Arsip
Halaman Artikel
Creative Commons License

Jika anda mendapati gambar tidak sesuai dengan spesifikasi data (salah tanggal dan atau salah penomoran halaman), posisi gambar landscape, satu gambar terdapat dua halaman, kualitas gambar kabur, anda bisa melaporkan data tersebut agar segera diperbaiki dengan menekan tombol laporkan.

Kata Kunci Pencarian:

Nama: Waspada
Tipe: Koran
Tanggal: 2005-03-22
Halaman: 08

Konten


4cm Nusantara LAN: Kebijakan Naikkan BBM Salahi Prosedur 8 22 MARET 2005 SELASA JAKARTA (Antara): Kepala Lembaga Administrasi Negara Anwar Suprijadi mengemukakan kebijakan pemerintah mencabut subsidi BBM atau menaikan harga BBM tanpa melakukan konsultasi dengan DPR itu sudah menyalahi prosedur. "Dari segi kebijakan publik, kebijakan kenaikan BBM itu me- nyalahi prosedur karena tanpa mela- kukan konsultasi dengan DPR se bagai lembaga perwakilan rakyat atau sebagai salah satu stakeholder Republik Indonesia," kata Anwar seusai membuka Diklatpim Ting- kat II di Jakarta, Senin (21/3). Menurut dia, kenaikan BBM itu harus diperdebatkan terlebih dahulu dengan para stake holder, mengenai besaran kenaikan, ala- san kenaikan, dampak serta kom- pensasi yang harus dilakukan de ngan adanya kenaikan BBM itu. "Jadi proses dialog atau kon- sultasi dengan DPR itu memang harus dilalui. Jika tidak, maka akan menimbulkan konflik berke- panjangan seperti saat ini. Agenda DPR lainnya yang juga penting menjadi terabaikan," ujar Kepala LAN itu. GPK Desak DPP PPP Cabut Pemecatan Lima Fungsionarisnya JAKARTA (Antara): Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) mendesak Pengurus Harian Pusat DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mencabut keputusan pemberhentian sementara lima fungsionaris partai itu. Walaupun benar yang punya kewenangan menaikkan harga BBM itu adalah pemerintah (ekse kutif) namun proses konsultasi PHP DPP PPP belum lama ini memberhentikan sementara Zarkasih Nur, Suryadharma Ali, Andi Ghalib, Lukman Hakim Saefuddin dan Emron Pangkapi, karena mereka terlibat dalam penyelenggaraan Silaturahmi Nasional (Silatnas) PPP di Jakarta 25-27 Februari 2005. "Demi kebaikan bersama, kiranya DPP PPP bisa mencabut surat keputusan pemberhentian sementara itu," kata salah seorang Ketua GPK, Lukman Hakim Hasibuan, di Jakarta, Senin (21/3). Dia yakin, Ketua Umum PHP DPP PPP Hamzah Haz bersedia mencabut surat keputusan bernomor 0123 yang ditanda-tanganinya bersama Sekretaris Umum Yunus Yosfiah itu. "Kasus pemberhentian ini merugikan partai di tingkat pusat sampai daerah. Kalau terus terjadi dan dibiarkan maka dalam Pemilu mendatang PPP akan semakin ditinggalkan rakyat," katanya. Dia menegaskan GPK sebagai garda terdepan PPP siap menjadi fasilitator untuk melakukan islah antara lima orang yang diberhentikan itu dengan DPP PPP. DPP PPP terdiri atas PHP, Majelis Pakar, Majelis Pertimbangan Pusat, Majelis Syariah dan Departemen serta Lembaga PPP. "Kiranya semua pihak dapat duduk bersama dalam suasana bersahabat dan saling memuliakan satu sama lain di dalam kekariban tali kasih sayang dan persaudaraan, menjalin kembali jembatan hati demi kemaslahatan sesama dan bersama," katanya. Hasibuan juga menambahkan, kelima orang yang telah diberhen- tikan itu juga tidak perlu meneruskan gugatan mereka terhadap Ham- zah dan Yunus di pengadilan. Begitu pula harapannya