Tipe: Koran
Tanggal: 2018-06-07
Halaman: 14
Konten
2cm NASIONAL PLUS Eks KSAU Bantah Mark up Pembelian Heli mungkin juga melakukan ini. Dan ada juga Peraturan Panglima No 23 Tahun 2012. Kalau mungkin tahu nggak mungkin juga melaku- jabarkan lebih jauh oleh penga- caranya Teguh Samudera. Berbi- cara tepat di samping Agus, Teguh mengatakan sosok itu adalah mantan Panglima TNI. 14 NusaBali KAMIS 7 JUNI 2018 ANTARA MANTAN Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (Purn) Agus Supriatna (tengah) meninggalkan gedung KPK seusai diperiksa di Jakarta, Rabu (6/6). 1 LINTAS Tank Dicuri, Dipakai Keliling Kota VIRGINIA, Nusa Bali Sebuah tank militer dicuri seorang prajurit di Virginia, Amerika Serikat. Tak hanya mencurinya, pelaku juga membawanya jalan-jalan keliling kota sejauh kira-kira 100 km. Dilansir detik dari news.com.au yang mengutip The New York Post, Rabu (6/6), pelaku membawa tank itu jalan-jalan di Richmond, Virginia. Tank tersebut dicuri dari Fort Pickett, sebuah instalasi militer National Guard di Nottoway County, South- ern Virginia. Video terkait tank jalan-jalan itu beredar ramai di sosial media. Diperkirakan tank itu melaju dengan kecepatan 72 km/jam. Sebanyak 6 mobil dan sebuah helikopter dari Kepolisian Virginia dikerahkan untuk 'menangkap' tank itu. Pengejaran dilakukan selama 2 jam setelah diterima adanya laporan. Tank itu dilaporkan banyak berhenti. Identitas pelaku belum diketahui. Polisi juga be- lum memberi keterangan tentang bagaimana dia bisa mencuri tank itu dari fasilitas militer. Tak ada korban akibat kejadian ini. Pelaku yang tak bersenjata itu berhasil dilumpuhkan dengan tembakan listrik begitu keluar dari tank. Kini yang bersangkutan ditahan untuk mempertanggungjaw- abkan perbuatannya. Mayat Wanita Ditemukan Dalam Kardus Penuh dengan Luka Tusuk, Diduga Dibunuh MEDAN, NusaBali Mayat wanita tanpa identitas ditemukan dalam kondisi mengenaskan di dalam kardus di tepi jalan pada Gang Melati, Jalan Karya Rakyat, Medan dini hari kemarin. Mayat itu mengenakan baju biru. "Mayat berjenis kelamin wanita tersebut dite- mukan di dalam kardus," kata Kabid Humas Polda Sumatera Utara AKBP Tatan Dirsan Atmaja seperti dilansir detik, Rabu (6/6). Jasad wanita yang penuh dengan luka tusu- kan dan sayatan senjata tajam itu pertama kali ditemukan oleh warga yang melintas di lokasi kejadian. "Ada warga curiga, ada motor dengan nopol BK 5875 ABM terparkir di tempat sepi dalam kondisi mati mesin, namun lampu menyala," jelas Tatan. Warga yang curiga sempat mencari pemilik kendaraan di sekitarnya, namun tidak berhasil menemukan pemilik motor. Warga kemudian me- lihat di samping motor ada kardus warna kuning yang mencurigakan. "Warga tidak berani membuka kardus, dan memamanggil tokoh masyarakat dan polisi. Saat dibuka ternyata (isinya) mayat," ungkapnya. Jasad wanita dalam kardus tersebut kini sudah dibawa ke RSU Bhayangkara Medan untuk di lakukan autopsi. Sementara itu, pihak kepolisian masih melakukan identifikasi jasad korban. Wanita korban pembunuhan di Medan, men- galami luka tusuk di bagian leher. "Kita masih melakukan identifikasi jasad wanita yang ditemukan dalam kardus. Ada luka di bagian leher korban diduga bekas tusukan senjata tajam sebanyak 5 atau 6," kata AKBP Tatan Dirsan Atmaja. Selain luka di leher, ditemukan juga luka sayatan di bagian tangan dan kaki. Wajah korban lebam- lebam. Korban diperkirakan berusia 30 tahun. "Kita tidak menemukan kartu identitas korban. Motor yang ditemukan di lokasi masih kita cek di Samsat." Jelasnya. Polisi masih menyelidiki pelaku pembunuhan wanita yang dimasukkan dalam kardus. "Penyelidikan pelaku. Anggota sedang men- elusuri barang-barang yang ada di TKP (tempat kejadian perkara)," kata Tatan. G JAKARTA, Nusa Bali Pemerintah menggaransi bah- wa Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang