Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

4cm HALAMAN 8 Prof. Dr. Frans Magnis Suseno: Korupsi bukan semata-mata Soal Moral BELUM lama ini, pakar moral dan pengamat politik STF Driyakarya, Prof. Dr. Frans Magnis Suseno menyempatkan diri mampir di Bali, dalam perjalanannya pulang dari Timtim. Frans Magnis Suseno, yang akrab disapa Romo Magnis, selain dikenal sebagai kolumnis juga pengarang buku, terutama yang menyangkut masalah politik, demokrasi dan filsafat moral. Bagaima- na pandangannya tentang sebagian dinamika politik nasional saat ini, simak hasil wawancara wartawan Bali Post, Emanuel Dewata Oja berikut ini. Ada pendapat bahwa maraknya korupsi, kolusi dan sebagainya di Tanah Air merupa- kan pencerminan moral politik dari kalangan politisi yang juga kurang baik. Komentar Romo? Menurut saya apa yang Anda sebut itu bukan semata-mata masalah moral tetapi masalah in- stitusi dan struktur. Tentu saja moralitas penting moralitas peribadi, tetapi moralitas priba- di tidak sangat efektif. Yang membedakan sistem yang mantap dengan yang belum mantap adalah bahwa sistem mantap itu, sudah mempunyai chack and balance yang in built. Jadi, ditanam di dalamnya, yang mengganjari sikap-sikap yang mengkorup dan menghukum sikap-sikap yang tidak jujur dan korup. Sehingga di dalam sistem itu, orang yang mau maju mesti sangat bodoh kalau dia korupsi. Se- dangkan di dalam sistem yang tidak mempunyai mekanisme atau struktur itu, semuanya tergan- tung dari moralitas peribadi saja, lama-lama su- lit dipertahankan. Ada sesuatu pepatah klasik yang sering dikutip juga, power corrupt (kekuasaan membikin ko- rup). Sebetulnya dengan ucapan itu saya kira maknanya bahwa segenap penguasa baik politik maupun ekonomi atau misalnya pimpinan per- guruan tinggi, kalau kekuasaannya tidak dikon- trol, lama-lama tidak lagi bisa membedakan ant- ara baik dan buruk, dan itu biasa. Kalau menyimak pendapat yang berkembang di Indonesia, tidak jarang orang mengatakan, korupsi di Indonesia adalah masalah kebudayaan, misalnya masalah feo- dalisne atau lainnya, menurut Romo? Yah, saya juga pernah dengar. Tetapi saya tidak setuju dengan pendapat itu. Di Jerman misalnya, pada zaman Nazi, korupsi amat gawat. Orang- orang Nazi itu sangat korup, terutama pimpinan tertinggi. Karena tidak ada mekanisme kontrol seperti yang ada pada sistem yang mantap, yang saya sebut tadi. Padahal budaya Jerman jauh berbeda dengan budaya Indonesia. Tetapi sekarang di Jerman masih ada juga walau jumlahnya sangat terbatas dan biasanya ketahuan, sehingga politisi yang sungguh-sugguh, ya tidak bisa melakukannya. Nah, di Indonesia dengan demikian kita harus meningkatkan penghalang-penghalang struktural. Maksudnya? Kita harus meningkatkan kualitas demokrasi. Karena kita harus jujur bahwa demokrasi dalam arti kontrol efektif dari masyarakat terhadap pen- guasa masih terlalu lemah. Kalau dalam negara- negara yang mantap ada beberapa unsur struk tural, misalnya pengawasan dalam DPR. Maka partai-partai oposisi yang bebas bicara, tentu saja dengan banyak pamrih mencari tiap kelemahan pemerintah. Kalau di situ tercium ada ketidakju- juran mereka berkepentingan untuk membuka itu. Jadi, ini kekuatan besar sistem demokrasi, di situ ada mekanisme, di mana ada kepentingan untuk membuka korupsi. Di dalam sistem non- demokrasi tidak pernah ada itu. Lalu di situ juga pers memang bebas, dan ada investigatif reporting. Di Jerman misalnya ada suatu ma- jalah