Tipe: Koran
Tanggal: 1997-04-03
Halaman: 08
Konten
Kamis, 3 April 1997 EKONOMI & KEUANGAN Dirjen PI Tetapkan Harga Patokan Barang Ekspor Jakarta, (Analisa) Sgp hingga 15,00 dolar Sgp/ m3. Harga Patokan (HP) barang-barang tertentu untuk ekspor periode 1 April hingga 30 Juni 1997 relatif mantap sehingga dari tujuh barang ekspor yang diatur harga patokannya tidak ada yang berubah dan sama dengan HP periode tiga bulan sebelumnya. Harga aluminium alloy di pasaran London Januari 1997 rata-rata 1.517,50 dolar AS/ton dan bila dibandingkan harga rata-rata Februari sebesar 1.532,50 dolar AS/ton berarti naik 0,98 persen. Ketentuan yang diatur Di- rektur Jenderal Perdagangan Internasional (PI) Deperindag Djoko Moeljono melalui Surat Edaran tanggal 27 Maret yang diperoleh Rabu mengemuka- kan, kulit kina dengan kadar kina tiga persen atau lebih dalam tiga bulan mendatang HP-nya tetap 6,00 dolar AS per kg dan kulit kina dengan kadar kian kurang dari tiga persen mantap 3,50 dolar AS per kg. Tidak berubahnya komoditi tersebut disebabkan PT Sinkona Indonesia Lestari (PT SIL) secara rutin masih mampu menampung kulit kina eks PTP XII dan XIII. Begitu pula dengan kulit kina eks Perkebunan Rakyat di Sumatra Barat dapat ditampung PT Truba Raya yang selanjutnya oleh PT SIL diproses dan diekspor dalam bentuk kinidin, quinine hyorochloride serta qui- nine sulphate. Dengan HP yang sudah berlaku saat ini Pemerintah menilai sudah efektif mencegah adanya ekspor kulit kina dan di lain pihak untuk menjamin pengadaan bahan baku kulit kina untuk kebutuhan industri peng- olah. Jakarta, (Analisa) Mantan Dirut PT Surveyor Indonesia I Nyoman Moena mengatakan untuk menilai ber- hasil tidaknya Bea dan Cukai (BC) melaksanakan Undang- undang No 10/1995 tentang Kepabeanan dibutuhkan waktu minimal satu tahun. "Kelancaran pemeriksaan arus barang impor di pelabuhan Tanjung Priok dan Bandara Soekarno-Hatta Jakarta pada hari ini (1/4 -Red) belum dapat dijadikan ukuran keberhasilan BC melaksanakan UU itu," katanya di Jakarta Selása me nanggapi pelaksanaan UU No 10/1995 oleh BC pada 1 April 1997. Sedangkan untuk kulit samak sapi/lembu tidak diolah (wet blue) dan diolah (jenis crust) HP-nya tetap masing-masing 6,00 dolar AS per kg dan 1,50 dolar AS per kg. Demikian pula kulit samak kerbau tidak diolah (wet blue) Harga yang berlaku pada saat ini adalah antara 12,50 dolar Penilaian Pelaksanaan UU No 10/95 Butuh Waktu Setahun Menurut pengamatan di pelabuhan Tanjung Priok, pelak- sanaan UU Kepabeanan yang didukung dengan jaringan kom- puter Electronic Data Inter- change (EDI) cukup lancar dan tertib. Salah satu staf perusahaan importir, Agus Halim, mengakui pengurusan hari itu lebih lancar dan tidak berbelit-belit, serta tidak ada "uang ekstra" yang harus dikeluarkan. Kendati demikian, sejumlah orang yang hendak mengisi formulir Pemberitahuan Impor Barang (PIB) masih terlihat canggung, terutama yang meng- gunakan disket. Menurut Moena, Pre-Ship- Ramus I Ramus II Jongkong IR I Jongkong IR II Sawah Halus I Sawah Halus II Sawah Lokal I Sawah Lokal II Pulut Putih I Pulut Putih II TEPUNG TERIGU BERTAHAN Segitiga per zak (25 kg) Cakra Kembar (Panah) per zak (25 kg) GULA PASIR TENANG PTP Medan, (Analisa) Harga bahan pangan dan komoditi lainnya di Medan, Rabu, 2 April 1997 tercatat sebagai berikut (dalam rupiah per kg): BERAS TETAP Thailand (Impor) MINYAK KELAPA TETAP Minyak Kelapa MINYAK PABRIK (SAWIT) TENANG Minyak pabrik (sawit) MINYAK GORENG TURUN Cap Salam 15 k/kaleng Cap Kereta Api 15 kg/kaleng Cap 123 15 kg/kaleng KOPI BIJI ARABICA NAIK Arabica (biasa) Robusta (biasa) JAGUNG TETAP Jagung biji Jagung gilingan Jagung tepung GULA AREN BERTAHAN Gula aren TERI TETAP HARGA PASAR Teri nasi no. 1 (cantik) Teri nasi no. 2 Teri nasi no. 3 Teri Sibolga Teri buntiau no. 1 (cantik) Teri buntiau no. 2 Teri benang no. 1 (cantik) Teri benang no. 2 Sekpo no. I Sekpo no. 2 Sekpo kekeh Gembung rebus IKAN ASIN BERTAHAN Kepala batu belah no. 1 Kepala batu belah no. 2 Pisang bulat Kepala batu bulat Kakap no. 1 Kakap no. 2 dan diolah jenis crust harga patokannya juga mantap ma- sing-masing 5,50 dolar AS per kg dan 1,00 dolar AS per meter persegi. Kulit samak kambing tidak diolah dan diolah jenis crust masing-masing 10,00 dolar AS per kg dan 1,20 dolar AS per m2; serta kulit samak domba tidak diolah 13,50 dolar AS per kg dan diolah jenis crust 1,60 dolar AS per m2. DIPERTAHANKAN Dalam satu tahun berjalan itu apakah Bea Masuk (BM) yang diterima negara terjadi kenaikan atau justru sebaliknya. PEMERIKSAAN niealasgoizponsspar Sementara itu Dirjen Pertam- bangan Umum Kuntoro Mang- kusubroto mengatakan, pihak- nya bersama Ditjen Geologi dan Sumber Daya Mineral telah mengirim satu tim beranggo- takan empat orang untuk meme- riksa teknis dan administrasi perusahaan yang melakukan pengeboran di Busang. Kelancaran pemeriksaan pada hari itu, katanya, bisa jadi karena barang tersebut sudah diperiksa SI/SGS dua tiga bulan Ia mengatakan jika BC mengutamakan kelancaran arus barang, dengan mengenyam- pingkan ketelitian, maka dalam waktu dua tiga tahun mendatang banyak industri dalam negeri lalu, sehingga kedatangan berguguran lantaran banyak UU Kepabean Diberlakukan, Bongkar lagi. yang dengan memanfaatkan sistem yang ada. Muat Barang Meningkat Sistem "self assessment" yang didukung "post audit" bukanlah sistem kedap kolusi. "Importir dapat dengan mudah melakukan kecurangan dengan sistem itu," katanya. Senada dengan Moena, Di- rektur Eksekutif CSIS (Centre For Strategic and International Studies) Mari Elka Pangestu berpendapat terlalu dini untuk menilai berhasil tidaknya pelak- sanaan UU No 10/95 tentang Kepabeanan oleh BC saat ini. BC harus diberi waktu, katanya, karena selama dua tahun terakhir tampaknya sudah menyiapkan berbagai sarana dan prasarana. (Ant) Pari tipis no. 1 Pari tipis no. 2 Pari tipis no. 3 Belanak no. I Belanak no. 2 Belanak no. 3 UDANG TENANG Udang pukul no. 1 Udang pukul no. 2 Udang kecepe no. I Masih tetap dipertahankan HP kulit samak itu antara lain disebabkan pajak ekspor (PE) 30 persen tetap diberlakukan sehingga Asosiasi Produsen Kulit Indonesia (APKI) menilai tidak perlu ada perubahan HP tiga bulan mendatang. Ekspor pasir alam dari segala jenis berwarna atau tidak untuk jenis pasir laut dan dan pasir darat HP-nya juga mantap masing-masing 1,90 dolar AS per m3 dan 3,25 dolar AS per m3. Tidak berubahnya pasir darat dan laut, mengutip laporan Himpunan Pengusaha Pasir Riau (HIPEPAPRI) karena setiap pelaksanaan ekspor masih dikenakan pungutan cukup banyak, seperti royalti otorita Batam dan iuran HIPERAPI masing-masing 1,00 dolar Sgp per m3, dan reklamasi 2,00 dolar Sgp per m3, serta pajak ekspor 0,325 dolar Sgp per m3. Udang kecepe no. 2 Udang kecepe no. 3 Udang manis jermal no, I Udang manis jermal no. 2 KEPAH TETAP Kepah (bt/ht) ment Inspection (PSI) atau pemeriksaan barang impor sebelum dikapalkan yang