Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

4cm WASPADA DEMI KEBENARAN DAN KEADILAN Harian Umum Nasional WASPADA Terbit sejak 11 Januari 1947 Pendiri: H. MOHAMMAD SAID (17 Agustus 1905 - 26 April 1995) Hj. ANI IDRUS (25 November 1918 - 9 Januari 1999) Pemimpin Umum: dr. Hj. Rayati Syafrin, MBA Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: H. Prabudi P. Said Wakil Pemimpin Umum/Wapemred: H. Teruna Jasa Said Pemimpin Perusahaan: dr. Hj. Rayati Syafrin, MBA Redaktur Pelaksana Azwir Thahir, Sofyan Harahap Dewan Pelaksana Redaksi : T. Junaidi, Hendra DS, Edward Thahir, Muhammad Joni, Sumaharja Ritonga, Nurhalim Tanjung, Akmal AZ, Rudhy Faliskan Alamat Kantor Pusat, Penerbit, Redaksi, Tata Usaha/Periklanan Jalan Letjen Suprapto/Brigjen Katamso No.1 Medan 20151 Tel. (061) 4150858 (3 saluran), Faks: (061) 4510025 e-mail :waspada@indosat.net.id Kantor Biro redaksi/Perwakilan Periklanan : (1) Bumi Warta Jaya, Jalan Kebon Sirih Timur Dalam No. 3 Tel. (021) 322216 Faks. (021) 3140817 Jakarta Pusat (2) Perwakilan Waspada Jalan Ratu Syafiatuddin No. 21-C Tel.(0651) 22385 Banda Aceh 23122 (3) Jalan Listrik No. 11 Lhokseumawe Tel. (0645) 44206 Harga iklan tiap mm kolom Rp. 7.000 ukuran 42 mm. Penerbit PT Penerbitan Harian Waspada Komisaris Utama: Tribuana Said Direktur Utama: dr. Hj. Rayati Syafrin, MBA SIUUP: 065/SK/MENPEN/SIUUP/A.7/1985 tanggal 25 Februari 1988 ISSN 0215-3017 Percetakan Percetakan Web PT Prakarsa Abadi Press, Jalan Letjen. Suprapto/Brigjen Katamso No.1 Medan 20151 Tel.612681 Isi di luar tanggungjawab pencetak Tajuk Rencana Hidup Rakyat Semakin Tercekik Eta hendak dikencangkan ikatannya, pilihan yang sulit. ntah bagian mana lagi dari pinggang dung bahaya. Jadi, pemerintah menghadapi mengingat empat tahun terakhir ini wajah perekonomian kita demikian buruk. Iklim inves- tasi tak kunjung membaik, tingkat pengangguran terus bertambah dan pendapatan perkapita masyarakat anjlok drastis. Akibat semua itu telah menciptakan kemela- ratan yang hampir tersebar secara merata di negeri ini, sehingga hanya sedikit pemilik ping- gang tetap gemuk dan tidak terlampau hirau pada keadaan ini. Celakanya lagi, bulan Januari ini dipastikan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), menyusul kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan kenaikan tarif tele- pon. Sebelum kenaikan harga BBM diumumkan -semestinya pada awal tahun ini, kemudian menundanya-harga barang dan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, gula pasir dan minyak makan, sudah lebih dahulu melambung. Padahal, tertundanya pengumuman kenaikan BBM beserta prosentase kenaikannya, hanya menambah kekhawatiran masyarakat dan pelaku bisnis karena situasi menjadi serba tak jelas. Penundaan ini dijadikan ajang bisnis para spekulan dengan menimbun minyak tanah dan komoditas lainnya, dengan motifasi baik mengu- rangi risiko maupun karena ingin mengeruk keuntungan besar. Akibatnya, orang yang ping- gangnya sudah diketatkan, kini dipastikan ping- gang mayoritas rakyat kian tercekik. Bahkan akan banyak orang yang pinggangnya putus lantaran ikatannya terus dipererat, melampaui daya minimal untuk sekadar bertahan hidup. Sesungguhnya kebijakan tidak populer ini diambil pemerintah, di satu sisi dapat dipahami karena terkait dengan revisi APBN yang disyarat- kan IMF sebelum mengucurkan dana pinjaman kepada Indonesia. Dana tersebut amat dibutuh- kan untuk mempertahankan kesinambungan dan kelangsungan hidup bangsa secara keselu- ruhan. Artinya, berdasarkan pertimbangan ekonomi makro, pengurangan subsidi terhadap BBM, listrik, telepon dan komoditas lain dalam kondisi keuangan negara seperti sekarang, sudah tepat. Tetapi, jangan abai pada kondisi riil masyarakat yang sebagian besar kelimpungan akibat han taman badai multikrisis, yang kemudian diper- parah dengan kenaikan demi kenaikan harga barang dan kebutuhan pokok. Kita tahu bahwa pemerintah saat ini ibarat- nya berdiri di antara mulut buaya dengan mulut harimau. Baik masuk ke mulut buaya maupun harimau sama-sama tidak enak dan mengan- Akan tetapi Pakistan telah diberi bantuan pemulihan perekonomian (termasuk penghapus an hutang luar negerinya) serta perangkat persenjataan. Untuk itu Pakistan ikut mengerah- kan pasukannya ke perbetasan untuk menumpas jaringan Al Qaidah yang dipimpin oleh "teroris" Osama Bin Laden. Sementara itu konflik antara Pakistan de- ngan India yang berakar pada perebutan wilayah Kashmir menjadi sangat rawan, akibat serangan "teroris" Pakistan terhadap wilayah India tanggal 13 Desember 2001 yang lalu. Secara langsung dan lantas India menyeru ke Washington bahwa ternyata Pakistan terlibat jaringan "teroris internasional" dengan serangan- nya ke India pertengahan Desember tersebut. Namun tentu saja Pakistan membantah, apalagi saat ini mayoritas kekuatan militer Pa- kistan difokuskan ke perbatasan untuk meling- kup dan menerobos mencari sosok Osama bin Laden dan pemimpin Taliban yang tersingkir, Mullah Mohammad Omar. Tadinya pemerintah Pakistan dengan men- dukung aksi perang melawan teroris internasio- nal yang dipimpin oleh AS, merasa pasti tidak akan menglalami nasib seperti Taliban. Akan tetapi tampaknya "seruan" India dan tambahan bahwa sebelumnya Pakistan adalah negara Islam yang mengakui dan ada hubungan diplomatik dengan Taliban, maka AS berbalik haluan. Washington dilaporkan segera mengarahkan serangan udaranya ke Pakistan, guna mengejar dan menangkap tersangka dalang teroris Osama bin Laden dan kaki tangannya. Pilihan menjadi semakin sulit ketika pemerin- tah saat ini mengalami penurunan kepercayaan. Padahal kebijakan menaikkan harga BBM dan tariflistrik serta telepon