Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

4cm 4 25 JULI 2005 SENIN WASPADA Terbit sejak: 11 Januari 1947 Pendiri: H. Mohammad Said (1905-1995) Hj. Ani Idrus (1918-1999) Pemimpin Umum Dr. Hj. Rayati Syafrin Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab H. Prabudi Said Wakil Pemimpin Umum/Wapemred H. Teruna Jasa Said Intisari KHAA Dan Hari Anak Nasional TAJUK RENCANA M Namun sebelum PBB berupaya secara langsung, melalui organ PBB, UNICEF (Dana Kanak-kanak Internasional) PBB yang dibentuk berdasarkan resolusi MU PBB No 57 tgl 11 Desember 1948 mulai bergerak menangani masalah hak hak dan perlindungan kanak kanak. Barulah pada sidang MU PBB tanggal 20 Nopember 1989 telah disahkan Konvensi Hak-hak Asasi Anak (KHAA). Hal penting yang terkandung dalam pasal pasal KHAA antara lain adalah: "Setiap anak secara kodrati memiliki hak hidup setiap harus menjamin kehidupan dan perkembangan anak secara maksimum. Redaktur Pelaksana Azwir Thahir, Sofyan Harahap Pemimpin Perusahaan Dr. Hj. Rayati Syafrin Wakil Pemimpin Perusahaan Drs.H.Bahtiar Tanjung 2 2020 ajelis Umum PBB menetapkan Deklarasi HAM (Hak-hak Asasi Manusia) Universal pada 10 Desember 1948. Masalah HAM tentu saja tersemat pada Piagam PBB maupun dalam Deklarasi HAM Universal 1948 dimana ada tercantum mengenai pengindahan hak asasi anak. Adapun yang di maksud "anak" dalam pasal 1 KHAA adalah "setiap anak yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa di capai lebih awal ". Sedangkan yang termasuk anak-anak dalam kondisi yang tidak menguntungkan di antaranya adalah: 1) Anak-anak di pedesaan; 2) Anak-anak jalanan dan daerah kumuh perkotaan; 3) Anak perem- puan; 4) Pekerja anak; 5) Pelacuran anak; 6) Anak- anak cacat; 7) Anak-anak pengungsi dan tidak berkewarga-negaraan; 8) Anak-anak dalam penja- ra; 9) Anak-anak korban kekerasan dan terlantar. Dalam kaitan ini Indonesia pada tanggal 23 Juli (Sabtu kemarin) tetap memperingati Hari Anak Nasional dan kini dalam kondisi dan situasi masyarakat bangsa yang semakin sangat memprihatinkan. Masalah kesehatan, kesejahteraan, pendidikan- moral-agama, keamanan, narkoba, korban tsunami -> aplikasi KHAA.- Kita dapat mencermati dengan rasa perih bahwa dunia anak-anak di Nusantara yang indah dan kaya ini benar-benar sedang dilanda kesengsaraan yang sangat memprihatinkan. Krisis s yang bersifat multi dimensi yang berawal sejak pertengahan 1997 pada hakekatnya telah menjerumuskan rakyat ke jurang kemiskinan dan kelaparan yang sangat serius dan membawa dampak yang sangat negatif bagi anak bangsa ini. Kenyataan ini lebih diperburuk oleh kecendrungan semakin meningkatnya perpecahan nasional serta merosotnya stabilitas ekonomi dan keamanan. Kesemuanya itu akan bertumpu dan mengarah kepada kehidupan anak In- donesia. Kekurangan pangan dan gizi akan berakibat menurunnya kecerdasan calon generasi muda bangsa yang diprediksikan akan menjadi lost generation - generasi yang hilang. Sementara itu berbarengan dengan merebaknya patologi (penyakit) sosial dan kemiskinan di perkotaan, wabah penyakit seperti malaria, munmen dan demam berdarah dan flu burung. Masalah yang harus benahi adalah penghapusan pekerja anak yang di Indonesia jumlahnya paling tinggi di kawasan ASEAN. Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah meratifikasi Konvensi tentang Pengakhiran Bentuk Bentuk Terburuk Pekerja Anak melalui UU No. 1/2000. Terpecah belahnya masyarakat dan pemanfaatan anak untuk semakin mengembangkan disintegrasi sosial justru akan semakin menyuramkan masa depan anak-anak itu juga. Selain itu judi, sindikat narkoba semakin menjerumuskan anak-anak dan masa depan generasi bangsa bisa hancur oleh merebaknya kasus narkoba dan gaya hidup permissif yang merupakan kemunduran akhlak, moral dan agama. Selain daerah konflik seperti Aceh, Sulawesi Utara dan Maluku selatan serta Papua, maka sejak akhir 2004 yang lalu kondisi bangsa ini benar-benar diuji Tuhan dengan cobaan bencana alam, gelombang tsunami dan gempa tektonik (Aceh, Sumatera Utara - Nias) 26 Desember 2004. Dalam hal ini pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab terhadap anak-anak itu, jangan sampai terjadi tindak kejahatan terhadap mereka, misalnya diperdagangkan dengan kedok pengadopsian atau evakuasi. Namun satu hal yang penting menyangkut hak asasi anak adalah jangan sampai bantuan asing, LSM domestik dan luar negeri menjurus kepada aktivitas pemurtadan kanak-kanak Muslim seperti di Aceh. Sementara bantuan terhadap Nias harus dilipatgandakan karena berasal dari manca negara non-Muslim.- Hubungi kami Tel: (061) 4150858 (3 saluran) Faks: (061) 4510025 KANTOR PUSAT WASPADA Jalan Letjen Suprapto/Brigjen Katamso No.1, Medan 20151 E-mail: redaksi@waspada.co.id Website: http://www.waspada.co.id KANTOR PERWAKILAN WASPADA JAKARTA: Bumi Warta Jaya, Jalan Kebon Sirih Timur Dalam No. 3, 40340 Tel: (021) 322216 Faks: (021) 3140817 BANDA ACEH Jalan Ratu Syafiatuddin No. 21-C, 23122 Tel & Faks: (0651) 22385 LHOKSEUMAWE: Jalan Listrik No.11 Tel: (0645) 44208 Penerbit: PT Penerbitan Harian Waspada Komisaris Utama: Tribuana Said Direktur Utama: Dr. Hj. Rayati Syafrin, MBA, MM SIUUP: 065/SK/MENPEN/SIUUP/A.7/1985 tanggal 25 Februari 1988 ISSN 0215-3017 Percetakan: PT Prakarsa Abadi Press Jalan Letjen. Suprapto/Brigjen Katamso No.1 Medan 20151 Tel. 612681 Isi di luar tanggungjawab pencetak Harga iklan tiap mm kolom: Rp. 7.000 ukuran 42 mm. Opini Mesin Tik, Kuda Dan BMW Z4 maju dengan bisnis otomotif, In- donesia malah mencari langkah mundur. Sejak krisis ekonomi muncul salah satu penggerak per- ekonomian yang paling besar adalah sektor konsumsi. Inilah partemen ESDM itu, semua yang memakai tak mungkin ma- syarakat kecil. Itu punyanya ka- langan atas. Minggu, kalau premium benar- benar tak dijual, supir angkot jadi korban. Sama artinya me- nyuruh mereka tidak beroperasi. Atau beroperasi dengan biaya produksi yang jauh lebih tinggi. Sebab harus pakai Pertamax dengan harga Rp 4.000 per liter. Tidak mungkin mereka menaik- kan ongkos pada Sabtu dan Minggu hanya karena dua hari itu pakai Pertamax. Hemat ener- gi itu harus dari atas. Pemerin- tah, pejabat tinggi, pegawai BUMN terutama PLN (peru- sahaan listrik negara), itu yang harus hemat energi. Lihat di si- tus Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), ada tips hemat energi. Isinya un- tuk lampu penerangan, pilihlah yang tepat daya dan ukuran se- suai dengan kebutuhan. Peman- faatan cahaya alami yang op- timal. Lampu dan rumah lampu dijaga selalu bersih. Pilihlah lampu hemat energi. Sesuaikan jumlah titik dan daya (watt). Bila tersedia, gunakan listrik tenaga surya terutama untuk penerangan luar/lampu taman. Tips berikutnya lemari es. Pintu lemari es harus ditutup rapat dan hanya dibuka seperlu- nya. Jangan masukan makanan dan minuman yang masih panas ke dalam lemari es. Jauhkan lemari es dari sumber panas. Ke- mudian AC (air conditioning), matikan bila ruangan tidak digunakan. Atur suhu ruangan sesuai keperluan. Hindari kebocoran udara luar. Untuk alat pemanas, hindari penggunaan- nya kecuali seterika. Pada mesin cuci, gunakan sesuai kapasitas- nya, isi air sesuai petunjuk. Hin- dari penggunaan pengering lis- trik, gunakan matahari untuk pengeringan alami. Mesin pom- pa