Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Color Rendition Chart GONG DEMOKRASI Yang Penting Beritanya, Bli...! Pangdam Divaksin Covid-19 di RSUD Wangaya Denpasar dalam menghadapi pandemi Covid-19. SABTU 16 JANUARI 2021 DENPASAR, NusaBali Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Maruli Simanjun- tak, disuntik vaksin Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wangaya, Denpasar, Jalan Kartini Nomor 133 Dauh Puri Kaja Denpasar Utara, Jumat (15/1). Di RSUD Wangaya Pangdam didamp- ingi oleh Kakesdam IX/Uday- ana, Kabid Pelayanan Medik RSUD Wangaya dan Kabid Perawatan RSUD Wangaya. Sebe disuntik vaksin, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai protokol kesehatan Covid-19. Proses vaksinasi ini terlebih dahulu melaku- kan pendaftaran pada meja pertama untuk memverifikasi identitas data kependudukan. Kemudian dilanjutkan ke meja kedua dengan skrin- ing pemeriksaan kesehatan. Setelah itu baru kemudian di- berikan vaksin oleh Tim Vak- sinator dari RSUD Wangaya. Pangdam IX/Udayana disuntik vaksin Covid-19 di RSUD Wangaya, Jumat (15/1). masyarakat untuk jangan lakukan ini untuk diri saya Pangdam mengajak takut divaksin. "Yang saya sendiri dan sebagai tauladan Pasca terpilihnya Ilham Saputra sebagai Plt Ketua KPU, jajaran KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota diminta untuk tetap bekerja seperti biasa. Setelah Arief Budiman Dipecat DKPP Sebagai Ketua KPU Development Fund 2005-2008, Wakil Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh merangkap ang- gota, 2008-2013 dan Project Manager Aceh Civil Spciety Task Force. Selain itu, Ilham Sapu- tra juga memiliki pengalaman organisasi saat menjadi Wakil Ketua Bidang Hikmah, Hukum dan Hubungan antar Lembaga Pemuda Muhammadiyah, 2006- 2010; Anggota Majelis Hukum, Kebijakan Publik, Hikmah dan HAM Pengurus Wilayah Mu- hammadiyah Provinsi Aceh, 2016-2020 dan Anggota Asosa- si Ilmu Politik Indonesia, 2015 Lalu dia menjadi Wakil Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh, 2008-2013 hingga akhirnya terpilih menjadi Komisioner KPU. Saat menjadi komisioner KPU, Ilham pernah dinyatakan DKPP melakukan pelanggaran kode etik. Pelanggaran ini terkait DKPP. Ilham diketahui mengawali kariernya sebagai fasilitator pelatihan pelatihan KPU. Dikutip dari situs KPU, Ilham dilahirkan di Jakarta pada 21 Mei 1976. Dia merupakan lulusan S1 Ilmu Politik Universitas Indonesia. dengan surat suara tercoblos dan pernyataan 'sampah' mengenai kesalahan input Situng KPU pada tahun 2019. Kini Ilham menjabat erti biasa. "Sehubungan dengan Dia mengawali kariernya sebagai sebagai Plt KPU berdasarkan Program Officer Center for Elec- toral Reform 1999-2004 yang berfokus pada pelatihan KPU. keputusan yang diambil melalui rapat pleno. Rapat pleno digelar dari pukul 10.00 WIB sampai 11.30 WIB di kantor KPU, Jumat kemarin. JAKARTA, NusaBali Dewan Kehormatan Penye- lenggara Pemilu (DKPP) meme- cat Arief Budiman dari posisi Ket- ua KPU RI. Pasca adanya putusan DKPP tersebut, KPU RI kemudian telah menunjuk komisioner KPU RI, Ilham Saputra menjadi Plt Ketua KPU. Keputusan menunjuk Plt Ketua KPU diambil melalui rapat pleno yang digelar, Jumat (15/1) dari pukul 10.00 WIB sampai 11.30 WIB di kantor KPU RI di Jakarta. "Rapat pleno yang kami lak- sanakan tadi