Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

4cm JUMAT KLIWON, 24 JULI 1998 NOMOR 325 TAHUN KE-50 MILIK MONUMEN PERS RACIONAL Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila Figur untuk Jabatan Presiden HARIAN PAGI TERBIT 12 HALAMAN ECERAN Rp 1.200 Soerjadi yakin bisa Amien Rais-Mega Bersaing, Habibie Ditolak Bersatu dengan Mega Jakarta (Bali Post) - Era reformasi memberikan kebebasan tiap institusi untuk me- nilai figur pemimpin, termasuk presiden. Hasil polling (jajak penda- pat) Laboratorium FISIP Universitas Indonesia (UI) bekerja sama dengan Soegeng Sarjadi Syndicated menyatakan figur Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie sebagai presiden ditolak rakyat, namun kebijak- sanaannya sebagai presiden selama tiga bulan terakhir masih bisa diterima. Hasil jajak pendapat melalui telepon kepada responden dari kelas menengah ke atas tersebut menempatkan Amien Rais sebagai peraih suara terbanyak sebagai presiden setelah Pemilu 1999. Megawati Soekarnoputri pada posisi kedua dengan perolehan suara cukup ketat, hanya selisih 15 suara dari Amien Rais. Sedangkan Presiden RI sekarang, Habibie hanya menempati posisi keti- ga, kalah 31 suara dari Megawati. Eef Saefullah didampingi Direktur Lab. FISIP UI Falina dan Soegeng Sarjadi serta disaksikan Prof. Dr. Dawam Rahardjo, Kamis (23/7) ke- marin menjelaskan, dari hasil jajak pendapat diketahui bahwa penyebab adanya penolakan atau ketidaksetu- juan masyarakat terhadap pengangka- tan Habibie sebagai presiden sebagi- an besar (48 persen) responden me- nyatakan Habibie terlibat KKN (ko- lusi, korupsi dan nepotisme) dan masih dalam lingkaran" Soehartoisme. Alasan lain penyebab Habibie dito- lak, kata Saefullah, karena responden mengaitkan kebijaksanaan Habibie se- belum menjadi presiden, yakni men- ristek-menggunakan anggaran nega- ra untuk IPTN. Habibie dinilai tidak berwibawa. Belum mampu memper- baiki keadaan ekonomi dan kebera- daannya bukan berasal dari Jawa. Selama tiga bulan terakhir, kebija- kan politik dan ekonomi Habibie masih bisa diterima. Namun, kata Saefullah, sedikit sekali yang menyatakan sa- ngat menerima. Kendati demikian, tidak tertutup kemungkinan akan ada penolakan dari masyarakat terutama jika keadaan ekonomi tidak membaik. Kemungkinan penolakan itu karena dikategorikan sebagai responden yang berat hati" untuk menerima kebija- kan Habibie. Amien-Mega Yang menarik, jajak pendapat ini memunculkan Amien Rais dan Mega- wati Soekarnoputri sebagai figur yang pantas menjadi presiden setelah Pemi- lu 1999. Kedua tokoh populer tersebut mengantongi suara terbanyak. Dari seribu orang yang dijadikan responden, Amien Rais mengumpul- kan 128 suara, menyusul Megawati Sukarnoputri 113 suara. Sedangkan Habibie berada pada urutan ketiga dengan jumlah suara 82 buah. Berada pada urutan keempat adalah mantan Wapres Try Sutrisno, selanjutnya Prof. Emil Salim dan Sri Sultan Ha- mengkubuwono X. Hal. 11 Ada juga yang tidak Peduli Hasil Jajak Pendapat Presiden Periode 1999-2004 Versi Laboratorium FISIP UI Megawati Amien Rais (128) B.J. Habibie (82) Jakarta (Bali Post) - Upaya menyatukan PDI Perjuangan dengan PDI Soerjadi terus bergulir. Ke- tua Umum DPP PDI hasil kongres Medan Drs. Soerja- di bahkan yakin sebelum un- dang-undang (UU) kepartai- an yang baru rampung, pi- haknya bisa bersatu kemba- li dengan kelompok Mega- wati Soekarnoputri. "Insya Allah. Prinsipnya kami tidak memikirkan ada PDI lebih dari