Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Rabu, 16 Nopember 1988 PENGANTAR Redaksi : Artikel ini diangkut dari maka- lah penulis yang disajikan da- lam rangka Diskusi Lembaga Kajian Keilmuan Senat Maha- siswa Fakultas Hukum U.I. di Depok, 3 November 1988. Ka- rena agak panjang, artikel ini akan kita turunkan secara serial. DALAM keadaan perekonomian dengan persaingan yang semakin ketat, perusahaan juga dituntut un- tuk memberikan pelayanan yang baik. Asuransi Sosial sebagai Sarana Jaminan Sosial (1) ===== tidak berhak atas asuransi sosial tetapi membutuhkan pertolongan. agar tidak meminta bantuan dari peraturan perundangan kemiskin- an dsan kehilangan hak sipilnya. Bentuk baru ini disebut bantuan sosial (social assistance) dan dimak- sudkan untuk memberi bantuan kepada mereka yang membutuh- kan seperti orang jompo, yatim alam dan kerja, pada akhir abad ke 19 digu- nakan metoda asuransi. piatu, terkena bencana musibah lainnya. Sifat-sfat pokok dari bantuan so- sial sebagai berikut : Mula-mula teknik yang diguna- kan sangat primitif dan sering kali Umumnya, setiap organisasi industri dan jasa (perusa- haan) bertujuan memproduksi barang atau jasa yang dapat memberi kepuasan kepada masyarakat. Kepuasan masya- jaminan yang dijanjikan tidak dipe- rakat akan tercapai bila barang atau jasa tersebut dihasil- kan dengan mutu tinggi dan harga yang dapat terjangkau. Seluruh pembiayaan ditang- gung Pemerintah. nuhi. Tidak ada iuran dari yang ber- sangkutan Tidak terbentuk dana karena pembayaran selalu dibebankan pa- da anggaran. *Penerimaan jaminan harus ditunjukan dengan kebutuhan (need test). Pendekatan lain lagi terhadap jaminan sosial ialah melalui pela- yanan sosial (public services) yang memberikan pelayanan bagi mere- ka yang membutuhkan terutama dalam bidang kesehatan. Mutu barang serta pelayanan yang baik hanya mungkin dicapai bila setiap karyawan dapat mem- berikan prestasi kerja yang tinggi. Di lain pihak, mutu dan prestasi yang tinggi ini sangat dipengaruhi oleh adanya kesungguhan, konsen trasi serta produktivitas kerja. Sudah dapat dipastikan bahwa seorang karyawan yang hanya da- pat bekerja dengan produktif bila terjamin kesejahteraannya, baik pa- da masa kini maupun masa depan nya. Kesejahteraan masa kini dicer- minkan dalam bentuk gaji atau upah yang layak, serta syarat-sya- rat kerja yang wajar. Sedangkan kesejahteraan masa depan berupa jaminan sosial untuk menghadapi berbagai risiko sosial-ekonomi yang mungkin terjadi. Bagi tenaga kerja (karyawan) yang bekerja untuk memperoleh penghasilan, risiko terberat yang harus dihadapinya menyangkut ke mungkinan penurunan atau terhen- tinya kemampuan bekerja dan ber- penghasilan. Dalam keadaan demikian, sum- ber ekonomis tenaga kerja dapat hilang atau berkurang, sehingga tidak mampu memenuhi kebutu- han sendiri dan keluar- ganya. Hal ini disebabkan karena pada umumnya tenaga kerja terutama yang berpenghasilan rendah, ku- rang memiliki kemampuan dan disiplin untuk menyisihkan seba- gian penghasilan/upahnya guna membiayai penanggulangan risiko- risiko tersebut. Demikian pula, perusahaan ter- utama yang kecil dan menengah umumnya tidak dapat membagi beban penanggulangan risiko ter- sebut secara meluas di antara kar- ya wannya, sehingga dalam meng- hadapi pembiayaan yang cukup tinggi seringkali tidak terjangkau. Karena itu, di setiap negara. pemerintah selalu campur tangan sebagai penyelenggara program ja- minan sosial ini secara wajib. Jaminan sosial telah merupakan salah satu kebutuhan dasar manu- sia sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Hak-Hak Azasi Manu- sia dari Piagam Perserikatan Bang- sa-Bangsa. Dalam pasal 25 Deklarasi Hak- Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas perlindungan dan jaminan pada waktu mengalami pengangguran, sakit, cacad. kematian dan hari lua". Pengakuan hak asasi ini tercer- min pula dalam Konvensi ILO No. 102 Tahun 1952, yang memuat standard minimum program Ja- minan Sosial tun- jangan tunai untuk hari tua, sakit cacad, kematian dan penganggu- ran, serta pelayanan medis bagi tenaga kerja yang menderita sakit. Saat ini jaminan sosial tidak lagi diberikan sebagai hasil tuntutan dari tenaga kerja atau serikat peker- ja, tetapi secara langsung diterima Dalam periode sampai dengan 1880, terdapat 