Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

4cm 2cm on, 24 Juli 1998 Jumat Kliwon, 24 Juli 1998 gi DPR Hanya alam demokrasi nesia. Said kemudian arkan negara demo- kan mengedepankan sing-masing sebagai penegakkan hukum, rakyat, sistem mayori- nilu yang jujur dan pe- n hak asasi manusia Hal tersebut penting, a, karena manusia di- n dengan dua nafsu, mafsu setan dan nafsu at. Nafsu setan cen- mendominasi diri a sehingga perlu dikon- at hukum. enambahkan, hukum terapkan di mana pun, menerima legitimasi so- rena itu, seorang guber- us punya basis sosial kungan masyarakat pimpinnya. (045) at Beda emilu batas akhir yang diten- Adapun persyaratan emukakan dari partai a pemilu, bahwa nya memiliki 14 DPD ih dari separuh propin- donesia. Namun jika ng tidak memenuhi atan, tetap harus diakui i partai yang bisa arakan kepentingan alam udara demokrasi. ait dengan keseimban- udukan presiden dan dro Sugianto menga- OPR perlu mempunyai ang menetapkan RUU UU. (045) NTAS daya yang dibuka di Selain kualitas atraksi pun belum bergairah. budaya. Budayawan ndisi tersebut tak cuma isinya sama. Dia men- ngnya lebih kecil dari ni bisa dijadikan pela- kutnya. (045) 3, Ir. Soetomo Kusban- ak di daerahnya agar ga udang belakangan Artinya, tambah dia, genjot produksi tanpa ak. Sebab, jika hal ini diperoleh, tetapi just ng terlalu banyak bisa u dikatakannya men ram (048) MAHA Anda dengan ayani jual beli Sus YAMAHA UDA MANDIRI NOTO NO.78 DENPASAR C 50551 minan Angsuran r dan Bunga Tetap ofa & Kursi Tamu hogun, KTM 630+ Meja Rp. 96.000 Spring Bed Fuji dard, Deluxe 160/180 Rp. 97.500 60 TUNAI & KREDIT man, 241056-59 222329, 239926 Yani No. 15, Kediri, rata No. 18, 941550 goro No. 93, 22004 ti No. 12, 21191 C.49151 Harian untuk Umum Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila Terbit Sejak 16 Agustus 1948 Tajuk Rencana Penghargaan buat Mantan Presiden Soeharto MANTAN Presiden Soeharto meminta pemerintah menunda pemberian peng- hargaan kepada dirinya sebesar Rp 26,6 milyar. "Kalaupun uang itu nanti saya terima, akan saya teruskan dan gunakan untuk rakyat," kata Mensekneg Akbar Tanjung mengutip pernyataan Soeharto. Pemberian penghargaan sebagai pengganti pembangunan rumah pribadi Soe- harto di TMII itu, sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1978. Paling tidak inilah yang dijadikan dalih Mensekneg maupun kalangan DPR sebagai pembenaran terhadap pemberian penghargaan itu. Di pihak lain, pada saat rakyat Indonesia berjuang mengatasi kepahitan hidup akibat krisis ekonomi, keputusan pemerintah itu sa- ngat mengejutkan. Dewasa ini bangsa kita dalam keadaan menderita. Penderitaan ini sudah sam- pai tingkat amat parah. Dalam suasana rakyat kecil menjerit akibat himpitan hidup, bagaimana kita bisa memikirkan penghargaan Rp 26,6 milyar buat mantan Presi- den Soeharto? Sampai di mana pemerintah pimpinan Presiden Habibie dan ka- langan DPR yang mendukung keputusan pemerintah itu memiliki sense of crisis? Pemerintahan Habibie adalah pemerintahan peralihan, demi menghindari ke- kosongan kekuasaan, dan atas dasar pertimbangan bahwa lembaga kenegaraan yang terbentuk berdasarkan hasil pemilu selama ini memang sudah cacat secara hukum. Pemerintahan Habibie diterima atas dasar pertimbangan the best among the bads. Oleh karena itu pemerintahan ini dipercaya rakyat untuk dua tugas utama, yaitu memperbaiki perekonomian dan mempersiapkan pemilu yang diper- cepat, yang dijiwai semangat reformasi. Namun di sana-sini masih muncul ke- curigaan masyarakat bahwa pemerintah Habibie, dan Habibie pribadi, pada ha- kikatnya kepanjangan tangan Soeharto. Seharusnya pemerintah Habibie dan Habi- bie pribadi berupaya menghindarkan atau menjauhi perilaku atau kebijakan yang justru memperkuat kecurigaan tersebut. Demikian juga Akbar Tanjung yang saat ini juga tokoh nomor satu Golkar. Habibie memutuskan untuk menyediakan uang Rp 26,6 milyar, sementara Akbar Tanjung membela kebijakan itu dengan mengatakan hal itu wajar karena Pak Harto telah memimpin bangsa ini 32 tahun. Di samping itu, memberikan penghargaan kepa- da mantan presiden mempunyai dasar hukumnya. Baik Habibie maupun Akbar Tanjung tampaknya melupakan satu fenomena politik akbar. Soeharto dalam jabatan