Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Sabtu, 13 Desember 1997 Penerbit Pemimpin Umum/Pendiri Wakil Pemimpin Umum Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab Wakil Pemimpin Perusahaan Managing Editor Sekretaris Redaksi Redaktur Anggota Redaksi Terbit Tarip Iklan Alamat Telepon Perwakilan Jakarta Perwakilan Banda Aceh & analisa SIUPP Dicetak Oleh : 7 : : : : 7 7 : : 7 : : Yayasan SIKAP PRESS. Harta Susanto. Supandi Kusuma. H. Soffyan. H. Ali Soekardi. Joeli Salim. Paulus M. Tjukrono. H. War Djamil. H. Amir Siregar, Kaharudin, H. Bahari Effendy, H. Naswan Effendi, Usman Alie, H. War Djamil, Mulyadi Franseda, H. Ismail Lubis; H. Basyir Ahzar, Buoy Harjo, Agus Salim, H. Azmi Majid (foto). M. Hatta Lubis, Mac. Reyadi MS, A. Rivai Siregar, Hasan Basri Ns, Timbul O. Simarmata, Johan Jambak, Ismugiman, Idris Pasaribu, M. Sulaiman, Ali Sati Nasu- tion, Samil Chandra, M. Nur, Hermansyah, Aswadi, Faisal Fardede, Kwa Tjen Siung. Hendar Tusmin, Anthony Limtan. Seminggu 7 kali. Rp. 4.500,- per mm/kolom (umum). Rp. 3.000,- per mm/kolom (keluarga). Jalan Jend. A. Yani No. 35 43 Medan. Kotak Pos: 1481. Telex No.: 51326 ANALIS IA. Fax: (061)-514031, Telegram: ANALISA MDN. Redaksi: 556655 (2 saluran)/511256. Tata Usaha: 554711 (3 saluran)/513554, Frans Tandun, Jln. K.H. Hasyim Ashari. No. 43-A Jak. Pusat Tel. 3446609/3844339/3453912 Fax.: (021)- 363388. H. Harun Keuchik Leumiek Jalan Tgk. Cik Ditiro 106 Tel. (0651) - 23839. Fax: (0651) 23839. SK. Menpen No. 023/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1985. Tanggal 24 Desember 1985. P.T. KUMANGO Medan (Isi di luar tanggung jawab pencetak). Tajukrencana Mundurnya Presiden Leghari ADU KEKUATAN antara Presiden Pakistan Faroog Leg- hari dengan Perdana Menteri Nawaz Sharif berakhir dengan mundurnya Leghari sebagai presiden. Dengan mundurnya Leg- hari konstitusi negara itu yang menjadi pangkal perselisihan akan mengalami perubahan. Walau sekarang Pakistan menganut sistem parlementer ke- kuasaan presiden besar, kalau dia tidak menyetujui kebijaksa- naan perdana menterinya dia dapat langsung memberhentikan PM tanpa minta persetujuan Parlemen. Tetapi baru baru ini atas usul PM Sharif maka Parlemen Pakistan menyetujui membatasi kekuasaan presiden itu. Na- mun keputusan ini tidak dapat diterima oleh Presiden Legha- ri dan juga oleh Ketua Mahkamah Agung Sajjad Ali Shah yang harus menanda tanganinya terlebih dahulu sebelum keputu- san dijadikan undang undang. Perselisihan antara Presiden Leghari dengan PM Sharif su- dah berlangsung sejak bulan Oktober. Ketika itu Sharif me- nolak menyetujui menambah anggota Mahkamah Agung de- ngan lima hakim lagi. Sharif akhirnya kemudian menyetujui penambahan itu. Tetapi dia dituduh menghina pengadilan oleh Ketua Mahkamah Agung Shah berkenaan dengan ucapannya di Parlemen disebabkan Mahkamah menolak suatu rencana un- dang undang yang diambil Dewan Perwakilan Rakyat Paki- stan itu. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Shah itu mendapat dukungan dari Presiden Leghari. Dan ketika rencana undang undang tentang pembatasan kekuasaan presiden disetujui Par- lemen dan diajukan ke Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Shah juga menolak memberikan persetujuannya. Dia tidak ber- sedia menandatanganinya. Krisis antara Presiden Leghari dan PM Sharif terus berlan- jut sehingga akhirnya pihak militer tampil memberi jasa jasa baik untuk mengatasi persoalan. Terjadi pembicaraan antara Panglima Angkatan Darat Jenderal Janggir Karamat baik de- ngan Leghari maupun dengan Sharif agar krisis itu jangan sam- pai berlanjut terus. Situasi seperti itu akan mengganggu sta- bilitas keamanan. Akhirnya Leghari menyatakan mengundur- kan diri sebagai Presiden. Hampir bersamaan dengan mundurnya Presiden Leghari Ketua Mahkamah Agung Shah juga dicopot kedudukannya oleh Dewan Mahkamah dengan perbandingan sepuluh lawan tujuh suara. Pengunduran Leghari sebagai presiden meredakan ketega- ngan yang terjadi di negara itu sejak Oktober lalu. Dan nam- paknya tidak akan menimbulkan ketegangan baru. Mengapa? Leghari tidak