Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Color Rendition Chart 30 NOVEMBER 2017 ermas трао FADAN PON Riau Pos JUMAT, 1 DESEMBER 2017 M Farm (tengah) bersama Wakil Wali Kota Pekanbaru azir Apt MM (dua kanan), Sekretaris Daerah Kabupaten il (kiri) usai penandatanganan MoU. ARAN TA Germas Sapa ai Besar POM di Pekanbaru Mohamad Kashuri SSi Apt M ma para undangan mendengarkan lagu Indonesia Raya. SADAR PANGAN AMAN PEKANBARU, 30 NOVEMBER 2017 24 FOF SATRAPON Kerja Bersama Menuju Indonesia GERAKAN MASYARAK HIDUP SEHAT SADAR PANGANA BAO NOVER 20 dan pegawai BBPOM sebelum acara dimulai. SADAR PANO PEKANBARU, 30 NO MAD KAS BALAI B VLIVS dengan narasumber Kepala BBPOM di Pekanbaru Kashuri SSi Apt MM, Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi Ketua PW Salimah Riau Nurlasera SE MSi, dan Ketua nan Ahli Teknologi Pangan Indonesia Cabang Riau ato. A Kerja Bersama Menuju Indonesia Pangan Aman Sehat GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT CADAR PANGAN MA NBA NOVE 20 Dinas Kesehatan Provinsi Riau Hj Mimi Yuliani Nazir Apt pala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau viriati Moesa foto bersama undangan. Dapur Intan Wan HUFSENT MURO HO tan peserta acara Germas SAPA BBPOM di Pekanbaru. TATA LETAK SOEPRI ISMADI Riau Pos JUMAT, 1 DESEMBER 2017 Hapus Utang Warga Miskin SYARAT PESERTA HAPUS UTANG Utangnya kurang dari KRW 10 juta (Rp124,5 juta). Gagal atau sulit melunasi setidaknya selama 10 tahun. Memiliki bukti bahwa penghasilan bulanannya kurang dari KRW 990 ribu atau sekitar Rp12,3 juta per bulan. Tidak mempunyai aset yang bisa dijual untuk menutup utang. Sunaryo. APBD Riau 2018 menurun diband- ing tahun ini. Anggota Banggar DPRD Riau Sugeng Pranoto dalam lapo- rannya mengatakan, APBD Riau 2017 (setelah perubahan) sebesar Rp10,379 triliun lebih. Sementara APBD Riau 2018 sebesar Rp10,091 triliun. Gesa Gunakan Anggaran di Awal Tahun Sambungan dari hal. 1 "Terdapat penurunan sebesar Rp306.537.596.971,30 atau 2,95 persen," katanya. Adapun rincian dari total pagu senilai Rp10,091 triliun tersebut terdiri dari belanja tidak langsung Rp5,7 triliun dengan rincian belanja pegawai Rp2,3 triliun, belanja hibah Rp1,3 triliun, belanja bantuan sosial Rp12 miliar, be- lanja bagi hasil kepada kabupaten/kota Rp1,4 triliun lebih. Selanjutnya belanja bantuan keuangan kabupaten/kota/ desa Rp482 miliar lebih, belanja tak terduga Rp 10 miliar. Sedangkan belanja langsung sebesar Rp4,3 triliun lebih. Kemudian Sugeng Pranoto menje- laskan dalam paparannya pendapatan daerah sebesar Rp9,001 triliun lebih. Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp3,9 triliun yang terdiri dari, pajak dae- rah Rp3,2 triliun, retribusi daerah Rp 15,7 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp218 miliar, ditambah lain-lain PAD yang sah Rp526 miliar. Kemudian dana perimbangan sebesar Rp5,02 triliun dengan rincian, bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Rp2,099 triliun, Dana Alokasi Umum Rp1,4 triliun, dan Dana Alokasi Khusus Rp1,4 triliun. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp10,475 miliar dengan rincian pendapatan hibah Rp2,9 miliar, dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp7,5 miliar. Sugeng Pranoto kemudian menyam- paikan beberapa rekomendasi Banggar terhadap Perda APBD Riau 2018. Di antaranya, Banggar meminta Pemprov Riau agar serius dan sungguh-sungguh menindaklanjuti catatan penting yang terdapat dalam pandangan umum fraksi-fraksi dan masukan yang dis- ampaikan komisi-komisi. Kemudian, mencermati semua rekomendasi yang dikemukakan untuk setiap permasala- han dan melaksanakan tindaklanjutnya