Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Color Rendition Chart GONG DEMOKRASI Ada Masalah dengan Kiriman Koran Anda...??? Hubungi: 081338119495 (Ngh Suyadnya) HARIAN UMUM RABU 2 DESEMBER 2020 Nusa Bali Yang Penting Beritanya, Bli...! Gubernur Koster Usul Sistem Rujukan BPJS Berdasarkan RS Terdekat Juga Usul Tanggungan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pamangku DENPASAR, Nusa Bali ertinya harus direvisi sistem rujukan saat ini, kurang rele- van. Contohnya di Badung yang tidak memiliki RS tipe C, saat ini harus dirujuk ke Tabanan dulu. Kalau tidak tertangani di sana, baru dirujuk lagi ke Badung, padahal di dekat ru- mahnya ada rumah sakit. Jadi pasien membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menda- patkan pertolongan. Tanggungan layanan fasili- tas jaminan sosial BPJS Kese- hatan di Indonesia selama ini menerapkan sistem layanan rujukan bertingkat. Dimulai dari puskesmas, selanjutnya dirujuk secara bertahap mu- lai dari RS tipe C, B, dan A apa- bila tidak mampu tertangani oleh rumah sakit (RS) kelas di bawahnya. Acapkali hal ini menimbulkan permasalahan bagi masyarakat khususnya Bali. Pasalnya masyarakat sebagai pasien tidak men- dapatkan pertolongan tepat waktu dan sesuai kebutuhan- nya. Ini disebabkan sejumlah wilayah di Bali tidak memiliki RS tipe C karena taraf layanan kesehatannya sudah dengan fasilitas lebih bagus, sehingga pasien harus dirujuk terlebih dahulu ke RS type C di luar wilayahnya. "Lewat kesempatan ini, saya khusus menyampaikan usulan agar para tenaga kerja di bi- dang keagamaan seperti para pamangku sebagai komponen yang mendapat tanggungan negara untuk BPJS Ketenagak- erjaan. Karena merekalah yang memimpin doa-doa, mem- impin upacara-upacara yang digelar di masyarakat yang tidak tergantung waktunya. Kadang pagi, siang, bahkan malam," terang Gubernur yang konsisten menjaga adat dan budaya Bali ini. Di samping juga tidak sesuai kebutuham penanganan yang diperlukan. Kenapa tidak lang- sung saja ke RS yang fasili- tasnya memang memadai un- tuk menangani dan langsung dirawat di sana? Jadi tidak perlu rujuk ke sana ke mari. Masyarakat saat ini sudah cer- das, mereka sudah tahu mana RS yang fasilitasnya memadai atau tidak," jelas Gubernur yang sebelumnya menjabat anggota DPR RI tiga periode ini sembari menjelaskan sistem saat ini juga mempengaruhi pendapatan daerah kabupat- en/kota yang rata-rata RS kelo- laannya bertipe B, sehingga pasien dialihkan ke RS tipe C yang kebanyakan milik swasta. Di sisi lain, pihak DJSN di- wakili dr Mohammad Subuh menyampaikan monev terse- but sebagai tugas yang diberi- kan dalam melakukan kajian dan penelitian merumuskan kebijakan investasi dari BPJS tenaga kerja-kesehatan, kemu- dian juga mengusulkan angga- ran penerima bantuan. Dia pun menyampaikan secara kes- eluruhan fasilitas kesehatan di Bali sudah sangat cukup juga termasuk SDM yang memadai walaupun terdapat sedikit kekurangan di sebagian kecil wilayah Bali. Gubernur Bali, Wayan Koster (tengah) saat mengikuti Rakor bersama Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) secara virtual di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabha, Denpasar, Selasa (1/12). Untuk itu, BPJS disarankan merevisi kebijakan itu den- gan memperbolehkan setiap pasien dirujuk pada RS ter- dekat di wilayah mereka dan sesuai kebutuhan gangguan kesehatan yang dialami pasien. secara vertikal maupun hori- zontal sehingga tercipta tata kelola layanan BPJS yang lebih baik," pinta Gubernur Koster. teria Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggumg