Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

2cm 4cm HALAMAN 6 Harian untuk Umum Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila Terbit Sejak 16 Agustus 1948 Tajuk Rencana Bali Post Aspek Hukum Berkaitan dengan AFTA Selasa Wage, 8 Agustus 1995 Giliran Anda Tahun Emas ada dasar-dasar persamaannya KETIKA membuka Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN, Minggu (30/7) dengan negara-negara anggota di Bandar Seri Begawan, Sultan Brunei Hasanal Bolkiah mengusulkan perce- dari adanya benturan-benturan ASEAN lainnya, guna menghin- patan pemberlakuan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) dari tahun yang dapat menghambat pelak- 2003 menjadi tahun 2000. Usulan tersebut terasa mengejutkan negara-negara sanaan AFTA. Adanya kesenjan-bagai bangsa, namun kenyataannya tidak sedikit tantan- gan antara hukum dan kebutuhan yang tum- di bul dalam aktivitas perdagangan Lacak Dana Revolusi secara Proporsional dan Adil anggota ASEAN lainnya, termasuk Indonesia. Persoalannya, dari segi hukum sudah siapkah kita untuk itu, serta langkah-langkah apa yang mesti diambil bidang hukum dalam mengantisipasi pelaksanaan AFTA tersebut? PIHAK pemerintah, dalam hal ini Kejaksaan Agung RI, dikabarkan berencana untuk melacak dana revolusi. Hal itu menyusul terangkatnya kembali kasus kontroversial tersebut, akhir-akhir ini. Kasus tersebut pernah merebak pada pertengahan tahun 1980-an. Suhardiman, wakil ketua DPA, ketika menjadi anggota DPR tahun 1986 sudah pernah mengungkapkan masalah dana revolusi tersebut. Bagi kita yang kini telah berusia di atas 50 tahun barangkali masih ingat bahwa realitas dan istilah "dana revolusi" itu memang pernah ada. Hanya saja karena faktor waktu, sebagian kita sudah tidak ingat lagi bagaimana mekanisme pemungutan dan pemanfaatan dana tersebut; tidak juga terlintas dalam pikiran apakah dana tersebut masih ada, kalau masih ada berapa jumlahnya, dan tersimpan di mana. Apa pun motifnya kita patut menghargai apa yang dilakukan Suhardiman, apalagi jika pengungkapannya itu disertai data dan deretan nama saksi. Pengungkapan Suhardiman itu akan terasa berharga lagi apabila pemerintah menanggapi dan melacak persoalan tersebut secara proporsional sehingga tuntas apa pun hasilnya. Hasil pelacakan yang tuntas tersebut diharapkan dapat melenyapkan pendapat yang kontroversial. Dalam menyoroti dana revolusi tersebut seyogyanya kita juga menempatkan diri, mini- mal, dalam dimensi waktu dan suasana sebelum tahun 1965. Ini penting karena kalau hanya mengacu pada dimensi waktu dan suasana sekarang, dapat menimbulkan konotasi negatif berkaitan dengan istilah "revolusi" tersebut. Banyak materi perundang-undangan kita yang semula tertulis dengan kata "revolusi" kini telah diubah, misalnya, menjadi "kepentingan nasional". Dengan demikian sebagian remaja kita sekarang merasa asing jika mendengar kata "revolusi", bahkan bukan mustahil ada yang mengonotasikannya dengan pengertian negatif. Padahal realitas sebelum tahun 1965 berbeda dengan realitas sekarang. Dalam banyak pidatonya waktu itu, Presiden Soekarno sering mengatakan, revolusi Indonesia belum selesai. Pernyataannya tersebut juga disampaikan pada pelantikan Menteri-menteri Kabinet Dwikora. Menurut Drs. H. Bugi Supeno, S.H., mantan Menteri Negara Bidang Khusus Kabinet Dwikora yang dilantik pada awal tahun 1965, Presiden Soekarno menyebut lagi hal itu pada saat pelantikannya. Kata- katanya antara lain berbunyi: "Revolusi kita belum selesai. Untuk itu perlu terus-menerus dihimpun serta dikumpulkan dana dari tengah masyarakat, agar bisa membantu untuk mempercepat penyelesaian revolusi.' Ucapan Presiden Soekarno itu diikuti sejumlah usaha menghimpun dana dari masyarakat, dan dana itu kemudian dikenal sebagai "dana revolusi". Suhardiman mengungkapkan (Bali Post, 7/8), dana revolui terdiri atas lima kelompok. Pengumpulannya didasarkan, antara lain, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang (Perpu) No. 19 tahun 1960, dan Instruksi Presiden (Inpres) No. 18 tahun 1964. Tampaknya waktu itu pemerintah berimprovisasi dalam menggali dana terutama jika dana tersebut tidak mungkin didapat dari APBN. Improvisasi pemerintah seperti itu pun kita tengarai adanya, sekarang ini. Ada penghimpunan dana dari warga masyarakat berdasarkan instruksi presiden, karena keterbatasan APBN. penyelidikannya. dalam dan luar negeri dirasakan sebagai kendala dalam pelaksan- aan hubungan dagang antarnega- Usulan dari Sultan Brunei itu untuk dipercepat lagi menjadi persamaan atau harmonisasi. ra. Kesenjangan itu terlihat mis- Harmonisasi hukum merupa- alnya dalam menyelesaikan ber- telah mengundang adanya silang tahun 2000. Bila mau jujur, dari segi hu- kan salah satu tujuan penting bagai