satu," kata Soerjadi menjawab warta- wan di Jakarta, Kamis (23/ 7) kemarin soal kemungkin- Drs. Soerjadi an dirinya bersatu kembali dengan kelompok Megawati se- belum UU politik baru dirampungkan. Dikatakan, dengan demikian dalam Pemilu Reformasi 1999 nanti PDI hasil kongres dan PDI Perjuangan sudah lebur menjadi satu. Ditegaskan, sebenarnya antara kelompoknya dan kelom- pok Megawati tidak ada persoalan yang prinsip, mendasar dan berat yang menjadi penghalang. Soerjadi menjelaskan, dulu pihaknya mengadakan kong- res karena sesuai dengan ketentuan AD/ART partai, di sam- ping ada masalah politik. Karena ada masalah politik, tam- bahnya, akhirnya berkait dengan masalah kebijaksanaan. "Tetapi, itu bukan masalah dasar, bukan masalah prinsip. Persoalan terjadi karena muncul sikap emosional," kata-nya. "Insya Allah kami akan bersatu kembali," tegas anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) ini. Ia mengatakan, ka- lau sekarang ada istilah PDI Perjuangan, diharapkan nanti hal itu tidak ada lagi. Dipaparkan, karena persoalannya tidak mendasar, di- harapkan proses penyatuan dua kelompok di PDI ini dapat dipercepat. Yang merepotkan masalah ini memang sudah bergerak ke emosional. Kalau sikap emosional tersebut bisa dikendalikan, proses penyatuan akan lebih mudah. Ditanya, bagaimana jika UU politik sudah tuntas, tetapi kelompok Mega bersikeras tidak mau bergabung, Soerjadi menyatakan pihaknya tidak berpikir ke arah itu. "Pokok- nya kami berada dalam semangat ingin bersatu. Itu saja," katanya. (yum) Mathori Abdul Jalil Pimpin Belum Pikirkan Koalisi dengan Amien Rais Bachtar: Surat Itu Palsu dan Fitnah Partai Kebangkitan Bangsa * Deklarasi Dihadiri Try Sutrisno Jakarta (Bali Post) - Keinginan warga Nahdlatul Ulama (NU) mendirikan partai akhirnya terkabul juga setelah dideklarasikan nya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di kediaman Ketua Umum PB NU Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Ciganjur, Jakarta Selatan, Kamis (23/7) kemarin. Selain dihadiri ribuan pendukung- nya, turut hadir da- lam deklarasi terse- but di antaranya Jen- deral (purn) Try Su- trisno, Jenderal (purn) Edy Sudrajat, mantan Wakasad Letjen (purn) Soerja- di, Megawati Soekar- noputri, pengusaha Setiawan Djody, salah seorang Ketua Pemuda Pancasila Yorrys Raweyai, dan sejumlah duta besar negara sahabat. Gus Dur, KH Elias Ruchiat, KH Moh. Natsir Ali, KH Mustofa Bisri, dan KH M. Muhadi bertindak se- bagai penandatangan deklarasi. Su- sunan pengurusnya, Ketua Umum (Ketum) H. Mathori Abdul Jalil, Mathori Abdul Jalil Sekjen Drs. Muha- imin Iskandar, dan Bendahara H. Imam Churmen. Menurut Mathori, selama tiga dasa warsa perjalanan bangsa Indonesia, ternyata pemba- ngunan politik, eko- nomi dan budaya, telah mengesam- pingkan visi kedau- latan tertinggi yang berada di tangan rakyat. * Golkar Akhirnya "Recall" Keluarga Soeharto Jakarta (Bali Post) - Guna mengimbangi koalisi Gus Dur-Megawati pada masa menda- tang, mungkinkah Golkar akan berkoalisi dengan tokoh-tokoh lain- nya seperti Amien Rais? "Oh tidak ada, saudara dapat in- formasi dari mana. Saya sudah lama tidak bertemu Pak Amien Rais, be- lum terpikirkan," ujar Ketua Umum DPP Golkar Akbar Tanjung usai memimpin rapat pleno pertama di kantor DPP Golkar Rabu (22/7) malam. Menurut Akbar Tanjung, dia me mang tidak boleh memasukkan un- sur pribadi dalam hal ini. Artinya, antara dia dan ketua PP Muham- madiyah itu, tetapi bicara soal