presiden terakhimya berada dalam posisi kontroversial. Krisis ekonomi selama ini oleh rakyat dirasakan berawal dan ber- sumber pada model kepemimpinan Soeharto yang cenderung otoriter dan me- nerapkan pendekatan stabilitas berlebihan, yang sarat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Akibatnya, keberhasilan pembangunan perekonomian selama ini bu- kan hanya bersifat semu, tetapi justru menciptakan kesenjangan ekonomi-sosial yang amat lebar. Kerakusan menjalar di kalangan pejabat dan pengusaha yang berkolusi dengan penguasa. Akibatnya, ketika keberhasilan semu itu terpukul, hancurlah kesejahteraan bangsa kita yang selama ini didengungkan sebagai ke- berhasilan pemerintah Orde Baru dan Golkar. Soeharto berhenti bukan karena halangan atau karena sudah sampai akhir jabatannya. la mundur akibat desakan rakyat yang dipelopori mahasiswa refor- mis. Bahkan pimpinan DPR/MPR yang dulu memohon kesediaan Soeharto untuk bersedia dipilih kembali sebagai presiden, justru mendesak Soeharto turun tahta. Desakan untuk mundur berarti ketidakpercayaan rakyat terhadap pemimpinnya. Ketidakpercayaan muncul akibat adanya penilaian negatif terhadap perilaku dan, atau kebijakan yang tidak bijaksana dari pemimpin tersebut. Desakan turun, bu- kannya tak mungkin akan diikuti pemaksaan jika yang bersangkutan tak segera tanggap. Dalam kondisi yang demikian itu bagaimana mungkin kita memberikan peng- hargaan dalam jumlah begitu besar kepada seorang pemimpin yang tak lagi dike- hendaki rakyat? Ironis, pada saat rakyat berusaha melacak kekayaan keluarga mantan Presi- den Soeharto karena adanya dugaan harta tersebut diperoleh melalui praktik ko- rupsi, kolusi, dan nepotisme, pemerintah Habibie justru merancang pemberian penghargaan yang amat besar jumlahnya. Jika di belakang hari terbukti pelaca- kan tersebut memiliki bukti otentik, pemberian penghargaan semacam itu tak lagi layak diberikan. Kalau ternyata keluarga Cendana memang bersih dari praktik KKN, besarnya penghargaan itu pun perlu dikaji kembali. Bangsa kita bukan bangsa makmur yang mampu memberikan penghargaan kepada mantan pemimpinnya sebanyak itu. Bahkan dipandang perlu disusun undang-undang baru yang me- ngatur pemberian penghargaan kepada mantan presiden/wakil presiden yang lebih adil, terinci, dan jelas. Pemberian penghargaan begitu banyak justru akan menumbuhkan citra buruk pemerintah, khususnya citra pribadi Presiden Habibie. Penolakan Soeharto untuk menerima penghargaan itu saat ini, dan jika uang itu diterimanya akan diteruskan ke rakyat, pada hakikatnya adalah sebuah ironi bagi pemerintah, Habibie dan Akbar Tanjung, serta kalangan DPR yang telah mendukungnya. Mereka kurang responsif dalam mengakomodasi aspirasi yang berkembang di masyarakat luas pada masa reformasi ini. Dalam kaitan ini, dedengkot orde baru Soeharto tampaknya "lebih tanggap". Surat Pembaca Persyaratan: Sertakan Fotokopi KTP atau SIM Saran untuk Hotel Amanusa Berkenaan dengan berita Bali Post 20 Juli, halaman 2, dan Surat Pembaca 21 Juli, halaman 5, pada intinya mengenai persoalan pelayanan penempatan tena- ga kerja, saya selaku pribadi menyaran- kan kepada manajemen Hotel Amanusa hendaknya struktur organisasi Amanusa ditinjau kembali dan diselaraskan den- gan Undang-undang No. 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Hal itu sekali- gus untuk mensosialisasikan undang- undang tersebut dalam lingkungan mana- jemen Hotel Amanusa. R. Rugimin, S.H. Jl. Gunung Sari IV No. 26 Perumnas Monang Maning Mr. Kasino vs Wayan Tajen Ini percakapan antara dua orang yang belum pernah bertatap muka tetapi kenal lewat literatur dan koran. Yang satu ber- nama Mr. Kasino (MK) yang bule dan yang satunya Wayan Tajen (WT) asli Bali. Ikutilah percakapannya lewat saluran langsung internasional: MK: Hallo Wayan, bagaimana kabar- nya? WT: Baik Mister dan Mister? MK: Fine juga. Wah saya lagi kaya nih, bagaimana kalau kapan-kapan saya pingin judi ke Bali. Saya sudah pernah ke Malay- sia dan ke Pulau Chritmast katanya dekat dengan Bali. WT: Wah jangan dulu Mister, di sini kan dilarang agama dan hukum, nanti Mis- ter dibui. MK: Tapi you kok bisa, saya tahu you júga sama dengan saya. Saya tahu teman you yang lain seperti Made Cekian, Nyo- man