3 metoda yang dipergunakan untuk memberikan perlindungan bagi golongan buruh perkotaan dari keterlantaran, yaitu: Tabungan kecil. Meskipun risiko-risiko sosial- Walaupun berhasil mengumpul- ekonomi ini dapat ditanggulangi kan sejumlah besar dana yang dapat digunakan oleh yang ber- oleh tenaga kerja sendiri secara individual ataupun oleh perusaha-sangkutan di masa depan, namun annya masing-masing, namun ti- pendekatan ini mempunyai kele- dak dapat efektif dan efisien. mahan, antara lain: Konsultan Staf Ahli sebagai program pemerintah yang dituangkan dalam peraturan perun- dang-undangan. Terbit Pagi Harga langganan Sejarah Terbentuknya Jaminan Sosial Tarif iklan SEBENARNYA jaminan so- sial telah dikenal sejak awal abad ke 19, namun dalam perkembang- annya terdapat berbagai cara dan metoda penyelenggaraannya. Masa Permulaan. Alamat Redaksi/ Tata Usaha/Iklan Telepon Telex Gerakan jaminan sosial dimulai pada permulaan abad ke 19 di Eropa Barat di mana waktu itu mulai tumbuh industrialisasi yang menimbulkan golongan penduduk baru yaitu buruh pabrik yang kehi- dupannya sangat tergantung dari penerimaan upah, sehingga sangat peka mengganggu kelangsungan penghasilannya. Oleh Sutopo Yuwono Waktu itu mulai berlaku per- aturan perundangan kemiskinan (poor laws) di mana orang-orang miskin dapat memperoleh bantuan jika memenuhi syarat sebagai orang yang benar-benar membutuh- kan dan sama sekali tidak memi- liki sumber lainnya. Orang semacam ini dianggap sebagai orang yang papa dan ter- lantar sehingga tidak lagi memiliki hak-hak sipil. Karena itu tidak se- orang pun yang berusaha meminta bantuan tersebut, kecuali tidak ada jalan yang lain. Masa Sebelum Asuransi Sosial HARIAN NERACA Perusahaan Penerbit Pers PT. PERSINDOTAMA ANTAR NUSA Surat Izin Usaha Penerbitan Pers. No. 002/SK/Menpen/ SIUPP/A7 1985 Tanggal 14 Agustus 1985 Bank Pengasuh Pemimpin Umum & Pemimpin Redaksi : Zulharmans Pemimpin Perusahaan: Azwirman Noersal Redaktur Bagi para pemain dan broker tersebut, kemelut yang terjadi di- pasaran minyak dunia saat ini tak ubahnya seperti mengulangi kem- bali lembaran hitam yang pernah : BDN Cab. Gambir Jl Ir Haji Juanda Rekening Nomor: 30134740 BNI 1946 Cab. Kramat Jl. Kramat raya Rekening Nomor: 011472 BRI Cab. Khusus Jl. Sudirman Reke. ning Nomor: 314568235 Apalagi dengan usainya sidang terjadi di sepanjang tahun 1986 Komisi Harga dan Perumusan Stra- yang lalu. tegi Jangka Panjang OPEC di Madrid 21 Oktober lalu tanpa berhasil menelorkan kesepakatan baru mengenai batasan produksi minyak mentah OPEC, maka ber- bagai harapan harapan yang sela- ma ini berkembang di pasar seakan akan telah kehilangan pegangan. Proses pembentukan harga se- jak itu seakan-akan berlangsung secara "roller conster" seperti saat ini oleh brokers yang bermain di berbagai bentuk pasaran minyak seperti pasat spot dan pasar future minyak. Bank Umum Koperasi Indonesia Jl. Letjen S. Parman Rekening Nomor : 041508 Giro Pos: A 13350 tu sedangkan risiko bisa terjadi pada setiap saat. Karena itu metoda tabungan kecil ini dianggap kurang effektif sebagai metode jaminan sosial. Tangggung Jawab Pengusaha Cara ini membebankan tang- gung jawab sepenuhnya kepada pengusaha ini untuk menanggung buruh yang terkena risiko kerja (employer's liability). Methode ini terbawa sifat-sifat Sejak memasuki kwartal II/88 sampai kini terlihat jelas kemelut harga minyak bukannya semakin mereda tetapi justru sebaliknya. : Azwar Bhakti, Ferik Chehab, Drs. Peter Tomasoa : Ahmad S. Adnanputra : Dr. Anwar Nasution, Dr. Alfian, Drs. Abdul Latief, Tanri Abeng MBA, Sanjo. peternalistis dalam sistim feodal antara tuan dengan hambanya, tu- kang terhadap magangnya. to. :6 X seminggu dalam kola DKI Jakarta Rp 5.000, /bulan luar kota DKI Jakarta/Daerah Rp 5.000,-/bulan ditambah ongkos kirim. :Display Rp 3.000 per mm/kolom Keluarga Rp 2.000 per mm/kolom *Baris Rp 3.000 per baris, minimal 3 baris Tanggung jawab pengusaha ini biasanya dihubungkan dengan ja- minan kecelakaan kerja. Dalam hukum perdata ditetapkan bahwa pengusaha yang karena kelalaian- : Jalan Jambrut No. 2-4 Kramat Raya, Jakarta 10430 323969,332676,337441 Tromol Pos No. 386 46000 NERACA | A Jakarta : P.T. Agrapress Setting/Cetak Isi di luar tanggungan percetakan Surat kabar ini dicetak di atas kertas produksi dalam