Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Jumat, 22 Agustus 1997 Penerbit Pemimpin Umum/Pendiri Wakil Pemimpin Umum Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab Wakil Pemimpin Perusahaan Managing Editor Sekretaris Redaksi Redaktur Anggota Redaksi Terbit Tarip Iklan Alamat Telepon Perwakilan Jakarta Perwakilan Banda Aceh SIUPP Dicetak Oleh 1 : : : : : analisa Yayasan SIKAP PRESS. Harta Susanto. Supandi Kusuma. H. Soffyan. H. Ali Soekardi. Joeli Salim. Paulus M. Tjukrono. H. War Djamil. H. Amir Siregar, H. Kaharudin, H. Bahari Effendy, H. Naswan Effendi, Usman Alie, H. War Djamil, Mulyadi Franseda, H. Ismail Lubis, H. Basyir Ahzar, Buoy Harjo, Agus Salim, H. Azmi Majid (foto). M. Hatta Lubis, Mac. Reyadi MS, A. Rivai Siregar, Hasan Basri Ns, Timbul O. Simarmata, Johan Jambak, Idris Pasaribu, M. Sulaiman, Ali Sati Nasu- Ismugiman, tion. Samil Chandra, M. Nur, Hermansyah, Aswadi, Shan Faisal Fardede, Kwa Tjen Siung. Hendar Tusmin, www Anthony Lim Limtan. Seminggu 7 7 kali. Rp. 4.500,- per mm/kolom (umum). Rp. 3.000,- per mm/kolom (keluarga). Jalan Jend. A. Yani No. 35-43 Medan. Kotak Pos : 1481. Telex No.: 51326 ANALIS IA. Fax: (061)- 514031, Telegram: ANALISA MDN. Redaksi: 556655 (2 saluran)/511256. Tata Usaha: 554711 (3 saluran)/513554. Frans Tandun, Jln. K.H. Hasyim Ashari. No. 43-A Jak. Pusat Tel. 3446609/3844339/3453912 Fax.: (021)- 363388. arun Keuchik * H. Harun Leumick Jalan Tgk. Cik Ditiro 106 Tel. (0651) - 23839. Fax: (0651) 23839. SK. Menpen No. 023/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1985. Tanggal 24 Desember 1985. P.T. KUMANGO Medan (Isi di luar tanggung jawab pencetak). Tajukrencana Buah-buahan Sumut Masuki Pasar Internasional PEMASARAN buah buahan Sumatera Utara kini me- ningkat tajam, bahkan sudah memasuki pasar internasio- nal. Antara lain jeruk, markisa, rambutan dan manggis. Hal itu dikemukakan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sumatera Utara Ir.Mansur Siregar dalam rapat kerja dengan Komisi B DPRD Sumatera Utara pekan lalu. Penjelasan Ir.Mansur Siregar ini tentu menggembira- kan kita semua. Terutama warga Sumatera Utara yang mungkin selama ini masih menganggap pemasaran buah daerah ini hanya terbatas di tingkat lokal maupun regio- nal saja, belum mampu menembus mancanegara. Selain komoditas di atas, menurut Ir.Mansur Siregar buah salak daerah ini mampu merebut pasar antarpulau. Khususnya jeruk, kini sudah mendominasi pasaran buah di ibukota Jakarta. Pihak Dinas Tanaman Pangan kini sedang berupaya me- ningkatkan kuantitas dan kualitas buah buahan hasil dae- rah ini. Misalnya dengan menyebarkan bibit unggul dengan bimbingan pakar dari Jepang. Tidak kurang dari 500 hektar perkebunan rambutan kini sedang dikembangkan di Kabupaten Langkat, 1000 hektar jeruk di Tapanuli Utara dan 500 hektar markisa di Tanah Karo. Terakhir sedang dirintis perkebunan manggis, kare- na komoditi yang satu ini berpotensi besar untuk mema- suki pasaran berbagai negara di kawasan Asia Tenggara. Pengembangan buah buahan lokal menurut hemat ki- ta sudah saatnya memang dilakukan. Tidak hanya untuk bersaing di pasar mancanegara, tapi dengan membaik dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat kita, kecenderu- ngan makan buah sebagaimana dianjurkan, makin mening- kat. Ini tentu menuntut segi kuantitas dan kualitas agar jangan sampai warga kita lebih senang mengkonsumsi buah impor ketimbang produk lokal karena masalah kualitas tadi. Untuk itu peningkatan kualitas tersebut, para petani buah-buahan kita perlu memperoleh bimbingan yang in- tensif. Tidak hanya dari segi peningkatan kuantitas dan kua- litas, tapi juga menyangkut segi manajemen dan pemasaran. Di samping tentunya masalah tataniaga buah-buahan kita ke mancanegara yang perlu pula mendapat perhatian khusus agar "go international" di sektor komoditi ini da- pat dinikmati hasilnya secara optimal oleh para petani pe- kebun buah tersebut. Seperti kita ketahui penanaman buah buahan di daerah ini masih dilakukan oleh perorangan dengan luas terbatas. Belum merupakan suatu perkebunan besar seperti halnya di negara negara maju. Namun kita patut gembira dengan keterbatasan yang ada, komoditi hortikultura ini mampu menembus pasar internasional seperti dikemukakan Kadis Pertanian Tanaman Pangan di atas. Sebenarnya masih banyak jenis buah buahan lain pro- duk daerah ini yang punya potensi dan jika dikembangkan dan ditangani secara profesional diyakini mampu menem- bus pasar mancanegara. Misalnya durian, pisang, duku dan salak. Khusus buah durian Sumut sepertinya tanpa musim. Se- tiap saat ada saja dijual di pasaran. Meski pada bulan bulan tertentu tidak sebanyak dari saat musimnya. Bahkan di Ka- bupaten Nias, buah yang satu ini produksinya melimpah ruah jika sedang musim dan nyaris tanpa harga. Kondisi yang memprihatinkan ini tentunya perlu men- dapat perhatian instansi terkait