Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Menjamin Mudah Digunakan TABANASBRI PRAMUKA Lebih Menguntungkan Lebih Mendidik Balon Gubernur Sumbar Mulai Muncul Padang, BERITA Masa jabatan Drs H Hasan Basri Durin sebagai Gubernur Sumatera Barat berahir Desem- ber 1997. Karenanya, masyara- kat "Ranah Minang" mulai ra- mai memunculkan nama-nama bakal calon (Balon) kepala dae- rah mereka untuk periode lima tahun ke depan. Gubernur Hasan Basri Durin terhitung sejak 29 Mei 1997 se- cara resmi sudah mengajukan permohonan berhenti kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Dalam dua minggu terakhir, tepatnya seusai pelaksanaan Pe- milu 29 Mei lalu, masyarakat Sumatera Barat mulai memun- culkan puluhan nama yang mereka yakini akan mampu me- mimpin daerah itu pasca se- puluh tahun kepemimpinan Ha- san Basri Durin. Dari puluhan nama itu ada lima nama yang cukup menonjol, ramai diper- bincangkan, dan dinilai punya kans lebih besar dibanding na- ma lainnya. Kelima balon itu yakni Prof Yaumil Agoes Achir, tokoh dan cendekiawan wanita yang kini menjabat Deputi Menteri Negara Kependudukan, Prof Azhar Dja- luis (Deputi Ketua BATAN), Dr Irawadi Djamaran (Deputi Ketua BPPT), Muchlis Ibrahim (Wakil Gubernur Sumbar), dan Noer Bahri Pamuncak (Ketua DPD Golkar Sumbar). (Sekwilda Sumbar), Sabri Za- karia (Kakanwil PU), Man Nas (Kakanwil Kehutanan), Nurma- wan (Ketua Bappeda), Zuiyen Rais (Walikota Padang), dan Ac- hiarly Jalil (Itwilprop). Kemudian, Gamawan Fauzi (Bupati Solok), Taufik Martha (Bupati Pasaman), Armedi Agus (Walikota Bukittinggi), Masdar Saisa (Bupati Tanah Datar), serta Fachri Achmad dan Mawardi Yunus (mantan Rektor Unand). Kelima Balon tersebut meru- pakan putra daerah. Tiga nama pertama tercatat sebagai Balon dari unsur sipil, sementara dua nama terakhir adalah Balon dari unsur ABRI. Peningkatan kualitas SDM Sejumlah pihak yang di- mintai pendapatnya soal Balon Gubernur Sumbar periode men- datang mengatakan bahwa Sum- bar membutuhkan kepala dae- rah yang memperhatikan pe- ningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). .Guna mendukung kebijaksa- naan yang sudah mulai menam- pakkan hasil tersebut, kepada "ANTARA" Padang, Rabu, Di- rektur ASKI Padang Panjang itu mengemukakan "Ranah Minang" membutuhkan SDM dengan kualitas prima agar benar-benar mampu mengaplikasikan seluruh kemajuan yang diperoleh. "Prof Yaumil Agus Achir sa- ya nilai paling pantas dan me- miliki nilai tambah untuk Su- matera Barat di masa datang, ka- rena di samping cerdas, ia juga orang perguruan tinggi serta se- orang ahli komunikasi. Namun Sementara itu, nama-nama itu bukan berarti Balon lain ti- lain yang juga muncul ke per- dak pantas sama sekali," ujar mukaan antara lain Zainal Bakar Mursal. (Ant) DPRD Timtim Jaring Balon Gubernur "Gubernur Hasan Basri Du- rin telah berhasil dengan kebi- jaksanaan 'menoleh keluar' (out- ward looking) yang dicanang- kannya, sehingga Sumbar mulai dikenal dan diperhitungkan bangsa lain," kata budayawan Prof Mursal Esten. Dili, BERITA DPRD Timor Timur kini sedang melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon gubernur (bacagub) pengganti Gu- bernur Abilio Jose Osorio Soares yang akan mengakhir masa bhaktinya pertengahan