terkenal, bila mendengar ada masalah besar, mereka langsung mengutus dua atau tiga orang wartawannya selama setengah tahun meneliti hal-hal seperti itu. Itu tidak ada yang Prof. Dr. Frans Magnis Suseno tahu, macam Washington Post yang dulu mem- buka kasus water gate. Maka tiap politisi di Jerman dulu, saya tidak tahu sekarang, tiap bangun pagi langsung baca koran atau majalah, langsung melihat ada nama- nya atau tidak, takut. Nah ini mendukung. Maka saya kira hanya orang bodoh yang mau mem- perkaya diri lewat korupsi, dengan risiko kari- ernya putus. Ini sering terjadi di Jerman. Menyinggung mekanisme kontrol, teruta- ma untuk masalah-masalah penyelenggaraan administrasi negara, bukankah di Indonesia juga ada? Saya tidak mengatakan di Indonesia itu tidak ada. Tetapi apa yang kita sebut BPK (Badan Pen- Bagaimana mekanismenya? gawas Keuangan -red) yang sela- politik itu. ma ini kita kenal, belum maksi- mal menjalankan tugasnya. Pada- hal, sistem auditing semacam BPK kalau sudah betul-betul jalan dan tidak bisa dimanipulasi, yah, kontrol juga tinggi. Di Jerman misalnya sistem auditing dipakai untuk memerik- sa segenap kuitansi, misalnya yang dipakai untuk mengurangi pajak. Misalnya saja sebuah pe- rusahaan memberikan kuitansi, bukti bahwa wakilnya makan malam dengan seorang politisi dan itu dianggap public relation. Jadi, dibayar oleh perusahaan, sebagai pengeluaran yang wajar. Mungkin membutuhkan waktu setahun dua tahun, tetapi paling lambat dua tahun, mereka akan bertanya, mengirim surat kepada politisi ini dengan sangat sopan, mohon dijelaskan tanggal sekian, jam sekian, di restoran sekian Anda makan dan katanya itu lo- bying Anda dibiayai oleh dia, lalu bagaimana. Kalau misalnya sem- inggu kemudian ada undang-un- dang yang penting bagi perusa- haan itu lewat dengan persetujuan orang itu, itu sudah akan dicur- igai. Itulah yang saya sebut struk- tural. Tetapi bukankah sudah ada niat untuk mewujudkan pemer- intahan yang bersih dan patut seperti yang kita dengar bela- kangan? Menurut saya, di Indonesia kalau kita mau suatu clean gov- ernment, tekanannya jangan pada moralitas, itu pelarian, itu sudah selalu terjadi. Kita harus mengefektifkan struktur-struk- tur keterbukaan, kebebasan pers perlu lebih besar. Yah, jangan sampai pers meragukan apakah suatu pembelian itu wajar, mis- alnya apakah kapal terbang itu baik atau tidak, jangan malah di- hukum. Itu masalah pelayanan. Tentu saja MPR harus berani dan lebih tajam melakukan kontrol independen. Dan di situ per- lu partai oposisi, tetapi kita belum mempunyai partai oposisi karena kita mentabukannya. Di sini saya menganggap gagasan Nurcholis Majid men- genai partai oposisi sebagai suatu dobrakan. Ia menunjukan bahwa oposisi jangan dianggap se- bagai gerakan yang selalu mau menentang dan tidak mau kekeluargaan, tetapi suatu kematan- gan sistem untuk mengatasi pro kontra tanpa membahayakan konsensus. Begitu juga MPR, saya kira sidangnya masih jauh, tetapi jangan menganggap sidang itu sebagai liturgia (upacara rutin-red). Boleh saja begitu, saya tidak kebera- tan tetapi harus betul-betul membahas secara kri- tis seluruh kebijakan pemerintah yang diambil sebelumnya. Jadi, ini masalah struktural, maka kita tidak perlu mencari-cari macam-macam yang revolusioner, banting stir dan sebagainya. Kerangka UUD 1945 sebenarnya sudah cukup ka- lau itu dilaksanakan dengan baik. Menurut Romo, kalau kekuasaan tidak dikontrol, lama-lama tidak bisa dibedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bagaimana memahaminya? Yah, dia sendiri tidak bisa membedakan. Pen- guasa sulit membedakan. Karena dia bisa melaku- kan semua, dia selalu juga punya tujuan yang baik juga tidak baik. Tidak ada yang mampu menga- takan bahwa ini sebetulnya tidak tepat, lalu lama- lama tidak bisa dibedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Romo pernah mengritik reaksi pemerintah atas bencana banjir yang menimpa masyarakat Jakarta, seperti di daerah seki- tar Ciliwung. Itu bagaimana? Sebetulnya saya sangat tersinggung menden- gar bahwa pemerintah mau mentransmigrasikan masyarakat yang tertimpa banjir dengan alasan bahwa daerah itu tidak cocok untuk tempat hu- nian. Apalagi disebutkan bahwa mental masyarakat yang kena musibah itu tidak lagi co- cok untuk hidup di kota, dan mereka hanya mem- bawa kebodohan dari desa. Apakah ungkapan seperti itu bukan merupakan penghinaan terhadap rakyat kecil. Sedangkan kalau mau ditelusuri mengapa ada banjir, ya mungkin karena beliau- beliau itu sudah terlalu banyak membuka lapan- Pendapat seperti itu, sedikit lebih lain dari gan golf. Mengapa rakyat kecil yang dikorban- yang diketahui orang pada umumnya. Sela- kan? ma ini ada korupsi, orang menganggap hal itu sebagai masalah moral. Bagi saya, kalau tekanan terlalu pada bagian moral, kita juga mudah menilai orang secara mor- al, misalnya moral bejat dan sebagainya. Saya kok tidak berani, saya mengharap dari politisi itu tentu tumbuh kepribadian yang kuat, kecerdasan pandangan kenegaraan dan memang ketekadan dalam mengambil keputusan demi negara. Teta- pi dalam moralitas saya tidak menganggap mere- ka superman, biasa-biasa saja. Tentu kita tidak mengharapkan ada politisi yang tidak bermoral, kalau ada yah, harus diasingkan dalam proses Ada kesan bahwa pembicaraan romo dalam berbagai forum, selalu bernuansa kritik ter- hadap beberapa kebijaksanaan pemerintah. Apa komentar Romo? Saya ngomong agak keras itu karena saya mencintai Indonesia. Sungguh-sungguh mencin- tai Indonesia. Dan saya punya kewajiban untuk turut mengubah keadaan yang memang buruk dalam batas kemampuan saya sendiri. Tidak mungkin saya begitu bersabar menunggu tujuh tahun lamanya untuk menjadi WNI, kalau saya tidak mencintai Indonesia. Bali Post POLKA JUMAT PON, JANUARI 1996 Pemberdayaan Politik di Tengah Mayor MENJELANG pesta demokrasi beberapa belas bulan lagi, makin riuh organisasi peser- ta pemilu (OPP) melempar kiat dalam melaku- kan penggalangan pendukung. Setidaknya set- elah peresmian Lembaga Pemilihan Indone- sia (LPI) Desember lalu, OPP seperti Golkar mengusung berbagai isu sebagai warning up. Golkar yang dinakhodai H. Harmoko telah leb- ih dahulu mencuri" kesempatan dengan melakukan gebrakan-gebrakan untuk meraih suara yang hilang di beberapa tempat pada Pemilu 1992 yang lalu. Untuk hal ini dia ber- hasil melakukan move politik yang baik. Babkan Harmoko berani mengklaim bah- wa mayoritas tunggal (single majority) me- mang patut untuk OPP sebesar dan sokokoh Golkar. Menjelang pentas nanti berbagai fenomena akan mengiringi kehidupan politik di negeri berpenduduk hampir 200 juta jiwa ini. Para aktor-aktor politik mengeluarkan ber- bagai "jurus silat pada nuansa-nuansa dalam mosaik prikehidupan dengan format: demokrasi Pancasila. OPP lainnya yakni PPP dan PDI telah men- gakui Pancasila sebagai satu-satunya asas merupakan sebuah loncatan ke arah perbaikan mutu komunikasi dan