Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Rabu, 15 Oktober 1997 Penerbit Pemimpin Umum/Pendiri Wakil Pemimpin Umum Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab Wakil Pemimpin Perusahaan Managing Editor Sekretaris Redaksi Redaktur Anggota Redaksi Terbit Tarip Iklan Alamat Telepon Perwakilan Jakarta Perwakilan Banda Aceh : : SIUPP Dicetak Oleh : : H. War Djamil. H. Amir Siregar, H. Kaharudin, H. Bahari Effendy, H. Naswan Effendi, Usman Alie, H. War Djamil, Mulyadi Franseda, H. Ismail Lubis, H. Basyir Ahzar, Buoy Harjo, Agus Salim, H. Azmi Majid (foto). M. Hatta Lubis, Mac. Reyadi MS, A. Rivai Siregar, Hasan Basri Ns, Timbul O. Simarmata, Johan Jambak, Ismugiman, Idris Pasaribu, M. Sulaiman, Ali Sati Nasu- tion, Samil Chandra, M. Nur, Hermansyah, Aswadi, Faisal Fardede, Kwa Tjen Siung. Hendar Tusmin, Anthony Limtan. Seminggu 7 kali. Rp. 4.500,- per mm/kolom (umum). Rp. 3.000,- per mm/kolom (keluarga). Jalan Jend. A. Yani No. 35-43 Medan. Kotak Pos : 1481. Telex No.: 51326 ANALIS IA. Fax: (061)- 514031, Telegram: ANALISA MDN. Redaksi: 556655 (2 saluran)/511256. Tata Usaha: 554711 (3 saluran)/513554. Frans Tandun, Jln. K.H. Hasyim Ashari. No. 43-A Jak. Pusat Tel. 3446609/3844339/3453912 Fax.: (021)- 363388. H. Harun Keuchik Leumiek Jalan Tgk. Cik Ditiro 106 Tel. (0651) - 23839. Fax: (0651) 23839, SK. Menpen No. 023/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1985. Tanggal 24 Desember 1985. P.T. KUMANGO Medan (Isi di luar tanggung jawab pencetak). Tajukrencana : : : analisa : Yayasan SIKAP PRESS. Harta Susanto. Supandi Kusuma. H. Soffyan. H. Ali Soekardi. Joeli Salim. Paulus M. Tjukrono. Pembicaraan dengan IMF FLUKTUASI tajam kurs rupiah terhadap dolar AS Senin menandakan rupiah belum mengumpulkan momen- tum yang mantap dan masih rawan terhadap desas-desus dan spekulasi. Laporan tentang penurunan peringkat kurs valuta asing jangka panjang terhadap negara kita oleh Standard & Poor's sempat menekan rupiah sampai 3.615 terhadap dolar AS, sebelum memulih kembali menjadi 3.465 karena laporan tentang prospek tercapainya persetujuan persyaratan bantuan pinjaman Dana Moneter Internasional (IMF) dan lembaga keuangan internasional lainnya. Penurunan peringkat kurs valuta asing sekali lagi menggaris-bawahi kerawanan sistem finansial kita, terutama sektor perbankan. Yang membuat para investor dan pelaku pasar was-was ialah jumlah pasti hutang luarnegeri jangka pendek badan usaha swasta yang telah atau akan jatuh tempo. Angka itu bersimpang siur, mulai dari US$20 milyar, $35 milyar bahkan $60 milyar. Kepala perwakilan Bank Dunia untuk Jakarta, Dennis de Tray, telah menegaskan, yang dialami Indonesia sekarang bukan krisis ekonomi, melainkan erosi kepercayaan terhadap rupiah. Maka tujuan kedatangan tim IMF dalam rangka mengadakan pembicaraan, menurut versi pemerintah, adalah untuk memberikan informasi/nasihat dan bantuan teknis, sebagaimana yang ditegaskan Mensesneg, Murdiono. Tiada persyaratan sebagaimana dilaporkan. "Bila IMF ingin memberikan pinjaman dan membantu, itu harus didasarkan program kita," kata Murdiono. Maka agak membingungkan, apakah kedatangan tim IMF dengan memberikan nasihat saja tanpa paket bantuan keuangan, dapat menenangkan gejolak rupiah dan menegakkan kepercayaan pasar terhadap rupaih. Dan apakah kemampuan finansial pemerintah dewasa ini dapat memecahkan masalah hutang luarnegeri jangka pendek oleh badan usaha swasta yang telah dan akan jatuh tempo? Fluktuasi kurs rupiah diperkirakan akan tetap berlanjut, selama belum ada gambaran jelas tujuan kedatangan tim IMF dan selama bursa bertanya-tanya tentang cara penye- lesaian masalah pembayaran kembali hutang tersebut. Bila pembicaraan sampai tahap tentang pinjaman dari IMF, maka secara tradisional, IMF tetap mewajibkan negara penerima pinjaman memenuhi persyaratannya yang biasanya ketat. Persyaratan utama IMF biasanya menitik-beratkan pro- ligram penghematan, pengimbangan anggaran pemerintah, pembekuan dan pembatalan proyek-proyek besar yang tak esensial dan kurang produktif dan peningkatan efisiensi dan produktivitas dengan meniadakan monopoli, perlakuan preferensial, tata-niaga dan sebagainya. Sistem perbankan barangkali akan mendapat sorotan khusus dengan serangkaian langkah pelaksanaan melalui berbagai tahap, seperti tahap penertiban, penyehatan dan konsolidasi. Diperkirakan, tiada masalah berarti bagi pemerintah menerima persyaratan IMF tersebut, karena program IMF tidak jauh berbeda dengan rencana 3-butir Menkeu yang akan dijalankan, yakni: reformasi di sektor keuangan, reformasi struktural ekonomi lebih lanjut, termasuk sejumlah deregulasi dan konsolidasi fiskal. Hanya masalah dosis resep IMF itu perlu dipertimbangkan. Kondisi "penyakit ekonomi" kita tidak sampai separah Thailand. Maka dosisnya pun seharusnya lebih ringan, sehingga dalam pelaksanaan program penghematan IMF, tidak menimbulkan "dampak sampingan" pada pelaksanaan program-program lain