koa- lisi, otomatis menyangkut organisa- si. "Kalau bicara soal koalisi atau aliansi, kita lihat saja nanti per- kembangan politik yang ada," kata nya. Soalnya, di politik itu cukup ba- nyak kemungkinan yang terjadi. Pada masa lalu, dia merupakan la- wan politik, tetapi pada masa da- Hal. 11 tang, bisa saja sebagai kawan. Ak- Kekuasaan yang bar mengatakan, kemungkinan ber- tidak Terbatas gabung bisa saja, tetapi didasari per- LSM dan Pemerintah Bentuk Tim Pencari Fakta Kerusuhan Jakarta (Bali Post) - Sebagai kesungguhan untuk mengusut tun- tas kasus kerusuhan Mei lalu, pemerintah ber- sama Komnas HAM serta LSM membentuk Tim Pencari Fakta (TPF). Penandatangan surat keputusan bersama pembentukan TPF dilakukan Menhankam/ Pangab Jenderal TNI Wiranto, Jaksa Agung A.M Ghalib, Menteri Kehakiman Muladi, Men- teri Dalam Negeri Sjarwan Hamid, Menteri Peranan Wanita Tuty Alawiyah serta Menteri Luar Negeri Ali Alatas, berlangsung di Depar- temen Kehakiman, Kamis (23/7) kemarin. Tim yang terdiri atas unsur gabungan anta- ra pemerintah, aparat keamanan, Komnas HAM serta kalangan LSM tersebut diharap- kan dalam waktu tiga bulan ke depan dapat mengungkapkan kesimpulan dan hasil pe- anggota TPF yang terdiri atas Mabes ABRI, Pe- merintah, Komnas HAM dan LSM. Di antara- nya adalah Danpuspom Mayjen TNI Syamsu, Dankorserse Polri Mayjen Pol Da'i Bachtiar, Marzuki Darusman, Bambang W Soeharto, Nursyahbani Katjasungkana, serta Dr. Said Agil Širad. Dalam sambutannya, Menteri Kehakiman Muladi mengatakan kebahagiaannya atas ter- bentuknya tim ini. Menurutnya, pembentukan tim ini adalah suatu momentum yang sangat penting dan ditunggu-tunggu masyarakat dalam upaya bersama mengungkapkan peris- tiwa kerusuhan pertengahan Mei lalu. Pembentukan tim ini, kata Muladi, meru- pakan langkah tepat untuk mengungkapkan secara tuntas peristiwa kerusuhan itu dengan segala dampaknya dalam rangka penegakan samaan visi dan tujuan politik. Apa- kah koalisi dengan Amien Rais diper- lukan untuk menghadapi koalisi Mega-Gus Dur? "Kita lihat saja, koalisi itu lumrah dalam politik, bisa saja terjadi," kata- nya. Dijelaskan Akbar, Golkar bisa saja merangkul Amien atau Gus Dur, tetapi dilihat dulu dari konsepsinya. Ketika ditanya soal adanya Ba- risan Nasional yang dimotori para jen- deral (purnawirawan) termasuk man- tan rivalnya Edi Sudrajat, Akbar me nyatakan jika memang barisan itu tu- juannya baik, untuk meningkatkan visi pembangunan politik, dia tidak mempermasalahkan. Dia juga tidak melihat itu merupakan upaya penggembosan terhadap DPP Golkar. Bagaimana kaitan dengan jaba- tan presiden, apakah Anda kelak mencalonkan diri? Tidak, kita tidak usah bicara presiden dulu, lebih baik ngomong soal pemilu," katanya. Di-"recall Dalam rapat pleno pertama Rabu (22/7) malam itu, DPP Golkar me- mutuskan untuk me-recall keluar- ga mantan Presiden Soeharto dari MPR. Rapat pleno yang dipimpin langsung Ketua Umum DPP Golkar Ir. H. Akbar Tanjung berakhir pukul 00.30. Dari 138 pengurus DPP, yang hadir 110 orang, dan 12 orang secara resmi mengundurkan diri. Mereka yang di-recall adalah Halimah Bambang Trihatmodjo dari daerah pemilihan Sumatera Barat diganti Rusdi Zein, Tommy Soehar- to (daerah Sumatera Selatan) diganti Prof. Dr. Ir. Mahmud Hasyim, Bam- bang Trihatmodjo (DKI Jakarta) di- ganti Drs. Slamet Limbau, Titik Prabowo (Jabar) diganti Dra. Choiryah, Siti Hardiyanti Rukmana (Jateng) diganti Wisnu Suhardono, Sudwikatmono (Jateng) diganti