negara sepenuhnya sejumlah 100% ditanggung negara, mengingat kondisi ekonomi dan pendapa- tan per kapita daerah terutama Bali yang tergantung sektor pa- riwisata terpengaruh pandemi Pernyataan ini disampaikan Gubernur Bali, Wayan Koster, saat mengikuti rapat koordi- nasi bersama Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) se- cara virtual di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabha, Denpasar, Selasa (1/12). "Sep- "Fasilitas RS daerah di Bali rata-rata sudah bagus dan lengkap. Jadi penyelenggaraan pelayanan BPJS juga saya hara- pkan tertib dan merata. Jangan sampai ada kesenjangan. Kami pun di Provinsi tidak memiliki fungsi pengawasan secara langsung, sehingga tidak bisa mengontrol. Saya berharap bagaimana bisa terbangun satu sistem koordinasi yang baik Hal ini pun ditakutkan men- jadi permainan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Untuk itu, BPJS diharapkan menerapkan pengawasan yang melibatkan daerah agar ter- cipta layanan BPJS Kesehatan yang lebih baik. Didampingi di antaranya oleh Kepala Dinas Keseha- tan Provinsi Bali Ketut Suar- jaya dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali Dewa Gede Ma- hendra Putra, Gubernur Koster lebih jauh mengharapkan kepesertaan BPJS berdasar kri- kota di Bali melaksanakan kewajiban sesuai bunyi un- dang-undang," ujarnya sem- bari mengusulkan satu kebi- jakan penting yang memihak para sulinggih/pamangku di masing-masing desa adat di Bali yang bekerja tanpa ke- nal waktu memuput upacara keagamaan untuk mendapat- kan tanggungan BPJS Ketena- gakerjaan oleh negara. Terkait kondisi Indonesia saat ini yang didera pandemi Covid-19, dia tidak memung- kiri banyak kepesertaan yang menunggak hingga nonak- tif, sehingga perlu dipikirkan bersama-sama untuk menda- patkan solusi. Covid - 19. "Tapi tidak menutup ke- mungkinan, daerah baik provinsi maupun kabupaten/ Bawaslu Bali Surati Gubernur-Bupati/Walikota Pemprov DKI Jakarta Dipimpin Secara Virtual Gubernur-Wagub Positif Corona, Sekda Belum Definitif JAKARTA, NusaBali Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, umumkan positif virus Corona Meskipun Cegah Dini Pelanggaran Pilkada di 6 Kabupaten/Kota di Bali terpapar Corona, Anies mengaku Surat cegah dini diberikan kepada seluruh kepala daerah yang melaksanakan Pilkada, pimpinan surat cegah dini diberikan kepada seluruh kepala daerah yang melaksanakan Pilkada, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) hingga kepala desa. "Surat cegah dini itu sudah biasa. Itu tujuannya selain menjaga Pilkada atau pemilu bermartabat ya juga menyelamatkan para kepala daerah dari pelanggaran," ujar mantan Ketua Bawaslu Bali periode 2013-2018 ini. akan tetap memimpin rapat secara virtual. Tak hanya Gubernur Anies, Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria juga terkonfirmasi positif Corona pada, Jumat (27/11) lalu. Kini Riza menjalani isolasi man- diri. Pemerintahan DKI akan dip- impin secara virtual, sebab Sekda Pemprov DKI, Sri Haryati yang seharusnya bisa mengambil alih pemerintahan, statusnya hanya penjabat (Pj), belum definitif. organisasi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (kiri) dan Wagub Ahmad Riza Patria. perangkat daerah | Ketut Rudia terburuk semacam itu. (OPD) hingga I Wayan Wirka diadakan Dinas Koperasi gatkan kepala daerah supaya yang kepala desa. dan UMKM Provinsi Bali untuk bersama-sama menjaga pros- es Pilkada yang independen. pencegahan terjadinya pel- kebijakan yang terganggu," kata Untuk di Kabupaten