tersebut tidak populer. Jika kebijakan itu dikeluarkan pemerintah, akan membuat tingkat kepercayaannya semakin me- nurun. Di sisi lain, secara sosial dan psikologis, rakyat sudah terluka dan semakin bertambah oleh karena kebijakan baru tersebut. Kita menilai kebijakan ini cenderung tidak adil, dan karenanya sulit diterima. Sebab, lagi-lagi rakyat melulu diminta berkorban. Sementara para pejabat dan elite politik sibuk mengurusi diri sendiri, tanpa menghiraukan teriakan kelaparan dan kelangkaan minyak tanah serta melonjaknya harga sembako. Padahal Pakistan sendiri telah memberikan izin pada pasukan AS untuk melintasi perbatas- an, guna memburu para anggota Al-Qaida dan para pejuang Taliban. Demikian penjelasan Pakistan Jadi Sasaran AS Setelah Afganistan? P emerintahan Pakistan yang telah men- dukung dan memberi izin pada pasukan Amerika Serikat untuk memanfaatkan wilayah Pakistan dalam aksi gempuran dan serangannya ke Afganistan, sebenarnya sejak awal telah ditolak oleh warga Pakistan. Apabila kenaikan komponen dasar (BBM) diterapkan sebagaimana direncanakan, dipasti- kan daftar kejengkelan masyarakat semakin ber- tambah, menyusul berbagai kekurangan pemerin- tahan Megawati sekarang. Bukan tak mungkin kekesalan terakumulasi dan memuncak sedemi- kian rupa, sehingga rakyat menunjukkan amarah- nya secara terbuka. Wajar bila muncul tuntutan dari banyak pihak agar BBM tidak dinaikkan. Jika harga BBM naik, selain publik akan marah, juga menimbulkan beban ekonomi yang berat bagi rakyat serta kenaikan inflasi yang melebihi target. Tentu kita tidak berharap hal itu terjadi. Kekerasan, pada akhirnya selalu me- ninggalkan luka yang kerap tetap terasa dalam waktu lama. Pengalaman dari keadaan semacam ini sudah mengajarkan banyak, dan telah memadai. Hemat kita, yang penting ditumbuhkan sekarang, peme- rintah harus mendapat kesempatan menunjukkan kinerja yang sebaik-baiknya. Bila terbukti tetap tidak mampu, diharapkan terbit sikap kenegara- wanan pimpinan nasional. Dan jangan lupa, kebijakan yang direncana- kan tersebut masih dimungkinkan dievaluasi. Jangan mendasarkan kebijakan semata atas dasar pertimbangan makro ekonomi, tetapi patut diperhitungkan situasi kondisi sosial dan psikologis rakyat. * Padahal, semestinya pengorbanan sama seyo- gianya dilakukan pihak pemerintah. Misalnya selain sungguh-sungguh meningkatkan kemam- puannya melaksanakan tugas-tugas penyeleng- garaan peme-rintahan secara efektif dan efisen -meminimalisasi kebocoran penggunaan ang- garan, menunjukkan keseriusan menuntaskan Lemahnya Law Enforcement kasus-kasus korupsi —, atau lebih nyata lagi: Lemahnya penegakan hukum di secara sukarela menyatakan kesediaan pengha- silannya dikurangi sebagai wujud kebersamaan. Indonesia memberikan jalan mulus bagi terwujudnya dishar- moni dalam kehidupan. Ini dikarenakan penegakan hukum yang selalu pilih kasih dengan membedakan warga negara di depan hukum. Padahal dalam kacamata hukum positif negatif, warga negara berkedudukan yang sama di depan hukum. Tidak ada perbedaan. komandan operasi militer di Afghanistan, Tommy Franks. Sejumlah laporan intelijen melaporkan, mun- cul kekhawatiran bahwa Osama telah melarikan diri ke Pakistan setelah pasukan militer yang dipimpin AS membombardir kompleks gua persembunyiannya di Tora Bora. Demikian sebuah laporan yang dipublikasikan Evening Standard Kamis (stnc:10 Januari 2002).__ Sementara itu menurut laporan intelijen AS, pemimpin Taliban Mullah Mohammad Omar telah melarikan diri ke kawasarepegunungan di selatan Afghanistan, dengan membawa sejum- lah barang dan uang yang ditariknya dari sebuah bank di Kandahar Omar dan sejumlah pengawalnya diyakini melakukan perjalanan dengan sepeda motor atau keledai. Mereka disebut-sebut membawa sejumlah tas berisi uang, senjata, amunisi, air dan makanan. Jikapun AS akan mengarahkan moncong mesin perangnya ke arah Pakistan dalam waktu dekat ini, pastilah dalam kaitan bahwa Pakistan yang negara Muslim itu sesuai dengan persepsi dan hipotesis Barat identik dengan terorisme internasional. Tampaknya dengan konsep devide et impera di antara komunitas Muslim, imbalan yang diberikan kepada Pakistan oleh AS adalah ber- tujuan agar Pakistan terpisah dan memusuhi Taliban yang sama-sama pemerintahan Islam. Dan kita tak pernah dapat melupakan bahwa permusuhan antara Pakistan dan India (yang non Muslim) yang kini sama-sama merupakan negara ambang nuklir, telah ditanggapi secara tidak adil oleh adidaya A.S. Dengan dikategorikannya Pakistan sebagai tempat persembunyian "teroris" Osama bin Laden dan Mullah Omar, maka Washington melegalisasi- kan diri untuk melakukan serangan terhadap Pakistan. Dengan demikian kembali adidaya Barat itu melakukan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional, Piagam PBB dan Deklarasi HAM Universal seperti yang dilakukannya terhadap Afganistan.