Domino, Ketut Bola Adil dan yang lain- nya, dan saya nyumbang devisa buat nega- WT: Masalahnya bukan begitu Mister. Memang saya judi tetapi kata para pakar saya ini merupakan "kultur" orang Bali, jadi sulit dihapuskan. ra you. gung Mister. Bali Post Arah Reformasi yang makin tak Menentu "KAMI menyatakan kecewa dan menyesalkan sikap ABRI, karena tidak sesuai dengan pernyataan Menhankam/Pangab sebelumnya, bah- wa ABRI akan bersikap netral dan tidak melakukan intervensi ter- hadap jalannya Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar. Nyatanya Pemerintah telah melakukan intervensi melalui perangkap Departe- men Dalam Negeri dan beberapa menteri untuk mempengaruhi jalan- nya Munaslub Golkar. Ini berarti bertentangan dengan tujuan dan se- mangat reformasi. Munaslub Golkar yang diharapkan berjalan secara demokratis untuk menghasilkan Golkar yang mandiri, transparan, dan demokratis, ternyata telah dinodai oleh cara-cara yang arogan dan tidak terpuji serta bertentangan dengan adat dan budaya kita. Penyelengga- raan pemerintahan negara dewasa ini telah mengabaikan nilai-nilai dasar moralitas dan hukum. Akibatnya, demoralisasi seluruh kehidu- pan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Sehingga praktik ke- hidupan politik kedaulatan, berada pada penguasa, dan bukan lagi be- rada di tangan rakyat". Pernyataan para jenderal (purn) senior ABRI angkatan 45 dan pas- ca-45 pada tanggal 12 dan 16 Juli 1998 sehubungan Munaslub Golkar 9-11 Juli 1998. Kemunafikan Pada waktu belakangan ini oleh masyarakat luas dirasakan adanya kelam- banan dalam pelaksanaan gerakan refor- masi. Malahan kemacetan. Ini tidak meng- herankan, sebab dalam gerakan ini telah menyelundup kekuatan-kekuatan yang dulunya antireformasi. Kekuatan-kekuatan status quo ini bersikap oportunistis, ikut berteriak-teriak pro reformasi, padahal dalam hatinya tidak. Itulah kelanjutan be- laka dari watak kemunafikan mereka: ber- muka dua. Tujuan hatinya menyabot refor- masi. Bibirnya berteriak-teriak pro refor- masi. Contoh sangat menarik ialah Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar pada tanggal 9 sampai 11 Juli yang baru lalu. Tidak dapat disangkal bahwa di masa lalu Golkar adalah alat politik utama, yang bertanggung jawab atas segala kemajuan dan juga timbulnya segala macam krisis. Mulai dari krisis penggunaan kekerasan pada tahun 1993-1996, seperti dalam peris- tiwa hilang dan terbunuhnya Marsinah ser- ta penyerbuan kantor PDI yang sah, diiku- ti oleh krisis moral-etika pada akhir tahun 1996, krisis pembakaran hutan, krisis ten- aga kerja dan krisis moneter pada awal tahun 1997. Akhirnya menjerumuskan negara dan rakyat kita ke dalam malape- taka finek, politik, moral-etika dan keper- cayaan serta kewibawaan dewasa ini. Korparatif Kabinet yang silih berganti dibentuk se- lama Orde Baru sampai 32 tahun lamanya adalah Kabinet, Golkar, bukan kabinet ko, alisi. Presiden yang menjadi Ketua Dewan Pembina Golkar dalam praktik-realitas- nya mempunyai peran besar, malahan sering menentukan, dalam pengarahan struktur, personalia, dan pendanaan arah politiknya. Tidak hanya Pemerintah dan Golkar menyatu, tetapi juga ABRI ikut menduku- ng struktur korporatif ini. Para pimpinan negara tidak lagi berjiwa negarawan, yang seharusnya berdiri di atas segala parpol dan Mungkin juga begini Mister, saya ini tidak perlu tempat khusus cukup sembu- nyi-sembunyi, dan sedikit tip juga dengan sembunyi-sembunyi. Tidak seperti Mister perlu tempat khusus dan mewah, kan keli- hatan Mister. MK: Oh begitu toh Yan. Wah baru tahu saya. Okey, see you later, Yan WT: Bay-bay Mister. Sampai ketemu. Gunarta, Tabanan Penjarahan Menjarah berarti merampas, mencuri, merampok, terutama dalam situasi per- ang atau kekacauan. Apa pun artinya, menjarah bermakna menghilangkan atau mengurangi hak seseorang. Dalam keper- cayaan dan agama mana pun, menjarah tidak dibenarkan. Dalam Islam yang saya anut, hasil jarahan termasuk haram hu- kumnya. Kini penjarahan menunjukkan kecenderungan menanjak. Penjarahan pada saat kerusuhan, bukan hal aneh. Penjarahan tambak udang, cukup mem- prihatinkan. Penjarahan tanah milik negara atau badan hukum, cukup men- cengangkan. Apakah semata-mata masalah