ya, memutuskan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama memilih Plt Ketua KPU, yaitu Ilham Saputra," kata komisioner KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dalam PALA AL Arief Budiman JAKARTA, Nusa Bali Arief Budiman telah dipecat DKPP dari Ketua KPU karena 'menemani' Evi Novida Gint- ing ke PTUN saat mengajukan gugatan pemecatan. Arief Budi- man menegaskan tidak pernah melawan DKPP. KPU RI Tunjuk Ilham Agenda Kerja KPU di Bali Jalan Terus dan Kota. Saputra Jadi Plt Ketua Mantan Ketua KPU Arief Budiman (kiri) bersama Plt Ketua KPU Ilham Saputra (tengah) dan Anggota KPU Evi Novida Ginting (kanan) memberi- kan keterangan pers terkait tindak lanjut putusan DKPP dalam perkara pemberhentian ketua KPU di Jakarta, Jumat (15/1). "Dalam persidangan itu telah saya jelaskan secara runtut bahwa pendaftaran gugatan itu dilakukan Bu Evi dan kuasa hu- kumnya melalui online, e-court, dan itu dilakukan sekitar pukul 07.30 WIB kalau tidak salah. Se- mentara saya mendengar kabar Bu Evi dan beberapa kuasanya konferensi pers virtual, Jumat di tempat kerja masing-masing," (15/1). "Jadi kami telah memilih kata Raka Sandi dilansir detik. Plt Ketua KPU, nama Saudara Il- ham Saputra," sebut Raka Sandi. com. Raka Sandi menyebut Plt Ketua KPU Ilham Saputra su- dah menindaklanjuti keputusan DKPP terkait pemberhentian Arief Budiman sebagai Ketua KPU. Terkait keputusan DKPP itu, KPU meminta jajaran di tingkat provinsi maupun kabupaten/ putusan tersebut, KPU meminta kepada seluruh jajaran, baik itu KPU provinsi maupun KPU kabupaten/kota untuk tetap menjalankan tugas dan fungsinya sedang ada di pengadilan dan saya sampai di pengadilan siang, jelang salat Jumat. Seingat saya itu," jelas Arief Budiman. Arief Budiman menjelaskan kedata- ngannya ke pengadilan sebagai individu, bukan mewakili KPU. KPU telah menunjuk komi- sioner Ilham Saputra menjadi Plt Ketua usai Arief Budiman dipecat Arief Budiman menegaskan tidak pernah melakukan perla- wanan terhadap DKPP. "Jadi itu sudah saya jelaskan. Kemudian di dalam putusan itu, di dalam pertimbangan putusan juga disampaikan bahwa in sebagai bentuk perlawanan KPU ke- pada DKPP. Saya nyatakan itu itu tidak benar karena pada hari itu KPU sedang melakukan work from home, WFH. Jadi memang kehadiran saya sebagai pribadi," ucap Arief Budiman. Kemudian dia menjabat se- bagai Program Manager Aceh kepada prajurit saya maupun masyarakat. Vaksinasi ini ber- JAKARTA, NusaBali Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Pembinaan Ide- ologi Pancasila (BPIP) masuk dalam program legislasi na- sional (Prolegnas) tahun 2021. Baleg DPR mengatakan RUU BPIP hanya mengatur sistem kelembagaan. "Setelah kemudian pemer- intah bersama dengan DPR dan DPD bersepakat dan melihat draf RUU-nya, bahwa memang dari awal sebenarnya judul itu adalah BPIP," kata Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/1). "Tetapi dalam proses pelak- sanaan pembahasan kemudian ternyata banyak hal yang se- harusnya tidak perlu dimasuk kan dan masuk, dan terakhir itu hanya bicara soal kelemba- gaan BPIP," lanjutnya. Supratman mengatakan keputusan itu sudah mela- lui berbagai pertimbangan, meskipun ada dua fraksi yang menolak tegas, yakni Partai Demokrat dan PAN. Dia menegaskan konsep RUU BPIP sudah jauh ber- beda dengan HIP. "Sehingga dengan