- SUDUT BATUAH Fraksi Partai Bersatu (FPB) DPRD Medan dikabarkan akan mengadukan pimpinan dewan ke polisi menyangkut delapan mobil inventaris dewan -Awak sama awak berantam,kapan lagi ngurus rakyat... Anggota DPRD Medan Moses Tambunan menyebutkan,oknum anggota dewan diduga terlibat pembeking bangunan bermasalah harus ditindak - Kipas terus bang... Menakertrans Jacob Nua Wea menegaskan,dirinya tidak akan mundur hingga upah minimum provinsi (UMP) bisa terlaksana tahun 2002 - Ya udah bertahan sampai akhir jabatan... Wak Doel Jika Megawati Mengampuni Soeharto belum selesai. Jika pengampuanan yang diberikan Megawati dengan alasan demi menghormati mantan kepala negara Indonesia, maka dikhawatirkan kasus- kasus korupsi yang lainnya pun akan lenyap seketika itu juga. Alasan ini mungkin saja me- mudahkan kepala negara berikutnya untuk mengampuni Megawati jika terkena kasus korupsi. Alasan ini nam- paknya upaya Megawati menyelamat- kan diri, bila dirinya terkena dugaan korupsi. Lalu bagaimana dengan Ha- bibie dan Gus Dur yang juga diduga terserempet kasus korupsi ? Oleh Drs Abdul Chair SM Sek. Jur. Kependidikan Islam Fak. Agama Islam Univ. Al Washliyah Medan al yang paling menarik dari H Megawati di akhir tahun 2001 lalu adalah rencana Megawati memberikan abolisi (pengam- punan) terhadap Soeharto dari segala dugaan korupsi. Walaupun masih ber- bentuk wacana, namun hal itu telah disampaikan Wakil Se-kretaris Jenderal DPP PDIP Pramono Anung beberapa waktu lalu. Menurut Anung, ada dua alasan presiden mengapa pengampunan terhadap Soeharto diberikan. Pertama, pertimbangan kemanusiaan, mengingat kondisi Soeharto yang menderita penyakit permanen. Kedua, penghor- matan bangsa dan negara pada mantan pemimpin bangsa. Selain itu, Anung menambahkan pemberian ampunan ini demi meninggalkan martabat bangsa Indonesia di mata bangsa-bangsa lain di dunia. Jika hal tersebut jadi diberikan, maka inilah "Hadiah Tahun Baru" yang kotroversial dari Megawati untuk Soeharto, sebab hal ini semacam di- paksakan karena status hukum Soeharto belum jelas. Dari pernyataan Anung tersebut, ada tiga alasan yang mendasar mengapa Megawati memberikan pengampunan. Andai hal itu diberikan kepada Soeharto, maka ketiga alasan tersebut merupakan sumber konflik. Pertama, jika pengampunan terse- but dengan alasan demi martabat bangsa Indonesia di hadapan bangsa-bangsa di dunia sebagaimana diungkapkan Anung, mungkinkah martabat bangsa Indonesia akan berubah menjadi tinggi? Apakah selama ini martabat bang-sa Indonesia masih rendah? Antara mar- tabat bangsa Indonesia dan pengam- punan Megawati terhadap Soeharto belum pasti menunjukkan korelasi Asas itulah yang tidak diterapkan. Ini membuat sistem perundang-un- dangan yang ada terperkosa karena dikalahkan oleh sikap yang negatif dari aparat penegak hukum. Kasus jual beli hukum yang biasa disebut dengan mafia peradilan selalu berseliweran di telinga kita. Tetapi ketika kasus jual beli hukum itu dipertanyakan, akan sangat sulit untuk pembuktiannya. Itu karena para aktor yang memain- kan jual beli itu sangat pintar memoles kata-katanya atas nama hukum. Mereka berbicara atas nama hukum, dalam ba- hasa hukum dan demi kepentingan hu- kum. Tetapi yang sesungguhnya dila- kukan adalah bahwa mereka telah me- nginjak-injak hukum. Secara nyata itu dapat dilihat dari setiap adanya pemidanaan dalam ber- bagai kasus. Bukan tidak bisa terjadi dalam kasus hukum yang sama orang yang berbeda, tetapi hukuman yang dijatuhkan kepada mereka itu juga ber- beda. Padahal status dan andil mereka dalam kasus hukum itu sama. Aneh, bukan? Pada waktu yang berlainan, juga bisa terjadi kasus perampasan harta (negara dan rakyat) oleh orang tertentu dalam jumlah yang berbeda, maka hu- kum yang diterapkan sama. Lebih sering maling ayam akan mengalami hukuman yang sama beratnya dengan maling uang negara ratusan juta. Padahal, berapalah nilai ayam yang dicuri itu? Pada waktu yang lain lagi, adanya orang-orang yang tidak tersentuh hu- kum, juga semakin memperparah bu- ramnya kondisi penegakan hukum. Tampak sekali hukum diterapkan secara tidak adil. Tentu tidak pada tempatnya hal seperti itu dilakukan. Tetapi itulah yang biasa disaksikan masyarakat. Dan ini mengundang kepiluan yang menda- lam atas nama hukum dan nilai kema- nusiaan. Dalam hal yang sama, juga adanya orang ditangkap lepas dalam berbagai kasus hukum. Sudah jelas bersalah, bisa- bisanya orang itu dilepaskan. Dan ironis- nya, ketika dilepaskan dengan keang- kuhannya malah membuat kesalahan Oleh Kusmin S.Pd Mahasiswa Manajemen Pendidikan Pascasarjana UNIMED (Bagian II-Penutup) yang sama. Jelas sekali ini sangat me- nyakitkan hati rakyat. Dan ketika di- tangkap, akan lepas lagi. Begitulah seterusnya. Kondisi itulah yang terjadi. Implikasi dari kondisi yang seperti itu, membuat rakyat merasa putus asa melihat realitas penyelesaian kasus hukum yang ada. Ketidakberdayaan rakyat atas perlakuan pembedaan hu- kum, apalagi dengan adanya orang- orang yang tidak tersentuh hukum, membuat rasa sakit hati yang mendalam. Tragisnya, itu diwujudkan dalam kondisi yang juga melukai perasaan nilai kemanusiaan dalam hubungan persaudaraan. Apatisnya masyarakat menyaksikan penegakan hukum mem- beri ekses tersendiri bagi tatanan kehi- dupan yang ada. Sehingga sebagian kecil dari masyarakat tidak lagi mempercayai sistem hukum yang ada. Yang divirtuali- sasikannya adalah pengadilan jalanan. signifikan. Apa hubungannya antara martabat dan pengampunan terhadap Soeharto? Lebih dari seratusan kenda- raan bermotor terdiri dari sepeda motor, beca bermotor, truk dan L-300, Chevrolet Luv yang pada umumnya mengangkut tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Kecamatan Sungai Kanan Labuhan Batu, bebas beroperasi tanpa mendapat hambatan dari petugas Lantas Polsek Sei Ka- nan. Padahal kalaulah diadakan razia, kendaraan bermotor terse- but umumnya tidak memiliki kelengkapan surat kendaraan, jelas akan terjaring. Jika pengampunan terhadap se- orang yang diduga mengkorupsi harta rakyat dapat mengangkat martabat bangsa Indonesia semakin tinggi, ten- tunya bukan Soeharto saja yang harus diampuni. Hingga saat ini masih banyak lagi kasus korupsi yang masih menum- puk termasuk tuduhan terhadap Akbar Tanjung yang diduga kuat melakukan korupsi dana non-budgeter Bulog. Tapi Soeharto "lebih istimewa" di mata Me- gawati dibanding para koruptor lainnya termasuk Akbar Tanjung, karena baru Soeharto yang diampuni. Jika para koruptor