutama juga untuk menye- Kemarin, Bachtiar memper- kat cukup pesat telah mengha- ngatkan, mekanisme ini tidak lamatkan posisi Fatimah Ach- kuat lagi pendapat tersebut. Di dapkan DPP pada kondisi dile- dibenarkan dari segi perun- mad agar tetap bisa duduk di ruang kerjanya ia mengatakan matis. "Kalau tidak ditandata- dang-undangan. DPR. Untuk itu Golkar sudah memang tidak ada aturan bahwa ngani, banyak daerah yang pe- Sekalipun demikian, ia me- bersedia memberikan sisa sua- yang tidak tandatangan berarti ningkatan suaranya tinggi. Teta- negaskan, yang penting bagi ra mereka. Kepada PPP sendiri. tidak boleh duduk. "Tetapi ada pi banyak juga yang dicurangi. PPP adalah mekanisme ini ti- kabarnya sudah ada pendekat- konsekuensi moral," tuturnya. Karena itu jalan termudah dak sampai mengganggu kursi an agar mereka tidak protes ter- Lantas, dimanakah perbeda- adalah menyerahkan kepada yang sudah mereka peroleh. hadap langkah tersebut.(bin) Bila jumlah itu terus bertambah, bakal ada jutaan cita-cita lain yang tak pernah terwujud. Siapa nanti yang akan menanggung kerugian sebanyak itu? Tentu bukan cuma si anak dan keluarganya. Tetapi juga kita semua. Mereka bisa terus melanjutkan pendidikan bila masih ada yang peduli akan masa depan mereka. KALAU BUKAN KITA, SIAPA LAGI? KALAU TIDAK SEKARANG, KAPAN? ketika menabung menjadi bagian prendre Sagi Anda... TABANASBRI ZABANASBRI 824 80 pilihan paling pat K MENGUNTUNGKAN vaki ABANASE MUDAH FLEKSIBEL milli BANK RAKYAK RONSSIA SAFARI Golkar 82,36% di Sorong SORONG-Golongan Karya (Golkar) dalam rapat penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu 1997 akhirnya memperoleh suara 82,36 persen suara, disusul PPP 9.51 persen dan PDI 8,13 persen dari 138.019 penduduk yang mengikuti pemilu 29 Mei lalu. Laporan yang diterima langsung dari sekretaris PPD II So- rong, Rabu menyebutkan, acara rapat yang berlangsung Selasa siang berjalan dengan lancar, aman dan tertib. Secara keseluruhan sesuai dengan hasil perhitungan suara PPP untuk DPR pusat memperoleh suara 10.698 suara, Golkar 94.740 suara dan PDI 9.136 suara. Untuk DPRD I PPP memperoleh 10.690 suara, Golkar 93.769 suara dan PDI sebanyak 9.138 suara. Sedangkan untuk DPRD II PPP memperoleh 10.783 suara, Golkar 93.348 suara dan PDI 9.218 suara. Bupati Sorong, Jhon.Piet Wanane SH selaku ketua PPD II Kabupaten Sorong mengatakan, tujuan penghitungan suara adalah untuk mengetahui lebih jelas perolehan suara masing- masing OPP. "Selain itu dengan hasil penghitungan suara bisa diketahui pembagian kursi sesuai dengan sistem pembagian berimbang," kata Wanane. Sesuai SK Mendagri no.84 tahun 1996 tentang penetapan anggota DPRD Tingkat II Kabupaten Sorong mendapatkan jatah anggota DPRD sebanyak 24 orang, masing-masing 19 orang akan dipilih dan lima orang akan diangkat. Dengan hasil perolehan suara itu Golkar mendapat 16 kursi, PPP dua kursi, dan PDI satu kursi.(Ant) OPP di Lombok Barat Setujui Hasil Pemilu MATARAM-Ketiga Organisasi Peserta Pemilu (OPP) di Kabu- paten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat masing-masing PPP, Golkar dan PDI, di Mataram, Rabu menandatangani berita acara hasil penghitungan suara Pemilu 1997. Pendandatanganan berita acara tersebut dilakukan saksi dari ketiga OPP, yakni TGH M Anwar Ma'rif MA dari PPP, Drs Zainud- din PS (Golkar), H Yahya Mustafa (PDI) dan Ketua Panitia Pemi- lihan Daerah (PPD) II Lombok Barat, Drs H Mudjitahid. Pembagian kursi DPRD II Lombok Barat hasil Pemilu 1997 