sehingga Perda APBD Riau 2018 dapat terlaksana secara efisien dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku. "Membentuk tim reformasi mana- jemen pengelolaan Pendapatan Dae- rah dalam rangka mempersiapkan dan melaksanakan penguatan reformasi manajemen pengelolaan pendapatan daerah yang mencakup aspek organisa- Metode baru tersebut dipu- tuskan dalam penandatanganan memorandum of understanding (MoU) yang melibatkan pimpi- nan tiga lembaga terkait. Yakni, Menteri Dalam Negeri (Mend- agri) Tjahjo Kumolo, Jaksa Agung HM Prasetyo, dan Kapolri Jen- deral Tito Karnavian. Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan, upaya tersebut merupakan hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah setelah presiden mengumpulkan kepala daerah beberapa waktu lalu. Saat itu, presiden berharap program di daerah tidak terganggu hanya karena kekhawatiran terhadap kriminalisasi kebijakan. Setelah dikaji dan didiskusikan dengan sejumlah pihak, pemer- intah sepakat untuk memaksi- malkan APIP sebagai pintu awal penanganan laporan penyalahgu- naan. "Maka, kita buat forum ini supaya ada kesamaan," ujarnya setelah penandatanganan di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (30/11). SEOUL (RP) - Beban hidup warga miskin Korea Selatan (Korsel) akan berkurang sedikit. Sebab, pemerintah bakal menghapuskan utang mereka melalui program Kookmin Hangbok Giguem alias National Happiness Fund alias Yayasan Kebaha- giaan Nasional. Sekitar 1,59 juta warga akan merasakan manfaatnya. Total kredit macet yang dihapuskan mencapai KRW 6,2 triliun atau setara dengan Rp77,22 triliun. REDAKTUR EDWAR YAMAN "Kebijakan itu didesain untuk membantu penduduk memulai awal baru dengan si, sumber daya manusia, infrastruktur, penganggaran, peraturan perundang- undangan, basis data, proses dan teknologi informasi," urainya. Wagubri Wan Tamrin Hasyim dalam pendapat akhir kepala daerah mengu- capkan terima kasih kepada anggota DPRD Riau yang sudah mengesahkan APBD Riau Tahun 2018. "Semoga APBD Riau yang disahkan bisa bermanfaat bagi masyarakat Riau, ujarnya. Pelaksana Tugas (Plt) Inspek- torat Jenderal (Irjen) Kemendagri Sri Wahyuningsih menambah- kan, dengan adanya kesepa- katan itu, semua laporan yang masuk akan ditangani bersama oleh APIP terlebih dahulu. Jika dalam penelitian hanya ditemu- kan pelanggaran administrasi, penanganannya akan dilakukan APIP. Namun jika ditemukan unsur pidana, penanganan akan dilimpahkan ke aparat penegak hukum (APH). "Roh dari MoU ini, penegakan hukum tidak boleh menghambat pembangunan," imbuhnya. Terkait detail tindakan mana yang masuk ranah administrasi dan mana yang pidana, hal itu Terpisah, Gubri Arsyadjuliandi Rach- man berharap APBD yang sudah disah- kan dapat dilaksanakan segera. "Setelah tahapan dan proses pengesahan, verifi- kasi hingga selesai Ranperda, memasuki tahun anggaran berjalan, mulai awal 2018 sudah harus dilaksanakan segera. Jalani sesuai aturan dan laksanakan program yang tertuang," ujar Gubri. Tak Ada Lagi Kriminalisasi Kebijakan Sambungan dari hal. 1 akan dibahas lebih lanjut. Jika sudah klir, tiga lembaga tersebut akan melakukan sosialisasi ke daerah. Pemda wajib melakukan kesepakatan serupa dengan APH di level masing-masing. Terhadap APBD yang sudah dis- ahkan, memang ada persetujuan dan tahapan. Di mana setelah pengesahan bakal dibawa verifikasi ke pusat terlebih dahulu. Nantinya menurut Asisten II Setdaprov Riau H Masperi, evaluasi atas catatan-catanan Kemendagri RI akan ditindaklanjuti. "Kalau perlu diperbaiki, harus diper- baiki. Catatan-catatan dari verifikasi akan ditindaklanjuti," tambahnya. Kemudian setelah