diampuni demi martabat bangsa, maka korupsi akan dipandang sebagai pekerja yang terpuji dan para koruptor akan dianggap sebagai pahlawan, karena pasti akan di-ampuni untuk mencapai martabat bangsa yang tinggi di mata bangsa lainnya. Memang orang yang bermartabat adalah orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain, tetapi martabat suatu bangsa ditentukan oleh kejujuran dan akhlak bangsa itu sendiri. nah ditilang maupun diajukan ke Pengadilan Negeri, karena disebut-sebut oknum Kagatur menerima uang bulanan. Tendensius Lain Pada saat ini bangsa Indonesia sedang dilanda krisis akhlak dan ke- jujuran. Betapa tidak, jika kejujuran dan akhlak masih dijunjung tinggi, nis- caya korupsi tidak akan terjadi. Dengan korupsi itu berarti bangsa Indonesia belum memiliki kejujuran dan akhlak yang terpuji dan sudah kehilang-an martabat karenanya. Kalaupun ada kendaraan bermotor yang kena penindakan melalui tilang, saat petugas Sat- lantas melakukan razia di depan Mapolsek seperti pada hari Ka- Mengampuni orang yang tidak jujur dan tidak berakhlak, karena melakukan korupsi-seperti yang dituduhkan kepada Soeharto-tidak akan menjamin bahwa bangsa Indonesia itu akan Pengadilan jalanan yang sering ter- jadi dengan pembantaian bahkan pembakaran pelaku kejahatan menun- jukan betapa rendahnya tingkat keperca- yaan masyarakat terhadap sistem hu- kum. Dan pengadilan jalanan itu akan terus saja terjadi selama kebenaran tidak pernah ditegakkan dengan maksimal. Tulisan harus ditandatangani dan disertai Masukan Buat mis (pekan) hanyalah kendaraan bermotor dari luar Kecamatan Sei Kapolres Labuhan Batu Kanan, sementara sepeda mo-tor yang lalu lalang di depan petu- gas tanpa memakai helm penga- man, plat nomor polisi, malah de- ngan kenalpot yang dibolong, ka- rena putra Langgapayung, bebas seenaknya". Hal demikian sudah barang buruan sosial bagi pemilik ken- tentu dapat menimbulkan kecem- daraan bermotor yang melengkapi surat-surat kendaraan dengan me ngeluarkan dana setiap tahunnya. Rusaknya Tatanan Kehidupan Dengan lemahnya aspek penegakan hukum (law enforcement), maka yang kemudian terjadi adalah rusaknya selu- ruh sendi kehidupan yang selama ini dengan susah payah telah dibangun. Rusaknya sistem kehidupan ini, secara tidak langsung telah mengantarkan ma- nusia pada jurang yang jauh dari nilai kemanusiaan. Itu dikarenakan sesama manusia bisa melakukan tindakan yang tidak lazim dilakukan manusia. Urgensi Kebenaran dalam Menegakkan Keadilan (Kado Hari Ulang Tahun ke-55 SKH WASPADA) Tatanan hidup bersama, pada satu sisi menjadi tanggungjawab penyeleng- gara negara, di samping kontribusi ma- syarakat dalam membangun harmoni- sasi kehidupan. Tetapi dengan kondisi pelaksanaan penegakan hukum yang amburadul dan carut-marut akan mem- berikan kontribusi yang buruk bagi tatanan yang ada. Kerusakan tatanan yang selama ini dipegang teguh masyarakat, harus secepat mungkin diperbaiki. Ini dika- renakan tanpa perbaikan, tidak akan ada sesuatu yang berjalan dengan benar. Pada saat yang sama pula, jika kerusakan itu terus berlanjut, maka akan memberikan pelajaran yang buruk bagi generasi penerus. Artinya, generasi pe- nerus itu melihat kondisi yang nyata bahwa tatanan yang ada sudah rusak sebagai sebuah pelajaran untuk ketela- danan hidup. Jika kerusakan ini dijadikan ketela- Setelah diselidiki lebih jauh kiranya kendaraan yang tidak perlu melengkapi surat-surat ini telah berkolusi dengan oknum Tapi karena Kepala Penja- Kagatur S yang diduga memberi gaan dan Pengaturan (Kagatur) uang bulanan dengan bervariasi, Lantas Polsek Sei Kanan Bripka seperti sepeda motor ojek (RBT) S kebetulan putra Langgapa- dan beca bermotor Rp 5000/bulan, yung sebagai ibukota Kecamatan truk dan sejenisnya Rp 15.000/ Sei Kanan, tidak satu unit pun bulan, sedangkan truk jenis cold kendaraan bermotor yang per- diesel dan truk milik perkebunan Normark Estete dengan merk dinding SK, Rp 25.000/bulan, se- tiap satu unit kendaraan bermotor. Melihat ulah dari oknum Ka- bermartabat yang tinggi. Pengampunan terhadap koruptor-walaupun sakit permanen-tidak akan menghentikan perubahan korupsi dan tidak pula mampu untuk membuat bangsa ini kem- bali jujur dan berakhlak. gatur Lantas ini, sudah jelas ne- gara dirugikan ratusan juta rupiah dari pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya. Di samping itu pula oknum Kagatur Lantas Brip- Bahkan korupsi pasti akan menjadi jadi, karena korupsi itu dapat diampuni demi martabat bangsa. Martabat bangsa berkaitan pula dengan kejujuran para dokter yang menyatakan bahwa Soeharto sakit permanen dan kejujuran Megawati dalam memberikan pe- ngampunan itu. Apakah dokter ini me- mang jujur dalam memberikan kepu- tusan medis? Apakah Megawati dengan pe-ngampunan ini memang meng- inginkan bangsa ini bermartabat ataukah ada tendensi yang lain? Kejujuran ini terpulang kepa-da nurani mereka masing-masing. Tetapi sangat diyakini bahwa pengampunan itu bukan demi martabat bangsa, tetapi ada tendensi lain. Hal ini dapat dilihat karena koruptor yang diampuni nampak- nya hanya Soeharto saja. Megawati hingga saat ini belum memberikan bencana pengampunan terhadap Akbar Tanjung. Status Soeharto dan Akbar Tanjung agaknya tidak begitu jauh berbeda keduanya sama-sama diduga melakukan korupsi dan sama-sama memiliki jasa terhadap bangsa dan negara ini. Yang berbeda adalah kondisi fisik Soeharto diberi pengampunan, tetapi Akbar Tanjung tidak. Megawati men- coba mendiskriminasi pihak tertentu. Ada dugaan bahwa Megawati mencoba membangun jaringan kekuatan dengan Soeharto dan pengikutnya yang di- perhitungkan masih berpenga-ruh untuk pemilu mendatang. Dukungan Akbar Tanjung dan