di- sepakati dengan komposisi PPP delapan kursi, Golkar 28 kursi dan PDI dua kursi. Perolehan kursi untuk PPP mengalami pening- katan dari tujuh menjadi delapan kursi, Golkar naik dari 24 menjadi 28 kursi, sedangkan PDI turun dari lima menjadi dua kursi. Penetapan jumlah kursi di DPRD II Lombok Barat yang berlang- sung sekitar dua jam itu diawali dengan rapat penghitungan suara dipimpin Ketua PPD II setempat, Drs H Mudjitahid yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara penghitungan suara. Sementara itu pendatanganan hasil penghitungan suara di Kotamadya Mataram hanya dilakukan oleh dua OPP, yakni PPP dan Golkar, sedangkan PDI tidak hadir dan menyatakan belum bersedia menandatangi berita acara penghitungan suara. DPC PDI Kodya Mataram hanya mengirimkan surat yang ditandatangai Ketua DPC PDI setempat, L Anwar Hasbullah dan sekretarisnya I Gusti Ketut Mudita Putra yang menyatakan bahwa PDI belum bisa menandatangai berita acara karena belum ada instruksi dari DPD I dan DPP PDI. Perolehan kursi di Kodya Mataram hasil Pemilu 1997 dari 24 kursi yang diperebutkan adalah, PPP memperoleh enam kursi, Golkar 17 kursi dan PDI hanya satu kursi. Perolehan kursi di DPRD II Bima, untuk PPP meraih dua kursi, Golkar 33 kursi dan PDI hanya satu kursi.(") Penandatanganan BAP Suara di Jember JEMBER-Penandatanganan Berita Acara Penghitungan (BAP) Suara Pemilu 1997 di Jember berjalan lancar, meskipun anggota PPD II dari PPP sakit dan belum membubuhkan tanda tangannya. Ketua PPD II Kabupaten Jember, Winarno dalam sambutan- nya mengatakan, suksesnya pelaksanaan Pemilu 1997 di Jem- ber berkat kerjasama yang baik semua pihak. Dari hasil penghitungan suara diketahui, PPP mendapat 14 kursi, Golkar 21 kursi dan PDI satu kursi untuk DPRD Tingkat II Kabupaten Jember.(") PPP tak Persoalkan Pemilu Irja WAMENA-Dari Wamena, Irja dilaporkan, PPP wilayah Irja dapat memahami dan menerima hasil pemungutan dan penghi- tungan suara sementara Pemilu 1997, karena menurut penilaian partai berlambang bintang itu penyelenggaraan Pemilu berjalan dengan lancar dan aman. Ketua DPW PPP Irja, Tamzil El Asra, Rabu, mengatakan si- kap politik itu diambil setelah mendengar laporan dari DPC-DPC PPP se-Irja yang disampaikan pada rapat pimpinan wilayah di Jayapura 7-8 Juni lalu.(*) Diberi Suara, PDI Satu Kursi PALANGKA RAYA-Perolehan suara PDI untuk DPRD Tingkat Il Palangka Raya pada Pemilu 1997 tidak mencukupi merebut satu kursi sehingga ditutup oleh OPP lain. Dalam Pemilu 1997 PDI Kodya Palangka Raya hanya mampu memperoleh 4.048 suara sehingga untuk mendapatkan satu kursi di DPRD Il setempat ditutup oleh sisa lebih perhitungan dari OPP lain. Penetapan penghitungan suara dan pembagian kursi DPRD Tingkat II Kodya Palangka Raya yang dipimpin Ketua PPD II setempat, Drs Nahson Taway itu berjalan lancar dengan dihadiri Panwaslak serta saksi dari ketiga OPP.(*) Saat ini jutaan anak terancam putus sekolah. Bayangkan kehilangan yang kelak kita hadapi PULUHAN PILOT + RATUSAN TEKNISI+ RIBUAN GURU. Tak Dapat Kursi, PPP Baucau BAUCAU-Dari Baucau Timtim diperoleh keterangan, berdasar- kan hasil perhitungan suara Pemilu 1997 untuk DPRD Tingkat II Baucau, Rabu, Golkar berhasil memperoleh 13 kursi, PDI tiga kursi dan PPP kosong. Penghitungan suara terakhir di Kabupaten Baucau, sekitar 130 Km arah timur kota Dili itu selain dihadiri oleh para saksi dari ketiga OPP juga dihadiri Ketua PPD Tingkat II setempat. Drs Virgilio MD Marcal, dan Ketua Panwaslak II.(*)