verifikasi, bakal dibawa ke dewan untuk disetujui dan disiapkan Ranperda. Baru setelah itu dimasukkan nomor Dokumen Pelak- sanaan Anggaran (DPA). Selanjutnya, diharapkan Masperi sesuai arahan Gu- bri, setiap OPD yang diperkirakan perlu waktu lama dan anggaran besar, maka perlu dilakukan percepatan pelelangan. "Ada Pra Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), jadi boleh percepat lelang untuk OPD yang proyek fisik dan anggaran besar. Bisa dilakukan karena sudah ada fix cost, di mana ada dana tersedia untuk dilelangkan," ungkap Masperi. Pra DIPA, lanjutnya, bisa dilelangkan segera untuk kegiatan yang bersifat fisik. Misalnya pembangunan fly over, pembangunan gedung Polda dan Kejati, pembangunan gedung Satuan Kerja (Satker) APBN dan beberapa kegiatan yang menyedot anggaran besar lainnya bisa segera dilelangkan OPD terkait. Masih terkait pelaksanaan APBD yang sudah diketuk palu, kata Mas- peri, setelah DPA turun maka dinas bersangkutan memasukkan pada Rencana Umum Pengadaan (RUP). Sehingga diharapkan percepatan penggunaan anggaran bisa segera dilaksanakan di awal tahun berjalan. (egp/ali) Menyusul meningkatnya ke- wenangan dan tanggung jawab APIP, pemerintah berencana melakukan sejumlah penguatan. Salah satunya mengubah struktur jenjang kelembagaannya. Setiap inspektorat bisa setara Sekda dan bertanggung jawab kepada kepala daerah satu tingkat di atasnya. Menurut Sri, kepastian tersebut hanya menunggu rampungnya revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. "Kalau bisa, ta- hun ini selesai. Karena ini kepent- ingan semua," kata perempuan berkacamata itu. NASIONAL meringankan beban utang mereka," bunyi pernyataan Komisi Layanan Finansial (FSC) yang mengelola pro- gram tersebut. Selain itu, pemerintah pusat berkomitmen untuk meningkat- kan anggarannya. Dalam Per- mendagri 33 Tahun 2017 tentang Penyusunan APBD, pemerintah sudah meminta Pemda menga- lokasikan anggaran yang cukup untuk APIP. Dengan anggaran yang cukup, kapasitas dan programnya di- harapkan bisa meningkat. Pasalnya, dengan kewenangan yang tinggi, diperlukan SDM yang berkualitas agar tidak terjadi pen- yalahgunaan. Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai koordinasi antara APH dan APIP sebagai hal yang positif. Menurut dia, pemeriksaan yang dilakukan sendiri-sendiri tidak hanya mem- buat kepala daerah resah, tapi juga tidak efektif. "Sudah di- periksa BPK, diperiksa oleh BPKP, diperiksa polisi, sehingga habis waktu banyak untuk diperiksa. Karena itulah, dibutuhkan koor- dinasi," ujarnya.(far/c6/fat/jpg) Seluruh kredit macet debi- tor tidak serta-merta diha- puskan. Pemerintah hanya menghapuskan sebagian dan dilakukan restruktur- isasi sehingga mereka tidak lagi sulit membayar. Tidak semua orang berhak mengikuti program yang bertujuan mengurangi beban finansial penduduk berpenghasilan rendah tersebut. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Sambungan dari hal. 1 pindah dan mencari pekerjaan lain sete- lah tetangganya memandang sinis karena penyakit yang dideritanya. Saat ini, AR berjualan sayur di salah satu pasar. Saat AR menikah delapan tahun silam, suaminya memang sering sakit. Tepatnya gampang sakit. Tapi dia tidak tahu kalau suaminya tertular virus tersebut. Setahun setelah melahirkan, suaminya baru mengaku siapa dia yang sebenarnya, dan tentang virus HIV yang sudah menjalar dalam tubuhnya. AR sedih, marah dan benci. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Anak semata wayang yang mereka nanti bertahun-tahun dengan cinta kasih, tak mampu memisahkan keduanya. Apapun kondisinya. AR pasrah. Lalu mencaritahu tentang HIV/Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS). Untung AR bertemu teman-teman yang senasib. Ia terus belajar dan mema- hami penyakit yang diderita suaminya. Dia juga memeriksakan diri dan bayinya ke rumah sakit yang menyediakan lay- anan tersebut. Hasilnya, AR positif HIV. Yang lebih menyakitkan, bayinya juga positif. AR menangis sejadi-jadinya. Me- meluk bayi mungil dalam pelukannya, terbayang hari-hari depan melawan virus yang mematikan. Pilu berkecamuk dalam hatinya. Tapi hidup harus terus berjalan. AR, suami dan anaknya terus berobat. Sayang, suaminya pergi lebih dulu meng- hadap sang Pencipta. Sementara dia dan anaknya tetap sehat hingga sekarang. Bagi AR, yang harus dilakukan saat ini adalah bangkit, sehat dan terus bertahan hidup. Benar, AR kini sudah semakin baik, semakin cantik. Aktif pula dalam kegiatan sosial. Dia ingin memanfaatkan usianya untuk hal-hal baik agar ibu rumah tangga dan para perempuan tidak bernasib seperti dirinya. Sehat pula anak-anaknya. AR tidak meyalahkan tetangganya dulu atau orang lain yang menganggapnya ren- dah, mencemooh atau tidak menganggap dirinya dengan baik. Apalagi pandangan masyarakat terhadap penderita HIV/ AIDS memang negatif. Ia juga tidak ingin memaksa orang lain mendengar bahwa ia terinfeksi virus tersebut dengan tidak disengaja. Ia tidak perduli dengan semua itu. Ia hanya ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa penderita HIV/AIDS juga bisa aktif dan berkerja layaknya Sambungan dari hal. 1 Tahun ini saja, selama Januari-Oktober, terdata 280 kasus ODHA. Sementara pada periode yang sama 2016, sejumlah 572 kasus. Sehingga terjadi penurunan cukup signifikan. Dengan demikian, total selama dua dekade terakhir (1997-2017) terdapat 4.417 kasus di Riau. "Data HIV memang ada, tapi kami tetap mengupayakan agar jangan sampai naik ke AIDS. Pencegahan dan sosialisasi terus dilakukan di seluruh daerah Riau. Bahkan angka kasus juga sudah terus menurun," kata Kepala Dinas Kesehatan Riau Mimi Yuliani Nazir kepada Riau Pos, Kamis (30/11) di kantornya. Didampingi Sekretaris Diskes dr Ri- zaldy Munir dan jajaran pejabat Diskes terkait, Mimi mengatakan memang se- makin banyak pemerintah menemukan kasus HIV maka tindaklanjut pengobatan terus dilakukan, supaya tidak menuju ke AIDS. Sebab, penanganan tentunya akan berbeda ketika HIV naik menjadi AIDS. Langkah nyata yang terus dilakukan Pemprov Riau melalui Diskes dalam menekan angka HIV dan AIDS dengan mengacu pada Tiga Zero. Adalah HIV baru tidak ditemukan, kematian AIDS tidak ditemukan, serta tidak ada stigma diskriminasi terhadap ODHA. Dalam langkah pencegahan, tim Diskes Riau diakui Mimi terus turun dan melakukan sosialisasi ke masyarakat. Mulai dari menyasar kabupaten/kota dengan lang- sung masuk ke lokasi-lokasi dalam areal perkebunan, di mana terdapat beberapa tempat seperti kafe. "Tim sampai turun ke dalam kebun dan jauh ke dalam areal desa masyarakat. Bahkan ada di dalam kebun-kebun sawit, di ruko-ruko yang ada panti pijat dan terdata kasus HIV," paparnya. Mereka yang merasa me- menuhi syarat bisa menga- jukan penghapusan utang pada Februari 2018. "Pemerintah bakal meng- hukum orang yang menga- jukan skema penghapusan utang, tapi menyembunyi- kan asetnya," tegas Chair- man FSC Choi Jong-ku. Diskriminasi Lebih orang lain. Kini, tidak ada lagi yang bisa memandangnya dengan sebelah mata. "Masing-masing kita punya cerita dan jalan hidup. Inilah cerita saya. Inilah jalan hidup saya. Apa saya harus menyesal terus, terpuruk terus? Tidak. Saya tidak boleh menyerah. Saya harus berjuang terutama untuk anak saya. Apalagi seka- rang pemerintah sudah memberikan