segera disahkan tak akan mengganggu kerja Komisi Pem- berantasan Korupsi (KPK). Hal itu disampaikan anggota Tim Panitia Kerja Pemerintah RKUHP, Muladi, dalam jumpa pers di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Rabu (6/6). Kasus ini pertama kali di- ungkap ke publik oleh KPK dan Jenderal Gatot Nurmantyo yang saat itu menjabat sebagai Panglima TNI. Gatot datang ke KPK dan menggelar konferensi pers bersama pimpinan KPK. "Jadi saya ingin sampaikan gitu kepada teman-teman. Dan saya berharap, dengan siapa saya tidak tahu, kita duduk ber- sama, kita bicara blak-blakan," tuturnya. Pengadaan helikopter jenis angkut penumpang tersebut menimbulkan kontroversi lan- taran rencana pembeliannya ditolak Presiden Joko Widodo pada 2015. Awalnya helikopter tersebut ditujukan sebagai he- likopter pengangkut very-very important person (VVIP), tapi harganya dinilai terlalu mahal untuk kondisi ekonomi Indo- nesia yang sedang tak stabil. Soal mark up di kasus ini hingga merugikan negara Rp 224 miliar, Agus secara tegas membantahnya. "Wah, nggak ada itu. Siapa yang bilang itu? Nggak ada itu. Benar, tanya (aja), nggak ada itu," tegasnya. Mengenai siapa sosok 'pem- buat masalah' itu kemudian di- Namun, pada 2016, Marsekal (Purn) Supri- atna, yang masih menjabat Kepala Staf Angkatan Udara, kembali mengadakan helikop- ter AW-101 dengan perubahan fungsi, sebagai helikopter ang- kut pasukan dan SAR. Pemerintah Jamin RKUHP Tak Lemahkan KPK Muladi menyebut core crime atau tindak pidana pokok yang ada di dalam RKUHP itu memi- liki semangat yang sama dengan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. "Tidak akan mengganggu KPK, tidak akan mengganggu atau men- gurangi kewenangan KPK, undang- undangnya sama, core crime-nya juga sama. Jadi tidak ada maksud undang-undang ini (RKUHP) men- gurangi kewenangan, mengganggu kewenangan KPK," kata Muladi seperti dilansir vivanews. Muladi menduga, pihak-pihak yang mengkritik RKUHP ini sep- ertinya tidak membaca aturan peralihan yang tertuang dalam Pasal 729, sehingga khawatir ke- wenangannya akan dihilangkan. Padahal, terang Muladi, lembaga Tuding mantan Panglima TNI sebagai pembuat kan hal ini," lanjutnya. masalah JAKARTA, NusaBali Eks KSAU Marsekal (Purn) Agus Supriatna kemarin. memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi pengadan helikopter AW 101. Agus menegaskan pihaknya tidak melakukan mark up dalam pembelian heli yang merugikan negara Rp 224 miliar tersebut. Aziz Syamsuddin. JAKARTA, NusaBali Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Aziz Syamsuddin mengakui mengenal keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Azis mengenal Irvanto aktif sebagai pengurus Partai Golkar. Agus menyebut persoalan ini tidak akan muncul apa- bila pihak 'pembuat masalah' paham betul dengan aturan yang ada. "Pak Irvanto kan pengurus Golkar. Waduh saya enggak hafal jabatannya apa. Saya enggak hafal," kata Azis usai diperiksa, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (6/6). Azis kemarin diperiksa sebagai saksi untuk Irvanto dan kolega Setnov, Made Oka Masagung, yang juga tersangka korupsi proyek pengadaan e-KTP. Namun, Azis "Sebetulnya dari awal dulu saya tidak pernah mau bikin gaduh, mau bikin ribut per- masalahan ini. Karena AW-101 ini harusnya teman-teman juga tahu. Coba tanya kepada yang membuat masalah ini, dia tahu nggak UU APBN? Tahu nggak mekanisme anggaran APBN itu seperti apa? Kalau tahu tidak mungkin melakukan hal ini," kata Agus di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (6/6) seperti dilansir detik. "Yang kedua, tahu nggak per- aturan Menteri Pertahanan No 17 Tahun 2011? Kalau tahu nggak TIM Panitia Kerja Pemerintah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). yang menangani tindak pidana khusus, termasuk tipikor tetap dapat menangani