pengikut Golkarnya, bagi Megawati nampaknya tidak mungkin diharapkan lagi, walaupun telah me- muluskan Megawati menjadi presiden saat ini. danan, maka bangsa ini tidak akan per- nah bisa bangkit dari krisis. Sebab keru- sakan tatanan hidup menjadi sebuah teladan. Ini akan menimbulkan kisruh tersaji setiap saat, pada setiap generasi. Sehingga membuat perbaikan, dalam artian pembangunan secara fisik dan mental, tidak bisa berjalan dengan baik. Jelas kondisi yang seperti ini sangat merugikan kelangsungan bangsa. Kerusakan tatanan itu perlu diper- baiki dengan cepat oleh berbagai elemen masyarakat. Satu di antaranya adalah elemen pers, SKH WASPADA tentunya terpanggil untuk itu. Dikatakan begitu, karena pers dengan mudah masuk ke dalam sistem kehidupan masyarakat. Sehingga dia bisa berwujud sindiran kepada kondisi yang buruk itu. Sentilan dalam bahasa pers tentunya akan sangat menggugah hati. Karena pers selalu mengedepankan prinsip tidak menggurui orang lain. Artinya, kehadiran SKH WASPADA di tengah masyarakat harus selalu memberi masukan yang berharga. Secara perlahan namun pasti, pers akan mampu memberi kontribusi bagi perbaikan tatanan sistem kehidupan. Itu tampak pada upaya yang maksimal yang telah dilakukan dalam rangka memperbaiki kerusakan yang terjadi pada tatanan sosial. SKH WASPADA dalam Penegakan Keadilan Melihat realitas sosial yang seperti itu, peran pers harus mampu menata kehidupan yang bermartabat. Itu dila- kukan dengan menegakkan keadilan. Karena keadilan selama ini telah diper- mainkan segelintir orang. Mereka ini mengumbar jargon bahwa perlakuannya atas nama hukum dan kesetiaan pada nilai kebenaran. Sayang, hanya sebatas jargon. dengan menguatnya budaya "preda- Keadilan belum tercipta seiring tor" bagi sesamanya. Yang satu mema- kan yang lainnya. Itulah realitas sosial yang sungguh jauh dari peradaban bang- sa Indonesia yang konon katanya ramah tamah serta bertepa selira sangat tinggi. Wujud ketidakadilan menjadi tontonan yang menjemukan seirama dengan kesengsaraan akibat perlakuan ke- desah napas anak manusia yang dilanda tidakadilan. Karena dalam keadaan seperti itu, yang benar bisa menjadi salah. Dan yang salah menjadi dibenarkan. Sungguh ini akan menimbulkan luka batin yang mendalam. Ditambah lagi dengan keti- dakberdayaan rakyat untuk melawan ketidakadilan. Sehingga rakyat hanya bisa berdiam diri, merenungi nasib anak bangsa yang selalu dikebiri oleh sifat serakah para penguasa. Sungguhpun demikian bukan ber- arti mengaminkan perbuatan yang tidak benar itu. Tetapi sesungguhnya yang Oleh karena itu melalui rubrik Pembaca Menulis ini, diimbau ke- pada Kapolres Labuhan Batu su- paya segera turun tangan untuk menertibkan anggotanya, agar citra korps Kepolisian tidak menja- masyarakatnya. di tercoreng dan tetap dicintai oleh Pengikut Golkar pasti akan men- dukung Akbar Tanjung pada pemilu mendatang, karena bagaimanapun Akbar Tanjung dan Golkar ingin juga memperoleh tahta tersebut. Akhirnya Akbar Tanjung sebagai lawan terberat bagi Megawati dalam bursa calon presiden periode berikutnya. Ak-bar Tanjung pun perlu disingkirkan dengan cara tidak mengampuninya, tetapi menceburkannya ke kancah Buloggate Il sebagai koruptor. Jika Akbar Tanjung dibuktikan sebagai koruptor, seca-ra otomatis dia akan terjungkal dan Gokar akan kehilangan pengikut. Megawati pun dapat melenggang kangkung meraih tampuk kekuasaan tanpa ada halangan. Kedua, andai pengampunan jadi diberikan Megawati kepada Soeharto dengan alasan demi kemanusiaan mengingat kondisi Soeharto yang berpenyakit permanen, maka para koruptor pun akan berupaya untuk "memiliki sakit yang permanen". Memang 'me-maafkan orang yang sakit merupakan hal yang sangat manusiawi, tetapi kasus Soeharto bukan per-soalan pribadi antara dirinya dengan Megawati. Kasus itu berkaitan dengan urusan negara dan bangsa serta terlebih-lebih menyangkut masalah penegakan hukum. Nama dan alamat ada pada Redaksi Terima Kasih Abang Supir Saya telah lalai sehingga dom- pet beserta isinya terjatuh di da- lam mobil penumpang umum Mo- rina line 122 jurusan Terminal Amplas-Belawan. Saya baru sadar kalau dompet tersebut terjatuh saat merogoh saku celana bela- kang dengan maksud mengambil sesuatu dari dalam dompet terse- but. Sebagai Presiden, Megawati memiliki hak abolisi, tetapi harus berpijak pada dasar yang objektif. Memang kemanusiaan menjadi landasan utama dalam masalah hukum dan orang yang berpenyakit permanen tidak dapat diadili. Tetapi yang menjadi persoalan adalah benarkah Soeharto memiliki penyakit yang per-manen? Apakah hasil pemerik-saan itu benar- benar jujur ataukah hanya untuk "menyelamatkan" atau "balas budi" terhadap Soeharto ataukah "ada pesan dari sponsor"? Begitu sadar dompet tersebut tidak ada lagi, berbagai perasaan pun timbul di dalam hati, apakah diambil orang (dicuri) dengan me- nyilet saku celana bagian belakang Dalam hal ini sekali lagi ke-jujuran dokter mutlak dipentingkan. Bila dinantikan rakyat adalah mencari pe- luang dan momentum yang tepat untuk menyampaikan keinginannya secara benar; sebagaimana teriakan rakyat menjelang tumbangnya sebuah rezim pimpinan Soeharto. Inilah yang dilaku- kan rakyat. Realitas yang ada, di mana kebe- naran selalu disembunyikan, maka keadilan juga akan menghilang dengan sendirinya. Inilah yang terjadi selama kurun waktu yang panjang. Dan inilah yang selalu disampaikan SKH WASPA- DA dengan tetap mengedepankan ke- pentingan bangsa dan negara. Tentu untuk penegakan keadilan merupakan hal yang tidak mudah. Hal itu dikarena- kan banyaknya kepentingan pejabat yang berseberangan. Tetapi SKH WASPADA dengan selalu mengemban amanat rakyat dan mengingat