September mendatang. Demikian di- kemukakan salah seorang wakil ketua DPRD Tk.I Timor Timur (Timtim), Ny. Maria Quintao. "Sesuai tata cara pemilihan gubernur baru yang kita terima dari Menteri Dalam Negeri maka kini DPRD setempat sedang melakukan penjaringan bacagub Timtim periode 1997 - 2002 sesuai aspirasi rakyat di daerah ini dan tentu saja sesuai de- ngan keinginan Pusat," katanya di Dili, Kamis. Dikatakan, untuk menyukseskan hal tersebut, pihaknya te- lah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh rakyat di propinsi ke-27 itu untuk menyampaikan aspirasinya melalui lembaga legislatif di daerah setempat. Dijelaskannya, pemilihan gubernur periode mendatang se- penuhnya dilakukan oleh DPRD hasil Pemilu 1997, namun proses penjaringan dan penyaringan serta pengajuan bacagub untuk disahkan oleh Pusat sepenuhnya dilaksanakan oleh DPRD hasil Pemilu 1992. Menyinggung tentang peluang Abilio Jose Osorio Soares un- tuk dipilih kembali memimpin propinsi ini, dia mengatakan, semuanya terserah kepada keinginan rakyat setempat dan kepentingan nasional yang dilihat oleh pimpinan di Jakarta. "Semua putra bangsa Indonesia berpeluang menjadi gubernur di propinsi ini, asalkan memenuhi persyaratan dan dipilih oleh DPRD setempat serta direstui oleh Bapak Presiden," tegasnya. Dikatakannya, jika DPRD setempat telah menyelesaikan tugas penjaringan dan penyaringan bacagub maka pihaknya akan segera meminta kesediaan paling kurang tiga orang yang diunggulkan sesuai aspirasi rakyat untuk selanjutnya menjadi bakal calon gubernur di propinsi ini. "Orang-orang yang telah berhasil disaring dalam rangka pencalonan gubernur untuk daerah ini akan kita minta ke- sediaan mereka menjadi bakal calon gubernur Timtim periode mendatang," demikian Maria. Di tempat terpisah, salah seorang pemimpin spiritual Tim- tim, Pe.Manuel Fraille, SDB mengatakan, gubernur Timtim pe- riode mendatang hendaknya figur yang selalu berjuang demi kesejahteraan rakyat di daerah ini. "Kita berharap gubernur nanti adalah figur yang mampu memperjuangkan kepentingan rakyat kecil, berada bersama rakyat dan berjuang demi kepentingan bangsa dan negara In- donesia," demikian Manuel. Mereka yang bakal dicalonkan untuk tampil memimpin daerah ini pada lima tahun mendatang adalah Domingos MD Soares SH,MS, Armindo Soares Mariano, Francisco Lopes da Cruz, Tito Batista dan gubernur sekarang Abilio Jose Osorio Soares (Ant) POLITIKA SERTIER Lebih Berharga SUPLEMEN POLITIK PERTAMA SETIAP HARI JUMAT, 13 JUNI 1997 FPDI DKI Masih Jaring Balon Gubernur Jakarta, BERITA yat. "Toh semuanya bermuara pada dewan se- cara keseluruhan," ungkapnya. Tiga nama ke- mudian diajukan DPRD ke Depdagri. Meskipun fraksi PPP DPRD DKI Jakarta telah mengajukan balon gubernur, fraksi PDI masih tenang- tenang saja. Menurut H Ismunandar dari fraksi PDI yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, pihaknya masih menunggu masyarakat memberikan aspirasinya. maleb 26ded D BERITA YUDHA "Kita masih menunggu usulan-usulan dari masyarakat. Masih menjaring. Kalau pun su- dah ada, itu belum fix. Dan kita belum menye- leksi siapa pun," ujar Ismunandar kepada BERITA saat ditemui di Kantor DPP PDI, Ku- ningan, Jakarta, Kamis (12/6). Dalam taraf penjaringan balon