pemberdayaan perpoli- tikan kita. Munculnya berbagai nama organ- isasi kemasyarakatan (ormas) pada intinya adalah untuk memperbaiki mutu dan prike- hidupan khususnya dalam konteks politik di Tanah Air. Ormas-ormas ini, seperti PNI (Persatuan Nasional Indonesia, Yayasan Kerukunan dan Persatuan Kebangsaan, YKPK) tumbuh den- gan berbagai perangkat aturan (UU Nomor 8/ 1985 tentang ormas) yang harus ditaati. Ini salah satu indikator bahwa pendewasaan sikap kebangsaan tidak mesti melakukan "sapuan- sapuan kasar" pada kanvas bernama Indone- sia. Karena kiprah ormas-ormas ini tidak me- "THE power tends to corrupt", demikianlah penggalan kalimat dari Lord Acton, seorang se- jarawan Inggris, yang sering disitir oleh banyak pengamat, ketika berdialektika dengan isu korup- si. Dan, syahdan, ungkapan itu makin mendekati keabsahan empiris, ketika tiba-tiba Roh Tae-woo menambah bobot aktualitas kesahihannya. Mela- Ang lui skandal dana gelap yang menghebohkan, yang Aan menyangkut jumlah uang sebesar US$ 654 juta, atau eo disekitar Rp 1,4 trilyun. Ketika HAM Jadi Komoditi Politik menyum DARI waktu ke waktu kita tak pernah men- gendorkan perhatian pada HAM (hak asasi manusia). Nyaris tiap detik waktu kita menaruh atensi istimewa pada HAM; dari sekadar mengikuti wacana diskusi sampai turun ke jalan-jalan, menggelar unjuk rasa. Namun, sebegitu jauh belum ada tanda-tan- da yang menggembirakan ikhwal perkemban- gan HAM di sekitar kita. Aneka pelanggaran atas HAM masih marak di tengah-tengah per- adaban kita, baik berupa pembunuhan, penga- niayaan, pemerkosaan, penggusuran, penguci- lan, penekanan maupun dalam bentuk lainnya. Bahkan, apa yang disebut Thomas Hobbes se- bagai homo homini lupus omnium contra omnes (manusia yang satu serigala bagi manusia yang lain), masih mewarnai kehidupan kita sehari- hari. Mengapa ini terjadi? Adakah something wrong? Tiga Praksis Menurut saya, ada tiga praksis yang menyokong timbulnya kondisi tak mengun- tungkan itu. Pertama, pemahaman kita terhadap 'HAM umumnya baru sampai pada tingkatan teoritik dan belum banyak menyentuh area praktik. Selama ini, kita cenderung lebih suka mem- perbincangkan HAM dalam kerangka konsep- si/ teoritik ketimbang berusaha mengimple- mentasikannya dalam bentuk praktik. Sebagai- ilustrasi, kalangan yang selama ini getol mem- perbincangkan soal HAM pun masih sering melakukan pelanggaran HAM. Mereka, ump- amanya, tidak menghargai pendapat orang lain, menciptakan suasana yang dapat menimbulkan ketakutan, dan kurang memberikan peluang pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan- nya. Kedua, HAM lebih ditempatkan dalam bing- kai politik ketimbang sebagai falsafah hidup. Ini terlihat sekali pada praksis kehidupan al- truistik kita, yang mana masalah HAM lebih sering dibicarakan sebagai konsumsi politik daripada wacana sosial kemanusiaan. Terlihat, hampir semua kegiatan HAM selalu berkaitan atau dikaitkan dengan politik: sebagai upaya untuk menangkal isu-isu HAM yang datang dari luar (negeri). BOURAQ PACKAGE JAKARTA BUSINESS PACKAGE JAYAKARTA TOWER **** Rp. 395.000 SURABAYA BUSINESS PACKAGE HOTEL IBIS RAJAWALI* Rp. 214.000 HOTEL GARDEN PALACE Rp. 219.000 *** ***** YOGYAKARTA BUSINESS PACKAGE HOTEL SAHID GARDEN **** Rp. 249.000 HOTEL CENTURY**** Harga Termasuk: 01. ticket pesawat pp Rp. 249.000 02. hotel 2 hari 1 malam termasuk makan pagi. HUBUNGI KANTOR TICKETING TMS tour & travel (PT. TJENDANA MANDRA SAKTI TOURS & TRAVEL) JI. Imam