memiliki pengikut. Dia sebelum ini adalah ang- gota Partai Rakyat Pakistan yang diketuai oleh Benazir Bhutto. Dia disetujui Parlemen menjadi Presiden Pakistan ketika Be- naziir menjadi perdana menteri. Sebaliknya justru Leghari yang mencopot Benaziir sebagai PM berdasarkan tuduhan terdapat korupsi di kalangan anggota pemerintahannya. Maka kiranya Partai Rakyat Pakistan tidak akan bersedia untuk menampilkan Leghari lagi di gelanggang politik. Dengan mundurnya Leghari sebagai presiden dan yang ti- dak menimbulkan krisis baru Nawaz Sharif yang menjadi PM sejak bulan Pebruari lalu dapat terus melakukan usaha usaha pembaharuan. Khususnya untuk meningkatkan ketahanan eko- nomi negaranya. Antara lain dengan meneruskan pemberian berbagai insentif kepada para pengusaha dan pedagang. Di- antaranya yang bergerak dalam bidang pertanian dan keuan- gan seperti di sektor perbankan untuk memperkuat pereko- nomian Pakistan. Dia telah berhasil meraih pinjaman IMF sebesar 1,6 mil- yar dolar AS yang harus dibayar dalam waktu tiga tahun. Ju- ga Sharif telah menurunkan pajak untuk meningkatkan gai- rah di bidang ekonomi. Dengan usainya pertikaian dengan Leghari itu kedudukan PM Nawaz Sharif semakin mantap. Sekurang kurangnya sam- pai pemilu yang akan datang di Pakistan. Surat Pembaca. Memperihatinkan, Peralatan Pemadam Kebakaran Masih Minim GEDUNG baru Bank Indone- sia (bank sentral) di Jakarta hari Senin (8/12) terbakar di tingkat atas. Selain merasa perihatin de- ngan peristiwa kebakaran tersebut yang menelan korban jiwa sampai 15 orang, kita juga sebenarnya merasa sedih dengan kenyataan yang terjadi. Diberitakan bahwa gedung ba- ru Bank Indonesia mempunyai 26 lantai atau tingkat. Tetapi ketika kebakaran terjadi, pihak Dinas Pemadam Kebakaran mengalami kesulitan memadamkan api, kare- na tidak mempunyai peralatan yang lengkap. Sebab, seperti yang dikemuka- kan pihak Dinas Pemadam Keba- karan tersebut, mereka hanya mampu melaksanakan tugasnya sampai lantai enam justru tidak ada tangga sampai ke lantai yang lebih tinggi lagi. Bukankah ini sangat menye- dihkan? Bukankah Jakarta me- miliki puluhan gedung bertingkat yang tinggi mencakar langit! Nah, seandainya benar keterangan ter- sebut, bahwa Dinas Pemadam Ke- bakaran hanya bisa berbuat memadamkan api sampai ke ting- kat enam saja, bukankah hal ini sangat riskan. Keadaan seperti ini, menurut hemat saya, mungkin bukan ha- nya di Jakarta saja. Tetapi bukan mustahil juga di kota-kota lain- nya, terutama kota besar di Indo- nesia ini. Misalnya di kota Medan. Di kota yang merupakan kota terbe- sar ketiga di tanah air ini, saya ju- ga meragukan apakah Dinas Keba karan memiliki peralatan pema- dam kebakaran, antara lain tang- ga, yang lengkap sehingga mam- pu mencapai tingkat gedung yang tinggi. Justru di Medan juga ber- tumbuhan gedung-gedung besar Nama dan alamat harus jelas Sertakan Fotokopi KTP Padahal hal ini dapat dipikir- kan bersama, antara Pemda se- tempat dan masyarakat, antara lain pengembang, perusahaan- perusahaan besar, instansi, dan lain lain. Apa salahnya dibicarakan dan dimufakati untuk bersama-sama menyediakan dana untuk membeli peralatan lengkap pemadam keba- karan, juga peralatan lainnya yang dibutuhkan sebuah kota yang da- pat dimanfaatkan bersama untuk kepentingan umum. Yang penting adalah melahirkan idenya dan ke- mauan baik bersama. RAMUTU SIDADULIT Jalan Karya Tani Medan 00000 KESENJANGAN antara si ka ya dan si miskin masih dijadikan semacam dialog bagaikan tidak akan berkesudahan. Memang hal itu merupakan ci ri-ciri khas dari suatu kehidupan manusia, bahwa si kaya yang me- miliki kemampuan berlebihan, me mandang kepada si miskin mela- lui pandangan mata separoh di pi- cingkan, sehingga menimbulkan "garis-garis pisah". Jika dikaji-kaji, tidak ada se- orang pun di atas dunia ini yang mendambakan kemiskinan -tidak juga seorang sufi Seluruhnya ingin hidup serta berkecukupan. Namun apa pun yang diperbuat apabila sudah menjadi suatu ke- tentuan dari Yang Maha Kuasa ti- dak dapat dielakkan. Hanya saja perlu terus berusaha tanpa putus asa. Melalui iktikad di