Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Color Rendition Chart I I 4cm 10 DUP SEHAT AN in Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru Mohamad Kashuri SSi Apt M Farm didampingi Wakil Wali Kota Pekanbaru Ayat Cahyadi, Kadiskes Provinsi Riau Hj Mimi Yuliani Nazir Apt MM, Sekdakab Kampar Drs Yusri MSi dan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau Dra Yulwiriati Moesa Apt saat mendengarkan lagu Indonesia Raya. dalam makanan. Ketiga, adanya pencemaran lingkungan. Menyikapi permasalahan terse- but di atas BBPOM di Pekanbaru menginisiasi pengawasan berbasis komunitas yaitu Gerakan Masyar- akat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (Germas SAPA). Yang bertu- juan mengajak seluruh komponen masyarakat untuk hidup sehat, Kamis (30/11). Penampilan tari persembahan. GERAKAN MASTA HIDUP SEHAT SADAR PANGANA Kegiatan sosialisasi ini sekaligus melaksanakan penandatanganan MoU atau kesepakatan bersama antara BBPOM di Pekanbaru den- NANAN MASYARAKAT HIDUSEHAT SAR ANGA PEW NOVEMBE Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru Mohamad Kashuri SSi Apt M Farm menerima sekapur sirih. BBPOM di Pekanbaru Sosialisasi Germas SAPA PEKANBARU (RP) - Hasil pen- gawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru terhadap pangan yang beredar di Riau tahun 2017, masih dijumpai pangan yang tidak aman sekitar 19 persen. menandakan acara telah resmi dibuka oleh Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru Mohamad Kashuri SSi Apt M Farm didampin- gi Wakil Wali Kota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi, Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Provinsi Riau Hj Mimi Yuliani Nazir APt MM, Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Drs Yusri MSi dan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau, Dra Yulwiriati Moesa MSi.(adv/ilo) Hal ini disebabkan antara lain, pertama, kurangnya pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha. Ter- utama UMKM tentang higienis dan sanitasi dalam produksi. Kedua, penggunaan bahan tambahan. pangan yang melebihi batasan atau penggunaan Bahan Berbahaya (B2) Comas Sapa Stan BBPOM ramai dikunjungi para undangan. totle Rerumetmi intend GETRANKANN MIXESWANRWCANT HAUDUP SEHAT SANDAR PANNBAN ANWA FRNCANBARU, TONOVEMBER 2017 Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru Mohamad Kashuri SSi Apt M Farm bernyanyi bersama staf atau pegawai. REDAKTUR DENNI ANDRIAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SOCIETY Kementerian Perindustrian ODONCIA Hie gan Pemko Pekanbaru, Pemerintah Kabupaten Kampar dan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Riau ten- tang pengawasan obat dan makanan terpadu di Kota Pekanbaru. Ber- tempat di atas podium tenda yang disiapkan pada halaman kantor BBPOM di Pekanbaru Jalan Dipon- egoro Nomor 10 70 Balai Besar P 590 DE O Sarasporto 6 Foto bersama Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru Mohamad Kashuri SSi Apt M Farm (tengah) bersama Wakil Wali Kota Pekanbaru Ayat Cahyadi (dua kiri), Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Hj Mimi Yuliani Nazir Apt MM (dua kanan), Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Drs Yusri MSi (kanan) dan Ketua Harian Pramuka Riau OK Nizami Jamil (kiri) usai penandatanganan MoU. PEKANBARU, 30 NOVEMBER 2017 NARASI/FOTO: JOKO SUSILO Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru Mohamad Kashuri SSi Apt M Farm melepas balon ke udara didampingi para undangan. OFRAICAN MASVERWTHOUPSHOT SADAR PANGAN P Je Diharapkan dampak positif dari kegiatan tersebut masyarakat bisa hidup sehat dengan sadar pangan aman. Selain itu juga diharapkan Germas Sapa bisa berlanjut dan