Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Sabtu, 15 Nopember 1997 Kerja Bakti Ala Vietnam harus membayar ganti rugi tunai senilai upah kerja 10 hari. Jalan raya baru itu akan dibangun sepanjang Truong Son, 1.200 km, menyusuri Jalur Ho Chi Minh. Semasa Perang Vietnam lalu, jalur itu dipakai untuk lalulintas angkatan lo- gistik perang. Diperlukan ba- nyak tenaga kerja untuk mem- bangun puluhan jembatan di jalur yang berkelok-kelok itu. Jalur ini dibangun sejak 1964, sebagai jalan untuk angkutan tentara dan perbekalan dari Vietnam Utara ke medan tempur melawan rezim du- kungan Amerika di Vietnam Selatan. Jalurnya cukup lebar untuk truk. Kini jalur jalan yang rusak parah itu perlu difungsikan kembali sebagai jalur ekonomi. Setelah reformasi ekonomi, pemerintah Vietnam mau mem- perbaiki dengan investasi luar negeri. Untuk menghemat ongkos, VIETNAM akan mewajib- kan semua rakyatnya yang berusia 18-45 tahun "bekerja bakti" dalam pembangunan proyek jalan raya Utara-Selatan sepanjang 1.800 km yang memerlukan biaya lima milyar dolar. Resminya dinamakan "kerja sosial", kerja bakti dimaksudkan untuk menghemat biaya proyek yang akan dimulai tahun 1998 itu. Belum diketahui apakah rakyatnya akan menerima ke- wajiban kerja bakti karena trauma historis kerja paksa pada zaman penjajahan Perancis. Menteri Keuangan Nguyen Sinh Hung baru-baru ini meng- umumkan proyek raksasa itu sudah disetujui oleh Perdana. Menteri Vo Van Kiet. Keputusan "kerja sosial" akan segera diumumkan. Rakyat boleh menolak kerja bakti, tapi Jakarta, (Analisa). "Jika memang dari segi fisik dan kesehatan sudah tidak layak, yaa mawas diri, untuk kemudian kami rela menyerahkan kepada ge- nerasi penerus," kata Sekjen De- wan Harian Nasional Angkatan 45, R. Soeprapto. Seusai menyerahkan sumbangan pemikiran untuk pe- nyusunan GBHN 1998 di gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis, ia mengatakan, selain mawas diri, DHN 45 menekankan pada aspek penerimaan oleh mayoritas masyarakat dalam memilih kepe- mimpinan nasional dalam perio- de mendatang. Sumbangan pemikiran terse- but diterima oleh Ketua Badan Pekerja MPR, Poedjono Pranjoto. Soal kepemimpinan nasional, lebih lanjut Soeprapto mengata- kan, "Yang penting accepted atau diterima oleh masyarakat luas se- cara demokratis, karena itu usia tidak menjadi soal". Menurut dia, pembicaraan mengenai kepemimpinan nasional hendaknya dikaitkan dengan me- kanisme yang sudah ada. "Yang penting, kita harus perhatikan sis- tem dan mekanisme yang sudah ada." Ditanya, apakah DHN 45 ju- ga memasukkan usulan nama Presiden dan Wakil Presiden pa- da periode 1998-2003, ia menja- wab, yang berwewenang untuk mengusulkan figurnya yakni frak- si dalam MPR. Soal Kepemimpinan Nasional, DHN 45 Tekankan Mawas Diri "DHN 45 tidak punya fraksi, dan kami tidak membahas secara khusus figur si A atau si B da lam kepemimpinan nasional men- datang," katanya menegaskan. Ini karena DHN 45 merupa- kan kekuatan moral, dan bukan kekuatan politik. "Fokus DHN 45 yakni mengutamakan upaya pe- warisan nilai kejuangan bagi kesinambungan pembangunan nasional," katanya. Apakah DHN 45 mengusul- kan nama calon Wakil Presiden, tanya wartawan lagi, ia kemudian menunjuk pada prinsip yang su- dah disepakati secara nasional. "Soal Wapres, itu