air, gunakan penampung air dan otomatis dalam bak sehing- ga aliran listrik akan terputus/ pompa berhenti bekerja jika bak sudah penuh. Gunakan air jika secara hemat dan kebocor- Oleh Armin Rahmansyah Nst, SE, M.Si I npres No. 10 tahun 2005 tentang hemat energi disikapi dengan berbagai pola pikir. Ada 210 juta rakyat Indonesia. Berarti yang menyikapi itu bisa saja sebanyak jumlah penduduk. Walaupun mungkin ada yang mirip-mirip tapi Inpres tersebut benar-benar menimbulkan banyak persepsi. Bahkan sampai yang rada-rada aneh bermunculan. Kehadiran Inpres tersebut tentu saja untuk mendorong agar masyarakat Indonesia he- mat energi. Jangan sampai kuo- ta bahan bakar minyak yang sekarang sudah ditambah lebih dari 60 juta kiloliter sepanjang tahun ini habis begitu saja. Se- mua harus serba hemat, tentu segala yang berhubungan de- ngan energi. Namun tetap saja ada yang "protes" dengan aturan tersebut. Apalagi sampai Wapres Yusuf Kalla menyatakan akan memecat PNS (pegawai negeri sipil) yang tidak mau mema- tuhinya. Kesadaran itu baru da- tang sekarang rupanya. Hemat di mana-mana pun diterapkan. Sampai Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah melontarkan statemen Inpres tersebut bisa menyebab- kan target pertumbuhan ekono- mi 6,5 persen tak akan tercapai. Lantas dibantah lagi oleh Wa- pres. Kemudian Menteri Ke- uangan Boediono pun menegas- kan beban pertumbuhan eko- nomi itu memang bisa tak ter- capai kalau industri dibatasi memakai bahan bakar. Perde- batan masih terus berlanjut. Bahkan di jajaran pegawai ne- geri sipil saja tetap memicu po- lemik. Banyak lampu, AC, kul- kas serta kendaraan dinas yang dipergunakan PNS. Semua ha- rus dihemat. Begitu pesan yang tersurat dalam Inpr Walau- pun dianggap berlebihan namun cara melaksanakan Inpres ber- Oleh Rizal Koto K etidakcukupan tun- jangan (baca gaji) yang dirasakan oleh anggota DPR, oleh banyak kalangan di- nilai sebagai bentuk ketidakpe- kaan sosial sekaligus sebagai cermin dari praktik ketidakadilan di Indonesia. Betapa tidak, ketika rakyat sedang dibelenggu ke- sulitan, DPR justru berteriak me- minta kenaikan take home pay dengan alasan untuk membantu kelancaran tugas-tugas mereka. Yang menarik untuk dicer- mati, persentase kenaikan yang diminta sangat tidak adil untuk rakyat maupun untuk sesama anggota dewan. Dalam laporan yang dirilis media massa disebut- kan persentase kenaikan tunjang- an operasional DPR yang diusul- kan kepada pemerintah adalah sebesar 104 persen untuk ketua, 89,5 persen untuk wakil ketua, dan 82,8 persen untuk anggota biasa. Artinya persentase kenaikan terbesar adalah untuk ketua, yang kemudian diikuti oleh wakil ketua dan anggota biasa. Dengan model seperti ini, maka gaji ke tua-yang memang sudah besar sejak awal-akan semakin berli- pat ganda. Kalkulasinya, gaji ketua yang sebelumnya Rp. 40, 1 juta, berubah menjadi Rp. 82,1 juta. Gaji wakil ketua yang semula Rp. 35,75 juta naik men- Klarifikasi Berita lainan. Mesin Tik Sampai BMW ZA Di Medan, penetapan Inpres tersebut belum sampai disikapi aneh-aneh. Cuma sudah ada pandangan-pandangan minor. Di negara lain, sebutlah Malay- sia, semua sudah dilakukan de- ngan komputer. Program kom- puterisasinya jalan. Tentu kom- puter juga butuh energi. Energi listrik yang dibangkitkan dengan bahan bakar. Dengan Inpres tersebut apakah semua peralat- an canggih di kantor yang masuk dalam perangkat Komputer akan dikembalikan ke mesin tik. Tentu saja mesin tik yang paling manual. Tanpa energi. Cuma perlu tenaga ekstra menekan tuts lebih kuat. Kemudian kalau salah tak bisa dikoreksi seperti komputer. Artinya Inpres yang dikeluarkan