masalah yang timbul pendapat antara setuju dan tidak setuju percepatan AFTA. Namun, kum tampaknya kita belum be- dalam penyelenggaraan hubun- dalam hubungan dagang, seper- sebagian besar pendapat, teruta- gitu siap menghadapi AFTA. Jan- gan-hubungan hukum dalam pel- ti; tuduhan dumping, penyelesa- Ada pandangan yang kontroversial ma dari kalangan masyarakat gankan untuk tahun 2000, rasa- aksanaan AFTA. Dikatakan pent- ian sengketa dagang internasion- mengenai ada-tidaknya dana revolusi. H. umum menunjukkan tidak cuk- rasanya-pada tahun 2003 nanti ing, agar hubungan-hubungan al (dispute settlement), dan lain- Soedharmono, mantan Wakil Presiden RI up kuat yang menyatakan tidak pun kita masih perlu waktu un- hukum yang diatur satu negara lain, pada saat sekarang ini be- tahun 1988-1993, dan juga mantan setuju atau keberatan atas usulan tuk membenahi perangkat hukum sejalan atau tidak begitu berbe- lum ditangani secara tuntas. Be- Sekretaris Negara, menyatakan dana revolusi tersebut. Tanpa menyebut secara kita yang masih porak poranda da dalam penerapannya dengan gitu juga masalah-masalah yang tidak ada. Pemerintah pernah menyelidiki rinci alasan-alasannya, ter- ini. Belum lagi di kalangan ang- ketentuan yang berlaku di nega- menyangkut perlindungan kon- dana revolusi sebelum tahun 1988 dan tangkap kesan, percepatan AFTA gota negara ASEAN sendiri ter- ra lain. Harmonisasi ini pada sumen, persaingan curang dan kesimpulannya dana revolusi tidak ada tampaknya dipandang lebih baik, lihat masih ada kendala yang akhirnya juga akan memper- hal-hal lain yang terkait dengan karena memang tidak pernah ada bukti. Ini dan banyak pihak cenderung set- cukup mendasar di bidang hu- mudah hubungan-hubungan hu- pasar bebas ASEAN belum dap- antarnegara-negara at ditampung perangkat hukum pertanda pemerintah memang cukup uju dengan pendapat tersebut. kum yang tidak gampang untuk kum tanggap, terbukti dengan upaya-upaya Terkecuali mungkin tanggapan dipecahkan. Masalah yang men- ASEAN. Langkah yang paling yang ada. atau pendapat yang muncul dari yangkut aspek hukum dalam efektif dalam mencapai harmon- Di samping itu, hukum yang Namun keterangan Drs. H. Bugi Supeno kalangan pengusaha yang pada rangka pelaksanaan AFTA pada isasi hukum adalah melalui ker- ada saat ini yang mengatur as- memberi kesan lain. Sebagian dana pertama intinya bernada keberatan, meng- dasarnya dapat dikategorikan ja sama hukum di antara negara- pek ekonomi dan perdagangan yang disetorkan dibukukan H. Bugi Supeno ingat belum adanya kesiapan dalam dua golongan besar, per- negara ASEAN yang berkepent- adalah KUHD dan KUH Perda- dan diserahkan ke Bank Indonesia (Kompas, mental dari mereka. Terlepas dari tama, masalah mendasar dan ingan. Dalam kaitannya dengan ta yang merupakan warisan pe- antarnegara-negara ASEAN, tampaknya masih pent- merintah kolonial Belanda yang 5/8). Jadi dana revolusi itu masih ada, dan pendapat yang pro dan kontra, umum tampaknya mudah dilacak. Dalam serta untung ruginya dari segi ASEAN di bidang hukum. Ked- ing untuk kita ingat pertemuan sudah out of date, yang secara wawancaranya dengan harian Ibu Kota itu ekonomi kaitannya dengan per- ua, masalah yang menyangkut para Menteri Kehakiman dan substantif sudah sangat terting- Bugi menandaskan ia hanya bertugas cepatan AFTA, maka persoalan-pelaksanaan AFTA yang memer- Jaksa Agung se-ASEAN di Bali gal dan tidak dapat memenuhi pada 11-12 April 1986 yang kebutuhan perekonomian sesuai menangani pengumpulan dana. Cara nya dari segi hukum, mau tidak lukan pengaturan hukum. pemanfaatannya bukan menjadi mau, dari semula sejak konsep dengan perkembangannya dew- wewenangnya. Informasi mengenai berapa AFTA disepakati pada tahun Oleh Dewa G. Rudy asa ini. Dengan demikian, pem- besar dana revolusi serta pemanfaatannya, 1992 di Singapura, kita memang baruan di bidang hukum ekonomi merupakan hal yang dan jika masih ada sisanya tersimpan di sudah bertekad secara bertahap mana, masih perlu dimintakan dari H. dan pasti untuk membenahi Untuk yang pertama, dalam merupakan kerja sama di bidang mendesak perlu dilakukan, ter- Soebandrio, yang pada waktu itu menjadi sistem hukum kita, serta meny- konteks pencapaian tujuan-tu- hukum sebagaimana tertuang lebih-lebih kaitannya dengan wakil Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri iapkan perangkat hukum yang juan ASEAN, termasuk pelak- dalam dokumen Ministorial Un- AFTA. lebih memadai sebagai instru- RI. sanaan AFTA, di antara negara- derstanding on the Organization- Langkah Kongkret Bagaimana pun dana itu merupakan uang men penunjang dalam rangka negara anggota ASEAN mengh- al Arrangement for Cooperation Terbentuknya AFTA merupa- rakyat yang diserahkan kepada negara. menyambut