Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

BERITA Sahala P Sinaga, Anggota MPR Menko Polkam soal Peringatan 27 Juli Ketua Pansus RUUK Utusan Daerah dari PDI Tak Benar, Pansus Arahkan h dari PDI Pemerintah tak Perlu Khawatirkan Mega Cs Banyak Butir DIM Masuk Panja melalui keputusan masing-masing in- duk organisasi dan diteruskan ke frak- si-fraksi, DPRD DKI but tetap berlaku walaupun Jakarta, BERITA Ketua Pansus Rancangan Un- pemilik atau pengusahanya dang-Undang Ketenagakerjaan berganti. Berbagai pasal yang mena- (RUUK) Abdulrahman Rang- kuti membantah bila pembaha- rik, yakni butir 14 DIM 31 Pa. san di Pansus melemah, karena sal 1 rumusan hasil penyem- tidak seluruh butir DIM masuk purnaan menjadi "Jaminan So- Panja (Panitia kerja). "Banyak sial Tenaga Kerja adalah suatu butir yang disetujui sesuai draft perlindungan bagi tenaga ker RUU atau bahkan langsung ma- ja dalam bentuk santunan be suk ke Tim Perumus (Timus), rupa uang sebagai pengganti penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja be rupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia". dari hanya beberapa yang di- pend- sebagian ing", ujarnya di sela istirahat ra- pat, Kamis (24/7). Hasil rapat hari sebelum- nya (Rabu 22/7) sebanyak 14. butir di-Panja-kan, yaitu Pasal 1 butir 12 DIM 29. DIM 30. DIM 32. DIM 33, DIM 34,35 dan 36, Pasal 2 DIM 38, Pasal 3 DIM 39, DIM 42, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) DIM 52 dan 53, Pasal 8 ayat (2) butir a) baru DIM 55 usul baru FPDI. Pasal 8 ayat (2) butir f usul baru FABRI DIM 61. Usulan baru Pasal 5 ayat (2) butir g dan h DIM 62 dari FKP tentang Upah, dan DIM 63 dari FKP. Hingga kemarin pembahas- an sampai pada butir DIM Sewlain itu ada pasal yang (Daftar Inventarisir Masalah) tetap sesuai RUU, di-pending ke 92 Pasal 15 yang berbunyi atau masuk Tim Sinkronisasi. "Perjanjian kerja tidak dapat Ada juga yang langsung disem- ditarik kembali dan/atau di- setelah dimasukan Pangdam Jaya: Bagaimana Mega Cs Bisa Gelar Acara di Kantor DPP PDI ubah kecuali atas persetujuan kata "pada" dan "dalam", khu kedua belah pihak". Korban kerusuhan 27 Juli akan terus dicari susnya Pasal 7 ayat (2) DIM 51 Baik FABRI, FKP, FPP dan sehingga rumusan menjadi "Pe- FPDI setuju pasal 15 tidak ber- rencanaan tenaga kerja seba- ubah, sedangkan butir 91 Pasal gaimana dimaksud pada ayat 14 disetujui untuk di-Panja- (1) diusulkan sebagai dasar kan, yang inti persoalannya dan acuan guna memberi arah menyangkut perjanjian kerja dan kemudahan dalam penyu- harus dibuat rangkap dua un- sunan kebijakan, strategi dan tuk pekerja dan pengusaha. pelaksanaan program pemba- ngunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan" (aji) Sahala Parlindungan Sinaga, BA Enam utusan ter- sebut terdiri dari Pangdam Jaya, Ka- polda Metro Jaya, Gubernur KDKI Ja- karta, dan masing- masing satu orang dari unsur PPP, Gol- kar, dan PDI. Pasal 2 Kepmendagri No DOK 24/1997 dinyata kan, anggota yang dimaksud terdiri dari Gubernur Ke- pala Daerah Tk I, dan ekspo- nen daerah yang diambil dari unsur OPP, Golkar, dan ABRI. Jakarta, BERITA Sahala Parlindungan Sina- ga, BA diusulkan dan dicalon- kan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indo- nesia (PDI) DKI Jakarta sebagai anggota Majelis Permusyawa- Pengaturan jumlah utusan mengacu pada Kepmendagri No 13/1997 pasal 2 ayat 1 ter- tanggal 13 Maret 1997 tentang ratan Rakyat (MPR) Utusan Daerah