Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

ANALISA: Kamis, 14 Oktober 1999 Penerbit Pemimpin Umum/Pendiri Wakil Pemimpin Umum/Pendiri: Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab Wakil Pemimpin Perusahaan Managing Editor Sekretaris Redaksi Redaktur Anggota Redaksi Terbit Tarip Iklan Alamat Telepon Perwakilan Jakarta SIUPP analisa Dicetak Oleh : : Yayasan SIKAP PRES. Harta Susanto. Supandi Kusuma : H. Soffyan : H. Ali Soekardi. : Joeli Salim : : : Paulus M. Tjukrono. H. War Djamil. H. Kaharudin, H. Bahari Effendy, H.Naswan Effendi, H. War Djamil, Mulyadi Franseda. H. Ismail Lubis. Buoy Harjo. Agus Salim. H.M. Hatta Lubis. Chairuddin Wahid, H. Azmi Majid (foto). : Mac. Reyadi MS. A. Rivai Siregar, Hasan Basri Ns. Timbul O. Simarmata, Johan Jambak, Ismugiman. Idris Pasaribu, M. Sulaiman, Ali Sati Nasution. Samil Chandra, M. Nur. H. Hermansyah. Aswadi. Faisal Pardede, Kwa Tjen Siung. Hendar Tusmin, Anthony Limtan, Rizal Rudi Surya, Ali Murthado. T. Deddy Bustamam : Seminggu 7 kali : Rp. 5.000,- per mm/kolom (umum) Rp. 3.500.- per mm/kolom (keluarga) : Jalan Jend. A. Yani No. 35-43 Medan. Kotak Pos : 1481, Telex No.: 51326 ANALIS IA Fax: (061)-514031, Telegram: ANALISA MDN. : Redaksi : 556655 (2 saluran)/511256. Tata Usaha: 554711 (3 saluran)/513554 : Frans Tandun, Jln. K.H. Hasym Ashari No. 43-A Jak Pusat Tel. (021) 6322440/6322271/ 6322289/ Fax.: (021)-6322315. : SK. Menpen No. 023/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/ 1985. Tanggal 24 Desember 1985. : P.T. KUMANGO Medan (Isi di luar tanggung jawab pencetak) Tajukrencana Banjir BANJIR besar melanda daerah Bilah Hilir pada penghujung minggu lalu. Bukan saja Negeri Lama ibukota kecamatan itu yang dilanda air bah tetapi juga berbagai tempat di kabupaten Labuhan Batu banyak terendam. Di antaranya kecamatan Kota Pi- nang. Sebegitu jauh tidak ada korban yang tenggelam dihanyutkan air bah itu. Sebaliknya sudah dapat di- pastikan kerusakan yang terjadi karena air yang menurut wartawan Analisa di Rantau Prapat yang pergi meninjau keadaan banjir itu cukup besar. Di berbagai tempat air mencapai ketinggian antara 50 cm sampai 1,5 meter. Banyak milik rakyat yang terendam. Tidak hanya rumah beserta isinya tapi juga sawah. Di antaranya menurut Kepala Dinas Pertanian Pangan Labuhan Batu Ir. Ritonga sawah sawah yang rusak di Kualuh Leidong ada seluas 2.860 ha. Sedang- kan daerah Leidong ini merupakan lumbung beras. Bukan saja untuk Labuhan Batu tetapi salah satu daerah penghasil beras di Sumatera Utara. Banjir sekarang ini bukan saja hanya melanda beberapa daerah di kabupaten Labuhan Batu tetapi juga di tempat tempat lain di Sumatera Utara. Di daerah Indrapura tanggul padat karya Tanjung telah jebol oleh banjir sehingga ratusan ha sawah terendam. Sementara di daerah Barus di kabupaten Tapanuli Tengah telah terjadi tanah longsor akibat hujan yang merusak rumah penduduk. Meskipun banjir yang terjadi di beberapa tempat di Sumut sekarang tidak sampai mer ta korban jiwa tetapi di perkirakan kerugian penduduk yang dilanda air bah itu tentu besar. Sekurang kurangnya untuk be- berapa hari mata pencaharian mereka tertutup. Mereka tidak dapat pergi ke sawah. Begitu pula perkebunan milik penduduk tidak bisa dipetik hasilnya karena mereka tidak dapat menderes karet dan memetik buah kelapa sawit yang biasanya merupakan pe- kerjaan mereka sehari hari. Namun kita yakin pemerintah setempat tentu segera turun menolong penduduk yang terkena banjir ini. Di antaranya dengan memberikan bantuan bahan bahan pangan. Juga tidak salahnya kalau organisasi orga- nisasi sosial turut membantu mengadakan operasi pasar menjual kepada penduduk bahan bahan sem- bako dengan harga murah sehingga para penderita banjir akan tidak memperoleh kesulitan untuk mem- peroleh bahan pangan itu. Selain itu yang juga sangat penting ialah obat- obatan agar segera disediakan dalam jumlah yang cukup agar penduduk di daerah banjir itu jangan sampai terserang penyakit. Yakni penyakit perut dan gatal gatal. Persediaan obat yang cukup ini sangat penting untuk menghindari kemungkinan timbulnya wabah munmen. Air banjir biasanya tercemar dengan zat zat yang dapat merusak kesehatan. Daerah Sumut sekarang sedang memasuki musim