Fir- man Subagyo, dan Probosutejo (Ja- tim) diganti Ir. Muhayat. Rapat juga memutuskan untuk me-recall anggota MPR lainnya yak- ni Prof. Dr. Ir. Syarifudin Baharsyah (Sumut) diganti Baharudin Arito- nang, KH. Ali Yafie (DKI Jakarta) diganti Chairul Chairil, Moh. Yarman (Jatim) diganti Tony Wowo- runtu, dan Yonis Raweyai (Irian Jaya) diganti Philip Wona. Hal. 11 Menjamin Efektivitas F-KP KETUA DPP PNI Bachtar Oscha Chalik sempat terhenyak ketika disodori surat edar- an tentang upaya kongkalikongnya dengan Ketua PDI hasil Kongres Soerjadi. Kongka- likong itu bertujuan merangkul Soeharto dan crony-nya. Usai membaca surat itu, dia lang- sung bereaksi dan Kamis (23/7) kemarin me- ngadakan rapat pengurus. Bagaimana komentarnya? "Itu edaran palsu. Ibarat surat tak bertuan, itu mengada- ada dan fitnah. Kalau dikaitkan dengan surat palsu itu, jadi ramai. Sekali lagi, itu palsu dan saya akan menuntut orang yang tak bertanggung jawab itu ke pengadilan," ujar Bachtar kepada wartawan di Sekretariat DPD PNI Jakarta Raya. Bachtar yang mengaku anak angkat Bung Karno itu, menyatakan belum mengetahui si penyebar surat itu. "Perasaan saya bisa mera- ba-raba," tandasnya. Ketika ditanya apakah penyebar surat itu dari lawan politiknya, dia mengatakan, pasti. Namun, dia tidak berani menuduh. Bachtar yang juga pengembang itu menga- takan, surat tersebut diterima pada Selasa (21/7) pagi. Surat itu dikirim DPD PNI dari Palembang. Pihak PNI juga telah melaporkam surat edaran itu ke pihak berwajib pada Rabu (22/7) lalu. Kami memang tidak mendiamkannya. Kalau kami diam, berarti hal itu benar," tan- das Bachtar. Pius Tuntut Soeharto Diperiksa Jakarta (Bali Post). Sekjen Aldera (Aliansi Demokrasi Rakyat) Pius Lustrilanang meminta agar mantan Presiden Soeharto diperiksa. Dia juga merencanakan menuntut institusi Kopassus atas keterlibatannya dalam ka- sus penculikan aktivis politik di Tanah Air. Hal ini diungkapkannya di kantor PBHI (Persatuan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia) Jakarta, Kamis (23/7) kemarin. Dalam pern- yataannya, Pius didampingi penasihat hukum Hendardi yang juga merangkap Ketua PBHI. Keinginan agar Soeharto diperiksa, menurutnya, karena mantan presiden itu bertanggung jawab atas terjadinya kasus ini. Apalagi, lanjutnya, sejak menjabat sebagai presiden, Soeharto tidak pernah melakukan apa pun yang bisa menun- taskan kasus. "Bila ini dibiarkan, saya larut karena memang hal inilah yang (jar) selalu membuat dia (Soeharto-red) terus bertahan," ujarnya. Untuk itu diyakininya, hilangnya para aktivis politik yang nasibnya belum jelas saat ini sarat dengan muatan politis. Apalagi ada kepastian bahwa Soeharto terlibat dalam kasus ini. Pius memastikannya sebab semasa menjabat sebagai presiden, Soeharto ban- yak menimbulkan korban. Apalagi, ia (Soeharto-red) mempunyai pengalaman melakukan rangkaian aksi semacam ini, tandasnya. Bahkan dalam salah satu bukunya, Soeharto mengakui telah me- merintahkan aparat untuk menembaki preman-preman pada tahun 1983. Kasus penembakan preman ini dikenal dengan "petrus" (penembak misterius). Hingga sekarang tidak diketahui siapa yang me- nembak preman-preman tersebut. Tentang rencana menuntut institusi Kopassus, Pius mengisyaratkan, masih nya, Hendardi. Namun yang pasti, dia akan menuntut atas usaha Kopassus mendiskreditkan secara sistematis sep- utar dirinya serta kerugian fisik yang dialaminya selama dalam sekapan. Atas perlakuan