dari unsur PDI. umlah Penetapan Tambahan MPR Utusan Dae- Berdasarkan surat DPD PDI rah Bagi Tiap Daerah Tk I Da- DKI Jakarta No K-24/EX/DPD lam Pemilu 1997, berdasarkan VII/1997 tertanggal 24 Juli hasil pendaftaran penduduk 1997, Sahala terpilih berdasar- selama Pemilu 1997. Dalam kan hasil rapat DPD, kemarin. lampiran disebutkan DKI Ja- Penunjukkan tersebut sekali- karta berpenduduk 9.851.467 menindaklanjuti Berdasarkan kategori- surat jiwa. pimpinan sementara musya- nya, propinsi dengan pendu- warah DPRD DKI Jakarta No duk antara 5- 10 juta menda- 66/P.II/075.1 tertanggal 23 Juli patkan 6 kursi untuk anggota tambahan. gus 1997. Dalam surat pernyataan- nya, Sahala yang juga Sekreta- ris DPD PDI DKI Jakarta ini menegaskan kesediaannya di- calonkan menjadi anggota MPR RI periode 1997-2002 utusan daerah pemilihan DKI Jakarta. Jakarta yang me- nyelenggarakan ra- pat paripurna ter- buka pencalonan dan pemilihannya bagi utusan daerah DKI Jakarta. Anggota tambahan itu me- rupakan implikasi Kepmenda- gri No 24/1997 tentang tata ca- ra pencalonan dan pemilihan anggota tambahan itu. Setelah Ketua DPD PDI DKI Jakarta Lukman F Mokoginta menya- takan surat pencalonan dari fraksi paling lambat harus di- terima pimpinan dewan, hari ini (25/7). "Tanggal 28 Juli me- rupakan penetapan anggota MPR Utusan Daerah melalui sidang paripurna. Penilaian memang saat itu artinya kalau ada perbedaan harus dimusya- warahkan," tegas Lukman. (ken/did) Interupsi ! Seribu Kursi Jabatan Pemda Kalsel Kosong BANJARMASIN-Sejumlah seribu kursi jabatan di berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan masih kosong, karena aparat yang seharusnya sudah menduduki jabatan itu belum sesuai dengan kualitasnya. "Kursi jabatan yang kosong itu terutama untuk eselon lima dan eselon empat, pada jabatan teknis," kata Pejabat Sementara Kepala Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Drs Noor Riwandi kepada pers di Banjarmasin, Kamis. Menurutnya, terungkapnya kekosongan jabatan teknis di tingkat eselon lima dan empat itu setelah adanya Analisis Kemampuan Aparat Daerah (AKAD) tingkat II yang dilaksanakan awal tahun 1996. "Jabatan yang kosong itu sebagian besar pada instansi berupa dinas-dinas teknis serta Kantor Kecamatan. Sehingga formasi itu agak sulit diduduki aparat yang bukan teknis," tuturnya. Karena itu, tambahnya, aparat yang akan mengisi formasi itu harus mengikuti pendidikan dan latihan (Diklat) penjenjangan yang sesuai dengan jabatan tersebut. Hal itu pula sesuai dengan PP 15/1994 yang kemudian ditindaklanjuti SK Bersama Ketua Lembaga Administrasi Negara, Kepala BAKN, dan Dirjen Anggaran. Perihal lain adanya ketentuan batasan umur bagi aparat yang ingin mengikuti diklat penjenjangan, sehingga bagi mereka yang memenuhi syarat namun umumya sudah di atas dari ketentuan, sehingga mereka juga tak bisa menduduki jabatan itu.(*) NU dan Muhammadiyah Jatim Minta Larang Kawin Kontrak SURABAYA-Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PW NU), Jawa Timur dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur meminta kepada pemerintah agar melarang kawin kontrak (nikah tanpa wali) yang ditengarai menjadi fenomena baru di kalangan mahasiswa dan pelajar di Jakarta dan beberapa daerah. "Kawin kontrak itu tidak diizinkan oleh empat Imam Madzhab dan UU Perkawinan sendiri tak memperbolehkan. Karena itu pemerintah harus mengeluarkan larangan untuk mencegah hal itu," ujar