pelaksanaan AFTA adapi kendala mendasar di in the Legal Field. Ini perlu kan peluang dan sekaligus tan- bidang hukum, di mana tidak se- kiranya dikembangkan secara tangan bagi masing-masing Dengan demikian dana revolusi harus tetap tahun 2003 nanti. dipertanggungjawabkan. Hal ini merupakan Skema CEPT mua anggotanya mempunyai lebih luas sesuai dengan tuntut- negara, khususnya Indonesia. Pembentukan AFTA dimulai sistem hukum, terutama hukum an kebutuhan. mekanisme dalam suatu negara yang Pembentukan wilayah perdagan- mengakui kedaulatan rakyat. Rakyat pantas sejak 1 Januari 1993 dan ram- perdata dan hukum dagang yang Dalam kerja sama hukum gan bebas harus dapat mencip- memperoleh informasi yang benar dari pung tahun 2008. Untuk itu dis- sama. Hukum yang berlaku di bidang-bidang yang tercakup takan perdagangan di kawasan pemerintah. Jika muncul reaksi, pertanyaan, usunlah skema CEPT (Common antara mereka masih bersifat plu- dalam skema CEPT perlu ASEAN yang semakin dinamis atau apa saja yang sifatnya ingin tahu, hal Effective Proferensial Tariff) ralistis. Sebagai bekas jajahan mendapat porsi perhatian yang dalam rangka menciptakan alter- itu pantas dilayani pemerintah. Orang- berisikan 15 jenis komoditi un- Inggris, Malaysia, Singapura dan besar. Kerja sama hukum di sini natif bagi pasar global yang orangnya boleh berganti, tetapi tugas negara tuk sementara. Adapun kelima Brunei didasarkan atas sistem berperan untuk menjembatani dirasakan semakin keras dan memberikan penjelasan tidak dapat kelompok komoditi sebagaima- Common Law. Sedangkan Filip- perbedaan-perbedaan sistem hu- protektif. Oleh karena itu, den- dibatalkan atau dielakkan. Oleh karena itu na dimaksud, antara lain; miny- ina didasarkan pada sistem hu- kum yang pluralistis sifatnya gan terbentuknya AFTA perlu perlu penjernihan soal ini hingga tuntas. ak, sayuran, semen, produk- kum Amerika. Indonesia dan yang terdapat di bidang-bidang diantisipasi dunia usaha, lebih- Kita pun ingin menyorotinya berkaitan produk kain, farmasi, pupuk, Thailand didasarkan atas sistem hukum ekonomi atau perdagan- lebih pemerintah, dengan men- dengan etika dan moral dalam hati kita. Di plastik, bubur kertas, tekstil, Hukum Sipil (Eropa) dengan per- gan di antara negara-negara ang- gambil langkah-langkah satu pihak kita mungkin menaruh perhatian keramik, produk kaca, permata bedaan Thailand mempunyai gota. Untuk mengetahui priori- kongkret. Pertama, melakukan yang besar sekali agar masalah dana revolusi dan hiasan, katoda tembaga, ele- Kitab Undang-undang Hukum tas mengenai bidang-bidang penyusunan suatu sistem hukum itu dijernihkan, di pihak lain kita jangan malu- ktronik, kayu dan perabotan ro- Perdata yang mencontoh pada yang perlu mendapat perhatian nasional yang lebih kuat, lebih malu menuding diri kita sendiri bahwa di tan. Kelompok barang-barang ini Zivil Gezetg-Buch dari Swiss. dan kerja sama, lebih lanjut un- harmonis dan sekaligus lentur hadapan kita juga ada penggelapan uang akan diturunkan tarifnya ber- Sedangkan Indonesia masih tuk terciptanya harmonisasi hu- bagi tuntutan masa depan. Un- negara dengan berbagai cara. Cara yang dasarkan jalur cepat (fast track) menggunakan Kitab Undang- kum dalam rangka AFTA, maka tuk dapat menarik manfaat dari paling lazim disebut korupsi. Jika masalah dan jalur biasa (normal track) Undang Hukum Perdata dan tampaknya perlu mengindenti- AFTA, dan sambil tinggal lan- dana revolusi diungkapkan "dukun politik" dan tarifnya menjadi nol persen Kitab Undang-Undang Hukum fikasi bidang-bidang hukum das di bidang hukum diperlukan Suhardiman, masalah kebocoran dana dalam 15 tahun setelah 1 Januari Dagang Belanda sebagai pegan- yang terkait dengan kerangka crash programme untuk segera pembangunan yang jumlahnya sungguh 1993 atau pada tahun 2008. Set- gan. Dengan begitu persoalan kerja sama ekonomi pasar bebas menggantikan peraturan-peratu- memprihatinkan pernah diungkapkan elah ada kesepakatan pada per- harmonisasi hukum di antara ASEAN. ran dan sistem hukum kolonial "begawan ekonomi" Soemitro. temuan tingkat menteri ASEAN negara-negara anggota ASEAN Kemudian, terkait dengan seperti KUHD dan KUH Perda- di Chiangmai, Thailand tahun menjadi hal yang sangat urgen. kondisi hukum kita, pelaksanaan ta yang sudah ketinggalan za- 1994, AFTA melalui skema Paling tidak untuk Hukum AFTA perlu didukung per- man itu, termasuk peraturan-per- CEPT itu dipercepat pelaksan- Perikatan dan Hukum Perseroan angkat-perangkat hukum yang aturan Hukum Perdata Interna- aannya menjadi tahun 2003, yang yang merupakan dasar minimal memadai. Paling tidak kita mesti sional Indonesia. sekarang ini kembali diusulkan dari Hukum Sipil sebaiknya ada punya ketentuan hukum yang (Bersambung ke hal. 