misinya sebagai koran re- publiken, maka rintangan itu terus diterabas dan diterobos. Sehingga bisa hadir di tengah masyarakat dengan selalu membawa misi penegakan keadilan. Untuk ini diperlukan keberanian yang besar. Tanpa keberanian dalam mengam- bil risiko, maka tidak akan memberikan makna yang lebih bagi bangsa dan negara ini. Sampai kini pun semangat itu masih tetap tampak pada setiap penerbitan SKH WASPADA. Misi penegakan keadilan di atas kebenaran merupakan sebuah gerakan yang sangat populer sepanjang zaman. Ia akan selalu menjadi tuntutan rakyat. Karena yang diinginkan rakyat adalah bagaimana keadilan bisa ditegakkan. Sebab, rakyat sudah sangat pasrah melihat betapa rusaknya tatanan sosial sehingga tidak mampu menyejuk- kan hati sekadar untuk mencari keadilan. Dan rakyat merasakan bahwa mencari keadilan itu sangat sukar. Karena ke- adilan yang ditelurkan oleh institusi peradilan telah terkontaminasi oleh toksin yang bernama materialistik. Perlunya Mewujudkan Keadilan Keadilan, sebagaimana halnya kebenaran, akan tetap diperlukan rakyat Indonesia. Karena dengan keadilan tatanan hidup berbangsa bisa dijalankan dengan baik. Tatanan itu nantinya akan mengantarkan negara ini pada suatu batin, baldatun thaybatun wa rabbun titik pencapaian kesejahteraan lahir dan ghaffur. Tatanan hidup dalam konteks per- wujudan masyarakat madani juga memerlukan basis yang kuat yang ber- nama keadilan. Keadilan menjadi obat yang mujarab di tengah kesengaraan bangsa. Keadilan dalam hubungan sosial kemasyarakatan dan kebernegaraan akan memberikan citraan yang positif. Ini akan mampu mengantarkan sebuah SABTU 12 JANUARI 2002 ketidakjujuran ada di balik sakit permanen Soeharto ini, maka hal tersebutlah yang tidak manusiawi. Koruptor yang lain pun juga akan melakukan hal yang sama. Mereka bersama aparat terkait akan mengelabui rakyat bahwa koruptor itu sakit permanen, jadi harus dibebaskan (diampuni). Tidak itu saja, mereka pun sebelumnya dirawat di rumah sakit atas biaya negara, karena dalam perundangan jika seorang yang akan diajukan ke pengadilan dalam kondisi sakit harus dise-hatkan dengan jalan merawatnya di rumah sakit dengan biaya ne-gara. Apa yang dilakukan ini-me-rawat Soeharto hingga sehat dengan biaya negara-merupakan upaya yang sudah sangat manusiawi. Bahkan pemerintah telah menggunakan uang rakyat yang sebenarnya untuk kesejahteraan rakyat demi menyehatkan seorang terduga koruptor seperti Soeharto. Apakah hal itu masih kurang? Gara-gara menyehat- kan Soeharto beribu anak miskin ter- lantar, sebab biaya kesehatan mereka digunakan untuk perobatan Soeharto yang menghabiskan jutaan rupiah dalam satu hari. Berapa banyak lagi uang rakyat itu harus dihabiskan untuk menangani semacam kasus Soeharto ini? Tetapi rupanya masih ada juga niat baik yang diberikan oleh abang supir dan para penumpang yang ada di MPU Morina 122 ter- sebut. Pada malam hari itu juga tepatnya selepas shalat maghrib, seorang yang mengetahui alamat saya dari kartu tanda mahasiswa, dompet tersebut dikembalikan beserta isinya tanpa ada yang hi- lang atau diambil, semuanya isi- nya lengkap dan utuh. Melalui rubrik surat pembaca ini, saya ingin mengucapkan teri- ma kasih kepada abang supir dan saudaraku penumpang MPU Mo- rina line 122 serta kepada sauda- raku yang telah berkenan me- ngantarkan dan menggembalikan dompet milik saya. Terima kasih dan semoga amal baik yang telah diberikan mendapat pahala dari Allah SWT. Ketiga, andai Megawati mengam- puni Soeharto, karena penghormatan terhadap mantan kepala negara, maka alasan ini semakin mengakar di dalam benak para kepala negara ataupun pejabat sehingga akan lebih me-motivasi mereka untuk korupsi. Tidak terkecuali mungkin juga termasuk Megawati, sebab mereka akan berpikiran pada akhirnya akan diampuni oleh presiden. Sebagai manusia, Soeharto harus dihormati dan sebagai ma-nusia dirinya juga tidak luput dari kesalahan. Karena kesalahannya masyarakat melengser- kannya. Penghormatan terhadap Soe- harto sebagai mantan presiden dibatasi oleh kasus dugaan korupsi yang masih Syahrizal Hadi Harahap Mahasiswa Fakultas Hukum UNPAB Medan suasana kehidupan yang baru. Mewu- judkan sebuah keadilan secara merata, merupakan tugas mulia. Dan sampai kini, hal ini masih sebatas cita-cita, bahkan orang dengan pesimis mengata- kan bahwa hal itu hanyalah utopia. Utopis. Keadilan sejati mungkin sangat sukar untuk ditegakkan. Tetapi paling tidak, sebagai manusia makhluk ciptaan Tuhan yang maha sempurna, berupaya menuju kesempurnaan merupakan suatu fitrah. Dan kita semua akan selalu ber- cita-cita menuju pada satu titik kesem- purnaan. Dan itulah yang kini sedang dilakukan. Dalam tatanan masyarakat yang berkeadilan, sebagaimana yang dimak- sud pada Sila kedua yang berbunyi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, kebenaran selalu menjadi fondasi yang kokoh. Artinya, kebenaran yang ada diupayakan semaksimal mungkin untuk menegakkan keadilan. Demikian juga sebaliknya, keadilan akan terwujud di atas realitas kebenaran. Tanpa kebenaran, muskil sebuah keadilan akan terwujud, walaupun dalam skala mikro. Sehingga kebenaran dan keadilan merupakan dua terminologi yang saling melengkapi. Dan itu harus selalu ada dalam kesatuan waktu. Tidak bisa ke- hilangan yang satu atas yang lainnya. Keduanya itu menjadi prasyarat yang harus hadir di tengah masyarakat yang kita cita-citakan. Keadilan akan mampu memberikan spirit yang kuat atas tertatanya suatu komunitas masyarakat yang berperadab- an. Karena keadilan itu akan memberi- kan angin segar bagi semua warganya dalam mengisi kehidupan dengan se- mangat membangun. Ini nantinya akan menelurkan sikap yang