baru dapat di- konsultasikan pada Presiden ter- pilih mendatang", katanya. Ia mengatakan, pihaknya ti- dak akan memunculkan masalah baru dengan menyebut nama ca- lon Wapres mendatang. TERDESAK Sebelumnya, Ketua DHN 45, Harun Zein mensinyalir nilai ke- bersamaan dan kejuangan yang Palu, (Analisa). Pemerintah Malaysia mem- pertanyakan status kewargane- garaan delapan orang nelayan asing yang terdampar di Desa Ogotua Kabupaten Buol-Toli- toli, Sulawesi Tengah, Sabtu (8/ 11). "Apakah benar para nelayan asing yang terdampar di pantai Sulteng itu berkebangsaan Ma- laysia, tolong kami diberi khabar," pinta seorang pejabat Deplu Malaysia kepada Konsu- lat Jenderal RI di Kota Kinaba- lu, Sabah. Informasi itu disampaikan Kepala Imigrasi Palu Drs. Mo- hammad Husin Alaydus kepa- da Antara di Palu, Kamis, be- berapa saat setelah menerima telepon dari Konjen RI di Kota Kinabalu yang meminta pen- jelasan masalah itu. PM Vo Van Kiet mengharapkan kontribusi tenaga sukarela dari rakyatnya. Pertanyaan pemerintah Ma- laysia itu, menurut Husin, berkaitan dengan pemberitaan sebuah harian ibukota awal pekan ini, yang menyebutkan bahwa para nelayan yang ter- dampar di pantai Sulteng itu adalah warga Sabah. Menurut statistik resmi, sekitar 80 persen dari 45 juta tenaga kerja di Vietnam adalah petani. Separoh waktu kerja mereka "idle" karena peng- angguran musiman di sektor pertanian. Husin mengatakan, berdasar- kan hasil pemeriksaan semen- tara kedelapan nelayan yang ter- Pemerintah akan menge- rahkan ribuan pemuda suka- relawan, semacam dinas wajib' militer. Pada millenium lalu, sebe- lum penjajahan Perancis per- tengahan abad 19 ditundukkan, petani Vietnam dipaksa mem- bangun tanggul, jalan, dan istana imperium raja-raja yang silih berganti. Pra Perang Dunia I, penjajah Akhir 1890an, ketika peme- rintah kolonial Perancis mem- Tidak jelas apakah ra yang baru bebas dari sistem kerja bangun proyek-proyek prasa- paksa pada zaman lampau akan mau mengikutinya. rana di kawasan Indochina, kerja paksa (corvee) berlaku wajib selama 30 hari setiap tahun. Terjadi penyalahgunaan, dan banyak rakyat yang mati. menjadi potensi dan motivasi bangsa, kini cenderung terdesak oleh kemajuan zaman yang mem- bawa nilai materialisme. "Pembangunan demikian pe- sat, namun nilai kebersamaan dan kejuangan cenderung terdesak. Karena itu kami menekankan per- lunya digariskan pembangunan karakter bangsa di masa depan," katanya. Usulan DHN 45 itu tertuang dalam sumbangan pemikiran ba- gi penyusunan GBHN 1998 yang diserahkan kepada ketua BP MPR untuk diteruskan dan dibahas da- lam fraksi-fraksi. (Ant). Malaysia Pertanyakan Status Nelayan Asing yang Terdampar dampar itu ternyata tidak dileng- si. kapi dokumen keimigrasian. "Badai yang cukup besar itu "Mereka mengaku berstatus telah merusakan mesin kapal kewarga-negaraan Pilipina kami," kata Aradani, seraya tetapi menetap di Sabah," ujar- mengisahkan sebelum terdam- nya, seraya menyatakan dua dari par di Desa Ogotua dan dito- delapan orang itu bisa berbah-long nelayan Indonesia, kapal sa Melayu. Keterangan yang sama di- sampaikan Akarab Aradani (35) nakhoda kapal-motor yang terdampar itu. "Kami semua penduduk Pulau Tawi-Tawi di provinsi Mindanau, Pilipina Se- latan," katanya. Namun demikian, kata Ara- dani, mereka