pelayanan kesehatan gratis," kata AR saat ditemui Riau Pos bersama komunitas sebayanya di Pekanbaru. Tim Diskes, dijelaskan Mimi, atas data yang diperoleh tahun ini setelah turun ke beberapa kabupaten seperti Kuansing, Rokan Hulu, Inhu, Meranti, Kampar, dan Siak. Enam daerah tersebut menjadi tu- juan karena layanan kesehatan di daerah yang disebutkan belum bergerak secara maksimal. Rencananya, pemer- intah juga menggalang dana dari sektor swasta untuk mendukung program tersebut. Choi menegaskan bahwa pihaknya sebisa- bisanya akan meminimalkan terjadinya moral hazard. Yaitu, kondisi yang muncul Dulu, obat untuk HIV/AIDS ini hanya didapat di RSUD Arifin Achmad. Saat ini, obat tersebut sudah bisa didapatkan di RS Santa Maria dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ). Bahkan di tiga Puskesmas di Pekanbaru, yakni Simpang Tiga, Tenayan Raya dan Lima Puluh, juga sudah menyediakan obat gratis ini. Tempat pemeriksaan vol- untary counselling test (VCT) juga sudah banyak ditemukan di beberapa rumah sakit. Ini sangat memudahkan masyarakat bisa mendeteksi virus tersebut sejak dini. Penderita HIV/AIDS atau yang dikenal dengan orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di Riau, sebagiannya telah mendapat pendampingan dari Yayasan Sedaya Lancang Kuning Pekanbaru. Seperti Kota Pekanbaru, Dumai, Kabupaten Pelala- wan, Indragiri Hilir (Inhil), Bengkalis dan Rokan Hilir (Rohil). Yayasan yang berdiri sejak 2005 ini sedang mendampingi 1.500 ODHA di enam kabupaten tersebut. Sedangkan di enam kabupaten lainnya masih belum ada pendampingan. Meski begitu, banyak ODHA yang daerahnya belum memiliki lembaga pendamping itu berkonsultasi atau berbagi dengan yayasan ini. "Dukungan dana di APBD daerahnya dan komitmen stakeholder di sana belum optimal. Ini yang kita dorong lagi agar enam kabupaten tersebut bisa lebih se- rius," harap Diskes Riau. Dijelaskan Mimi, sekarang ini Riau pada peringkat 10 kasus HIV dan AIDS terbanyak. Selama beberapa tahun terakhir, Riau bertahan di angka 10 besar. "Saat ini kami sedang mendamp- ingi ODHA dan 90 persen di kami positif. Yayasan ini aktif sejak 2005 atau tepatnya sejak pemeriksaan HIV/AIDS di RSUD dimulai pada 2004. Pasien itulah yang kami dampingi. Ya, awalnya kebingungan dengan segala yang kami rasakan. Nanti matilah, mengungsilah dan sebagainya. Dokter memang sudah memotivasi bahwa kami masih bisa berobat. Tapi dok- ter hanya mengobati, yang merasakan kami. Kami ingin teman yang lain bisa sehat, sama-sama sehat. Tempat pelay- anan gratis juga sudah mudah. Banyak teman di daerah yang mengambil obat di Pekanbaru dan berkomunikasi dengan kami. Banyak juga yang tidak selamat Begitu warga di lokasi tersebut dicek dan diketahui positif. Maka akan langsung diarahkan menjalani dan mendapatkan perawatan dan pengobatan rutin. Untuk kemudian Diskes Riau meminta puskes- mas langsung dipetakan atas daerah- daerah rawan yang ada. "Begitu diketahui positif, langsung di- arahkan mengonsumsi obat agar jangan sampai jadi AIDS. Obat bisa didapatkan di Puskesmas dan Kemenkes RI meng- gratiskan obat HIV ini," paparnya. Perlu diingat bagi seluruh masyarakat, kata Mimi bersama jajaran pejabatnya, bahwa HIV juga sama dengan penyakit kronis lainnya. Misalnya ada hipertensi dan diabetes. Jadi diharapkan kepada masyarakat agar jangan mengenyamp- ingkan ODHA karena tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Menyambut Hari AIDS Sedunia yang jatuh Jumat (1/12), Diskes Riau, sambung Mimi, menggelar berbagai kegiatan. Di mana sudah dimulai sejak awal Novem- ber hingga puncaknya hari ini. Mulai dengan menggelar aksi simpatik