jalan yang benar serta berusaha, itulah akan tercapai dan diridoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena Tuhan itu Maha Pengasih lagi Maha Penya yang. Demi PAD Banyak Rencana Tataruang Dilanggar Ada dua kategori kemampuan seseorang. Pertama: berpendi- dikan. Kedua : memiliki akal ba- jing loncat. Yang berpendidikan apabila il- munya benar-benar digunakan pa- da jalan yang benar. Mampu me- nanggulangi kebutuhan hidup ke- luarganya. Bekerja sesuai dengan pendidikannya. Pada sisi lain ada pula yang berpendidikan tetapi kurang mampu mengetrapkan ilmunya di jalan yang benar, sehingga dia ha- rus memakai "akal/ilmu bajing loncat". Dengan akal/ilmu bajing lon- cat itu mudah mendapatkan keka yaan, sehingga bisa-bisa saja menghalalkan segala cara, tanpa harus memikirkan perbuatannya merugikan orang lain atau tidak. PENGAWASAN DARI GUBERNUR Bagi yang berpendidikan:. ren- dah atau sama sekali tidak pernah mengecap duduk di bangku seko- lah maupun sekolahnya terputus- putus, sudah tentu sulit membe- nahi hidupnya. Tidak ada perusa- haan satupun memberikan lo- wongan baginya. Namun perlu disadari, tidak semua insan-insan yang rendah pendidikannya itu bejat moral. Bermodalkan iman dan taqwa ke- pada Tuhan Yang Maha Esa, ju- jur dan tekun berusaha di jalan yang benar, mereka akan dapat memenuhi kebutuhan hidup ke luarganya. dan tinggi menggapai langit. Rasanya masalah-masalah se- perti inilah yang selalu kurang mendapat perhatian sepenuhnya. Kita mampu membangun kota de- ngan megah dan hebat, penuh de- ngan gedung besar dan tinggi, te- tapi kita selalu tertinggal menye- diakan peralatan yang diperlukan bagi sebuah kota secara lengkap, seperti peralatan pemadam keba- kap, peralatan pengangkutan dan karan yang serba modern dan leng pembuangan sampah yang mema- dai, dan lain sebagainya. Lantas dalam dunia yang Hal ini membuktikan, bahwa dihadapi manusia dengan aneka pembangunan yang kita laksana- nilai yang "taken for granted" kan, khususnya dalam hal ini harus digunakannya, kese- pembangunan kota, kurang teren- jahteraan umum bukanlah nilai cana dan terkoordinasi dengan idealis semata. Terdapat sejumlah baik. Kurang terpikirkan, bagai-nilai dalam kehidupan ber- mana membangun kota yang ser- masyarakat yang mengharuskan ba memadai sehingga tidak meng- kesejahteraan umum dilekatkan alami kesulitan jika terjadi se- kepadanya. Karena walau suatu yang tidak diinginkan. bagaimanapun juga, kese- jahteraan umum yang senyatanya hadir dalam kehidupan bermasya rakat, berbangsa dan bernegara pastilah tidak hanya memiliki nilai idealis semata. Kembali ke masalah kebaka- ran tadi, jangankan di kota-kota besar bahkan di kota-kota kecil dapat diduga, bahwa peralatan termasuk mobil pemadam keba- karan masih sangat minim, dan masih belum terpikirkan sebagai- mana mestinya. Dan jika diperta- nyakan, mengapa, maka jawaban- nya yang klasik adalah tidak ada atau kurangnya dana. Walaupun tingkat untuk me- menuhi kebutuhan keluarganya sangat jauh berbeda dengan yang berpendidikan, apalagi yang mam pu mempergunakan akal/ilmu ba- jing loncat. Presiden Soeharto pernah me- ngemukakan: "Inti masalah ke- miskinan adalah masih rendahnya SATU di antara empat amanat yuridis konstitusional yang diharapkan dilakukan oleh para penyelenggara pemerintahan negara adalah memajukan kese- jahteraan umum. Alinea ke empat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, secara jelas telah menunjukkan keharusan penye lenggaraan pemerintahan untuk memperhatikan kesejahteraan umum. Landasan itulah yang meru pakan hasil yang selayaknya di-. jabarkan menjadi visi bagi semua penyelenggara negara. Langkah pertama dan terutama untuk itu tentunya melalui peningkatan upaya internalisasi (pembatinan) kesejahteraan umum dalam setiap desah nafas kehidupan berpeme rintahan. BUKAN MUDAH Apalagi, kesejahteraan umum bukanlah kata mudah untuk dipersepsi dan di-interpretasikan oleh banyak pihak. Kepentingan umum merupakan kata sulit un- tuk dapat dipersepsi dengan persepsi yang sama bagi sebagian besar orang. Begitupun dengan interpretasi kata kesejahteraan