terhadap Sekretaris PHP DPP PPP, Ermalena, yang sebelumnya terkena pemberhentian tetapi ditinjau kembali karena tidak terbukti menghadiri Silatnas. MEDAN (Waspada): Kemelut dalam tubuh Partai Demokrat, ternyata belum selesai. Berita ter baru, sejumlah fungsionaris DPD Partai Demokrat Sumut yakni Yusuf Pardamean, Hasbullah Ha- di, Mutawali Ginting, Ristiawati, Marwan Harahap, Syamsudin Si- regar akan menggugat Budhisan- toso dan Palar Nainggolan perihal pencemaran nama baik serta mela- kukan pemecatan tanpa alasan. "Kami korban pemecatan di- lakukan Budhisantoso secara tidak resmi dan tanpa mekanisme pleno partai. Ini tidak sah, serta meren- canakan menempuh jalur hukum ke pengadilan," kata Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Drs H Has- bullah Hadi, SH SpN(Wakil Ketua DPRDSU) kepada wartawan di Medan, Senin (21/3). Hadi didam- pingi Ketua DPP PD KHAzidin, serta sejumlah pengurus DPD PD Sumut. Gugatan juga dilakukan Ke- tua DPD PD Šumut Yusuf Parda- mean (anggota DPR RI), Wakil Ketua DPD PD Sumut Hasbullah Hadi (Wakil Ketua DPRDSU), Wa atau dialog dengan para wakil rakyat itu harus tetap dilakukan dalam setiap kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti BBM. Dialog mengenai rencana ke- naikan BBM itu sebaiknya dila- kukan pula terhadap LSM, para mahasiswa, pengusaha dan lain- lainnya guna mencari kebijakan publik yang terbaik. Sekretaris DPD PD Sumut). Kata Hasbullah Hadi, perihal konflik di tubuh PD yang terus memanas, tindakan dan perbua- tan Budhisantoso menzholimi ka- dernya sudah tidak bisa lagi dito- lerir dan didiamkan. "Perbuatan dia saat ini sudah di luar batas dan melanggar hukum," kata Hadi, didampingi fungsionaris DPD PD Sumut, yakni Dra Ristiawati dan Ketua DPC Partai Demokrat Me- dan Zulfan dan Ketua DPC PD Deli Serdang Aidil A Hadi.. Menurut Hasbullah, mereka telah menyediakan pengacara yang siap memenangkan perkara atas pencemaran nama baik dan pemecatan itu. Senada dengan itu di tempat terpisah, Marissa Haque, wakil rakyat dari PDI-P dalam diskusi Pro & Kontra Kenaikan BBM anta- ra suara rakyat dan suara wakil rakyat juga menyesalkan pernya- taan Wakil Presiden Jusuf Kalla Khusus kepada Palar Naing- golan yang belakangan ini menga- ku sebagai ketua DPD PD Sumut dengan mengobok-obok' partai sehingga membuat sejumlah ke- pengurusan DPC se-Sumut PD menjadi kembar, kata Hadi, kasus- nya akan dibawa ke Pengadilan. Kepengurusan kembar itu yakni DPC PD Medan, Deli Serdang, Asahan, Langkat, Tebing Tinggi, Tanjung Balai, Tapteng, Labuhan Batu dan Nias Selatan. JAKARTA (Antara): Puluhan massa dari Front Pembela islam (FPI) mendesak Kepolisian Re- publik Indonesia (Pc) menang- kap para koruptor yang telah me rugikan negara triliun, n rupiah. Dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (21/3), mereka juga me- nuntut agar uang hasil korupsi digunakan bagi kepentingan rak- yat kecil. "Daripada menaikkan harga BBM, lebih baik pemerintah me nyeret para koruptor. Lalu, uang "Apalagi kepada fungsionaris PPP yang minta izin menghadiri Silatnas itu Hamzah Haz mengatakan tidak melarang tetapi juga tidak menyuruh hadir, sehingga hukumnya mubah. Sehingga tidak kuat alasan untuk memberhentikan mereka," kata Hasibuan mantan staf khusus Hamzah Haz saat Hamzah menjabat Wakil Presiden. LSM Asing Di Aceh Diminta berharap di antara pemimpin