11 kol. 1) Kita sambut baik upaya pemerintah yang berencana melacak masalah dana revolusi itu secara tuntas, sebagaimana kita harapkan hal serupa dalam melacak secara tuntas isu dan kasus korupsi yang juga merebak di depan mata akhir-akhir ini. Tanggapi dan lacak masalah dana revolusi itu secara proporsional, tetapi juga secara adil. Pekik "Merdeka" Milik Siapa? TIAP kali tampil di atas podium, bertemu dengan massa, atau kegiatan berpidato di muka umum, Presiden Soekarno - almarhum-hampir tidak pernah melupakan salam atau pekik "merdeka". Sambil mengepalkan tangannya ke udara ia mengawali pidatonya dengan pekik yang dinilai sebagian kita sebagai pekik keramat itu. Pekikannya itu mendapat sambutan meriah dari hadirin. Massa seakan-akan menjadi histeris dibuatnya. Setelah gema pekik "merdeka" itu reda, Presiden Soekarno baru mengucapkan pidatonya. Pekik itu juga menjadi sangat relevan dengan jiwa perjuangan tahun 1945, sehingga di mana- mana kata itu diucapkan. Kata "merdeka" menjadi sebuah mitos yang penuh dengan daya pesona dan hampir-hampir menjadi kata keramat. Para pemimpin dan bapak bangsa Indo- nesia kemudian menjadikan kata itu sebagai pekik kebangsaan. Mengawali pertemuan formal, pekik "merdeka" senantiasa diucapkan sebagai bagian yang tidak dapat dihilangkan dari suatu upacara resmi. Pekik "merdeka" dan pemakaian peci (songkok, kopiah) merupakan sejoli lahiriah untuk menunjukkan identitas bangsa. Sebagai bangsa yang baru menikmati kebebasan, pemakaian atribut lahiriah dan pekik "merdeka" memang melambungkan rasa kebangsaan kita. Pembenahan Sektor Hukum dan Ekonomi pat dielakkan, pengaruh liberal- SUATU langkah maju yang patut kita sambut dengan gembira adalah dijadikannya hu- isasi yang makin besar mengak- sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia kum sebagai salah satu sektor pembangunan mandiri pada GBHN 1993. Pada GBHN-GBHN ibatkan persaingan dalam mas- dikumandangkan, Pekik itu mencapai sebelumnya, hukum hanyalah salah satu subsektor dalam politik. Sehingga pembangunan ing-masing sistem juga tak dap- puncaknya pada perjuangan fisik tahun 1945 hukum (pembenahan dan perbaikan hukum dan sarana-sarananya) adalah bagian dari pem- at dihindarkan.edu dan beberapa tahun sesudahnya. Jadi salam bangunan politik. Kesan yang tampak atau pekik "merdeka" sudah merupakan milik politik - adalah kebergantungan hukum terhadap politik. Kesan semacam ini sungguh Kondisi yang dipaparkan di jika hukum merupakan subsektor pembangunan atas, sesungguhnya mencermin- merugikan bagi citra negara hukum. bangsa Indonesia. Memang salam atau pekik itu dalam praktiknya tenggelam atau tergeser, atau jarang terdengar, dan sekarang dihidupkan kembali. Sangat boleh jadi bahwa satu sisi kan adanya struktur ekonomi yang tidak adil, sekurang- kurangnya tidak bermanfaat dan Di samping masalah pemban- nilai irasional, misalnya: peng- peluang dan kesempatan. Kon- tidak proporsional. Meskipun gunan hukum nasional, bebera- gunaan kekerasan, lebih-lebih glomerasi yang pada gilirannya kebijakan bahkan aturan yang dari kata atau istilah "merdeka" yaitu merdeka pa masalah penting di sektor hu- terhadap anak-anak. menjadi "pemangsa yang rakus" tendensinya memakmurkan dari penjajah sudah tidak relevan lagi kum yang masih perlu dicermati Namun demikian, pembena- tidak dapat terlalu dipersalahkan. rakyat adalah sebuah kepastian dibicarakan. Akan tetapi dihidupkannya cukup banyak, di antaranya: han dalam action penegakan hu- Siapa pun juga yang terlibat hukum, namun hal demikian itu kembali salam atau pekik kebangsaan itu penegakan hukum, kesadaran kum ini yang dituntut masyarakat dalam bisnis-dan menjadi jaya ternyata dapat dimanipulasi un- tidak dengan sendirinya melenyapkan fakta hukum, wibawa peradilan, kedi- cukup sederhana, yaitu adanya sebab apa pun dengan bisnisnya tuk kepentingan kelompok bisnis historis yang berdiri di belakangnya. Malahan siplinan. Dalam kita berbicara ketenteraman dan ketertiban ser- -juga jangan disoroti. Itulah tertentu. Namun demikian, per- kita memiliki kewajiban untuk mengangkat pembenahan sektor hukum, dari ta dilakukan dengan cara-cara hasil pandangan kita, jika kaca- baikan sektor ekonomi yang per- hal-hal yang sudah mulai terkikis perjalanan beberapa masalah tersebut yang yang benar, wajar dan manu- mata liberalisme yang dipakai lu dan harus dilakukan tiada lain waktu dan mempersegarnya kembali dengan menarik untuk dikaji adalah siawi. Hal ini sesuai benar den- Akan tetapi kalau optik kita ad- adalah pemberdayaan hal-hal yang sifatnya lebih kontekstual dan penegakan hukum. Hal demiki gan nilai dasar kehidupan yang alah demokrasi ekonomi se- masyarakat bawah sebagai mempunyai relevansi aktual dengan masa an disebabkan