menetap di Galam- Galam, Sabah bagian timur se- lama lebih 10 tahun terakhir, dengan pekerjaan utama sebagai pedagang asongan di pasar se- tempatqubas sish s "Kapal-motor kami itu, dipergunakan sebagai sarana angkutan barang yang dibeli dari Pulau Sampurna," ujarnya lagi. Ketika ditanyakan sebab-sebab sehingga mereka terdampar di pantai Sulteng, Aradani men- ceritakan saat hendak menuju Pulau Sampurna dari Tawi- Tawi, kapal-motor mereka yang berbobot mati sekitar tiga ton itu dihempas badai Laut Sulawe- Perancis juga mengandalkan sistem kerja paksa untuk mem- bangun jalan raya dan kereta api, dan irigasi lembah Sungai Mekong. ANUGERAH: Kelompok musik pop Inggeris "Spice Girls" manggung selama upacara penyerahan anugerah Ondas di Istana Nasional Barcelona, Spanyol, Kamis. FO Sistem irigasi menjadikana delta Mekong sebagai lumbung pangan Vietnam. Produksi beras meningkat empat kali tahun 1880-1937. Ekspor beras masa it' dari Saigon (kini Hi Chi Minh City) meningkat lima kali lipat. Ant/Rtr SEPEDA: Sepasang kera Vietnam mengayuh sebuah sepeda yang dibuat berdasarkan pesanan selama berlangsungnya suatu pertunjukan Sirkus Internasional di Hanoi, Selasa. Pada masa itu, pemba- ngunan prasarana oleh peme- rintah kolonial Perancis tidak meneteskan manfaatnya kepada mayoritas rakyat Vietnam. Kini belum jelas apa bentuk undang-undang yang akan diberlakukan akhir tahun ini. Sementara ini, pemerintah sedang memkampanyekan ren- cana "kerja sosial". Rakyat diminta secara sukarela ikut kerja bakti dengan dalih demi pembangunan nasional. Belum terdengar bagaimana reaksi berbagai organisasi hak asasi internasional. Rezim militer di Burma (Myanmar), misalnya, dikecam dunia karena mempraktekkan sistem kerja bakti. Kondisi di Vietnam mungkin tidak seburuk di Myanmar. Namun, Hanoi biasanya tak mempedulikan kritik inter- nasional terhadapp kebijakan- nya, bahkan menuduh "inter- vensi terhadap urusan dalam negeri" atau menganggapnya konspirasi "musuh-musuh" merongrong pemerintah. (Anspek) mereka terapung-apung di lau- tan lepas selama delapan hari sejak 1 Nopember. Kedelapan nelayan berke- bangsaan Pilipina itu saat ini diamankan di Karantina Imigra- si Palu, guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Para nelayan itu berharap agar mereka segera dikemba- likan pemerintah Indonesia ke kampung halamannya di Tawi- Tawi. Menanggapi permintaan para nelayan itu, Kepala Imigrasi Palu Mohammad Husin Alay- drus mengatakan pihaknya kini masih terus melakukan pemerik- saan intensif. "Bila kedatangan mereka bukan karena unsur kesenga- jaan, pihak Imigrasi Palu segera menghubungi perwakilan nega- ra Pilipina di Indonesia untuk penanganan lanjutan kasus ke- imigrasian ini," kata Husin Alaydrus.(Ant) ANALISA "Sudharmono, SH : P7 tak Punya Kriteria Khusus Cawapres Jakarta, (Analisa). Tim Penasehat Presiden me- ngenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P7) menyatakan tak punya kriteria khusus tentang ca- lon Wakil Presiden. "Kriteria P7 untuk calon Wa- pres adalah kriteria UUD 1945 dan Tap MPR. Tidak ada kriteria khusus," tegas Ketua Tim P7 Su- dharmono SH di Gedung DPR/ MPR, Jakarta, Kamis. Tim P7 bertemu dengan Pim- pinan MPR/DPR untuk menye- rahkan bahan-bahan bagi penyu- sunan GBHN 1998. Mantan Wapres dan