perut, mempertipis nilai-nilai agama? Apakah akal sehat tak berfungsi lagi? Begitu mudah massa "dikipasi" se- hingga tidak bisa membedakan hak dan bathil. Hukum terasa hanya macam ker- tas, begitu mudah dirobek dan dibakar. Jarah-menjarah ini pasti membuat "kecut" para investor, asing maupun do- mestik. Jangankan untuk berinvenstasi di Indonesia, mungkin untuk "melirik" ke golongan, tetapi berjiwa picik dan sempit, memenangkan hanya kepentingan Golkar. Untuk membebankan kesalahan-kesala- han itu hanya kepada Golkar kiranya tidak adil. Sebab kelompok-kelompok dalam PPP dan PDI dan kaum ulama serta segolongan inteligensia kita ada yang ikut mendukung kebijaksanaan politik Golkar. Memang yang menyebabkan mereka ikut adalah paksaan, yang digerakkan oleh alat-alat intimidasi dari "The Kingdom of Fear", baik yang halus- tersembunyi maupun yang kasar-nyata. Pula adalah kerjanya "Grease Machine", yaitu semacam mesin penyebar dana peli- cin. Keduanya menggerakkan power politics dan money politics-nya Golkar. Namun in- timidasi dan penyuapan Golkar itu tidak dapat dijadikan alasan untuk cuci tangan. Sebab, masih banyak kekuatan yang berani menentangnya dengan segala risiko. Sejarah Baru Tetapi, bagaimana pun, lengser-nya Pre- siden Soeharto membuka sejarah baru bagi Golkar. Ada yang ingin membubarkan saja, tetapi lebih banyak yang ingin mempertah- ankan eksistensinya. Dalam golongan akhir ada dua sayap. Satu, yang benar-benar in- gin reformasi total, yang lain ingin status quo, dengan di sana-sini reformasi mini se- bagai bedak kosmetika. Sayap pertama ber- gerak di sekitar mantan Menhankam Edi Sudrajat, sayap kedua di sekitar Habibie- Akbar Tanjung. Kedua sayap itu boleh dikatakan sama kuatnya. Malahan banyak yang melihat bah- wa sayap pertama lebih kuat. Apabila tidak ada intervensi dari luar, maka jelas, sayap pertama akan keluar sebagai pemenang, mengingat pula "zeitgeist" atau semangat zaman sekarang, yang bergelora di mana- mana dengan tuntutan reformasi total. Realitasnya, ABRI yang menurut Men- hankam/Pangab akan bersikap netral dan tidak berintervensi, berbuat berlainan. Menurut para jenderal purnawirawan yang berkecimpung dalam Golkar, pemerintah telah melakukan intervensi melalui per- angkap Departemen Dalam Negeri, dan be- ditindak. Jika membawa-bawa atau atas nama massa, selidiki siapa "biang ker- ok" di balik penjarahan itu. Tidak mu- ngkin massa bisa bergerak serentak tan- pa dikomando. Adakan pendekatan per- suasif. Jangan lagi ada oknum yang han- ya bisa main culik dan tembak. Jika sikap Menhankam/Pangab tidak segera dilaksanakan bawahannya, bukan tidak mungkin akan terjadi hukum rim- ba di bumi Indonesia ini. Yang kuat meng- gilas yang lemah. Jika memang sudah harus begini, mungkin Ebiet G. Ade sudah menemukan jawaban: "Tuhan memang sudah mulai bosan melihat ting- kah kita." Novel Baraas Tabanan Untuk Ibu IA Wentri Ibu Mamiek Harsono dari Solo, sekitar tahun 1958 bersekolah di SGKP Baluwer- ti, Solo. Waktu itu ia tinggal (indekos) ber- sama Ibu Ida Ayu Wentri dari Karanga- sem, di Kampung Ngebrusan dekat Pasar Legi. Ibu Mamiek ingin berjumpa Ibu IA Wentri. Agar kontaknya lebih mudah, Ibu IA Wentri bisa menghubungi kakak Ibu Mamiek di Bali, yakni Soeripto, B.Sc. CV Batik Surya Kencana, Jalan Gianyar Km 6 Banjar Menguntur, Batubulan (timur Patal Tohpati), telepon 298361. *** Hilang dompet hitam berisi surat-surat penting a.n. Teguh Setyawan d.a. Jalan Raya Tuban 85 B, Kuta. Hilang 19 Juli malam di Jalan Raya Tuban menuju Jalan Sada Sari Tuban. Yang menemukannya dimohon menghubungi alamat tersebut, Akan diberi imbalan. *** Hilang dompet berisi surat-surat pen- sini mereka sudah enggan. Pertumbuhan ting a.n. I Wayan Jim Eston, asal Bandung ekonomi jangan diharap bisa lebih baik (Jabar), 19 Juli, di Jalan Hayam Wuruk- dari sekarang. Pada saat bangsa lain ter- Jalan Katrangan atau Jalan Jaya Giri Den- utama di Asia Tenggara sudah betul-be- pasar. Yang menemukannya dimohon tul siap menghadapi era globalisasi, bang- hubungi Jimmy, telepon 240792. Akan sa kita masih berkutat pada masalah diberi imbalan. politik dan keamanan yang belum mem- baik. Saya sangat mendukung ketegasan Gaji Dipotong sikap Menhankam/Pangab untuk me- Tanggal 5 Juni 1998 sekitar pukul 09.00 nindak tegas para penjarah. Hukum kami guru baru dan kepala sekolah diun- WT: Yes eh.. ya Mister, saya juga bin- harus jalan sesuai relnya. Siapa bersalah, dang ke Kandepdikbud Buleleng untuk MK: "That is gambler too" membicarakan masalah gaji rapelan. Ber- dasarkan Surat Keputusan kami diangkat bulan Februari '98. Jadi gaji rapelan kami mulai Februari sampai Juni 1998. Gaji kami dipotong 20% lebih. Yang menjadi pertanyaan kami adalah: 1. Apakah benar pemotongan gaji terse- but atas perintah KPKN Singaraja? 