dilakukan untuk menjaga soliditas partai sehingga partai berlambabng Ka'bah itu tidak semakin terpuruk. Transparan Soal Dana Waspada/Surya Efendi GEDUNG BIRO REKTOR: Gedung Biro Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) tampak megah. Majelis Wali Amanat (MWA) kini tengah bekerja untuk memilih Rektor USU periode 2005-2010 dari empat calon yang terdaftar. Polri Didesak Tangkap Koruptor berjarak sekitar 300 meter. Massa FPI itu membawa se- jumlah spanduk yang berisi desa- kan agar pemerintah segera me- nyeret dan memenjarakan para koruptor. DPD PD Sumut Akan Gugat Budhisantoso Dan Palar Nainggolan JAKARTA (Antara): Pemerin- Indonesia minta LSM-LSM asing yang beroperasi di Aceh untuk bersikap terbuka mengenai jumlah dana yang mereka kelola serta program mereka pada tahap rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana alam, 26 Desember 2004. "Kita tidak ingin membatasi ruang gerak mereka. Tapi kita menginginkan mereka juga bersi- kap terbuka karena pemerintah Indonesia juga diminta transpa- ran," kata Menko Kesra Alwi Shi- Palar Nainggolan. Mereka telah membuat kesepakatan bersama yang sudah ditandatangani untuk menuntut Palar Nainggolan secara pidana dan perdata,"ujar Hadi.. Untuk itu, dalam menghadapi Pilkadasung tahun ini, Hadi me ngimbau kepada KPU se-Sumut khususnya KPU Medan agar ber- hati-hati menerima berkas pen- calonan Pilkadasung dari PD. Hingga kini DPPPD belum pernah secara resmi mengajukan sejum- lah calon kandidat akan bertarung di Pilkadasung termasuk Medan lewat versi Palar Nainggolan. Sedangkan Ketua DPPPDH Aziddin menambahkan, berdasar- kan pesan pendiri PD, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) meng- imbau agar seluruh kader dan fungsionaris PD khususnya di Sumut tetap solid, dan menghin- dari aksi pemecatan dan recalling di legislatif. Aziddin mengaku, hingga saat ini kepengurusan DPD PD Sumut yang sah yakni kepemimpinan Yusuf Pardamean Nasution. Jika ada kepengurusan di luar Yusuf Pardamean, itu tidak sah. kil Ketua DPD PD Sumut Mutta- wali Ginting (Ketua Fraksi PD DPRDSU), Wakil Sekretaris DPD PD Sumut Dra Ristiawati (ang- gota DPRDSU), Samsuddin Sire- Begitu juga dengan kepengu- "Hasil kunjungan saya ke rusan di DPC PD Medan, kepemim- daerah yang DPC-nya kembar, pinan yang sah saat ini yakni saudara gar dan Marwan Harahap (Wakil telah sepakat akan menggugat Zulfan, MBA," katanya. (m47) yang mengatakan di media massa DPR tidak punya hak untuk men- cegah kenaikan BBM. "Kami tahu Presiden Yudho- yono dan Wapres Jusuf Kalla dipi- lih langsung oleh rakyat tapi DPR juga merupakan wakil rakyat yang dipilih dan mempunyai hak mem- bicarakan soal anggaran pemerin- tah (budgeting). Jadi DPR juga punya hak untuk diajak dialog mengenai kebijakan pencabutan subsidi BBM. Jangan pemerintah menaikkan harga BBM tanpa kon- sultasi atau dialog dengan DPR," katanya. Dia merasa pemerintah saat ini telah melangkahi DPR karena hasil korupsi digunakan bagi rakyat miskin," kata koordinator aksi Ahmad Sobri Lubis. Menurut dia, selama koruptor masih bebas berkeliaran maka pemerintah tidak boleh menaik- kan harga BBM, tarif dasar listrik dan telefon yang akan semakin memberatkan rakyat miskin. Aksi yang dimulai sekitar pu- kul 10.00 itu semula berlangsung di depan pintu Gedung Utama Ma- bes Polri, Jalan Trunojoyo, namun kemudian