umum, yang cukup susah dibe rikan arti dan makna yang univer- sal untuk dan bagi semua orang. Terminologi kesejahteraan umum karenanya adalah definisi filosofis, yang masih harus di- jabarkan. Karena itu tidak akan terlalu salah untuk disebutkan, bahwa memajukan kesejahteraan umum merupakan misi yang diemban oleh penyelenggara pemerintahan. Sebagai misi apalagi yang masih bernuansa filosofis, penjabarannya menjadi visi bukanlah hal yang mudah. Misi penyelenggara negara-an- tara lainnya memajukan kese- Oleh: F. Munthaha tingkat kemampuan untuk menge lola sumber daya tersedia. Ku- rangnya kemampuan tersebut mengakibatkan rendahnya penda- patan sehingga daya beli orang miskin itu rendah". Hal itu dikemukakan Presiden di Istana Negara, seusai meneri- ma penghargaan UNDP dari PBB bulan September 1997, yang di- sampaikan oleh Administrator UNDP James Gustave Speth. Namun di dalam upaya me- nanggulangi kemiskinan yang ma- sih ada di tengah-tengah masya- rakat, pemerintah tidak tinggal diam. Melalui program IDT di mana termasuk juga program KB, hasilnya sudah nampak nyata ta- hap demi tahap meskipun belum mencapai 100 persen sejahtera. Masyarakat dibantu untuk me ngembangkan usahanya. Sejum- lah Rp 60 juta tiap desa dengan bertahap selama 3 tahun. Dana ter sebut merupakan milik kelompok- kelompok masyarakat (Pokmas). Saat ini jumlah kelompok ter- sebut sudah mencapai sekitar 123.000. Pokmas tersebut terus berkembang cukup baik, yang me rupakan semacam benih-benih ko perasi yang cukup tangguh. Justru lebih lancar dan agar terkoordinir dengan mantap per- lu pengawasan terpadu, maksud- nya agar supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diingini, yang menjurus secara total keru- gian bagi masyarakat itu sendiri. Pengawasan itu sudah tentu dila- kukan oleh instansi-instansi ter kait. Karena IDT itu beradanya di daerah-daerah Tingkat II, sudah tentu pengawasan itu tidak terle- pas dari Gubernur. Gubernur ber- tanggungjawab melalui aparat-- aparatnya yang sudah ditentukan. Justru peran Bupati maupun Wa- likotamadya tanpa harus menung- gu perintah dengan sendirinya su- dah siap. Dana IDT itu pada dasarnya bukan diambil dari kas daerah, te- tapi langsung dari Pusat (Peme- rintah Pusat). TIDAK MAMPU MENCAPAI TARGET PBB Bagi daerah sendiri untuk kepentingan menanggulangi pem- bangunan yang sudah ditentukan, perlu pula giat meraih pencapai- an target "pendapatan asli dae- rah" melalui PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) ditambah dengan pendapatan lain-lain. PBB merupakan suatu kewa- jiban yang mesti dilaksanakan oleh seluruh penduduk Warga Ne- gara RI. Walaupun pada hakikat- nya jumlah yang dikutip itu ber- beda-beda di dalam tingkatan ke- mampuan masyarakat sesuai de- jahteraan umum dan misi yang lainnya memberi visi utama un- tuk melakukan segala sesuatu yang bersebutan "pembangunan"" Pembangunan dalam tataran ini, lebih merupakan visi yang terlahir dari memajukan kesejahteraan umum sebagai misinya. Kalaulah memajukan kese- jahteraan umum sebagai misi di- jabarkan menjadi pembangunan sebagai visinya, tentunya semakin dibutuhkan melakukan inter- nalisasi (pembatinan) kese- jahteraan umum itu dalam setiap gerak langkah yang bersebutan pembangunan. ANALISA Upaya pembatinan kesejah teraan umum pada setiap pemikiran dan aktivitas yang berlabelkan pembangunan, ten- tunya akan semakin mendekatkan pembangunan sebagai visi dengan misi memajukan kesejahteraan umum. Yang layak tanya, seberapa jauhkah pembangunan yang telah, sedang dan akan dilakukan telah senyatanya melakukan pem- batinan kesejahteraan umum tersebut? EMPAT MAKNA Harus diakui, tidaklah mudah menderivasikan kesejahteraan umum secara jelas. Kesejahteraan kan terminologi yang harus umum (public welfare?) merupa ngan usahanya. Target yang harus dicapai oleh Tingkat I sudah tentu berdasarkan perolehan dari Daerah Tingkat II. Di mana target yang dicapai itu masing-masing daerah tidak sa- ma, khusus bagi sektor SKB (Su- rat Keputusan Bersama). Pertama, sebagai input (ma sukan). Kesejahteraan umum pada gilirannya merupakan syarat dan