Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

KKümango' PERCETAKAN OFFSET & LETTER PRESS TEA Tahun XXVI No. 8849 MENGERJAKAN BARANG CETAKAN DENGAN ALAT-ALAT MODERN "Kelompok ini merasa tidak puas terhadap kebijaksanaan yang ada, karena terganggu ke- pentingannya baik kepentingan praktis maupun politis atau jang- ka panjang," kata Supriyadi da- lam ceramahnya di hadapan 45 peserta Lokakarya Peningkatan Profesionalisme Kewartawanan Tingkat Nasional, di Bandar Lampung, Rabu. Bandar Lampung, (Analisa). Kapuspen ABRI Brigjen TNI Slamet Supriyadi menyatakan, kecenderungan terhadap gangguan keamanan di dalam negeri yang paling mungkin saat ini adalah oleh kelompok-kelompok anti kemapanan. Ancaman lainnya, menurut Kapuspen, subversi dengan cara kekuatan musuh dari luar menja- lin kerja sama dengan anasir ke- kuatan sentrifugal dari dalam negeri. Kapuspen ABRI : Kelompok Antikemapanan, Gangguan Keamanan Paling Mungkin Gangguan keamanan dari da- lam negeri ini akan selalu meng- eksploitasi dan mendramatisir se- gala kesenjangan serta ekses ne- gatif pembangunan nasional, membangun opini publik dan in- ternasional agar tidak percaya ke- pada pemerintah di mata dunia internasional, ujarnya menjelaskan. Sedangkan di bidang sosial budaya, fenomena yang menge- Kibarkan Bendera Merah Putih Medan, (Analisa) Sehubungan kunjungan kerja Presiden RI ke Kota- madya Medan dan Binjai pada 30 Juni 1997, Walikota Medan mengumumkan kepada selu- ruh warga kota agar mengi- barkan bendera merah putih satu tiang penuh. Pengibaran bendera itu dilaksanakan di depan kantor instansi pemerintah, sipil/ militer, perusahaan-peru- sahaan, perguruan tinggi, sekolah-sekolah, toko-toko dan di depan rumah-rumah penduduk, Senin (30/6) mulai pukul 06.00 hingga 18.00 WIB. (hers) JI. Kumango No. 36-38-40-40A-42A Tel. 515650-511155-547348 Medan Sumatera Indonesia MONUMEN PERS NASIONAS LAURANT Jakarta, (Analisa) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) minta kepada pemerintah untuk menca- but Undang Undang Anti Subver- si (PNPS 11/1963), karena keten- tuan yang tercantum pada un- dang-undang tersebut banyak me- ngandung kelemahan. Pernyataan itu dikemukakan Sekjen Komnas HAM, Prof DR Baharudin Lopa, saat berbicara pada seminar sehari tentang Per- adilan Politik di Indonesia, di Ja- karta, Rabu. Menurut dia, UU Anti Sub- versi yang hingga kini masih di- berlakukan untuk menjerat pihak pihak yang "berseberangan" (melawan pemerintahan yang sah - red) itu banyak mengandung ke- lemahan pada substansi isinya. "UU Anti Subversi itu banyak mengandung kelemahan karena menggunakan istilah-istilah yang rancu serta bertentangan dengan KUHAP atau Deklarasi Hak Asasi Manusia (Declaration of Human Right). Sedikitnya ada li- ma kelemahan mendasar yang bi- ical muka adalah timbulnya kelas me- nengah baru. Kelompok ini terle- pas dari kelas sosial lama, namun belum terintegrasikan ke dalam kelas sosial baru. "Timbulnya kelas ini merupa- kan potensi menuju kemandirian bangsa. Di berbagai negara, ke- las inilah penggerak dan penyang- ga utama perubahan serta pemba- ruan yang subtansial di bidang politik maupun ekonomi," ujar dia. Namun, bisa juga kekuatan pengganggu (destabilizing force). Mobilitasnya secara vertikal mau- pun horisontal semakin mening- kat, cenderung menjadi kekuatan penekan dengan posisi tawar yang kuat. WH Pada sisi lain, mereka bersifat kritis, vokal dan cenderung libe- ral yang kerap terlepas dari kon- teks jatidirinya dan budaya bang- sa, juga sistem dan norma serta