penghujan. Hujan turun tahun ini mungkin akan lebih besar dari tahun lalu dengan sudah mulai terjadinya banjir di beberapa tempat. Banjir bukan saja karena faktor cuaca tetapi juga disebabkan hutan di daerah daerah hulu sungai gundul yang membuat banjir itu menjadi lebih besar dan disebut sebagai banjir kiriman. Kiranya daerah yang rawan banjir kedatangan air bah selama musim penghujan harus diantisipasi penduduk. Antara lain dengan mengintensifkan Posko-posko sehingga mereka yang bermukim di pinggir-pinggir sungai dapat segera diberi tahu bahwa banjir akan tiba. Dengan demikian penduduk mempunyai waktu untuk berkemas dan mengumpulkan barang barang yang perlu dibawa kalau terpaksa harus mengungsi. Tentu pula diharapkan daerah yang terkena banjir itu tetap aman sehingga penduduk tidak perlu rumahnya dimasuki orang tidak bertanggung jawab pada waktu rumah itu kosong. Banjir memang tidak bisa dielakkan. Tetapi dam- paknya harus dapat diatasi sebaik baiknya. Sehingga tidak membawa duka dan derita. Surat Pembaca Kearoganan Pasukan Australia Sudah Keterlaluan integrasi. Namun karena perbuatan brutal serdadu Australia ini ti dak mendapat tegoran dari PBB, maka kelihatannya pasu kan Australia ini semakin aro gan. Nama dan alamat harus jelas Sertakan Fotokopi KTP Hal ini terbukti lagi dengan penyerangan mereka ke dalam wilayah RI, dan menembaki pos polisi, sehingga menyebab kan kematian seorang anggota Brimob. Karena itu pemerintah Indone sia harus mengajukan protes keras dan melanjutkannya ke forum internasional. PBB di Timtim sudah semakin ta maaf dan dianggap selesai. menjadi-jadi. Setelah beberapa Enak kali-la itu. waktu yang lalu, pada hari-ha Katanya pasukan Australia ri pertama masuknya pasukan ini dilengkapi dengan sarana PBB di Timtim, serdadu Aus yang canggih, tetapi mengapa tralia ini telah tega meng- tidak tahu bahwa pos polisi ter aniaya, membakar hidup-hi- sebut, adalah di wilayah Indo dup warga Timtim yang pro nesia? Inikan memang ada un sur kesengajaan dan kesombo- ngan, bahwa pasukan TNI ti dak akan berani berbuat apa- apa. Apapun alasannya penyera ngan terhadap negara ber- daulat tidak dapat dibenarkan. Permintaan maaf dari pim pinan pasukan Australia tidak bisa diterima begitu saja. Sete HASNAN YUSRI Jl. Perjuangan Medan Visi Reformasi Pemerintahan Abad XXI Oleh: Mohd. Saleh Sitompul kita kenal dengan tema ke- keluargaan dan gotong-royong semakin relevan. Sebagai suatu keluarga bangsa, prinsip saling percaya akan semakin diterima sebagai landasan bagi seluruh jaringan interaksi politik, baik dalam artian kerja sama maupun kompetisi. ABAD XXI ditandai oleh terjadinya pergeseran nilai- nilai sosial budaya, ekonomi, dan politik, dari orientasi kuantitatif ke orientasi kualita-ngibaratkan adanya kemarau tif. Di sektor perekonomian, politik yang belum reda. Bah- kan kemarau yang multi di- tanpa dan peme- rataan kesejahteraan sudah terbukti tidak seluruhnya memuaskan di zaman Orde Baru. Akumulasi kekayaan dan modal ternyata tidak secara otomatis menjamin pe- ningkatan kualitas taraf hidup masyarakat. Karena kebaha- giaan atau kesejahteraan itu ternyata tidak bisa hanya se- kedar didekati secara kuanti- tatif. Demikian pula halnya dengan masalah kehidupan politik dan demokratisasi. Membatasi adanya perbedaan pendapat di era Orde Baru, selamanya memang tidak mungkin dibendung. Kondisi yang terjadi pada era reformasi ini, menimbulkan pelbagai masalah terhadap integritas bangsa, kalau kebebasan tanpa batas terus menerus dibuka, masalah yang timbul semakin berat. Karena terlalu banyak kepentingan yang harus diakomodir, yang tentunya kepentingan satu pihak dengan kepentingan pihak lain saling berseberangan. Lihat saja pada penyelenggaraan Pemilu 1999 baru lalu dan peran KPU yang bernuansa kontroversial. William Chang menyata- kan bahwa sistem dan meka- SALAH satu agenda yang amat penting dalam mencip takan iklim yang demokratis untuk menata Indonesia Baru pasca rezim orde baru adalah otonomisasi daerah yang se luas-luasnya. Melihat berba gai persoalan yang amat kom pleks-yang menyangkut tatan an politik bangsa Indonesia, otonomi dalam dimensi poli tik agaknya dapat memberi kan penyebaran kewenangan (kekuasaan) yang seimbang antara pemerintahan