dilak- sanakan dengan memberikan pita merah lambang AIDS kepada masyarakat yang melewati Jalan Sudirman, Pekanbaru. "Tema Hari AIDS tahun ini Saya Berani Saya Sehat. Maksudnya berani tes keseha- tan dan saya sehat, begitu. Juga banyak acara lainnya memperingati hari AIDS tahun ini seperti pada Ahad di Car Free Day kami juga gelar germas, pemeriksaan gratis, kesehatan dan kampanye aksi stop AIDS dan lainnya," kata Mimi. Disinggung mengenai tren pengidap HIV yang terjadi di Riau, dijelaskan Diskes, kenaikan dominan dari hubun- gan Lesbian Gay Bisexual Transgender (LGBT), dan tren kedua atas kelahiran bayi dari orang tua ODHA positif. Ini berdasarkan pantauan dan data Diskes setahun terakhir. ketika risiko akibat tinda- kan seseorang ditanggung orang lainnya, bukan oleh si pelaku. Sementara mengenai langkah pencegahan, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Riau Helmi mengatakan, sejauh ini bersama Diskes Riau, pihaknya Moral hazard itulah yang menjadi bahan kritikan uta- ma saat program National Happiness Fund kali pertama diluncurkan pada 2013. Ada kekhawatiran jika para debi- tor nakal sengaja tidak mem- bayar utang dengan harapan pemerintah menghapuskan- nya suatu saat nanti. Skema penghapusan utang tersebut merupakan janji kampanye dari mantan Presiden Korsel Park Geun- hye. Menyakitkan atau gugur di tengah jalan. Banyak yang dalam kondisi AIDS parah baru dite- mukan. Ini yang paling disayangkan. Artinya, sosialisasi tentang pencegahan AIDS belum merata sepenuhnya," ungkap Risna Maamun, Koordinator Kelompok Dampingan Sebaya (KDS). Risna yang akrab dipanggil Ir itu juga mengakui tentang sulit dan perihnya menghadapi sudut pandang masyarakat (stigma) terhadap ODHA yang selalu di- anggap negatif. "Yang paling berat adalah stigma diskriminasi. Kami bisa memenej penyakit dalam tubuh kami. Kalau kami paham, masa sulit bisa kami lewati. Orang sakit kanker stadium 4 tidak malu men- gaku kalau dia sakit kanker. Tapi kalau HIV/AIDS susah ngomongnya. Padahal sama-sama penyakit parah. Itu karena stigma diskriminasi tadi," sambung Ir. Enam Kabupaten Dituntut Serius Cegah HIV dan AIDS Dengan angka kematian di bawah 10 persen dari total kasus selama tiga tahun terakhir dari angka pengidap AIDS. Disinggung saat turun ke lapangan selama 2017 ini, diungkapkan tim Diskes Riau, memang pihaknya harus menem- puh perjalanan ke lokasi dan areal yang jauh di dalam perkebunan sawit. Atas informasi dan data daerah-daerah yang rawan terkena HIV seperti kafe-kafe, tempat pijat dan lokalisasi. Dikatakan Ir, kalau seseorang sudah dikatakan positif HIV/AIDS atau ODHA, bukan berarti tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berkerja atau menikah. Justru, banyak ODHA yang menikah dengan pa- sangan yang negatif HIV/AIDS, dan mereka punya anak. Istrinya negatif, anaknya juga sama. Hal ini bisa dilakukan asal ODHA mengaku terus terang dengan calon pasan- gan hidupnya karena seumur hidup ia akan meminum obat dan berhubungan terus menggunakan kondom. Banyak pula yang suaminya positif, tapi istri dan anaknya juga akan positif. Ini karena tidak tahu cara atau strategi yang harus dilakukan. "Ada program dan edukasi yang kami pelajari tentang HIV/AIDS. Setiap bulan kami ada pertemuan tertutup dengan sesama ODHA. Kami undang dokter dan belajar bersama tentang virus yang ada dalam tubuh kami.Tidak ada masalah, yang penting kami tahu dan sadar bahwa HIV/AIDS stop di sini. Ini bisa menjadi salah satu cara menghilangkan diskrimi- nasi tadi. Buktinya, banyak ODHA yang berkerja, menjadi tulang punggung kelu- arga, punya istri dan anak-anak yang sehat tanpa HIV/AIDS," beber