Rois Syuriyah PW NU Jatim, KH Imron Hamzah, di Surabaya, Kamis. KH Imron Hamzah yang juga pengasuh Pesantren Bahauddin di Ngelom, Sepanjang, Sidoarjo-Surabaya mengemukakan hal itu menanggapi pernyataan Sekretaris MUI Pusat HM Ichwan Sam bahwa pihaknya menerima sejumlah surat yang mengusulkan agar MUI memperbolehkan kawin kontrak. "Yang jelas, hal itu telah 'ngetrend' (menggejala) di Jakarta. Saya belum tahu jumlah mahasiswa dan pelajar yang melakukan hal itu. Tapi, kita sedang menelusuri hal itu," ujarnya seusai membuka Rakorda Wilayah III MUI Bali-Nusra di Mataram (21/7). Menurut dia, NU Jatim juga telah melakukan dialog dengan kalangan mahasiswa dari PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indo- nesia yang berafiliasi kepada NU) Jatim mengenai kasus kawin kontrak di kantor NU Jatim Jalan Raya Darmo 96, Surabaya, pada 23 Juli lalu. "Hasilnya, kalangan mahasiswa dari PMII sepakat untuk me- nyikapi kasus kawin kontrak dengan mengusulkan perlunya didiri- kan balai penyuluhan agama di kawasan lokalisasi untuk memini- malisasi kasus itu. Bahkan, kalau mungkin menjodohkannya," ka- tanya. Senada dengan itu, Ketua PW Muhammadiyah Jatim, Ustadz Abdurrohim Noer MA, juga mengimbau agar pemerintah melalui MUI Pusat segera mengeluarkan keputusan resmi, sehingga bisa ditindaklanjuti karena pihaknya saat ini menunggu sikap resmi itu. "Kita justru menunggu keputusan MUI Pusat secara resmi. Yang jelas, Nabi Muhammad SAW memang pernah memperbolehkan pada kondisi tertentu, kemudian tidak memperbolehkan setelah kondisi normal. Kita sebagai umat ya taat kepada Nabi. Agama itu prinsipnya kan taat," katanya. Tentang gejala kawin kontrak, Ustad Abdurrahim Noer yang juga Wakil Ketua I MUI Jatim itu menilai, kawin mut'ah secara moral lebih banyak mengandung mudhorot (kejelekan) daripada manfaat (ke- baikan). "Kalau Nabi Muhammad SAW melarang tentu mengarah pada Rahmatan lil Alamin sebagai prinsip Islam. Kalau Islam tak memper- bolehkan berarti tidak akan membawa rahmat bagi manusia. Misal- nya, kawin kontrak akan membuat tidak jelas masalah warisan ka- rena kawin kontrak kan bisa ditinggal bapaknya pergi," katanya. Ustad Abdurrahim Noer yang juga dosen Fakultas Syari'ah (hukum agama) di IAIN Sunan Ampel Surabaya itu mengatakan, kawin mut'ah hanya dilakukan penganut Syiah, tapi di Indonesia, pemerintah perlu segera bersikap agar kasus tersebut tidak men- datangkan kekacauan hukum di tengah-tengah masyarakat. (") Jakarta, BERITA Menko Polkam Soesilo Soedarman menyatakan, pemerintah sama sekali tidak khawatir dengan kegiatan peringatan 27 Juli yang digelar warga PDI-Megawati. Apalagi Mega Cs telah berjanji tidak akan membuat kerusuhan atau neko-neko. "Kenapa harus khawatir? Pak Yogie kan sudah ngomong, asal tidak ada pe- ngerahan massa," kata Pak Soes --sapa- an akrab Menko Polkam Seosilo Soe- darman- menjawab pertanyaan warta- wan di Jakarta, Kamis (24/7). Menurutnya, kondisi stabilitas na- sional dinilai sangat mantap. Tidak per- lu ada yang dikhawatirkan, termasuk berkaitan dengan adanya peringatan 27 Juli warga PDI-Megawati beberapa hari mendatang. Apalagi "jaminan" ti- dak akan adanya kerusuhan baru seje- nis atau tindakan neko-neko, kata Pak Soes, telah dikeluarkan Mega Cs baru- baru ini. "(Mereka bilang) tidak akan terjadi kerusuhan. Tidak akan neko-neko. Jakarta, BERITA Rencana dilakukannya tabur bunga memperingati setahun peristiwa trage- di 