Bonjol No. 39 Telp.483582-484180 Denpasar Konon, dalam perspektif ini pula, HAM tak jarang dimafnaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengeksploitasi pihak lain. Sebagai mis- al, atas nama industrialisasi demi kesejahter aan umum, pihak yang kuat begitu saja meng- gusur pihak yang lemah, tanpa kompensasi (ganti rugi) yang memadai. Ketiga, penerimaan kita terhadap nilai-nilai substansial HAM tak utuh. Kalau selama ini kita total mengadopsi nilai-nilai HAM sebagai tata nilai kehidupan sehari-hari yang wajib di- wujudkan sebagai amanat kemanusiaan, niscay- alah kita misalnya tak segan-segan menggelar upacara seremonial HAM atau melakukan serangkaian kegiatan yang lebih sig- nifikan dari itu. Namun, apa yang terjadi? Kita kuasa menetapkan dan memperingati Hari Olah Raga Nasional, tetapi tidak untuk HAM. Kita begitu mudah mengangkat bidang seni, bahasa, keterampilan atau sejarah masuk kurikulum pendidikan dasar dan menengah, namun tidak untuk HAM. Kalah pentingkah nilai-nilai HAM dibandingkan olah raga, kesenian, bahasa atau bidang kehidupan yang lain? Ancangan Baru Jadi, secara keseluruhan, agaknya kita me- mang kurang ikhlas menerima nilai-nilai HAM sebagai tatanan normatif universal serta kurang total dalam memikirkan, mengembangkan dan melaksanakan HAM. Menurut perkiraan saya, kondisi seperti itu tak akan berubah di tahun-tahun mendatang se- lama kita masih menggunakan ancangan poli- tis. Ancangan politis, seperti kita tahu, perlu banyak memikul pamrih, dan karenanya sarat rekayasa serta amat kaya subjektivitas. Semen- tara, HAM sebagai pantulan nilai-nilai ke- manusiaan yang paling asasi membutuhkan pencerahan lewat pendekatan yang jujur, transparan dan nihil pamrih/rekayasa. se- tis. Sifat dogmatif atau kamuplatif pendekatan politis seringkali gagal menggugah kesadaran individu sebagai basis bertingkah laku. Semen- tara, pensosialisasian nilai-nilai HAM bagaimana nilai-nilai normatif tata laku lain- nya sangat membutuhkan kesadaran. Nah inilah yang mengukuhkan urgensi ancangan filosofis (filsafat)-yang secara empirik terbukti lebih menjanjikan pemahaman secara mendasar/men- dalam, komprehensif dan integral - bagi pengembangan dan pelaksanaan HAM. Materi Plus Kecuali itu, yang juga penting diagendakan adalah bagaimana kita menemukan "materi- plus" ajaran HAM yang hendak disosialisasi- kan lewat ancangan filosofis itu. Hemat saya, selain materi utama HAM yang kita sepakati selama ini seperti kebebasan beragama, ke- bebasan menyampaikan pikiran/pendapat, kebe- basan dari rasa ketakutan, dan kebebasan dalam memenuhi kebutuhan, ada satu materi penting lainnya yang patut memperoleh atensi khusus, yaitu "demokrasi". Pelakasnaan HAM, konon, tidak akan ber- masalah jika kita sebagai komunitas manusia -sanggup berperilaku demokratis. Secara sed- erhana perilaku demokratis dapat kita kemas dalam sebait kalimat dialogis yang berbunyi: "Ketika kita punya tujuan yang sama tetapi punya cara yang tak bersesuaian, mari kita ka- takan bahwa kita tengah menghadapi perbedaan. Dan kita katakan bahwa kita tengah menghada- pi perbedaan. Apabila akhirnya kita tetap kon- sisten dengan pendirian kita masing-masing, mari kita tuturkan bahwa Anda boleh berjalan sesuai dengan cara Anda sendiri, sementara saya biarkan jalan dengan cara saya sendiri pula. Anda punya hak memenuhi keinginan Anda, be- gitupun saya. Dengan semangat persaudaraan, mari kita biarkan hak-hak kita mekar berkembang." Nah, saya