Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

2cm Perintis Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab Wakil Pemimpin Umum/Redaksi Penanggung Jawab Wakil Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab Redaktur Pelaksana K Nadha K. Nadha ABG, Satria Naradha Widminarko Made Nariana B. Ashrama Redaksi: Djesra Winada, Surawan, Gde Nym. Suryawan, Made Sumendra, Gde Suyadnyana, K. Abinawa. Agus Talino, Nym. Wirata, Alit Susrini Kantor Redaksi: Jl. Kepundung 67A, Denpasar 80232. Telepon: 238582-238239, Fax: 227418 Teleks: 35191, Alamat Surat PO Box: 3010 Denpasar 80001, Perwakilan Ball Post Jakarta, Bag. Iklan: Hotel Kartika Plaza, Jl MH. Thamrin 10 Jakarta Telp. (021) 314 1008 390 5301 ext. 1404-Hot Line/Fax (021) 390-1265. Bag. Redaksi Jl. Martapura 1B Telp. (021) 3905330. NTB: JI WR Supratman 22A Telp. (0364) 32737 Surat Izin Usaha Penerbitan Pers SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/ 1985 fanggal 24 Oktober 1985, Anggota SPS-SGP Penerbit: PT Ball Post. ISSN 0852-6515 SELASA WAGE, 8 AGUSTUS 1995 MILIK Harian untuk Umum Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila Presiden: Cabut Peraturan yang Hambat Pelayanan Jakarta (Bali Post) - Berbagai peraturan pemerintah dan prosedur yang kurang menduku- ng atau bahkan menghambat pemberian pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat harus dicabut. Presiden Soeharto mengemukakan hal itu ketika memberikan penghargaan kepada 24 unit pemerintahan yang patut dijadikan teladan dalam memberikan pelayanan umum, di Istana Negara, Senin kemarin. Kepala Negara menambahkan, mun- culnya berbagai peraturan itu akibat ber- bedanya tugas pemerintahan masa lalu dan sekarang. "Di waktu lampau, tugas pemer- intahan dirasakan terlalu bertitik berat pada pelaksanaan peraturan dan prosedur. Se- bagai akibatnya, perhatian kepada mutu pelayanan umum memperoleh tempat ked- ua," kata Presiden. Kepala Negara yang didampingi Wak- il Presiden Try Sutrisno dan Menpan TB Silalahi menyebutkan, telah tiba saatnya bagi aparat pemerintah untuk meningkat- Kan mutu pelayanan kepada seluruh rakyat. Ketika berbicara tentang sasaran kese- luruhan program modernisasi pemerintah- an, disebutkan ada dua yaitu yang bersifat ke dalam dan ke luar. "Yang pertama adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Yang kedua ad- alah meningkatkan kepekaan jajaran pe- merintahan terhadap dinamika aspirasi dan, kepentingan masyarakat Indonesia," kata Presiden. Khusus mengenai peningkatan kepe- kaan instansi pemerintah, dengan tegas Presiden mengingatkan jajarannya, "Men- genai peningkatan kepekaan instansi pe- merintah sesungguhnya bukan merupakan masalah anggaran. Kepekaan itu merupa- kan wujud dari sikap mental, bahkan meru- pakan manifestasi ideologis yang dianut- nya. Abdisatyabakti Sebelumnya Menpan Silalahi melapor- kan ada 10 unit'instansi pemerintah yang berhak mendapat piala Abdisatyabakti. Ke-10 lembaga itu adalah Satuan Re- serse Polres Bekasi, PLN Rayon Cempa- ka Putih Jakarta Pusat, PDAM Bogor, Kantor Catatan Sipil Semarang, RSUD Mataram, Kantor Imigrasi I Batam, Kan- datel Jakarta Barat, Kantor PBB Jakarta Selatan, Balai Pengobatan Paru-paru Solo serta Unit Pengujian Kendaraan Bermo- tor DLL Ujungpandang. Selain itu, kata Silalahi, terdapat 24 instansi yang sekali pun sudah berhasil meningkatkan pelayanannya belum bisa mendapat piala ini sehingga tahun ini baru diberi piagam penghargaan. Di antara ke-24 instansi ini antara lain (Bersambung ke Hal 11 Kol 2) Mulai 18 Agustus, KTP