27 Juli di kantor DPP PDI Jl Dipone- goro Jakarta tampaknya tak akan ber- langsung mulus. Pasalnya kantor DPP PDI yang saat ini belum ditempati itu kondisinya masih dalam perbaikan, se- hingga orang tidak begitu saja bisa ma- suk kantor tersebut. "Kantor DPP PDI itu sampai seka- rang masih direnovasi dan dalam status quo. Jadi belum dibuka, makanya saya ingin mempertanyakan bagaimana Me- ga Cs bisa mengadakan acara di situ (kantor DPP PDI Dipenogoro red)," kata Pangdam Jaya Mayjen TNI Sutiyo- so menjawab pertanyaan wartawan se- usai acara sertijab Komandan Polisi Mi- liter Garnisun I Jakarta di Makogar Jl Merdeka Timur Jakarta, Kamis (24/7). Nah, pegang itu. Mereka juga cerita asal jangan diprovokasi," ujarnya. Ditanya, apakah nanti pada saatnya Menurutnya, pihak IKBLA ARH tidak akan ada pihak yang menungga- sa. Maka saat ditanya, bagaimana an- Angkatan 66- hanya dengan diam- siap melakukan penelitian dan menga- ngi? Lalu, pasinya? Dengan tegas Pak Soes me- nyarankan, agar seluruh pihak bisa menciptakan suasana disiplin dan ru- kun. "Asal podo disipline, podo rukun- lah," katanya singkat. daikan nanti acara "Itu sederhana. jukan ke pemegang kebijaksanaan hu- tidak termasuk acaranya." katanya. "Kalau dilakukan secara terbuka, kum, jika pada saat pelaksanaan acara Memang warga PDI-Mega hanya me- dengan kegiatan yang dibuat-buat. itu peringatan 27 Juli itu terbukti ada pe- ngagendakan tahlilan dan tabur bunga. sangat politis. Saya kira hal itu tidak langgaran-pelanggaran. "Kami siap Sementara itu, Ketua IKBLA Arif terlalu penting. Lalukanlah cukup de- menuntut ke lembaga hukum kalau Rahman Hakim Djusril Djusan memin- ngan menyampaikan doa saja. Kalau terjadi pelanggaran." katanya.(zis) - Mengenai korban-korban yang ja tuh pada tanggal 27 Juli 1996 lalu, Jakarta, BERITA Ada kemungkinan terjadi peleburan Komisi APBN. Ko- misi X dan Komisi VII, karena ada keterkaitan kerjanya. Ko- misi X yang berpartner kerja dengan Bappenas terkait de- ngan Komisi APBN soal peren- canaan dan Komisi VII soal keuangan (moneter). Kemungkinan itu disam- paikan Ketua FPP, Hamzah Haz, maupun Ketua Pansus Ta- tib Syamsul Mua'rif secara ter- pisah, Kamis (24/7) di Jakarta. Walaupun ketentuan pen- ciutan jumlah Komisi merupa- kan hak DPR, kata Syamsul, hal itu perlu dibahas oleh Ba- mus yang akan ditetapkan da- lam sidang paripurna Dewan. Tetapi usul regrouping Komisi banyak diusulkan di rapat Pansus. "Komisi VII, Komisi X dan Komisi APBN bisa saja di- Tetapi ketidak-khawatiran pemerin- tah dengan acara warga PDI-Mega ini tidak berarti pelaksanaan acara itu di- restui atau diizinkan begitu saja. Pak Soes tidak bisa mengungkapkan masa- lah perizinan itu, karena merupakan urusan aparat terkait. "Tanya koen (masalah per-izinan) ke Mabes Polri atau Kapolda. Aku ora nekeni (tandata- ngan). Izin sing tekeni kono," katanya. Hanya saja, tampaknya Pak Soes pun menggarisbawahi pernyataan Mendagri Yogie SM yang tidak secara transparan melarang kegiatan itu. Ia mengungkapkan hal itu dengan perta- nyaan yang dijawabnya sendiri. "Pak Yogie melarang ndak? Tidak," ujarnya. Dengan demikian, Pak Soes pun tampaknya tidak meletakkan kegiatan peringatan 27 Juli sebagai masalah ris- kan, kecuali jika ada pengerahan mas- Jakarta, BERITA Ketua Umum DPP PPP Is- mail Hasan Metareum mem- bantah pernyataan kepriha- tinan Wakil Ketua Majelis Per- timbangan Partai (MPP) PPP, KH Yusuf Hasyim. Dia (mak- sudnya