negeri. ISSN 0215-3181 Pada permulaan abad 20 di Kurang dapat mendidik buruh Untuk meringankan beban tang- Denmark suatu bentuk baru dari rendah untuk menyisihkan seba- gian upahnya guna di tabung, si-gung jawab pengusaha dalam me- jaminan sosial dikembangkan un- ngat tergantung dari lamanya wak- nanggung ganti rugi kecelakaan tuk menghindarkan mereka yang Asuransi Komersial Strategi Penyesuaian Pangsa Pasar di Era Pasca Perang Teluk FORUM Karena itu pemerintah turun tangan dengan memberi pengatur- an, pengawasan dan pembatasan kegiatan pada usaha-usaha yang dapat dilakukannya secara efisien- SI. sial kurang cocok untuk menye- nya mengakibatkan kecelakaan ba- lenggarakan jaminan sosial. gi buruhnya, diwajibkan memberi ganti rugi. Namun dalam kenyataannya un- tuk mendapatkan ganti rugi para buruh sering kali menemui kesulit- an, karena sulitnya mendapatkan kesaksian/pembuktian. Lama kelamaan usaha ini dike- lola secara komersial sehingga mi- rip dengan perusahaan asuransi bersama (mutual insurance com- pany) dimana anggotanya menjadi pemegang saham. Bersamaan itu pengelolaan asu- ransi komersial ini menjadi lebih selektif dalam menerima keanggo- taan, yaitu terbatas pada buruh yang muda, sehat dan berpenghasil- an tetap serta mampu membayar iuran. Dalam keadaan semacam ini perusahaan asuransi di Inggris me- lancarkan suatu bentuk asuransi jiwa yang khusus diperuntukkan bagi populasi tenaga kerja (indus- trial insurance). Asuransi Sosial Antara 1883-1889 pemerintah Jerman dibawah konselir Bismarck membentuk sistem asuransi sosial pertama untuk menyelenggarakan jaminan sosial. Tetapi, tujuh tahun kemudian, tepatnya 1980 perimbangan peng- Jenis asuransi ini sangat berhasil dan berkembang tidak hanya men- Bantuan Keluarga dan Ta- bungan Hari Tua Setelah Perang Dunia I, atas jangkau tenaga kerja tetapi seluruh anggota rumah tangga. Karena bangkan program bantuan keluar- sifat-sifatnya ini, asuransi komer-inisiatif Perancis dan Belgia dikem- ga (family benefit) berupa tunjang- an tunai yang diberikan kepada keluarga dimana ibunya melahir- kan anak. Metoda ini tidak terikat pada prinsip liberalisme ekonomi dan laissez-faire, tetapi tetap dipenga- ruhi oleh tradisi Prusia yang ber- paham otoritarian dan paternalis tis. HARIAN NERACA OPINI Untuk mengatasi kesulitan ini, kemudian dikukuhkan undang-un- dang yang membebankan lang- gung jawab penuh kepada pengusa- ha untuk membayar ganti rugi kepada buruhnya jika terjadi kece- lakaan yang diderita selama dalam hubungan kerja. Sistim asuransi sosial di Jerman * Memperbaiki mutu pemeliha- Besarnya ganti rugi diatur oleh dilancarkan dalam tiga tahap yaitu: raan anak terutama untuk gizi dan Undang-Undang ini tanpa harus melalui keputusan pengadilan yang memerlukan pembuktian. Kele- mahan metode ini, antara lain: pendidikannya. 1883 Asuransi Sakit. Pendekatan lain yang dilakukan 1884: Asuransi Kecelakaan Ker- oleh berbagai negara adalah mela- ja, dan 1889: Asuransi Pensiun Hari lui tabungan hari tua (provident fund). Program ini pada pokoknya me- * Karena sifatnya penuntutan hak, maka prosedur yang dilalui Tua dan Cacad Sebab dengan cara yang demi- (perundingan antara buruh/karya-kan secara wajib bagi buruh perko-rupakan sistem tabungan wajib, kian itu beberapa hal dapat kita wan dengan pengusaha) bisa me- ngalami kegagalan, sehingga dapat mempengaruhi hubungan kerja se- lanjutnya. taan yang sebelumnya merupakan golongan yang membutuhkan ban- tuan dari perundang-undangan ke- miskinan. ketahui, antara lain : Kebutuhan hukum riil kaum pekerja di Indonesia. *Bagi perusahaan kecil sering- kali tidak mampu membayar ganti rugi tersebut. awasan atas produksi minyak men- tah OPEC-Non OPEC ternvata telah berubah dratis menjadi "fifty- fifty" atau berimbang dengan ma- sing-masing memproduksi seba- nyak 22 juta b/h dari total kebu- tuhan minyak dunia sebanyak 44 juta b/h di saat itu. Walaupun demikian OPEC ma- sih mampu meningkatkan harga minyak mentahnya dimana 1980 itu tercatat sebagai tahun-tahun puncak harga minyak. Namun, itu OPEC-Non OPEC terus bergeser dengan Non OPEC yang memiliki pangsa lebih besar daripada pang- sa OPEC. Harga minyak pun demikian pula. Sejak 1980 itu harga minyak mentah di dunia merosot dimana puncaknya terjadi Yang menjadi pertanyaan seka- rang adalah