prasyarat utama untuk terwu- judnya kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, ber- bangsa dan bernegara. Seperti apa yang diungkapkan oleh Gubernur Sumatera Utara (Sumut) H.Raja Inal Siregar, pa- da pembukaan Rakor PBB Prop. Sumut untuk tahun Anggaran 1997/1998 pertengahan Nopem- ber 1997, bahwa ada 9 Daerah Tingkat II Sumut yang tidak mam pu mencapai target PBB. Daerah tingkat II itu adalah: Kotamadya Medan, Kabupaten Langkat, Kotamadya TTinggi, Pe- matangsiantar, Tanjungbalai, Asa- han, Tapanuli Utara, Tapanuli Se- latan dan Nias. Jika dilihat dari tahun sebe- lumnya, Sumut dapat mencapai target sekitar 103.70 persen. Se- dangkan dari Daswati II terdapat sejumlah 13 dan sementara itu 4 Daswati II lainnya tidak meme- nuhi target. Pada sisilain Kepala Dinas Pen dapatan Tingkat 1 Sumut Drs. H.Ridwan Batubara melaporkan, bahwa penerimaan PBB Sumut 1996/1997 mencapai Rp 42,6 mil- yar dari target yang diharapkan Rp 47,15 milyar untuk sektor SKB. Sektor APBN realisasinya sekitar Rp 143,15 milyar dari yang ditargetkan Rp 138,04 milyar. Sedangkan pada Daswati II yang dapat mencapai target SKB adalah: 1. Kabupaten Tapanuli Te- ngah mencapai 145,63 persen. 2. Kabupaten Dairi 142,39 persen. 3. Kabupaten Simalungun 114,37 persen. 4. Kabupaten Labuhan- batu 106,65 persen. 5. Binjai 133,39 persen dan 6. Sibolga 100,33 persen. Untuk tahun 1997/1998 ini Pe- merintah menetapkan rencana pe- nerimaan PBB untuk Sumut sebe- sar Rp 43,7 milyar untuk sektor SKB, sedangkan untuk sektor APBN sekitar 7,27 persen turun pada sektor SKB dan pada sektor APBN 2,23 naik. Memperhatikan data-data ter- sebut dalam penerimaan PBB, sa- ngat wajar telah menginstruksi- kan agar tim intensifikasi khusus PBB bekerjalebih serius lagi un- tuk menghadapi pencapaian tar- get penerimaan PBB tahun 1997/ 1998 ini. Oleh Yohanes Amir oleh kesejahteraan umum. Ten- tunya termasuk dalam kegiatan bangunan, karena dengan dan yang disebutkan sebagai berpem- melalui pembangunanlah, kese- jahteraan kehidupan ber- masyarakat, berbangsa dan bernegara dimungkinkan untuk dicapai. hanya duduk di belakang meja untuk menantikan surat-surat yang perlu ditandatangani saja. PENERIMAAN DIP 1997/1998. Di dalam upaya mengentaskan kemiskinan janganlah Daerah- daerah Tingkat I itu hanya ber- gantung kepada Pusat, tetapi ber- upaya juga lebih giat di dalam me ningkatkan "pendapatan asli dae- rah". Baik penerimaan PBB mau- pun upaya lain-lainnya. Kesejahteraan umum bukanlah tujuan akhir tetapi tujuan antara sebelum mewujudkan kese- jahteraan bermasyarakat, ber- bangsa dan bernegara. Tentunya sukar diharapkan adanya kese- jahteraan dalam kehidupan ber- masyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa terlebih dahulu adanya kesejahteraan umum. Karenanya, kesejahteraan Karenanya dibutuhkan upaya umum adalah sesuatu yang harus dicapai secepat mungkin. Untuk untuk pada kesempatan pertama dapat mencapainya, dibutuhkan meproduksi sebanyak mungkin kepuasan publik agar kese-. upaya pembatinan (internalisasi) jahteraan umum menjadi terwu- segenap makna yang dikandung jud. Lantas, terminologi kepuasan Kita teringat pada bulan Ap- ril 1997 lalu, tiap Daerah Tingkat I seluruh Indonesia telah meneri- ma Daftar Isian Proyek (DIP), yang masing-masing disampaikan oleh Menteri atas nama Presiden. Jika ditelaah satu demi satu DIP yang disampaikan itu ada, yang nilainya naik dan ada pula yang turun. DIP itu untuk tahun 1997/1998. . Propinsi DIP tersebut diserahkan seca- ra serentak kepada 27 Gubernur Kepala Daerah seluruh Indonesia. Kalau pada tahun 1996/1997 Sumut menerima Rp 953.058 mil- yar, maka pada DIP 1997/1998 hanya Rp 838.2 milyar. Sedangkan Jabar pada DIP 1996/1997 mene- rima Rp 2.293 milyar dan pada DIP tahun 1997/1998 hanya Rp 1.736 milyar. Menurunnya DIP pada kedua Propinsi tersebut disebabkan berkurangnya dana yang berasal dari bantuan Luar Negeri. Untuk DIP beberapa Propin- si dapat kita lihat pada tabel ber- ikut ini. TABEL PENYERAHAN DIP DI BEBERAPA PROPINSI SUMUT Jabar Sulsel N.T.B. Kalsel Sultra Aceh Jatim • DIP 1996/1997 • Rp 953.058 Mil • Rp 