demikian walaupun ada dua fraksi yang menolak, kemudian hampir semua fraksi memberi catatan ter- hadap Undang-Undang BPIP ini, jadi sepanjang hanya terkait dengan soal pengua- tan kelembagaan BPIP yang tadinya pengaturannya le- wat perpres, kemudian nanti dibikin pengaturannya lewat undang-undang, maka tentu sudah sesuatu yang berbeda dengan konsepsi awal yang di ajukan oleh DPR," ujarnya. Supratman kemudian me- nyebut salah satu yang menjadi kontroversi, yakni Ekasila dan Trisila. Kini, poin itu sudah Arief Budiman kemudian menjelaskan prinsip leader- harus dilakukan oleh pimpi- ship yang menurutnya memang nan ketika ada masalah, ada gangguan, ada peristiwa, yang lagi dia menegaskan apa yang menimpa anggotanya. Sekali dilakukannya bukanlah perla- wanan terhadap DKPP. "Maka saya tegas mengatakan JAKARTA, NusaBali tidak ada bentuk perlawanan Forum Masyarakat Peduli terhadap DKPP dan sebetulnya Parlemen (Formappi) ber- hal semacam inilah yang berkali- Dalam konferensi pers vir- tual, Jumat (15/1), Arief Budi- man menyebut perkara yang dihadapinya diadukan dengan dua pokok aduan. Pokok aduan untuk bekerja keras melaku- kan pembahasan hingga bisa yang pertama adalah dia diadu- mengoleksi capaian UU Pri- kan dugaan pelanggaran kode etik karena mengantarkan Evi oritas hingga 50 persen pada kali saya selalu tegaskan ke- harap DPR setidaknya bisa Novida Ginting mendaftarkan pada teman-teman saya, baik di menyelesaikan 50 persen tahun 2021 ini," kata Lucius provinsi atau kabupaten/kota, rancangan undang-undang dalam keterangan pers, Jumat kalau ada problem, selesaikan (RUU) yang masuk daftar (15/1). sebagaimana ketentuan peratu- Program Legislasi Nasional ran perundangan yang berlaku," (Prolegnas) Prioritas 2021. ucap Arief. "Apa yang dilakukan Peneliti Formappi, Lucius Bu Evi sebetulnya dalam rangka Karus meminta DPR agar itu, menyelesaikan persoalan berkomitmen terhadap su- sesuai dengan ketentuan perun- sunan RUU yang ditetapkan. dangan yang berlaku. Jadi jangan "Berharap kesadaran Badan kemudian ditafsir seolah-olah ini Legislasi untuk menetapkan perlawanan KPU terhadap DKPP," target yang mulai realistis ini kata dia. juga diikuti dengan komitmen gugatan ke PTUN. Evi Novida sempat diberhentikan dari komisioner KPU. Kapolresta Denpasar, Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan disuntik vaksin Covid-19 di RSUD Wangaya Denpasar, Jumat (15/1) tujuan untuk menumbuhkan kekebalan dalam tubuh serta memperkecil risiko penular- an Covid-19," tutur Pangdam sesaat setelah disuntikkan vaksin. Usai pelaksanaan vaksin Pangdam menyerahkan Alat Pengukur Suhu Otomatis dan Dia mengapresiasi keputu- san DPR dan pemerintah yang menyetujui susunan Prolegnas Prioritas 2021 hanya sebanyak 33 RUU. Lucius berpendapat DPR dan pemerintah telah mengevaluasi diri untuk tidak banyak-banyak mendaftarkan RUU di Prolegnas Prioritas sep- erti tahun-tahun sebelumnya. DENPASAR, NusaBali Pemberhentian Ketua KPU RI melalui sidang DKPP (De- wan Kehormatan Penyelengga- ra Pemilu) tidak memberikan pengaruh terhadap sejumlah agenda KPU Bali dan KPU Ka- bupaten/kota. Hal itu diungka- pkan Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gde Lidartawan, di Denpasar, Jumat (15/1) sore usai menyimak hasil pleno KPU RI secara online yang hasilnya menetapkan Plt Ketua