KH Yusuf Hasyim red.) tidak menyebut Muham- mdiyah yang lebih banyak, tetapi hanya menyebut Persis dan Dewan Dakwah. KH Yusuf Hasyim Kemungkinan, Komisi APBN, X dan VII DPR Lebur seorang sebagai ketua fraksi dan seorang lagi wakil ketua Dewan. Pangdam mengatakan akan terus dica- ri oleh pihak kepolisian selama data yang diperlukan untuk itu lengkap. "Kita dan pihak kepolisian akan terus mencari korban-korban itu sela- ma Pangdam juga mempertanyakan bagaimana proses perizinan kepolisian sehubungan dengan acara yang akan digelar Mega Cs pada hari Minggu (27/ 7) itu. "Mereka itu juga belum diizin- kan polisi untuk mengadakan acara tersebut," jelas Pangdam. Jenderal bintang dua itu juga menje- laskan mengenai status kantor DPP PDI Diponegoro. "Sampai saat ini kantor itu menjadi sepenuhnya tanggungjawab Setneg (Se- kretariat Negara), sehingga apabila akan mengadakan kegiatan di sekitar Sebetulnya menurut Sutiyoso pi- itu ya, terlebih dulu izin juga harus di- haknya tidak akan mempermasalah- minta kepada Sekneg," kata Sutiyoso. kan diadakannya peringatan tragedi 27 Sutiyoso yang menjadi orang no- Juli itu bila semua syarat-syatarnya m- mor satu penanggungjawab keamanan emenuhi. "Sepanjang syarat-syaratnya ada.(nan) Syamsul Mu'arif jadikan satu. Walaupun ada partner di Komisi X, seperti soal Lingkungan Hidup dan Menristek, bisa dialihkan ke Komisi lain," ujar Syamsul. Buya menjawab pertanya- an pers, Kamis (24/7) me- ARIES Menko Polkam Soesilo Soedarman ta kepada pemerintah agar kegiatan pe- politis, pemerintah sebaiknya mela- ringatan 27 Juli yang dibarengi dengan rang." kata Djusril Djusan kepada war- trik politik dilarang secara tegas. Se- tawan sesaat sebelum diterima Menag perti pihaknya, memperingati kepergi- H Tarmizi Taher, kemarin. an Arif Rahman Hakim -tokoh martir "Kenapa tidak sebut Mu- hammdiyah yang lebih ba- Tentang PPP didirikan dari nyak. Itu namanya mencari- 4 unsur, Buya menegaskan, cari kesalahan. Kalau ada se- dari dahulu tidak mebangga orang dari Persis, apa dapat banggakan unsur, karena pen- dianggap unsur, seorang dari diri PPP menginginkan men- Dewan Dakwah apa dapat di- jadi satu, tidak terpecah. anggap unsur," tanya Buya. Lebih lanjut Buya menje- laskan, Muhammdiyah tetap dihitung. "Tetapi kalau Persis atau Dewan Dakwah kan su- sah, nanti bisa jadi ICMI dikira unsur baru," tegasnya. M REZA Ibukota itu mempertanyakan mengapa kelompok Mega masih nekad melaku- kan kegiatan yang bisa menyebabkan keamanan jadi rawan. Ia juga dengan sedikit heran bertanya-tanya mengapa kegiatan tabur bunga itu harus dilaku- kan di kantor DPP PDI. Padahal tak ada satu pun korban meninggal dunia da- lam peristiwa 27 Juli di lokasi itu. "Saya tidak tahu mengapa mereka melakukan tabur bunga di kantor itu, apa ada yang meninggal disitu ? Yang Disinggung mengenai adanya link meninggal itu satu orang dirumah sakit, antara kegiatan tabur bunga dengan dua orang di gedung yang mereka bakar Bonek (Bondo Nekad-Modal Nekad) dan satu korban karena peluru nyasar. suporter asal Surabaya yang datang ke Jadi, kita harusnya cari yang aman Jakarta untuk menyaksikan Final Liga sajalah. Kalau memperingati itu cari Kansas, Pangdam mengatakan hal itu ekstensinya itu apa," kata Sutiyoso. masih diteliti. M REZA Hamzah Hazu Sementara Hamzah Haz me- ngaitkan penciutan jumlah ko- misi dengan kondisi perolehan PDI yang hanya 11 orang, yang efektif sembilan, karena yang