dija- lankan pemerintah pada 1985 dievaluasi setelah satu tahun berjalan. Setelah dinilai baik, maka PSI dapat diteruskan sampai 12 tahun (1985-1997). Karena itu, katanya, untuk mengukur berhasil tidaknya pelaksanaan UU Kepabeanan memerlukan waktu minimal satu tahun, sama dengan PSI dulu nihal gasra GROSIR 1.200,- 1.190,- 980,- 970,- 1.040,- 1.030,- 980,- 970,- 1.360,- 1.260,- 21.100,- 21.550,- 1.325,- 1.325,- 1.725,- 1.370,- 30.650,- 30.150,- 30.650,- 8.500,- 2.900,- 375,- 550,- 650,- 2.200,- ECERAN 1.230,- 1.220,- 1.010,- 1.000,- 1,070,- 1.060,- 1.010,- 1.000,- 1.390,- 1.290,- 21.300,- 21.750,- 1.550,- 1.550,- 2.000,- 1.600,- 31.150,- 30.650,- 31.150,- 475,- 650,- 750,- 2.500,- 19.000,- 15.000,- 12.500,- 4.000,- 9.000,- 7.000,- 4.500,- 3.500,- 1.700,- 1.300,- 500,- 3.300,- Sementara sisa aluminium dan skrap penetapan HP untuk tiga bulan mendatang juga sama seperti tiga bulan sebelumnya 1,800 dolar AS per ton. Tidak adanya perubahan HP tersebut dinilai masih cukup aman menghambat ekspor sisa aluminium dan skrap dan dapat menjamin bahan baku bagi para pengrajin/industri kecil. 2.700,- 2.300,- 2.600,- 1.600,- 13.000,- 10.000,- 12.000,- Penelitian Emas Busang Dilakukan Hati-hati Jakarta, (Analisa) Menteri Pertambangan dan Energi IB Sudjana mengingat- kan, dalam meneliti kandungan emas Busang, harus dilakukan secara hati-hati dan melihat semua aspek yang terkait. Pemerintah sendiri telah mempunyai data-data tentang Busang, berupa peta dasar Geologi. Hanya saja untuk mengetahui persis jumlah kan- dungan emasnya harus dilaku- kan penyelidikan dan eksplorasi, ujar Sudjana menjawab pers usai acara penandatanganan jual-beli listrik swasta, di Jakarta, Rabu. Menurut menteri, melalui peta dasar geologi ini pemerin- tah hanya menyajikan beberapa analisa dan prediksi kasar mengenai kandungan emas di Busang. "Jadi semua pihak harap bersabar sampai tugas tim gabungan penelitian lanjutan atau due-diligence atas kan- dungan emas Busang selesai. Diperkirakan tugas tim itu baru selesai dua bulan lagi," ujarnya. Menteri menilai, dari peta geologi memang menunjukkan kawasan Busang di Kabupetan Kutai, Kalimantan Timur, termasuk wilayah yang diduga mempunyai kandungan emas, hanya jumlahnya belum pasti. Dari kegiatan masyarakat sekitar Busang yang mencari emas di sungai-sungai selama ini, menunjukkan batuan di wilayah itu memang mengan- dung emas. Namun Sudjana juga tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan yang dilakukan Bre- X Minerals Ltd. dalam meneliti kandungan emas Busang yang diklaimnya mencapai 70,9 juta ounces. Jakarta, (Analisa) Bersamaan dengan pelaksa- naan Undang-undang No.10/ 1995 tentang Kepabean di pelabuhan Tanjung Priok, Ja- karta Utara, per 1 April 1997, kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan tersebut mening- kat. Pada hari pertama (1/4) diberlakukannya UU Kepabean secara efektif di Pelabuhan Tanjung Priok, jumlah kun- jungan kapal dan kegiatan bong- kar muat meningkat dibanding pada 31 Maret lalu, kata Humas PT Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok, Sud- jarwo, di Jakarta, Rabu. Ia mengatakan, kunjungan kapal pada 31 Maret 1997 tercatat 73 kapal dengan pro- duktivitas bongkar muat 47.093 ton, sedangkan pada hari Selasa (1/4) jumlahnya bertambah banyak, yakni 79 kapal dengan produktivitas 69.354 ton. Pelabuhan Tanjung Priok ini, masih kata Sudjarwo, berfungsi sebagai pelabuhan utama di In- donesia dengan intensitas