penegakan hukum merupakan warisan nenek moy- bagaimana yang termaktub upaya menghilangkan kesenjan- kini, misalnya pada perayaan peringatan 50 ini mempunyai relevansi moral- ang kita, mamayu-hayuning dalam Pasal 33 UUD 1945, gan sosial-ekonomi. Caranya: Tahun Kemerdekaan, Pesta Emas sekarang sosial dengan kesadaran hukum, bawana (mempertahankan dan keadaan di atas jelas amat meng- tentu saja dengan mengendalikan ini. kewibawaan peradilan dan kedi- menjadikan agar dunia makin ganggu, karena tidak seperti yang, dan membatasi perilaku-perilaku Barangkali akan memakan waktu yang siplinan. Penegakan hukum elok). diharapkan demokrasi yang be- ekonomi yang mencerminkan ke- bertele-tele jika kita mempersoalkan siapa merupakan action penegak hu- liberal-an. yang sepantasnya mengklaim bahwa pekik kum yang sering kali mendapat Oleh Anto Soemarman Upaya Minimalisasi "merdeka" itu miliknya. Lebih efektif jika istilah sorotan masyarakat. Masyarakat Kejahatan "merdeka" itu dilaksanakan lebih pada kurang mempersoalkan apa dan Terlepas dari segi jiwa manu- hakikatnya sebagai suatu pengertian bagaimana hukumnya, namun Perbaikan Sektor Ekonomi rasas kebersamaan dan kekeluar- sia, kehendak maupun budaya, eksistensial yaitu merdeka untuk lebih menitikberatkan kepada Tidak dapat dipungkiri bahwa gaan di antara sesama pelaku yang nyata kejahatan sulit dile- melaksanakan yang baik dan bertanggung action aparatnya. kehidupan masyarakat kita ekonomi. Bisa-bisa menjadi paskan dari pengaruh ekonomi. jawab. Kita kini masih memiliki sejumlah Seharusnya penegakan hu- makin hari relatif makin mak- masalah, yang salah itu optik kita Kesenjangan sosial-ekonomi masalah yang pada akhirnya juga dapat kita kum mengacu kepada keadilan, mur. Buktinya, jumlah penduduk atau objek pandang kita? yang terlalu tajam menjadi fak- samakan dengan kondisi selama penjajahan kemanfaatan dan kepastian hu- miskin makin berkurang dan di Perbaikan di sektor ekonomi, tor pemicu manusia lemah iman seperti kemiskinan, keterbelakangan, kum. Oleh karena keadilan amat mana-mana pembangunan ber- salah satunya dilakukan dengan untuk berbuat jahat. Biasanya ketakutan berbicara atau mengungkapkan isi abstrak dan multi dimensi, maka jalan. Hanya yang patut disay- konsep kemitraan antara pemer- pula, adanya kesempatan hati, kecemasan, penindasan hak asasi. kemanfaatan yaitu angkan adalah akibat sampinga- intah, usaha nasional dan kopera- melakukan bentuk kejahatan ter- Pékik itu mereda, terutama sejak Presiden Soekarno tidak dapat aktif sebagai presiden dan meninggal dunia. Frekuensi penggunaannya tidak lagi semeriah dan sebanyak yang digunakan pada era Presiden Soekarno. Kalaupun masih terdengar atau digunakan, yang menggunakannya adalah Bagi kita bertutur tentang "merdeka" masyarakat yang tertib dan tera- nnya, yaitu selama proses pe- si. Dengan konsep kemitraan ini tentu, misalnya mencuri, meram- sisa-sisa tokoh perjuangan Angkatan 1945, memang baik karena akan mempersamakan tur-sedikit-banyak telah mam- makmuran rakyat dijalankan, ada diharapkan muncul kekuatan pok, lalu diikuti kejahatan lain, pada kesempatan yang juga terbatas. Pekik persepsi dan penghayatan kita. Akan tetapi pu menjadi "alat pemaaf" dari kenyataan yang kuat dan kaya ekonomi nasional yang mandiri misalnya: membunuh, menga- "merdeka" mulai dimunculkan lagi oleh PDI. akan lebih bermanfaat dan bobotnya menjadi masyarakat, manakala secara menjadi makin kuat dan kaya, dan andal. Di sisi lain, kebijakan niaya bahkan memperkosa. Per- Hal ini dapat dipahami karena partai politik lebih tinggi apabila apa yang kita tuturkan itu substansial keadilan belum be- sedangkan yang lamban maju swastanisasi, ternyata menghad- buatan-perbuatan yang berwujud itu menggunakan kharisma Presiden juga kita laksanakan. Ada saatnya kita nar-benar terwujud. Masyarakat menjadi makin terbelakang. irkan problem. Usaha swasta gabungan kejahatan ini pada Soekarno almarhum sebagai salah satu daya berbicara, tetapi yang lebih kita perlukan umumnya juga tidak begitu pa- Keadaan yang disebut bela- merupakan pola yang dasarnya dasarnya disebabkan satu motif tariknya. adalah bagaimana kondisi merdeka itu kita ham dengan kepastian hukum, kangan ini, kalau dilihat dari ka- sistem KUHD. Konsekuensinya, saja. Hanya kesempatanlah yang Sejauh yang dapat kita amati, dan isi dengan berbagai perbuatan nyata. Topik terutama yang menyangkut camata liberalisme ekonomi me- dualisme perekonomian, yaitu mendorongnya untuk melakukan ditunjang aspek historis, salam atau pekik ini menjadi cukup penting, malahan jauh lebih prosedur, tetapi sensitif terhadap mang harus dianggap wajar. Oleh liberalisme-KUHD dan kooper- gabungan perbuatan, yang "merdeka" sudah merupakan milik bangsa