benarkah memang demikian halnya? Bagi nia yang lebih berorientasi pada perspektif pengkajian masalah per- minyakan dunia didalam jangka panjang tampaknya pandangan pandangan yang di utarakannya terlihat bersifat sangat bertolak be- lakang dengan visi jangka pendek yang saat ini banyak ditemui diberbagai pembe- ritan media massa dunia. di tahun 1986. Tapi, merosotnya Antara lain yang tampak sangat harga minyak di akhir tahun 1985 Bentuk programnya berupa pe- meriksian dokter, pengobatan, la- boratorium, perawatan rumah sa- kit, perawatan gigi, mata, dan keha- milan dengan biaya yang murah atau cuma-cuma. Oleh Bambang Triyoso menonjol akhir akhir ini adalah dan berlanjut di sepanjang tahun Daniel Yergin dari Cabridge Ener- 1986 itu terjadi bukan karena de- gy Research Associates (CERA). berum rama ini diantara berbagai OPEC-Non OPEC seperti yang sakan pergeseran pangsa produksi pandangan yang snatnya sangat terjadi di sepanjang tahun 1973- pesimistis. Yergin tampil dengan 1980. argumentasinya bahwa apa yang sedang dilakukan oleh OPEC saat itu terjadi karena dicanangkannya Merosotnya harga di akhir 1985 ini dibalik berbagai pertemuannya Pembiayaannya ditanggung me- lalui anggaran Pemerintah dan pe- layanannya biasanya dilakukan de- ngan tidak memakai tes kebutuh- an. Bantuan keluarga ini diberikan secara periodik (mingguan atau bulanan) dengan maksud: * Mendorong penduduk mem- punyai anak, di negara-negara yang tingkat kelahirannya menu- run. luran tersebut ditempatkan seba- gai rekening karyawan secara indi- • Bantuan Sosial dan Pelaya-vidual yang diberikan bunga. Pro- gram ini tidak memupuk dana dan nan Sosial. * Menekan permintaan kenaik- an upah dengan mengalihkan ke- naikan tersebut untuk keluarga dan anak-anak. membayar iuran secara tetap pada suatu dana sentral. KEGEMISHRHAR GOSIP selalu dipecundangi oleh Non OPEC sejak akhir dekade tujuh . PENGANTAR REDAKSI: Artikel ini dicuplik dari maka- kah penulis yang menanggapi makalah "Peranan Serikat Pe- kerja dalam Melindungi Peker ja dan Sekaligus Mewujudkan Peningkatan Kemajuan Peru- sahaan," yang disajikan dalam seminar di FHUI, Depok bebe- rupa hari lalu. Dalam artikel ini, beberapa bagian dalam makalah, teru- tama pengantar dan komertar terhadap penyaji makalah, ada yang diedit tanpa merobah mak- sud dan tujuan penulis. Sejauh mana Hubungan Indus- trial Pancasila telah dilaksanakan secara konsisten. • Apa saja kendala-kendala tidak membagi risiko diantara ang- yang menghambat proses perwu- gotanya, sehingga tidak mengguna-judan hubungan industrial Panca- kan prinsip asuransi. sila tersebut. (Bersambung) Saya percaya Sdr. Ketua Umum Serikat Pekerja Seluruh Indonesia pasti mengetahui dan memahami realitas permasalahan kaum peker- ja di Indonesia, dan saya rasa ia pasti setuju seandainya diskusi kita hari ini diarahkan untuk memba- has realitas permasalahan kaum pekerja tersebut. URAIAN panjang yang bersifat normatif tentang hubungan indus- trial Pancasila akan sangat berguna sebagai input bagi dunia akademi atau universitas bila ia secara lugas dan jujur mengkaitkannya dengan realitas permasalahan sesungguh- nya yang dihadapi kaum pekerja di Indonesia. Hubungan Industrial Pancasila Sehingga sebagai akibatnya pro- ses pemerataan tetap berjalan ter- sendat-sendat. • Partner in production yaitu baik pekerja maupun pengusaha atau pimpinan perusahaan wajib bekerjasama saling membantu da- lam memperlancar usaha demi pe- ningkatan kesejahteraan dan ke- naikan produksi; Kebijakan industri yang bero- rientasi pada ekspor pada akhir tahun 1980 'an yang antara lain herupa deregulasi dan debirokrati- sasi melahirkan kondisi pasar yang semakin kompletetif. ● Partner in profit yaitu keun- tungan dinikmati bersama sesuai dengan bagiannya masing-masing: • Partner in responsibility yang meliputi : jalankan fungsinya tersebut secara maksimal. Dalam kaitannya dengan sede- ret permasalahan ketenaga-kerja- an tersebut, jelas secara makro Pemerintah yang selama ini meru- pakan faktor utama didalam pem- bangunan dapat merumuskan ke- bijaksanaan ekonomi yang pada satu sisi dapat memperluas kesem- patan kerja. Sedang pada sisi yang lain kebi- jaksanaan tersebut mampu pula meningkatkan kualitas kesejahte- raan kaum pekerja yang sudah bekerja. Itu berarti dalam konteks