Mantan Tapol tidak Diberi Tanda "ET" Jakarta (Bali Post) - Menko Polkam Soesilo Soedarman dan Mendagri Moh. Yogie SM menegaskan, mulai 18 Agustus 1995 kartu tanda pen- duduk (KTP) bagi mantan tahanan politik (tapol)'dan mantan narapidana G 30 S/PKI tidak akan diberi tanda "ET" (eks tahan- an politik-red). Hal itu berkait akan dike- luarkannya KTP gaya baru yang akan ber- laku secara nasional, di samping kondite mantan tapol dinilai sudah membaik. Kedua pejabat tinggi negara itu men- gungkapkan hal itu kepada wartawan seu- sai mengadakan rapat koordinasi khusus mengenai KTP gaya baru yang berlaku secara nasional di Jakarta, Senin kemarin. Rakor yang dipimpin Menko Polkam selain dihadiri Mendagri juga Men- hankam, Pangab, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan instansi terkait lainnya, Debby Sahertian: Dikatakan Menko Polkam, meski dalam KTP gaya baru yang berlaku secara nasional nanti tidak menyertakan kode "ET" bagi mantan tapol, tidak berarti pengawasan terhadap mantan tapol khususnya narapidana G 30 S/PKI menja- di lemah. "Kita akan tetap mengadakan penga- wasan. Hal ini tidak akan membuat kita kendor terhadap kewaspadaan timbulnya bahaya komunis. Sementara teknis pelak- sanaan diatur oleh Mendagri," tegas Men- ko Polkam. Ditambahkan, dihapusnya kode "ET" itu juga tidak akan mempengaruhi ke- beradaan penelitian khusus (litsus). Un tuk tidak salah tafsir, kegiatan litsus tetap ada. Dikenakan pada semua orang untuk suatu keperluan. Jadi kalau misalnya nan- ti perlu data Soesilo Soedarman, tinggal ceplok saja NIK-nya di KTP itu, nanti tér- lihat datanya. Dan datanya itu di up date terus," jelasnya. Litsus terhadap keperluan tertentu, lan- jut Soesilo, diperlukan karena keberadaan seseorang bisa berubah. "Misalnya dulu saya jalannya lurus, sekarang setelah kena macam-macam penyakit yang tadinya tegak sekarang mungkin bungkuk. Jadi setiap kali tetap kita perlukan litsus apa- kah masih seperti dulu atau tidak," ujarn- ya lagi. Mendagri menambahkan, pengawasan dan pembinaan terhadap eks tapol tetap seperti dulu. "Hanya kali ini dengan men- gandalkan data base yang ada. Dari situ kita bisa tahu, tinggal pencet data seseor- ang, muncul data yang bersangkutan. Jadi ketentuan bersih diri dan bersih lingkung- (Bersambung ke Hal 11 Kol 6) Arung Samudera 1995 HARIAN PAGI TERBIT 12 HALAMAN あこがれ ARE Bali Post/070 PEMBERANGKATAN ARSA - Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Tanto Kuswan- to didampingi Gubernur Bali Ida Bagus Oka dan Ketua Harian Arung Samudera (Arsa) '95, Laksda FX Murdjijo, menekan tombol sirine menandai pemberangkatan peserta Arsa darí Pelabuhan Benoa, menuju Jakarta, Senin (7/8) kemarin. Sementara puluhan burung mer- pati yang juga dilepas pada acara itu masih berada di daratan disaksikan oleh para awak kapal Akogare, Jepang. Pemimpin Perusahaan Sekretaris Umum Manajer (klan ABG, Satria Naradha Retro Endab Sada Kariawan, Kariadi Suryantha, Oka Wipraja Manajer Sirkulasi Bagian Iklan J. Kepundung 87 A, Denpasar 80232 Bagian Iklan Telepon: 225764 Fax: 227418 Teleks: 35191 Senin s.d. Jumat 08.00 19.00 Sabtu 08.00-13.00 Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan: Iklan Mini: minimal 2 baris makimal 10 baris perbaris Rp. 5.000 Iklan Umum: Rp. 6.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita Rp. 5.000 per mmk. Iklan Warna: 1 warna Rp. 6.500, 2 warna Rp. 8.500, 4 wama Rp. 9.500 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 19.00. Bagian Langganan/ Pengaduan Langganan Jl. Kepündung 67 A, Denpasar 80232 Telepon: 225764 Pager Telepon: 139, 234139, Fax: 227418, Harga Langganan: Rp 12.000 sebulan. Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 700. Terbit 7 kall seminggu. Rekening BRI Denpasar Rekening BDB Denpasar Rekening Bank Aken Denpasar Rekening BCA Denpasar Rekening Bank Seri Partha Rekening BUN Denpasar : 31-45, 10654 173.804 040-30-07061-8 900601028 0274000384 071 000567.7 NOMOR 339 TAHUN KE-47 Bom Bunuh Diri Meledak, 17 Tewas Kolombo- Sebuah bom Senin kemarin meledak di kantor pejabat pemerintah senior di Kolombo dan menewaskan sedikitnya 17 orang serta menced erai beberapa orang lainnya, demikian sumber kepolisian. Seorang pria yang membawa bom paket meledakkan alat itu di luar kantor Menteri Besar Susil Premjayanpha dari Dewan Propinsi Barat Sri Lanka di Kolombo, kata polisi. Pria itu mencoba masuk kantor tersebut, tetapi ketika petugas keamanan mencegahnya, ia menabrakkan dirinya ke dinding untuk meledakkan bom itu, kata pihak berwenang. Belum ada kelompok yang menyatakan bertanggung jawab atas ledakan itu, tetapi penggunaan bom bunuh diri merupakan ciri khas pemberontak Tamil Sri Lanka. Insiden tersebut merupakan yang terakhir dalam serangkaian se- rangan yang dilancarkan Macan Pembebasan Tamil Eelam (LTTE), kelompok yang bertikai untuk mengakhiri kekuasaan Kolombo atas kawasan utara dan timur negara itu yang secara etnis didominasi Suku Tamil. Pemboman itu terjadi di tengah-tengah upaya Presiden Chandrika Kumaratunga mengakhiri perang saudara 12 tahun Sri Lanka yang telah menewaskan lebih dari 35.000 orang. Pekan lalu Kumaratunga mengemukakan rencana memberikan otonomi terbatas kepada warga Tamil itu, tetapi sejauh ini kaum sep- aratis Tamil menolak usul tersebut. (Ant/Rtr) Boleh saja Mereka Mengajukan Kriteria * Penunjukan Dubes tetap Wewenang Pemerintah RI Jakarta - Menlu Australia Gareth Evans boleh saja menyatakan harapannya mengenai kriteria calon Dubes RI untuk Australia, namun wewenang penunjukan sepenuhnya ada di tangan pemerintah Indonesia. Ment- eri Luar Negeri Ali Alatas mengatakan hal itu kepada pers di Deplu Jakarta, Senin kemarin. "Silakan saja menyatakan harapan mengenai kriteria dubes yang diinginkan, tetapi keputusan untuk menunjuk dubes kita di Australia tetap wewenang pemerintah (Indonesia). Terserah mereka mau men- erima atau tidak," kata Ali Alatas ketika ditanya mengenai wawan- cara Gareth Evans di televisi Australia. Dalam wawancara dengan televisi Australia, Evans mengatakan, pemerintah Australia menghendaki Dubes Indonesia untuk Australia" mendatang sebaiknya tidak pernah terlibat dalam sejumlah masalah dan tindakan di Timtim.. Evans mengatakan hal itu berkaitan dengan masih kosongnya pos Dubes Indonesia di Canberra yang seharusnya sudah diisi untuk meng- gantikan Sabam Siagian yang bulan lalu habis masa tugasnya. "Itu kan hanya harapan Evans, bukan batasan-batasan yang harus kita penu- hi," ujar Alatas menanggapi hal itu. Calon dubes yang ditunjuk pemerintah Indonesia, mantan Kasum ABRI Herman Mantiri, ditolak oleh sebagian masyarakat Australia meskipun sebelumnya telah disetujui oleh pemerintah Australia. Alasannya, mereka keberatan dengan pernyataan Mantiri dalam sebuah majalah yang mengatakan, tindakan militer terhadap dem- onstrator insiden Dili sebagai sesuatu yang pantas (proper) terjadi. (Ant) Refleksi Nasionalisme dan Demokrasi (2-Habis) Banyak yang Sirik sama Saya Restrospeksi Kejayaan Zaman Bahari Sistem Hukum dan Jaring Laba-laba BEGITU namanya mulai dikenal sebagai sutra- dara