agar durian Nias yang po- tensial ini mampu bersaing di pasar buah lokal maupun mancanegara. Kita menyadari faktor transportasi merupa- kan salah satu hambatan sehingga durian Nias ini sulit me- nempuh pasar lokal maupun regional. Namun apapun masalah yang dihadapi, sudah saatnya kita memperhatikan buah buahan produksi lokal secara lín- tas sektoral agar komoditi tersebut mampu bersaing dengan buah impor yang makin deras masuk ke negeri kita dengan kemasan menarik. Surat Pembaca Anggota Dewan Harus Turun Membanteras Film Porno BEBERAPA waktu yang lalu pihak terkait, baik polisi maupun dari Kodam sangat tegas menin- dak pemutaran film-film porno di bioskop-bioskop di Sumatera Uta ra, terutama di kota Medan. Bahkan sudah ada beberapa di antara pengusaha bioskop dan pengedar film porno yang terbuk ti memutar film porno dijatuhi hu kuman oleh pengadilan. Bahkan diketahui, banyak pa- ra siswa-siswi SMU yang terjang- kit menonton film porno ini. Da- pat dibayangkan bahaya yang akan menimpa atau terjadi bila para pemuda yang sedang puber dan mudah terangsang serta ingin meniru apa yang telah disaksikan nya. Nama dan alamat harus jelas Sertakan Fotokopi KTP Tidak mengherankan bila se- makin banyak terjadi perbuatan zinah/kumpul kebo dan perbuat- an tercela lainnya sampai kepada perkosaan-perkosaan yang tidak lain merupakan dampak dari pe- mutaran film-film porno. Para pengusaha bioskop, dis- tributor film tampaknya cuma memikirkan keuntungan materi sendiri saja, tan pa memperduli- kan akibat buruknya. Barangkali sudah perlu hu- kuman untuk pemutar film porno ini diperberat hukumannya, ter- utama kepada mereka-mereka yang pernah dihukum atau diper- ingati sebelumnya. Namun belakangan ini pemu- taran film porno bioskop-bios- kop baik di Medan maupun di FREDDY HAS. luar kota Medan marak kembali. JI. Bhakti-Sukaramai Seolah-olah para pengusaha, pe- milik film dan pemilik bioskop ti- dak perduli dengan larangan un- tuk memutar film porno yang sa- ngat merusak mental generasi Medan muda. Di samping itu perlunya para anggota Dewan yang baru dengan semangat barunya turun ke la- pangan untuk membuktikan lang- sung dan sekaligus membanteras- nya. Apalagi dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas, di mana seharusnya kita memperkuat budaya dan mental bangsa kita, tetapi justru bisa se- makin rapuh dengan tontonan yang merusak mental generasi mu da tersebut. Dari Redaksi PARA penyumbang tulisan/artikel dimintakan perhatiannya sebagai beri kut: 1. Panjang tulisan/artikel minimal empat dan mak simal tujuh halaman/folio diketik dengan spasi rang kap dan tidak timbal balik. 2. Bukan tindasan, serta bukan fotokopi. 3. Tidak atau belum dikirim kan ke media massa lain nya. 4. Pada akhir/ujung tulisan sebutkan identitas, profesi penulis serta alumnus dari mana. 5. Sertakan alamat terbaru yang jelas, dan jangan lupa sertakan fotokopi KTP yang masih berlaku. Halaman 4 ANALISA Kemitraan ABRI dan Pemuda dalam Pembangunan Bangsa Adalah W.W. Rostow (AS) sendiri dengan memanfaatkan diamanatkan UUD 1945. Men seorang tokoh pemikir ekonomi peluang yang ada dalam ling dorong terciptanya iklim yang kondusif bagi tumbuhnya industri politik berhaluan liberal, yang kungannya. memperkenalkan untuk pertama Dalam tahap kemandirian yang dapat meningkatkan faraf kali istilah tinggal landas pem- yang demikian ini, seluruh per- hidup warga masyarakat setem bangunan dalam karyanya yang ingkat dan segala perangkat pat, dan mampu meningkatkan devisa negara. berjudul; "lima tahap pertum- kehidupan nasional, baik yang buhan masyarakat." Pemikiran- berada dalam suprastruktur nya tentang lima tahap pertum- maupun infrastruktur harus telah buhan masyarakat, sangat mem berfungsi secara disiplin. Efektif pengaruhi dunia yang dianggap dan efesien dengan produktivitas sebagai manifesto nonkomunis yang tinggi. Kesemua itulah yang dan menjadi model pembangunan saat ini sedang kita benahi, kita di banyak negåra, demikian juga dandani dan kita wujudkan. dengan di dunia ketiga. Istilah tinggal landas yang kita kenal dalam repelita Indonesia berasal dari konsep dan model yang dia- jukan oleh Rostow tersebut, ken- datipun tidak secara fanatik esen- si pemikirannya kita adopsi men- jadi kebijakan/model pembangun an kita. BERBICARA masalah ke pertumbuhan kesadaran politik mitraan ABRI dan rakyat yang masyarakat, melainkan juga terwadahi dalam suasana kema dalam kerangka menjembatani nunggalan, dalam konteks per- apabila terjadi semacam kema cetan yang sulit dicarikan jalan juangan bangsa Indonesia, adalah keniscayaan sejarah yang tidak keluarnya. Di sinilah prajurit ABRI, bertindak selaku kumuni dapat ditawar-tawar lagi. Hal tersebut dapat dibuktikan dari kator, pelaku lobbi yang handal latar sejarah perjuangan bangsa dan luwes, dengan memperhitung kan kekuatan dan kelemahan sen- Indonesia sejak proklamasi kemer dekaan hingga