KPU RI, Ilham Saputra menggantikan Arief Budiman yang diberhen- tikan DKPP. Lidartawan menegas- kan KPU Bali dan jajaran di bawahnya tetap solid. Tidak terpengaruh dengan situasi lembaga induknya di pusat. "Sesuai pesan komisioner KPU RI, kami di daerah jalan terus, tidak terpengaruh dengan situ- asi di pusat. Kami tetap solid di daerah," ujar Lidartawan. Lidartawan mengatakan dalam setiap persoalan di lembaga penyelenggara pemi- la di tingkat nasional memang bisa saja masyarakat kaitkan dengan jajaran di bawahnya. "Tapi Komisioner KPU RI Pak Dewa Raka Sandhi usai pleno KPU RI di Jakarta sudah jelas pernyataannya kepada awak media, bahwa kawan-kawan di provinsi, kabupaten dan kota tetap melaksanakan tugas. Artinya kita di daerah jangan terpengaruh. Apapun yang terjadi di pusat di bawah laksanakan tugas sesuai den- gan mekanisme," kata Lidar- tawan. Arief Budiman: Saya Baleg DPR Sebut RUU BPIP Hanya Atur Sistem Kelembagaan Tidak Melawan DKPP! Sementara Kabid Pelay- anan Medik RSUD Wangaya, dr Ida Ayu Putri Widhiastuti, M Kes mengungkapkan pro- gram vaksinasi diawali oleh Walikota Denpasar, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra. Di- katakan Walikota juga diikuti para pejabat Pemkot serta beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama. "Kami ucapkan terima kasih kepada bapak Pangdam IX/Udayana atas sumbangan Thermo gun Elektrik untuk RSUD Wangaya, semoga alat ini dapat dimanfaatkan untuk program vaksinasi se- lama masih berlangsungnya Hand Sanitizer kepada Wakil pandemi ini. Semoga vak- Direktur Administrasi Umum RSUD Wangaya, Drs I Gusti Agung Putra Dhyana didamp- ingi Kabid Pelayanan Medik RSUD Wangaya. Penyerahan barang tersebut sebagai wu- jud kepedulian Pangdam Wangaya Denpasar pukul kepada tenaga kesehatan 08.30 Wita. pol sinasi ini menjadi teladan bagi masyarakat," harapnya. Selain Pangdam, Kapolresta Denpasar Kombes Pol Jans- en Avitus Panjaitan juga disuntik vaksin di, RSUD tidak ada lagi. "Sudah dan sangat berbeda. Karena di HIP kemarin itu kan yang paling banyak menimbulkan masalah pertama tidak tercantumnya Tap MPRS, kemudian yang I Dewa Agung Gde Lidartawan Menurut Lidartawan sosok Arief Budiman selama ini di lingkaran awak KPU Bali dan Kabupaten/Kota dikenal sosok yang baik dan punya integri- tas. Namun keputusan DKPP ternyata memberhentikan Arief Budiman sebagai Ketua KPU RI. Suasana Rapat Paripurna ke-11 Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/1) lalu. "Maka nampaknya kepu- tusan menetapkan 33 RUU dalam daftar Prioritas 2021 Ada Masalah dengan Kiriman Koran Anda... ??? Hubungi: 081338119495 (Ngh Suyadnya) DOK NUSABALI "Ya memang kita nggak terpengaruh dengan per- gantian pimpinan KPU RI. Karena itu sudah keputusan DKPP yang sudah final. Buat kami di daerah Pak Arief Budiman sosok yang jadi pa- meragukan integritas beliau. nutan selama ini. Kami tidak Apa pertimbangan DKPP atas putusannya kan itu DKPP punya keputusan sesuai ke- wenangannya. Kami yakin KPU RI tetap solid juga," ujar Lidartawan. Lidartawan me- nyebutkan sejumlah agenda yang akan dilaksanakan jaja- ran KPU kabupaten dan kota di Provinsi Bali nanti adalah penetapan Paslon terpilih hasil Pilkada 6 Kabupaten HARIAN UMUM NusaBali kedua juga terkait dengan pikiran-pikiran Bung Karno soal Pancasila, kemudian ada soal