kegi- atan paling tinggi dibandingkan dengan pelabuhan lain di Indo- nesia. Sementara tingkat harga pembelian para perajin selama empat bulan terakhir (Nopember 1996-Februari 1997) tercatat rata-rata Rp1,950/kg (847 dolar AS/ton). (Ant) Pekanbaru, (Analisa) Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM, Ir.Sanyoto Sastrowardoyo menga- takan, pembekuan izin Penanam- an Modal Asing (PMA) di sektor perkebunan kelapa sawit bertu- juan merangsang tumbuhnya Pe- nanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) baru. Pernyataan tersebut disampai- kan menteri kepada pers di Pekan- baru usai acara penyerahan daf- tar isian proyek (DIP) sektoral Provinsi Riau tahun anggaran 1997/1998, Selasa (1/4). 9.000,- 8.000,- Menurutnya, PMA sawit diba- tasi karena lahannya sudah men- 1.300,- jadi kecil dan terbatas. Sementa- ra bisnis tersebut masih sangat baik. 1.000,- 500.- 17.500,- 11.000,- 3.000,- 2.500,- 500,- 9.000,- 6.500,- 4.000,- Pemeriksaan, menurut Kun- toro, mencakup berbagai aspek mulai dari kepemilikan sertifikat pengeboran hingga kepada kompetensi dari para geolognya. "Saat ini pemerintah tengah memikirkan apakah Kawasan Ti- mur Indonesia (KTI) cocok untuk perkebunan kelapa sawit. Kalau nanti cocok, lahan tersebut dise- rahkan kepada PMDN. Tapi maunya kita untuk me- Konsorsium proyek tambang emas Busang II dan III yaitu Nusamba, Freeport-McMoRan and Gold (FCX) dan mitra In- donesia, Rabu lalu (26/3), mengumumkan hasil analisa sementara data kandungan emas di Busang yang tidak sesuai dengan yang telah diumumkan Bre-X Mineral Ltd. Penemuan itu diketahui, setelah selama tiga minggu Nusamba, FCX dan mitra Indo- nesia lainnya (PT Askatindo dan Amsya Lyna) melakukan peng- eboran pada tujuh lubang di daerah proyek Busang II. Pada saat yang sama perusa- haan konsultan Strahcona Min- eral Services menemukan ke- nyataan tentang dibesar-besar- kannya cadangan emas di Busang. Menurut pengumuman Bre- X, dibesar-besarkannya angka cadangan emas di Busang, Kalimantan Timur itu terjadi karena sampel yang diambil tidaklah valid atau sah serta tidak tepatnya hasil pengujian labo- ratorium. Sementara itu, mitra Bre-X pada proyek Busang yaitu Freeport-Mc Moran Copper dari New Orleans, Amerika Serikat, juga menyebutkan hasil pene- litian mereka yang menunjuk- kan tidak mencukupinya ca- dangan emas di Busang. Bre-X berhasil ditunjuk pemerintah Indonesia menjadi pengelola Busang setelah me- menangkan persaingan ketat dengan perusahaan Kanada lainnya yaitu Barrick-Gold. Saham Bre-X adalah 45 persen dan sisanya milik Indo- nesia. Namun kemudian 15 persen dari saham Indonesia itu diserahkan kepada Freeport karena perusahaan AS ini dianggap berpengalaman dalam mencari emas di Irian Jaya. Sisanya 30 persen dipegang mitra nasional dari dalam negeri adalah PT Askatindo Karya Mineral dan 10 persen peme- rintah Indonesia. (Ant) bahwa kendali perekonomian nasional sebagian besar berada di Pelabuhan Tanjung Priok," paparnya. Oleh karena itu, katanya lebih lanjut, sebagai bagian dari sistem tranportasi, pelabuhan dituntut untuk senantiasa mam- pu melaksanakan peningkatan dan perbaikan pelayanan, se- hingga dapat menarik keun- tungan dari perkembangan yang terjadi. Menyadari hal itu, pegawai pelabuhan sebagai unsur apa- ratur perekonomian negara dan abdi negara merupakan ujung tombak yang terdepan dan mempunyai kedudukan yang sangat penting. Untuk itu, kata Sudjarwo, Pelabuhan Tanjung Priok akan