dewasa ini, terlihat diri, sekaligus kekuatan dan kelemahan kemitraan politiknya. jelas norma pengabdian ABRI bersama-sama rakyat dalam mene gakkokohkan dan mempertahan kan proklamasi kemerdekaan negara kesatuan republik Indone sia. Di sini ABRI hanya ingin menegakkan stabilitas nasional yang diyakini mampu mengawal, mewadahi dan mendorong pem- bangunan nasional. Sebaliknya pembangunan nasional yang berhasil, diharapkan akan mam- pu menopang pertumbuhan stabi litas nasional yang sehat dan kreatif. Akan tetapi perlu kita catat, ketika memasuki dasawarsa 70-an terutama antara tahun 1973 sam- pai dengan 1978, sungguh peran kemitraan antara ABRI dan rakyat (terutama yang dipe lopori para pemuda/mahasiswa) mengalami ujian-ujian yang sangat berat. Kemitraan dan kemanunggalan ABRI-rakyat se bagai komponen perjuangan na- sional, khususnya dengan pemu da/mahasiswa yang telah berhasil menancapkan berbagai tonggak sejarah, ketika memasuki periode ini seperti terjadi missing link yang bila tidak diimbangi dengan sikap kedewasaan dan kearifan, nyaris sepertinya ABRI kehila ngan kepercayaan. Sementara di pihak rakyat (dan khususnya pemuda/mahasiswa), seakan- akan telah terjadi pemudaran terhadap disiplin perjuangan. Padahal ABRI, pada masa itu banyak mengajak semua pihak untuk senantiasa memberdayakan warga masyarakat agar bangsa Indonesia memiliki tiga di mensi kemampuan, yakni kemam puan pencegahan, kemampuan pemeliharaan, dan kemampuan pengembangan, yang kemudian diekspresikan secara serasi, selaras dan proporsional. Dengan kemampuan tiga dimensi itu, dalam operasionalisasinya, ABRI di satu pihak bergerak sebagai kekuatan stabilisator, agar setiap dinamika yang terjadi tetap ber- jalan dalam jalur sistem yang berlaku dan maksimal dalam am- bang batas konflik dan silang pendapat, serta tidak mengarah kepada perpecahan yang dapat menjadi sumber kerawanan. Di lain pihak, kemampuan ABRI nemainkan peran sebagai dinamisator bukan saja untuk merangsang semakin besarnya DI antara sekian banyak organisasi Islam yang terkemuka di Nusantara ini, nama dan kiprah Nahdlatul 'Ulama (NU) ini telah demikian populernya. NU, baik ketika masih dipimpin Ketua Umum PB Tanfiziyah, Dr. KH. Idham Chalid (1960-1984) dan sekarang ini sebagai Ketua Umum PB Tanfiziyah KH Abdurrahman Wahid, sangat kental dengan tarikan-tarikan politik. Sejak kelahirannya pada tang- gal 31 Januari 1926 lebih dari 71 tahun yang lalu sampai sekarang ini dan akan terus bergulir pada masa-masa yang akan datang, di mana peran dan posisi NU dalam konstelasi politik nasional tidak akan pernah surut apalagi hilang dari panggung sejarah. Ini pun sesuai dengan komitmennya seba gaimana tercantum dalam Mu- qaddimah Anggaran Dasarnya. Dengan tegas dan tandas di nyatakannya: "Menyadari bah wa dalam kehidupan masyarakat selalu terjadi perubahan dan perkembangan, maka Nahdlatul 'Ulama harus tanggap terhadap tantangan-tantangan yang di hadapi oleh masyarakat dan secara cermat turut memecah kannya dengan sepenuh ke ikhlasan dan ketaqwaan." Pada masa penjajahan, NU sudah secara aktif berperan melawan penjajah dan merumus kan konsep-konsep kebangsaan sebagai dasar mendirikan negara baru. Tokoh-tokohnya juga aktif bekerja dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sementara di daerah, para ulama NU sangat aktif menggalang kekuatan massa membentuk pa sukan rakyat yang tergabung dalam Hizbullah atau semacam nya. EKSISTENSI DI LAPANGAN POLITIK Sesuai dengan namanya, Nahdlatul 'Ulama yang mengan- dung pengertian "Kebangkitan Ulama". Kelahiran NU di Sura STABILITAS yang ingin ditegakkan dan dibangun oleh ABRI, adalah suatu bangun raya stabilitas nasional yang mampu dan memiliki daya cegah tangkal terhadap terjadinya kegoncangan yang bisa merusak keseimbangan, menghabiskan energi yang tidak konstruktif, ataupun menimbul kan permusuhan dengan ketegang an sosial. Stabilitas yang kita maksudkan adalah, berjalan lan- carnya apa saja yang sudah kita sepakati, atau terwujudnya suatu ketertiban menurut norma hukum yang positif yang berlaku. Dengan bahasa lain, suatu stabili tas yang sehat, dinamis dan kreatif, yang berbanding sejajar dan mengacu kepada thesis ke seimbangan antara budaya politik dengan struktur politik. Akan tetapi tekad besar yang demikian itu, masih saja menim- bulkan kecurigaan dan sikap skeptis terhadap ABRI. Semua yang dilakukan ABRI terus dicurigai dan dikatakan sebagai tidak sepaham dengan perubahan dan pembaruan. Di lain, pihak ada sebagian oknum pemuda/ma hasiswa yang saat itu terjebak pada kesalahan konsepsional. BEBERAPA masalah yang cu kup menonjol pada Lembaga Pe- masyarakatan (LP) akhir-akhir ini adalah perkelahian antar na- rapidana (napi) yang sampai me- nimbulkan kematian, penganiaya an terhadap napi oleh oknum pe- tugas misalnya kasus meninggal- nya Nuryadi alias Didi (29) di LP Tanjung Gusta Medan yang didu- ga keras akibat