pemerintah bisa paradoks. Di saat negara lain sibuk dengan komputer kita malah harus kembali ke mesin tik. Langkah ini bisa saja nanti ditempuh kalau krisis energi benar-benar berlanjut. Semua proses diserahkan pada mesin tik. Itu baru satu versi. Pada ce- rita lain, masih di Indonesia, PNS-nya menunggangi kuda masuk kantor. Dengan hormat, 1. Sehubungan dengan pemberitaan Surat Kabar Harian Waspada, terbitan hari Jumat, 22 Juli 2005 pada halaman V kolom 3-6 dengan judul : Proyek Masjid DPRD-SU Rp 250 juta diduga Fiktif, sebagaimana dilansir oleh Harian Saudara (foto copy klipping berita terlampir). 2. Untuk tidak menimbulkan persepsi negatif dan pemahaman yang keliru bagi para pembaca, khususnya bagi masyarakat Sumatera Utara tentang isi pemberitaan dimaksud, dengan ini kami perlu memberikan penjelasan dan klarifikasi sebagai berikut: a. Bahwa kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2004, karena adanya hambatan teknis, jadi Rp. 67,75. Sementara anggo- ta akan menerima sebesar Rp. 51,8 juta dari sebelumnya Rp. 28,38 juta atau hanya 63 persen dari jumlah yang diterima ketua. Andaikata DPR ngotot setiap tahun meminta kenaikan gaji - jika direstui pula oleh rakyat - dengan menggunakan model atau pola perhitungan yang sa- ma, maka pada tahun terakhir masa jabatan mereka, yaitu tahun 2009, ketua DPR akan menerima gaji sebesar Rp. 697 juta per bulan, wakil ketua sebesar Rp. 461 juta, sementara anggota hanya akan mendapat Rp. 316,9 juta atau menurun menjadi 45 persen dari jumlah yang diterima ketua. Dengan demikian, perbedaan gaji ketua dengan anggota dewan akan semakin besar seiring dengan bertambahnya rentang waktu. Tetapi untunglah bahwa masa jabatan DPR hanya lima tahun. Tetapi pertanyaan penting yang harus dijawab adalah "Jika sesama anggota DPR saja tidak bisa berlaku adil, bagaimana mungkin mereka bisa berlaku adil terhadap rakyat?". Masih pantaskah rakyat berharap? SURAT PEMBACA Hemat Dari Atas Saat ditanya, alasannya he- mat energi. Sama juga paradoks. Di Medan Mercy C230 serta Jaguar sudah lalu lalang melin- tas. Bahan bakarnya juga tak sedikit walaupun diisi Pertamax. Cuma kalau mengartikan Inpres 10 itu kembali berkuda sama artinya produsen mobil mewah tak perlu masuk ke mari. BMW ZA yang merupakan seri terbaru tak gampang masuk jika pasok bahan bakar tak ada. Minat membeli kendaraan bermotor makin berkurang. Walaupun naik kuda ke kantor dianggap menafsirkan Inpres berlebihan namun bisa jadi itu salah satu sindiran. Di saat negara lain Lantas bagaimanapula pe- ngusaha industri yang sudah mengalami krisis listrik sejak jauh hari. Di Kawasan Industri Medan (KIM) sebagai daerah yang paling dekat dengan kita sudah empat tahun terakhir me- ngalami krisis listrik. Pemadam- an sepanjang malam sudah biasa di kawasan tersebut. Sekarang mereka lebih banyak memakai genset. Sudah pakai genset, bahan bakar sulit, kemudian me- sin genset tersebut juga dikenak- an Perda (peraturan daerah) yang mewajibkan pemakainya bayar retribusi. Krisis energi yang berlipat-lipat bagi mereka. Kemudian dengan Inpres terse- but, siaran televisi juga sudah dibatasi. Sekarang sampai jam 01.00 dinihari tak ada lagi yang mengudara. TV kabel "dikorting" jadi empat jam. Protes dari para pelanggan TV kabel pun me- ngalir. Kembali ke zaman batu. Tak ada tontonan. Kebijakan ini pun sedikit aneh. Sebab-beban puncak pemakaian listrik sebe- narnya dari pk. 18.00 sampai pk. 22.00. Artinya jika siaran televisi habisnya pk. 01.00, beban puncak itu sudah terlewati. Tetap saja ada yang bisa memaklumi kebijakan ini. Sebab Inpres itu bukan hanya menganjurkan he- mat energi