dapat terus disosialisasikan. Juga ada talk show dengan nara- sumber Kepala BBPOM di Peka- nbaru Mohamad Kashuri SSi Apt MM, Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi SE MSi, Ketua PW Salimah Riau Nurlasera SE MSi, dan Ketua Per- himpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia Cabang Riau Usman Pato Lomba senam CekKLIK yang diikuti oleh pelajar tingkat SMP dan SMA, lomba band jingle CekKLIK serta lomba mewarnai menam- bah semarak acara tersebut. Para pelajar menampilkan kebolehan senam sehat dan lomba mewarnai diikuti puluhan anak TK. Panitia telah menyiapkan hadiah bagi pe- menangnya. Stan-stan yang ada di lokasi aca- ra turut mempromosikan atau mengenalkan produk pangan yang Menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh staf dan pegawai BBPOM sebelum acara dimulai. aman. Pelepasan balon ke udara VENA Balai Besar Pos Kementer FundMA Kepala Balai besar POM di Pekanbaru Mohamad Kashuri SSi Apt M Farm dan Wakil Wali Kota Pekanbaru H Ayat Cahyadi foto bersama peserta lomba senam sehat dari pelajar tingkat SMP dan SMA. Germas pa Pameran berbagai produk ilegal dan mengandung bahan berbahaya. CABAN POM APAR VERARAITTIA as Da Riau Pos JUMAT, 1 DESEMBER 2017 Germas Sapa Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru Mohamad Kashuri SSi Apt M Farm bersama para undangan mendengarkan lagu Indonesia Raya. 2 SADAR PANGAN AMAN PEKANBARU, 30 NOVEMBER 2017 BADATOK Kerja Bersama Menuju Indonesia GERAKAN MASYARAK HIDUP SEHAT SADAR PANGAN BIA NBA O NOVER 20 18974 MAD KA: BALAI B Talkshow dengan narasumber Kepala BBPOM di Pekanbaru Mohamad Kashuri SSi Apt MM, Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi SE MSi, Ketua PW Salimah Riau Nurlasera SE MSi, dan Ketua Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia Cabang Riau Usman Pato. SADAR PANO PEKANBARU, 30 NO Zalan Kerja Bersama Menuju Indonesia Pangan Aman Sehat GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT CADAR PANGAN MA NE NOVER 2 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Hj Mimi Yuliani Nazir Apt MM, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau Dra Yulwiriati Moesa foto bersama undangan. KERANANENSIAT HDUF SENC BADER N Stan-stan peserta acara Germas SAPA BBPOM di Pekanbaru. TATA LETAK SOEPRI ISMADI Riau Pos JUMAT, 1 DESEMBER 2017 Hapus Uta Warga Mis SYARAT PESERTA HAPUS UTA Utangnya kurang dari KRW 10 juta (Rp124,5 juta Gagal atau sulit melunasi setidaknya selama 10 Memiliki bukti bahwa penghasilan bulanannya ku KRW 990 ribu atau sekitar Rp12,3 juta per bula Tidak mempunyai aset yang bisa dijual untuk me Gesa Gunakan Anggaran d Sambungan dari hal. 1 si, sumber da penganggara undangan, Sunaryo. APBD Riau 2018 menurun diband- ing tahun ini. Anggota Banggar DPRD Riau Sugeng Pranoto dalam lapo- rannya mengatakan, APBD Riau 2017 (setelah perubahan) sebesar Rp10,379 triliun lebih. Sementara APBD Riau 2018 sebesar Rp10,091 triliun. "Terdapat penurunan sebesar Rp306.537.596.971,30 atau 2,95 persen," katanya. Adapun rincian dari total pagu senilai Rp10,091 triliun tersebut terdiri dari belanja tidak langsung Rp5,7 triliun dengan rincian belanja pegawai Rp2,3 triliun, belanja hibah Rp1,3 triliun, belanja bantuan sosial Rp12 miliar, be- lanja bagi hasil kepada kabupaten/kota Rp1,4 triliun lebih. Selanjutnya belanja bantuan keuangan kabupaten/kota/ desa Rp482 miliar lebih, belanja tak terduga Rp 10 miliar. Sedangkan belanja langsung sebesar Rp4,3 triliun lebih. Kemudian Sugeng Pranoto menje- laskan dalam paparannya pendapatan daerah sebesar Rp9,001 triliun lebih. Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp3,9 triliun yang terdiri dari, pajak dae- rah Rp3,2 triliun, retribusi daerah Rp 15,7 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp218 miliar, ditambah lain-lain PAD yang sah Rp526 miliar. Kemudian dana perimbangan sebesar Rp5,02 triliun dengan rincian, bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Rp2,099 triliun, Dana Alokasi Umum Rp1,4 triliun, dan Dana Alokasi Khusus Rp1,4 triliun. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp10,475 miliar dengan rincian pendapatan hibah Rp2,9 miliar, dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp7,5 miliar. teknologi inf Wagubri V pendapat al capkan teri DPRD Riau APBD Riau "Semoga bisa berman ujarnya. Terpisah man berha kan dapat tahapan da kasi hingga tahun ang 2018 sudal Jalaní ses program y Terhad ahkan, me tahapan. bakal diba dahulu. N Setdaprow catatan-c ditindakla "Kalau baiki. Ca akan diti Kemu dibawa disiapka dimasuk sanaan diharap! bri, setia waktu la perlu dil "Ada Anggara lelang u anggara sudah a tersedia Masper Pra D segera fisik. Mis pemban Sugeng Pranoto kemudian menyam- paikan beberapa rekomendasi Banggar terhadap Perda APBD Riau 2018. Di antaranya, Banggar meminta Pemprov Riau agar serius dan sungguh-sungguh menindaklanjuti catatan penting yang terdapat dalam pandangan umum fraksi-fraksi dan masukan yang dis- ampaikan komisi-komisi. Kemudian, mencermati semua rekomendasi yang dikemukakan untuk setiap permasala- han dan melaksanakan tindaklanjutnya sehingga Perda APBD Riau 2018 dapat terlaksana secara efisien dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku. "Membentuk tim reformasi mana- jemen pengelolaan Pendapatan Dae- rah dalam rangka mempersiapkan dan Sehing melaksanakan penguatan reformasi penggu manajemen pengelolaan pendapatan dilaksan daerah yang mencakup aspek organisa- (egp/al Kejati, p Kerja (S kegiatan besar lai OPD ter Masil yang su peri, sen bersang Rencan REDAKTUR EDWAR YAMAN Tak Ada Lagi Kriminalis Sambungan dari hal. 1 akan c sudah akan Metode baru tersebut dipu- daerah tuskan dalam penandatanganan memorandum of understanding kesepa (MoU) yang melibatkan pimpi- di leve nan tiga lembaga terkait. Yakni, Menteri Dalam Negeri (Mend- Mer agri) Tjahjo Kumolo, Jaksa Agung HM Prasetyo, dan Kapolri Jen- deral Tito Karnavian. wenar APIP. melak Salah s Mendagri Tjahjo Kumolo jenjan menyatakan, upaya tersebut inspek merupakan hasil evaluasi yang bertan daerah dilakukan pemerintah setelah presiden mengumpulkan kepala daerah beberapa waktu lalu. Saat itu, presiden berharap program di daerah tidak terganggu hanya Noma karena kekhawatiran terhadap Perang kriminalisasi kebijakan. hun in Mer hanya revisi berka Sela berko Setelah dikaji dan didiskusikan ingan dengan sejumlah pihak, pemer- intah sepakat untuk memaksi- malkan APIP sebagai pintu awal penanganan laporan penyalahgu- naan. "Maka, kita buat forum ini supaya ada kesamaan," ujarnya Penyu setelah penandatanganan di sudah Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis lokasi (30/11). kan a mend untuk Den Pelaksana Tugas (Plt) Inspek- torat Jenderal (Irjen) Kemendagri Sri Wahyuningsih menambah- kan, dengan adanya kesepa- Pasaln katan itu, semua laporan yang yang ti masuk akan ditangani bersama berkua kapas harap oleh APIP terlebih dahulu. Jika yalahg dalam penelitian hanya ditemu- Sem kan pelanggaran administrasi, Jusuf penanganannya akan dilakukan antara APIP. Namun jika ditemukan hal ya unsur pidana, penanganan akan pemer dilimpahkan ke aparat penegak sendiri hukum (APH). "Roh dari MoU ini, penegakan hukum tidak boleh menghambat pembangunan," imbuhnya. Terkait detail tindakan mana yang masuk ranah administrasi dan mana yang pidana, hal itu buat k juga ti periksa diperik waktu Karena dinasi.