penganiayaan pe- tugas, napi yang bunuh diri (sui- cide) yang menimpa Antoni Ke- lana (30) di sel isolasi LP Batu Nusakambangan, Cilacap Jawa Tengah, serta lolosnya beberapa napi dari LP di beberapa kota lainnya, mencerminkan bahwa LP kita belum berfungsi dengan baik sesuai dengan namanya yai- tu lembaga Pemasyarakatan. Akibat sering munculnya per- masalahan-permasalahan pokok tersebut, menimbulkan adanya de sakan para pakar hukum pidana agar petugas-petugas LP dimasuk kan ke dalam kategori unsur-un- sur penegak hukum (law actors). Sebab mengartikan dinamika kawula muda, hanya dengan konotasi protes, menentang dan tidak setuju dengan apa yang menjadi kebijakan pemerin- tah/negara. Akibatnya peranan kemitraan antara ABRI dan rakyat (khususnya pemuda/maha siswa), mengalami keterpisahan, kalau tidak boleh disebut demi kian compang camping. Jika selama ini kita telah me- ngenal istilah catur wangsa pene- gak hukum yang terdiri dari ha- kim, jaksa, polisi dan pengacara, Selanjutnya G.H. Jansen mengulas, cukup lama NU ini bersikap diam dalam dunia politik. Organisasi NU juga menghindari konfrontasi secara langsung dengan pihak penguasa dan menjelang pendudukan Je pang, NU ini telah mempunyai 120 cabang di seluruh Indonesia. B.J. Boland mengemukakan, NU dapat digolongkan lebih bersifat moderat terhadap cara hidup Jawa dan amal keagamaan Jawa dibandingkan dengan para pem baharu. NU bersama-sama Muhamma diyah, Persis, Syarikat Islam dan organisasi-organisasi lainnya pada tanggal 7 November 1945 mendirikan partai politik Ma jelis Syuro Muslimin Indonesia (MASYUMI). Namun tujuh ta hun berikutnya, April 1952 ketika NU mengadakan Muktamarnya di Palembang, yang antara lain menyatakan bahwa "NU keluar dari partai Masyumi" dan menyatakan bahwa NU menjadi partai politik. Oleh Mu'tamar Kenyataan di atas, jika saja kita mau berpikir secara jernih dan mendalam, dan selanjutnya rangka mewujudkan masyarakat/ kita kembalikan secara radikal kepada filosopi dasar negara kita Pancasila, seharusnya kesen- jangan, pemudaran dan apalagi keterpisahan kemitraan ABRI dan rakyat (implisit pemuda/ma hasiswa didalamnya), mestinya tidak akan pernah terjadi. manusia Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera, baik lahir maupun batin, di dunia maupun di akherat kelak. Perbedaan pendapat, perbe- daan kepentingan, perbedaan ke- inginan tetap ada dan selalu akan ada. Pancasila dan UUD 1945 tidaklah melenyapkan perbedaan itu. Justru Pancasila dan UUD 1945 yang kita perjuangkan habis-habisan itu, adalah suatu sistem nilai serta satu-satunya falsafah dan konstitusi, satu-satu nya norma atau nilai yang bisa mengakomodasikan berbagai ke pentingan, keinginan dan perbeda an tadi. Dalam kehidupan negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang diperlukan dan diatur adalah aturan mainnya dan tujuan akhir yang hendak dicapai nya. Oleh karena itu, pembangun an nasional bangsa Indonesia menempatkan manusia/masyara kat Indonesia sebagai subyek sekaligus obyek dari pelaksanaan pembangunan. Segenap bangsa Indonesia, harus merasa bertang- gungjawab terhadap kesinam- bungan serta keberhasilan pem- bangunan nasional yang sedang kita gelorakan. Pembangunan na- sional yang sedang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia, dengan demikian tidak dapat diklasi fikasikan dengan teori atau mo del pembangunan bangsa/negara manapun juga. Seperti kita ketahui, bahwa secara garis besar, tulisan, ide maupun gagasan yang berkaitan dengan ekonomi politik pem- bangunan kontemporer dapat di klasifikasikan dalam dua para digma, pertama: paradigma liberal dan radikal, dan kedua : paradigma dependensi dan mode rat. Memang kesemuanya itu berangkat dari sudut pandang dan latar belakang para ahli yang bersangkutan. Namun demikian kedua paradigma itu tidaklah selalu berhadapan atau mengam- bil posisi perbedaan yang ekstrim. Teori pembangunan mutakhir lebih banyak menekankan globali sasi, terutama di bidang politik dan ekonomi, sebagai akibat dari kemajuan yang dicapai di bidang komunikasi yang ditandai oleh pencapaian luar biasa dalam industri-industri. Dunia terasa semakin sesak dan menyempit, in teraksi antar berbagai peradaban atau transnasional menjadi tidak terelakkan. Referensi kita tetaplah kepri badian bangsa sendiri. Demonstra si turun ke jalan, sikap bringas dan brutal, kebebasan yang tan- pa batas, bukanlah kepribadian kita. Aturan permainannya tetap musyawarah untuk mufakat. De ngan demikian, segala bentuk musyawarah untuk mematikan aspirasi yang lain, mufakat untuk menindas yang lemah, bersikap oposisi, liberalisme tanpa tang- gung jawab sosial adalah contoh yang bukan merupakan aturan permainan kita. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi musyawarah untuk mufakat, sehingga demokrasi tersebut demikian bulat, bundar dan utuh. Tujuan akhirnya tetap lah untuk kesejahteraan bersama, yang semua itu dilaksanakan mela lui proses pembangunan bangsa (dalam segala aspek kehidupan) yang meningkat dari waktu ke waktu. Tanpa mengurangi keberhasil an petugas-petugas LP membina para napi, sehingga ada napi yang benar-benar produktif setelah se- lesai menjalani masa hukuman, seperti Johnny Indo dan Anton Medan, di samping itu petugas LP masih sering lalai sehingga de- ngan mudah Eddy Tansil dan Miekel bisa lolos dan melarikan diri dari LP. Belum lagi kaburnya Proses pembangunan bangsa yang dilakukan oleh bangsa In- donesia adalah dengan menerap kan pola pembangunan nasional berjangka - yang kita kenal dengan pelita (pembangunan lima tahun). Pembangunan nasional yang sedang digalakkan oleh bangsa Indonesia adalah mem- bangun manusia dan masyarakat Indonesia paripurna, atau dalam Posisi NU di Antara Nuansa Politis dengan Komitmen Khittah baya dengan para pemrakarsa KH Hasjim As'ari, KH Abdul Wahab Chasbullah, dan KH Bisri Oleh: Mohd. Saleh Sitompul Sjamsuri, yang pada mulanya karena ada kekhawatiran kalau- kalau pemerintah Kerajaan Arab Saudi memberlakukan secara ketat paham Wahhabiyah, sehing ga pengaruh empat mazhab (Sya fi'i, Maliki, Hanafi, dan Ham- bali) akan menghilang. yang masih mampu mempertahan kan eksistensinya secara terhor- mat. Yakni mendapatkan 58 kursi di DPR dari 360 kursi yang diperebutkan. Oleh G.H. Jansen yang antara lain menulis bahwa pada mulanya didirikan sebagai gerakan protes terhadap dihapuskannya kekhali fahan oleh Mustafa Kemal At- taturk di Turki. NU kemudian merumuskan tujuan-tujuan lokalnya, yaitu memperkuat kesa- tuan para ulama, menyebarkan agama Islam, membantu masjid- masjid, dan membantu fakir-mis kin. Tercatat pula 17 Daerah Tingkat II di mana NU memper oleh suara yang lebih baik diban- dingkan dengan sembilan orsos pol lainnya pada Pemilu 1971. Sepuluh Dati-II yang utama meru pakan kantong suara NU adalah: Kabupaten Bangkalan 76,10%, Kabupaten Sampang 73,52%, Ka bupaten Sumenep 65,60%, Kabu paten Pasuruan 58,54% Kabupa ten Bondowoso 55,46%, Kabupa ten Situbondo 55,43%, Kabupa ten Gresik 54,64%, Kotamadya Pasuruan 50,25%, Kabupaten Pa mekasan 48,91%, dan Kabupaten Probolinggo 48,01%. perasaan para ulama NU dan oleh pertimbangan-pertimbangan tak tis. Mundurnya NU dari Masyu mi, yang disamping menimbulkan masalah-masalah perbedaan visi yang klasik antara Masyumi dengan NU, yang juga tentunya memberikan hikmah yang men- dalam bagi percaturan politik um- mat Islam sesudah Pemilu 1955. Khususnya terjadinya polarisasi kekuatan yang sangat kontras di antara kedua partai politik ini, Masyumi dengan NU. Masyumi mampu mengadakan kerjasama dengan PSI, Parkindo, dan Par- tai Katolik, sementara NU mengadakan kerja sama dengan PNI dalam berbagai kepentingan politis di kabinet misalnya. Ketika diadakan Pemilu 1955 (29 September 1955 memilih ang- gota DPR dan 15 Desember 1955 memilih anggota Konstituante), NU secara mengejutkan berhasil meraih dukungan yang mengejut kan. Muncul sebagai kekuatan ketiga terbesar setelah PNI dan Masyumi. NU meraih suara 6.955.141 atau sekitar 18,40% dari suara yang sah seluruhnya yakni 37.787.569 suara untuk DPR. Berarti pula NU mampu memperoleh 45 kursi DPR dari jumlah 257 kursi yang diperebut kan oleh 118 kontestan. Dari 45 kursi NU itu, 20 kur- si diperoleh dari Daerah Pemi lihan Jawa Timur dan 11 kursi dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah. Sedangkan untuk Konsti tuante, NU meraih 91 kursi dari 154 kursi yang dipilih. Sedangkan jumlah suara yang diperolehnya 6.989.333 suara atau 18,47% dari jumlah suara yang sah 37.837.111 suara. Tatkala Pemilu 1971 diada Salah seorang tokoh NU, kan, NU secara kongkrit mening KHA Wahid Hasjim mengakui katkan perolehan suaranya secara bahwa perpecahan ini juga mengejutkan lagi, karena di an- dipengaruhi oleh tersinggungnya tara sembilan partai politik, NU beberapa napi kelas teri yang ti- dak bisa disebutkan namanya sa- tu persatu dalam tulisan ini. Sementara itu perspektif sosial pembangunan, lebih menitikberat kan pada sisi keberlanjutan pem- bangunan (sustainable develop- ment) dengan titik tumpu pada upaya mengangkat harkat manu sia. Dua kecenderungan baru ini merupakan kilas balik dari teori- teori atau ide dan gagasan pemi kiran seperti diatas, yang selama ini hanya berkutat pada pertum- buhan yang dalam banyak belah an dunia tidak selalu disertai secara berimbang dengan pemera taan. FAKTOR PENYEBAB Kaburnya napi dari LP dise- babkan beberapa faktor antara lain, adanya kolusi antara napi dengan petugas LP, pemerasan yan dilakukan petugas LP dan akibat kelalaian petugas LP. Isu telah terjadinya praktek kolusi di LP lebih dominan daripada penye bab lainnya, contoh yang paling nyata adalah lolosnya Eddy Tan- sil yang diduga keras akibat ada- nya kolusi dengan imbalan sejum- lah uang. Isu pemasaran pernah terjadi di LP Sragen Jawa Tengah. Se- jumlah oknum petugas