pemerintah yang menyangkut kehidupan dan kesejahteraan rakyat banyak, seperti misalnya, penghapusan subsidi minyak, kenaikan tajam tarif utilitas umum, pengurangan anggaran kesejahteraan dan penutupan atau likuidasi wajib bank-bank yang bermasalah. Jumlah paket bantuan pinjaman itu, menurut laporan dari London, mencapai US$12 milyar, walau kita belum berencana memintanya. Tapi dukungan dari IMF itu diperkirakan dapat memberi impact psikologis berarti dan backup yang kuat bagi otorita moneter dalam menegakkan kembali kepercayaan bursa dan sekaligus mencegah upaya spekulan asing menyerbu rupiah lagi. Surat Pembaca. Mengapa Bangunan Bermasalah benar, bila petugas penertiban Makin Banyak di Medan? bertindak tidak ada pilih ka- tegas sih, atau tidak perduli bangunan yang bermasalah itu milik siapa apakah orang gede, punya baking dan sebagainya. BANGUNAN bermasalah mulai dari yang melanggar Perun- tukan, menyalahi SIMB misalnya di dalam ijin dibangun dua ting- kat, tetapi dibangun, menjadi ti- ga atau empat tingkat dan bahkan kepada bangunan yang tidak pu- nya Surat Ijin Mendirikan Ba- ngunan (SIMB) sama sekali. Bila memang jelas-jelas tidak punya ijin, langsung dirobohkan. Tetapi tentu dengan syarat, bah- wa bagian perijinan memang be nar-benar siap dan mudah dalam pengurusan SIMB. Tetapi bila ma- syarakat yang ingin membangun sudah mengurus SIMB, tetapi ter- lalu sulit keluarnya ijin tentu hal ini tidak bisa disalahkan semata kepada orang yang mendirikan bangunan. Padahal selama ini kita meli- hat Pemda Medan giat menertib- kan bangunan-bangunan yang bermasalah. Tetapi mengapa jus- tru bangunan-bangunan berma salah justru semakin banyak sam- pai meliputi 21 kecamatan di Medan. Ada beberapa kemungkinan sehingga orang tetap berani mem- bangun tanpa ada SIMB maupun menyalahi peruntukan. Pertama mungkin disebabkan lambatnya pengurusan SIMB, kedua ke- mungkinan penertiban terhadap bangunan bermasalah tidak me- rata dan ada perasaan pilih kasih di kalangan masyarakat yang membangun, atau merasa lebih mudah mengurus SIMB bela- kangan dan membangunnya lebih dahulu. Ada pula yang tertib de gan dan membangunnya lebih da- hulu. Ada pula yang ditertib de- ngan mengetok sedikit atau dise- but "ketok sayang" di dinding, ini juga memungkinkan orang yang membangun berani melanggar peraturan. Terkadang kita melihat Pem- da dalam menertibkan cukup te- gas, bahkan tidak perduli dengan penghuni yang sudah ada, lang- sung dibongkar. Ada kesan yang melihat tindakan yang berbeda- beda ini bukan tak mungkin mem buat masyarakat semakin berani melanggar peraturan untuk tidak mengurus SIMB. Toh akhirnya akan selesai juga. Nama dan alamat harus jelas Sertakan Fotokopi KTP Bangunan bermasalah ini akan dapat ditertibkan benar- Pokoknya kesiapan dan kemu- dahan untuk pengurusan ijin mendirikan bangunan terjamin dulu, dan setelah itu silahkan Pemda bertindak tegas. Rasanya masyarakat pun tentu mendu kung. M.TULUS YS JI.Sutrisno Medan Dari Redaksi PARA penyumbang tulisan/artikel dimintakan perhatiannya sebagai beri kut: 1. Panjang tulisan/artikel minimal empat dan mak simal tujuh halaman/folio diketik dengan spasi rang kap dan tidak timbal balik. 2. Bukan tindasan, serta bukan fotokopi. 3. Tidak atau belum dikirim kan ke media massa lain nya. 4. Pada akhir/ujung tulisan sebutkan identitas, profesi penulis serta alumnus dari mana. 5. Sertakan alamat terbaru yang jelas, dan jangan lupa sertakan fotokopi KTP yang masih berlaku. ANALISA Peliknya Penataan Transportasi Kota menyulitkan anak-anak, orang tua dan orang cacat untuk berjalan di atasnya. Dan seperti telah di sebut di muka, trotoar pun acapkali digunakan oleh pedagang K-5. Ketiga, rambu-rambu lalu-lintas yang ada juga masih sangat minim dan banyak yang letaknya kurang tepat, sehingga sangat menyulitkan pengguna jalan un- tuk berkomunikasi dengan lalu- lintas jalan raya. Hal ini banyak terjadi pada perempatan-perem patan jalan yang rambu-rambu nya dibuat terlalu dekat ke perem- patan, sehingga tidak mampu memberikan aba-aba pada peng- guna jalan. PEMBENAHAN pranata lalu- lintas kota, hampir tak terelakkan, akan menjadi tugas abadi semua negara, di setiap tempat di belahan dunia ini. Apa boleh buat, sementara hubungan transportasi antara bumi dan bulan, bahkan antar planet, telah terlaksana dan niscaya akan terus berkembang, penyempurnaan sarana transportasi kota tetap menjadi "pekerjaan rumah"yang tak kunjung rampung. Hal ini terjadi karena ketidak mampuan sarana dan prasarana pengangkutan kota mengimbangi laju pertumbuhan kebutuhan transportasi masyarakat perko- taan yang senantiasa menuntut kepuasan yang lebih. Boleh jadi suatu ketika masalah ini "pernah" terpecahkan, namun segera saja muncul masalah lain yang menun- tut penyelesaian lebih lanjut. Keberadaan sarana transportasi memiliki (sedikitnya) tiga fungsi yang teramat vital, yakni sebagai sarana penunjang pembangunan ekonomi, pengembangan wilayah dan pembentuk