Ka- rangasem menurut Rudia dalam upaya melakukan "Saya akan tetap bekerja memimpin rapat-rapat secara virtual. Sejak Maret lalu kita sudah terbiasa bekerja secara virtual, dan Insya Allah tidak akan ada proses pengambilan ujarnya, Selasa pagi dilansir detik. com. Selama menjalani isolasi mandiri, Anies tinggal terpisah dari keluarga. Sementara ke- luarga tetap tinggal di kediaman pribadi Anies. masyarakat/usaha mikro di Karangasem. Kegiatan itu dia- gendakan antara 27 November 2020 dan 4 Desember 2020. Anies dalam rilis di situs PPID Jakarta, Selasa (1/12). Pada Pasal 65 Ayat (6) UU Nomor 23 Tahun 2014 telah diatur, apabila kepala daerah atau wakil kepala daerah berh- alangan sementara, maka sek- retaris daerah (sekda)-lah yang melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah atau wakil kepala daerah. Untuk konteks Jakarta, ada Sri Haryati yang saat ini anggaran pemilihan tahun 2020, Bawaslu Provinsi Bali mengingatkan agar kegiatan penyerahan secara simbolis, penerimaan bantuan pemer- intah bagi pelaku usaha mikro DENPASAR, NusaBali Terkait kepemimpinan Pem- prov DKI Jakarta yang terancam alami kekosongan, Undang-un- dang sudah menyiapkan ke- "Isolasi mandiri akan saya lakukan di tempat yang terpisah dengan keluarga dan akan saya tinggali sendiri. Sementara ke- (BPUM) yang akan dilaksana- mungkinan terburuk jika seorang menjadi Penjabat (Pj) Sekda luarga akan tetap di kediaman Bawaslu Bali surati Gu- bernur Bali, Wayan Koster, terkait dengan upaya melaku- kan cegah dini pelanggaran Pilkada serentak 6 kabupaten/ kota di Bali, 9 Desember 2020. Bawaslu Bali juga surati para Bupati dan Walikota hingga kepala desa (perbekel) supaya independen di Pilkada seren- tak 2020 ini. pribadi," ujarnya. Pemprov DKI "Kami menyampaikan surat cegah dini kepada Gubernur Bali pada 27 November 2020. Ini sifatnya untuk pencega- han jangan sampai pembe- rian bantuan berpotensi ter- jadi pelanggaran pelaksanaan Pilkada di Karangasem. Tujuan kami mengingatkan sebagai pencegahan. Jangan sampai ada penindakan nanti," ujar Wirka. "Kami akan pantau terus di lapangan setelah surat kami tujukan kepada Pak Gubernur," tegas advokat ini. Disebutkan Wirka, surat cegah dini terse- but berawal adanya surat dari Dinas Koperasi dan UMKM kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karangasem perihal adanya pembagian BLT untuk krama di Karangasem. "Dari sinilah kita berupaya melakukan pencegahan jangan sampai ada pelanggaran," tegas Wirka yang mantan Anggota Panwaslu Kabupaten Tabanan ini. kan Dinas Koperasi Bali dan Karangasem supaya tidak dis- alahgunakan. gubernur dan wakil gubernur sama-sama tidak bekerja untuk sementara waktu. Kemungkinan terburuknya, Anies dan Riza atau kepala daerah lainnya sakit dan tak mampu bekerja. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mengantisipasi kemungkinan DKI. Anies mengatakan saat ini memutuskan akan menutup kan- dirinya menjalani isolasi mandiri. Tim medis juga terus memantau tor yang digunakan Anies untuk perkembangan kesehatan Anies. bekerja. Penutupan dilakukan "Setelah berkonsultasi dan sesuai dalam sementara waktu. "Unit dengan arahan dokter, saya akan kantor Gubernur akan ditutup, menjalani isolasi mandiri dan seperti juga kantor Wagub sudah mengikuti prosedur pengobatan ditutup," kata Anies dalam video yang ditetapkan tim medis," di akun Instagramnya. "Maksudnya jangan sampai ada yang menunggangi untuk kepentingan politik dalam tahapan Pilkada 2020, yang menguntungkan atau merugi- kan pasangan calon tertentu," ujar Rudia. "Ini