pe- ngembangan industri yang bero- rientasi kepada eksport sekarang * Tanggung jawab kepada peker- ini pemerintah diharapkan dapat ja dan keluarganya *Tanggung jawab kepada peru- senantiasa mengembangkan kebi- jakan tetap memberikan perlin- sahaan dimana mereka bekerja. Oleh Nursyahbani Katjasungkana, SH kita mendengar banyak kaum pe- Dalam kaitan ini teramat sering kerja yang masih menerima upah dibawah ketentuan standard upah minimum. dungan kepada kaum pekerja di Indonesia. Sementara itu Serikat Pekerja Seluruh Indonesia sebagai wadah menjaga dan meningkatkan kuali- tas kesejahteraan kaum pekerja. Caranya antara lain menawar- kan alternatif-alternatif konsep yang diperlukan bagi pemecahan masalah tenaga kerja di Indonesia dan melakukan berbagai ikhtiar agar segala ketentuan hukum yang memberikan perlindungan bagi kaum pekerja ditaati pihak pe- ng usaha maupun pemerintah. Dengan demikian Serikat P'eker- ja Seluruh Indonesia sebagai orga- nisasi sosial mampu menjalankan fungsinya sesuai dengan harapan dari masyarakat penduk ungnya. * Tanggung jawab kepada Tu- han Yang Maha Esa. *Tanggung jawab kepada Bang- sa dan Negara 4 * Tanggung jawab kepada Ma- syarakat sekeliling Sebagai dasar dari peraturan ini, adalah UU No. 19/1956 tentang persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 98 mengenai berlakunya dasar-dasar dari pada hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama. Tapi bila kita bandingkan, ter- dapat perbedaan yang cukup men- dasar antara kedua peraturan ter- sebut. gai "Swing producer". Artinya, demi untuk menjaga stabilitas harga di pasaran dunia Saudi rela untuk mengurangi pro- duksinya agar keseimbangan per- mintaan-penawaran terus terjaga. Tapi dengan menempatkan diri sebagai "Swing producer" itu Sau- di sebenarnya telah melakukan ke- salahan yang cukup fatal. Posisinya yang semula sebagai "Swing producer" OPEC kemu- dian ternyata dimanfaatkan oleh Non OPEC menjadi semacam "Swing producer" dari perminyak an dunia. Sebagai akibatnya bukan ha- nya pangsa produksi OPEC saja yang turun, tetapi keseluruhan pe- nerimaan OPEC juga menurun yaitu dari rata-rata sebesar sekitar US$ 160 milyar per tahun menjadi sekitar US$ 60 milyar saja. Sementara itu mata uang USS terhadap mata uang kuat lainnya terus berlangsung, se- hingga karena harga minyak men- tah ditetapkan didalam ukuran US$ per barrel, menurunnya daya beli riel dari mata uang USS telah mengakibatkan daya beli riel dari impor negara me- nurun secara profesional mengi- kuti menurunnya daya beli riel mata uang US$. Secara implisit hal itu juga meng- akibatkan menurunnya "Walfare" dan kemampuan OPEC membia- yai program pembangunannya. Maka, berbagai kegagalan dari sidang OPEC didalam mencari upaya pemecahan akan merosot- semakin mendalam bagi Yergin nya harga minyak itu kemudian menimbulkan keinginan tahu yang untuk mengungkapkannya. Sebagaimana diketahui, selama bulan Mei yang lalu telah terjadi "Fair market Strategy oleh OPEC OPEC di Wina. Tujuannya kala forum pertemuan OPEC-Non • Resesi ekonomi dunia yang yang oleh kalangan media massa di dimana melalui strategi itu OPEC itu adalah mencari pemecahan ber- memberikan pengarah kepada In- kaum pekerja berkeinginan untuk bangunannya dengan memperke dang ekonomi hendaknya perludi- anggap gagal adalah bahwa ahli berupaya merebut kembali pangsa OPEC sedang sibuk merumuskan yang sejak akhir tahun 1970-an dipertahankan lagi pada tingkat sama agar harga minyak dapat donesia telah memaksa negara kita mendirikan Serikat Pekerja. untuk merubah strategi pemba- semacam "postwar adjusment stra- secara terus menerus digeser oleh harga patokan OPEC sebesar US$ ngunan industri yaitu dari pe- muncul bukankah keharusan un- dan pemerataan (equity) yang ha- kaum pekerja di Indonesia, antara nalkan konsep trilogi pembangun- arahkan sebegitu rupa sehingga an, yaitu: pertumbuhan, stabilitas tetap melindungi kepentingan Pertanyaan yang kemudian tegy atau strategi penyesuaian pa- sar di era pasca perang Teluk. Non OPEC. Caranya adalah melalui pening- Bagi seorang ahli energi dunia dalam kapasitas seperti Yergin, ma- serap pasar akan minyak mentah salah kegagalan demi kegagalan OPEC. OPEC didalam sidangnya ternyata katan arus produksi di atas daya OPEC mengusulkan pengurangan produksi sebanyak 