persatuan dan kesatuan bangsa. Sulit mem- bayangkan bagaimana semrawut dan terbelakangnya bangsa ini bila pembangunan dan pengem- bangan sarana transportasi diabaikan. Namun semua itu tidak berarti bahwa pelayanan transportasi di negeri ini telah berjalan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. Justru hal inilah yang semakin hari terasa semakin rumit dan menuntut perhatian yang lebih sungguh-sungguh, terutama dari para pelaku jasa konstruksi pengadaan sarana dan prasarana transportasi. Dan kekompleksan persoalan ini akan semakin berlipat-lipat bila kita mengkaji sistem penataan transportasi di daerah perkotaan. KELEMAHAN TRANSPORTASI KOTA Belakangan ini, keluhan-ke luhan para pengguna akan kelemahan sarana transportasi kota, semakin menggunung dan beragam saja. Ketidaksempur- naan di atas, pada tingkat per- mukaan, menemukan bentuknya pada peristiwa-peristiwa kemacetan, kecelakaan dan ketidaknyamanan berkendaraan. Bila ditelaah sedikit lebih dalam, tahulah kita bahwa hal-hal di atas hanyalah ekses dari beberapa per- soalan penataan transportasi kota yang jauh lebih mendasar. Tulisan ini, sebisanya, mencoba meng in- ventarisir beberapa hal yang men- jadi kelemahan sistem transpor- tasi kota yang kita alami di Indonesia. Kelamahan utama penataan angkutan jalan, terlebih di kota- kota yang sedang bertumbuh, seperti telah disebut di muka, adalah kekurangmampuan kita mengimbangi laju pertumbuhan jumlah kendaraan dengan pe ngembangan sarana dan prasa BERDASARKAN SK Direksi PLN Nomor 031.K/023/DIR/ 1996/M tanggal 13 Maret 1996, tentang dibentuknya organisasi PT. PLN (Persero) Cabang Ran- tau Prapat, yang peresmian peng operasiannya dilaksanakan tang- gal 22 Mei 1996, pembangunan sarana kelistrikan di Kabupaten Labuhan Batu, Kodya Tanjung Balai dan sebagian Kabupaten Asahan yang masuk dalam wila yah cukup pesat, bahkan jaringan listriknya sudah memasuki seba gian wilayah Kabupaten Bengka lis Propinsi Riau. Dalam menyambut Hari Lis trik Nasional (Harliknas) ke-52 tepatnya tanggal 27 Oktober 1997 dan setahun sudah beroperasinya PLN Cabang Rantau Prapat yang sebelumnya hanya berstatus ran- ting dari PLN Cabang Pematang Siantar, Wartawan "Analisa" di Labuhan Batu, Drs. Khairuddin Marpaung minggu lalu menelu suri ke berbagai tempat bersama dengan kepala PLN Cabang Ran- tau Prapat, Ir. Sumarsono untuk melihat dari dekat pembangunan kelistrikan seperti jaringan listrik di daerah kecamatan Bagan Sinemba Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau dan dibeberapa tempat sewaktu dilaksanakannya PLC (Pelayanan listrik cepat). Sejak dikeluarkannya Per aturan Pemerintah (PP) nomor 23 tanggal 16 Juni 1994 tentang perubahan status PLN menjadi Persero, misi PLN lebih berat, selain harus memperoleh keun tungan untuk membiayai usaha pembangunan kelistrikan, namun juga PLN punya misi sosial sebagai agen pembangunan untuk menyediakan tenaga listrik dalam rangka peningkatan kesejahte raan rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan eko nomi. PLN harus menyediakan mulai dari pembangkit listrik, transmisi dan pendistribusiannya sampai kepada konsumen, seperti yang kita lihat ini, berapa kilometer ja- ringan listrik dan ratusan tiang yang harus dipasang untuk mema sukkan listrik ke desa ini, ujar Sumarsono ketika melalui jalan masuk ke desa Simpang kanan, ke camatan Bagan Sinemba Bengka lis Riau. Oleh Maulana Samosir MISI BISNIS DAN SOSIAL PT. (Persero) PLN Cabang Ran tau Prapat yang wilayahnya meliputi Kabupaten Labuhan Batu, Kodya Tanjung Balai dan se bagian Kabupaten Asahan, kalau dilihat dari geografisnya mayo ritas masyarakatnya banyak yang tinggal di desa-desa, yang lebih beratnya lagi bagi PLN, jarak an- tara desa ke desa saling ber jauhan. rana transportasi yang seimbang. Penyelenggaraan sarana transpor- tasi di Indonesia (yang masih berkisar 4% dalam setahun) jelas kalah cepat dibanding laju per- tambahan kendaraan yang kurang lebih 14% per fahun (Analisa, 9/8/1997). Untuk beberapa tahun ke depan, kondisi ini agaknya masih akan jadi persoalan utama penyempurnaan sistem transpor- tasi kita. Beberapa hal penyebab kondisi di muka, bolehlah kita sebutkan di sini. Pertama, mahalnya biaya pengadaan/pengembangan sarana transportasi (jalan raya), sebagai akibat dari tekanan ekonomi biaya tinggi (high cost economy). Tak perlu kiranya kita ingkar pada kenyataan bahwa wa- jah sistem perekonomian kita kini masih dipenuhi noda-noda hitam praktek kolusi, korupsi dan beragam pungutan pungutan tak resmi lainnya, yang berakibat pada melambungnya biaya kegiatan ekonomi. Pengadaan dan/atau pengembangan sarana transportasi kota, sebagai salah satu aktivitas perekonomian, pun tak luput dari fenomena ini. Nah, tahulah kita bahwa pembenahan sistem perekonomian yang bersih dan efektif, ternyata bukan cuma tugas para pejabat, konglomerat dan ekonom-ekonom lainnya. tapi juga kewajiban para pelaku jasa konstruksi di bidang transportasi. Kedua, kurang