aksi berpindah ke Ge- dung Divisi Humas Polri yang kebijakan kenaikan BBM itu tidak dikonsultasikan terlebih dahulu. Karena itu, DPR harus menggugat kebijakan tersebut agar pemerin- tah tidak mengabaikan peran DPR dalam kebijakan-kebijakan yang menyangkut kepentingan rakyat banyak pada masa mendatang. Artis yang menjadi wakil rak- yat itu juga menyesalkan sikap pemerintah yang terlalu tunduk pada tekanan internasional, khu- susnya negara-negara industri, seperti Amerika, padahal di nega- ra-negara maju saja negara terus melakukan subsidi terhadap sek- tor pertanian dan pendidikan, serta transportasi. hab kepada pers usai menghadiri pembukaan Raker BKKBN oleh Presiden Soesilo Bambang Yudho- yono di Jakarta, Senin (21/3). Alwi mengatakan, pemerintah Indonesia ingin mengetahui secara jelas tentang program kerja LSM LSM asing serta kegiatan mereka pada tahap rekonstruksi. Transparansi itu diinginkan pemerintah, karena ternyata dana yang dikelola LSM-LSM itu tidak kecil jumlahnya bahkan kemung- kinan bisa lebih besar dari yang Medan Metropolitan "Koruptor Harus Segera Dibe rantas", "Subsidi BBM Bukan Bantuan Pemerintah Tetapi Hak Rakyat" dan "Seret Segera Para Koruptor". Menurut jaksa, berdasarkan uraian hukum, keterangan saksi dan terdakwa serta fakta di persi- dangan maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersa- lah secara bersama-sama atau sendiri menyalahgunakan jabatan yang dapat merugikan keuangan negara. Setelah itu, massa FPI kemu- dian menuju DPR untuk mende- sak anggota dewan agar menolak kenaikan harga BBM. diterima pemerintah Indonesia resmi, dari lembaga-lemba katanya. MEDAN (Waspada): Komisi CDPRDSU mengimbau Biro Ke- uangan Pemprovsu melaporkan kinerja instansinya secara transpa- ran dan terbuka kepada publik. Yakni dengan membuat website on line sehingga mudah diawasi publik dan legislatif. Hal ini terungkap dalam rapat kerja Komisi C dengan Biro Ke uangan dipimpin Ir Taufan Agung Ginting dengan Kabiro Keuangan Drs Anwar Ritonga di gedung dewan, Senin (21/3). Rapat dihadiri anggota dewan, diantaranya Dra Ristiawati, Za- karia Bangun, Akmal Samosir, Wira Abdi, Fadly Nursal dan Zul- karnaen Malik. Dalam rapat, ang- gota Komisi C banyak menyoroti kinerja Biro Keuangan Setdaprov- su terutama hasil realisasai penger- jaan proyek yang didanai biro tersebut. Web site tersebut memuat la- Ketika ditanya wartawan apa yang akan dilakukan pemerintah jika LSM asing tersebut menolak bersikap transparan, Menko Kesra menegaskan pemerintah Indone- sia akan bersikap tegas. "Kalau mereka tidak mau men- jelskan tentang jumlah dananya serta program tahap rekonstruksi maka silahkan mereka mencari tempat yang lain," kata Alwi Shihab. 64 ayat (1) KUHP," ujar jaksa di hadapan majelis hakim diketuai Effendi Gayo, SH Usai jaksa membacakan tun- tutan, majelis hakim menunda persidangan Senin depan untuk mendengarkan nota pembelaan terdakwa Mirwan Nasution. BBM NAIK= SBY-JK TURUM MEDAN (Waspada): Mirwan Nasution, SE, 28, warga Jl. Dwi- kora Sunggal Medan yang juga teller CCVPT Bank Danamon Me- dan, dituntut jaksa 8 tahun penjara denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan karena terbukti bersa- lah membobol Bank Danamon Wil. IV Medan senilai Rp 6.020.000.000. Jaksa Yudha P.S, SH dalam tuntutan di Pengadilan Negeri Medan, Senin (21/3) juga membe Hal