5%. lain dengan memberikan kebeba- rus dilaksanakan sekaligus Karena itu pula sejak 1978 san berorganisasi dan berserikat pemerintah menggalakkan kebija- bagi kaum pekerja serta hak-hak kan pemerataan melalui delapan lainnya sebagaimana telah diatur jalur pemerataan, yaitu antara lain: oleh undang-undang. Walaupun usul itu tampak st- ngat relevan dan simpatik, tetapi 18.0/b. Dalam pertemuan itu Non ngembangan industri mengganti tuk mengadakan konsultasi de ngan tersebut sebenar- Substitute Industry) kearah pe-nya memberikan peluang bagi ngembangan industri untuk meng- hasilkan barang untuk ekspor (Ex- port Oriented Industry) yang su- dah tentu sedikit banyak akan memberikan pengaruh kepada du- nia ketenaga-kerjaan di Indonesia. Maka, sebagai akibatnya jatuh- tidak dilihatnya sebagai mata-ima- lah struktur yang menyangga me- ta suatu kejadian yang "eksplisit" kanisme pembentukan harga mi- berdiri sendiri, tapi satu peristiwa nyak sehingga harga minyak kemu- dengan peristiwa lainnya diamati- dian berkembang tanpa ada ken- nya sebagai suatu rangkaian gerak dali lagi. strategis yang berjalan disepanjang benang merah tertentu. Saudi bersikeras menentangnya. Di mata Saudi sikap Non OPEC yang ditunjukkan di dalam sidang itu sangat tidak beralasan. kaum pengusaha untuk turut cam- pur dalam usaha pendirian Serikat Pekerja dan Kepengurusannya? Sehingga dengan demikian da- pat terjadi suatu Serikat Pekerja yang sebenarnya tidak mandiri dan tidak untuk kaum pekerja. Pemerataan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang, dan perumahan; Pemerataan kesempatan mem- peroleh pendidikan dan pelayanan kesehatan: Maksudnya, Saudi melihat usul Membandingkan kejadian di akhir tahun 1985 dan masalah • Sederet permasalahan terse- but diatas (dan mungkin masih bisa ditambah dengan sejumlah permasalahan ketenaga-kerjaan lainnya), jelas tidak mungkin dia- tasi oleh pemerintah saja atau oleh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia saja. Serikat Pekerja Seluruh Indone- sia tidak cukup hanya ikutan-ikut- an menyumbangkan makro, tapi perlu lebih tegar didalam memper- juangkan hak-hak kaum pekerja agar mereka memperoleh kesejah- teraan yang lebih baik. Dan bagaimana pula seandai Non OPEC itu sebagai tidak dida- nya dalam proses konsultasi itu • Pemerataan pembagian pen- sarkan atas benang merah perkem- pihak pengusaha (majikan) meno- dapatan; Dasar pengamatan Yergin itu banjir minyak yang terjadi saat ini bangan perimbangan pangsa pasar lak usaha pembentukan Serikat sebagai berikut. Bermula dari ter- Yergin berpendapat bahwa kedua- Pekerja?. Bagaimana cara penyeles jadinya terobosan OPEC atau nya secara implisit digerakkan oleh saiannya?. "OPEC Breakthrough" di tahun spirit yang sama. Menurut hemat saya Surat Ke- • Pemerataan berpartisipasi da- 1973 yang secara jenius mampu Bedanya hanya terletak pada puluh. Dalam kerangka makro perma- putusan Menteri Tenaga Kerja ter- lam pembangunan, khususnya ge menggeser kontrol atas pemilikan timing dan situasi yang menjadi berbagai usul Non OPEC tampakkan keterlibatan semua pihak undangan atau konsep Hubungan Karena kaum pekerja yang ke- Karena itu tanpa menggubris salahan ketenaga-kerjaan memerlu- sebut kurang selaras dengan pan- nerasi muda dan kaum wanita; sumber daya minyak bumi dunia latar belakangnya Pemerataan kesempatan mem- sejahteraannya meningkat akan dari tangan "The Seven Sisters") nyak mentah terus berlangsung nya kejadian membanjirnya mi- tuk mengatasinya. berarti meningkatkan daya beli Industrial Pancasila. yang sejak lama telah mendomi- Namun demikian bukan berarti (lihat Prospek Perekonomian mereka. Meningkatnya daya beli Karena seperti yang diuraikan dimana akibatnya mulai terist di nasi berbagai jalur industri hulu- OPEC memang sengaja menggen- berbagai kegiatan industri hulu per- mengaburkan tanggung-jawah dari bungan Industrial Pancasila itu se Mabiyarto, Prisma, hal itu dijadikan alasan untuk oleh penyaji makalah bahwa Hu- Indonesia Dalam Pelita Ill oleh pekerja akan merupakan pemasa- hilir perminya kan dunia. Januari, ran yang baik bagi barang-barang yang hasilkan oleh kaum industri. organisasi-organisasi sosial yang di benarnya hendak mendudukanhu- 1979). harapkan menjalankan fungsi haki- bungan pekerja dengan pengusaha Di tingkat internasional