mantan Ketua Umum DPP Golkar itu mengaku tidak membicarakan masalah calon Wapres dengan Pimpinan Majelis. "Tentang calon Wapres kita ti- dak bicarakan, karena Tim P7 memang tidak membicarakan hal itu," ujarnya. Namun ia mengakui bahwa masalah tersebut ditanyakan pers seusai Tim P7 bertemu dengan Presiden Soeharto. Ketika hal itu dipertanyakan kembali oleh war- tawan seusai dia bertemu dengan Pimpinan MPR, Sudharmono mengulangi jawabannya, "Itu ter- serah MPR". "Meskipun demikian syarat- nya, harus bisa bekerjasama de- ngan Presiden," ucapnya. Ketika ditanya, apakah masa- lah Wapres sebaiknya diungkap- kan secar terbuka oleh Fraksi- fraksi Majelis, Sudharmono me- ngatakan, masing-masing Fraksi tentunya punya pertimbangan. "Tetapi yang jelas, soal orang itu sensitif. Kalau yang dituju un- tuk konsensus, itu mungkin saja. Tapi kalau tidak, ya agak riskan," katanya. Atas pertanyaan itu, dia men- jelaskan, mekanisme pencalonan Wapres yang lalu, memang tidak Dili, (Analisa). Kapolda Timtim Kol Pol Drs Atok Rismanto SH, mengemu- kakan, pihaknya kini tengah mengusut tuntas keterlibatan turis asing Frederickson, warga negara Amerika Serikat, dalam aksi bakar lilin di depan Kam- pus Untim. "Keberadaannya di tengah- tengah massa yang melakukan aksi bakar lilin tersebut perlu dipertanyakan. Terlebih moti- vasinya mengabadikan peristi- wa tersebut dengan kamera- nya," katanya kepada Antara di Dili, Rabu. Menurut Kapolda, tindakan Frederickson sudah bertentang an dengan visa turis yang dimi- likinya. Karena itu yang ber- sangkutan masih dalam pengu- sutan pihak yang berwajib un- tuk dimintai keterangan. resmi. Mekanisme resmi yang ada adalah di MPR. Menurutnya, kalau Fraksi- fraksi MPR mencalonkan satu orang (Presiden dan Wakil Presi- den) maka tidak perlu adanya vo- ting. "Tapi kalau lebih dari satu orang, mungkin saja voting diper- timbangkan," katanya. "Tapi kan ada mekanisme in- tern, untuk mengkondisikan tidak terjadinya voting, supaya proses pemilihannya lancar. Yang penting bagaimana negara ini bisa men- ciptakan kondisi yang kondusif untuk kelancaran Sidang Umum MPR," ujarnya. Ketua Tim P7 dalam kesempat- an itu menjelaskan, timnya me- mantau dan mengikuti apa yang hidup di dalam masyarakat, sesuai dengan keadaan. Polda Timtim Usut Keterlibatan Turis Asing dalam Aksi Bakar Lilin "Bahwa sampai sekarang pe- laksanaan hukum dan keadilan di tanah air itu perlu ditingkatkan, itu jelas. Kita tidak katakan tidak baik, tapi masih banyak kendala, dan hal itu masih banyak dirasa- kan oleh masyarakat. Maka kita perlu memberikan perhatian lebih banyak dan sungguh-sungguh da- lam menegakkan hukum dan ke- adilan bagi seluruh rakyat Indo- nesia tanpa diskriminasi," tegas- nya. Sejak Tim P-7 usai bertemu Presiden, sorotan terus tertuju pa- da tim beranggotakan sembilan (9) orang itu yakni Sudharmono, Ismail Saleh, Bintoro Tjokro- amodjojo, Cosmas Batubara, Mascjchun Sofwan, Aang Kunae- fi, Soerjanto Poespowardjojo, dan Wibisono Singgih. Dari sejumlah informasi yang berhasil dihimpun dan kini terus bergulir, Tim P7 sedang menggo- dok dan menjaring nama-nama bakal calon Wapres dengan men- cari berbagai masukan, termasuk bertemu dengan Pimpinan MPR tersebut. (Ant). aksi tersebut," katanya. Dijelaskannya, satu jam se- belum aksi bakar