itu bisa saja FPDI menerima 15 hingga 30 nama. Menurut Is- munandar, hingga kini secara formal telah di- tangani Romulus (Romulus S Sihombing SH, red) selaku Sekretaris FPDI di DPRD DKI Jakarta. Nama-nama yang masuk dalam penjari- ngan balon itu akan disaring untuk diajukan ke DPRD DKI Jakarta. Tiap fraksi akan menga- jukan minimal tiga dan maksimal lima nama pada tingkat DPRD. Menurutnya, tahap penja- ringan di FPDI mungkin selesai pada hari Se- nin atau Selasa depan. BR BANK RAKYAT INDONESIA Seusai tahap penyaringan nanti, kata Ismu- nandar, FPDI pasti melampirkan berbagai hal tentang balon itu atas dasar pengajuan dari rak- Jakarta,BERITA Seperti diberitakan beberapa media massa, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) tidak dapat menerima pem- bekalan terhadap para calon anggota DPR/MPR yang dilakukan pihak lain, termasuk eksekutif. "Saya secara pri- badi berpendapat bahwa serahkanlah pembekalan itu pada masing-masing OPP karena OPP-lah yang bertanggung- jawab," tegas Ketua Umum DPP PDI Soerjadi kepada BERITA di Kantor DPP PDI, Kuningan, Jakarta, Kamis (12/6) sore. Surabaya, BERITA DPRD Komisi D Kodya Surabaya yang dipimpin Letkol AG Sirait, Kamis (12/6) kemarin melakukan peninjauan lokasi bangunan perumahan pengembang PT Cipta Permata Graha Asri (CPGA) di Jl Rungkut Asri Tengah. Kegiatan pemba- ngunan diduga tidak didasari surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bagaimana pun juga, katanya, Gubernur KDKI Jakarta itu dipilih yang sesuai dengan hati nurani masyarakat Jakarta. "Selain me- menuhi kriteria memahami dan mengenal per- masalahan di Ibukota," tegasnya. Aspirasi itu, katanya, bisa disampaikan pa- da fraksi-fraksi yang ada di dewan, pimpinan fraksi, dan pimpinan dewan. Bahkan, dapat melalui dewan pimpinan partai dan Golkar di DKI Jakarta. HALAMAN Mekanismenya dapat melalui surat, ke- lompok, orsospol, majelis taklim, atau komu- nitas budaya. Dicontohkannya, salah seorang anggota DPRD DKI Jakarta pernah menyam- paikan kepada pers bahwa Ir Tb M Rais (seka- rang Wagub DKI Jakarta bidang Ekbang red) dinilai cocok sebagai Gubernur DKI Jakarta menurut warga Betawi, karena memahami per- soalan Jakarta. "Meski pembekalan itu sifatnya suka rela, bukan indoktrinasi, dan lain-lain. Tapi jangan lupa, DPR itu adalah lem- baga politik. Dan PDI adalah partai po- litik," tegasnya. Artinya, gerak langkah politik itu tidak bisa langsung diterje- mahkan secara harfiah saja. Ia menam- bahkan, hingga sekarang perihal itu be- lum dibahas di tingkat DPP PDI. Sebagaimana lazimnya, kata Soer-id UREZA jadi, menjelang pelantikan anggota de- wan, PDI biasanya me-refresh semangat, pengetahuan, dan keterampilan anggo- tanya yang akan menduduki kursi di DPR dan DPRD. "Jadi, itulah yang PDI berikan kepada teman-teman. Dan saya yakin sebenarnya dalam kapasitas ini mereka sudah siap untuk melaksanakan kewajibannya," tandasnya. Didesak tentang kemungkinan nama-nama balon yang ada, salah seorang Ketua DPP PDI ini mengelak. "Kita kan harus membicarakan- nya dalam tingkat fraksi. Tidak bisa dong se- cara perorangan menyebutkan nama padahal FPDI belum pada tingkat penyeleksian, "ki- lahnya.