2.293 Mil • Rp 431.626 Mil • Rp 446.6 Mil Bengkulu Irja == • Rp 354.839 Mil • Rp. DI Yogyakarta Rp 29.237 Mil Sumsel • Rp 342.462 Mil Maluku Jateng Lampung TIMTIM Sulut Kaltim Sumbar Kalteng N.T.T. Bali ● Kedua, sebagai proses. Kese- jahteraan umum merupakan pen- dahulu dari kesejahteraan in- dividual. Tanpa adanya kese- jahteraan umum sukar untuk hadirnya kesejahteraan individual. Sejalan pula dengan sumpah mendahulukan kepentingan umum dari kepentingan pribadi dan individu, yang seringkali diucapkan banyak orang yang dalam terlibat kegiatan berpembangunan. Jika diikuti alur fikir ini, kese- jahteraan umum akan melahirkan trickle down effect berupa kese- jahteraan individual. Semakin adanya kepuasan yang terlahir dari pemenuhan kepentingan. Bila tinggi tingkat kesejahteraan kepentingan dipenuhi, kepuasan suatu saat akan muncul dan pada masanya kesejahteraan akan mewujud. Itulah alur fikir yang mendasari kesejahteraan umum sebagai suatu dampak. umum akan semakin banyak pula tetesannya terhadap kesejahteraan individu dan pribadi. dimaknai dalam Dalam konteks pembangunan, kesejahteraan umum sebagai pro- ses ini seringkali terlihat dalam segenap tahap implementasi pem- kemungkinan yang melekat bangunan. Masih saja ada kepadanya. Setidaknya secara sederhana kesejahteraan umum akan mengedepankan empat makna. kegiatan berpembangunan yang menunjukkan dirinya sebagai pro- ses kurang atau belum memper- timbangkan keberadaan kese- jahteraan individual, karena kese- jahteraan individual akan menjadi fokus kalaulah kesejahteraan umum telah terwujud. Layakkah makna ini untuk semakin digalak- kan penggunaannya pada masa mendatang? Terlihat jelas bahwa untuk men- dapatkan kepuasan terutama kepuasan yang bersangkutan dengan umum, dibutuhkan adanya pemenuhan kepentingan umum. Secara prerequisit, kepen- tingan umum melahirkan kepuasan (umum) dan pada masanya merealisasikan kese- jahteraan umum. CUKUP SULIT Hal ini masih cukup sulit, karena seakan-akan tambah rumit untuk Ketiga, sebagai output (hasil). Kesejahteraan sebagai hasil diperantarai oleh kepuasan. Yang sejahtera pastilah mereka yang telah puas, namun mereka yang menyatakan puas tentu saja belum tentu akan merasakan sejahtera. Kepuasan publik (public satisfac tion) merupakan variabel in- tervening dari kesejahteraan umum (public welfare). • Rp 247.2 Mil ● ● ● augnvismie Juara Menurut hemat kita di sinilah pentingnya aparat Camat dan Lu- rah untuk tanggap tanpa berle- ngah-lengah di dalam upaya me- nyadarkan penduduk, untuk ber- disiplin nasional membayar PBB sebagai warga negara yang baik. Camat dan Lurah dianggap lebih dekat dengan masyarakat jangan Pembatinan Kesejahteraan Umum tigan umum. Disitu disebutkan bahwa kepentingan umum hanyalah berkenaan dengan aspek fisik semata seperti jalan umum, UPAYA PEMBATINAN Pembatinan (internalisasi) lebih dari sekedar sosialisasi. Pem- batinan merujuk sebagai kebera- daan yang tidak terpisahkan ser- ta diakui dan dirasakan sebagai saluran pembuangan air sampai bagian budayanya sendiri. Tetapi diyakini sebelum terjadinya pem- batinan memang didahului oleh sosialisasi. Ringkas sebut sederhana, pembatinan meru pakan hasil dari sosialisasi yang dengan fasilitas ABRI. intensif dan ekstensif. BANYAK ORANG KAYA SEPERTI SAYA TIDAK BISA MAKAN TAMBUH KARENA SAKIT GULA...! • DIP 1997/1998 • Persentase • Rp 838.2 Mil Rp 1.736 Mil • Rp 589.836 Mil. • Rp 573.5 Mil • Rp 360.832 Mil • Rp 410. Mil+ . (bersama DIPDA Rp 60. Mil) ● • Rp 666.817 Mil Rp 1.8 Tril Rp 257.580 Mil ● Rp 408.868 Mil ● puasan yang dikeluhkan ataupun dibisukan saja oleh mereka- mereka yang terlibat langsung dalam kegiatan berpemba ngunan? ● Khazanah perbendaharaan kepentingan umum yang terlihat pasti barulah dalam acuan fisik. Simak saja terminologi kepen- tingan umum seperti yang disebutkan dalam pasal 5 Keputusan Presiden RI Nomor 55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan, kepen- Rp 592.69 Mil+ • Rp 833.549 Mil • Rp 661.7 Mil • Rp 344.467 Mil Mil Mil Mil Mil • + 28,5 + 1.69 ● • Rp 378. Mil • Rp 535.02 Mil 2 • Rp 296. ● +87 Rp 403. Rp 369.955 Milde bu Rp 820, Milung • Rp 309. el • Rp 203. + 12.80 • +18.24 • ● ● ● CATATAN: di sini nampak DIP yang paling besar adalah Propinsi Jatim mencapai Rp 1.8 Trilyun. ● dalam kehidupan kepublikan ter- masuk dalam kegiatan berpem- bangunan bukanlah acuan yang sederhana. Pembangunan yang melahirkan kepuasan bagi semua orang sungguh suatu yang sukar dilaksanakan dibangdingkan Padahal kepentingan umum dengan difikirkan dalam konsepsi.