2. Mengapa kami yang mengambil gaji di Kandepdikbud dipotong sedangkan te- man kami yang mengambil gaji di sekolah tidak dipotong? 3. Untuk apakah surat pernyataan tu- gas yang telah kami tanda tangani bersa- ma Bapak Kepala Sekolah dan Kakandep- dikbud Buleleng? Nama dan alamat ada di Redaksi Oleh Dr. H. Roeslan Abdulgani berapa menteri, untuk mempengaruhi jalannya Munaslub Golkar. Ini bertentang- an dengan tujuan dan semangat reformasi. Ini berarti juga penodaan oleh cara-cara yang arogan dan tidak terpuji serta berten- tangan dengan adat dan budaya kita. Kritik Tajam Seperti yang saya kutip di atas, per- nyataan para jenderal (purn) senior angka- tan 45 dan pasca-45 itu dilanjutkan dengan sinyalemen lebih tajam dan lebih pedas, yaitu bahwa penyelenggaraan pemerintah- an negara dewasa ini telah mengabaikan nilai-nilai dasar moralitas dan hukum. Ak- ibatnya demoralisasi seluruh kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, sehingga praktik kehidupan politik kedaul- atan berada pada penguasa dan bukan lagi di tangan rakyat. Di antara 39 tokoh yang menandatanga- ni pernyataan tersebut terdapat perwira- perwira senior ABRI angkatan 45, pasca- 45, eksponen Trikarya, yaitu MKGR, Kos- goro dan Soksi; gerakan Reformasi Nasio- nal dan eksponen-eksponennya, dijurubi- carai oleh Letjen TNI (Purn) Kemal Idris. Nama lain yang ikut menghias daftar terse- but ialah Letjen Lopulisa, Letjen Solichin GP, Letjen Ali Sadikin, Marsekal Saleh Basarah, Letjen Kharis Suhud, Letjen Kah- pi Suriadireja, Letjen Harsudiono Hartas, Letjen Surjadi, Letjen Ari Sudewo, Letjen Nugroho, Letjen Sukaroso dan lain-lain. Pers Luar Negeri Sungguh tajam dan pedas kata-kata dan semangat pernyataan tersebut. Tidak kalah tajam dan pedasnya kualifikasi pers luar negeri, yang ikut memantau jalannya Mu- naslub Golkar itu. Majalah Asiaweek 24 Juni 1998 antara lain menulis, Munaslub Golkar telah dipercemar dengan "permain- an suap, ancaman-intimidasi, kongka- lingkong di belakang kelir serta kampanye kotor". Secara harfiah Asiaweek menulis: "bribery, threats, backroom deals, and smear campaigns" yang mengelilingi Golkar. Semua itu cerminan belaka, bahwa Ger- akan Reformasi sedang menghadapi tantan- gan, rintangan dan halangan dari kekua- tan-kekuatan yang pola berpikirnya masih dikuasai oleh nafsu arogansi dan munafikis- me, yang terus menyabot dengan macam- macam cara dan dalih. Melihat realitas di atas, rakyat dan masyarakat Indonesia masih terus akan mengalami arah perkembangan politik, ekonomi, hukum dan budaya yang sangat tidak menentu. Arus Bawah Kekuatan arus bawah yang jenuh dan muak kepada merajalelanya korupsi, kolu- si, dan nepotisme tersebut, akan mencari jalan sendiri, yang dapat memperuncing pertentangan-pertentangan. Semoga gene- rasi yang memegang kekuasaan dewasa ini menyadari hal ini. SMTA bisa mengikuti pola perguruan tinggi seperti pemilihan rektor, dekan serta kejur yang dipilih oleh senat/dosen, sedangkan di pendidikan dasar dan me- nengah dipilih Dewan/Guru dan kemudi- an diajukan ke tingkat yang berwenang untuk ditetapkan melalui surat keputu- san. Sering terjadi calon kepala sekolah yang tidak mempunyai reputasi apa di sekolah muncul akibat KKNK. Kepala sekolah yang berprestasi bisa menjabat maksimal dua kali masa jabatan apabila dikehendaki, sedangkan yang tidak cu- kup, sekali saja dan kembali sebagai guru biasa. 