santun terhadap siapa pun. Keadilan merupakan kata kunci untuk membentuk suatu kehidupan dengan peradaban tinggi dan penuh dengan harmonisasi kehidupan. Tanpa konsep adil, tatanan hidup yang rukun muskin terjadi. Malah yang terjadi adalah pola hidup anarkis. Dan siapa pun me- ngetahui dengan pasti bahwa pola anar- kis tidak akan memberikan garansi yang baik bagi kehidupan. Malah dengan anarkis itu, yang tersaji kemudian adalah kebencian, kesengsaraan dan kehinaan hidup. Sehingga hal itu bukanlah al- ternatif yang diinginkan. ataukah memang terjatuh. Me- mang isi dompet tersebut tidak Terima Kasih Kepada berapa banyak, tetapi di dalamnya Beratnya Menegakkan Keadilan Sejalan dengan itu, maka diperlukan upaya untuk menciptakan keadilan. Sungguh ini persoalan yang berat, ibarat sebuah jalan, ia berliku dan berlumur. Surat Pembaca fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya. Benar dan objektif. Maksimum 1 folio, 2 spasi/Artikel maksimum 5 halaman folio. ka S ini sudah jelas pula menco- reng dan mencemarkan nama baik Polri demi untuk memperkaya diri sendiri. Adanya pengampunan tersebut akan menyebabkan masyarakat ber- tanya-tanya dan menambah simpang siumnya penegakan hukum di Indonesia. Seorang yang memiliki nama besar, kesalahannya sedemikian mudahnya diampuni. Tetapi seorang rakyat jelata yang berjualan di pinggir jalan demi menghidupi keluarga tidak diampuni oleh petugas bahkan mendapat tindak- an kejam berupa penggusuran seperti yang terjadi di kota Medan. Pengampunan itu hak presiden, namun alasan yang diberikan hendaknya relevan dengan penegakan hukum dan kondisi masyarakat Indonesia. Bila sedemikian mudahnya seorang presiden memberikan pengampunan, maka sedemikian mudahnyalah orang termotivasi untuk korupsi. Alasan-alasan yang diberikan oleh Megawati dalam persoalan ini merupakan sesuatu yang sangat mudah menimbulkan konflik dalam masyarakat. Apa pun alasannya dalam pandangan masyarakat, Soe-harto adalah bersalah, tetapi Megawati memberikan pengampunan sehingga menunjukan Soeharto itu tidak bersalah. Kontroversi inilah yang menimbulkan konflik hukum di Indonesia. Dalam masalah pengampunan, hendaknya - Megawati harus adil dan objektif serta jujur yaitu demi penegakan hukum. Dengan adanya penetapan tersebut, maka jalan yang selama- ini buntu karena kondisi lahan tidak mencukupi untuk tiga hek- tare/KK sebagaimana keputusan Menteri Transmigrasi dan PPH nomor KEP/07/MEN/1996 sebe- lumnya, nampaknya membawa kepastian. Tetapi dengan semangat tidak kenal menyerah serta mengabdikan diri untuk kebaikan hidup, di dunia dan di akhirat, maka tidak akan ada kata sukar dalam hidup. Selanjutnya kami sangat mengharapkan kepada Gubsu, Bupati Tapanuli Selatan dan ins- tansi terkait lainnya juga kepada PT Bank Mandiri sebagai penyan- dang dana, kiranya dapat sesegera mungkin menuntaskan permasa- Beratnya rintangan dalam pene- gakan keadilan, harus tetap ditempuh. Karena di tengah kesengaraan hidup berbangsa ini, harapan rakyat masih tetap disematkan pada media massa. Dan SKH WASPADA merupakan media yang bisa mengerti betapa pedihnya penderitaan dan kesengaraan rakyat. Sehingga kesengsaraan dan kepedihan itu merupakan aspirasi yang harus di- tampung. Sesungguhnya ini bisa men- jadi energi yang dahsyat untuk kebang- kitan media massa. Sehingga dengan "Demi Kebenar- an dan Keadilan" harus selalu berupaya semaksimal mungkin. Ini hanya diper- untukkan ibu pertiwi, Indonesia. Ibu pertiwi kini tengah mengalami kesedihan yang berkepanjangan. Ini semua dika- renakan maraknya ketidakbenaran yang berjuang pada ketidakadilan. Hal itulah yang menyekap rakyat dalam keseng- saraan. Sungguh tidak nyaman hidup di dalam kondisi seperti itu. Karena hal itu tidak ubahnya hidup terjajah di negeri sendiri. Apalah gunanya hidup di negeri sendiri, kalau hanya menyiksa diri. Sungguhpun ada peribahasa yang me- ngatakan "Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih enak tinggal di negeri sendiri, tetapi sangat riskan jika itu terjadi. Apalagi kini upaya pencerahan dan pencerdasan bangsa telah gencarnya dilakukan dalam ber- bagai bidang. Dan kontribusi terbesar dari SKH WASPADA ini adalah dalam rangka pencerahan dan pencerdasan bangsa. Penutup Hidup merdeka di negeri merdeka, merupakan idaman. Tetapi sebatas mana kemerdekaan yang bisa dinikmati rakyat kalau kebenaran dan keadilan telah dimarginalkan. Kemerdekaan tidak akan tercipta. Dengan begitu, kemerdekaan hidup hanya akan bisa ternikmati tatkala kebenaran dan keadilan terwujud, paling tidak hal itu harus diperjuangkan dengan sepenuh hati. terdapat beberapa lembar surat Menaker dan Transmigrasi mendapat menyelesaian tunte yang setidaknya bagi ke- saya. Kebenaran dan keadilan menjadi agenda yang sangat penting dalam menatap kembali pola kehidupan yang selama ini tercabik-cabik. Itu semua akan terwujud, jika dan hanya jika, penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dan itu harus diupayakan. Inilah kehidupan kita yang harus diwujudkan. Dirgahayu SKH WAS- PADA. lahan kebun plasma kami di Ujung Batu I dan II yang sudah berlarut-larut tidak kunjung Kami atas nama masyarakat pada Gubsu dan Bupati Tapanuli Desa Ujung Batu I dan Ujung Ba- Selatan bahwa satu-satunya ha- tu II Kecamatan Sosa, Kabupaten rapan hidup masyarakat di Tapanuli Selatan, mengucapkan Ujung Batu I dan II hanyalah terima kasih kepada Menteri Te- kebun plasma tersebut. Tanah naga Kerja dan Transmigrasi RI hak milik kami yang dahulunya (Bapak Yacob Nuwa Wea), sehu- diberikan Departemen Transmi- bungan dengan surat bapak kepa- grasi telah kami relakan untuk da Gubsu, perihal penetapan Sta- dijadikan kebun sawit dengan