memberatkan, perbuatan terdakwa telah menghambat pro- gram pemerintah dalam mening- katkan perekonomian rakyat, me nimbulkan kerugian negara mela- lui Bank Danamon cabang Medan sebesar Rp 6.020.000.000 dan ter- dakwa tidak mengakui perbuatan- nya. terdakwa bankan terdakwa Mirwan memba- sopan di persidangan, masih muda Medan Diselimuti Kabut Asap yar uang pengganti sebesar Rp 6.020.000.000 atau jika tidak dipi- dana dengan penjara selama 3 tahun. dan "Atas pertimbangan itu me- nuntut terdakwa Mirwan Nasu- tion, SE dengan pidana penjara 8 tahun dikurangi selama terdak- wa dalam tahanan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp 6.020.000.000 atau pi- dana penjara selama 3 tahun," kata jaksa. Waspada/Surya Efendi Seorang bocah laki-laki memegang poster bertuliskan BBM Naik-SBY-JKTurun' saat ratusan masyarakat dan mahasiswa berunjukrasa ke gedung DPRDSU Jl. Imam Bonjol Medan, Senin (21/3) guna menolak kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak). poran per triwulan, karena selama ini instansi tersebut memiliki ang- garan Rp 1,5 miliar per triwulan yang tidak jelas penggunaannya. Dewan melihat alokasi anggaran 2005, Biro Keuangan mempunyai anggaran aparatur Rp6,1 miliar dengan belanja publik Rp521 juta. Terkait kinerja dan anggaran khu- susnya pada penerimaan dan pe ngeluaran tersebut, dewan menilai perlu dievaluasi dan hasilnya dila- porkan setiap tri wulan Mega: Gerakan Pembaharuan Wajar DENPASAR (Antara): Man- tan Presiden RI, Megawati Soekar- noputri menilai gerakan pembaha- ruan dalam alam demokrasi Indo- nesia merupakan hal yang wajar. "Persoalannya apakah gera- kan pembaharuan itu sesuai kon- stitusi partai," kata Megawati yang juga Ketua Umum Dewan Pimpi- nan Pusat PDI-P di Sanur Senin (21/3). an seperti Guruh Soekarnoputri, Arifin Panigoro dan Sukowaluyo sudah dicekal sebelum bersaing dengan Megawati sebagai calon ketua umum partai berlambang kepala banteng kekar dalam lingkaran. Tidak dibahasnya agenda ten- tang undangan, karena dianggap memang tidak ada masalah. Kader maupun pengurus jajaran partai tingkat pusat yang tidak mendapat undangan bisa menghubungi sekretariat. Ketika ditanya komentarnya tentang pendeklarasian gerakan PDI-P Bali yang akan dilakukan Selasa (22/3) yang dipimpin Ketut Bagiada, SH, dia tidak banyak mengomentari tentang gerakan pembaharuan tersebut. Sesuai tugas dan fungsi peng- awasan dewan, kita harapkan Biro Keuangan dapat terus memberi- kan laporan. Bila perlu laporan dan kinerja dapat diakses melalui internet Saya rasa lebih baik dialo- kasikan pembangunan web site karena biayanya lebih murah tidak mencapai miliaran rupiah seperti itu. Dewan juga bisa memantau kinerja dan laporan-laporan Biro H Amri Tambunan Pembobol Bank Danamon USU "Tonggak Pemikir' Pemda Medan Dituntut 8 Tahun MEDAN (Waspada): Universitas Sumatera Utara (USU) di bawah kepemimpinan Rektor Prof Chairuddin P Lubis, dewasa ini dirasakan tidak lagi sekedar milik mahasiswa atau civitas akademikanya, melain- kan sudah mampu memposisikan diri sebagai tonggak pemikir' bagi jajaran pemerintah di daerah ini. "Terdakwa bersalah melang- gar pasal 3 jo pasal 18 UU No.3 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang pembe rantasan tindak pidana korupsi Seperti diberitakan, terdakwa bersama Usriadi (berkas terpisah) selaku pemegang kunci di