(ken) Konkritnya, lanjutnya, nama-nama Lebih lanjut disampaikannya, de- yang dipastikan masuk ke DPR RI itu se- wan adalah partner pemerintah yang sedang mengemban tugas sebagai anggota harusnya sejajar dan bukan di bawah pemerintah (baca: eksekutif). "Lha, ka- lau pembekalan dilakukan eksekutif kan seakan-akan dewannya di bawah RI.(ken) legislatif di dewan sebagai Wakil DPRD, anggota DPRD Tk I, anggota DPRD Tk II, pimpinan MPR, bahkan anggota DPR Ketua Umum DPP PDI Soerjadi Pembekalan Mestinya Dilakukan OPP eksekutif," ungkapnya. Soerjadi mengaku telah mengikuti pemberitaan di berbagai media cetak dan elektronik tentang penjabaran tugas Menteri Negara Urusan Khusus yang di- emban Harmoko yakni memberi pem- bekalan pada anggota legislatif. la menilai anggota PDI yang akan masuk ke DPR RI sudah siap mengingat jam terbang masing-masing di dewan. "Secara teoritis sebetulnya mereka su- dah siap memikul beban tanggung ja- wab itu." Ismunandar Kursi Kecil, Bukan Hal Baru yakin bahwa keanggotaan PDI pun tidak berkurang karena yang berku- rang adalah perolehan suara hasil Pe- milu. Keyakinannya ini didapatnya dari laporan yang masuk dari daerah- daerah sehingga Pemilu masih ba- nyak mengandung cacat. Jakarta, BERITA Berkaitan tentang kecilnya unsur PDI di DPR, Ketua Umum DPP PDI, Soerjadi menilainya bukan hal baru, meski ia mengakuinya sebagai situasi memprihatinkan. Karena sebelum- nya juga sering dialami PDI di DPRD Tk II. - "Mungkin hal baru di tingkat na- sional. Tapi untuk PDI secara umum, hal ini sudah terbiasa di daerah-dae- rah," lanjutnya. Untuk itu, Soerjadi menyatakan bahwa tangung jawab dan beban rekan-rekannya di dewan nantinya lebih berat. Mereka tidak punya pili- han lain harus kerja keras dari pada anggota fraksi yang dulu. Yang semula dikerjakan empat orang mungkin se- karang hanya ditangani seorang. Menurutnya, berkaitan dengan DPR RI setiap partai mempunyai dua tahapan fungsi dalam melaksanakan tanggungjawab. Pertama, di tataran kemasyarakatan ada pendidikan po- litik dan semacamnya. Kedua, se- bagai penyalur aspirasi politik pada tataran suprastruktur. Di sinilah, kata Soerjadi, tanggung jawab berat ang- gota PDI di dewan dengan jumlahnya yang makin mengecil. Di sisi lain, ia menolak anggapan bahwa PDI telah menyusut sebagai partai. "Sebagai parpol, skalanya te- tap nasional dan strukturnya juga te- tap nggak berubah, "tutur Soerjadi. la REZA memperhatikan keluhan warga. Melihat situasi nyaris bentrokan itu, AM Sirait menyarankan kepada kedua belah pihak yang bersengketa menye- lesaikan lewat jalur hukum saja "Hinda- rilah terjadinya bentrokan itu, kan lebih baik diselesaikan dulu lewat jalur hu- kum, sedangkan permasalahan ini justru tidak akan selesai bila terjadi bersitegang seperti ini," ujarnya menyarankan. la menyatakan salutnya atas pena- nganan kasus pelanggaran Pemilu di Kabupaten Jayawijaya (Irja). Meski belum tahu hasil akhirnya, dengan info tersebut, kata Soerjadi, berarti apa yang dikeluhkan PDI diperha- tikan. Yakni, Panwaslak Tk II bersama dengan DPC PDI setempat telah me- ngunjungi 139 TPS. "Sudah ada gerak ke bawah, "tandasnya. Protes hasil Rapim lalu disam- paikan PDI, menurut Soerjadi, bukan berdasarkan "asal-asalan" karena proses mekanismenya dimungkinkan dan bagian dari aturan. Dalam dua hari ini, sistematisasi kasus selesai di- tangani Sekjen DPP PDI dengan pe- milahan per daerah, per kasus, dan per tahapan.