berdasarkan kewenangan lembaga tersebut yang diatur dalam undang-un- dang masing-masing. "Saya ulangi, saat undang- undang ini berlaku, ketentu- an BAB tentang tindak pidana khusus, termasuk soal tipikor dalam undang-undang ini tetap dilaksanakan berdasarkan ke- wenangan lembaga yang telah Azis Syamsuddin Akui Kenal Keponakan Setnov Muladi menambahkan, dalam tindak pidana korupsi yang ter- kenal tindak pidana pokoknya adalah Pasal 2 dan Pasal 3 pada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua pasal itu mengatur soal melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dan enggan menjawab lebih lanjut saat dicecar hubungan dirinya dengan Irvanto dalam kasus e-KTP ini. diatur di dalam undang-undang ihwal kerugian keuangan negara. masing-masing, ada KPK, ada "Kalau Pasal 3 itu menyalah- BNN, ada PPATK, ada Komnas gunakan wewenang dan suap. HAM," kata Muladi. Itu adalah core-nya," kata Tenaga Ahli Kemenkumham itu. "Silakan ke penyidik saja ya, makasih. Sudah saya sampaikan ke penyidik," ujarnya seperti dilansir cnnindonesia. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengatakan dicecar penyidik KPK soal Irvanto dan Oka. Politikus PDI Perjuangan itu men- gaku tak pernah bertemu dengan Irvanto maupun Oka. Dalam persidangan mantan Ketua DPR Setya Novanto, Olly disebut menerima aliran uang dari proyek e-KTP. Mantan Ben- dahara Umum PDI Perjuangan itu disebut kecipratan uang sejumlah US$500 ribu. Dalam sejumlah kesempatan, Olly mem- bantah menerima uang dari proyek yang .NET ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 "Sama kaya dulu-dulu saja. Berbeda cuma ditanyain apa pernah bertemu Oka sama Irvanto, gitu saja," kata mantan Wakil Ketua Banggar DPR itu. Agus tak menyebut nama mengenai siapa sosok 'pem- buat masalah' yang disebutnya itu. Dia hanya menilai masalah ini bisa diselesaikan dengan duduk bersama antara Menteri Pertahanan Ryamizard Rya- cudu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Panglima yang sebelumnya Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, dan dirinya. triliun itu. KPK selama pekan ini bakal memang- gil sejumlah anggota maupun mantan anggota DPR dalam pengusutan kasus korupsi proyek e-KTP. Mereka yang telah memenuhi panggilan penyidik KPK di an- taranya Melchias Marcus Mekeng, Mirwan Amir, Agun Gunandjar Sudarsa, Khatibul Umam Wiranu. Kemudian Miryam S Haryani, Teguh Juwarno, Chairuman Harahap, dan Markus Nari. Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Irvanto dan Made Oka. "Kita pecahkan bersama di mana sebetulnya masalahnya itu, begitu. Jangan masing- masing merasa hebat, merasa benar karena punya kekua- saan," ujar Agus. Sementara itu Ketua DPR Bambang Soesatyo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mangkir dari panggilan penyidik lembaga antirasuah dengan berbagai alasan. Agus juga menegaskan, se- lama dirinya masih aktif tidak ada seorang pun yang bertanya soal pengadaan helikopter AW- 101. Namun, setelah pensiun baru dipermasalahkan. CNNINDONESIA.COM "Jadi tidak mungkin (me- lemahkan), saya sendiri kan yang turut merancang UU KPK, masa mau hancurkan KPK, tidak mung- kin. Ini sangat penting diperhati- kan, persoalannya apakah kami akan melemahkan KPK, apakah kami akan mendeligitmasi tindak MOSKWA, Nusa Bali Entah apa yang ada di benak pria ini ketika dia menabrak sang istri dengan menggunakan mobil ketika perempuan itu minta bercerai. Insiden mengejutkan itu terekam kamera di kota Khabarovsk, wilayah timur Rusia. "Yang pertama kali mem- beritakan siapa? Yang mengu- mumkan siapa, yang pertama kali mengumumkan di KPK siapa? Ingat? Nggak ingat nih? Panglima, mantan Panglima. Siapa lagi. Padahal ada per- aturan panglima sendiri. Gitu loh. Jadi tanya ke mereka ke beliau, bisa nggak menjawab seperti itu," ucap Teguh. Sebelum peristiwa itu, diyakini