khasa- jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal nah atau CCV (tempat penyimpa- Dewan Minta Pemprovsu UNK HIN HARG "Kalau memang belum men- dapat undangan, saya juga belum, karena pihak panitia belum meng edarkan undangan," ujar Roy sera- Pendeklarasian gerakan PDI- ya menambahkan, tentang masa- PBali dan sejumlah daerah lain- lah undangan tidak dibahas dalam nya di Indonesia, sehubungan se- rapat persiapan akhir yang dipim- jumlah tokoh gerakan pembaharu- pin Megawati Soekarnoputri. nan uang) berkesempatan meng- ambil uang tunai di dalam brankas Lalu uang tersebut dimasukkan ke dalam kantongan atau tas milik Bank Danamon dan dibawa keluar dari CCV dengan alasan untuk ditukarkan kepada nasabah. Pada saat uang dibawa keluar terdakwa dari CCV tanpa dileng- kapi kaporus, pencatatan di buku Transparansi Anggaran Keuangan," kata Dra Ristiawati. Sementara Zakaria Bangun mempertanyakan anggaran ban- tuan untuk daerah bawahan ter- utama di kabupaten dan kota. Se- lama ini, pihaknya melihat kejang- galan bantuan untuk daerah bawa han. Pasalnya, anggaran daerah bawahan seperti kabupaten dan kota sudah disahkan lengkap dengan besarnya alokasi anggaran, sementara pada saat bersamaan APBD Sumut belum disahkan. Sedangkan Wira Abdi Daso- pang mempertanyakan mekanis- Alokasi Umum) dari pemerintah me dan perolehan DAU (Dana pusat, juga aturan perolehan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang selama ini dirasakan masih belum adil dalam pembagian ke provinsi dan juga kabupaten serta kota. Bila dilihat dari potensi daerah, saya kira itu harus lebih transparan MEDAN (Waspada): Kondisi udara di kawasan Kota Medan, Senin (21/3), diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dari Ma- laysia dan Riau.Namun tidak ber- pengaruh terhadap penerbangan "Walaupun kawasan Medan berkabut akibat kebakaran hutan dari Malaysia dan Riau, namun tidak mempengaruhi pergerakan penerbangan.Jarak tembus pan- dang di Bandara Polonia Medan mencapai 2.500 hingga 3.000 meter," kata Firman AMG, koordi- nator pengolahan data dan analisa cuaca BMG Wilayah I stasiun Bandara Polonia Medan. Sementara Ketua Panitia Kongres Roy BB Janis membantah panitia pernah melakukan pence- kalan terhadap seorang kader, apalagi yang duduk dalam jajaran DPP untuk menghadiri kongres di Bali. Menurut Firman, pantauan satelit NOA dari AS, terdapat 300 kas cadangan CCV dan tidak di- catat di buku jurnal satpam. Tin- dakan itu dilakukan terdakwa ber- ulang kali dengan menyerahkan kepada saksi Mahdi alias Abang pada Februari-April 2004 antara Rp 500 juta-Rp 1 miliar serta saksi Ridwan alias Ahu sebanyak 3 kali pada Maret 2004 antara Rp 590 juta-Rp 1,1 miliar. (m43) titik api di Riau, namun suhu uda- ra mulai menurun karena hujan- hujan lokal mulai mengguyur Kota Medan. Sementara Dens Manalu, staf penerbangan Merpati mengata- kan pesawat Merpati MZ 5424 dari Medan batal bertolak ke Gunung Sitoli karena ketiadaan penum- pang. Seharusnya pesawat berang- kat pukul 07:30, demikian juga Merpati MZ 5414 tujuan Aek Go- dang Tapsel yang seharusnya be rangkat pukul 10:40, juga batal karena tidak ada penumpang. Te- tapi pada Selasa (22/3), Merpati akan terbang seperti biasa pada jalur tersebut, kata Dens Manalu. (m32) lagi agar ada keadilan dalam pem- bagian keuangan di daerah," katanya. Menyikapi pertanyaan