kepribadian sendiri karena silau dengan budaya luar, kata Kapuspen. Inilah peran dan tanggung ja- wab yang penting pada posisi pers nasional dalam memperkukuh ke- tahanan nasional menghadapi era kesejagatan, ujar Kapuspen pula. Dikatakannya, dampak pem- bangunan dan era globalisasi ter- hadap masyarakat akan menim- bulkan berbagai perubahan, be- rupa kesejahteraan maupun ma- salah yang menyertainya. Padahal kehidupan nasional semakin terkait dengan perkem- bangan internasional yang dari sudut pandang politik dan keama- nan, dinamikanya menjadi varia- bel yang penting. analisa Membangkitkan Partisipasi Rakyat dalam Pembangunan Kamis, 26 Juni 1997 ISSN 02152940 Sedangkan dari sudut infor- masi terkait pada kualitas SDM dan penguasaan teknologi serta pengelolaan sistem manajemen, penerangan, komunikasi, dan in- formasi yang bisa mendorong ke- majuan pembangunan bangsa, Dalam laporan Hapsem I Be- peka, kerugian negara yang be- lum terselesaikan sampai akhir Semester II Tahun Anggaran 1995/1996 sebanyak 823 kasus se- Komnas HAM Minta Pemerintah Secara rinci Baharudin Lopa menyebutkan, lima kelemahan UU Anti Subversi antara lain pen- cantuman ketentuan bahwa sese- orang bisa ditahan selama satu ta- hun, padahal dalam KUHAP maksimal masa tahanan untuk penyidikan hanya 20 hari. Ketentuan tersebut juga me- langgar asas peradilan yang harus dilakukan dengan biaya murah, cepat dan sederhana. Baharudin Lopa menjelaskan, kelemahan lainnya yakni masih banyaknya digunakan kata-kata yang mengandung makna rancu antara lain pencantuman istilah "pelaku langsung atau tak lang- sung," dan "rasa permusuhan". Kedua istilah tersebut bisa me- nimbulkan penafsiran yang ber- beda-beda bahkan bisa disalahgu- nakan oleh pihak-pihak yang pu- nya kepentingan tertentu. kata dia lagi. Kondisi demikian akan diwar- nai dengan transparansi yang se- makin dalam, tajamnya persaing- an, dinamika lebih menonjol ber- nuansa politik terutama berkaitan dengan demokratisasi, HAM, dan lingkungan hidup. "Semua- nya itu pada akhirnya berimpli- kasi pada aspek keamanan dan peranan pers nasional," tutur Supriyadi. Cabut UU Subversi. Seharusnya, kata Lopa, istilah "rasa permusuhan" diganti de- ngan "tindak permusuhan" agar POSISI PERS Kapuspen ABRI menjelaskan, beberapa fenomena politik dan keamanan yang patut dicatat agar potensi kekuatan pers nasional efektif menghadapi perubahan. "Pers harus mampu mengam- bil posisi yang tepat dan peran efektif, yaitu harus pro-aktif da- lam menghadapi dinamika peru- bahan. Dengan demikian, dalam kondisi seperti apapun pers tetap Jakarta, ( Analisa ). Ketua Badan Pemeriksa Keu- angan (Bepeka) JB Sumarlin me- negaskan, masalah pemberanta- san korupsi pada akhirnya tergan- tung pada mental dan moralitas aparat. sa menimbulkan penafsiran yang lebih jelas maknanya. salah terhadap UU tersebut," ujarnya. mempunyai kesanggupan dan ko- mitmen teguh terhadap terwujud- nya stabilitas nasional," katanya menegaskan. Kalau mampu mengambil po- sisi strategis itu, penampilan dan kehadiran pers tetap relevan ser- ta dibutuhkan oleh masyarakat dan bangsanya, ujarnya pula. Pers juga perlu mengantisipasi fenomena yang menonjol di era kesejagatan. Antisipasi tersebut antara lain, peningkatan kualitas kelembagaannya, mengembang- kan kualitas SDM, pembinaan kader, serta sistem manajemen in- formasi dan komunikasi pers nasional. Soal Korupsi Tergantung Mental Aparat nilai sedikitnya Rp. 58.919,39 miliar. REORIENTASI PERS Menghadapi kenyataan terse- but, berkaitan dan sejalan dengan