sudah dalam pola hubungan yang sejajar, sewajarnya Serikat Pekerja Selu- Sebagaimana kita ketahui se- yaitu berdiri sama tinggi dan du ruh Indonesia melakukan berbagai cara sosiologis setia porganisasi so- duk sama rendah. peraturan-peraturan Di tahun 1985 dengan melalui, "Fair Market Share Strategy peroleh keadilan. jot dalam upaya mere- Pada saat itu perimbangan pemi- but kembali pangsa pasirnya yang minyakan Non OPEC. Di AS diberitakan bahwa ber- likan kontrol atas pengusahaan secara bertahap telah semakin dige- bagai kegiatan dari "Independent sumber dana minyak ser Non Companies" di sektor industri hulu perminyakan di Negara Bagian Texas mulai gulung tikar. sekitar 70% di tangan OPEC, 20% Dalam pelaksanaan strategi di uangan Non OPEC dan sisanya pangsa pasir itu Saudilah yang yang 10. berada di tangan negara, diketahui sangat berkepentingan. blok sosialis. Selama 1980-1985 demi untuk menjaga stabilitas harga Saudi te- lah merelakan diri bertindak seba- Sayang, walaupun kebijakan pemerataan sebagai bagian dari tri- logi pembangunan masih tetap di- pertahankan sampai sekarang ini, lobby agar sial atau pranata sosial telah mem- Dalam halaman 4 makalahnya namun aspek growth atau pertum- perdagangan yang diterapkan oleh punyai fungsi-fungsi tertentu yang penyaji makalah menggambarkan buhan dan aspek stabilitas politik negara-negara maju tidak merugi- diharapkan oleh masyarakat ang hubungan pekerja dengan pengu- tetap yang paling menonjol dija- kan perekonomian dan industri (Bersambung) gota pendudungnya mampu men- saha sebagai berikut: lankan. Indonesia. HUHB (Majikan). Pola hubungan yang sejajar ber- arti menyuarakan aspirasi anggota- anggotanya, serta senantiasa ber- sikapkritis terhadap kebijakan per- usahaan sehingga dapat tercapai mutual understanding yang sesung- guhnya, na Diantara ilmuan berpendapat, menciptakan kesejahteraan kaum pekerja yang berkualitas diperlu- kan untuk memajukan perusahaan terlebih dahulu.. Dengan kata lain demi pertum- buhan ekonomi perusahaan (Eco- nomics growth!) kesejahteraan kaum pekerja dapat dikorbankan. Jika benar demikian pandangan penyaji makalah maka jelas hal itu merupakan pandangan yang keliru dan tidak tepat sama sekali. Pandangan ini mengasumsikan bahwa bila kue perusahaan men- jadi besar maka dengan sendirinya kue itu akan menetas kebawah. Pandangan ini sebenarnya di- pengaruhi oleh trickle down theo- ry. Kenyataan lain adalah tumbuh- nya berbagai groupbisnis. Yang dalam kenyataannya tidak mem- bawa kesejahteraan pada kaum pekerjanya. Meskipun dikatakan bahwa sa- lah satu prioritas kebijaksanaan deregulasi adalah untuk membuat kesempatan kerja disamping sara- na mendorong eksport yang terjadi ternyata hanyalah upaya habis-' habisan meningkatkan hasil eks- Seluruh hubungan yang bersifat port, bahkan kalau perlu dengan kemitraan (partnership) itu hanya jalan mengorbankan kesempatan mungkin terwujud kalau ada pola kerja yang sudah ada sekalipun. hubungan yang sejajar antara Se- Aneka macam kasus larangan rikat Pekerja dengan Pengusaha ekspor barang mentah atau sete- ngah jadi yang mencabut ladang usaha ribuan manusia menjadi buk- ti (Antara Neraca Pembayaran dan Kesempatan Kerja, Kompas 19 Oktober 1988, hal, IV kolom 1). elite di negara-negara tersebut. Hal yang sedemikian terjadi karena kelompok-kelompok ma- syarakat yang sudah terlanjur menguasai begitu banyak sumber daya ekonomi sudah jelas menen- tang setiap usaha atau kebijakan apapun yang dimaksudkan untuk mengurangi sumber dayanya. Tragisnya kelompok kelompok ekonomi kuat yang jumlahnya re- latif kecil itu justru mengontrolsis- tem kekuasaan politik. Halaman IV KARIER TRANAJEMEN Sebagai akibatnya setiap usaha untuk melakukan pemerataan atas kue nasional tersebut senantiasa mengelami hambatan dan tidak pernah berjalan seperti yang di maksudkan. WANITA BELUM JADI MITRA SEJAJAR PRIA ides Menyadari kelemahan won Trickle Down itulah kemulian pada 1978 Pemerintah Republik Indonesia mengubah strategi pem- Pemerataan kesempatan kerja: • Pemerataan kesempatan ber- usaha; Kondisi ketenaga-kerjaan seper- ti digambarkan dalam butir II dia- Apabila kita berani menatap tas serta kebijakan industrialisasi denganjujur kenyataan kehidupan yang berorientasi pada eksport dan ketenaga-kerjaan di Indonesia, negara