pusat de ngan pemerintahan daerah. Pe nyebaran kewenangan ini me liputi desentralisasi ti yang dak hanya teknis dan adminis tratif semata, tetapi juga desen tralisasi politis. Selama ini, sentralisme pu sat yang amat dominan, telah mengkaburkan tatanan pola hubungan pemerintahan yang desentralistik. Pola sentralis tik ini semakin memperkuat pola relasi patron-klient - yang memang tumbuh subur dalam masyarakat feodal. Se hingga sistem hubungan peme rintahan yang selama ini di kembangkan oleh orde baru, justru bukannya memacu se mangat egalitarian, dan keadil an daerah-yang tercermin da lam nilai-nilai demokrasi, me lainkan mengalami kemundur an-dan nyaris memunculkan tatanan pemerintahan "feoda lisme modern". mensional dari hari ke hari diakui atau tidak cenderung makin meningkat. Oleh karena itu pula sangat dituntut kepada pemerintahan era reformasi nantinya, bukan hanya sekedar mengganti pemimpin, tetapi adalah yang lebih penting adalah memperbaharui sistem dan mekanisme pemerintahan yang visinya jelas. Karena praktek demokrasi modern dikenal konsep ten- tang demokrasi yang hanya mengakui bahwa pemerinta- han yang representatif adalah yang memiliki legitimasi un- tuk berkuasa, karena ia bekerja untuk dan atas nama kepen- tingan rakyat. KEHIDUPAN POLITIK YANG SEHAT DAN BERKUALITAS Atmosfir politik yang sehat dan karena itu mampu mem- persatukan berbagai kelompok dan beragam kepentingan serta menyelesaikan macam-ma- cam konflik dengan cara-cara damai dan membangun sikap saling percaya di antara elite politik, adalah merupakan ukuran kualitatif yang lebih bermakna dari hanya sekedar pencapaian target-target kuan- titatif yang pada dasarnya mewakili kepentingan jangka pendek. RASA-rasanya mulai dari lahir sampai ke liang kubur kelak, cita-cita saya jadi Pre- Maka untuk membangun kehidupan yang sehat dan ber- kualitas maka prinsip hubu- ngan sosial yang sudah lama nisme pemerintahan. Birokra si yang semestinya mengefek tifkan tugas, persoalan, dan pe kerjaan, justru menjadi biang penghambat efektifitas kerja- kerja pemerintah. Birokrasi yang semestinya rasional (me minjam bahasa Weber), justru di masa orde baru-merupakan lembaga yang paling tidak ra sional. "Hancurnya" tatanan birokrasi di masa orde baru- tidaklah heran bila telah meng hasilkan simpton-simpton KKN yang menggurita. Dan ini pula menjadi salah satu pe nyebab hancurnya tatanan ke hidupan ekonomi bangsa Indo nesia. OPINI Di samping itu, visi birok rasi kita saat ini masih ber orientasi kuat pada politik. Para birokrat hanya manut dan berorientasi pada kepen tingan kekuatan politik terten tu saja yang sifatnya bercorak hubungan primordial. Seha rusnya orientasi dan visi birokrat adalah pada pelayan an dan memfasilitasi kepen tingan masyarakat. Jika hal ini dapat terlaksana, maka penye rahan wewenang pusat kepa da Daerah Tingkat II, akan le bih jalan dan mudah dilaku kan, karena, apapun kelemba gaan serta kegiatannya selu ruh birokrasi berorientasi pa da kepentingan masyarakat yang lebih luas. Pola relasi kekuasaan yang cenderung berpola patron- klient ini, telah mengakibat kan rusaknya birokrasi nega ra, sehingga amat memudah Bahkan bila perlu harus di kan lumpuhnya fungsi-fungsi lakukan verifikasi person-per birokrasi-yang notabene me son yang duduk dalam birokra rupakan "alat" jalannya meka si, sehingga diharapkan verifi nisme kebijakan dalam negara kontradiktif ini turut mengaki- batkan kelambanan mars re- formasi yang dikidungkan Amien Rais dan kawan-ka- wan. Silahuddin sampai me- Pada gilirannya pula, suatu sistem etika politik akan men- Otonomi Daerah dan Demokratisasi, Perspektif Ekonomi Ryaas Rasyid menyebutkan bahwa "the politics of trust" sewajarnya menjadi prinsip yang hidup dalam pergaulan politik di semua tingkat elite. Kekeluargaan dan gotong-ro- yong sebagai nilai-nilai uni- versal, seyogyanya dapat dili- dibukti- hat, diamati, dan kan kebenarannya sebagai "the living principles of national politics". Dan William Chang ber- pandangan hanya dengan penghayatan dan pendekatan politik yang berkualitas tinggi, masyarakat bisa dibebaskan dari rasa kecewa. Tentunya dengan iklim yang sehat itu pula, suatu bangsa bisa ber- bicara dengan bahasa moral, di dalam mengelola