(ken) Sebab, kata Sirait kalau pembangunan Peninjauan itu dilakukan setelah DPRD Komisi D mendapat laporan Ya- yasan Kisma Wisma yang mengaku pemi- itu terus dilanjutkan DPRD Kodya Sura- lik lokasi di Jl Rungkut Asri Tengah ter- sebut. Anggota tim melakukan dengar pendapat dengan 140 warga yang terga- bung pada yayasan para pensiunan PNS dengan DPRD Tk II Surabaya serta me- ngundang pula pemilik CPGA Andri Frans Wijaya namun tidak hadir. baya khawatir akan timbul ketegangan antara PT CPGA dengan warga yang me- rasa memiliki tanah tersebut. "Sebetul- nya warga sudah cukup sabar dalam me- nanggapi masalah pembangunan yang ha di Jl.Rungkut Asri Tengah itu tidak bi- bebaskan murni karena dianggap tidak dilangsungkan oleh PT CPGA itu dan bersalah. warga minta pembangunan itu dihen- tikan selama permasalahan yang sudah digelar di PTUN itu masih belum mem- punyai kekuatan hukum tetap," katanya. sa melaksanakan pembangunan peruma- han, karena yayasan pensiunan yang rata-rata anggotanya para pensiunan PNS tidak berbadan hukum. Berkenaan dengan protes dan sikap politik PDI (4/6), menurut Soer- jadi perkembangan terakhir bahwa Lembaga Pemilihan Umum (LPU) te- lah menyampaikan permasalahan itu pada Panwaslakpus untuk difollow- up. Dan bagi unsur-PDI yang ada dish and Panwaslakpus, Soerjadi, meminta pe- ranannya dalam mendorong follow- up tersebut. .060 Surabaya, BERITA dakwah dialogis karena pola Ketua Pimpinan Wilayah berdakwah pada Era Globalisasi Muhammadiyah (PWM) Jawa dewasa ini sudah memerlukan Timur KH Abdurrahim Noer pola semacam itu, meski pola MA menegaskan, politik adalah dakwah dialogis juga termasuk bentuk dakwah yang dibenar- bentuk pidato. kan agama dan akan lebih baik bila dilakukan secara dialogis. "Tapi, politik yang dipakai Muhammadiyah bukan politik praktis, melainkan politik ting- kat tinggi dengan menyam- paikan berbagai persoalan tanpa ada pihak yang dikalahkan atau dimenangkan," ujarnya di Surabaya, Rabu. Menurut Ustadz Abdurra- Ustadz Abdurrahim Noer him Noer yang juga dosen Fa- mengemukakan hal itu menang- kultas Syari'ah IAIN Sunan Am- gapi harapan Menag dr. H Tar- pel Surabaya itu, Muhammadi- mizi Taher saat menerima Ketua yah Jatim sendiri telah mengem- Umum Ittihadul Muballighin bangkan tiga pola dalam ber- KH Syukron Makmun di Jakarta dakwah yakni pola "bil hikmah" (10/6) agar meningkatkan kuali- (pidato), "bil khitabah" (media tas dakwah dengan bentuk dia- informasi) dan "bil mimbar" logis dan materi yang ilmiyah (diskusi/dialogis). sejalan dengan perkembangan masyarakat yang kritis. Pembangunan PT CPGA Tanpa IMB, "Dalam bil hikmah sendiri kita kembangkan tiga bentuk Oleh karena itu, lanjut Us- yakni bil hikmah, bil mauidzoh tadz Abdurrahim Noer, Muham- hasanah dan mujadalah," ka- madiyah Jatim mendukung pola tanya. (Ant) DPRD Surabaya Minta Hentikan Pemerintah dan DPR oleh yayasan tersebut. Masih Punya 'PR' rabaya ini hanya melakukan peninjauan lokasi saja. Setelah diadakan rapat antara warga dengan kami, ditemukan banyak kejanggalan atas pembangunan yang di lakukan oleh PT CPGA dan ternyata se- cara fakta tidak memiliki