optimalnya fungsi sarana/prasarana transpor- tasi yang telah ada. Salah satu contoh yang banyak terlihat adalah pengalihan fungsi trotoar, yang diperuntukkan bagi pejalan kaki (pedestrian) menjadi lokasi- lokasi parkir, pedagang K-5 dan kegiatan-kegiatan kerja lainnya, Realitas ini, hampir tak terelak- kan, menjadi salah satu penyum- bang signifikan munculnya kemacetan lalu-lintas. Hal ini membuat pihak PLN terpaksa membangun sarana kelis trikan yang cukup besar, seperti pemasangan jaringan ke desa- desa, yang hanya melalui kebun- kebun atau tanah kosong tanpa ada rumah-rumah penduduk yang harus mengkonsumsi PLN, seper- ti pemasangan jaringan dengan menggunakan tiang-tiang listrik yang terbuat dari beton. Di satu sisi, misi PLN adalah bersifat bisnis, yaitu harus mam- pu memperoleh keuntungan dari usahanya. Keuntungan yang diperoleh Badan Usaha Milik Ne gara (BUMN) ini sangat diperlu kan bagi pembiayaan pembangun an bangsa dan negara yang secara nasional seluruh keuntungan PLN akan menambah APBN (Ang- garan Pendapatan Belanja Ne gara) dan dari APBN ini pulalah akan dibiayai seluruh pembangun an yang ada di negara ini. Selama setahun beroperasinya PLN Cabang Rantau Prapat, in- vestasi yang ditanam untuk pem bangunan kelistrikan di daerah wilayahnya sudah 6 milliar rupiah, mayoritas investasi yang ditanam ini digunakan untuk membangun jaringan listrik masuk ke desa-desa. sosial budaya yang masih mengendap dalam masyarakat. Pada sebuah sistem yang modern, sikap-sikap tradisionil masih sa- ja menemukan tempatnya. Con- toh paling baik yang mem- buktikan hal di atas adalah perilaku masyarakat pengguna jalan tol. Justru di atas jalan yang mulus dan licin itu, pengemudi masih saja ngebut dan ugal- ugalan seperti di sirkuit. Tata ter- tib lajur pun kurang mendapat perhatian kendaraan yang lebih cepat ada di jalur kiri, sementara yang lambat justru memakai lajur kanan. : Ketiga, di beberapa kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan bahkan Medan, pembangunan lokasi-lokasi perumahan elite tertentu, sedikit banyak juga berakibat pada kemacetan lalu lintas. Hal ini ter- jadi karena terhalang beberapa rute perlalu-lintasan yang lebih ef- fektif dan effisien, sebagai akibat dari keberadaan perumahan- perumahan elite tertentu yang umumnya dibangun menjadi sebuah lokasi yang tertutup. Keempat, minimnya dana perawatan (maintenance) pening- katan kelas jalan yang tersedia. Di samping minimnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah, kondisi ini juga dipengaruhi oleh hal-hal yang telah dipaparkan pada point pertama tadi. Kedua, dalam perencanaan jalan raya, pejalan kaki cenderung tidak masuk hitungan. Kritik semacam ini seringkali dikaitkan dengan desain trotoar jalan yang kurang manusiawi. Hampir semua konstruksi trotoar yang ada di Indonesia selain sangat Kelima, disiplin pengguna jalan sempit (kurang lebar), lebih di Indonesia juga masih sangat mementingkan pemilik-pemilik rendah. Ada kesan tidak sejalan- mobil ketimbang pedestrian. Di nya sistem transportasi yang samping itu, bentuknya yang diselenggarakan dengan formulasi seperti kuburan, juga sangat Ir. Sumarsono yang didampingi Kabag Pelayanan, Ir. Emzita Yessa, AM II. SDM/Humas, Zai nuddin Siregar dan ketua DPC AKLI (Asosiasi Kontraktor Lis trik Indonesia) Rantau Prapat, Haji Rachmat Simangunsong me ngatakan, walaupun PLN sudah menanamkan investasinya cukup besar (6 milliar rupiah), namun dari misi sosialnya seperti PLN masuk desa sudah banyak terlihat dan manfaatnya bagi masyarakat desa. Pada kelas-kelas jalan lain, ketidakdisiplinan ini juga terlihat. Acapkali pengendara memarkir kan kendaraannya di bahu jalan, dekat dengan rambu larangan berhenti atau larangan pakir. Penumpang angkutan kota pun kerapkali naik/turun di sisi jalan yang terdapat larangan tanda berhenti bagi mobil. Pemakai jalan hanya mau disiplin bila di sekitarnya telah terlihat berdiri petugas polisi. Di sudut lain, ketidak tegasan penerapan peraturan lalu lintas (law enforce- ment) yang ada pun harus diakui memberikan lahan yang subur semakin tumbuhnya ketidak disiplinan ini. KAIDAH TRANSPORTASI Untuk mempercepat lajunya pembangunan listrik masuk desa, selama setahun belakangan ini, pihak PLN Cabang Rantau Pra pat sudah memasang jaringan listrik ke desa-desa di Kabupaten Labuhan Batu, Kodya Tanjung Balai dan sebagian Kabupaten Asahan, bahkan ke kecamatan Bagansinemba dan kecamatan Kubu Kabupaten Bengkalis, Pro pinsi Riau. KOTA Perencanaan sistem angkutan dalam kota juga kurang mengin- dahkan kaidah-kaidah transpor- tasi yang benar. Kekurangan yang dimaksud, bisa dijelaskan dalam hal-hal berikut : Pertama, proses pengadaan/ pembangunan sarana transportasi yang tidak transparan dan kurang menghargai tanggapan masyara kat umum. Pada skala tertentu, hal ini seringkali mengakibatkan munculnya ketegangan fisik an- tara masyarakat dan pengelola jalan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) di