dan me- ngupayakan penyelesaian atas segala rupa persoalan bangsa. Komitmen semua pihak, terutama pada elite politik yang telah dipercaya rakyat pada pemilu lalu, hendaknya semakin kuat konsistennya dalam menggenggam kebe- naran, kejujuran, dan keadilan, yang dengan demikian integri- tas politik yang berkualitas pun dapat dikembangkan. Oleh: Agus Marwan, S.IP dan Edi Suhartono, S.Sos (Bagian ke-II dari Tiga Tulisan) kasi ini dapat menciptakan person-person birokrat yang bermental reformis-dan bukan bermental "Soehartois". Ini sa tu agenda yang amat penting sekali-meskipun misalnya per aturan dan perundangan me ngenai Otonomi Daerah telah disusun secara "ideal", jika aparat-aparat birokrasi yang akan menjalankan amanat per aturan dan perundangan itu masih bermental "Soehar tois", maka cita-cita Otonomi Daerah yang telah diidealkan akan sangat sukar terlaksana. SHARING OF POWER Melihat berbagai ekses ne gatif dari pola relasi kekuasa an yang sentralistik dan pa tron-patron di atas, maka me ngembangkan pola sharing of power merupakan agenda yang amat penting bagi upaya terwujudnya otonomi daerah. Dalam soal pembagian ke wenangan di daerah atau pro ses haring of power ini selaik nya harus diikuti oleh mekanis me pemilihan pemerintahan daerah-di mana kepala daerah atau pejabat-pejabat daerah ti dak ditentukan oleh pusat, me lainkan masyarakat di daerah nya sendiri yang akan memi lih kepala daerahnya. Begitu juga halnya dengan peraturan-peraturan atau per undang-undangannya-daerah lah yang akan menentukan sendiri aturan-aturannya-yang tentu akan disesuaikan de ngan kondisi masing-masing daerah. Badan-badan peme mendapatkan nasehat, baik di kongkalikong dengan mereka, bidang politik, ekonomi, hantu terserah sajalah. Jadi dengan belau dan lain-lain. Semua perubahan terminologi lemba- permasalahan Presiden, saya gatinggi negara tersebut, tidak Oleh: Ir. Mudatstsir tercinta ini enak, guampang. Tinggal tanya kanan kiri, ambil siden. Sejak kecil saya bayang- komunikasikan saja kepada ada lagi orang yang iseng- kan, jadi Presiden di negara Penasehat saya itu sehingga iseng membentuk lembaga pemerintahan dengan sebutan Dewan. Konotasi Dewan su- dah kita angkat sebagai lem- baga tinggi negara, kecuali DPRD. Nggak apa-apalah. lembaga pemerintah daerah ini keputusan. Pidato ngalor ngi- dul, suruh orang merumuskan. Boleh protes tapi tidak bisa paksakan kehendak karena saya kan dipilih atas suara terbanyak dari perwujudan biar aja menggunakan sebutan rakyat Indonesia di MPR. Pe- DPR bagi saya adalah Dewan, sebagai penghormatan gangan saya selain Alqur'an saya. Memang pemimpinnya daerah. perencana dari tugas-tugas terhadap wakil rakyat di yang menurut agama saya tidak boleh sama dengan MPR. Kemudian seperti biasa, saya tidak memikul sendiri beban tanggungjawab seperti kasus Timtim, Aceh dan lain- lain. Kalau DPR mau salahkan saya, silahkan dulu marahkan DPA tapi kita kan sama-sama petinggi negara. jangkau semua aparatur pe- merintahan, yang seterusnya menjelma menjadi aparat- aparat yang berbicara, berbuat dan bertindak yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Hal mana tentunya akan membe- baskan bangsa Indonesia dari kemungkinan perangkap pada praktek-praktek kekuasaan yang otoriter atau terjerumus ke jurang anarkis. Hanya bangsa-bangsa yang mampu membebaskan dari penyakit itu yang akan survive pada abad XXI. PEMERINTAHAN DAN RAKYAT Suatu pemerintah yang efektif hanya bisa bekerja dalam lingkungan sosial politik yang sehat, yang kondusif, sehingga memiliki kesempatan dalam menyusun agenda pem- bangunan jangka panjang yang komprehensif bagi kepen- tingan generasi yang akan datang, meluncurkan kebi- jakan pembangunan ekonomi yang mampu secara optimal membuka kesempatan kerja, melakukan investasi yang demikian memadai di bidang pendidikan dan perekayasaan teknologi yang inovatif, dan menerapkan kebijakan penge- lolaan lingkungan hidup yang konsisten. Sekali pun untuk semua ini, beberapa kepen- tingan jangka pendek, terutama yang bersifat konsumtif ter- paksa dikorbankan. Seandainya Saya Presiden semua Menteri saya alumni UI sesuai bidangnya masing- masing kecuali Menteri Pertanian alumni IPB dan alumni ITB. Saya tidak KKN, Menteri Pekerjaan Umum