di LP di- duga berkomplot dengan sejum- lah penjahat yang berstatus napi di LP tersebut untuk melakukan pemerasan. Praktek pemerasan dengan memanfaatkan kese- raman mereka, dilakukan baik di dalam maupun di luar LP. Didu- ga keras, praktek tersebut sudah HUBUNGAN NU DENGAN PPP Sejalan dengan kebijakan pe nyederhanaan partai politik, pada tanggal 5 Januari 1973, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dinyatakan berdiri secara resmi, yang merupakan fusi empat par- pol Islam (NU, Parmusi, PSII, dan PI Perti). Sebagai Ketua Umum DPP PPP pertama, ada lah H.M.S. Mintaredja SH (Par- musi). Sedangkan Sekretaris Jenderal DPP PPP diserahkan kepada H. Jahja Ubeid, SH (NU). Untuk jabatan Presiden Partai adalah Dr. KH Idham Chalid (NU). Rostow telah mengindentifika sikan posisi pertumbuhan tiap masyarakat di dunia ini, dan mengkatagorikan tahapan per- tumbuhan masyarakat menjadi lima katagori: (1) Masyarakat tradisional, (2) prasyarat untuk lepas landas, (3) lepas landas, (4) Kedewasaan dan ke-(5). Zaman konsumsi massa tinggi. Kalau kita analogikan dengan lima tahap tersebut diatas, maka dewasa ini, pembangunan nasional bangsa Indonesia yang berada pada akhir Pelita VI (PJP-II), merupakan langkah pematangan dalam tahap lepas landas yang menurut ter- minologi kita, disebut upaya memantapkan kerangka landasan yang kokoh dan kuat. Sehingga dalam memasuki tahap ketiga (lepas landas) yang kita na- sionalismekan menjadi era kebangkitan nasional kedua. Kita berupaya untuk menjamin kesi nambungan pembangunan de ngan tetap memegang teguh jati diri dan kepribadian bangsa. Di era kebangkitan nasional kedua ini, diharapkan dapat memantapkan kehidupan na- sional, agar mampu tumbuh, berkembang serta hasil melan- jutkan pembangunan nasional dengan bersandarkan pada kekuatan sendiri menuju terwu- judnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pada hakekatnya tahap kehidupan kebangkitan na- sional kedua adalah tahap keman dirian, yang berarti pembangunan nasional sudah dapat bertumpu pada kemampuan dan kekuatan na berlangsung lama. Kelalaian petugas LP ada yang terjadi akibat rayuan dan bujukan para napi dan tahanan kelas wahid, sehingga menyebab- kan LP lengah misalnya dalam kasus lolosnya ratu Ecstasy Zari- dan Eddy Tansil. TUJUAN PEMIDANAAN Di dalam naskah Rancangan KUHP aru tahun 1991/1992 De- partemen Kehakiman Badan Pem binaan Hukum Nasional, dican- tumkan secara tegas mengenai tu- juan penidanaan dan pedoman pemidalaan. Tujuan pemida- naan yang dimaksud ditetapkan di dala pasal 51 Naskah Ran- cangan (UHP (baru) sebagai ber- ikut: Petama, pemidanaan bertu- naedi (Wakil Sekjen), dan H.A.Chalid Mawardi (Wakil Sek- jen). Serta di antara 19 An ota DPP PPP, fungsionaris dari NU sebanyak delapan orang. Ketika memasuki Pemilu 1977, kekompakan di tubuh PPP masih dapat dimantapkan, na mun tatkala menjelang Pemilu 1982, mulai mencuat ke per- mukaan adanya friksi-friksi pada dua unsur penting di PPP, yakni antara MI dengan NU. Beberapa tokoh NU yang berpengaruh mulai dikucilkan dari PPP serta tidak diberikan kesempatan men- jadi caleg oleh John Naro yang ketika itu menjabat Ketua Umum DPP PPP. Adapun tokoh-tokoh NU yang dicoret dan ataupun yang ditempatkan pada nomor urut yang sangat jauh, tercatat antara lain KHM Jusuf Hasjim, KH Saifuddin Zuhri, KH Muhammad Zahri, KHM Sjafii Sulaiman, dan Drs. H. Rachmat Muljomiseno. Sehingga hasil akhirnya, PPP mengalami penurunan suara yang cukup lumayan di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, tetapi mampu meraih 94 kursi di DPR pada Pemilu 1982 setelah pada Pemilu 1977 mendapatkan 99 kursi. Namun menjelang Pemilu 1987, konflik terbuka antara Naro dengan tokoh-tokoh NU semakin menguat. Beberapa tokoh muda NU malah disingkir kan dari pencalonan untuk ang- Sementara itu, KH Masjkur gota DPR. Beberapa nama itu an- (NU) dipercayakan menjabat tara lain, Drs. A.Chalik Ali, sebagai Ketua Umum Majelis H.Hizbullah Huda, H.Bachtiar Pertimbangan Pusat PPP serta Soetijono, dan Drs. H.Hasbullah KH Bisri Sjamsuri (NU) selaku Amien. Akibatnya popularitas Rois 'Aam Majelis Syuro PPP. PPP di basis-basis NU semakin Adapun nama-nama tokoh NU menciut. Dan PPP pun menyusut yang lainnya menjabat di DPP sekali perolehan kursinya di PPP, yaitu: H.Nuddin Lubis - DPR, hanya menjadi 61 kursi. (Wakil Ketua Umum), KH Saifud Keadaan mulai tenang kem- din Zuhri (Ketua), H.Imam Shof- bali pada masa Pemilu 1992 wan (Ketua). H.Mahbub Dju walau pun ada upaya penggem- kan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, d) membebaskan rasa bersalah pada terpidana. MENCERMATI tantangan tugas dan tanggung jawab di atas, ABRI bersama-sama rakyat (khu susnya pemuda) Indonesia, harus meningkatkan kemanunggalan untuk mendukung proses kesinambungan pembangunan da lam seluruh aspeknya. Hal terse but dimaksudkan, agar dapat ter- wujud kondisi setiap aspek kehidupan