mengadakan Apel Gerakan Disiplin Nasional (GDN) yang akan dipimpin langsung Menteri Perhubungan di lapangan Arung Samudera, 4-25 April 1997. Dengan demikian diharap- kan dalam bekerja petugas pelabuhan tidak hanya sekedar melakukan sesuatu aktivitas sesuai dengan diskripsi tugas, melainkan perlu disertai dengan adanya tuntutan, katanya. "" Menteri menghimbau supaya PMDN memanfaatkan lahan la- han yang tinggal sedikit itu. Pem- bekuan izin PMA sawit diambil pemerintah setelah melihat si- tuasi. "Luas lahan 1,21 juta hek- tare itu sudah cukup lah buat PMA," tukasnya. TAK BERTENTANGAN Ditanya apakah keputusan itu tidak bertentangan dengan komit- men pemerintah mengundang PMA sebesar 100 persen di nega- ra kita, menteri menegaskan tidak ada masalah dan tidak berten tangan. Ini bisa dilihat dari data bongkar muat barang selama tiga tahun terakhir ini tercatat sekitar 50 persen dari total vol- ume impor dan sekitar 20 persen total volume ekspor nasional melalui pelabuhan tersebut. "Angka itu menunjukkan "Apalagi kini sudah diberla- kukannya UU Kepabean secara efektif, sehingga diperlukan kualitas sumber daya manusia yang memiliki disiplin tinggi dalam menajalankan tugasnya, demikian Humas Pelabuhan Tanjung Priok, Sudjarwo. (Ant) Pembekuan Izin PMA Sawit Merangsang PMDN Baru numbuhkan PMDN baru, jangan pengusaha yang itu-itu juga," katanya. Alasannya pembekuan izin tersebut sudah dilihat dari situasi yang berkembang. Bisnis kelapa sawit sangat prospektif. ANALISA Biaya produksi ("production cost")-nya hanya senilai US$ 150 per ton, sedangkan nilai jual ('sel- ling price")-nya US$ 600 per ton. IKE Rtr/Ant TELUR EMAS 1906: Sebuah perhiasan emas yang berbentuk telur dan bertatahkan sejumlah intan, mutiara dan enamel dari Cartier dipamerkan dalam eksibisi di Museum Seni Metropoli- tan New York kemarin. Dalam eksibisi itu dipamerkan lebih 200 item perhiasan yang mencerminkan kejayaan House of Cartier selama beberapa dasarwarsa ini di bawah pimpinan Louis Cartier. Kecil Dampak Kenaikan GWM Terhadap Suku Bunga Jakarta, (Analisa) Kenaikan giro wajib mini- mum dari tiga persen menjadi lima persen mulai 16 April akan kecil sekali pengaruhnya ter- hadap peningkatan suku bunga bank, karena kebijaksanaan itu sendiri bukan untuk mengatur kehati-hatian bank, melainkan untuk menjaga keseimbangan agregat moneter. Staf Ahli Menkeu Dahlan Sutalaksana dalam diskusi in- tern mengenai dampak kenaikan giro wajib minimum di Antara, Jakarta, Selasa, mengatakan, kena- ikan GWM itu tidak akan mengakibatkan sebuah bank akan menjadi bank bermasalah karena tidak mampu memenuhi ketentuan itu. "Ada tidak adanya GWM, bank bermasalah tetap muncul, namun tidak bisa dibilang GWM akan menyebabkan bank men- jadi bangkrut, karena dulu saja GWM mencapai 15 persen," katanya. Sebelumnya beberapa peng- mat menilai kebijaksanaan menaikan GWM itu akan meng- urangi ekspansi kredit bank, dan karena itu bank diperkirakan akan menaikkan suku bunga depositonya untuk mendapatkan dana bagi ekspansinya. Menurut Dahlan, ketentuan GWM ini bisa saja menambah "cost of fund". Bisa saja "cost of fund" itu akan ditambahkan sebagai "spread" untuk menen- tukan besaran suku bunga oleh bank-bank. Namun, lanjutnya, hal itu tidak bisa dikatakan bahwa giro wajib menimum akan menye- babkan suku bunga naik. Kebi- jaksanaan menaikkan GWM, katanya, merupakan salah satu upaya untuk meredakan pere- konomian Indonesia yang "me- manas" dalam beberapa