saya pikir wajarlah satu orang yang salami dengan saya di IPB terpilih jadi Menteri. Untuk jadi Menteri, saya telepon menjelang sholat subuh agar terbitnya matahari sejalan dengan munculnya semangat baru. Kepresidenan itu selain saya lembaga departemen dan non punya Wakil Presiden, adalah UUD'45, Menteri itu memim- departemen. Sebagaimana pin departemen. Jadi saya tidak akan Pemerintahan yang baik akan terus memberikan legiti- masinya dengan cara membe- Menteri saya semuanya Doktor yang SI-nya lulusan rintahan pusat yang menginter vensi daerah semestinya harus dihapuskan, seperti halnya kanwil-kanwil atau dinas-di nas yang notabene kepanjang an tangan pusat. Dalam kaitannya dengan lembaga pengawasan pemerin tah, semestinya fungsi DPR, DPRD I, dan DPRD II harus diberdayakan dan mandiri. Oleh karena itu, semestinya, pemilihan DPR itu tidak menggunakan pola sistim pi- lih "kucing dalam karung". Rakyat harus tahu siapa yang akan mewakili aspirasinya di lembaga kenegaraan. Berkait an dengan ini, maka pemberla kuan Dwi Fungsi ABRI men jadi tidak relevan. Di samping berakibat adanya kerancuan- karena ABRI adalah bagian dari eksekutif, juga masuknya ABRI di DPR bukan atas aspi rasi dan untuk mewakili rak yat Indonesia. Hal yang juga perlu dikri tisi adalah masih dominan nya anggota-anggota ABRI yang masih aktif duduk dalam kursi-kursi kepala daerah atau pejabat daerah. Sebab ini sa ngat menghambat proses ker ja daerah otonomi. Bagaima na mungkin ABRI yang meng gunakan model komando dan logika militeristik akan berani menolak intervensi dan ins truksi atasannya serta mewu judkan desentralisasi daerah sedangkan pola kepemimpin an ABRI jelas tersentralisir. Oleh karena itu, agenda yang rikan inspirasi kepada rakyat tentang bagaimana mengejar kemajuan, memberi pelayanan yang adil, menyelesaikan konflik kepentingan, serta memberi arahan tentang cara- cara terbaik untuk memper- cepat terwujudnya masyarakat yang sejahtera bahagia lahir dan batin. Dengan kata yang lebih tegas, pemerintah seyogyanya merupakan wahana penyele- saian masalah dan bukan me- rupakan sumber-sumber ma- salah. Karenanya, para elite pemerintah di tantang untuk memiliki kemampuan melaku- kan penilaian yang cermat dan tepat atas segala masalah yang dihadapi. Bukan sekedar mem- beri komentar sepenggal- penggal yang semakin men- ciptakan masalah baru. Masa- lah-masalah yang muncul ke permukaan seperti manipulasi dana JPS, Bank Bali, dan ka- sus-kasus lainnya yang me- ngakibatkan kredibilitas Pe- merintah di mata rakyat se- makin menurun. Para elite politik perlu menghemat energi, agar tidak terbuang percuma energinya hanya untuk menyelesaikan masalah yang mereka ciptakan sendiri. Masih demikian banyak masalah nyata yang secara obyektif dihadapi oleh pemerintah, yang searah dengan tuntutan reformasi itu sendiri. Dan untuk mencari solusi atas masalah-masalah itulah penggunaan energi yang pantas dilakukan. Masalah-masalah itu adalah yang berhubungan erat dengan kesejahteraan rakyat, seperti krisis ekonomi, krisis mora- sangat penting untuk betul-be- tul menegakkan daerah otono mi yang seluas-luasnya ada lah menghapuskan dwi fungsi ABRI, dan mengembalikan ABRI ke barak. Logika berfikir semacam ini juga didukung oleh studi Talukder tentang Perbanding an Militer Kembali ke Barak di Negara-Negara Berkem bang. Dari hasil studi itu, Ta lukder Maniruzzaman (1998). menyimpulkan bahwa peran militer dalam wilayah-wila yah sosial dan politik tidak hanya "merusak" tatanan siss tem sosial dan politik yang de mokratis, tetapi juga mengu rangi kemampuan ketrampil an (bertempur) militer sendiri dalam mempertahankan ke amanan negaranya. Oleh kare na itu, agenda pencabutan dwi fungsi ABRI adalah salah sa tu agenda yang amat penting, jika kita hendak serius mewu judkan otonomisasi daerah. OTONOMI, REFERENDUM DAN FEDERASI Munculnya keinginan kuat pemerintah untuk merealisasi otonomi di daerah-daerah se benarnya sangat dipengaruhi oleh perkembangan yang ada di masyarakat seiring dengan terjadinya reformasi di negeri ini. Dipicu oleh persoalan eko nomi, kemudian merambat pada persoalan politik dan hukum, yang akhirnya bermua ra pada realitas sosial dalam bentuk lahirnya berbagai keru suhan dan anarkis sosial