pertumbuhan kedewasaan pers nasional, menurut dia, diperlukan "repositioning" dan reorientasi Sumarlin : "Siapa yang bisa menafsirkan Semester I Tahun Anggaran 1996/1997 terdapat 33 kasus se- nilai Rp. 585,05 juta, yang dapat diselesaikan delapan kasus senilai Rp. 91,87 juta. "Bagaimanapun baiknya si- stem, pada akhirnya tergantung perilaku, sikap dan integritas orangnya," katanya, usai me- nyerahkan Hasil Pemeriksaan Se- Sumarlin menjelaskan, seba- nyak 347 kasus senilai Rp. 26.720,91 juta, US$ 27,28 ribu, M$ 418,80 ribu, dan SF 70,65 ri- su- mester (Hapseni) 1 Bepeka kepa- bu adalah akibat perbuatan ben- dah demikian kronis, Sumarlin mengatakan: "hu masih kita pelajari". da Ketua DPR di Jakarta, Rabu. Dia mengakui, adanya korup- si dan kolusi dapat merugikan ne- gara dan pembangunan. "Kare- na itu, perlu dipelajari peraturan tentang korupsi yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, apakah masih cukup efektif atau tidak," ujarnya. daharawan. Sebanyak 405 kasus, senilai Rp. 24.951,64 juta, US$ 101,84 ribu, DM 227,43 ribu dan dua unit kendaraan dinas roda empat adalah akibat perbuatan pegawai negeri bukan bendahara wan. Sedangkan 18 kasus, senilai Rp. 725,45 juta, akibat perbuatan pihak ketiga. Sebanyak 53 kasus, senilai Rp. 6.521,39 juta, disebab- kan oleh hal-hal di luar kemam- puan manusia. Jakarta, (Analisa ). Perdana Menteri Republik Arab Suriah Mahmoud al-Zoubi akan mengadakan kunjungan ke- negaraan tanggal 26-30 Juni atas undangan Presiden Soeharto, te- rutama guna meningkatkan hu- bungan ekonomi. "Indonesia tidak akan pernah melupakan masa lalu, karena Su- riah adalah negara ketiga yang mengakui Indonesia pada tahun- tahun pertama kemerdekaan kita", kata Mensesneg Moerdio- no di Bina Graha, Rabu. pers nasional seperti yang terkan- dung dalam UU Pokok Pers Ta- hun 1982, kesepakatan Dewan Pers dan ketentuan lainnya, Setelah menemui Presiden Soeharto bersama Menko Prodis Hartarto guna membahas persia- pan akhir penyambutan tamu ne- gara itu, Moerdiono mengatakan kepada pers bahwa tujuan utama lawatan itu adalah menjajaki pe- ningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan. Hal tersebut perlu diakutalisa- sikan ke dalam tubuh lembaga- pers dan kehidupan bangsa, khu- susnya dalam menghadapi feno- mena politik dan keamanan. Keberadaan di dalam sistem politik demokrasi Pancasila, se- bagai salah satu dari infrastruk- tur perlu lebih mengemuka, baik secara kelembagaan maupun pe- rannya dalam proses keputusan politik berdasarkan sistem politik demokrasi Pancasila, kata Kapuspen. Sementara dari 33 kasus keru- gian negara selama Semester I Ta- hun Anggaran 1996/1997, empat kasus senilai Rp. 75,21 juta aki- bat perbuatan bendaharawan, 27 kasus senilai Rp. 450,03 juta aki- bat perbuatan pegawai negeri bu- kan bendaharawan, dan satu ka- sus senilai Rp. 19,85 juta akibat (Ant). "Sekalipun volume perda- gangan kedua negara sangat ke- cil, kedua negara perlu meneliti potensi-potensi", kata Moerdio- no. Pada kunjungan itu, PM Mahmoud al-Zoubi akan didam- pingi beberapa menteri dan peja- bat tinggi ekonomi. Menurut dia, dalam fenome- na keamanan, komunikasi anta- ra pers dengan pemerintah dan ABRI perlu dilembagakan sampai di daerah tingkat II, demikian Slamet Supriyadi. (Ant) DUCATION Ant/Rtr UNJUKRASA: Ratusan mahasiswa Pilipina yang membawa spanduk berbaring di jalan depan Hotel Manila yang bersejarah saat Presiden Fidel Ramos menyampaikan pesannya pada Kongres Dunia tentang Pendidikan Perguruan Tinggi Rabu (25/6). Para mahasiswa yang