tersebut, Kabiro Keuangan Anwar Ritonga mengatakan, semua itu sudah diatur melalui ketentuan perundang- undangan. Khusus bagi alokasi DAU dan juga perolehan pajak di- atur UU yang ada. Hal tersebut su- dah diatur dalam amandemen PP No.105 tahun 2000 dan keputusan Mendagri No.29 tahun 2002. "Mengenai pembuatan web site, kita sikapi dengan baik dan bila ada anggaran tentu saja akan dibangun," kataya. Persiapan kongres H-7 pada prinsipnya tidak mengalami masa- lah, termasuk dalam pendanaan, karena semua biaya transportasi dari daerah awal ke Bali dan seba- liknya ditanggung masing-masing peserta. Komisi C dalam kesimpulan- nya mengharapkan agar amande- men PP No 105 tahun 2005 dan Kepu- tusan Mendagri No.29 tahun 2002, bila sudah diterapkan dapat diso- sialisasikan kepada DPRDSU untuk lebih memudahkan dewan meng- adakan fungsi pengawasan.(m47) Sedangkan biaya akomodasi dan penginapan ditanggung pani- tia yang sudah dikoordinasikan dengan panitia lokal. WASPADA Dengan berbagai persiapan dan antisipasi, diharapkan kongres PDI-P yang berlangsung 28 Maret- 2 April 2005 berjalan lancar dan sukses, pada sisi lain keamanan juga tetap terpelihara dengan baik. Kongres PDI-P berlangsung di kawasan Pantai Sanur diikuti 1.843 peserta dari seluruh Indone sia. Kegiatan dipusatkan di dua tempat, yakni Hotel The Grand Bali Beach dan Hotel Paradise Sa- nur yang lokasinya bersebelahan. Dari peserta kongres yang akan hadir, setiap DPC kabupaten/ kota diwakili empat utusan dan DPD provinsi juga empat orang. Ketentuan jumlah peserta ter- sebut sesuai dengan SKDPP 428, di mana dari empat orang yang ditunjuk itu terdiri atas seorang ketua yang dipilih secara ex oficio, satu unsur pengurus cabang dan dua orang lagi dipilih peserta. Bupati Deli Serdang Drs H Amri Tambunan mengemukakan hal itu kepada Waspada di Medan, Senin (21/3), ketika ditanya panda- ngannya tentang keberadaan USU yang saat ini berubah status menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan menjelang proses pemilihan rektor yang pertama kali sejak USU menyandang status dimaksud. suksesi di USU dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemi- Namun harap dicatat, pandangan saya ini bukan karena proses lihan rektor yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Hal ini saya sampaikan berdasarkan penilaian objektif, karena saya sendiri sudah dapat merasakan strategisnya peran USU dekade terakhir ini dalam membantu mendirikan tonggak pemikiran' bagi Pemkab Deli Serdang dan kebetulan Rektor Chairuddin," ujarnya. Amri Tambunan, mantan kepala Biro Humas Pemprovsu, Sekda Kota Medan dan kepala Badan Infokom Sumut ini mengakui sejak Pemkab Deli Serdang menjalin kerjasama dengan USU pada 2004, banyak kejutan pemikiran' yang mereka peroleh dari USU, sehingga perlu diikuti oleh jajaran pemerintah daerah jika ingin maju dan berkembang. "Berbagai inovasi, karya ilmiah maupun hasil penelitian baru tersebut memunculkan perkembangan pemikiran yang memerlukan adopsi setiap saat dan sangat berguna bagi kepala daerah dalam mengambil kebijaksanaan," ujarnya. Menurut Bupati, sesuai aktivitas yang diperankan civitas akademika USU dewasa ini dengan aktif mengikuti berbagai forum ilmiah di dalam dan luar negeri, maka USU dirasakan cukup berkembang pesat dan seluruh kajian maupun temuan ilmiah tersebut siap mereka transfer." Bukan