berlaku bagi daerah yang melaksanakan Pilkadadi Provinsi Bali. Jadi bukan di Karangasem saja," tegas mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Buleleng ini. nat Anggota Bawaslu Bali Di- visi Penanganan Pelanggaran Pemilu, I Wayan Wirka, Selasa (1/12) siang mengatakan surat cegah dini yang dikirimkan kepada Gubernur Bali, Wayan Koster terkait dengan adanya BLT (bantuan langsung tunai) Surat cegah dini Bawas- lu Bali yang ditujukan ke- pada Gubernur Bali berno- mor 163/K.BAWASLU.BA/ PM.00.01/XI/2020 itu adalah bagian koordinasi mengin- Sementara Anggota Ba- waslu Bali Divisi Hukum dan Hubungan Antar Lembaga, I Ketut Rudia, mengatakan Sudirta Kritisi Calon Anggota Komisi Yudisial Gus Sukarta Masuk Bursa Menteri Perikanan dan Kelautan DENPASAR, NusaBali Gus Sukarta langsung berkelit. Dia mengatakan itu sudah isu lama ketika penyusunan kabinet 2019 silam. knya persentase mereka berapa. Sudirta sependapat jika hakim karir mendominasi 90 persen akan sulit melakukan penga- wasan terhadap mereka. berdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diambil dari PDIP melalui I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga? "Namanya politik, apapun bisa terjadi. Memang karena jumlah penduduk Bali tidak mungkin dapat jatah 2 menteri. Tetapi dalam keputusan politik 2 detik bisa berubah," seloroh sumber Jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan yang kosong ka- rena Menteri Perikanan dan Ke- lautan, Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka bursa per- saingan kandidat calon mengisi jabatan ini. Saat ini kursi Edhy Prabowo dijabat Menko Kemar- itiman, Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Ad Interim (sementara). Siapa calon Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edhy Prabowo, sejumlah nama beredar. Salah satunya adalah Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra asal Bali, yakni Ida Bagus Putu Sukarta alias Gus Sukarta. "Adah, berita dari mana lagi itu? Jauhlah, jauh, jauh itu. Mimpi itu," kelakar mantan Wakil Ketua DPRD Bali periode 2009-2014 ini. Gus Sukarta mengatakan masih banyak senior di Partai Gerindra yang layak menjadi Menteri Perikanan dan Kelautan dengan pengalaman dan kaliber menasional dan internasional. "Saya bukan bagaimana sih, Lantaran mereka telah ber- teman sejak dari bawah. Oleh karena itu, terobosan hakim non karir sangat penting. "Nah berapa persen persentasenya, karena MEDIA selama ini putusan Mahkamah Agung (MA) tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat karena masyarakat banyak teriak tidak adil," ucap Sudirta. NusaBali ini. DPR KOMISI II DPR RI FIT AND PROPER TEST CALON ANGGOTA KOMISI YLDISAL Selama ini Gus Sukarta me- mang termasuk orang yang dekat dan dipercaya Ketua Umum Gerinda, Prabowo Subi- anto. OTA KOMISI III DPR RI SARIFUDDIN SUDING (F-PAN/SULTENE rasanya memang jauh, sangat Anggota Komisi III DPR RI, Wayan Sudirta saat uji kelayakan dan kepa- tutan anggota Komisi Yudisial, Selasa (1/12). jauh. Itu cuman isu saja. Kan tidak mungkin Bali dapat jatah 2 menteri," ujar mantan Anggota Komisi X dan Anggota Komisi V DPR RI ini. JAKARTA, NusaBali Anggota Komisi III DPR RI Dapil Bali, I Wayan Sudirta meng- kritisi calon anggota Komisi Yud- isial (KY) periode 2020-2025. Hal tersebut Sudirta lakukan ketika karir dan non karir. Itu ingin saya dalami," ujar Sudirta saat uji kelayakan dan kepatutan anggota KY, Selasa (1/12). Anggota Dewan Pembina DPP Gerindra, Ida Bagus Putu Sukarta diusung Partai Gerindra. Selain itu ada Fadly Zon kader senior