pas- angan suami istri itu sempat bertengkar di dalam mobil. Saat situasi memanas, sang istri meminta cerai dan langsung keluar dari mobil. Perilaku perempuan itu membuat sang suami murka. Saat sang istri menyeberangi jalan, pria itu tancap gas dan menabrak istrinya hingga terpental. Usai menabrak istrinya, mobil yang dikendarai pria itu naik ke atas trotoar dan berhenti saat menabrak sebuah pidana korupsi, sama sekali tidak ada," kata Muladi. Senada dengan Muladi, Sek- retaris Kabinet Pramono Anung menegaskan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Pres- iden Jusuf Kalla (JK) jelas tidak akan mengurangi kewenangan KPK dalam bentuk apapun. Pramono mengatakan, Pres- iden Jokowi telah berulang kali menyampaikan bahwa pemer- intah dalam hal tersebut tidak ingin mengurangi kewenangan KPK dalam pemberantasan ko- rupsi, dalam bentuk papapun. Karena, kata Pramono, dalam kewenangan yang dimiliki KPK hingga saat ini saja tindak pidana korupsi dari hari ke hari masih tinggi. Istri Minta Cerai Suami Tabrak Pakai Mobil "Sehingga dengan demikian sikap pemerintah dalam hal ini terutama sikap Presiden dan Wapres adalah KPK tidak boleh dikurangi kewenangannya dalam bentuk apapun," kata Pramono Anung saat ditemui di kantornya, Gedung Sekretariat Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (6/6). Pramono menambahkan, jika memang ada perbedaan pandan- gan dalam pembahasan RKHUP tersebut, maka sebaiknya pemer- intah, DPR, KPK dan pihak yang berwenang duduk bersama un- tuk mencari jalan keluar. pohon. Sementara itu, perempuan terse- but bangun sambil terhuyung-hyung dan menjauhi mobil itu dengan penuh ketakutan. Pria yang belum diketahui identi- tasnya itu kemudian membuka pintu mobil dan keluar. Sedangkan sang istri tergeletak di trotoar beberapa meter dari mobil itu. Menurut media setempat, sebagaima- na dilansir kompas para pejalan kaki yang melihat peristiwa itu langsung memang- gil ambulans dan polisi. Polisi langsung melakukan investigasi meski sejauh ini belum diperoleh kabar terkait apakah pria itu ditahan dan dike- nai dakwaan. Sedangkan, sang istri yang ditabrak hanya mengalami luka ringan dan beberapa memar di tubuhnya. Ton KOMPAS WARGA kota Khabarovsk mencoba menolong seorang perempuan yang ditabrak suaminya dengan menggunakan mobil karena meminta cerai. SAMB Prananda Dipro SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1 kalau Pra ke DPR R DPP PDIP maju tarung ke DPR RI dari Dapil Bali. Selain itu, sejumlah kandidat new comer yang pu- nya basis massa kuat juga siap mengancam para incumbent milik PDIP Dapil Bali. kewenang caleg sem menetapl layak diu caleg teta Yang jauh ini b terkait Pr RI dari D Informasi yang dihimpun NusaBali, Rabu (6/6), Prananda Prabowo disebut-sebut akan diorbitkan dari Bali, karena me- miliki ikatan emosional dengan baru pro Pulau Dewata. Selain memiliki darah Bali---karena neneknya, Nyoman Rai Serimben (istri mendiang Presiden Soekarno berasal dari Buleleng---, DPP PDIP juga mengusulkan Prana- nda maju dari Dapil Bali. lum ada tara dipu Sekitar J bisa dike dikonfirm pasar, Ra Jika informasi ini benar, maka dalam Pileg 2019 men- datang, Prananda akan berta- rung melawan 4 incumbent yang kini anggota Fraksi PDIP DPR RI Dapil Bali, yakni I Made Urip (asal Tabanan), IGA Rai Wi- rajaya (asal Denpasar), Nyoman Dhamantra (asal Denpasar), dan I Gusti Agung Putri Astrid Kartika (asal Badung). Urip m sudah m caleg DF rus kade track re Belum lagi sederet new comer yang punya basis massa kuat, seperti Ketut Kariasa Ad- yana, politisi PDIP asal Desa/ Kecamatan Busungbiu, Buleleng pengabc yang sudah tiga periode duduk di DPRD Bali Dapil Buleleng. Bahkan, Bupati Tabanan dua periode, Ni Putu Eka Wiryastuti, juga disebut-sebut akan tarung ke DPR RI Dapil Bali dengan kendaraan PDIP. "Salah s terlibat Kandidat incumbent