Ekasila Trisila dan lain sebagainya, dan dalam konsep yang ada sekarang itu sudah "Di Bali kan tidak ada gu- gatan terkait dengan sengketa Pilkada di 6 kabupaten dan kota. Artinya kita bisa segera penetapan Paslon terpilih se- cara serentak. Kalau tidak ada halangan mungkin pada 21 Januari 2021 mendatang ditetapkan serentak. Agenda kami di Bali jalan terus. Koor- dinasi dengan KPU RI tidak ada hambatan, kan sudah ada Plt juga," ujar Lidartawan. Ketua KPU RI, Arief Bu- diman diberhentikan seba- gai Ketua KPU RI oleh DKPP karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyeleng- gara pemilu. Arief Budiman mendampingi atau menemani Evi Novida Ginting Manik yang telah diberhentikan DKPP pada 18 Maret 2020 untuk mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta. Kemudian, Arief membuat keputusan yang diduga mela- mpaui kewenangannya, yakni menerbitkan surat KPU RI Nomor 663/SDM.13-SD/05/ KPU/VIII/2020, pada 18 Agus- tus 2020. Tindakan Arief Budiman menerbitkan Surat KPU Nomor 663/SDM.13-SD/05/KPU/ VIII/2020 dengan menambah klausul yang meminta Evi Novida Ginting Manik aktif melaksanakan tugas sebagai anggota KPU Periode 2017- 2022 merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang dalam kedudukan sebagai Ketua KPU RI. nat sama sekali tidak ada," ujarnya dilansir detik.com. Formappi Minta DPR Selesaikan 50 Persen RUU Prioritas 2021 "Baleg periode ini nampak mu- lai terlihat realistis," tuturnya. Menurut catatan Formappi, sepanjang tahun 2020, hanya ada tiga RUU prioritas yang berhasil diselesaikan DPR. Ketiga RUU tersebut, yaitu, RUU Mineral dan Batu Bara, UU Cipta Kerja, dan UU Bea Materai. Sementara, RUU lain yang diselesaikan merupakan daftar kumulatif terbuka serta pengesahan APBN dan perjan- jian internasional. Sebelumnya, Baleg DPR telah mengesahkan 33 RUU masuk ke Prolegnas 2021, pada rapat bersama Menkum- ham Yasonna Laoly pada Kamis (14/1) malam. Terjadi peruba- han dari RUU yang diusulkan sebelumnya. Ada 4 RUU dike- luarkan dari usulan awal, di antaranya RUU jabatan hakim, RUU Bank Indonesia, RUU HIP, RUU Ketahanan Keluarga. Tapi ada satu RUU yang masuk yakni RUU BPIP. Keluarnya RUU HIP dan bulkan perdebatan di antara masuknya RUU BPIP menim- anggota dewan hingga mem- berikan catatan. Namun, Su- pratman menyebut ada me- kanisme pembahasan lanju- tan, maka kemudian diambil keputusan Prolegnas Prioritas 2021 dibawa ke paripurna ke DPR. merupakan sebuah ikhtiar berdebat secara mendalam Baleg setelah mengevaluasi itu bisa mengancam mutu kinerja buruk mereka pada RUU yang dihasilkan DPR juga tahun 2020," ujar Lucius mengancam minimnya par- dilansir kompas.com. Ken- tisipasi publik," imbuhnya. dati begitu, Lucius masih Daftar Prolegnas Prioritas mencatat ada sejumlah RUU 2021 disepakati oleh DPR kontroversial di Prioritas dan pemerintah yang diwakili 2021. Misalnya, RUU Lar- Menteri Hukum dan HAM Ya- angan Miniman Beralkohol sonna Laoly, Kamis (14/1). dan RUU Perlindungan Tokoh Secara keseluruhan, Prolegnas Agama dan Simbol Agama. Prioritas 2021 terdiri atas 33 Lucius berharap berbagai RUU serta 5 RUU Kumulatif catatan fraksi terhadap se- Terbuka. Selanjutnya, DPR jumlah RUU kontroversial itu akan mengesahkan Prolegnas betul-betul dipertimbangkan. Prioritas 2021 dalam rapat "Minimnya kesempatan paripurna. 2cm