mencela kenaikan uang kuliah dan uang sekolah itu bubar dengan tertib setelah merasa tujuan mereka tercapai. Surabaya, (Analisa). Pakar seksolog dari Jakarta, dr Boyke Dian Nugraha DSOG, berpendapat bahwa penyimpang- an terhadap perilaku seks pada era globalisasi di kalangan rema- ja saat ini semakin tinggi sehing- ga perlu diantisipasi. perbuatan pihak ketiga. Dalam Semester I Tahun Ang garan 1996/1997, Bepeka telah memeriksa 338 obyek yang ber- kaitan dengan pelaksanaan pro- gram pembangunan di bidang pangan, kesehatan, pendidikan dan pariwisata, serta pelaksanaan APBD, dan kegiatan BUMN. SEDANG DIPELAJARI "Kesemuanya itu disebabkan lemahnya iman kaum remaja di dalam menghadapi masuknya berbagai budaya asing dan ku- rangnya informasi mengenai seks", ujarnya ketika berbicara pada dialog "Pacaran sehat dan bermasalah" di Surabaya, Rabu. Menurut dia, ketebalan iman merupakan salah satu faktor yang Menurut dia, dari sisi admi- nistrasi negara memang semakin lama semakin membaik. Indika- sinya, terlihat penyimpangan ad- minsitrasi sekalipun masih ada ta- pi dapat diperbaiki. Adapun pe- nyimpangan prosedur, mungkin karena perencanaan yang kurang tepat. "Soal korupsi tersebut akhir- nya tergantung pada mental dan moralita aparat. Bagaimana pun baiknya sistem yang ada akhirnya tergantung pada prilaku, sikap dan integritas orangnya," tegasnya. Dia menjelaskan, penyelewe- ngan yang dilakukan aparat se- mua itu sudah dicatat dan dibu- kukan, lalu dilaporkan ke DPR. Kerjasama Ekonomi Pada saat acara penyambutan itu, Kepala Negara akan didam- pingi wakil Presiden Try Sutris- no dan Moerdiono. Sore harinya, tamu dari Suriah itu akan mele- takkan karangan bunga di TMP Kalibata. Pada hari Jumat pagi, kedua pemimpin itu akan mengadakan pembicaraan empat mata. Pada saat bersamaan, para menteri dan pejabat tinggi kedua negara akan mengadakan pembicaraan terpisah. 17 Setelah mengadakan pembica- raan empat mata, Presiden dan PM Suriah akan menyaksikan pe- nandatanganan beberapa nota persepahaman tentang penghinda pariwisata serta perbankan. ran pengenaan pajak berganda, "Perjanjian-perjanjian itu akan merupakan "payung" bagi kerjasama itu", kata Moerdiono. MOU itu akan ditandatangani pa- ra menteri. Sementara menegaskan bah- wa tidak seorang pun menteri kabinet Inggris yang akan menghadiri upacara itu dan Inggris tetap "menentang" dewan legislatif sementara tadi, namun seorang jurubicara mengatakan, ketua JLG Inggris Hugh Davies dan Konsul Jen- deral Francis Cornish akan Bandara Halim Perdanakusuma berbagai senjata dan amunisi, ser- dan langsung menuju Istana Mer- deka untuk mengadakan kun- jungan kehormatan kepada Pre- siden Soeharto. Dia mengemukakan, orang tua memiliki peranan cukup be- sar dalam mengarahkan anak- anaknya untuk tidak melakukan hal-hal yang sepantasnya belum boleh dilakukan oleh kaum remaja. Pesawat Pemasok Rusia Menabrak Stasiun Angkasa Luar MIR di ha- laman 2. Ant/Rtr MENJELANG PENYERAHAN: Kaki langit neon Hong Kong yang tidak ada taranya menerangi pelabuhan Victoria saat sebuah kasino terapung berlayar melewatinya pada hari-hari menjelang penyerahan koloni itu dari Inggris kepada China. Suasana hangat menyambut kembalinya Ho ig Kong ke wilayah China semakin terasa dengan banyaknya kegiatan keramaian dan hiasan-hiasan lampu pada gedung pencakar langit. Perusahaan listrik setempat telah siap-siap memperbesar pemasokan aliran listrik untuk keperluan pada 30 Juni. Inggris Batal Boikot Upacara Pengambilan Sumpah Dewan Legislatif Sementara HK