memenuhi, kita tak ada masalah. Ma- kanya Saya pertanyakan apakah syarat perizinan dari kepolisian dan Sekneg sudah ada." tanyanya. Mengenai jaminan dari Mega Cs bah- wa pihaknya tidak akan melakukan kerusuhan, Pangdam tidak bersedia mengomentarinya lebih jauh. Ia malah bertanya-tanya. "Lha, sekarang justru kalau terjadi lagi peristiwa yang sama bagaimana," ujarnya balik bertanya. Buya Anggap Pak UD Hanya Cari Kesalahan nanggapi tuduhan dari KH Yu- tidak menonjolkan unsur. Ka- menjadi anggota MPR. "Tak ada suf Hasyim yang akrab di- rena itu tidak ada lagi orang persoalan harus membagai ja- panggil Pak Ud, yang menga- bilang ini unsur NU atau unsur tah NU berapa, MI berapa, itu takan bahwa Buya sudah me- MI dan sebagainya," ujarnya. tak ada," paparnya. remehkan Muhammdiyah se- Buya mengatakan tidak tah- Ditanya soal pertimbangan- bagai salah satu unsur yang u maksud Pak Ud, walaupun nya untuk menjadi anggota ikut memperkuat fusi. mengaku tidak menyalahkan MPR, menurut Buya, ada dua unsur. "Kami sudah menuntas- hal: Pertama, fungsionaris yang kan masalah unsur. Saya dahu- sudah kerja keras selama ini lu Ketua yang menyusun pen- dan diharapkan masih dapat calonan anggota legislatif, tidak bekerja terus. Kedua, pimpinan mementingkan adanya unsur partai di daerah yang tidak da- Jadi kalau sekarang NU lebih pat kursi, seperti Sulawesi Sela- besar ya tidak masalah. Jangan tan, mereka yang diberi kesem- ada yang tonjolkan unsur lagi. patan menjadi anggota MPR. seperti pencalonan DPR tak Soal gugatan HM Rodja. pandang unsur", jawabnya. apa akan kasasi. Baik Buya Penyusunan caleg tidak lagi dan Tosari mengatakan siap memperhatikan unsur, tetapi kasasi. Tetapi soal keputusan "Unsur di PPP tidak lagi di lebih memperhatikan potensi, pengadilan tidak perlu tonjolkan, namun tidak berarti jadi kalau ada fungsionaris DPP tanggapi, nanti dikira men- menghilangkan sejarah. Tapi tidak masuk DPR, dimasukan campuri.(aji) Dia mengakui ada beberapa butir masalah yang disetujui masuk Panja untuk lebih me- nyederhanakan permasalah an. "Tetapi tidak benar kalau dikatakan bahwa kami meng- arahkan agar banyak butir di- Panja-kan. Itu kemauan ke em- pat fraksi, termasuk pemerin- tah", kata Rangkuti. Ditanya turunnya Ketua FKP A Moestahid Astari dan Sundoro Syamsuri ikut rapat Pansus, ia mengatakan, "tidak benar Ketua FKP mengaman- kan, sehingga turun langsung. Siapa yang mau diamankan, semua anian dan berjalan lan- car." tegasnya. Ke-empat fraksi juga meng- hendaki, perjanjian kerja terse- Jakarta, BERITA tusi dan perangkat perundang- undangan yang ada sekarang sudah memadai. Tidak perlu dibentuk lem- baga baru yang independen Namun yang jelas, kata Pangdam, untuk menanggulangi tindak pihaknya sudah mengantisipasi ke- pidana korupsi. Karena insti- yang diketuai Jaksa Agung mungkinan itu. Ia juga mengharapkan Singgih SH, apakah sudah opti- agar link yang dikhawatirkan itu tidak mal, Ismudjoko menjawab Kejaksaan salalu berusaha opti- mal untuk menangani korupsi sebagai misi dan bukan sebagi tugas rutin. Lagi pula Kejaksaan Agung itu kan multi demensi. yakni demensi budaya, etika. hukum dan macem-macem." Tetapi, lanjutnya. dalam menjalankan misinya itu me- nemui Kejaksaan Agung ba- "Kita cukup mengoptimali- nyak mengalami kendala, mi- sasi saja dari fungsi-fungsi salnya kendala waktu. "Akibat M REZA Ismail Hasan Metareum Pak Ud Pertanyakan Perkembangan Unsur PPP Jakarta, BERITA