2. Apabila terdapat kepala sekolah yang memiliki citra tidak baik di mata masyarakat, tidak usah ada mutasi sebab akan memperluas kekecewaan para guru/ masyarakat dan lebih baik dikembalikan Mohon Penjelasan sebagai guru biasa, sebab masih banyak calon pemimpin yang lebih baik. LKMD Kerobokan 3. Masalah PGRI, walaupun hasil Mu- nas PGRI menyatakan diri keluar dari Sejak April 1995 sampai dengan Juni Golkar perlu juga direformasi rekrutmen 1998, tiap bulan kami dikenai pungutan pengurus PGRI beserta yayasannya, PGRI uang stiker Rp 500 oleh pihak LKMD Ke- sebaiknya diurus guru bukan oleh peja- lurahan Kerobokan. Meski sudah agak ter- bat/yang nonaktif sebagai guru termasuk lambat, kami selaku warga masyarakat purnabakti guru. Para purnabakti guru mohon penjelasan pihak LKMD mengenai yang sudah lingsir bisa lengser dan dibuat- pertanggungjawaban keuangan pungutan kan wadah tersendiri sebagai pinisepuh tersebut. yang tetap kita hormati untuk dapat Kami juga menanyakan keberadaan memberikan sumbangan pemikiran ber- GOR Satria Mandala Bhakti. Hal ini meng- dasarkan pengalamannya. Jangan sam- ingat GOR Satria Mandala Bhakti di Kelu- pai seumur-umur mengurus PGRI dan rahan Kerobokan dibangun di atas tanah Yayasan. PGRI sebagai organisasi profe- Lapangan Banteng Ampera yang dulu si memberikan kesempatan kepada ka- diperjuangkan tokoh masyarakat. GOR ini der-kader muda untuk berekspresi dan merupakan hasil swadaya masyarakat Ker- obokan. Kami minta GOR itu jangan dike- lola yayasan. A.A. Gede Kusuma Wijaya Petingan, Kerobokan berkreativitas. 4. YPLP PGRI karena milik organisasi saat-saat tertentu perlu menyampaikan keberhasilannya dengan mengumumkan kekayaannya melalui audit untuk meng- hindari hal-hal yang tidak diinginkan se- perti adanya KKNK 5. Siapa pun nantinya menjadi pengu- Reformasi rus PGRI/Yayasannya diharapkan Pendidikan dan PGRI menunjukkan komitmennya membela guru/PGRI dan bukan semata-mata dipa- Dalam era reformasi terdapat bebera- kai sebagai lokomotif politik demi kepen- pa kejadian yang membuat pernyataan tingan pribadi. Apabila terdapat tindakan dan menuntut beberapa kepala sekolah yang merugikan martabat guru/anggota serta pejabat terkait, baik sekolah negeri PGRI dari pihak mana pun datangnya maupun swasta PGRI. Untuk itu perlu harus konsisten berpihak dan membela konsistensi aturan-aturan yang ada di- korps PGRI bukan sebaliknya. terapkan antara lain: 1. Untuk menghilangkan kadar KKNK seyogianya kepala sekolah dari SD s.d. I Made Suara Staf Pengajar PGSD Denpasar ●Perintis/Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi /Penanggung Jawab: K. Nadha Pemimpin Perusahaan/Wakil Pemimpin Umum/Redaksi/Penanggung Jawab: ABG. Satria Naradha Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Widminarko Wirya. . Bali Post Redaktur Pelaksana I: M. Nariana Redaktur Pelaksana II: B.Ashrama Koordinator Liputan : Wirata, Dwikora Putra Redaksi: Abinawa, Alit Susrini, Djesna Winada, Dwikora Putra, Martinaya, Mawa, Palgunadi, Sumendra, Surawan, Suryawan, Wirata, Anggota Redaksi Denpasar : Agustinus Dei, Alit Suamba, Artha, Arya Putra, Djoko Moeljono, Dwi Yani, Legawa Partha, Nikson, Pasma, Srianti, Sri Hartini, Suana, Suarsana, Sudarsana, Sueca, Sugendra, Suja Adnyana, Sutiawan, Subagiadnya, Sugiarta, Sutarya, Kasubmahardi, Rai Anom, Adnyana, Mas Ruscitadewi, Oka Rusmini, Umbu Landu Paranggi. Bangli: Karya, Buleleng : Tirthayasa, Gianyar: Alit Sumertha, Jembrana: Edy Asri, Karangasem :Dira Arsana, Klungkung: Daniel Fairy, Tabanan : Alit Purnatha, Jakarta: Wisnu Wardana, Suyadnyana, Muslimin Hamzah, Bambang Hermawan, Darmawan, Suyadnya, Suharto Olii, Djamilah, Rudyanti, Ghazali Ama Lanora, Yahya Umar, Pamuji Slamet, Ria Tanjung Pura, Sarjana, Agus Astapa, Udayana. NTB: Agus Talino, Nur Haedin, Riyanto Rabbah, Raka Akriyani, Siti Husnin, Izzul Kairi, Syamsudin Karim, Ruslan Effendi, Antony Mitan. Surabaya: Edi Poerwanto, Bambang Willarto. NTT: Hilarius Laba. Yogyakarta: Suharto. Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A, Denpasar 80232. Telepon (0361) 225764, Fax: 227418, Alamat Surat: P.O. Box: 3010 Denpasar 80001 Perwakilan Ball Post Jakarta, Bag. Iklan/Redaksi: Jl. Palmerah Barat 21F. Telp. 021-5357602, Fax: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan WR Supratman 22 A Telp. (0370) 32737. Bagian Iklan: Jl. Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp. : 225764, Fax: 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00 Sabtu 08.00-13.00 Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan: Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, perbaris Rp 6.000 Iklan Umum: Rp 8.000 per mmk. Iklan Keluarga/ Duka Cita : Rp 5.000 per mmk. Iklan Warna : 1 warna Rp 9,500, 2 warna Rp 10.500, 4 warna Rp 12.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 19.00. Bagian Langganan/Pengaduan Langganan : Jl. Kepundung 67A, Denpasar 80232. Telp: 225764, Fax: 227418. Harga Langganan: Rp 16.000 sebulan. Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 1.200. Terbit 7 kali seminggu. Rekening BRI Denpasar: 31-45. 1065.4. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/ 1985 tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP Penerbit : PT Bali Post. Kolom Halaman 5 Habibie ternyata "Keblinger" DI tengah hiruk-pikuk keluh kesah rakyat kecil tentang helang kaan dan kemahalan harga sem bako, tiba-tiba muncul berita ha diah rumah seharga Rp 26,6 mi- lyar buat Pak Harto. Kontan saja, dan ini bisa dipahami, apabila berita itu berubah menjadi gele- dek di siang hari bolong, bukan cerita menarik di akhir pekan. Ada banyak alasan mengapa hal itu yang terjadi, tetapi menyebut beberapa saja rasanya sudah teramat cukup. Sampai hari ini, keberadaan pemerintah Habibie masih terus dipertanyakan. Pertanyaan itu muncul sehubungan kemam- puan, kesahihan kebijakan mau- pun identitasnya. Masalah iden titas pemerintahan Habibie amat berkaitan dengan masalah ke- terikatannya dengan kepemimpi nan dan pribadi presiden sebe. lumnya, yaitu Pak Harto, di sam- ping gejolak yang sekarang meru- ak dalam masyarakat, reforma- si, Lugasnya, benarkah Habibie beserta tokoh lama yang sekarang berada dalam kepemimpinan negara dan masyarakat sudah bisa melepaskan hubungan spi- ritual dan mentalnya dengan Pak Harto beserta Soehartoismenya? Habibie dikenal umum se- bagai orang paling dekat dengan Pak Harto. Bahkan dalam pi- datonya beberapa lalu dia sendi- ri mengisahkan dan menggam barkan keakraban hubungannya dengan mantan presiden terse- but. Puluhan tahun dalam hubungan dekat secara pribadi, kepentingan, dan wawasan poli- tik, memang amat sulit untuk dibayangkan akan pupus begitu oleh goyangan reformasi yang pada awalnya dilihat sebagai sekadar ulah anak-anak ingusan Habibie pernah menunjukkan sikap antikritiknya ketika men- jawab dengan ancaman keraster hadap kritik yang dilancarkan oleh sejumlah pakar dalam tubuh LIPI afdol tentu datang dari perusa haan surat kabar itu sendiri. Di samping alasan terdahulu, juga segi praktisnya patut kita perha- tikan. *** Ada dua hal menonjol dalam model Soehartoisme, yaitu peng- hormatan berlebihan terhadap pemimpin dan penggunaan reka- yasa terselubung. Yang pertama amat kentara dengan dipertah- ankannya sejumlah undang-un dang yang mengatur pelaksan aan model tersebut, di samping yang membantai tindakan yang sebaliknya. Ada undang-undang pemberian penghargaan, berupa rumah kepada mantan presiden dan wakil presiden, tetapi jum- lah nilainya tak ditentukan de- ngan pasti. Akibatnya, ketika ter betik berita bahwa untuk Pak Harto akan tersedia dana Rp 26,6 milyar kontan rakyat jadi hingar bingar. Untuk mempertahankan kehormatan pemimpin atau pe- jabat, ada undang-undang yang mengatur tindakan terhadap or ang-orang yang dinilai menghi- na Presiden atau pejabat lain. Mendatangkan kesengsaraan ter- hadap rakyat kecil tidak pernah diformulasikan sebagai tindakan penghinaan terhadap rakyat oleh pejabat mana pun. Begitu Pak Harto lengser keprabon akibat desakan maha- siswa dan pihak-pihak lain, ter- masuk mantan pengikut setian- ya, muncul penegasan bahwa ABRI akan tetap melindungi Pak Harto beserta keluarga/ke- kayaannya. Ketika Golkar ber- munas ria belum lama ini, nama Pak Harto masih tetap disebut- sebut dalam kaitan dengan pe- ngaruhnya terhadap organisasi tersebut. Ketika hadiah RP 26,6 milyar terkuak, Akbar Tanjung dengan cekatan menjelaskan bahwa hal itu wajar karena Pak Harto telah memimpin bangsa kita selama 32 tahun. Tetapi tokoh Golkar yang juga sekneg itu tampaknya lupa bahwa Pak Har- to bukan lengser keprabon karena kemauan diri-sendiri, tetapi akibat desakan dari rakyat. Di samping itu, Pak Harto pun masih dalam status bermasalah sehubungan dengan model poli- tik yang dianutnya, penciptaan