dalam sinetron komedi "Flamboyan 108" yang ditayangkan setiap Senin malam di Indosiar, nama artis Debby Sahertian langsung melejit. "Itu mem- buat banyak orang sirik sama saya," ujar Debby ketika ditemui di Denpasar, kemarin. Ada yang mengatakan prestasi itu aji mumpung, atau malah ada yang mengatakan ia sama sekali tidak mempunyai kemampuan sebagai seorang (Bersambung ke Hal 11 Kol 7) Debby Sahertian SUARA sirine yang terdengar di memberi semangat para peserta lom- Pelabuhan Benoa Senin kemarin ba. menandai dimulainya kegiatan akbar Arung Samudera '95. Sang penekan tombol sirine sebagai isyarat peresmian keberangkatan peserta lomba adalah Kepala Staf TNI-AL Laksamana TNI Tanto Koeswanto. Kasad Jenderal TNI R. Hartono dan Gubernur Bali Ida Bagus Oka serta pejabat teras baik dari pusat maupun dari daerah Bali serius mendengar lengkingan sirine menembus awan mendung Pelabuhan Benoa. Tepuk tangan masyarakat yang menonton acara ini pun bergemuruh, seolah Indonesia yang dikenal sebagai negara maritim-dua per tiga wilayahnya berupa lautan - terma- suk sedikit mengirim peserta. Kasal Tanto Koeswanto sendiri mengakui, yang terlihat mengikuti lomba han- ya sekitar 20 buah perahu layar, em- pat di antaranya kapal layar tiang tinggi. Peserta luar negeri tercatat tak kurang dari 200 peserta, 22 di ant- aranya tergolong peserta yang men- girimkan kapal layar tiang tinggi (tall ship). Di antara peserta juga terlihat kapal latih kebanggaan bangsa Indo- nesia KRI Dewa Ruci, KLM Maruta Jaya dan KLM Phinisi Nusantara. Iring-iringan kapal layar yang mulai meninggalkan Pelabuhan Benoa se- kitar pukul 10.30 wita ini seakan mengingatkan atau restrospeksi ke- jayaan zaman bahari yang hanya bisa dibaca dari literatur sejarah. Menurut Kasal, untuk perlombaan kategori yacht race ini sebenarnya dimulai sejak 1991 dan setiap tahun rutenya selalu berubah seperti Ujung- pandang-Jakarta (1991), Ujungpan- dang-Surabaya (1992) dan Jakarta- Pontianak, Jakarta-Batam dan Sura- baya-Ujungpandang (1993). Tahun 1994 selain Benoa-Jakarta juga dile- pas peserta yang melayari rute Jakar- ta-Pontianak. "Arung Samudera '95 ini meru- pakan puncak dari semua kegiatan yang pernah diselenggarakan khusus menyambut 50 tahun Indonesia mer- deka," katanya. Apresiasi Arsa Tujuan akhir penyelenggaraan Arsa '95, kata perwira tinggi ini, agar gaung pembangunan dan pe- masyarakatan kelautan betul-betul digalakkan, terutama setelah muncul- nya komitmen masyarakat Indonesia (Bersambung ke Hal 11 Kol 4) Jaksa Agung: Tim Khusus Siap Lacak Dana Revolusi Jakarta (Bali Post) - pada masa, Orde Lama yang kini menjadi perbincangan masyarakat tersebut. "Apakah sama seperti yang disa- rankan Suhardiman?" tanya war- Jaksa Agung Singgih mengata- kan, pihaknya telah membentuk tim khusus untuk melacak kemungkinan adanya dana revolusi dan akan men- cari data dari berbagai pihak. "Tim tawan. khusus sudah dibentuk dan siap men- gadakan pelacakan," kata Singgih seusai mengikuti rakorsus tingkat menteri bidang polkam di Jakarta, Senin kemarin kepada wartawan yang menanyakan perkembangan penelitian dana revolusi yang dilaku- kan Kejaksaan Agung. Singgih yang tampak terburu-buru meninggalkan halaman kantor Men- ko Polkam tidak bersedia menjelas kan secara rinci tentang tim khusus tersebut, siapa saja anggotanya, bagaimana cara kerjanya dan akan melacak ke mana saja. Ia menegaskan, akan tetap terus mencari informasi dari berbagai pi- hak untuk mendapatkan jawaban soal dana non-budgeter yang dihimpun "Ya, pokoknya akan tetap terus