Ir lagi. 183 Ribu Lebih Pria Dewasa Riau Pembeli Seks Menurut data Kemenkes 2012, sasa- ran estimasi populasi kunci atau jumlah masyarakat yang bisa menyebarkan virus HIV/AIDS di Riau, antara lain pria pembeli seks berjumlah 183.923 orang, wanita penjaja seks 6.428 orang, penasun (pengguna jarum suntik) 2.931 orang, terus mensosialisasikan dan mengingat- kan berbagai komunitas. "Baik LGBT, komunitas remaja, waria, PSK, semua kami masuk dan rangkul. Bukan berarti menyetujui perbuatan mereka, tapi lebih pada penyuluhan. Menjangkau dan masuk langsung men- gajak supaya hidup sehat, agar jangan jadi objek tapi subjek ke lingkungan agar mengajak kawan-kawannya hidup sehat," ungkapnya. Lebih lanjut, kata Helmi, memang dari LGBT yang paling tinggi terjadinya kasus HIV adalah heterosexual. Atau antara laki-laki dengan laki-laki atau perem- puan dengan perempuan. Karenanya KPA Riau bersama Diskes berharap agar komunitas-komunitas yang melakukan kegiatan terselubung tersebut agar dapat sadar akan bahaya yang diterima. "Harapan kami masyarakat agar mem- beri informasi atas keberadaan komu- nitas-komunitas tersebut. Supaya kami bisa masuk memberikan penyuluhan, mencegah dan memberikan edukasi," harap Diskes Riau melalui Kabid Keseha- tan Masyarakat Diskes Ridwan. Jangan Kucilkan, ODHA Harus Diberi Semangat ODHA berhak hidup sehat dan pantas mendapatkan dukungan. Mereka yang menderita ini tidak boleh dikucilkan un- tuk memberikan semangat dan harapan hidup dari orang-orang di sekitarnya. Dorongan dan dukungan menjadi kunci semangat hidup ODHA untuk tetap hidup berkualitas dan membuka peluang untuk bertahan hidup lebih lama. Psikolog dari Berlian Consulting Pekanbaru Darmawan menjelaskan, masyarakat mesti memahami bila se- seorang terinfeksi HIV harus diberikan dukungan. ODHA harus diperlakukan secara normal. Karena dukungan peny- embuhan seseorang, tidak hanya dari HIV, sangat bergantung pada kesehatan psikisnya. Kondisi piskis ODHA ikut me- nentukan kesempatan hidupnya. "Ketika mentalnya kuat, semangatnya muncul sehingga punya harapan untuk terus hidup. Ketika dirinya mendapat dukungan dia akan lebih bergairah, bisa melakukan aktivitas seperti bekerja atau aktivitas sosial lainnya seperti orang normal. Kekuatan mental dan kondisi psikis yang sehat ini sangat penting untuk penyembuhan, tidak hanya HIV tetapi se- mua penyakit yang mengancam harapan hidup," kata Darmawan. 11 Saat itu Park berharap kebijakan itu menjadi alat untuk memerangi kesenjan- gan finansial di masyarakat. Program kali ini jauh lebih besar bila dibandingkan dengan sebelumnya. "Ini adalah bentuk unik dari kapitalisme konfusian- isme, yakni negara kerap dipandang sebagai pelind- ung rakyat," terang Kepala Asia-Pacific Global Research Group Jasper Kim. Dia menyebut program itu sebagai langkah yang baik. Sebab, utang rumah tangga adalah masalah penting di Korsel.(sha/c14/any/jpg) Bagi ODHA, menurut Darmawan, dirinya sendiri harus memahami bahwa menikah dengan pria risiko tinggi 128.153 orang dan lelaki seks lelaki (LSL) sebanyak 4.446 orang. Dari tahun ke tahun jumlah kasus HIV/ AIDS memang masih fluktuatif. Kadang naik, kadang turun. Sejak 1997 atau per- tama kali HIV/AIDS ditemukan hingga 2011 jumlahnya terus naik. Kemudian turun pada 2012 dan 2013. Tapi kemudian naik lagi pada 2014 dan 2015, lalu turun lagi hingga pertengahan Juni 2017. "Tapi bisa jadi kasusnya akan naik lagi hingga akhir 2017 atau pada tahun-tahun berikutnya. Hal terpenting yang harus diingat bersama adalah, bahwa HIV/AIDS sudah menyerang semua umur. Balita ada. IRT banyak. Remaja atau pelajar dan maahsiswa juga lumayan