yang kini Ketua DPP PDIP sekal- igus Korwil Bali, I Made Urip, mengatakan tidak masalah Laporan Gede Made Anom Putra ke Bawaslu Bali ini terkait dugaan Cagub-Cawagub nomor urut 2 memberikan janji uang Rp 500 juta kepada desa pakraman di Griya Seba Sari, Kelurahan Renon, Denpasar Selatan, 5 Mei 2018 lalu. Padahal, bantuan desa pakraman itu sebenarnya tidak ada dalam visi misi pasangan calon. Anom Putra juga menyampaikan data- data dugaan memberikan janji uang berindikasi money politics. Termasuk beberapa pernyataan Mantra-Kerta di media massa soal janji pemberian dana Rp 500 juta untuk desa pakraman, yang tidak tercantum dalam visi misi pasangan calon. Menu kandidat dilakuka taran bisa DPP PDI "Kita bu transpar politisi se camatan sudah 4 p PDIP DP Dijelaskan, bentuk muka Gorila hasil pahatan tebing ini mengi- kuti alur batu padas secara alami. Bahkan, tidak ada penambahan Mantra-Kerta Dila SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1 politics. 'Rakyat awasi P Desa Ny Tabanar Seme Wirata pernyat. Rudia politik Gede Made Anom Putra datang ke Kantor Bawaslu Bali, Jalan Tjokorda Agung Tresna Niti Man- dala Denpasar, Rabu siang sekitar pukul 14.00 Wita, dengan di- dampingi Ketua Bali Corrup- tion Watch (BCW), Putu Wirata Dwikora--yang selama ini konsen menyoroti kasus-kasus korupsi di Bali. Kedatangan mereka diterima dua anggota Bawaslu Bali, I Ketut Sunadra dan I Wayan Widyardana Putra. Sedangkan Ketua Bawaslu Bali, I Ketut Rudia, kemarin tidak ada di tempat. ditindak waslu B jangan c Pemilu politics. ada dala Dwikora "Kata visi mis ran. Ya masyara hanya be berwaca bahwa Silakan supaya dak?" lan wartawa Di sis Bali Ketu pelapor A mengaja Gede Yu Gede Ny saksi. Da Putra me pemberia nomor u misi. "Ada Pelaporan kita perd pelapor m nadra. Menur Pelapor Anom Putra men- gatakan dalam Pilgub Bali 2018, ada klipingan koran yang ter- indikasi adanya money politics. "Ada kami baca statemen Ketua Bawaslu Bali, terkait dengan dana BKK yang disampaikan paslon, yang dilap yang tidak tertuang dalam visi misi. Kami tergerak untuk mel- aporkan ke Bawaslu, bahwa ada penyampaian memberikan dana Rp 500 juta per tahun, itu dugaan politik uang. Kami laporkan ini se- bagai bagian slogan Bawaslu Bali tan nar: narkoba Para ini wisatawan juga bisa melaku- kan aktivitas yoga dan meditasi," papar Ardana. masih m untuk d Pileg 2 Bukan hanya patung muka Go- rila yang diukir pada tebing batu padas di tempat usaha Ardana. Di sisi selatan patung muka Gorila, harus m dan ikut caleg DI Tebing Padas Di SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1 dalam tahap finishing. Ke depan, tempat ini diproyeksikan menjadi spot foto baru. Menurut pemilik Luwak Coffe Alas Harum Agrotourism, I Made Ardana, 35, patung Gorila pada tebing batu padas ini dikerjakan 15 pemahat lokal sejak sebulan terakhir. Tinggi patung mencapai 12 meter, dengan lebar 9 meter. Sedangkan bagian mulut yang menganga tingginya 2 meter, sehingga memungkinkan wisa- tawan untuk masuk ke dalamnya. "Awalnya, saya lihat tebing batu padas ini biasa saja, ben- tuknya tidak beraturan. Tapi, lama-lama saya berimajinasi, rasanya bisa dibentuk. Lalu, saya konsultasi dengan pemahat tradisional Bali. Akhirnuya, jadi- lah seperti sekarang," jelas Made Ardana didampingi dua sepupu yang juga owner usaha ini, Wayan Suarjana, 30, dan Made Suardana Patung Muka G alias Nano, 35, kepada NusaBali di lokasi, Rabu (6/6). memberik paslon di tidak lang karena har gil saksi al hari. Apak gil atau tid. juga dibuat ul Brayut yakni ka sedang berma material apa pun, murni dipahat kesejahteraan y dari batu padas aslinya. "Selain Bali dikenal dea bisa berfoto, dalam mulut Gorila dengan banyak- kami coba visu kakek ompong: cucu-cucunya. "Bagi kami, main dengan cu hingga terlihat le pengusaha asa Bresela, Kecam Gianyar ini.