percaya, dengan credo seperti itu, pelaksanaan HAM akan tiba pada momentum yang menakjubkan. Karena itu, tampaknya kita perlu menukar pendekatan yang kita gunakan selama ini den- gan pendekatan yang baru. Salah satu alterna- tif yang mungkin dapat kita pertimbangkan adalah ancangan filosofis-yang di dalamnya mengusung nuansa idealis kemanusiaan. Ber- dasarkan pengalaman, sosialisasi nilai-nilai Penulis, Ketua Yayasan Lembaga Studi Bina (prinsip hidup) yang berdimensi tingkah laku kurang pas ditengarai dengan pendekatan poli- Bangsa (YLSB2) Jakarta. SUZUKI IMAM BONJOL PT. VARIA PRATAMA INTI MOTOR JI. Imam Bonjol No.79 Denpasar UANG MUKA Rp.500.000,- Khusus Type Bebek - Bunga 1,25 % 1-4 Th - Kredit UNTUK 50 PEMBELI PERTAMA 9 Januari s/d 31 Januari 1996 Minggu Buka Full Bergegaslah Kesempatan Terbatas GARANSI 10 Th. Hadiah Langsung GRATIS !!! +1 (SATU) set SPRING BED SET CANNON, BB (90x200) CM +KUPON Rp. 200.000/a Kredit +1 HELM +1 JAKET SERVICE GRATIS 6 KALI (6 BULAN) + T. SHIRT SUZUKI Personal Best Pluss + SUZUKI... MEMANG YANG TERBAIK C. 186 C. 89 ●Widodo CANNON SPRING BED PT. VARIA LESTARI INTI CIPTA JI. Imam Bonjol No. 79 Dps HARGA KHUSUS !!! 1 (SATU) SET SPRING BED SET CANNON, BB (90 X 200) cm Rp.300.000,- BERGEGASLAH KESEMPATAN TERBATAS GARANSI 10 Th. UNTUK SETIAP PEMBELIAN ELEKTRONIK dan FURNITURE a' Min: Rp. 1.500.000, KHUSUS 09 JAN: 8/0 31 JAN 96 MINGGU BUKA FULL KHUSUS 50 PEMBELI PERTAMA CANNON SPRING BED... Diciptakan khusus untuk Anda C.152 Toh Tae-woo, siapa tak kenal dia. Mantan Pres- iden Korea Selatan yang sangat berpengaruh. Bah- kan, pengaruh itu masih menancap ketika ia sudah turun dari kursi kepresidenan. Terbetik berita bah- wa, pengaruh itu ia miliki karena kelihaiannya menggunakan uang. Tetapi sialnya, karena kepiawaiannya "bermain uang" itulah justru membuatnya terpental ke titik nadir popularitas. Baik di luar, apalagi di dalam negeri. Pasalnya, Kim Dae-jung, salah seorang ca- lon presiden dalam Pemilu 1992, dan kini menjadi pemimpin oposisi, mengaku telah menerima dana US$ 2,5 juta darinya. Maksud pemberian dana itu tak lain agar siapa pun yang akan menggantikan Roh sebagai presiden nantinya tidak akan mengusiknya dengan berbagai macam tuduhan. Sayangnya, rekayasa seperti itu justru menjadi bumerang bagi Roh Tae-woo sendi- ri. Karena, "bantuan" yang diberikannya kepada Kim Dae-jung justru dipakai untuk "menjitak" ba- lik Roh, seraya "berkicau" ke mana-mana. Di pihak lain, presiden terpilih yang kini berkua- sa, Kim Young-sam, tidak secara tegas membantah bahwa partainya mungkin ada menerima dana haram dari Roh Tae-woo. Fenomena seperti itu; seorang penguasa yang begitu berpengaruh, tiba-tiba rontok akibat skan- dal korupsi, bukan terjadi sekali ini saja. Ini seolah- olah merupakan suatu fenomena universal, yang mungkin terjadi di mana saja. Atau, gejala seperti itu agaknya menyiratkan bahwa secara amat po- tensial korupsi dan kekuasaan selalu berisiko un- tuk menelan dirinya sendiri. Korupsi dalam kon- teks seperti itu adalah "predator" yang secara empiris telah teruji dan mampu meruntuhkan se- buah regim sekali pun. Skandal keuangan di Italia, skandal-skandal ko- rupsi yang melibatkan pejabat atau mantan pejabat teras pemerintahan Jepang, juga skandal-skandal kotor yang memaksa turun pemimpin-pemimpin negara "adi daya", Amerika Serikat di masa-masa lalu, serta banyak kasus kolusi-korupsi penguasa- pengusaha besar di berbagai negara lainnya, layak