yang mengancam proses disintegra si bangsa. Dalam situasi yang demikian ini tuntutan daerah untuk memperoleh perlakuan Untuk menjadi pejabat eselon II minimal pangkat IV/A, maksimal IV/B atau setara Brigjen, maksimal Mayjen. Selanjutnya menjadi pejabat eselon III minimal pangkat III/ Selanjutnya bagi lembaga yang tidak ada lagi departe- KEAROGANAN pasu- kan Australia yang tergabung lah menghilangkan nyawa se pribadi. adalah UUD'45 yang Sistem rekruitmen anggotanya kita melihat lembaga-lembaga mennya, bergabung dengan katnya disesuaikan dengan yang bukan keahlian saya ini. dalam pasukan perdamaian orang manusia, seenaknya min saya anut, pahami dan terapkan saya serahkan saja kepada pelaksana dari tugas (Dewan) departemen yang secara fung- seluruh jajaran PNS. Kalau secara benar-benar dan sung- UUD'45 itu diamandemen tapi guh-sungguh. Boleh saja apa maksud dan tujuannya, saya sepakat untuk bertanya, Bukankah selama ini justru rakyat Indonesia. Kalau perlu, Golongan itu nggak usahlah, Utusan Daerah dan Utusan kita berkotak-kotak. Hanya kan negara ini mengharamkan saja anggota DPR itu separuh- nya anggota MPR titik. koordinator, menteri tua, men- UUD 45 belum benar-benar sepenuhnya diterapkan? Sebagai Presiden, saya tidak perlu membentuk dewan ini, dewan itu atau lembaga lain yang pada intinya mem- Penyerangan pasukan Aus berikan nasehat kepada saya. dung Kekuasaan) menjadi DPK (Dewan Pengawas Keuangan) dan MA menjadi Mungkin amandemen ter- hadap UUD 45 hanya diper- teri muda dan lain-lain. De- lukan pada terminologi BPK partemen, saya sederhanakan (yang katanya Badan Pelin-. saja tapi bisa mengakomodir semua. Hanya ada sepuluh E). temen Dalam Negeri, Luar Departemen yakni, Depar- Negeri, Pertahanan (tanpa Keamanan), Keuangan, Perta- nian, Pekerjaan Umum, Perda- DMA (Dewan Mahkamah tralia yang berlindung di balik Kalau sudah terlanjur ada ha- Interfet ini sudah menginjak-puskan saja, buang-buang injak martabat bangsa Indone biaya. Saya ingin memak- sia, karena itu pemerintah cq simalkan fungsi dan peran TNI lebih tegas dan bila perlu DPA sebagai lembaga yang membalas terhadap setiap pe bermitra dekat dengan Pre- langgaran atas wilayah kita. siden di mana di sana saya Agung). Kedua lembaga ini saya anggap sebagai pengawas dari tugas-tugas saya. Saya gangan, Pendidikan, Keseha- tan dan Agama. tidak bisa dan tidak mau sional terkait sedang selebih- nya menjadi lembaga non de- partemen. Lembaga non de- partemen menggunakan se- butan Badan yang berarti bawah koordinasi Sekretaris Kepolisian, Kejaksaan dan lembaga-lembaga eselon I di Negara. Sekretairs Negara lain-lain mengenakan uniform bukan Menteri tetapi pegawai yang menampilkan pangkat- negeri sipil (PNS) dengan nya, nggak masalah, silakan. pangkat yang paling tinggi (IV/ Jadi Kapolri pangkatnya IV/D Tidak ada PNS yang PNS. Dengan demikian, seka- pangkatnya lebih tinggi atau rang Pak Polisi benar-benar sama dengan Sekretaris Ne- berwibawa. gara. Supremasi sipil, pangkat IV/E adalah Jenderal Bintang Lima-nya sipil. Pangkat Jen- deral dalam militer diusulkan setara dengan pangkat IV/D PNS dan seterusnya. Untuk menjadi pejabat eselon I minimal pangkat IV/ C, maksimal IV/D atau setara . polisi masih menyandang bin- tang-bintang di pundaknya, bagaimanapun rakyat itu akan katnya disamakan dengan PNS takut... bukan segan. Pang- namun boleh saja lembaga litas, krisis lingkungan hidup. krisis hukum, dan berbagai krisis lainnya yang muncul saling bertumpang tindih. Sebab kalau masalah-masalah krusial ini terlambat atau sama sekali tidak dituntaskan, hanya akan memperberat beban bangsa kita sendiri dalam me- masuki abad XXI, abad yang kompetitif itu. PERIMBANGAN Kemudian otonomi penuh akan saya serahkan kepada Daerah Tingkat I karena kalau ke Daerah Tingkat II rentang kendalinya bakal kedodoran. Amerika Serikat juga menye- rahkan otonomi kepada Dae- rah Tingkat 1. Jadi Daerah Tingkat I itu sebutannya Dae- WEWENANG PUSAT DAN DAERAH Salah satu aspek yang de- mikian aktual di era reformasi ini ialah pembagian wewenang yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang pada masa Orde Baru, isu-isu ini sengaja dihambat munculnya ke permukaan. Baru pada era reformasi, ber- bagai desakan diketengahkan oleh