Kopassus, Pius menun- tut agar permasalahan ini diajukan ke pengadilan militer dan bukan di DKM (Dewan Kehormatan Militer). Hal ini dis- ebabkab, berdasarkan pengalaman pada kasus di Dili, DKM lebih bersifat internal serta tidak transparan. Padahal, menu- rut Pius, masyarakat sangat membutuh- kan keterbukaan tersebut. Untuk itu, dia menyarankan agar kasus penculikan itu dilanjutkan ke Mahkamah Militer. Pius juga berjanji akan mengungkap- kan segala temuan baru yang ia miliki kepada Menhankam/Pangab Wiranto se- belum diperiksa di Puspom. Semua fakta yang telah diungkapkan oleh aktivis lain serta dirinya sudah cukup untuk pengusu- tan kasus ini. Dia memandang perlu ber- gab dibandingkan dengan Puspom. Bachtar mengaku, surat kaleng itu jelas merusak citra dan kelangsungan PNI menda- tang. "Karena itu, semua daerah dan cabang kami beri petunjuk supaya memberikan pen- jelasan kepada orang-orang yang tidak menger- ti," tandas Bachtar. Dikatakan, setelah diteliti pihaknya menemu- kan ada sepuluh indikasi yang menunjukkan bahwa surat itu palsu, di antaranya ukuran kop tulisan, cap PNI, tanda tangan pengurus dan nomor telepon Sektretariat PNI di Depok. Soal namanya pernah dicantumkan sebagai caleg PDI Soerjadi pada pemilu lalu, Bachtar tidak membantah. Bachtar mengaku pernah ikut PDI. Bukan saja zaman Soerjadi, tetapi juga zaman Mega. Setelah ada PNI, dia menyatakan punya kesempatan untuk pulang kandang. Dia juga mengatakan hubungan dengan Soerjadi kurang baik. "Saya sering memaki- maki dia," ujar pria kelahiran Sumut ini. Bachtar juga menyebut Drs. Soerjadi terla- lu arogan dan mudah menghancurkan kawan. Tidak mau mengajak kawan-kawan senior karena takut kalah. Ditanya hubungannya dengan Megawati, Ketua DPP PNI mengatakan, sampai sekarang tak pernah menjelekkan Ketua PDI Perjuang- an itu. "Dia juga belum pernah menjelekkan saya. Tetapi bisa jadi dia terpengaruh oleh eda- ran surat palsu itu," kata Bachtar. (pam/018) Bali Post HARI INI Mari Berikan Dukungan Siapa pun di antara ketiga cagub yang terpilih, mari kita berikan dukungan dan iklim yang baik ke- pada yang ber- sangkutan agar dapat membangun Bali, kata Made Suwinda, S.H. salah seorang cagub. Hal. 2 an Mei lalui balik peristiwa kelabu pertengah- hukum dan mengembalikan nama baik serta khawatir masalahnya akan berlarut berkonsultasi dengan penasihat hukum- temu langsung dengan Menhankam/Pan- BP net Home p Ada sekitar 16 orang yang terdaftar sebagai internasional. Rahmawati Soekarnoputri Berpolitik jangan Kembali ke Masa Lampau Pada Orde pun dia tak menyuarakan bagaimana Karno dalam nya, Rahmawati DIBANDINGKAN kakaknya Megawati Soekarnoputri, sosok Rahmawati Soekarnoputri termasuk jarang berbicara politik. Reformasi saat ini banyak tampil aspirasi. Se penuturan Bung salah satu buku- termasuk anak dibandingkan daranya. Putri wati yang nama Pramana Rachma- berkomentar soal multipartai Wartawan Bali Suyadnyana paling cerdas saudara-sau- kedua Ibu Fatma- lengkapnya Diah wati, kini banyak reformasi dan di Indonesia. Post I Gde mewawancarai Rahmawati Soekarnoputri (RS) di rumahnya di Jl. Cilandak V No. 10, Jakarta Selatan. Berikut petikannya. Meskipun jarang berbicara politik, mungkin Anda bisa berpendapat soal perjalanan reformasi yang telah ber langsung hingga kini? Dari awal orang menyebut-nyebut era reformasi, saya sudah mempredik- sikan arahnya nanti ke mana. Saya hanya melihat adanya perubahan ekonomi, hukum, dan politik. Yang