lilin yang di- lakukan sekitar 200 hingga 300 orang mahasiswa Universitas Timor Timur, Pemda dan pela- jar tersebut, Frederickson su- dah lalu lalang di depan kampus Untim. Kehadirannya tersebut me- nyebabkan para demonstran le- bih bersemangat lagi melaku- kan aksinya, apalagi kegiatan mereka diabadikan. Para demonstran tersebut demikian semangatnya bila di- abadikan orang asing, semen- tara wartawan maupun orang lain yang ingin mengambil gam- bar kegiatan tersebut dimarahi. "Hal tersebut mengundang kecurigaan aparat, ada apa se- benarnya dibalik aksi tersebut," katanya dengan nada bertanya. Apakah tidak mungkin kehadir an orang asing tersebut sengaja untuk memancing keributan, ke- mudian diekspos ke luar negeri tanya wartawan..(Ant) "Film negatif hasil 'jepretan- nya' juga kini tengah dicetak untuk diteliti sejauhmana akti- vitas yang bersangkutan dalam Rekaman Lensa Ant/Rtr BERTELUR: Sejumlah wisatawan, ilmuwan dan wartawan berkumpul untuk mengamati seekor penyu dewasa, yang bertelur di cagar alam Playa La Flor Nikaragua, 164 kilometer sebelah selatan Ant/Rtr Managua, 9 November lalu. AMI Ant/Rtr MELINTASI: Sekelompok gajah melintasi sebuah beca di suatu persimpangan jalan di New Delhi, Rabu. Gajah merupakan pemandangan umum di India, yang digunakan selama upacara pernikahan. Halaman 8" DPR Dukung Langkah Pangdam IV Teliti Gerakan Eka/Eki Jakarta, (Analisa). Kalangan DPR mendukung langkah Pangdam IV Diponego- ro, Mayjen TNI Mardiyanto un- tuk meneliti dugaan adanya ke- lompok masyarakat ekstrim ka- nan (Eka) maupun ekstrim kiri (Eki), termasuk dugaan dukungan dana dari Dirut PT Jamu Nyonya Meneer bagi gerakan komunis ba- ru di Jawa Tengah. Wakil Ketua Komisi II DPR Abu Hasan Sazili, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Zamharir AR dan anggota FPP, RH Dikdik Iskan- dar menyatakan hal tersebut di Ja- karta, Selasa. Zamharir mengatakan, dari dulu apa yang disebut gerakan Eka maupun Eki selalu ada, ka- rena negara RI terdiri atas berba- gai suku dan agama. Namun sam- pai kini, gerakan itu menurutnya belum sampai pada tingkat mem- bahayakan, karena aparat keama- Jakarta, (Analisa). Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Abdur- rahman Wahid (Gus Dur) menga- takan, berbagai komentar "orang jalanan" mengenai Calon Presi- den (Cawapres) dapat "mengam- buradulkan" suasana. Gus Dur setelah bersama pe- ngurus lainnya diterima Wapres Try Sutrisno di Istana Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis menam- bahkan, berbagai usul itu boleh saja namun bukan berarti keharu- san, apalagi justru jika usul itu menambah situasi makin "amburadul". Masalah Cawapres itu sudah ada jalur dan ada pihak yang mengurusnya, katanya dan me- nambahkan, suara orang luar mungkin tidak didengar. Jika alasan berkomentar itu adalah urusan bangsa maka bagi NU "berjualan bensin" juga me- rupakan urusan bangsa, tegasnya. Oleh karena itu, NU menahan diri untuk membuat komentar mengenai soal Cawapres dan me- nyerahkan sepenuhnya kepada Mendataris Presiden Soeharto melalui mekanisme MPR. nan selalu cepat tanggap. "Misal- nya, yang dilakukan Pangdam IV Diponegoro yang akan meneliti "Serahkan semuanya kepada Pak Harto melalui mekanisme MPR. NU tidak akan ikut cam- pur," katanya menambahkan. Ia menegaskan