Partai Gerindra yang Informasi yang dihimpun saat ini menjabat sebagai Ketua Nusa Bali, Minggu (29/11) dari Badan Kerjasama Antar Parle- sumber di lingkaran DPP Partai men (BKSAP) DPR RI adalah Gerindra, Gus Sukarta masuk kandidat juga. "Ada Sandiaga dalam bursa calon menteri Uno paling kuat, kemudian ada bersama-sama deretan nama lainnya jika Partai Gerindra tetap mengambil jatah kursi Menteri Perikanan dan Kelau- tan. Disebutkan salah satu kader Gerindra, nama-nama besar calon Menteri Kelautan dan Perikanan, yakni Sandiaga Uno yang notabene pasangan Calon Wakil Presiden 2019-2024 dari Capres Prabowo Subianto yang Menurut Sudirta, dalam materi yang dipaparkan, Mukti Fajar in- Mukti Fajar menanggapi, men- genai evaluasi putusan yang belum incracht dimaksud untuk mengetahui profesionalisme hakim. Sebab bisa saja mereka salah membuat putusan, tetapi bukan karena suap. Melainkan karena kapasitasnya. Jika seperti itu tinggal di-upgrade. "Dengan ditingkatkan profesionalisme hakim, maka putusan akan men- jadi baik. Putusan baik jika dipa- hami secara metodologi," kata Mukti Fajar. Sedangkan mengenai persentase hakim karir dan non karir, Mukti Fajar menegaskan, dia belum melakukan riset. Gus Sukarta adalah politisi asal Griya Buruan, Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Se- latan yang menjabat Ketua DPD Gerindra Provinsi Bali sekaligus juga Anggota Dewan Pembina DPP Gerindra. Mantan Anggota Fraksi Gerindra DPR RI periode 2014-2019 ini adalah caleg DPR RI dapil Bali di Pileg 2019. Namun gagal melenggang ke Ja- karta untuk kedua periode. Saat ini Gus Sukarta paling dipercaya di Bali menahkodai Partai Gerin- dra oleh Ketua Umum Prabowo. Benarkah Gus Sukarta men- jadi kuda hitam dalam bur- sa menteri pengganti Edhy Prabowo? Saat dihubungi Nusa- Bali melalui sambungan telepon Gus Sukarta pun mengakui yakin dengan Ketua Umum Prabowo Subianto akan me- mutuskan dengan tepat untuk uji kelayakan Calon Anggota KY, gin evaluasi putusan yang belum pengisian kursi Menteri Peri- Prof Dr Mukti Fajar Nur Dewata incracht. Bagi Sudirta, hal tersebut ada positifnya. Namun dia juga melihat ada sisi negatif. Lantaran konsekuensinya sangat buruk jika bicara kebebasan hakim. Fadly Zon. Tetapi kalau keduan- ya (Sandi sama Fadly Zon) tidak ambil, bisa ada kader debutan. Termasuk dari Bali Ida Bagus Putu Sukarta punya peluang. Dia juga masuk bursa dan bisa jadi kuda hitam mengisi jabatan menteri dari Partai Gerindra," ujar sumber NusaBali ini. SH MHum. Sudirta melayangkan kanan dan Kelautan, yang mana hakim serta tentang hakim karir untuk keputusan finalnya nanti pertanyaan kepada yang bersang- kutan tentang evaluasi putusan dan non karir. tetap merupakan hak prerogatif presiden. "Keputusan tetap merupakan hak prerogatif presiden, kami percaya dengan Ketua Umum DPP Gerindra Pak Prabowo akan memutuskan hal yang terbaik," ujar Gus Sukarta. nat "Walau saya baru baca data yang ada, jujur saya akui ini menarik dan memukau. Apalagi ada dua terobosan langsung. Satu mengenai evaluasi putusan hakim dan kedua tentang hakim "Anda bisa sebutkan negara mana sebagai contoh yang men- gevaluasi putusan sebelum in- cracht," tegas Sudirta. Sementara mengenai proporsi hakim karir dan non karir, anggota Fraksi PDIP ini menuturkan, sebai- "Tapi sebaiknya bisa seperem- pat sampai sepertiga atau 25-30 persen dari 60 hakim agung. Kemudian dilihat integritas, ka- pasitas serta track record-nya," kata Mukti Fajar. k22 Apakah masuk akal, karena Bali sudah dijatah Menteri Pem- DOK NUSABALI DOK NUSABALI 2cm