elite politik dan masya- rakat di daerah, agar adanya pembagian otoritas yang kong- krit oleh pemerintah daerah berkenaan dengan kewena- ngan dan perimbangan keuangan. perguruan tinggi terkemuka di tanah air. Setelah melalui seleksi yang matang, ternyata Letjen, maksimal Jenderal. rah saja, yang dipimpin oleh Karenanya pula khusus bagi pemerintah pusat agar mem- fokuskan penggunaan waktu. kinerja, dan kewenangannya untuk menyusun berbagai langkah kebijakan dan alter- natif konsep-konsep strategis dalam kompetisi global itu. Adapun tentang penanganan isu-isu lokal maupun otoritas keuangan di daerah sudah dapat diserahkan kepada pemerintah daerah. Pembagian otoritas dan tanggung jawab itu selayaknya menjadi salah satu motivasi bagi pelaksanaan otonomi daerah yang lebih konsisten. Dan realisasinya antara lain dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. yang lebih baik dari pemerin tah pusat ternyata cukup de mikian besar sehingga tuntut an daerah kepada pemerintah pusat tidak lagi hanya sekedar otonomi, tapi juga referendum bahkan keinginan untuk mem bentuk federas. Di lain pihak, sesuai dengan Kepolisian adalah lembaga UUD'45 saya adalah Panglima non departemen setara eselon Tertinggi atas Angkatan Darat, I. Kalau benar kepolisian itu Laut dan Udara. Untuk meng- lembaga sipil, tolong deh pang- koordinasikan bidang tugas Keluarnya paket kebijakan baru di atas ternyata juga ma sih mengundang sikap pro dan kontra di masyarakat, uta manya yang menyangkut ma salah pengelolaan sumberda ya alam antara pusat dan dae rah. Pemerintah Pusat ternyata belum ikhlas sepenuhnya un tuk memberikan kepercayaan kepada daerah untuk mengel la kekayaan sumber daya alam nya. Hal ini dapat dilihat dari sektor bagi hasil yang terpa par di atas. Sementara, di satu sisi, keinginan daerah untuk memperoleh otonomi yang luas telah merebak di berbagai daerah, seperti: Aceh, Irian Halaman 4 Desentralisasi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah secara lebih bermakna merupakan salah satu agenda reformasi, yang karenanya pula dituntut kinerja yang lebih berkualitas pada aparat pemerintah daerah. lembaga legislatif (DPRD). dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan di daerah agar aktif, kreatif, dan lebih tanggap terhadap masalah-masalah daerahnya. C, maksimal III/D atau setara seorang Gubernur. Bupati tidak dipilih karena DPRD tidak ada di Kabupaten tapi diangkat saja oleh Gubernur. Jadi, Kabupaten dipimpin oleh Bupati, Kecamatan dipimpin oleh Camat, Kelurahan dipim- Letkol, maksimal Kolonel. bagi saya tidak masalah penuh, berarti 80% hasil Dae- Walaupun supremasi sipil, Berkenaan dengan otonomi pin oleh Lurah, itu saja titik. seorang itu sipil atau militer. rah itu dikelolanya sendiri. Asal dianggap mampu, yang Kami di Pusat hanya ngum- militer dapat meninggalkan pulin yang 20%. Sekali lagi, pangkat militernya dan meng- nggak apa-apa deh. yang kalangan. Ajudan saya cukup gunakan pangkat sipil saat penting saya Presiden. menjabat jabatan sipil. Dengan demikian, sebagai Presiden saya yakin dapat dite- rima oleh berbagai pihak dan I orang yakni seorang Marinir dengan baret merah jambunya. berpangkat setara Letnan Kolonel saja. Pangkat ajudan Presiden cukup Letkol karena Jenderal ajudannya Mayor. Letjen ajudannya Kapten. Mayjen ajudannya Lettu dan Brigjen ajudannya Letda, itu sudah bagus. Mengapa se- orang marinir karena biasanya marinir merupakan pasukan elit yang berdiri sendiri - tidak termasuk Angkatan Laut apa- lagi Darat atau Udara. Ajudan cukup 1 orang karena tugas yang seharusnya dikerjakan oleh ajudan yang satu lagi. dapat say apikul sendiri karena saya masih muda... belum Masing-masing Angkatan rabun dan pikun. hanya memiliki satu komando seandainya saya... ah.... saya Seandainya..... andaikata.. utama yakni KOSTRAD, nggak kaya' Gusdur... (kata KOSTRAL dan KOSTRAU yag tersebar di seluruh wilayah kasihan sama Pak Habibie dan anak saya Gusur)... saya Nusantara dengan pemimpin- Bu Mega, masa harus disaingi tinggi berbintang tiga. Saya Yudoyono tuh.... Kalau prim- nya masing-masing perwira Tapi kalau boleh milih Pak akan menghapus seluruh bon Jawa... Soekarno... KORAMIL dan BABINSA Giono... seandainya jadi