selama beban puncak Sekarang siapa sebenarnya yang tidak hemat energi. Ini juga jadi persoalan. Masyarakat kecil, tukang beca, tukang pangkas, supir angkot atau pegawai ne- geri sipil (PNS) golongan II A. Apakah mereka yang jadi sa- saran jargon hemat energi? Sungguh naïf kalau mereka diajak hemat energi. Pemakaian listrik di rumah paling hanya 450 watt, sepedamotor bisa jadi tak punya apalagi BMW Z4. Jangankan memasak dengan kompor listrik, malah sering ti- dak bisa memasak karena tak ada yang mau dimasak. Jadi kalau mereka juga disuruh he- mat energi, bisa makin kacau Inpres yang keluar. Supir angkot pun bukan harus jadi target he- mat energi. Hari Sabtu dan Kasta DPR Dan PNS DPR dan PNS Jika usulan kenaikan tun- jangan DPR tersebut disetujui oleh pemerintah, maka penda- patan rata-rata angota DPR per bulan akan menjadi 51 kali lipat dari gaji seorang PNS golongan III a yang sama-sama diangkat sehingga tidak dapat ditenderkan. yang menjadi tulang punggung perekonomian. Artinya sektor ini tak akan lepas dari pemakaian energi. Roda produksi masih terus berputar karena ada energi seperti bahan bakar yang bisa meng- gerakkan mesin. Industri makan- an pun tetap bisa eksis, begitupula dengan barang-barang elektronik. Cuma kenapalah harus kuda yang dinaiki. Ada kendaraan lain yang juga bisa kalau hanya seka- dar menyindir. Naik sepeda, con- tohnya. Tapi naik kuda, pasti makin banyak yang perhatian. b. Bahwa Gubernur Sumatera Utara melalui Surat Nomor 050/553/BPSU/ VI/2005 tanggal 21 Juli 2005 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara telah menjelaskan bahwa Laporan Keterangan Jawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran yang disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara tanggal 18 Juli 2005 pada halam I lampiran tentang Indikator Kinerja Instansi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara kode rekening 2.01.04.03.07.001.08.2 terketik kegiatan pembangunan I (satu) unit Masjid di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumut dengan realisasi usulan indikator kinerja sebesar Rp 250.000.000,- dimana sebenarnya kegiatan tersebut tidak terlaksana pada Tahun Anggaran 2004 pada tahun 2004, yang juga me- miliki tingkat pendidikan relatif sama dengan anggota dewan. Sarjana! Inikah yang dinamakan ke- adilan oleh para elite di negara demokrasi terbesar di Asia Teng- gara ini? Tidak terhindarkan bahwa pada akhirnya rakyat akan semakin sulit mempercayai para wakilnya di DPR. Karena yang terjadi, dewan bukannya memikirkan nasib rakyat, tetapi malah memperkaya diri sendiri dengan merasionalisasi kenaik- an tunjangan operasional terse- but. Berbagai argumen disiap- kan, seribu alasan dikemukakan sehingga akhirnya kenaikan tersebut terlihat logis dan masuk akal. Dan itu dilakukan anggota DPR tepat ketika perut rakyat keroncongan dililit lapar yang tidak tertahankan. Haruskah gaji DPR disama- kan dulu dengan gaji para Men- teri atau direksi BUMN baru kemudian memulai bekerja un- tuk rakyat? Dari mana datang- nya angka kenaikan sebesar 82,8 persen, 89, 5 persen dan 104 persen tersebut? Jika proporsi angka itu yang dikatakan adil, maka gaji PNS sebagai abdi negara pun harus dinaikkan de ngan menggunakan pendekatan yang sama. Tetapi, kenapa DPR tidak memperjuangkan hal tersebut sebagai wujud keber- pihakan kepada rakyat kecil? Sekiranya DPR melakukan tero- bosan tersebut, menggunakan (photo copy terlampir). c. Kegiatan tersebut telah diluncurkan pada APBD Tahun Anggaran 2005 dengan kode rekening 2.01.04.3.07.001.08.2 sebesar Rp 300.000.000,- 3. Kami berharap agar penjelasan ini dapat diterbitkan pada kesempatan pertama di harian yang Saudara pimpin, sehingga masyarakat pembaca Harian Waspada yang kami banggakan dapat mengetahui dan memakluminya. 4. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kesediaan Saudara diucapkan terima kasih. An. Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara Kabag Informasi dan Protokol Drs. M.L Tobing Pembina NIP. 010222668 tapi selama-lamanya. Memang- kas konsumsi. Itulah yang men- jadi masalah dasar Inpres. Secara gamblang Gubernur BI menegaskan tanpa adanya energi yang mencukupi, pertum- buhan Indonesia tidak akan mencapai angka 6 persen. Kon- disi ini disebabkan adanya pe- ngurangan permintaan konsum- si sebesar 10 persen yang oto- matis akan mengurangi laju per- tumbuhan ekonomi. Gerakan hemat energi juga akan mengu- bah keseimbangan dalam siklus ekonomi. Ketika konsumsi ber- kurang, tingkat investasi tidak naik, maka laju pertumbuhan ekonomi akan tertahan. Padahal yang sebenarnya paling perlu dilakukan adalah mengatasi kelangkaan bahan bakar yang menjadi sumber masalah energi. Pemerintah bisa melakukan ke- Tabrak Dengan Pra Peradilan Sejumlah wanita berjilbab merupakan bijakan penghematan dengan tidak melakukan pembatasan, namun menerapkan kebijakan harga dan mengkaji subsidi har- ga. Apalagi laju konsumsi selama ini masih dominan mempenga- ruhi tingkat pertumbuhan eko- nomi. Karena itu, ketika kon- sumsi BBM ditekan, agregat konsumsi juga akan berkurang. pendekatan (formula) yang sama dalam menilai usulan kenaikan gaji PNS yang diajukan pemerin- tah, maka 3,8 juta PNS di selu- ruh nusantara ini tentu akan sangat berterimakasih kepada anggota dewan. Kendati demikian, ini hanya sebuah pengandaian. Bahkan sekiranya ini benar dilakukan oleh DPR, maka dampak ekono- misnya tidak akan terlalu besar mempengaruhi tingkat kesejah- teraan (ketertinggalan) PNS di- banding anggota dewan. Kena- pa? Dengan gaji saat ini sebesar Rp. 1 juta per bulan (golongan III a), jika dinaikkan dengan persen- tase 104 persen sekalipun, maka jumlahnya hanya akan menjadi sekitar Rp. 2 juta atau seperdua puluh enam dari gaji anggota de- wan. Artinya, masih diibutuhkan waktu dua tahun lebih oleh PNS untuk bisa mengumpulkan uang sebanyak yang diterima anggota dewan setiap bulannya. Dengan demikian - secara matematis untuk setiap satu tahun gaji yang diterima anggota dewan, maka PNS akan terting- gal selama 24 tahun. Secara ke- seluruhan, selama lima tahun masa dinas anggota dewan, ma- ka rakyat (PNS) akan tertinggal di belakang selama 124 tahun. Perhitungan di atas hanya - sekali lagi-pengandaian bila gaji PNS dinaikkan dengan formula yang sama (104 persen), tetapi yang terjadi sesungguhnya tidak demikian. Kenaikan gaji Anggota Organisasi Islam telah berdemonstrasi di Kantor Gubsu dan Poltabes, untuk menuntut agar Gubernur mengeluarkan izin pemeriksaan terhadap YR. (Waspada, hal-III/02 Juli 2005). Seorang mantan Anggota DPRD di P.Siantar Drs. H. Ridwan Yunus, SH, SE, MM telah menyerahkan diri untuk di tahan Poltabes Si malungun, terkait dengan notulen rapat DPRD P. Siantar tanggal 20 Mei 2003 (Waspada, Hal-XVI/ 26 Februari 2005). Sikap yang dilakukan wanita berjilbab maupun mantan Anggota DPRD P.Siantar itu, adalah merupakan salah satu pelampiasan kekesalan, karena pengaduannya tidak DITANGGAPI dan tidak DI TINDAK LANJUTI, karena orang yang di adukan "punya hak kebal "yang pemeriksaannya yang baru bisa di lakukan, setelah ada izin dari pejabat atasan. an air pada kran atau pipa. Dari semua tips yang disajikan De- PNS konon hanya disetujui sebe- sar 20 persen saja, yang berarti menciptakan jarak antara DPR dan rakyat (PNS) selama 216 tahun atau dua abad lebih. Ba- yangkan betapa jauhnya jarak yang dibuat oleh DPR terhadap rakyat. Ibarat langit dengan bumi, keduanya tidak mungkin disatukan. Hal ini menguatkan opini bahwa-kendati DPR ber- asal dari rakyat - mereka bukan lagi rakyat ketika mulai men- duduki singasana kekuasaan legislatif dengan segenap atribut dan fasilitas yang diperoleh me- reka. Rakyat dimarjinalkan! Untuk menguji kebenaran penyangkut "alasan izin atasan" untuk pemeriksaan, maka penyidik tidak dapat melanjutkan pemeriksaan, dapat "dibongkar" dan di tabrak lewat sidang Pra Peradilan. Karena dalam sidang itu nanti, akan kelihatan dalam pembuktian, pakah ada upaya penyidik mengajukan permintan kepada pihak atasan, guna pemerikasaan bagi orang-orang yang di adukan. Hemat energi memang se- suatu yang bagus sekali. Konon menurut pepatah, hemat pang- kal kaya. Namun tampaknya hemat energi belum tersosialisasi dengan baik. Sungguh sangat mengherankan sebagai negara eksportir minyak, masyarakat- nya harus antri di SPBU. Me- mang antrian itu sekarang su- dah menjadi hal biasa. Malah jadi menarik. Sebab sesama pe- ngendara, misalnya, bisa saling berkomunikasi menunggu gilir- an. Malah jadi ajang gosip. Se- perti membahas kasus artis yang kawin cerai atau membahas Rieke "Oneng" Diah Pitaloka yang harus kawin dengan dosen Filsafat. Pokoknya antrian sudah bukan barang baru lagi di Indonesia. Hemat energi itu harusnya mulai dari atas. Bukan terus menekan ke bawah. Siapapun tahu, hemat pangkal kaya. Kalau pimpinannya tak hemat, bagaimana anak buah- nya bisa meniru. WASPADA Penutup Setelah berpikir panjang, ternyata masalah energi ini diawali dari krisis bahan bakar minyak. PLN tak mampu mema- sok listrik karena kekurangan bahan bakar, TV berhenti siaran karena akan menghabiskan energi listrik, pokoknya semua akan bermuara ke listrik dan bahan bakar. Khusus bahan bakar cuma ada tiga solusi yang bisa dicapai. Pertama menaik- kan harganya, kedua, menam- bah subsidi dan ketiga memba- tasi kuota. Ini juga rancu, apakah Inpres itu penghematan atau pembatasan. Kalau pembatasan berarti Inpres sudah lari dari jalurnya. Hemat energi atau membatasi energi? Kalau mem- batasi sudah pasti dunia industri bakal terimbas kuat. Penulis adalah wartawan Waspada hingga harus dinaikkan melalui peningkatan tunjangan kehor- matan? Buat rakyat kecil, semua ini tentu tidak masuk akal. Yang terbaca oleh mereka, ini adalah kamuflase DPR semata untuk menutupi keserakahan yang menjadi motif utamanya. Kamuflase Data yang ada menunjuk- kan pos yang dinaikkan terdiri dari bantuan belanja (listrik, Mahatma Gandhi pernah berucap: "Bumi cukup persedia- an untuk memenuhi kebutuhan manusia, tapi tak akan cukup untuk memenuhi keserakahan kita". Bukankah serakah na- manya, sementara kenaikan gaji PNS hanya disetujui 20 persen (kenaikan justru diprakarsai pemerintah), tetapi pada waktu yang hampir bersamaan DPR malah memprakarsai kenaikan gaji sendiri sebesar lima kali lipat dari persentase tersebut? Lupa- telepon), operasional khusus, kah DPR bahwa kenaikan lima tunjangan komisi, tunjangan kali lipat itu membuat perbeda- komunikasi intensif dan tunjang- an dua abad? an kehormatan. Mencermati itu, masyarakat awam tentu akan bertanya-tanya. Listrik untuk keperluan apa yang mesti dinaik- kan? Bukankah negara sedang melakukan gerakan hemat ener- gi? Menaikkan anggaran subsidi listrik bukankah secara implisit bisa dimaknai sebagai "persetu- juan terselubung untuk melaku- kan pemborosan energi. Komuni- kasi dengan siapa yang mesti diintensifkan? Operasional khu- sus apa yang mesti dijalankan anggota