In- donesia terkesan semrawut dan kurang dijalankan sebagaimana adanya. Peran masyarakat juga diredusir melulu sebagai objek dan kurang diperhatikan aspirasinya. Padahal di sisi lain, proses demokratisasi yang semakin berkembang, justru men- syaratkan keterlibatan rakyat yang lebih besar. Jaringan yang dipasang ke dusun terpencil ini sedikitnya tiga kilometer dari jaringan yang sudah ada, dengan mendirikan tiang beton sedikitnya 340 tiang melalui kebun dan persawahan masyarakat, sedangkan penduduk dusun Patok besi hanya 80 Kepala Keluarga, namun karena misi so sialnya, PLN melaksanakan pem bangunan sarana kelistrikan ke dusun tersebut. PAJAK PENERANGAN JALAN UMUM Seperti yang diungkapkan di atas, PLN (Persero), selain mem bawa missi bisnis juga missi sosial, termasuk juga keberadaan PLN menguntungkan pihak Pem- da (Pemerintah daerah) setempat. Keuntungan yang dapat dinikmati Pemda setempat dengan masuk nya PLN adalah bertambahnya PAD (Pendapatan Asli Daerah) melalui Pajak penerangan jalan umum (PPJU). PPJU berasal dari masyarakat yang menggunakan jasa PLN (konsumen), besarnya PPJU yang dibayar konsumen 10% dari reke ning listrik yang dipakai, pem- bayaran PPJU secara langsung dibayar ketika konsumen mem- bayar rekening listriknya di loket- loket yang telah ditentukan pihak PLN, sebagian besar masyarakat tidak mengetahuinya bahwa mereka juga ikut andil dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD. Keempat, tidak meratanya populasi sarana angkutan kota (Angkot)a pada trayek-trayek yang ada, kiranya tak dapat dipungkiri, membuat beberapa trayek jalan yang ada sering mengalami kemacetan. Bahkan tak jarang hal ini juga memicu aksi ketidak puasan para pengemudi angkot yang dilakukan dalam bentuk mogok. Belakangan, media massa kita banyak dipadati oleh berita- berita seperti ini, terutama di kota-kobat besar di Jawa seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang dan Jogyakarta. SARANA ANGKUTAN UMUM MASSAL (SAUM) Mengapa lebih banyak ken- daraan kecil daripada kendaraan besar (Bus) dalam operasi pelayanan masyarakat perkotaan? Bila mengamati sarana angkutan kota (Angkot) yang ada di In- donesia, kiranya cukup relevan untuk mengajukan pertanyaan di atas. Sebab hal ini mewakili realitas keberadaan angkot di negeri ini. Berbeda dengan kenya- taan di negara-negara maju dan beberapa negara berkembang, yang sarana angkutan umumnya lebih didominasi oleh kendaraan besar (bus) ketimbang kendaraan kecil, semacam sudaco di Medan. Setahun Beroperasinya PLN Cabang R. Prapat Antara Mencari Keuntungan dan Misi Sosial Oleh Drs. Khairuddin Marpaung Jaringan distribusi yang sudah terpasang berupa jaringan tegang an menengah (JTM) 20 KV, 1871, Pada dasarnya, semangkin 172 KMS, jaringan tegangan ren- banyak konsumen PLN dalam dah (JTR) 220 Volt 1803, 892 satu daerah, maka semangkin KMS dan pemasangan trafo tinggi pula PAD-nya dari PPJU. 1118/64,631 BH/MVA. Daya yang Perolehan PPJU tersebut lang tersambung 88.057.232 KVA sung diserahkan PLN kepada dengan total penjualan 80.000.000 Pemda setempat melalui Bank KWH. yang telah ditentukan. Pasal 13 UU No. 13/1980 menegaskan bahwa jalan dan sistem angkutan jalan sebagai barang publik, penyelenggaraan- nya harus ditanggungjawabi oleh pemerintah. Bila saya tidak keliru, jawaban pertanyaan di atas, per- sis bersentuhan dengan peraturan yang baru disebut. Ditinjau dari segi bisnis, pem- PAD yang berasal dari PJPU bangunan kelistrikan yang sudah yang sudah direalisasikan PLN dilaksanakan PLN Cabang Ran- cabang Rantau Prapat tahun ang- tau Prapat dalam menanamkan garan 1996/1997, untuk Kabupa investasinya begitu besar dalam ten Labuhan Batu sebesar Rp. Dengan kata lain, kurangnya sarana angkutan umum massal (SAUM), semacam bus besar di Indonesia, khususnya di Medan, tidak lepas dari kekurangmam- puan pemerintah daerah menye diakan SAUM kepada masyarakat (kalau tidak ingin menyebut kurang dilaksanakannya tugas etik-moral pemerintah terhadap sarana kebutuhan publik. Kondisi ini bertali-temali erat dengan minimnya anggaran daerah yang disediakan untuk menunjang tersedianya sarana tersebut. Kenapa? Sebab penyediaan sarana transportasi Surat dari Australia Mobil Kamu Harimau Kamu MOBIL dan kendaraan ber- motor lainnya, yang telah me- mudahkan perjalanan sdr. sela- ma ini memang merupakan sa- lah satu nikmat pembangunan yang telah dijalankan selama puluhan tahun ini. Pembangunan listrik pedesaan yang sudah direalisasikan PLN Cabang Rantau Prapat cukup me ngesankan, dari 280 desa di tiga Kabupaten dan Kodya dibawah wilayah tugasnya, sudah mendapat jaringan listrik dan sekaligus masyarakatnya sudah menikmati nya sebanyak 246 desa atau 87.85%. Secara rinci desa-desa yang sudah masuk PLN di Kabupaten Labuhan Batu sebanyak 152 desa dari 182 desa atau 83.51%, dengan ratio elektrifikasi 58,54%. Di Kodya Tanjung Balai ada 14 desa dan seluruhnya sudah masuk PLN atau 100% dan di sebagian Kabupaten Asahan dari 84 desa, sudah