IMB. Untuk itu kami meminta kepada Dinas Tata Kota supaya memerintahkan pada PT CPGA tidak meneruskan pembangunan," ujar Letkol AM Sirait. Ordonansi lelang. Begitu PT Fery dapat mencairkan da- na sebesar Rp 1,3 miliar dari BRI pem- bangunan perumahan itu tidak kunjung Jakarta, BERITA Pajak Daerah dan Retribusi Dae- direalisasikan. Bahkan setelah tidak Pemerintah dalam Kabinet rah (PDRD), dan UU Bea Pero- sanggup membayar angsuran di bank Pembangunan VI bersama-sama lehan Hak Atas Tanah dan Ba- tersebut untuk menyelamatkan tanah DPR bisa dikatakan sudah me- ngunan (BPHTB). tersebut, PT Fery menjualnya kepada nyelesaikan reformasi Undang- Selain itu, UU Penagihan Pa- Andri Frans Wijaya pemilik PT CPGA. undang perpajakan, namun ke- jak Dengan Surat Paksa (PPSP), Kemudian oleh PT CPGA sertifikat giatan itu belum lengkap karena UU Badan Penyelesaian Sengketa Awal timbulnya kasus itu setelah ter- yang semula berbentuk tunggal itu masih ada peraturan warisan ko- Pajak (BPSP) dan UU Penerimaan jadinya pelimpaham antara yayasan Kis- dipecah-pecah menjadi 140 sertifikat lonial yang belum diganti yakni Negara Bukan Pajak (PNBP). ma Wisma kepada Supriyanto pemilik Fuad menjelaskan, salah satu PT Fery Said Corporation untuk pemba- kin reformasi Ordonansi lelang adalah "Melihat waktunya, mung- UU yang berhasil diselesaikan tentang penanganan ngunan perumahan. Di karenakan warga yang semula memiliki tanah seluas 7,4 akan menjadi 'PR' bagi kabinet sengketa pajak. Menurut dia, sebagai langkah datang," kata Dirjen Pajak Fuad akhir dalam penyelesaian seng- Bawazier kepada wartawan seu- keta itu adalah dilakukannya Untk mencari upaya lain kemudian sai memberikan pengarahan pa- tindakan lelang. Namun, peratu- Kisma Wisma menggugat Kanwil BPN da "workshop" dua hari tentang ran mengenai lelang itu masih melalui PTUN karena dianggap mener- UU Perpajakan 1997 di Jakarta, menggunakan ordonansi wari. bitkan sertifikat terhadap tanah yang ma- Rabu, yang diselenggarakan ISEI san kolonial dan belum diganti sih bermasalah. Namun saat kasus di Jaya dan CIDES. seperti UU lainnya. PTUN pihak PT CPGA terus melakukan "Dalam penyelesaian sengke- pembangunan di lokasi yang dianggap yang sudah selesai sebagai pe- ta itu tidak tertutup kemung- masih bersengketa, dan warga tidak lengkap UU di bidang keua- kinan bakal ada wajib pajak terimia oleh pengakuan PT CPGA itu dan ngan, terutama yang menyang- yang nakal, yakni tidak mau me melaporkan hal penyerobotan tanah ke kut masalah penerimaan negara laksanakan keputusan badan dan angggota DPR periode men- Dari dengar pendapat antara warga dengan DPRD Kodya Surabaya, ditemu- kan kejanggalan adanya pembangunan Setelah terjadi kesepakatan antara ya- perumahan yang dilakukan PT CPGA, Pada acara peninjauan lokasi oleh yasan dengan PT Fery kemudian warga diduga tak dilengkapi IMB. Di samping DPRD itu, nyaris terjadi perkelahian an- menyerahkan tanah tersebut, selanjutnya itu ditemukan pula pembangunan peru- tara warga dengan kuasa PT CPGA, lan- oleh PT Fery diterbitkan Sertifikat tung- mahan yang didirikan di atas lahan taran permintaan warga untuk menghen- gak melalui Kanwil BPN Jawa Timur. Na- seluas 4,7 Ha milik warga yang tergabung tikan pembangunan yang masih berma- mun setelah terbit sertifikat tersebut oleh dalam yayasan Kisma Wisma masih bersalah itu tidak pernah diperhatikan. Bah- Supriyanto Direktur PT Fery dimasuk kan PT CPGA dengan semena-mena te- kan ke bank untuk mencari dana pem- Polresta Surabaya Timur masih dalam dan daerah adalah paket UU penyelesaian sengketa pajak," Reformasi UU masalah. "Kami dari komisi D DPRD Kodya Su- rus melakukan pembangunan tanpa bangunan perumahan yang dikehendaki proses penyidikan.