hanya untuk kepentingan mahasiswa atau dosen, melainkan bagi jajaran pemerintah daerah, seperti yang kita rasakan di Deli Serdang," ujarnya. Jadi dapat dirasakan bahwa USU dewasa ini sudah mampu menjadi jembatan penyaluran ilmu pengetahuan dari berbagai penjuru dunia kepada jajaran aparatur pemerintah di daerah. Rangkuman semua itu sangat dirasakan manfaatnya oleh Pemda untuk mengambil kebijaksanaan yang muaranya demi kepentingan masyarakat. (m28) OPT Jaring 24 Pasangan Dari Lokasi Pemandian MEDAN (Waspada): Anggota Polsekta Pancur Batu menjaring 24 pasangan dari sejumlah lokasi pemandian dan hotel melati dalam satu operasi yang digelar di wilayah hukumnya. Kepala Unit Reskrim Polsekta Pancur Batu IptuA. Robert Sembiring yang dihubungi Waspada Senin (21/3) mengatakan ke-24 pasangan tersebut terjaring Operasi Pekat Toba (OPT) yang digelar di sejumlah lokasi seperti di pemandian Pulo Sari Tuntungan, hotel-hotel Kec, Pancur Batu dan Sibolangit, serta pemandian Sembahe. "Operasi ini merupakan instruksi Kapoltabes Medan kepada jajarannya guna menekan tingkat kejahatan di wilayah hukum masing- masing yang belakangan ini terus meningkat," tegas Sembiring seraya menambahkan operasi akan terus digelar. Nyaris Sementara itu Mir, 17, pelajar SMA warga Jl Besar Deli Tua nyaris menjadi korban pemerkosaan pria bertopeng saat menuju ke rumahnya. Informasi yang diperoleh Waspada di Mapolsekta Deli Tua, Senin (21/3) mengatakan pada Jumat lalu, korban bersama dua teman pulang dari sekolah, dan berpisah di salah satu gang, karena jalan ke rumah mereka berlainan arah. Di siang bolong itu, korban yang tengah berjalan sendirian, tiba- tiba disergap dari belakang oleh seorang pria bertopeng dan membawa senjata tajam. Korban tidak tinggal diam dan berusaha memberikan perlawanan dengan menggigit tangan pria tersebut, namun, pelaku yang tidak mau aksi jahatnya gagal, langsung menghujani wajah korban dengan pukulan. Kemudian pria itu menyeret korban ke semak- semak di perladangan sawit. Merasa tak mampu melawan, korban menjerit histeris. Hal ini membuat pelaku takut dan langsung kabur meninggalkan korban di perladangan sawit. (c28) Color Rendition Chart WASPADA Salah seorang Put Rur KUTACAN Unit rumah rusa an, puluhan hel ras warga Desa galan Kecamat Tenggara tumba tam angin putin gu (20/3) sore. Pengamatan (21/3), di lokasi) puting beliung t warga Lawe Pen ma di sekitar Pe Ulum dan Pant Aitam terus men mereka yang me kan, sementara Rek Liba BANDA AC Menakertrans mengharapkan pembangunan k Nanggroe Acel (NAD) pasca ge tsunami perlu leb batkan tenaga. "Kita harap struksi Aceh pasc gempa bumi da lebih banyak me kerja lokal, mesh bidang pekerjaan Ahli San BANDA ACE Menakertrans F nyerahkan santu 5,27 miliar untul karyawan PT S Indonesia (SAI) korban bencana nami akhir tahu Penyerahan sebut berlangsung Mata Banda Ace disaksikan Dirut (Persero) Drs. A Presdir PT. SA Erhhart dan Asist NAD Ir. Muchy Dalam samb nakertrans Fahr harapkan para a menerima santur ini dapat mema Tan WAJAH ER tangannya me memuat pengur Sipil Daerah (C Darussalam (I Tak terasa yang dinyatak dasar ini," Ini E melelahkan," u Beberapa re melihat pengua Langsa disambu katanya berulang Kegembiraa peserta yang dir Jumlah tersebu dengan jumlah Pengumum di NAD yang dil kabupaten dan luapan emosi kebesaran Alla peserta yang d