dimasuki PLN sebanyak 80 desa dari 84 desa yang ada atau 92,23% dengan ratio elektrifikasi 66.90%. Untuk Kodya Tanjung Balai yang sudah masuk 100% desanya dengan ratio elektrifikasi 18.33%. Namun, segala sesuatu itu memang ada dua gendangnya: dan dalam perihal kendaraan bermotor, asap yang dihasilkan- nya ternyata kini menjadi mu- suh manusia, dan yang diserang oleh musuh ini adalah syarat pa- ling penting dalam memperta- hankan kelangsungan hidup manusia - udara. Tanpa meng- hirup udara (oksigen) jangan harap bisa hidup lebih dari ha- nya beberapa menit. yang sudah ditentukan sebesar Rp. 890.000,- diperolehnya PPJU melebihi dari terget, menurut Ir. Sumarsono karena banyak konsu men baru yang masuk PLN. jangka lama belum tentu dapat 925.000.000,- melebihi dari target menguntungkan, namun karena PLN yang Badan Usaha Milik Ne gara (BUMN) dengan skala na sional, sudah tentu saling men dukung disatu wilayah masih harus menanam investasi miliaran rupiah, dan disatu wilayah sudah mendatangkan keuntungan besar. Hal ini diungkapkan Ir. Su- marsono menjawab keberanian pihak PLN menanamkan investasi besar-besaran untuk memasukkan sarana kelistrikan ke desa-desa, bahkan sampai ke dusun terpen- cil sekalipun, seperti pemasangan jaringan listrik ke dusun Patok besi desa Simangalam kecamatan Kualuh Hulu Labuhan Batu. Untuk Kodya Tanjung Balai, tahun anggaran 1996/1997, sudah direalisasikan PPJU sebesar Rp. 360.224.032,- dan Kabupaten Asa han sebesar Rp. 90.061.008,- se dangkan PAD tahun anggaran 1997/1998, sampai bulan Juli 1997 baru terealisir untuk Kabupaten Labuhan Batu sebesar Rp. 350.000.000,- Kodya Tanjung Balai sebesar Rp. 153.276.192,- sedang kan untuk Kabupaten Asahan te realisasi baru Rp. 38.319.084,-. Kalau dilihat dari besarnya kontribusi yang diberikan para konsumen PLN bagi peningkatan PAD, sudah sewajarnya pula masyarakat dapat menikmati lam- pu penerangan jalan, hal ini perlu mendapat perhatian dari Pemda setempat. MEMBUKA KETERISOLIRAN MELALUI PEMBANGUNAN PERMASALAHAN Program listrik masuk desa di PLN Cabang Rantau Prapat, banyak permasalahan yang harus dihadapi, selain jarak antara desa- desa yang saling berjauhan, juga mayoritas penduduknya tinggal di tidak adanya sarana transportasi pedesaan. LISTRIK PEDESAAN PT. (Persero) PLN Cabang Rantau Prapat yang wilayahnya meliputi Kabupaten Labuhan Batu, Kodya Tanjung Balai dan sebagian Kabupaten Asahan, tan- tangan yang berat adalah memba ngun dan mengembangkan listrik pedesaan, hal ini sesuai dengan letak geokrafis daerahnya yang (jalan) yang dapat dilalui kende raan roda empat. Bagaimana kita akan memasuk kan jaringan ke desa terpencil yang sarana jalannya belum ada, sedangkan untuk memasang ja ringan diperlukan tiang-tiang beton yang hanya bisa dibawa truk, lain lagi membawa kabel- kabelnya, ini kendala yang paling utama kami hadapi untuk mema sukkan listrik ke desa terpencil, ujar Sumarsono. Orang di Kuala Lumpur boleh-boleh saja menuding Su- matera dan Kalimantan sebagai biang keladi sumber asap yang menerawang di udara mereka, namun, sebagaimana diakui sendiri oleh aktivis lingkungan hidup di Malaysia, "sumba- ngan" asap motor yang begitu banyak jumlahnya dan sering digunakan agar mempercepat perjalanan di Malaysia, juga ikut mempergawat keadaan udara. Siapa yang tidak ingin ikut menikmati buah pembangunan, yang salah satu buktinya adalah kendaraan bermotor, khusus dalam bentuk mobil ?. Dan se- makin banyak yang mampu membeli mobil, maka bukan sa- ja akan semakin banyak pula kadar asap beracun yang lepas dari knalpot, melainkan sema- kin macat lalu lintas. Dan akhir- nya, betapa pun tingginya geng- si sebuah mobil, kalau menjadi laksana "tongkat membawa re- bah", tidak ada gunanya. Un- tuk apa terjebak dalam kema- catan lalu lintas selama berjam- jam, biar pun yang menjadi ku- rungan sdr. adalah sebuah mo- bil mewah, semisal Rolls Roy- ce. Lebih enak nongkrong di te- Oleh: Nuim Khaiyath pi sungai, sekadar menyaksikan sampah hanyut. Karenanya, orang mulai me- mikirkan bentuk angkutan lain, yang tetap bermotor, namun le- bih mampu berliku-liku di celah-celah deretan mobil yang lagi terjerat kemacatan, dengan mesin yang terus menderu, bu- kan saja memubazirkan bahan bakar, melainkan juga menam- bah asap beracun ke udara. Dan khusus motor dengan minyak campurnya, ditambah lagi de- ngan kenyataan bahwa bensin yang dijual di Indonesia me- mang agak tinggi kandungan timbalnya dibanding bahan ba- kar sejenis di negara lain, ma- ka niscaya segala ini akan me- yatu dan bersenyawa untuk meracuni udara di Indonesia. Di Australia, yang lalu lin- tasnya boleh dikatakan lancar, diperkirakan, sepertiga dari ba- han bakar kendaraan bermotor habis untuk menjalankan mesin sewaktu kendaraan itu sedang berhenti, misalnya dipersimpa- ngan jalan atau karena sebab- sebab lain. Di Amerika Serikat, nilai bahan bakar yang diboros- kan, juga karena mesin jalan te- rus, sedangkan roda kendaraan tidak