(hw) perpajakan yang terdiri atas UU katanya. (Ant) Bunga Menarik melalui BPN. Mengetahui kecurangan tersebut yayasan Kisma Wisma melapor- kan Supriyanto ke Polisi, namun dalam proses pengadilamn Supriyanto di Mudah Digunakan Keuntungan, keluasan jaringan, dan fleksibilitas Gubernur Berwenang Cabut HPH Samarinda, BERITA Gubernur Kalimantan Timur mendapat limpahan wewenang dari Menteri Kehutanan untuk mencabut ijin operasi perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hu- tan (HPH) di wilayahnya, jika sampai batas waktu yang diberi- kan tak ada kegiatan di lapangan. Sekwilda Kaltim, Drs. Said Syafran, menyampaikan ma- salah tersebut ketika menjawab pertanyaan salah seorang ang- gota Komisi A, DPRD Tingkat I Daerah Istimewa Aceh, pada saat melakukan studi banding di Kaltim, di Samarinda, Rabu. "Itu merupakan salah satu kemajuan yang kita capai, me- ngingat Pemda Kaltim bersama Departemen Kehutanan sepakat adanya konsultasi padu serasi' untuk menangani masalah ke- hutanan," katanya menjelaskan. Diakuinya, kemungkinan masih ada kendala adanya tum- pang tindih kepentingan peng- gunaan lahan di Kaltim, meski- pun sudah ada Rencana Umum Tata Ruang (RUTR). hutan, dengan pelaksanaan RUTR Kaltim," katanya. "Kami optimistis, bahwa adanya konsultasi padu serasi antara Pemda Kaltim dengan Departemen Kehutanan, akan mampu mengurangi tumpang tidak ada setitik pun niat peme- tindih pemanfaatan tata guna rintah untuk merugikan masya- lahan khususnya di kawasan rakatnya. (Ant) Namun demikian, Syafran menegaskan, pada pokoknya SUKSES KAN GERAKAN NASIONAL ORANG TUA ASUH Komisi A DPRD Tingkat I Aceh itu terdiri delapan anggota dipimpin Mariyun Kartadipura. Sesuai jadwal akan meninjau program pembangunan Kehu- tanan, Inpres Desa Tertinggal dan Kamtibmas, selama 12 hari sampai 21 Juni. "Wilayah Kaltim yang men- cakup 211 ribu kilometer per- segi memang sudah ditetapkan RUTR-nya. Namun tidak bisa dihindari terjadinya tumpang tindih kepentingan, antara pe- manfaatan di sektor pertam- bangan, perkebunan maupun kehutanan," ujar Syafran. Ia menjelaskan, akibat lanjut dari adanya tumpang tindih ke- pentingan itu, adalah seringnya timbul gesekan antar kepenti- ngan, sehingga kasus-kasus sengketa tanah seolah menjadi "PR" Kaltim sepanjang tahun. "Baik itu dalam bentuk seng- keta antara sesama anggota ma- syarakat, anggota masyarakat dengan pemerintah maupun an- tara anggota masyarakat dengan para investor," tambahnya. Muhammadiyah Jatim Politik adalah Dakwah DRANG "Pidato memang memiliki tekanan pada politik tingkat tinggi, bukan politik praktis. Yang jelas, pola dakwah dialogis memang sudah saatnya diperlu- kan, meski pola berdakwah itu harus melihat situasi dan kon- disi serta proporsional-tidak- nya," katanya. SIONA