London, Rabu. Inggris, dalam suatu per- ubahan sikapnya yang semula bermaksud akan memboikot upacara pengambilan sumpah Dewan Legislatif sementara Hong Kong bentukan China, mengatakan hari ini, Ketua Kelompok Penghubung Ga- bungan (JLG) China-Inggris dari Inggris di Hong Kong dan konsul jenderal Inggris di koloni itu akan menghadiri upacara pengambilan sumpah dewan tersebut. Sala, (Analisa ). Ketua Umum PB NU KH Ab- durrahman Wahid mengatakan, dalang pembuat kerusuhan, baik yang terjadi menjelang maupun sesudah Pemilu 1997, serta tem- pat yang dijadikan pusat kegiatan mereka sekarang ini telah diketa- atau mengetahui ada atau tidak- PM Suriah akan Bahas Peningkatan hui aparat keamanan nya rasa permusuhan seseorang, hal tersebut bisa disalahgu- nakan," tegasnya. Juga penggunaan istilah "me- rongrong", pencantuman istilah tersebut pada UU Anti Subversi juga bisa menimbulkan penger- tian yang rancu karena susah mengukurnya.. Gus Dur, panggilan akrab KH Abdurrahman Wahid, pada cera- mah ilmiah dalam rangka me- ningkatkan sumber daya manusia NU menyongsong abad XXI di Boyolali, Rabu mengatakan, da- lam kerusuhan di Sampang, Ma- dura, Agus Suryanto telah dimin- tai keterangan oleh aparat Kenyataan ini, kata Gus Dur, bisa dilihat di Boyolali atau di Klaten, Jateng, ternyata umat ju- ga bisa tenang dan kerusuhan yang terjadi di basis NU mem- buktikan bahwa mereka tidak se- "Untuk itu warga NU jangan nang dengan apa yang telah diraih oleh warga NU. mudah dihasut, apabila menerima selebaran gelap hendaknya diba- (Ant). DPR Bentuk Pansus Perubahan Tatib "Menurut kamus bahasa In- donesia arti 'merongrong' adalah merusakkan atau melawan seca- ra diam-diam. Sulit mengukur adanya niat seseorang yang mela- kukan tindakan yang masuk ka- tagori 'merongrong," tegasnya. Menurut Baharudin Lopa, UU Anti Subversi lebih baik di- cabut karena tidak memberi ke- sempatan demokrasi tumbuh de- ngan baik di Indonesia. "Upaya atau langkah yang dapat diambil pemerintah yakni mencabut dengan mengganti to- tal, atau mencabut dengan cara menyempurnakan kembali," de- mikian Lopa. (Ant) ta IPTN. Kemudian rombongan melanjutkan perjalanan ke Bali. Zoubi akan meninggalkan Bali hari Senin (30/6) untuk lang- sung menuju Damaskus. DEREGULASI Sementara itu, ketika ditanya tentang pengumuman deregulasi yang belum juga muncul, Moer- diono menegaskan kebijaksanaan itu sedang pada tahap terakhir pembahasan. "Pemerintah menganggap de- regulasi merupakan proses yang terus-menerus. Pemerintah tidak mau mengeluarkan kebijaksa- naan yang mendadak, yang sering disebut masyarakat sebagai gebrakan-gebrakan", katanya. daan pendapat di antara para pe- jabat itu bisa timbul karena ada- nya perbedaan-perbedaan tugas di antara mereka. Karena itulah, diperlukan koordinasi, kata Men- ba di Jakarta hari Kamis siang di PT Pindad yang menghasilkan sesneg. (Ant). Pada hari Jumat, para tamu itu akan meninggalkan Jakarta Dijadwalkan, Zoubi akan ti- menuju Bandung untuk meninjau Penyimpangan Seks Era Globalisasi Semakin Tinggi dapat mengantisipasi penyim- yang enggan memberikan penge- pangan tersebut, selain dengan tahuan seks pada anaknya, dik- pendidikan seks yang diterapkan sejak dini. hawatirkan anak tersebut akan mencari informasi dari luar yang belum tentu baik dan bagus bagi mereka. menghadirinya. Mereka juga akan mengha- diri upacara pengambilan sum- pah kepala eksekutif baru, para pejabat penting pemerintahan dan anggota majelis pengadilan, kata seorang jurubicara. Pengumuman itu menyusul keputusan kemarin untuk