berputar, mencapai sam- pai seratus miliar dolar setahun. Walahu a'lam. seperti itu bukan media yang dapat mengeruk keuntungan ekonomis. Atau dengan kata lain, proyek tersebut adalah "pos merugi". Saya menduga bahwa ini lah pertimbangan utama, bila tidak satu-satunya, yang membuat pemerintah daerah tertentu mengalihkan pengadaan sarana angkutan kota (sudaco) kepada pihak swasta. Sudah tentu pihak swasta yang menangkap peluang ini adalah kelas menengah ke bawah, sebab sektor yang satu ini bukan lahan yang bagus buat pengusaha besar atau konglo merat buat mendulang untung yang banyak. Jadi bila masyarakat (di nisnya tidak menguntungkan namun PLN sudah bertekad un- tuk membuka desa-desa dari keter isoliran melalui pembangunan kelistrikan. Hal ini sesuai dengan misi PLN sebagai agen pembangunan untuk menyediakan tenaga listrik dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, ser- ta mendorong peningkatan ekono mi, khususnya untuk daerah pede saan, ujar Sumarsono yang man- tan Kacab PLN Monokwari Irian Jaya itu. Lalu, apa akal untuk meng- hambarkan agar orang lebih su- ka menggunakan angkutan umum, atau bahkan sepeda, yang lebih menyehatkan, ketim- bang kendaraan bermotor pri- badi ?. listrik ke desa-desa yang belum dimasuki, yaitu 15 desa di La buhan Batu dan 1 desa di Asahan. Rencana melistriki desa-desa ter sebut akan ditindak lanjuti dengan mengadakan survey awal untuk menentukan layak atau ti daknya desa itu untuk dilistriki, ujar Ir. Sumarsono Kalau masalah besarnya inves tasi yang harus ditanam PLN un- tuk memasukkan listrik ke desa- desa, hal ini tidak menjadi masalah utama, karena dana un- tuk itu sudah ada disediakan PLN dan dari dana APBN, listrik masuk desa sudah diprogramkan dari pusat, namun kalau Jalan atau sarana transportasinya tidak ada, bagaimana kami bisa kerja, ujarnya. Selain masalah transportasi yang tidak ada, kami juga selalu Kepala PT. (Persero) PLN dapat, masalah dari pihak masya Cabang Rantau Prapat, Ir. rakat atau pihak perkebunan, Sumarsono mengatakan program karena untuk memasukkan jaring PLN masuk desa harus tetap dilak an listrik, pohon-pohon yang sanakan, walaupun dari segi bis dilalui harus ditebang. Sudah per- Mungkin kiat pemerintah Singapura patut dikaji, kenda- ti memang terlalu keras dan be- rat. Biarkanlah sebagian rakyat yang mampu, mewujudkan im- piannya, yaitu memiliki kenda- raan bermotor, asalkan pada waktu yang sama, dilakukan upaya untuk menjinakkan asap beracun yang menyembur dari knalpot kendaraan tersebut. Medan, misalnya) sepertinya kurang gandrung menggunakan jasa bus besar, bukan karena mereka lebih suka atau lebih nyaman naik sudaco. Tapi, setidaknya menurut saya, lebih disebabkan oleh tidak tersedianya armada bus besar dalam jumlah yang memadai. Sebab bila Sarana Umum Angkutan Massal (SAUM) semacam itu telah beroperasi dalam jumlah yang layak, itu akan berarti ongkosnya lebih murah, naiknya lebih nyaman dan menjangkau lebih banyak trayek di seluruh kota. Sementara itu, jumlah bus-bus kecil (sudaco, mikrolet, dan sebagainya) justru membludak di nah terjadi hanya masyarakat pe milik kebun karet yang tidak mau ditebang untuk lintasan jaringan listrik, terpaksa desa yang di sebelahnya tidak jadi dimasuki jaringan, namun setelah Muspika setempat turun tangan memberi kan pengarahan, akhirnya pe milik kebun itu mau juga, lanjut Sumarsono. Masyarakat harus tau, bahwa masuknya PLN ke desa-desa meru pakan program pemerintah, dan tidak ada dana ganti rugi dari PLN untuk membayar kebun (karet atau kelapa sawit) yang terkena jaringan dan ditumbang, dana yang disediakan hanyalah uang tumbangnya saja, tegas Su marsono. PLC yang dilaksanakan mulai bulan September sampai Oktober sudah terpasang sekitar 900 rumah, masing-masing di keca matan Kualuh Hulu, Bilah Hilir, Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu dan di kecamatan Bagan sinemba Kabupaten Bengkalis Riau. Halaman 4 Ketua DPC AKLI Rantau Prapat, Haji Rahmat Simangun song mengatakan pelaksanaan PLC ke desa-desa merupakan pengabdian AKLI bekerjasama dengan PLN. Dengan adanya PLC, masyarakat desa secara cepat dapat menikmati listrik, maksudnya arus listrik pada hari itu juga sudah masuk dan lampu pun menyala. Di negara bagian Victoria, pemerintah daerah sudah pa- kuda-kuda sang yang diharap- kan agar "rambut tak putus, te- pung pun tidak pula berserak". Maksudnya, biarkanlah orang mengendarai mobilnya atau motornya, asalkan ia juga ber- sedia mengeluarkan dana untuk menjinakkan akibat-akibat dari kebanggaannya itu. Menyinggung adanya masyara kat yang masuk PLN dengan biaya tinggi dan lama pula proses masuk arusnya, baik ketua AKLI, Rahmat Simangunsong dan ketua PLN Cabang Rantau Prapat Ir. Sumarsono mengatakan kalau masyarakat mau masuk PLN jangan sekali-kali menggunakan jasa calo, karena jelas calo akan mencari keuntungan dan tentunya menambah biaya. Kalau masyara kat mau masuk PLN ke rumah nya, datang saja langsung ke kantor-kantor