tus Lahan Plasma Kebun Sawit pola ABA, dengan harapan nasib dari tiga hektare menjadi dua kami dapat berubah ke depan. hektare/kepala keluarga di Desa Ujung Batu I dan Ujung Batu II s/d Ujung Batu V. Oleh karena itu sekali lagi kami sangat bermohon kepada Gubsu dan Bupati Tapanuli Se- latan, kiranya dapat membantu agar pembagian kebun plasma dua hektare/KK tersebut dapat segera terlaksana, mengingat sedemikian lamanya masyarakat kami dalam penantian sejak ta- hun 1996. Atas bantuan dan per- hatian bapak-bapak pimpinan daerah, kami ucapkan terima kasih. An. Masyarakat Ujung Batu I dan II Kasmaruddin Lubis Muhammad Saat Nasution Hasan Basri Soleman Haryono Sudaryanto Wartawan Daerah: BIRO JAKARTA: Hermanto, H Rahmatsyah Lubis, H Ramadhan Usman, Hasriwal AS BIRO SUMUT: Langkat: H Ibnu Kasir, Asrirais, Chairil Rusli; Binjai: Riswan Rika, Nazelian Tanjung, D.Serdang: HM Husni Siregar, Perdinan S, Dairi: Leston Sinaga, Tebingtinggi: Dhani E Elison, Muhammad Idris, Pematangsiantar: Yan MS Sinaga, Edoard Sinaga, Mulia Siregar, Tg. Balai: Aldyn Matova, Tarutung: Parlindungan Hutasoit, Tapsel: Syarifuddin Nasution, Balyan Kadir Nasution, Iskandar Hasibuan, Mohot Lubis, Kisaran: Abu Bakar Nasution, Nurkarim Nehe, Umaruddin Yasin Amin, Labuhanbatu: Nazran Nazier, Neirul Nizam, Agus Diansyah Hasibuan, Indra Muhery S, Armansyah Abdi, Sibolga: Zulfan Nasution BIRO ACEH: Banda Aceh: Adnan NS, Aldin NL, H Miswar Sulaiman, Zafrullah, T Mansursyah, Muhammad Zairin, TArdiansyah, Aceh Besar: Iskandarsyah, Pidie: Samsuar, Bireuen: Samsul Rizal Jibro, Masykur Tom Randista, HAR Djuli, Mawardi Sulaiman, Aceh Tengah: Bahtiar Gayo, Aceh Utara: Bustami Saleh, M Jakfar Achmad, Jamali Sulaiman, Fakhrurrazzi Araly, Idrus Jeumpa, Arafat Nur, Muhammad Nasir Age, Aceh Timur: Syahrul Karim, Ibnu Sa'dan, Agusni AH, Kualasimpang: Muhammad Hanafiah, Aceh Barat: Rusli Idham, Hasaruddin, Aceh Selatan: Zamzami Surya, Aceh Singkil: Tarmizi Ripan, Aceh Tenggara: Mahadi Pinem, Blangkejeren: Buniyamin, Sabang: TZakaria Al Bahri. Semua wartawan Harian Waspada dibekali tanda pengenal. Color Rendition Chart m Bupati Ac Dan Pul LHOKSEUMAWE Drs HT Harmawan MSi Daerah dipandang caka Bupati Aceh Utara Ir H Ta dan pejabat eselon II, II bupati Jln Mayjen T Ha Au Sedangkan eselon Kepala Disperindag dia menggantikan posisi D Sepuluh pejabat es Sekretariat daerah Aceh U Pembanguan Setdakab T Sofyansyah Kabid Us menjadi Kabid Perenca Ir Arman Thain kasu PMD menjadi Kabid Usa Sofyan Kasubbag Kepe Penerangan Jalan Dinas Drs Ilyas Hasan Kasu dimutasikan menjadi Ka Drs Amir Kasubbag U dipromosikan menjadi Pariwisata, Aceh Utara Drs Marliah Muham Dinas Informasi dan Kor Dinas Infokom Aceh Utam Perlindugan Masyaraka Desa Kelurahan pada E Drs Basyiruddin Kah & Kekayaan Daerah B. Pertamanan Dinas Keber Kasubbag Umum pada Tanah Pasir Aceh Utara m OTK. n Selain itu bupati jug Dinas dan Sekretariat Daca merupakan gelombang Dinas Kim LHOKSEUMAWE A tugas dan fungsi dinas di mendatang semua proye yaitu Dinas Kimpraswi Pjs Sekdakab Aceh ruang kerjanya, Kamis ( penanganan seluruh proy berjalan tahun anggaran Melalui sistem ini,. masa mendatang akan lebi ditangani dan dikelola ol Kimpraswil.(b17/b12) R DU 91 Alumnus BANDA ACEH (Wa Kuala Banda Aceh, menye sejumlah Calon Jemaah Dalam kesempatan te sebesar Rp 60 juta, yang Teknik, yang menurut re Halal bi Halal yang pekan lalu, diikuti sekitar 2 yang intinya mengingatk alumnus adalah titipan. Sementara itu, Ketua temui seusai acara tersebu antara sesama alumni, sek berangkat menuju tanah. Hikamas A MEDAN (Waspada) Aceh Selatan) akan meng Gatot Subroto Medan Sa Ketua umum Hikama (10/1) menyebutkan, aca NAD (Nagroe Aceh Daru Aceh Selatan Ir H. Maks Menurut Zulkifli, Ha maafan sesama warga dae tinggal di Medan semaki Saya yakin, Wagub N pokok-pokok pikiran terutar ini daerah tersebut juga t Biasanya setiap tahun a turut dihadiri ratusan warg tahun ini. (m32) Lhokseumawe U I LHOKSEUMAWE (V (Aceh Utara perlu segera m yang representatif seiring Hal itu dikemukakan HM Ali Ismail kepada W pertumbuhan dan kemajuan kedepan memerlukan ber Termasuk sarana tran: dan pelabuhan penumpang I umum Krueng Geukueh, i B LPLHa Gela LHOKSEUMAWE (W dan HAM Aceh (LPLHa) guna mendiskusikan pemb Direktur Executif LPI (10/1) mengatakan, dialog II Aceh Uatra diharapkan E ini saling tumpang tind proporsionalitas pembagi Sebagaimana wacana Aceh Utara sebagai daerah hasil minyak dan gasnya. S 40 persen.(cge) Pemkab Ace LHOKSEUMAWE menyalurkan bea siswa kep sedang melanjutkan kulial Penyaluran bantuan be dengan peresmian asrama I yang dijadwalkan tanggal Wakil Ketua IPAU, Dr Utara, Drs T Harmawan M pemberian bea siswa terseb mampu dan berprestasi.(b Qanun NAD Ha LHOKSEUAMWE (V Nanggroe Aceh Darussalar secara proporsional dan komp damai serta sejahtera bagi Akhir-akhir ini mulai mu Pemkab/Kota menjelang pem UU NO.18/2001. Di antaram Pola Dasar Pembangunan A antara Pemprov dengan Pe Didampingi sekretarisn Unima Lhokseumawe itu ki khusus qanun perimbangan rakyat.(cge) Pertan Tindak Kela LHOKSEUMAWE (Wa Pertamina Depot Lhokseum kelangkaan minyak tanah y Pertamina sebagai BUMN tanggungjawab, dengan alasa setiap harinya. "Seberapapun justru tidak sampai kepada m sangat mahal, itu sama saja pil rakyat banyak," tegas Sams Wakil Ketua Komisi E (9/1), menambahkan tidal tanggungjawab mereka dalam Logistik. Setelah itu menjac "Anehnya kelangkaan m awal Desember 2001 lalu. F sehingga para agen dan deal- kelangkaan minyak tanah di Mengantisipasi hal itu, pi tim untuk melakukan penyia di daerah Bumi Malikussaleh. penyalur, atau siapapun yan nanti akan jelas setelah diusu membidangi Kesejahteraan