nasional yang sehat, yang dapat diantaranya melalui pembinaan dalam seluruh aspek kehidupan nasional. Dalam bidang politik, ABR: bersama-sama rakyat harv berupaya mendorong agar apara tur pemerintah lebih tertata, dan mekanisme konstitusional berge rak lebih dinamis dari waktu ke waktu, dengan jalan lebih meng aktualisasikan demokrasi Pan- casila. Selama ini, kita berupaya agar setiap keputusan politik tetap orientasi pada kepen- tingan nasional, cemi kemajuan dan kesejahteraan rakyat banyak, serta mencegah kemungkinan ter- jadinya penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Kedua, pemidanaan tidak di- maksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan meren- dahkan martabat manusia. De- ngan memperhatikan rumusan pasal 51 Naskah Rancangan KUHP (baru) tersebut di atas, da- pat disimpulkan bahwa tujuan hukuman tidak dimaksudkan se- bagai balas dendam terhadap si pelaku, akan tetapi antara lain se- bagai sarana pembinaan. Disamping itu, juga harus membuka kesempatan kepada se genap warga masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politik nya secara sehat, dinamis dan konstruktif. Dengan demikian, diharapkan warga masyarakat tidak begitu mudahnya terpe ngaruh oleh kegiatan-kegiatan politik yang mengambil jalan ekstrim dari kelompok-kelompok yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Di bidang ekonomi, ABRI bersama-sama rakyat harus men- dorong terwujudnya keharmo nisan kehidupan para pelaku ekonomi secara sehat dan seim- bang, atas dasar semangat keber- samaan untuk mewujudkan de mokrasi ekonomi, sebagaimana Menyimak berbagai kasus yang terjadi di LP kita selama ini juan uruk: a) mencegah dilaku- sebagaimana telah diungkapkan kannya indak pidana dengan me- negakkn norma hukum demi pengayman masyarakat: b) me- masyarkatkan terpidana dengan mengakan pembinaan sehing- ga mejadikannya orang yang baik da :c) menyelesai- berguna: di atas, berarti sasaran pembi- naan belum berhasil. Adanya ber- bagai usaha para napi untuk bisa lolos, melarikan diri, kabur dan bahkan bunuh diri merupakan in- dikator bahwa situasi di LP me- mang sangat tidak menyenang- bosan dari aktivis NU, namun begitu pun PPP mulai memper kuat kembali pengaruhnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta memperoleh 62 kursi di DPR. Pada Pemilu 1997 ini, posisi NU lebih nampak menguat, kalau seandainya PPP berhasil memper oleh 89 kursi, serta tidak banyak perobahan pada daftar calon ang- gota legislatif sebagaimana pada DCT, ada kemungkinan bahwa 48 orang anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan itu ber asal dari kelompok NU. Jumlah ini jauh meningkat dibandingkan pada Pemilu 1992 yang hanya ber jumlah 27 orang. KHITTAH YANG KONTROVERSIAL Pihak-pihak di kalangan NU semakin menyadari kekeliruan- nya selama ini di lapangan politik praktis, yang pada inti nya merupakan wahana pere butan pengaruh pada kalangan politisi NU secara indivi dual, namun menyebabkan ada nya implikasi yang rawan terha dap eksistensi NU sebagai suatu organisasi sosial kemasyarakatan. Meski NU pernah berperanan penting di kancah politik na- sional, namun berkali-kali NU hampir tersisih dari arena politik praktis. Berkali-kali pula NU mengalami nasib yang tragis, ba bak belur karena perlakuan politik yang tidak adil. Pelajaran dan pengalaman pahit itu men- jadikan organisasi ini melakukan evaluasi kritis-konstruktif terha dap strategis perjuangan yang telah ditempuhnya selama ber tahun-tahun itu. Puncak evaluasi, di saat NU harus berhadapan dengan kepen- tingan politik yang jauh lebih besar, adanya keputusan "kem- bali ke Khittah 1926" seperti yang dicetuskan dalam Muktamar NU Ke-27 di Situbondo (1984). Kepu tusan ini secara tegas menyatakan bahwa NU menarik diri dari per- Beberapa Masalah Pokok pada Lembaga Pemasyarakatan Oleh: Yohanes Suhardin, SH maka untuk dapat mengurangi permasalahan-permasalahan di LP, sebaiknya petugas-petugas napi dimasukkan ke dalam unsur- unsur penegak hukum. Sehingga nantinya catur wangsa berubah menjadi panca wangsa yaitu ter- diri dari hakim, jaksa, polisi, pengacara dan petugas LP. Dasar pemikiran tersebut ada- láh peranan petugas LP untuk mempersiapkan para napi, agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik sangat penting. Sia- sialah jerih payah hakim, jaksa, polisi dan pengacara kalau akhir- nya para napi itu dengan mudah bisa lolos dan melarikan diri dari LP, atau mereka menjadi residi- vis setelah selesai menjalani ma- sa hukuman. kan. Mungkin saja ada balas den- dam di LP yang dilakukan ok- num poegas LP, sesama napi dan aparat penegak hukum terhadap para tahanan. Selanjutnya mendukung agar mampu mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan lapangan ker ja bagi warga masyarakat setem pat, dengan kemampuan meng adakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lain- nya, sehingga dapat menutup habis