tahun terakhir ini. persentase GWM menu- runkan kemampuan bank dalam menciptakan uang giral karena memberikan kredit, di samping menurunnya kemampuan untuk akan meningkatkan biaya dana. Menurut dia, dalam jangka pendek, pemberlakuan GWM "Jika bisnis ini memberikan untung besar, mengapa tidak di- berikan saja pada PMDN," tutur Sanyoto. Namun masalahnya kini, lan- jutnya, pengusaha PMDN seba- gian besar beking finansialnya masih kurang mantap. Ekspertis- nya tidak ada. Terbukti bila dibe- ri SPT sering jalannya menjadi sebesar tiga persen pada De- sember 1995 yang efektif dilaksanakan pada pertengahan Februari 1996 menyebabkan dana yang harus disimpan dalam bentuk rekening giro di BI mengalami peningkatan. Peningkatan itu, lanjutnya, di satu sisi mendorong kenaikan uang primer (Mo) karena giro bank di BI merupakan kom- ponen dari uang primer, namun di sisi lain kenaikan giro bank akan mengurangi kemampuan bank-bank dalam melakukan ekspansi usaha terutama dalam pemberian kredit. tersendat-sendat. "Sedangkan PMA begitu di- kasih SPT, jualannya 'lari'. Mesti jadi," ungkapnya lagi. Menyinggung lahan peruntuk- kan kelapa sawit, Sanyoto menye- butkan kini PMA memiliki luas lahan 2,1 juta hektare. Sementa- ra PMDN seluas 6 juta hektare. Makanya, kini pemerintah tengah melakukan penelitian di KTI. Apakah tanah di sana pas untuk perkebunan kelapa sawit. Bila ternyata pas, peluang tersebut jelas bukan untuk PMA tetapi un- tuk PMDN baru, kata Meni- ves/Ketua BKPM menegaskan. (dw) Dikatakannya, segera setelah dilaksanakan ketentuan GWM Februari tahun lalu, Mo naik Rp4.939 milyar dari bulan sebelumnya sehingga menjadi Rp29.867 milyar. Bahkan pada Maret 1996, Mo mencapai Rp31.052 milyar dengan laju tumbuh tahunan sebesar 34 persen. Di samping itu, katanya, penerapan GWM juga menga- kibatkan penurunan angka pengganda uang (money multi- plier/mm) sehingga diharapkan dapat memperlambat laju per- tumbuhan uang beredar. Dengan demikian, pertum- buhan M1 dan M2 di kemudian hari diharapkan akan menurun secara bertahap sehingga peng- endalian moneter,t erutama kredit perbankan dapat menjadi lebih efektif. Dikatakannya, angka peng- ganda uang M1 (mm1) setelah ketentuan GWM tiga persen turun menjadi rata-rata 1,84 dibandingkan dengan rata-rata mm1 tahun 1995, yaitu 2,01. Demikian pula dengan angka pengganda M2 (mm2) yang turun menjadi rata-rata 8,19 dibandingkan dengan rata-rata sebesar 8,42 pada tahun 1995. (Ant) Jakarta, (Analisa) Angka inflasi selama 12 bulan pada tahun anggaran 1996/97 sebesar 5,17 persen, angka terendah sejak 1985/86 itu merupakan cermin dari keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan mone- ter dan fiskal. "Kemungkinan adanya infla- si pada bulan-bulan pasca Pemi- lu 29 Mei 1997 tampaknya yang perlu diwaspadai, karena ke- mungkinan naiknya harga ko- moditi yang dikontrol peme- rintah seperti harga BBM (Bahan Bakar Minyak) diper- kirakan akan terjadi," katanya. Selain itu, maraknya konsu- men baru di bidang-bidang tertentu setelah suatu negara melaksanakan hajat besar (Pe- milu-red) seperti ramainya pasar investasi baru masuk ke tanah air merupakan hal yang juga diperhatikan. "Maraknya investasi yang juga berdampak pada alokasi kredit untuk kepentingan itu merupakan sumber dilema baru bagi Bank Indonesia (BI), khususnya dilema dalam hal pengaturan tingkat suku bunga," katanya. Soal Anthraks, Masyarakat Jangan Ragu Makan Daging Sapi Jakarta, (Analisa) Masyarakat