pembayaran ulang-ulang maka kita segera akan menjumpai luar negeri kita, dengan sendirinya realitas permasalahan sebagai beri- akan melemahkan posisi pekerja kut: dalam kerangka lawar menawar dengan perusahaan. Meningkatnya jumlah angka- tankerja yang melaju dengan pesat setiap tahun (sebuah laporan yang pernah dikemukakan oleh pejabat resmi setiap tahun lahir dua juta angkatan kerja baru di Indonesia). Trickle down theory sebenar- hubungan Secara makto, kelemahan posisi tawar ini dapat terlihat misalnya dari ketentuan upah minimal yang sangat kecil dan sederet naiknya. Atau dapat dilihat juga dari peru- • Dalam kenyataannya, perlua- bahan peraturan perundangan nya teori yang banyak dikemuka- san kesempatan kerja tidak seim- yang cukup merugikan pekerja. kan oleh para ahli ekonomi pem- bang dengan pertambangan ang- Salah satu contoh perubahan bangunan pada sekitar tahun 1960 katan kerja, sehingga meningkat- peraturan perundangan yang cu- 'an yang sudah dibuktikan oleh nya jumlah angkatan kerja, jelas kup merugikan pekerja adalah pengalaman pembangunan dari Situasi tahun-tahun akhir 1980'an memberikan dampak negatif pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja negara-negara dunia ketiga. posisi tawar menawar (bergaining Republik Indonesia Nomor KEP/- Strategi pembangunan yang position) dari kaum pekerja di MEN/1986 tentang menekankan pada hanya aspek Sehingga dengan demikian prin- sip partner in profit dalam rangka industrial Pancasila dapat benar-benar dilaksanakan. Hubungan Industrial Pancasila: Sebuah Tantangan dimana depan.j. sungguh berbeda dengan situasi pada tahun-tahun awal 1970'an Pedoman dimana pada waktu perekonomi- pertumbuhan hanya menguntungkan sebagian kecil an kita mencapai pertumbuhan yang tinggi yaitu diatas 7 per- tahun. Pembentukan, Pembinaan dan Boleh dikatakan setiap saat pi- Pengembangan Serikat Pekerja di hak perusahaan dapat merekruit Perusahaan. tenaga kerja baru jika memang dikehendaki, karena ia dengan mudah dapat melakukan pemutus- an hubungan kerja terutama pada pekerja yang "unskilled Padahal justru tenaga yang un- skilled inilah yang merupakanjum- lah terbanyak dan merupakan per- masalahan tersendiri. • Kaum pekerja pada umum- nya diperlakukan sebagai salah Dalam undang-undang Nomor satu faktor produksi semata-mata dan belum sepenuhnya diperlaku- 18 tahun 1956 jelas sekali dilarang kan sebagai manusia yang bebas campur tangan pihak pengusaha dan berdaulat (the integrity of (majikan) dalam setiap pemben- human being). tukan Serikat Pekerja dan Kepe- ngurusannya. Sedangkan didalam Surat Ke- putusan Menteri tersebut terdapat keharusan bagi kaum pekerja un- tuk mengadakan konsultasi lebih dahulu dengan Pengusaha apabila Pesatnya kemajuan tehnologi adalah hal lainnya mempengaruhi. perusahaan untuk melakukan se- gala cara demi effisiensi. Karena itu, jika besar aspek.., pemerataan sebagai bagian dari tri- logi pembangunan masih tetap dipertahankan maka demi atas na- ma apapun kesejahteraan dari kaum pekerja yang telah bekerja di pabrik-pabrik Indonesia tidak bo- leh dikorbankan. Ini bukan berarti kita ingin me- maksakan agar perusahaan menye- diakan kesejahteraan bagi para pekerja secara berlebihan diluar kemampuannya. Tapi suatu kewa- jaran dalam kesejahteraan yang diperlukan untuk hidup kaum pe- kerja. Untuk mencapai tingkat kese- jahteraan yang wajar maka diper- lukan keterbukaan dalam manage- men perusahaan termasuk keterbu- kaan profit yang diperoleh per- usahaan tersebut. Kalau dahulu pemerintah mem- punyai dana yang cukup besar untuk memotori gerak pembangu- nan maka sekarang kemampuan untuk itu sudah berkurang. Dibidang ketenaga-kerjaan su- dah seharusnya pemerintah mem- buka seluas-luasnya bagi prakarsa swasta untuk membantu meme cahkan persoalan tersebut. Dalam rangka membuka parti- sipasi swasta itu sudah saatnya pemerintah mengendorkan kreati- fitas masyarakat dalam turut me mecahkan berbagai persoalan pem- bangunan, khususnya ketenaga- kerjaan dapat berjalan dengan yang diharapkan. Dalam kaitannya dengan hal ini usaha-usaha untuk melakukan de regulasi dan debirokratisasi dibi- Organisasi seperu halnya Seri- kat Pekerja Seluruh Indonesia ten- tu diharapkan dapat menjalankan peranan untuk melindungi kepen- tingan-kepentingan kaum pekerja di Indonesia.