kembali sikap NU yang menyerahkan sepenuh- nya proses suksesi kepada Presi- den Soeharto melalui mekanisme fraksi MPR. NU akan menyerah- kan pula masalah ini kepada wa- kil NU di fraksi itu. Gus Dur menjelaskan, dalam situasi seperti ini, NU bersikap "low profile". Sikap itu tercermin juga dari penyelenggaraan Munas dan Konferensi Besar (Konbes) Ulama NU di Lombok Utara, NTB yang akan diadakan pada 17 sampai 21 Nopember 1997. Munas dan Konbes itu hanya unsur-unsur yang dinilai memba- hayakan," ujarnya. Zamharir juga melihat berba- gai peristiwa di dalam negeri tidak akan mempengaruhi jalannya Si- dang Umum MPR 1998 menda- tang. "Belum ada gerakan politik besar yang dapat menghambat Si- dang Umum MPR 1998, katanya. Hal senada juga dikemukakan Abu Hasan Sazili yang menyata- kan, mendukung sikap Pangdam IV Diponegoro yang akan mene- liti kelompok-kelompok yang akan mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat. "Jika dalam penelitian itu ter- bukti bahwa suatu kelompok me- lakukan gerakan yang membaha- yakan, harus dilakukan tindakan hukum," katanya. Namun demikian, dia meng- ingatkan, mesti ada kejelasan ten- tang kriteria yang disebut Eka atau Eki itu. Jika kriteria itu je las, baru diambil tindakan, ucapnya. LANGKAH CEPAT Anggota FPP RH Dikdik Is kandar juga menyatakan, aparat harus mengambil langkah cepat dan langkah Pangdam hendaknya tidak setengah-setengah untuk mengikis habis gerakan Eka-Eki yang membahayakan keselamatan negara. Gus Dur : Komentar Cawapres Dapat "Amburadulkan" Suasana akan menghadirkan Menag Tar- mizi Thaher dan membahas masalah-masalah di luar politik praktis. PB NU dalam pertemuan de- ngan Wapres itu melaporkan ren- cana Munas dan Konbes Ulama itu. Sebelumnya, PB NU sudah bertemu pula dengan Wakapolri membahas masalah Munas dan Konbes yang akan dihadiri para ulama dalam kapasitas pribadi. Munas dan Konbes ulama akan membahas masalah dengan (Ant-b). Dia mengatakan, siapapun yang ingin memaksakan ideologi asing dalam negara kebangsaan yang berdasar Pancasila, harus di- kikis habis. Sementara itu Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Mardi- yanto ketika dimintai penjelasan di Yogyakarta akhir pekan lalu mengenai seberapa jauh hasil pe- nelitian itu, belum bersedia men- jelaskan. (Ant). pendekatan yang bersifat tematis. Pembahasan itu mencakup anta- ra lain masalah ekonomi seperti reksadana, masalah kesehatan se- perti kloning, masalah penggusu- ran tanah, HAM, dan demonstra- si. Kesemua masalah itu akan di- tinjau dari persepsi dan sisi aga- ma Islam. Masalah mekanisme kepe- mimpinan nasional juga akan di- bahas namun tanpa menyebut na- ma orang. Ant/Rtr UDANG: Udang berkulit putih, yang ditangkap Bill Coppersmith di Tanjung Casco, lepas pantai Maine, 10 November lalu, diper- lihatkan untuk pemotretan di sebuah toko di Raymond, Maine, Kamis. Ant/Rtr MENYELAM: Polisi Berkuda Kerajaan Kanada menggunakan peralatan menyelam dan perahu bermotor berkecepatan tinggi untuk memulai pemeriksaan keamanan dan mengamankan Istana Kanada, tempat berlangsungnya Konferensi Ekonomi Asia-Pa-sifik (APEC) 13 November. MENGAMATI: Seekor rubah "Culpeo" (Pseudalopex Cupaeus) mengamati keluar kandangnya di atas sebuah truk pick-up di taman margasatwa Santiago, 12 November lalu. Ant/Ror