ditunjuk sebagai contoh. Lagi pula, contoh-contoh di atas, sudah cukup "berbicara" bahwa memang korupsi tidaklah ter- lalu aman walaupun ia terbungkus rapi oleh kekua- tan kekuasaan politik. Jadi, kekuasaan, dalam arti kekuatan politik, tidak cukup aman bagi koruptor. Betapa pun besarnya cadangan "energi" kekuasaan Untuk menyambut Hari Raya GALUNGAN Hari NATAL & TAHUN BARU 1996 pembelian dari tanggal 14 Desember s/d 20 Januari 1996 untuk BATH WHIRPOOL JACUZZI made in AMERICA type: STELARIA (sudut), MAGNA (persegi), VANTAGE (150 X 80 Cm) Dapatkan DISCOUNT KHUSUS sebesar 40% dari PRICE LIST Pesanlah segera di showroom kami. PT. ADIKA JAYA DEWATA Jl. Gunung Kawi No. 13 Telp. 436868, Fax: 434921 Oleh Cok, Budiman miliki underbouw terhadap salah satu OPP. erubahan: pada infrastruktur politik mau basis dalam kemasyarakatan. Tekad untuk menyuarakan hati nurani berbasks Maka partai berlambang pohon berin kerakyatan harus dapat ditumbuh-kembangkan di tengah beragamnya kepentingan golongan dan pri- mpu memunculkan isu-isu segar nan a badi. Kita harus menyadari para pendiri ormas oru dilirik oleh pemilih potensial dan p mas bak jamur di musim penghujan - kredibilitas um muda. Isu-isu yang berbumbu aka demokrasinya merupakan jaminan. Hanya, semana harus menjadi porsi utama. Jika Goll gat mengemban rela berkorban tanpa pamrih jan-enyuarakan dan manginventarisasika gan "dimodifikasi" dalam format lain. muda 1 elementer di lapisan bawah ini, setidakn k merangkul pemilih muda yang se perubahan nasib bangsa akan menunjuk naik. Pemerintah melalui menteri dalam negeri selaku pembina politik harus dapat mengeleminasi bentu ran-benturan kepentingan yang dapat merongrong persatuan dan kesatuan. Maka di tengah semarakn- Kita masih ingat bagaimana Ketut Sun ya para OPP merangkul pemilih potensial kaum DPD Golkar Bali "didemo" oleh p wa di kampus Warmadewa beberapa patut disyukuri bahwa hingga detik ini belum ada perlakuan di luar batas dalam mengemarena selama ini partai yang memenang ban misi atau merealisasikan tujuan kendaraan poli- lima kali berturut-turut ditengarai be tiknya. Hanya riak-riak kecil yang tidak akan mampu mengakomodasikan aspirasi kaum ba menimbulkan gelombang pasang yang berakhir pada bat perhatian. Ini sebagai contoh bal gempa laut" muda ingin perubahan mendasar yang Golkar seperti yang diklaim oleh Harmoko se menancapkan semangat perjuangan h bagai mayoritas tunggal seharusnya tidak terpaku um tertindas. Apa yang diperjuangka pada beban moral bahwa harus menang mutlak ni akan membantu mengupayakan dalam pesta demokrasi nanti. Sebab komposisi pea kasus Culik yang berlarut-larut a milih yang sebagian besar kaum muda ini akan menal untuk ditindaklanjuti. menyuarakan aspirasinya sesuai dengan keyakinan Mengedepankan amanat penderita nya. Terlebih lagi pemilu yang mengusung asas endaknya jangan hanya slogan. Pemilih Luber sebagai katup penjamin hak-hak pemberian in mau larut dalam kancah lips ser makin mengental. Sebab janji tanpa re hibarat mentertawakan diri sendiri. M lalu hal-hal seperti tersebut di atas da suara. Jadi kalau Golkar (kekuatan utama kontestan pemilu ini masih setia di-back-up ABRI dan duku ngan birokrasi/pegawai negeri) masih saja memak,gkan maka OPP ini akan dapat me sakan kehendak agar tetap sebagai kekuatan tung gal, maka bersiap-siaplah untuk gigit jari. Meskipun Golkar dalam realitas politik sekarang tetap punya power dan mengendalikan kekuatan-kekuatan