penting daripada sekadar mempersoalkan tindakan-tindakan penegak hu- karena tolok ukur kemajuan ad- atif-UUD 1945. Di samping per- muaranya satu: kejahatan. dan negara ini dan sudah digunakan sejak istilah "merdeka" itu milik siapa. kum di mana kadang-kadang di- alah pemanfaatan secara optimal saingan antara keduanya tak da- (Bersambung ke hal. 11 kol. 2) Surat Pembaca Persyaratan: Sertakan Fotokopi Identitas Temu Alumni SMAN 5 - SMPP Denpasar Menyambut dan memeriahkan SMAN 5-SMPP Denpasar", Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober Acara akan diselenggarakan 1995 dan Tahun Indonesia Emas, pada Sabtu, 21 Oktober 1995 ber- sebagai wujud dan cerminan rasa tempat di SMAN 5 Denpasar, Jl. persatuan dan kesatuan, kami alum- Sanitasi Sidakarya - Denpasar. Ac- nus SMAN 5 dan SMPP Denpasar ara ini diharapkan dapat dihadiri akan mengadakan temu alumni yang seluruh angkatan SMAN 5 dan bertajuk "Gelegar Reuni Akbar SMPP (1971-1995) Denpasar Tolong Kembalikan yang sebesar-besarnya, semoga Denpasar. Uang dalam dompet gi dengan jarangnya komunikasi/ Ida Sang Hyang Widi Wasa bisa diambil. Saya mohon dengan hormat membalas kebaikan Anda. kepada yang mengambil atau yang menemukan dompet saya Untuk memperoleh informasi warna hitam yang saya taruh di lebih lanjut, hubungi Mirah (0361) bawah sadel sepeda motor 221169, Kutarini 751581, Ita sewaktu berolah raga pagi hari 755453, dan Lupin 773381-773382. di Lapangan Puputan Badung, Panitia Gelegar Reuni Akbar Minggu, 23-7-'95. SMAN 5-SMPP Denpasar Kepada Saudara yang men- emukannya sudilah kiranya mengembalikan dompet terse- I Komang Suardika Jl. Imam Bonjol No. 265 Denpasar 80119 Telp. 222430 Dompet Hilang berita yang dikirim dari Malang. Sehingga dalam daftar karyawan yang ada pada bagian personalia yang baru, nama Saudara tidak terdaftar dan kami menganggap Pos Kupang tidak memiliki re- porter di Malang. Kasubmahardi W. Jalan Kepundung 67 A Denpasar Untuk Sdr. Even Edomeko 3. Kami kirimkan lampiran su- Menjawab surat Saudara Even rat pencabutan kembali surat pem- Edomeko yang menyampaikan beritahuan kepala personalia ber- Telah hilang sebuah dompet tentang keberadaannya di Malang nomor: 05/RED/PK/VIII/1993, warna hitam berisi uang dan su- sebagai reporter harian umum Pos tanggal 31 Agustus 1993 (tindasan but ke alamat saya. Tak lupa rat-surat berharga yang tidak ber- Kupang, dengan ini kami sampai- surat dilampirkan), dan dengan saya ucapkan terima kasih guna bagi orang lain, atas nama kan beberapa hal: demikian, terhitung sejak 31 Juli Kasubmahardi W. Hilang pada 1. Kami berterima kasih atas 1995, surat tersebut dianggap Anggota Redaksi: Denpasar: Agustinus Dei,Dwikora Putra, Dwi Yani, Ida Bagus Geriawan, Legawa Partha, hari Sabtu, 5 Agustus 1995 dalam kesediaan dan kesabaran Saudara tidak berlaku lagi. bus "Lisa" jurusan Denpasar dalam menyandang predikat war- Demikian penyampaian kami Gilimanuk, sekitar pukul 14.00 tawan/reporter Pos Kupang di dan banyak terima kasih atas in- Wita. Malang, selama dua tahun. formasi dan kerja sama yang Ketua I Nyoman Japa Jl. Meduri 6 Denpasar Timur Bali Post Nyoman Mawa, Nikson, Palgunadi, Ida Bagus Pasma, Made Sugendra, Sri Hartini, Nengah Srianti, Wayan Suja Adnyana, Komang Suarsana, Made Sueca, Nyoman Sutiawan, Wayan Suana, Wayan Wirya. Gianyar: IB Alit Sum- ertha, Bangli: K. Karya, Semarapura: Daniel Fajry, Singaraja: Made Tirthayasa, Amlapura: Wayan Sudarsana, Tabanan: Gusti Alit Pur- natha, Negara: Edy Asri, Yogyakarta: Soeharto, Jakarta: Muslimin Hamzah, Bambang Hermawan, Sahrudi, Alosius Widhyatmaka, Dadang Sugandi, Surabaya: Endy Poerwanto, Bambang Wiliarto, NTB: Agus Talino, Izzul Kairi, Ryanto, Ruslan Effendi, Nur Haedin, Siti Husnin, DP Raka Akriyani, Wayan Suyadnya, NTT: Hilarius Laba, Wartawan Foto: IGN Arya Putra, Djoko Moeljono. Setiap artikel atau tulisan yang dikirim ke Redaksi hendaknya ditik dengan dua spasi (spasi rangkap) Bagi yang menemukan dimo- hon kesediaannya mengembali- 2. Sejak pergantian pejabat ke- sudah terjalin selama ini. pala bagian personalia, masalah P.J. Redaktur Pelaksana kan ke bagian Sekretariat Bali status Saudara tidak diinformasi- Harian Umum "Pos Kupang" Post, Jalan Kepundung 67 A kan kepada penggantinya, apala- Hans Christian Louk BERADA di Tahun Emas ini, sebagai bangsa kita wajib bersyukur. Sebagai individu kita wajib merenung. Setelah 50 tahun merdeka banyak hal yang berhasil kita capai se- gan yang dihadapi. Menyebut sedikit di antaranya, kesen- jangan ekonomi, problematik penegakan hukum, demokra- si, kecenderungan mandeknya kreativitas berkarya, ber- pikir dan problematik lainnya. Sebagai ekspresi rasa syukur yang bersifat konstruktif dan didasari pemikiran jernih kritis, kami memberikan kesempatan