me- ngirim Konsul Jenderal AS Ri- chard Boucher ke acara pasca- penyerahan tadi pada 1 Juli, meski Menlu AS Madeleine Albright memboikotnya. Namun, menurut dia, pendi- dikan seks harus diberikan kepa- da kalangan remaja sesuai dengan tingkatan usianya, misalnya pen- didikan seks untuk anak SMP dan mahasiswa tentu berbeda. "Bicara masalah seks pada anak bukan merupakan hal yang Dia menambahkan, kalangan tabu, namun perlu dilakukan agar remaja merupakan golongan anak mengetahui tentang penger- yang paling mudah menerima se- tian seks sebenarnya", ujarnya. gala bentuk budaya dari luar tan- Ia mengatakan, orang tua pa memperdulikan baik maupun WINGS FAIR '97 Jakarta, (Analisa). DPR akan membentuk Pan- sus Kecil untuk membahas pe- rubahan Tata Tertib dengan jum- lah anggota 21 orang, terdiri dari FKP sembilan orang, FAB- RI (5), FPP (4) dan FPDI (3) WINGS SO KLIN EKONOMI-GIV DLL Rebut hadiah-hadiah ini... 3 TV Color 3 Kipas Angin 6 Radio Tape 12 panci set 45 Paket Wings serta hadiah lainnya... Caranya: Belanja produk WINGS senilai Rp.5.000,-dapat 1 kupon yang akan diundi tgl 21 Juli 1997. Selain membicarakan masa- lah Tatib, kata Soerjadi, rapat PROGRAM INI HANYA BERLAKU DI.... PASAR SWALAYAN buruknya bagi perkembangan mental mereka. MAJU BERSAMA GLUGUR MANGKUBUMI MARIENDAL Boyke juga menyayangkan banyaknya kehamilan yang me- nimpa kaum remaja akhir-akhir ini sebagai akibat kurangnya pe- ngetahuan seks mereka serta tipis- nya iman mereka. Akibat penyimpangan perila- ku seks tersebut, lanjutnya, me- nimbulkan berbagai masalah yang dapat menghancurkan ma- sa depan mereka. "Putus sekolah, perceraian dan teridap penyakit kelamin, merupakan akibat dari perilaku seks yang tidak benar", tambah- nya. (Ant). bilan sumpah tadi. Menlu Albright menegaskan kembali di San Francisco, dia tidak akan menghadiri upacara tersebut, tapi seorang pejabat mengatakan, Konsul Jenderal AS Richard Boucher akan menghadirinya. Keputusan China untuk menggantikan Dewan Legisla- tif Hong Kong hasil pemilu dengan dewan legislatif se- mentara yang ditunjuk "tidak tepat" dan karena itu "saya tidak akan hadir dalam upacara pengambilan sumpah itu," kata Albright. orang. Sementara untuk calon peng- ganti anggota BPK sudah ma- suk enam nama dan DPR sudah menyepakati tiga calon yang akan diputuskan dalam rapat paripurna. Hal itu merupakan sepakat an yang dicapai dalam Rapat Badan Musyawarah DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Drs Soerjadi di Jakarta, Rabu. Ketika ditanya tentang benar Menjawab pers usai rapat tidaknya terjadi perbedaan pen- Bamus, Soerjadi mengatakan, dapat di antara para pejabat me- Pansus Kecil dipimpin oleh ngenai teknis deregulasi itu, ia Syamsul Muarif (FKP) dengan berkata "Perbedaan pendapat-- termasuk di antara para pejabat-- adalah hal yang amat wajar. Ketika ditanya soal peram- pingan Komisi DPR, Soerjadi berpendapat, hal itu cukup kuat dasarnya dari segi pendekatan. Wakil Ketua Paula B. Renyaan dari FABRI. Secara substansial dewan mem- punyai tiga fungsi yakni Bud- get, Pembuatan UU dan Penga- wasan (kontrol). "Jadi bisa di- Menurut Moerdiono, perbe- Kamis (26/6) dan diharapkan toral atau pembidangan," ujar- pahami bisa pendekatan sek- Sedangkan pembahasan pe- rubahan Tatib akan dimulai nya. 22 Juli 1997 selesai karena se- mua fraksi sebetulnya sudah mempunyai bahan sejak lima tahun yang lalu. Pemerintahan kolonial Ing- gris yang akan mengakhiri masa tugasnya tampak kecewa setelah sekutunya terbesar: AS, meng- umumkan kemarin malam, Jurubicara kemlu