dicari," katanya sambil memasuki kendaraan dan meninggalkan war- tawan. Wakil Ketua DPA Suhardiman Minggu (6/8) mengatakan, ada 80 orang yang tahu persis soal ke- beradaan dana revolusi.. Di antaranya, kata Suhardiman, Soebandrio, istrinya dan pengacaran- ya, pengusaha Ciputra, Hasyim Ning dan Oei Tjoe Tat (bekas salah satu penasihat Presiden Soekarno), Bo- egie Soepono (bekas menteri urusan khusus), Hari Ubudio (keponakan Soebandrio) dan Hartono Mardjono (mantan Wakil Ketua DPA). Menko Polkam Soesilo Soedar- man mengatakan, pemerintah telah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Kejaksaan Agung untuk menel- iti kemungkinan adanya dana revo- lusi yang diributkan itu. "Apakah mau nanya si A, si B, terserah pada Jaksa Agung," katan- ya. Yang jelas, kata Soesilo, antara pemberian grasi kepada Soebandrio dan soal dana revolusi tidak ada hubungan sama sekali dan tidak bisa dikait-kaitkan. Ketika ditanya apakah Menko Polkam mengetahui dana revolusi, Soesilo menjawab, "Saya tidak tahu. Waktu itu kan saya masih kecil, jadi tidak tahu. Yang tahu itu Soekarno, Soebandrio dan lainnya. " Tim Negara Di tempat terpisah, Wakil Ketua MPR/DPR-RI Soerjadi mengatakan, untuk mencari dana revolusi memang harus dibentuk tim negara untuk melacaknya. Ada tidaknya dana revolusi masih perlu dilakukan dengan memeriksa kebenaran pendapat orang-orang yang mengetahuinya dan perlu seg- era dibentuk satu tim negara kalau dana revolusi itu ternyata masih bisa dilacak. "Perlu dilakukan cross check ant- ara pendapat Suhardiman dan Soe- bandrio dan dari situ nantinya bisa digambarkan ada tidaknya dana rev- olusi itu," kata mantan Ketua Umum (Bersambung ke Hal 11 Kol 8) Tidak Terbit Sehubungan Hari Raya Maulid Nabi Muhammad SAW yang merupakan libur nasional, Bali Post tidak terbit pada Rabu (9/8) besok. Hari berikutnya ter- bit kembali seperti biasa. Harap pembaca maklum. Penerbit Bali Post HARI INI Ali Hardi tak Sependapat dengan Pernyataan Permadi • Tim Kejati Periksa Oknum Jaksa Bermasalah... Banyak Anggota Veteran Tergolong Pra-KS. Di NTB Dicurigai Ada Sindikat Penjual Wanita........ .4 .6 Soal Tanah, Pemda NTT akan Dituntut ke Pengadilan.....5 Aspek Hukum Berkaitan dengan AFTA..... Yogyakarta (Bali Post) - KETIKA negara ini baru didi- Sebab dengan pola seperti ini, kata naan pelaksanaan pembangunan rikan, tercetuslah tekad untuk ber- Palguna, yang tampak jelas adalah hukum di tanah air ternyata tidak juang habis-habisan mengisi ke- dalam konteks pertanggungjawa- hanya sebatas jalur pertanggung- merdekaan. Gong pembangunan ban kepada menteri (Menteri Ke- jawaban yang demikian meng- di segala bidang berdentang. Satu hakiman). Sebab menteri adalah himpit ruang gerak lembaga per- di antara aspek pembangunan itu pembantu Presiden, yang olehnya adilan. Namun sepertinya ada per- adalah pembangunan hukum na- mau tidak mau posisi lembaga talian yang sulit diputuskan ant- sional, yang antara lain dilam- peradilan menjadi demikian ter- ara permasalahan jalur pertang- bangkan dengan kalimat "persa- himpit.. gungjawaban formal dengan kin- maan di hadapan hukum" atau 'Bagaimana kita bisa menga- erja lembaga peradilan kita saat yang dikenal sebagai prinsip takan itu adalah suatu badan yang ini. Hal inilah yang dilukiskan equality for the law. merdeka. Konsekuensinya, kalau oleh Ketua Umum GMNI Bali, Dalam tataran konsepsional dia mau ngomong lebih keras Alit Kelakan dengan mengatakan, atau sebagai suatu cetusan sedikit misalnya, awas nanti gaji sistem hukum nasional kita