pro Golkar" (golongan Karangasem) ng timur Pulau Bali. "Bingkisan" para analis politik a semprediksi Golkar akan memasuki Jaring-jaring Korup disiapkan untuk mem-back-up-nya. Tacap kali terbongkar dengan cara di luar dan dengan akibat yang sungguh m Dalam konteks ini, lantas kita ingat ju fenomena Marcos. Kalau demikian halnya, apakah disip dan disiplin sosial adalah suatu kata ku memberantas korupsi? Berangkat dari paradigma seperti itu, hipotesis berikutnya layak dikedepankan. Bahwa, ada saat nya-bilamana dipenuhi prasyarat tertentu-1 kekuasaan menjadi benar-benar takluk oleh korip- si. Dan itu tak pelak, menyebabkan koruptor tak bisa lagi berbohong pada "sejarah". Karena itu pula, ia tak mungkin lagi memperbodoh "sejarah". Hanya, paragigma ketersingkiran kekuasaan oleh korupsi akan menemui keterujian hipotetisnya jika ada kekuasaan lain yang katakanlah, berperan sepun ada pretensi untuk "memilih-m bagai "jurus pamungkas" atau semacam ultimum remedium. Kekuasaan yang dimaksud tak lain ads alah kekuasaan hukum yang topang-menopang den gan kekuatan-kekuatan kontrol. Pertama, memang iya. Terutama jika pemaknai disiplin hukum sebagai disi enegakan hukum (law enforcement) yan kalau ia berarti sebuah ketegasan leputusan hukum yang mempunyai day terhadap intervensi katabelece. Jug ebsiplin hukum dikukuhkan dengan meni imbangan-pertimbangan hukum dari pol Memang, kemudian terbukti, di negara-negara dengan "disiplin" hukum dan disiplin sosial yang tinggi, korupsi walaupun cenderung mengandoli keasyikan penguasa dengan romantisme kekuasaan- nya, toh ia tidak selalu nyaman. Malah, kedoknya Golkar. politik dan menjauhkannya dari ve Kedua, juga iya. Terutama jika kita dalam retorika disiplin sosial yang A Abdul Gani: PDI Pa Kader yang Ingin K KETUA DPP Partai Demokrasi Indonesia, Hring per orang, tetapi karena semua p Abdul Gani mengaku berterima kasih kepada Sangga apabila ada yang keluar tidak be habuddin Rangga, kader PDI Lotim yang menyas engecilkan partai. "Justru partai a takan keinginannya keluar dari PDI untuk masuk besar dan makin berkembang, sebab elakukan yang terbaik bagi partai. "PDI merupakan partai terbuka. Siapa punila ada yang sudah tidak sesuai den yang ingin masuk sebagai anggota akan diterima buka bagi mereka untuk memilih y dengan tangan terbuka, demikian pula bagi anganya. Bahkan Gani memastikan, gota yang mau keluar dari partai tidak akan didak akan turun karena ada anggota p tahan apabila itu kehendaknya. Bahkan, partai feluar. berterima kasih kepada Sahabuddin Rangga yang lama menjadi anggota partai dan menya takan diri keluar," kata Gani menjawab Bali Post di Mataram, Kamis (18/1) sehubungan adanya pernyataan Sahabuddin Rangga akan keluar dari PDI karena pengurus dinilai mens ghalalkan segala cara. Gani menilai, tidak ada pengurus yang men- ghalalkan segala cara untuk mencapai keinginan- nya, karena pemilihan pengurus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada dan diterima oleh se- mua pihak. PDI, menurut dia, ada dan besar bukan karena MAGNA Sahabuddin Rangga kepada wartaw amannya, mengatakan niatnya unt dan PDI dan melompat ke Golkar k pengurus tidak konsekuen den ART partai. Bahkan sering menghala la cara. Sahabuddin yang merasa tu MATAMERA/11/CBN/95 HANYA 50 UNIT DENGAN HARGA CKE D MENARIK MULAI 38,7 JUTA* VANTAGE STELARIA C. 4482 BONUS SETIAP UNIT RUMA SAMBUNGAN TELPON -TAMAN HALAMAN DEPA Harga belum termasuk PPN dap 2cm Color Rendition Chart