- dapat saja lebih berkonotasi non Bahkan pembangunan yang melahirkan kepuasan bagi segenap pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan berpem- bangunan saja merupakan upaya berat. Apalagi menghasilkan pem- bangunan dalam aktivitas yang memberikan kepuasan bagi semua orang termasuk yang tidak atau kurang terlibat langsung. Bukankah masih saja ketidak fisik. Terdapat kepentingan umum yang bersifat non fisik disamping. yang bersifat fisik tersebut. Pem- bangunan memang bukanlah un- tuk menghasilkan sesuatu yang fisikal semata, karena matra pem- bangunan kita juga menyentuh aspek non fisik. }} SAMA PAK. YANG MISKIN SEPERTI SAYA JUGA TIDAK BISA MAKAN TAMBUH KARENA MEMANG TIDAK ADA...! ( • WiWiD -97. PERLU MENJADI PERTIMBANGAN Sudah tentu DIP-DIP tersebut akan dimanfaatkan demi kepen- tingan nasional di daerah yang bersangkutan. Dan lain dengan "pendapatan asli daerah". Sebenarnya ada beberapa ke- keliruan yang dilakukan oleh bé- berapa daerah mengenai "penda- patan daerah, sesuai apa yang di- kemukakan oleh Dirjen Pemerin- tahan Umum dan Otonomi Dae- rah (PUOD) Depagri Drs. Su- mitro Maskun. Menurut Dirjen PUOD: "ada kecendrungan proses perizinan ba ngunan dipakai pemerintah dae- rah sebagai salah satu sumber pen dapatan daerah. Akibatnya ba- nyak rencana tata ruang diabai- kan, demi Pendapatan Asli Dae- rah" (PAD). Sudah tentu apa yang dikemu- kakan oleh Dirjen PUOD itu ada kebenarannya. Dalam menanga nya proses perizinan bangunan oleh pejabat daerah yang dipen- tingkan adalah retribusi daerah, terlepas apakah izin bangunan yang diberikan itu sesuai dengan rencana "tata ruang" atau tidak. Sebagaimana yang ditandas- kan juga oleh Dirjen PUOD: "Ter bukti dari kenyataan, bahwa se- tiap tahun Pemda menentukan target besarnya retribusi izin ba- ngunan yang harus dihasilkan Di- nas Tata Kota atau Dinas Peker- tersentuh dalam gerak langkah pembangunan kita ? Kesejahteraan umum pastilah sesuatu yang akan dicapai dan digapai pada dan oleh pem- bangunan. Itulah persepsi yang hampir menjadi kesepakatan semua kita yang berpem- bangunan. Persepsi yang sangat layak sepertinya kelayakan kepen- tingan umum untuk memper- syarati kepuasan (umum) serta kelayakan kepuasan (umum) sebelum memperoleh kese- jahteraan umum. umum pada sisi non fisik nam- dibatinkan pada dan dalam serta oleh kegiatan kita yang dikenal paknya masih membutuhkan acuan yang semakin jelas agar sebagai pembangunan. Disangka kepentingan itu menjadi tercover pada dan dalam kegiatan berpem- sekiannya telah tersosialisasi kira, kepentingan umum seper bangunan kita. Mungkinkah ini dengan baik pada setiap gerak seakan pertanda belum sepe fikir dan gerak langkah pem- nuhnya kepentingan umum dari bangunan kita. Bila semakin sisi non fisik belum optimal diintensifkan terwujudlah pem- dibaca dan dimaknai. Terminologi kesejahteraan umum yang masih beda persepsi dan interpretasi ser- ta kepuasan (umum) yang sukar REKTOR Universitas Terbuka garakan UT selama ini telah berhasil menelorkan ratusan ribu DR. Ir. Bambang Sutjiatmo menyatakan, keberadaan Univer- sarjana strata satu (S1) serta pro- sitas Terbuka (UT) selama ini gram D2 dan D3 dari berbagai telah menjembatani keterbatasan spesialisasi. dana dalam pengembangan pen- "Bahkan pada semester ini didikan tinggi di Indonesia. (Juli-Desember 1997), kami dapat "Kerjasama UT dengan Dep- meluluskan 53.626 orang, terdiri dikbud telah memungkinkan pro- 48.565 lulusan program D2 Pen- gram pendidikan tinggi di In- didikan Guru Sekolah Dasar terukur walaupun mungkin donesia dapat berjalan baik, (PGSD) dan 5.061 lulusan pro- dikuantifikasikan, didahului lagi dengan memanfaatkan biaya gram