AS Nicho- las Burns mengatakan, Boucher akan hadirinya dan bukan Albright karena alasan-alasan hr). wakilnya di Hong Kong akan menghadiri upacara pengam- Gus Dur Ungkapkan Nama-nama Dalang Kerusuhan keamanan. Dalam melakukan kegiatan- nya, menurut Gus Dur, Agus menggunakan tempat di Masjid Al Falah Surabaya, sedangkan yang di Malang Kotijah, di Jakar- ta didalangi oleh Arif Rahman, serta yang lain di masjid Syuha- da di Yogyakarta. Masjid-masjid tersebut, lanjut Gus Dur, dijadikan pusat untuk mendistribusikan selebaran gelap yang isinya menghasut kepada umat Islam agar membuat kerusuhan. Bamus kemarin itu juga mem- bicarakan pencalonan hakim agung pada Mahkamah Agung yang memasuki masa pensiun. Nama-nama yang diajukan dari keempat fraksi, Depkeh dan MA sudah masuk 17 nama calon. Resiko yang perlu dipertim- bangkan, katanya, adalah ke- banyakan orang dalam satu komisi itu dan pemerintah atau menteri harus siap hadir pada setiap rapat komisi. 16 Halaman Soerjadi mengatakan, soal Tatib hanyalah soal pembagian kerja di DPR. "Mau diperba- nyak itu terserah dewan, mau diperkecil itu terserah dewan sendiri sesuai dengan kepenti- ngan yang ada di dewan," ujar- nya. pragmatis. "(Boucher) harus bekerja- sama dengan dewan legislatif sementara itu. Karena alasan- alasan praktis, dia akan meng- hadirinya." "Bagaimana dengan kualitas anggota FPDI mendatang"? ta- nya pers. "Mas saya disuruh me- nilai teman-teman saya sendiri. Kalian sajalah yang menilai kualitasnya. Kalau saya menilai mereka pasti orang-orang ter- baiklah," ujar Soerjadi. Sementara itu Ketua Kamar Dagang AS di Hong Kong, Frank Martin menyambut gem-. bira kehadiran Boucher tersebut. TIDAK EFEKTIF Sementara itu, Wakil Ketua DPR, Ismail Hasan Metarium SH yang akrab dipanggil Buya mengatakan, perampingan ko- misi, jumlahnya rata-rata tidak efektif. Tokoh demokrat terkemuka Hong Kong menuduh AS hari ini merendahkan demokrasi di wilayah itu dengan mengizinkan konsul AS menghadiri upacara pengambilan sumpah dewan legislatifnya yang bukan hasil pemilu. Tapi Konsul Jenderal AS Ri- chard Boucher membela lang- kah itu, dengan mengatakan, dia merupakan "orang yang berada di tempat itu" dan harus beker- jasama dengan bakal pemerin- tahnya. (Ant/AFP/Rtr/KNI/AP/ kar saja", katanya menandaskan. Ia mengakui, memang seka- rang ini ada yang mengatakan bahwa warga NU termasuk kelas bawah, namun warga Nahdlatul Ulama tetap memiliki kearifan dan tidak akan berbuat nekad ka- lau tidak ada yang memulai atau memanas-manasi. Terlalu ramai jumlah ang- gota satu komisi itu tidak efek- tif. Selain pekerjaan komisi ber- sangkutan akan lebih banyak lagi. Akibatnya tidak efektif. "Karena itu terpaksa dicari jalan lain. Itulah yang nanti akan kami dengar dari fraksi-fraksi lain dalam pertemuan nanti," tutur Buya. Menjawab pertanyaan, "Ya, Tatibnya kita perlonggar. De- ngan memperlonggr tatib se- hingga bisa mengambil keputus an dan tidak tergantung jumlah fraksi," katanya. (Ant) Quit appeli PAKAR ekonomi Chris- tianto Wibisono mengatakan, meski didengungkan pembe- rantasan korupsi dilakukan secara tegas tanpa pandang bu- lu, namun belum pernah terja- di di negeri ini. Semua itu hanya slogan. Atau dengan kata lain, tegasnya hanya di atas kertas. **** MINAT pemerintah me- ngeluarkan deregulasi ekono- mi dinilai makin berkurang, padahal masih banyak sektor riil yang perlu dibenahi, kata ekonom senior Sumitro Djo- johadikusumo. Padahal Bank Dunia memperkirakan tahun 2005, Indonesia masuk grup 20 negara yang ekonomi terkuat. bungGuit