wah," kata Yusuf Hasyim yang Dari 37 unsur MI itu kan perubahan tata tertib Wakil Ketua Majelis Per- akrab dipanggil Pak Ud kepada terdapat dari Dewan Dakwah partai. Perubahan itu adalah timbangan Partai (MPP) PPP, wartawan di DPR, Rabu. dua orang dan Persis dua or- masing-masing cabang mem- KH Yusuf Hasyim -yang ak- Bila dilihat hasil pemilu ang, sehingga semula PPP ter- punyai satu suara ditambah rab dipanggil Pak Ud- me- 1997, katanya, PPP memper- diri dari empat unsur, tapi dengan perimbangan jumlah nyatakan prihatin dan mem- oleh 89 kursi di DPR Pusat, di- sekarang berkembang menja- perolehan suara pada Pemilu pertanyakan pertambahan mana unsur NU mendapatkan di enam unsur. yang lalu. Dengan demikian, unsur dalam tubuh PPP dewa- kursi terbanyak yaitu 46. Jika Pak Ud mempertanyakan suara cabang yang berprestasi sa ini, yang semula hanya em- dua orang dari unsur NU mun- kehadiran dua unsur baru da- memperoleh wakil-wakil di pat menjadi enam unsur. dur yaitu H Karmani dan KH lam PPP tersebut, apakah akan DPR, berbeda dengan yang "Dulu PPP hanya memiliki Maimun Zubair, maka akan lebih mengentalkan ukhuwah tidak memperoleh wakil. empat unsur yaitu NU, MI, SI tinggal 44, tetapi gantinya se- atau malah sebaliknya. Misalnya di Cabang PPP Ma- dan Perti, namun setelah meli- orang dari NU sehingga akan Pada kesempatan itu Pak getan, Jatim, PPP tidak menda- hat hasil Pemilu sekarang, keli- berjumlah 45 orang. Sementara Ud juga menyampaikan usul patkan wakil, sehingga dalam M REZA hatannya ada dua unsur baru MI mendudukkan wakilnya 37 agar menjelang Muktamar muktamar nanti hanya mewa- yaitu Persis dan Dewan Dak- orang, SI empat dan Perti tiga. PPP mendatang perlu dilaku- kili satu suara, katanya.(*) JUMAT, 25 JULI 1997 Tak Perlu Lembaga Independen Anti Korupsi dari satu sisi, melainkan harus dari segala aspek," katanya. Ketika ditanya soal Tim Pemberantasan Korupsi (TPK). pendiriannya agar Usul Inisi- latif bisa dilakukan meskipun Disampingi soal regrouping oleh satu fraksi, soal jumlah komisi, FPP juga mengusulkan orangnya bisa saja 10 orang kemudahan dalam menyam- "Kalau usul tersebut sudah da- paikan usul inisiatif. Usul ini- pat disampaikan. soal nanti siatif bisa dilakukan perorang perlu dilanjutkan dalam rapat an atau komisi. "Ini diusulkan atau tidak itu urusan nanti. Te- yang sudah ada. misalnya. kendala waktu.alat buktinya tapi jangan sampai kedaulatan rakyat terbelenggu oleh Tatib- nya." tegasnya. sulit dicari dan mungkin saksi- saksinya sudah banyak lari atau pindah." katanya. Demikian pendapat kalang- an praktisi dan pakar hukum di Jakarta, Rabu. Jaksa Agung Mu- da Tindak Pidana Khusus. Is- mudjoko SH, misalnya, menge- mukakan, tidak perlu ada lembaga anti korupsi karena institusi dan perangkat perun- dang-undangan sudah lengkap. dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Dewan dalam mengemban kedaulatan rak- yat. Jadi usul inisiatif tidak ha- rus terdiri daru dua fraksi tetapi cukup satu fraksi." kata Ham- zah yang didampingi Sekretaris FPP Djafar Sidik. Daikuinya, ada enam masa- Ketika pertanyaan yang sa- lah krusial yang perlu dilobi- ma diajukan kepada Ismail Sa- kan antar pimpinan fraksi de- Ucapan senada juga disam- leh SH, mantan Jaksa Agung itu ngan pimpinan DPR, maupun paikan Menteri Kehakiman menegaskan bahwa penanga- antara DPR dengan pemerintah Oetojo Oesman SH dan man- nan korupsi cukup ditangani Selama ini, usul