PLN terdekat atau ke kantor kontraktor listrik, ujar mereka. RUMAH KACAGA Kini, di negara bagian den- gan ibukota Melbourne ini, su- dah ada Program Rumah Kaca. Program ini menawarkan jasa untuk menanam 7 bibit pohon bagi setiap pemilik mobil yang bersedia membayar $25, seban- ding Rp.50.000,- Dan penanam an ini akan dilakukan setiap tahun. Soalnya, para ilmuwan telah menyimpulkan bahwa sebuah mobil rata-rata setahun menge- luarkan racun karbon dioksida sebanyak 4-koma-3 ton, dan bahwa selama hidupnya, 7 po- hon mampu menyerap dan me- nyimpan sebanyak itu pula gas rumah kaca. Jadi, dihitung-hitung me- mang impas. Di negara bagian Victoria, 17% dari emisi gas rumah kaca berasal dari kendaraan bermotor. Menanam pohon muda me- mang sangat bijaksana, karena justeru ketika masih mudalah pohon menyerap paling banyak zat beracun karbon dioksida. Silahkan wahai Medan, sekali-sekali menjadi pelopor. Bak kata orang tua-tua kita, "Lebih baik jadi rajawali seha- ri, daripada merbuk seumur hi- dup", atau sebagaimana yang pernah dikatakan pujangga asal Medan, Chairil Anwar, "Seka- li berarti, sudah itu mati". Wal- lahu a'lam (0) PLN Cabang Rantau Prapat masih mempunyai tugas yang besar untuk melistriki desa-desa yang ada di wilayah kerjanya, ada sebanyak 34 desa lagi yang belum dimasuki listrik di Kabupaten Labuhan Batu dan Asahan, yaitu 30 di Labuhan Batu dan 4 desa lagi di Asahan. PELAYANAN LISTRIK CEPAT Untuk mempercepat masyara kat pedesaan menikmati pene rangan PLN, dan dalam rangka menyambut Harliknas (Hari Listrik Nasional) ke-52, PLN be Untuk tahun anggaran 1998/ 1999, PLN Cabang Rantau Prapat merencanakan akan memasukkan kerjasama dengan AKLI (Asosi kerjasama dalam pekerjaan pem Dengan pihak KUD, PLN be sasi Kontraktor Listrik Indonesia) cabang Rantau Prapat melaksana kan PLC (pelayanan listrik cepat) ke desa-desa. bacaan meteran dan penagihan re kening, hal ini saling membu tuhkan, dipihak PLN dapat ter tolong dalam pembacaan meteran para pelanggan yang jumlahnya ribuan, sedangkan di pihak KUD sendiri akan mendapat keuntung an. Saat ini, ada 11 KUD yang menjalin kerjasama dengan PLN dalam pekerjaan pembacaan meteran dan penagihan rekening listrik. Penulis adalah wartawan Radio Austra- lia di Melbourne banyak kota kota di nusantara. Di Ujungpandang misalnya, saat ini terdapat 7.146 unit mikrolet, sementara kebutuhan riel masyarakat hanya sekitar 4.000 unit (Kompas, 15/9/1997). Ini akibat kebijaksanaan perenca- naan angkutan kota yang tak terkontrol dan kurang terkendali: sistem pemberian trayek baru tidak selektif dan kurang adil, karena tidak memperhitungkan adanya trayek basah dan kering. Mudah-mudahan kondisi ini tidak terjadi di kota Medan yang kita cinta ini. Semogalusedsvest nome dogans and Penulis adalah mahasiswa F. Teknik Sipil USU jurusan Transportasi dan aktif di Kelompok Studi Mahasiswa Merdeka (KSMM) PEMBINAAN USAHA KECIL DAN KOPERASI PT. (Persero) PLN salah satu Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai missi bisnis dan sosial, mempunyai tanggungjawab untuk mengentaskan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat dan juga sekaligus turut membina para pengusaha kecil dan kope rasi. Begitu juga halnya dengan PLN Cabang Rantau Prapat, pembi- naan pengusaha kecil dan kope rasi terus menerus dilaksanakan, bahkan dengan koperasi ada kerja sama PLN dalam program Mana gement service area (MSA) untuk meningkatkan kemampuan dan peran KUD dalam pelayanan ke listrikan. Pembinaan kepada pengusaha kecil dengan memberikan bantuan pinjaman lunak, sudah 16 pengu saha kecil yang mendapat bantuan dari PLN Cabang Rantau Prapat, tahun 1997 ini, 40 juta rupiah di keluarkan PLN kepada pengusaha kecil sebagai bantuan tambahan modal dengan sistim pinjaman lunak. Kalau dilihat dari jumlah pe langgan PLN di wilayah kerja PLN Cabang Rantau Prapat, sebanyak 121.150 pelanggan, jumlah ini terhitung sampai bulan Juli 1997, tersebar di Labuhan Batu, Kodya Tanjung Balai dan sebagian Kabupaten Asahan. Dari banyaknya jumlah pelanggan tersebut, mayoritas konsumennya rumahtangga, hal ini dapat dilihat dari perinciannya yaitu pelanggan rumahtangga sebanyak 114572 (94.57%), komersil 3743 (3.09%), Industri/hotel sebanyak 97 (0.08%) dan sosial/Publik 2738 (2.26%). AKLI mendukung sepenuhnya program PLN Cabang Rantau Prapat untuk memasukkan listrik ke desa-desa. Sebagai kontraktor listrik, kami yang tergabung dalam AKLI siap membantu se Begitu banyaknya jumlah pe penuhnya, ujar Simangunsong. langgan rumah tangga, tersebar mayoritas di desa-desa, sehingga kerjasama PLN dengan KUD sangat besar manfaatnya bagi kedua belah pihak, kerjasama ini juga dimaksudkan untuk mewu- judkan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Salah satu KUD yang menjalin kerjasama dengan PLN Cabang Rantau Prapat yaitu KUD Harap an Tanjung Medan kecamatan Langga Payung Labuhan Batu. KUD yang berstatus Mandiri ini bekerjasama dengan PLN dalam (Bersambung ke hal 15)