lan- gagasan, prinsip persamaan di kamu ndak saya bayar, uang gaji bat laun tampil seperti jaring laba- hadapan hukum tentu saja menja- kamu ndak saya tingkatkan. Saya laba. di pintu gerbang bagi tergapainya pikir di situlah letak permasalah- Analogi sistem hukum dan cita-cita pembangunan hukum annya," ujar Palguna. logika jaring laba-laba tersebut nasional. Sungguh, prinsip ini Persoalannya kini, menurut seolah mengingatkan kita tentang menjanjikan kenyamanan, Palguna, terpulang kepada ke- ketidakberdayaan lembaga peradi- setidaknya dalam segi-segi perlin- mampuan bangsa ini atau para lan untuk secara proporsional dungan hak-hak dan kewajiban perumus kebijakan nasional yang melakonkan tugas dan tanggung hukum sebagai warga negara. terkait untuk secara kongkret jawabnya dalam penegakan hu- Namun pada tataran operasional, memberi solusi terbaik agar badan kum. Di mana pihak yang lemah konon pengalaman selama seki- peradilan ini menjadi lebih mer- akan menjadi korban jaringan an puluh tahun merdeka ini me- deka, lebih leluasa. Kalaupun se- sistem, sedangkan pihak yang kuat maksa kita turut prihatin atas ter- cara konstitusional tindakan men- tidak saja mampu "menguasai" tatih-tatihnya perjalanan pemban- gubah jalur pertanggungjawaban sistem secara sempurna, malahan formal seperti itu agaknya sulit merusak sistem yang berlaku. gunan hukum di tanah air. Tokoh ormas pemuda ini men- "Kalau kita mau jujur, sebe- dilakukan, namun Palguna ber- narnya prinsip equality for the law keyakinan, masih ada celah men- coba menelusuri akar permasala- yang didengung-dengungkan ke- gubahnya. Sebab, yang tidak bisa han hukum nasional dari segi so- tika awal pendirian negara ini, diubah adalah bagian pembukaan siologis yakni perjalanan belum sepenuhnya dilaksanakan. dari konstitusi, lantaran di sana perkembangan hukum tersebut selama sekian puluh tahun Indo- Banyak faktor yang secara aku- ada Pancasila. mulatif mendorong lahirnya kon- Kinerja Peradilan nesia merdeka. Ketika pertama disi seperti itu." kata I Dewa Gede Kusutnya persoalan penegakan kali negara ini didirikan, tak pe- Palguna, S.H. hukum dalam rangka penyempur- (Bersambung ke Hal 11 Kol 6) Staf pengajar Fakultas Hukum Unud ini menilai, prinsip persa- maan di hadapan hukum itu be- lum dilaksanakan dengan kon- sekuen atau belum mampu diwu- judnyatakan dalam kehidupan se- hari-hari, lantaran terjadi fenom- ena pembelengguan lembaga- lembaga peradilan nasional. Hal ini sangat fundamental dan begi- tu besar kontribusinya kepada ter- ciptanya fenomena ketidakbe- basan lembaga/badan-badan hu- kum nasional sejak awal pendiri- Saat didesak oleh tim penasi- gan gaya orator cukup memikat wakili Ketua Umum Ismail Hasan an negara. Anatomi ketidakbebasan lem- Sebagai seorang muslim dan hat hukum Permadi, jika tersen- dan menggebu-gebu serta menda- Metareum," papar Ali Hardi. anggota fungsionaris Partai Per- tuh kenapa ia tidak mengajukan pat banyak aplaus peserta. Ketika HM Dault mengkonfir- baga/badan-badan peradilan na- satuan Pembangunan (PPP), Ali protes balik kepada Permadi, baik Menjawab pertanyaan HM masi apakah ucapan Ketua Umum sional tersebut, menurut Palguna, Hardi Kiai Demak mengatakan dalam forum maupun setelah se- Dault S.H. ketua tim penasihat PPP di koran yang menyatakan berawal dari dualisme pijakan tersentuh dan kurang sependapat lesai panel tersebut, Ali Hardi hukum soal kehadirannya di PN Permadi duplikat Salman Rusdh badan/lembaga peradilan nasion- • Arab Kecam Yahudi yang Masuk ke Tempat Suci Islam....8 dengan