inisiatif (lihat BERITA 22/7), antara lain tan Jaksa Agung Ismail Saleh oleh kejaksaan dan tidak perlu DPR sebagai lambang kedau- soal Hak Budget DPR yang SH yang juga mantan Menteri ada lembaga baru, akan tetapi latan rakyat terhambat sebe- diusulkan tidak hanya sektor Kehakiman. lembaga yang sudah ada dimin- lum diusulkan. Pasalnya usul dan sub sektor, tetapi sampai ta lebih giat lagi peranannya. inisiatif terkungkung atau ter- program, proyek dan kegiatan- jerat oleh Tatib DPR. "Ibarat- nya. Juga soal perlunya kon- nya Tatib itu selendang sutera sultasi dan koordinasi DPR de- yang melilit badan," jelasnya. ngan lembaga tinggi BPK dan FPP akan bertahan dengan MA, dan beberapa lainnya.(aji) waskat perlu ditingkankan la- gi. Jadi tidak perlu ada suatu lembaga independen yang me- nangani kasus korupsi," kata- nya menandaskan. Lebih lanjut Ismudjoko me- ngatakan, masalah korupsi itu "Saya masih ingat dahulu hanya masalah mental saja, se- Pak Moerdiono pernah mena- hingga meskipun aturan dan nyakan kepada saya, apakah da- disiplinnya keras tetapi kalau lam meningkatkan penindakan mentalnya jelek tetap saja ter- terhadap korupsi perlu dihidup- jadi tindak pidana korupsi. kan lagi TPK dan apakah ini cu- "Oleh karena itu, untuk mem- kup ditangani kejaksaan agung berantas korupsi tak bisa diatasi saja atau tidak," katanya.(*) Dialog Antar Agama untuk Hargai Perbedaan Jakarta, BERITA mahaman yang sangat berbeda Dialog antar-agama bukan mengenai Yesus. Perbedaan itu hendak mencari sama sekali tidak perlu diper- atau karena bermaksud persamaan tekanan masing-masing menyama- tentangkan, nyamakan, melainkan sebagai pemberitaan percakapan yang bertujuan un- memang berbeda, katanya.(*) tuk saling mengerti dan meng- hargai bahwa ada perbedaan. Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum. Dr Darius Dubut, dosen Se- kolah Tinggi Teologi-GKE Ban- Bagian Proyek Pengendalian jarmasin dalam diskusi ber- Pengelolaan Penataan Bangun- tema "Kristologi Dalam Dialog an Propinsi Bengkulu. Kristen-Islam" yang diseleng- Nomor: 01/PAN-RTBL/VII/97 garakan Masyarakat Dialog An- 1. Dalam rangka pelaksanaan tar Agama (Madia) Yayasan Pa- pekerjaan jasa konsultan, Bagi- ramadina di Jakarta, Rabu pe- an Proyek Pengendalian Pe- tang, menjelaskan, salah satu ngelolaan Penataan Bangunan isu yang menonjol dalam seja- Propinsi Bengkulu: rah panjang perjumpaan Kris- ten-Muslim adalah Kristologi. Pada Tahun Anggaran 1997/ 1998, Panitia Pelelangan Ter- Menurut Darius Dubut, batas untuk konsultan Kua- Kristologi selalu menjadi po- lifikasi A dan Sub Bidang Pe- kok perdebatan di antara ke- ngembangan Wilayah Desa dua agama tersebut, namun dan Kota. pada saat yang sama perdeba- 2. Pendaftaran Pelelangan di- tan itu sama sekali tidak meng- laksanakan pada: hasilkan apa-apa. Hari/tgl: 25-27 Juli 1997 "Bukan saja bagi hubungan Waktu : Jam 08.00-14.00 WIB yang saling menghargai di an- Tempat: Kantor Bagian Pro- tara kedua agama ini, melain- yek P3B, Jl. Prof. Dr. Hazairin kan juga bagi kemanusiaan. SH, No. 901 Bengkulu. Akar persoalannya, pada ke- 3.Syarat-syarat pendaftaran dapat dua kitab suci agama ini ma- dilihat di kantor proyek. sing-masing, yaitu Al-Quran 4. Keterangan lebih lanjut da- dan Alkitab," katanya. pat diperoleh pada saat pen- Alkitab (terutama Perjanjian daftaran. Baru), katanya, dan Al-Quran Bengkulu, 23 Juli 1997 mempunyai gambaran dan pe- Panitia Pelelangan