kegiatan-kegiatan oknum/ kelompok yang hendak meman- faatkan kerawanan ekonomi rakyat sebagai sarana perjuangan nya. PEDOMAN PEMIDANAAN Selain mencantumkan tujuan pemidanaan juga di dalam pasal 52 Naskah Rancangan KUHP (baru) tersebut dicantumkan pe- doman pemidanaan yang harus di pertimbangkan oleh hakim yaitu, pertama: dalam pemidanaan ha- kim wajib mempertimbangkan ke salahan pembuat, motif dan tu- juan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, si- kap batin pembuat, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi si pembuat, sikap dan tindakan pem buat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terha- dap masa depan pembuat, pan- dangan masyarakat terhadap tin- dak pidana yang dilakukan, pe- ngaruh tindakan pidana terhadap korban atau keluarga korban dan apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana. Di bidang sosi budaya, ABRI bersama-sama rakyat harus berupaya mendorong terwujud- nya disiplin nasional yang tinggi dalam seluruh aspek kehidupan, serta mempelopori usaha-usaha peningkatan kadar ketahanan na- sional, dan menumbuhkan sema ngat nasionalisme, agar dapat di- jadikan benteng pertahanan war ga masyarakat dalam menangkal setiap pengaruh pelaku politik yang tidak seirama dengan nilai- nilai ideologi Pancasila. Kedua, jika hakim meman- dang perlu, sehubungan dengan ri Dalam bidang hankam, dilan- dasi semangat kebersamaan ABRI dan rakyat harus senan- tiasa meningkatkan kesiap-siaga an pasukan untuk menangkal setiap bahaya yang mungkin datang dari manapun asalnya. Tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kerjasama hankam dengan negara tetangga dalam rangka pemantapan hankam" di wilayah regional. Harus kita sadari bersama; bahwa upaya- upaya penanganan tersebut, memang harus senantiasa melibat kan segenap komponen warga ma syarakat tanpa kecuali - yang terjalin secara terpadu dan ter integrasi. Langkah-langkah terpadu dan terintegrasi antar komponen masyarakat (termasuk di dalam- nya antara ABRI dan pemuda), merupakan kekuatan utama da lam proses pembangunan bangsa. Oleh karena itu, kemanunggalan ABRI-pemuda harus senantiasa kita tingkat mantapkan dari waktu ke waktu, agar tujuan dan cita-cita pembangunan dapat segera diwujudkan. *** Penulis adalah Perwira Kodam I/Bukit Barisan, pemerhati masalah sosial-pembangunan. caturan politik praktis serta lebih berorientasi pada lapangan kemaslahatan ummat (sosial, pen- didikan, dakwah dan ekonomi). Politik penyesalan NU terha dap lapangan politik ini rupanya dapat diproyeksikan sebagai lang kah awal dari sikap politik agama yang lebih baik dan adil. NU mundur untuk sementara dari lapangan politik praktis. Dan langkah yang bijaksana ini men- jadi sangat strategis untuk me ningkatkan wawasan perjuangan nya di masa depan. Dan kebi- jaksanaan itu pula diarahkan un- tuk mencegah disintegrasi bagi warga NU akibat benturan di an- tara kekuatan politik yang lebih besar. Meskipun kembali ke Khittah 1926 yang dimotori oleh KH Ab- durrahman Wahid ini merupakan jatidiri jiwa besar NU namun nampaknya langkah itu kurang mampu diterjemahkan dan dilak sanakan secara menyeluruh oleh sebagian pengurus NU. Dalam Pemilu 1997 kali ini, tampaknya NU sebagai organisasi yang poten sial semakin diperebutkan, khu susnya antara dua orsospol (PPP dan Golkar). Oleh karena itu, langkah kem- bali ke Khittah 1926 ini yang memang bernuansa positif untuk menyelamatkan NU dari tarikan politis yang rawan, tapi pada sisi lain dapat berdampak negatif. Oleh sementara pihak, NU dapat dijadikan alat untuk memperkuat posisi tawar-menawarnya dengan pihak-pihak tertentu. Akibatnya, kebijakan Khittah itu sendiri menjadi sedikit mengambang. Karena bagaimana pun, dengan keberadaan NU yang demikian besar, tapi akses nya di lapangan politik dibatasi, menyebabkan posisi "bargaining positionnya" itu semakin me nyempit. Oleh sebab itu adalah ungkapan keprihatinan Gus Dur cukup beralasan "Bahwa NU dewasa ini tidak ke mana-mana, tetapi ada di ketiak orang." ngannya perbuatan, keadaan pri- badi dari pembuat atau keadaan pada waktu dilakukannya per- buatan atau yang terjadi kemu- dian, hakim dapat memberi maaf kepada si pembuat dengan tidak menjatuhkan pidana atau tin- dakan apapun dengan memper- timbangkan segi keadilan dan ke manusiaan. Keseriusan para hakim dalam menerapkan pedoman pemida- naan akan berdampak positif pa- da perilaku napi di dalam LP. Pa- ra napi tentunya akan sangat menghargai putusan hakim yang memang didasarkan atas pedo- man pemidanaan ditambah lagi dengan sikap ramah serta perla- kuan yang sama oleh petugas akan sangat membantu para na- pi menyadari arti hukuman yang dijalankannya. Pengawal tahanan (petugas LP) mengakui babywa benar pe rilaku mereka mempengaruhi si- kap napi di LP. Tahanan itu ada- lah manusia juga. Apabila kami (pengawal tahanan) baik, mereka pun juga baik. Tahanan punya (Bersambung ke hal. 15)