pernyataan Permadi, S.H. menjawab, "Saya mau menjawab Sleman kemarin, Ali Hardi men- ie, Ali Hardi menolak menjawab. al tersebut yang masih berlang- yang menyatakan, Nabi Muham- tetapi harus ikut aturan. Saat saya jawab kesaksiannya dalam kapa- Karena banyaknya jawaban Ali sung hingga kini. Dualisme pija- mad seorang diktator. Demikian mau mengacungkan tangan, mod- sitasnya sebagai pribadi yang in- Hardi yang tidak sinkron dengan kan itu antara lain yang satu ber- terungkap dalam sidang lanjutan erator mengambil alih permasala- gin menegakkan keadilan, bukan saksi yang dihadirkan sebelumn- pijak di lembaga eksekutif, satu- Permadi, S.H. di PN Sleman, DI han dan menginginkan kepada sebagai wakil dari orsospol atau ya, majelis hakim yang dipimpin nya lagi berpijak di badan peradi- Yogyakarta, Senin kemarin. panelis agar masalah itu tak diter- anggota Dewan yang mesti minta Ismed Ilahoede memandang per- lan sendiri. Kongkretnya, dualis- Selain kurang sependapat, Ali uskan. Setelah akhir panel pun persetujuan dari Presiden terlebih lu memutarkan kembali kaset re; me itu dipetakan dalam konfigur- Hardi juga tidak setuju dengan saya tak punya kesempatan lagi dahulu. kaman diskusi dengan harapan asi struktur tanggung jawab, di penilaian tokoh paranormal yang memprotes karena masing-mas- Ia menyatakan tidak ingat per- bisa menyegarkan kembali inga- menyatakan Nabi Muhammad ing panelis sibuk menerima keru- sis ucapan Permadi yang kontro- tan Ali Hardi. tidak mampu menciptakan ke- munan mahasiswa." versial itu yang merupakan jawa- Sidang kemarin juga menden- hidupan yang adil dan makmur Dijelaskan, dalam panel disku- ban dari seorang penanya yang garkan keterangan saksi ahli Prof. pada zamannya. si soal lembaga kepresidenan yang bernama Refli, karena saat itu ia Dr. Maria SW Sumardjono, De, Ali Hardi yang dihadapkan se- dilakukan Badan Eksekutif Maha- berkonsentrasi menyiapkan jawa- kan dan Kepala PPHT Fak. Hu- bagai saksi fakta tersebut mem- siswa UGM 28 April tahun lalu, ban-jawaban dari floor yang dipe- kum UGM soal pendapatnya ten- buat hangat suasana persidangan. nama Permadi diakui cukup pop- runtukkan padanya. BPR Bermasalah di Bali masih Rumit dan Semrawut......7 NOMOR TELEPON Telepon Langsung Internasional Tekan: 001 KODE NEGARA KODE AREA Negara Kode Negara Tarif/6 dtk. (Rp.) 1 455 Australia 61 455 OOI Hong Kong 852 390 Jepang 81 455 SAMBUNGAN LANGSUNG Singapura 65 260 INTERNASIONAL Contoh: Taan New York INDOSAT Amerika 001+1+212+1234567 Hubungi 102 atau (0361) 231 001, untuk informasi telepon internasional. Pada persidangan sebelumnya, ke- uler jika dibandingkan semua pan- "Saya melaporkan semua ha- 17 saksi yang dihadirkan tak satu elis yang hadir. Sejak awal suasa- sil dari diskusi tersebut ke Ketua pun memberikan keterangan yang na audience hangat karena per- Umum PPP secara lisan. Kehadi- U 2785 memberatkan Permadi, S.H. yataan Permadi yang tampil den- ran saya di forum ilmiah itu me- tang kebebasan mimbar. Menurut Maria, masalah yang terjadi pada Permadi ini sebenarn- mana secara organisatoris berada di bawah Mahkamah Agung, teta- pi secara administratif dan finan- sial berada di bawah Menteri Ke- hakiman. Lebih lanjut, logikahya per- tanggungjawaban tugas dan fungsi lembaga peradilan itu menjadi sangat sulit dimengerti. Hal ini terutama menyangkut struktur ya adalah hasil kebebasan mim- pertanggungjawaban formal se- (Bersambung ke Hal 11 Kol 4) cara administratif dan finansial. Alit Kelakan Palguna on Yahya Anshori I Ketut Ngastawa 2cm 4cm