banyak. Ini senantiasa menjadi perhatian kita ber- sama," ungkap Sekretaris KPA Riau dr Sri Suryaingsih MSc. HIV/AIDS lebih banyak ditemukan kasusnya pada laki-laki. Yakni, 1.472 orang untuk HIV dan 1.389 AIDS diband- ing perempuan. Yakni 1.046 untuk HIV dan 544 untuk AIDS hingga Oktober 2017. Artinya, laki-laki masih mendominasi. Pe- nularan virus ini paling besar disebabkan oleh hubungan lawan jenis yang tidak aman. Selanjutnya, disebabkan oleh hubungan homoseksual, jarum suntik, dari ibu menyusui kepada bayinya, trans- fusi darah, tatto dan biseksual. Sri Suryaningsih lebih lanjut, men- gungkapkan, proporsi tingkatan faktor risiko penularan pada ibu rumah tangga nomor tiga di Riau. Selanjutnya, penu- laran dari ibu ke anak untuk penderita HIV sebesar 4,2 persen dan untuk AIDS 4,4 persen melebihi angka nasional yang hanya 2,3 persen. "Posisi Riau masih di dalam double burden dan transisional epidemologi di mana penyakit tidak menular dan akibat gaya hidup men- ingkat. Namun, penyakit infeksi seperti HIV/AIDS, malaria, TBC belum mampu ditanggulangi seluruhnya," katanya. Di Riau, HIV/AIDS sudah menyerang semua usia. Tidak hanya manusia de- wasa, tapi juga balita dan remaja. IRT juga banyak. Bahkan, IRT ODHA men- duduki posisi ketiga setelah karyawan dan wiraswasta. IRT juga merupakan populasi rawan tertular dari pasangan sah (suami) yang suka jajan atau membeli seks bebas. Sedangkan anak atau balita, tertular dari ibunya yang menyusui.(ted) kondisi yang dialaminya saat ini merupа- kan bagian dari proses kehidupan yang harus terima. Maka tentu harus upaya untuk menyembuhkan. Karena pada prosesnya menurut Darmawan, harapan hidup seseorang dengan penyakit kronis sangat bergantung dari kekuatan secara mental. Sementara bagi orang terdekat dan masyarakat, Darmawan meminta agar memahami dan mengetahui penyakit ini. Seperti jalur penularan dan proses infeksinya. Maka dengan begitu, tanpa membatasi pergaulan dengan ODHA, maka seseorang dalam memberikan kehidupan dan situasi layaknya seperti orang normal seperti orang kebanyakan. Dengan memberikan ODHA dukungan berarti juga memberikan semangat hidup bagi mereka. Darmawan juga menekankan penting hidup di lingkungan yang positif bagu pada ODHA. Meski mereka sudah ter- infeksi, tetap harus melihat aspek sosial dengan cara bergaul di di lingkungan yang sehat dan menjauhi lingkungan dan prilaku yang yang rentan tersebut. "Percayalah, Tuhan akan memberikan jalan ketika kita berharap kepada-Nya. Apa yang dialami sekarang itu adalah proses hidup. Bahwa itulah pilihan yang harus diharapi kalau penyakit ini didapat karena pergaulan. Kalaupun terkena karena keturunan, juga harus terima dan ikhlas menjalani. Yang penting punya semangat untuk hidup sehat dan sembuh kembali," tutupnya. Peringatan Hari HIV/AIDS di Berbagai Lokasi Seluruh masyarakat dunia memper- ingati hari HIV/AIDS dengan cara yang berbeda. Di Riau, setiap tahun juga dirayakan. Perayaan ini lebih ditujukan kepada sosialisasi dan kampanye tentang bahaya HIV/AIDS. Hari ini, peringatan akan dimulai dengan aksi simpatik di berbagai lokasi. Antara lain Tugu Zapin, Simpang SKA dan Simpang Tabek Ga- dang. Aksi diwarnai dengan pembagian leaflet, stiker, bunga dan pita AIDS kepada masyarakat. Aksi peringatan akan dilanjutkan pada 3 Desember mendatang di lokasi CFD dengan parade berupa aksi stop AIDS, senam massal dan berbagai aksi lainnya. Aksi akan dilanjutkan di busway dengan kegiatan yang sama. "Kami akan melakukan berbagai aksi positif untuk mengampanyekan bahaya HIV/AIDS ini kepada masyarakat," ungkap Helmi, petugas di KPA Riau.(egp/end/kun) TATA LETAK MEGA 2cm