kepada Anda, pembaca Bali Post, untuk menyumbangkan pemikiran dalam rubrik "Giliran Anda" dengan topik "Tahun Emas" ini. Silakan kirim tulisan Anda ke redaksi Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232, sertakan foto dan iden- titas diri. Jangan lebih dari 1 (satu) halaman folio, dan diketik 2 spasi. Pada sudut kiri amplop ditulis "Giliran Anda". Tulisan Anda paling lambat diterima redaksi 16 Agustus 1995. Kolom Presiden Samper dan Menhan Butero Diperiksa PRESIDEN Selasa Wage, 8 Agustus 1 BPR Be masih R *Data BPR Rat Denpasar (Bali Post) - Tim pemeriksa (auditor) 12 bermasalah di Bali belum bisa karena dihadang kelengkapan mit dan semrawut. Seperti BP disita pihak Polda Nusra seba tersebut masih bermasalah. Hal itu terungkap dalam perte muan anggota Tim Pengkajian BP Bermasalah dari Fraksi Karya Pen bangunan (FKP) DPRD Bali de ngan pihak Balido Group, audit (akuntan publik), dan perwakila nasabah di ruang pertemuan DPR Bali, kemarin. Pertemuan yang berlangsun satu setengah jam itu dihadiri 19 p serta di luar anggota FKP DPR Bali, antara lain Ketua Tim Perw kilan Nasabah (TPN) Anak Agur Gde Karang bersama anggota Dj nika, S.H., Wayan Sudarma da Gde Sutama (Balido Group), Ket Muliarta dan Sunasayana (akunt publik) bersama anggota dan s jumlah direktur BPR bermasalah Ketut Muliarta, salah seoran akuntan melaporkan, pelaksana audit BPR bermasalah selama sa setengah bulan baru selesai 70 pe sen dari total volume pekerjaan a dit yang ada. Sisanya belum bisa laksanakan karena masih dihada keterbatasan data yang sebagian b sar BPR bermasalah belum mam henunjukkan laporan awal deng alasan bank ditutup, karyawan b benti, dll. Samper, hukum dijalankan. lengkapnya Ernesto Samper Dampak pemeriksaan itu beserta Menhan Fernando sungguh besar. Kedudukan Butero diperintahkan segera menjadi taruhan. Kalau dia menjalani pemeriksaan. Per- terbukti salah, demikian juga intah itu datang dari Jaksa Butero, kedudukan presiden Agung Kolumbia Alfonso dan menteri akan melayang Valdivieso. Kedua pejabat akibat tindak kriminal itu teras atas itu memang perlu sendiri dan juga karena diperiksa, tetapi bukan kare- keduanya terbukti tak bisa na penyakit, melainkan kare- dipercaya rakyat. Dengan na kasus. Masalahnya, Pres- kata lain, tidak memiliki iden Samper diduga terlibat kualitas moral untuk mener- dalam kasus pemanfaatan ima kepercayaan rakyat dan dana kampanye pemilihan mengemban tugas memimpin presiden setahun lampau, se- negara. Sebaliknya, kalau mentara Menteri Pertahanan mereka terbukti tidak ber- Butero dalam kasus uang salah, kedudukannya akan haram dari kartel kokain semakin kuat dan pamornya Cali yang disediakan untuk di mata rakyat akan naik. dana kampanye Samper. Pe- Tinggal bagaimana selanjut- meriksanya adalah kongres, nya keduanya memimpin yang adalah para wakil negara. rakyat. Presiden memang bukan Sementara kita menunggu jabatan sekadarnya. Jabatan hasil pemeriksaan, tak ada presiden merupakan jabatan salahnya kita membuat be- prestise, artinya mengand- berapa catatan, yang rasan- ung kepercayaan sekaligus ya lebih bersifat sebagai per- kehormatan, tetapi jelas enungan untuk diri sendiri. menuntut kejujuran dan ket- Presiden diperiksa karena erampilan. Dalam kasus ini, tuduhan kasus penyalah- Samper dituduh melakukan gunaan wewenang, mungkin kejahatan, itu berarti keju- tidak terlalu aneh di Kolum- jurannya diragukan dan apa- bia. Masalahnya, di sana bila terbukti salah, kehorma- lembaga hukum Kejaksaan tannya pun akan ditarik. Agung tidak berada di bawah Rakyat tidak mempercayain- presiden, karena itu punya ya lagi, karena itu juga tidak wewenang untuk memerintah- menghormatinya lagi. kan pemeriksaan atas diri Demikian juga Menhan Buie- kepala eksekutif tersebut. ro. Oleh karena tindak krim- Langkah semacam ini juga inalnya, kalau terbukti salah, tidak dianggap sebagai peng- dia kehilangan kepercayaan hinaan terhadap negara Ko- rakyat dan otomatis kehilan-it lumbia, karena di sana pres- gan juga rasa hormat mere- iden tidak otomatis identik ka. Di samping itu kebetulan dengan negara. Oleh karena di Kolumbia, rakyat mempu- itu, kesalahan seorang pres- nyai wewenang menyeret pe- iden adalah kesalahan oknum jabat mana pun ke penga- yang kebetulan terpilih se- dilan apabila terbukti ber- bagai presiden. Maka, wajar- salah. wajar saja apabila rakyat Wewenang semacam itu melakukan kritik terhadapn- tentu saja merupakan sebuah ya dan lembaga hukum aset berharga dalam kehidu- melakukan pemeriksaan atas pan sosial dan politik. dirinya. Andaikata lembaga Rakyat berhak dan berani hukum atau kedudukan jak- melakukan kontrol terhadap sa agung ada di bawah pres- pemimpinnya. Ini berarti iden, rasanya akan sangat rakyat bisa mengevaluasi