dewan? Di samping itu semua, sebegitu rendahkah ke- hormatan anggota dewan se- Jauhnya perbedaan tingkat pendapatan antara rakyat (PNS) dengan wakil rakyat (DPR) telah menggiring rakyat pada posisi tidak berdaya. Karena dipinggir- kan! Secara ekonomis, DPR telah mengukuhkan PNS sebagai "Kasta Sudra" dan mengangkat diri sendiri menjadi "Kasta Brahmana". Tetapi, haruskah PNS menunggu selama dua abad untuk menjadi sejahtera seperti "Brahmana"? Penulis adalah Dosen dan Ketua Jurusan Manajemen Kepariwisataan Akademi Pariwisata Medan. Biasanya, kalau Pra Peradilan di majukan, pihak penyidik akan berusaha untuk melimpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan, ketimbang Pengadilan - memerintahkan Penyidik melalui putusan agar berkas perkara yang di mohonkan segera di kirim ke Pengadilan. SUDUT BATUAH Penulis, A. Moes Thalib, SH Medan *Wapres Jusuf Kalla menyebutkan, tahun 2006 gaji bulanan PNS dinaikkan antara 15-20 persen - Sementara kebutuhan pokok naiknya 100 persen *Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membutuhkan 100 penyidik kasus korupsi - Bukannya perlu 100 hari berantas korupsi *Jajaran Poldasu menggagalkan upaya penyelundupan 36 ton BBM ke luar negeri Jadi jangan heran kalau stock selalu menipis Wak Doel WASPADA Color Rendition Chart Ketua DPC Medan H. MEDAN (Waspada) DPC Partai Demokrat yang akan digelar dala sengit. Muncul pro-kont yang dapat tampil mem Namun, sejumlah nama namun sejumlah pen Demokrat se Kota Med ketua partai ke depan Ketua DPAC Parta Payungan (Amin) kepa 7) mengatakan, kini beb sudah membentuk sem Demokrat maupun da pernah berbuat bagi k Untuk memimpin Yudhoyono (SBY) ini ke yang selama ini telah b hingga bisa mengusung sangat menginginkan a ke depan harus dipilih berbuat membesarka. Yahya pun menyeb akrab dipanggil Ayang DPRD Medan sangat la Medan 5 tahun ke depa demokrat mau memper matan hingga ke kelura masyarakat. "Mereka itu (Suprap dan tanggap terhadap a dengan semua lapisan m Ketua DPC Partai De: PSB Dinila MEDAN (Waspada) tingkat SMP, SMA dan. testing dinilai tidak tra Warga menilai PSB tidak diketahui cara pe siswa. "Ketidak transparan oknum-oknum tertentu warga WM Sihombing wartawan, Sabtu (23/7 Dikatakan, WM Sihor ada pemberian uang Rp melalui testing. Praktik Dengan standar Upah M 650.000, para pekerja h minimum bukan kebutu pendidikan. Dapat dibayangkan, dengan 2 orang anak den akan mampu menyekola sistem penerimaan sisw tersebut. Dipastikan pu ngikuti pendidikan di se hasilann atau upah ora Melih Us "KERAMAIAN tar mulai sepi". Itulah kata yang muncul dari sejumlah tiket biro-biro perjalanar kalangan penerbangan, ditanya pergerakan arus pe pang yang berangkat ma datang melalui Bandara P Medan setelah berakhir lib sekolah. Biasa, arus penumpang ningkat mencapai 30 hing persen dari penerbangan re saat liburan sekolah tiba, te baru dan lebaran. Tiga ma ini selalu dimanfaatkan ngan penerbangan dan agen- tiket dari biro perjalanan un di Medan untuk menaik harga atau naik sendiri ka liburan sekolah antara 50 hiz 75 persen. Sedangkan ong penerbangan domestik ter Dari momen peak sec atau musim ramai tersebut p agen tiket memanfaatkar luang menjual tiket den harga tinggi. Paling la berlangsungnya 10 hari hir tiga minggu, setelah itu arus berangkat dan datang berla lahan menyusut. Waktu lib sekolah dipergunakan ore orang Medan berkunjung ke negeri tujuan Penang, K Lumpur dan Singapura bal ke Australia dan Eropa. De kian juga ke Jakarta dan L Berdasarkan pergera arus penumpang, perkembar ekonomi masyarakat Meda nilai banyak kalangan seba Suasana arus penumpa terlihat agak ramai Sabtu