D3 Pendidikan Guru oleh minimnya terminologi kepen- sangat rendah," katanya pada tingan umum. acara Wisuda Sarjana serta Pro- gram Diploma Dua dan Tiga (D2 dan D3) UT Lokal Sulawesi Tengah di Palu, Sabtu (6/12). Sekolah Menengah Pertama (PGSMP)," ujarnya memberikan contoh. Dalam sambutan tertulis dibacakan Pembantu Dekan II Fisipol UT Benry Sjach MA, MSc Bambang Sutjiatmo, ia mengatakan sistem pendidikan belajar jarak jauh yang diseleng- Halaman 4 - Menurut Bambang Sutjiatmo, dana pendidikan yang disediakan pemerintah Indonesia setiap tahun relatif sangat terbatas, sehingga dalam upaya me- ningkatkan kualitas pendidikan secara merata dan menjangkau masyarakat luas mengharuskan jaan Umum. Untuk mencapai tar- get itu dinas bersangkutan akan memperbolehkan pelanggaran ren cana tata ruang, selama pemohon memberikan kompensasi keuang- an atas pelanggaran itu". Memang banyak terdapat ke- keliruan-kekeliruan mengenai ren- cana tata ruang dan pengem- bangan kota, sehingga cendrung didikte oleh para pemodal, sesuai tempat/lokasi yang dia inginkan. Ada cagar-cagar budaya seba- gai catatan sejarah penting untuk diketahui oleh para turis - karena kehendak pemodal, di sana akan didirikan bangunan yang dapat menarik keuntungan lipat-ganda justru diperhitungkan akan men- dapatkan pendapatan asli daerah lalu dimusnahkan - yang masuk ke daerah kota. Dirjen PUOD Drs.Sumitro Maskun dalam nada kesal meng- ungkapkan "Hal-hal semacam itu jelas mengabaikan rencana tata ruang demi pendapatan daerah. Pelanggaran-pelanggaran lainnya lalu diperbolehkan saja selama pe mohon membayar atau bangunan yang terlanjur jadi, membayar denda sebagai tambahan retribusi izin bangunan. Kebijakan itu je- las tidak dapat dipertanggung jawabkan". Bukankah pembangunan yang kita dambakan adalah pem- bangunan yang menselaraskan sekaligus sisi fisik dan non fisik? Apalagi kepentingan umum yang bersifat non fisik lebih banyak sahamnya untuk mewujudkan Keempat, sebagai dampak. kepuasan (umum) dan pada Kesejahteraan umum adalah gilirannya menghasilkan kese- dalam aneka maknanya menjadi kepuasan (umum) dan kese- suatu dampak (positif) dari jahteraan umum. Kepentingan sangat layak untuk semakin jahteraan umum secara intensif Yang agak sukar, siapakah yang diobsesikan pula untuk mem- batinkan umum, Karena itu kesejahteraan umum Menurut hemat kita, ini perlu menjadi pertimbangan oleh peja bat dari instansi terkait, demi pen dapatan asli daerah. *** batinan kepentingan umum pada dan oleh setiap pembangunan kita. Tetapi hal itu masih belum mencukupi. Pembangunan kita juga telah, sedang dan akan senantiasa rindu dengan kese- jahteraan umum. Tanpa meng- ingati kesejahteraan umum yang dibatinkan sukar untuk hadirnya pembangunan seperti yang diobsesikan dalam nilai idealis, normatif dan praksisnya pembangunan. Pembatinan kesejahteraan umum semakin mendesak dalam setiap gerak fikir dan tahap langkah pembangunan. Karena itulah yang sesungguhnya diobsesikan sendiri oleh dan melalui pembangunan. Upaya un- tuk itu tidak lain melakukan sosialisasi kepentingan umum, kepuasan (umum) dan kese- jahteraan umum yang lebih intensif. UT Jembatani Keterbatasan Dana Pendidikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan lagi dengan pem- bangunan? Tentunya tidak lain berpembangunan melalui tertib pastilah semua pihak yang laku pembangunan. Perlukah ter- tib laku berpembangunan ? Penulis, Staf Diklat Wilayah Depdagri Bukittinggi. adanya partisipasi masyarakat. Kondisi demikian itu, telah mendorong UT untuk lebih aktif meningkatkan mutu pendidikan nasional melalui pengembangan berbagai program pendidikan yang sesuai kebutuhan, dengan terus membina hubungan kemitraan dengan instansi terkait. PROFESIONAL Ia juga mengatakan, per- saingan global memasuki Abad 21 sangat membutuhkan sumber daya manusia (SDM) profesional, yaitu yang kreatif, inovatif, pan- dai berkomunikasi dan mampu mengambil keputusan berisiko dengan cepat. "Kita (bangsa Indonesia) harus tidak mudah menyerah dan selalu mencoba hingga berhasil, mampu tinggi," imbaunya. (Ant). bekerja keras dengan disiplin