semangat zaman (KKN) yang di- anutnya, dan kekayaan yang di- himpunnya selama kekuasaan- nya itu. Tampaknya ikatan dengan pribadi Pak Harto dan semangat Soehartoisme memang tidak mudah pudar. Sikap mental semacam itu sudah merasuk ke dalam jiwa dan membudaya, se- hingga walaupun lidah bisa melafalkan reformasi, tetapi keputusan berbicara lain. Dalam hal-hal yang tampaknya amat terpaksa, Habibie bisa mengam- bil tindakan-tindakan drastis, seperti melepaskan sejumlah Berita terakhir menyebutkan, narapidana politik, menghapus Habibie akan tetap memberikan kan Permen pencabutan SIUPP, dana untuk pembangunan ru- dan yang paling akbar penin mah (yang sudah jadi) bagi pre- jauan ulang paket UU perpoliti- siden 26 Juli. Sikap ini patut di- kan. Tetapi tindakan-tindakan terima sebagai sikap konsekuen itu memang tak bisa dihindari Juga bisa dinilai sebagai sikap lagi apabila dia ingin tetap duduk menghormati pemimpin, bahkan di kursi kepresidenan. Masalah bisa disyukuri sebagai ucapan nya, menolak tuntutan rakyat terima kasih kepada sesepuh tersebut hanya akan mengun- yang sudah membina dan mem- dang gelombang perlawanan besarkannya serta mewarisi sing- rakyat yang lebih besar lagi. gasana. Tetapi apakah demikian Tetapi bagaimana dengan juga reaksi masyarakat luas, ter- model kepolitikan Soehartoisme? masuk luar negeri? Barangkali Belakangan ini, muncul gagasan tidak. Orang luar, sementara Habibie untuk menerapkan rakyat Indonesia pun sudah be- sistem lisensi bagi para war gitu, akan tergeleng-geleng tan- tawan. Maksudnya yang terucap pa bersiul. Bagimana mungkin mengatakan itu demi penjami- Habibie bisa mengucurkan uang nan dan keseragaman kualitas sebanyak itu sementara untuk wartawan. Tetapi masalahnya, menahan laju kenaikan semba- siapa yang berwewenang mem- ko, kita harus bertangis-tangis di berikan lisensi? Dulu, ketika PWI hadapan masyarakat interna- masih mendominasi organisasi sional. Apakah penghormatan kuli tinta, organisasi binaan pe- kepada pemimpin kita harus merintah inilah yang punya hak ditempuh dengan mengambur- mengeluarkan kartu keang- kan air mata penderitaan di gotaan dan menjamin kualitas depan dunia internasional sam- anggotanya. Kini, di samping bil memohon belas kasihan? PWI ada organisasi wartawan lain, AJI di antaranya, dan masih akan muncul yang lain- nya. Pemerintah tak lagi bisa hanya memberikan hak hidup ke pada PWI saja. Tetapi untung ada Pak Har- to. Pak Harto begitu berjiwa be- sar. Dia enggan menerima hadi- ah yang dikucurkan di tengah ratap-tangis orang kecil. Dia juga enggan menerima hadiah yang dipersembahkan dengan iringan kritik dan ketidaksetujuan ba- nyak orang. Yang lebih hebat lagi, dia memang berjiwa kerakyatan dan dermawan. Karena itu, had- iah untuk rumah yang Sudah jadi itu akan dibalikin kepada rakyat si pembayar pajak. Semen- tara Habibie masih ngotot mem- persembahkannya. Tetapi masalahnya tidak ha- nya berhenti di situ. Model lisen si sebenarnya bukan urusan pe- merintah. Pemerintah tidak lagi berhak ngurus kecanggihan mutu wartawan. Ada instansi yang lebih berkepentingan dan berwewenang, yaitu surat kabar tempat wartawan bekerja. Mutu wartawan adalah napas kehidu- pan dan penentu nasib dari tiap Memang tidak mudah, bagi surat kabar. Walaupun menda- siapa pun, bukan hanya Habibie, pat kartu anggota dari PWI dan tetapi juga pejabat lain, untuk pengakuan dari pemerintah, ka- memutuskan jalinan hubungan lau mutunya rendah, seorang yang telah bertahun-tahun usian- wartawan akan menjadi bisul ya. Kita memang bisa bilang re- bagi surat kabar yang mengupah- formasi, tetapi entah di hati nya. Karena itu, lisensi paling Kasubmahardi W. Catatan Kata Ketua DPA AA Baramuli, bukan hanya Prabo- wo, siapa saja yang terlibat perlu diperiksa. Pangab penentu nasib penculik. - Kita lihat nanti siapa periksa siapa sampai tuntas. *** Rapat pleno DPP Golkar memutuskan me-recall tu- juh anggota keluarga Cendana dan akan menyusul me-recall anggota FKP MPR lainnya. - Berupaya mengadakan pembersihan rupanya. *** Gubernur Basofi terkejut, Kajati Jatim ungkapkan korupsi di Jatim Rp 320,7 milyar termasuk korupsi fasilitas kredit di Bank Jatim. - Bisa diciptakan lagu: korupsi... Bang Podjok Color Rendition Chart