or- mustahil pemeriksaan ter- ang yang dipercayai sekali- hadap presiden dapat di- gus mengevaluasi keper- jalankan. cayaan yang diberikannya. Presiden Samper dan Men- Hanya mempercayai saja teri Pertahanan Butero akan justru akan menjerumuskan diperiksa oleh Kongres. Ko- mereka dalam kehidupan lumbia tampaknya menjun- politik totalitarian. Hanya jung tinggi kekuasaan rakyat, mengontrol saja tanpa keper- sehingga para wakil rakyat cayaan akan membawa mere- berwewenang dan harus be- ka dalam anarki. rani melakukan pemeriksaan Jaksa Agung yang memil- terhadap pimpinan negara iki kedudukan sejajar dengan beserta menteri apabila me- presiden dan juga mengem- mang ada indikasi keduanya ban kepercayaan dan kehor- melakukan kesalahan. Ra- matan rakyat, memiliki tang- sionalnya memang sepele, gung jawab melakukan kon- presiden adalah pilihan trol hukum terhadap orang- rakyat dan menteri yang dip orang lain yang dipercaya ilih presiden pada dasarnya rakyat memimpin mereka. juga mengemban keper- Wewenang Jaksa Agung, cayaan rakyat. Kalau mereka yang didukung keberanian, melakukan tindak penyele- tentu juga merupakan aset wengan atau pelanggaran hu- berharga bagi bangsa Ko- kum, tentu rakyatlah yang lumbia, yang mungkin bany- berhak memeriksanya melalui ak diiri oleh bangsa lain wakil-wakil mereka. Setelah yang kebetulan tidak memil- terbukti bersalah, barulah ikinya. pengadilan melalui lembaga Kasubmahardi W. Catatan Kata Gubernur Bank Indonesia, Soedradjat Djiwan- dono, terlalu banyak pengaturan sebabkan ekonomi biaya tinggi. -Bayangkan kerja yang tidak efisien dan efek- tif dalam persaingan bebas. *** Menurut Dr. Anwar Nasution, ngomong siapa saja bisa, apa mungkin pengusaha Indonesia sudah siap hadapi pencepatan perdagangan bebas (AFTA). Rupanya kalau asal ngomong, sehari-hari omong kosong. *** Keteladanan, kunci suksesnya pembangunan etos ker- ja, kata Bomer Pasaribu. - Jadi bicaralah dengan keteladanan yang nyata. Bang Podjok Soal Kontr Dikemukakannya, kesulitan a dit juga disebabkan adanya da yang sudah terkumpul namun h lum bisa diproses karena pemaha annya memerlukan penjelasan d pendamping masing-masing ba bersangkutan. "Ini merupakan ke dala yang tidak mungkin diseles kan pihak auditor," katanya. Pedagan Putih d Denpasar (Bali Post) - Pedagang bendera merah-pu di Denpasar kini panen. Hal itu duga akibat adanya permintaan k tetoron warna merah, khususn merek KTSM dalam bebera minggu terakhir yang cukup ting Sejumlah pemilik toko sanda di Denpasar, kemarin, mengaku habisan stok. Dihubungi secara pisah, pada umumnya mere mengakui permintaan jenis kain sebut cukup tinggi. Hal itu, terk erat dengan situasi menjelang p ingatan Indonesia Emas, mengin kain bersangkutan pada umum dipergunakan untuk bahan ba bendera, idèr-ider dan berba hiasan "merah putih". Dengan permintaan yang cuk tinggi, beberapa pedagang ban yang mengambil kesempatan, m jual kainnya dengan harga ya tinggi pula. Kalau pada hari-h biasa harganya hanya 65.000/pcs (panjang 27 meter), Perumnas Dili Kini Kewalaha Surabaya- Perum Perumnas Dili Timor mur kewalahan memenuhi perm taan rumah murah, sehingga ratu warga di propinsi termuda itu suk dalam daftar tunggu. Kepala Cabang Perumnas D Sondang Rosmaida Gultom, di D Senin, mengatakan, tahun ini umnas hanya membangun sek 200 unit rumah sederhana dan ngat sederhana (RS/RSS), sem tara jumlah peminat yang masuk lam daftar tunggu sekitar 1. orang. Pembangunan RS/RSS di Ti Timur dalam Pelita VI diproye kan mencapai 1.000 unit, terse pada empat Kabupaten yakni naro, Gleno, Same dan Komoro Sebagian besar pembangu perumahan tersebut diperuntuk bagi pegawai negeri sipil seba upaya menunjang program pe rintah dalam menyukseskan pen diaan rumah murah melalui p gram bantuan dana Bapertar "Prospek pemasaran rumah mu di Dili sangat baik," ujarnya. Menyinggung tentang kend Sondang Rosmaida mengemu kan, hanya masalah pembebasan nah dan harga tanah yang terus Tonjak. Pemda Tingkat I Timor mur, katanya, telah menetap bahwa untuk pembangunan RSS minimal pada lahan seluas M2 Kepala Dinas Pekerjaan Um Tingkat I Timor Timur, Yacob hulette yang ditemui terpisal Bandara Komoro, Dili, meng kan, upaya menetapkan lahan ta seluas 200 M2 bagi pembangu RSS/RS dimaksudkan untuk m ciptakan keindahan kota, me ingat kota Dili tempo dulu per menyandang sebagai kota terin se-Asia Tenggara. (Ant) Harga Grosir/ Borongan Sayur-may Di Pasar Kumbasar Denpasar Tanggal 7 Agustus 1995 Jenis Komoditi 1. Kol Bulat Harg (Rp/K 260 2. Kol Gepeng 300 3. Tomat buah lokal 500 4. Tomat buah TW 900 600 300 1.150 250 1.000 5. Buncis 6. Wortel 7. Kentang 8. Sawi putih 9. Seladri 10. Labu Siam 11. Lombok merah besar 180 1.400 Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dati I B