KODAM, KOREM, KODIM, Soeharto... SOE... kasum saya mengangkat seorang Jenderal/Laksamana/Marse- kal berbintang empat secara bergiliran sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Laut dan saya. Sedangkan pemimpin Udara masing-masing disebut Panglima Angkatan Darat, Panglima Angkatan Laut, Panglima Angkatan Udara adalah perwira tinggi berbin- tang empat yang seangkatan dan sama gantengnya sejak dari akademi militer Dengan itu pula, pengaturan serta pengelolaan kehidupan berbagai dimensinya di daerah, sewajarnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dan pemerintah pusat bisa berkon- sentrasi pada perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebi- jakan nasional yang bersifat fundamental. Memang sudah waktunya, pemerintah daerah diberi kepercayaan penuh untuk tampil secara kreatif memberi arti pada penyeleng- garaan pemerintahan dan pem- bangunan di daerah. Cukuplah bagi pemerintah pusat untuk memberi arahan- arahan kebijakan yang harus dipatuhi oleh pemerintah daerah, namun tentang imple- mentasi kebijakan yang berhu- bungan dengan kepentingan lokal seharusnya campur ta- ngan aparat pemerintah pusat dapat ditekan sampai pada tingkat minimum. Meski semangat otonomi sudah tercantum di dalam UU Nomor 5 tahun 1974, namun tampaknya sangat sulit direali sasikan. Kendalanya, tidak ha na berasal dari sisi negara (sta te) di satu sisi, tapi juga dae rah yang akan dikenakan pro ses otonomi tersebut. Paling tidak inilah yang tergambar dari berbagai studi, kajian maupun keluaran kebijakan yagn dilakukan, baik oleh pe merintah maupun elemen-le men masyarakat lainnya me ngenai masalah otonomi sela ma ini. Paket terbaru menge nai otonomi ini adalah berupa keluarnya TAP MPR No. XV mengenai Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengatur an dan Pembagian dan Pe manfaatan Sumberdaya Nasio nal yang berkeadilan serta UU Pemerintah Daerah Nomor 22 tahun 1999 mengenai Perim bangan keuangan Pusat dan Keinginan beberapa dae Daerah dalam Kerangka Ne rah seperti Aceh, Riau, Irian gara Kesatuan Republik Indo Jaya serta Tim Tim untuk me nesia. misahkan diri dari NKRI me rupakan sebuah fenomena me narik untuk dicermati. Seba- gaimana diketahui bahwa refe rendum maupun federasi pada dasarnya merupakan pengerti an paling ekstrem dari otono misasi. Namun, tampaknya ini masih sebatas keinginan beberapa daerah (baca: Aceh, Riau, Irian Jaya dan Tim Tim) bukan sebuah kebutuhan. Jika keinginan ini meluas di ber bagai wilayah tanah air, ma ka sudah dipastikan tesis tentang negara kesatuan dan negara integralistik sebagaimana yang dicetuskan oleh Supomo menghadapi gugatan yang cu kup mendasar. Adanya pembagian wewe- nang yang jelas antara peme- rintah pusat dan daerah akan semakin jelas pula siapa pihak yang bertanggung jawab atas suatu kegagalan kebijakan. Ini penting sekali dalam upaya membangun pemerintah yang efektif. Efektifitas di sini bukan sekedar berarti kemam- puan organisasi pemerintah mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditentukan, tetapi juga kemampuan untuk men- jawab berbagai tuntutan yang terus bergulir. Jaya, Riau dan Tim Tim. Tun tutan otonomi tidak hanya ter batas pada sektor ekonomi se mata, tapi juga politik, hukum dan sosial budaya dan keaman TERPAKU an. Ironisnya dari berbagai re visi kebijakan maupun telaah terhadap persoalan otonomi selama ini sangat begitu ter paku pada pendekatan ekono mi dan politik semata. Semen tara, aspek sosial dan budaya hampir tidak disinggung sama sekali. Padahal, implikasi dari persoalan yang muncul pada aspek ekonomi dan politik, biasanya acap mengambil lo- cus pada wilayah sosial bu daya. Lihat saja berbagai kasus kerusuhan dan kekerasan yang berlangsung di masyara kat, sehingga menyebabkan tercabik-cabiknya hubungan- hubungan sosial di masyara kat, yang ini secara langsung maupun tidak merupakan dam pak dari tidak diwujudkannya proses otonomi secara baik dan benar, yang nota bene ha nya memfokus pada kepenting an ekonomi politik semata. namun untuk koordinasi keter- paduan operasi dari brigade- brigade komando utama, saya membentuk 3 buah KOWIL- HAN yang membagi habis wilayah Nusantara. Tiga buah KOWILHAN masing-masing berbintang tiga dari ketiga dipimpin oleh perwira tinggi Angkatan.