utama saya lihat adalah perubahan di bidang politik dengan digarapnya un- dang-undang politik baru mengimba- ngi bermunculannya partai baru. Mul- tipartai ini sebenarnya merupakan langkah mundur, mirip dengan situa- si politik tahun 1955. Saat itu negara kita mengalami liberalisasi dengan perlementer demokrasi serta menjadi negara Republik Indonesia Serikat se- hingga UUD-nya pun jadi UU semen- tara. Hal yang perlu saya gariskan, dalam reformasi politik hendaknya jangan mundur ke alam demokrasi li- beralisasi. Resultannya saat tahun 1959, Bung Karno mengeluarkan de- krit kembali ke UUD 45 dan pembuba- ran konstituante. Apa yang harus diwaspadai dalam proses itu? Hal terpenting kita perhatikan adalah menghindari suatu keadaan yang malah merugikan persatuan dan kesatuan bangsa. Besar kemung- kinan nanti terjadi disintegrasi, bila partai-partai yang membawa kepen- tingan kelompok atau golongan sa- ling cakar untuk memenangkan golongannya. Bagaimana pandangan Anda ten- tang reformasi di bidang ekonomi? Hal. 11 Kekeliruan Rezim Orde Baru (ryt) page Catatan Teknis Sistem Pemilu Http://www.balipost.co.id bpdps1 @indo.net.id 2cm Persoalkan Distrik, Selewengkan Proporsional DIHITUNG dari sekarang, pelak- sanaan Pemilu Reformasi tinggal sepuluh bulan lagi. Sesuai kesepaka- tan Presiden Habibie dan DPR RI, pemilu yang melibatkan banyak par tai itu akan berlangsung Mei 1999. Sebagai peristiwa politik, ia memer- lukan perangkat perundangan yang Ia sempurna. memerlukan kete- patan sistem. Mengapa demikian? Bagaimana perjalanan sistem propor- sional dan distrik dalam pemilu sebe- lumnya? Berikut catatan teknis yang dirangkum dari wawancara dengan pakar politik CSIS Dr. J. Kristiadi ser- ta pakar politik LIPI Dr. Syamsudin Haris, di Jakarta, Rabu (22/7). pun Pemilu sistem distrik nyaris terpakai pada pemilu 1968. Kala itu, pemerintah pemilih dan wakil yang terpilih. Usulan mengusulkan perlunya kedekatan antara ini bergayung sambut oleh partai peser- ta pemilu. Dalam gayung sambut terse- dibandingkan dengan yang pro, lebih but muncul pro dan kontra. Namun, banyak yang kontra. Partai pendukung sistem distrik hanya IPKI, sementara yang menolak, yakni PNI, NU, dan Mur ba. PNI menilai, sistem distrik mengura- ngi peranan partai dan menonjolkan in- dividu. Alasan ini hanya taktik. Pertim- bangan sebenarnya, PNI takut kehilang- an suara di luar Pulau Jawa. di Hal itu mengingat basis massa PNI luar Jawa menyebar dan berpencar. Jika memakai sistem distrik, partai yang didirikan Soekarno itu akan ter singkir oleh partai lain yang basis ma- ssanya terkonsentrasi di luar Jawa. Sikap dan pertimbangan senada ter- jadi dalam tubuh NU dan Murba. Sebagai penekanan tambahan, NU menegaskan bahwa masyarakat Indonesia belum mantap untuk melaksanakan pemilihan perorangan. Imajinasi dan realitas poli- tik masyarakat masih berkutat pada pe- milihan partai. Akhirnya, pemerintah menyampaikan toleransi. Sistem distrik mendadak ter- lupakan. Partai peserta pemilu menoleh ke sistem proporsional. Namun pada perkembangannya, sistem ini meng- gelembungkan kemenangan peserta baru. Peserta itu bernama Golkar. Perlu dicatat dan ditambahkan, bu- kan proporsional sebagai sistem yang memenangkan Golkar. Kemenangan itu terjadi lantaran adanya penyele- wengan. Hal ini terkait dengan sema- ngat eksekutif yang menginginkan sistem proporsional sebagai pembela Orde Baru. Hal. 11 Kedok Perwakilan Berimbang 2cm Color Rendition Chart