Indonesia jangan ragu memakan daging sapi impor karena pemerintah sudah melakukan pencegahan ke- mungkinan masuknya ternak dan produknya yang berasal dari dua negara bagian Australia yang terjangkit penyakit An- thraks. BI, katanya, melakukan pe- nurunan konstruksi semata- "Masyarakat jangan ragu memakan daging sapi," ujar Direktur Kesehatan Hewan Ditjen Peternakan Departemen Pertanian, Drh Sofyan Soe- dardjat MSc di Jakarta, Selasa, saat ditanya kekuatiran masya- rakat untuk mengkonsumi daging sapi terutama daging sapi impor akibat penyakit Anthraks. Diberitakan, Indonesia memberhentikan impor sapi dari dua negara bagian Australia, yakni dari Victoria dan New South Wales sejak 10 Maret 1997 karena sapi dari daerah tersebut terjangkit penyakit Anthraks yang juga menyerang makhluk berdarah panas terma- suk manusia. "Jadi hal-hal itu yang mem- Sapi yang terkena penyakit tersebut bisa mati dalam waktu 48 jam. Sementara itu manusia yang tertular akan mengalami gejala gatal-gatal yang diikuti borok atau luka yang tidak sembuh-sembuh. Impor akan dibuka kembali setelah 21 hari dari kasus terakhir sapi terkena penyakit. Kasus terakhir sapi terkena penyakit di Victoria diketahui pada 13 Maret, sehingga sampai kini pemberhentian impor masih dilakukan. Penyakit Anthraks sendiri diketahui ada di Aus- tralia pada bulan Pebruari 1997. Sebanyak 30 persen impor daging Indonesia dari Australia berasal dari dua negara bagian Jakarta, (Analisa) Kenaikan upah minimum harus dibarengi dengan usaha mempertahankan lapangan ker- ja mengingat sejumlah indikator menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum yang terlalu tinggi berdampak buruk terha- dap perekonomian, terutama kesempatan kerja. "Kenaikan upah minimum harus dibarengi dengan usaha- usaha untuk mempertahankan lapangan kerja," kata ekonom dari Pusat Kajian Internasional dan Strategis (CSIS), Dr. Tuba- gus Feridhanusetyawan dalam diskusi mengenai Ekonomi Tenaga Kerja dan Upah Mini- mum di Jakarta, Selasa. Menurut dia, dampak pening- katan upah minimum perlu dilihat secara keseluruhan di dalam ekonomi. Jika penerapan upah minimum tidak dilakukan secara keseluruhan, katanya, ada sektor tertentu yang terlindungi oleh upah minimum sedangkan sektor lainnya tidak. "Karena mobilitas tenaga kerja, kenaikan upah minimum di sektor formal yang terlindungi akan berdampak pada sektor lain Inflasi Rendah Cermin Keberhasilan Kebijakan Moneter dan Fiskal tersebut. Sofyan menjelaskan, untuk impor sapi bakalan (sapi untuk digemukan) selalu diadakan karantina dan vaksinisasi walau- pun tidak ada kasus peng- hentian impor dari suatu negara atau kasus penyakit di satu Pengertian GWM atau yang biasanya disebut "reserve re- quirement", menurut dia, adalah suatu instrumen pengelolaan atau pengendalian moneter yang berupa kewajiban bank untuk memelihara cadangan sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing. Persentase GWM dalam rupiah selama ini sudah meng- alami perubahan sebanyak tiga kali, yaitu pada tahun 1977 sebesar 15 persen, tahun 1988 sebesar dua persen, dan tahun 1995 sebesar tiga persen. Sedangkan, GWM dalam valuta asing telah berubah empat kali, yaitu tahun 1974, 1977, 1988 dan 1995. Pada 16 April 1997 akan diberlakukan persen- tase baru yakni dari tiga menjadi lima persen. "Saya rasa ini keberhasilan yang patut disyukuri karena pemerintah dalam melaksana- kan kebijakan moneter dan fis- kal tampaknya cukup berhasil," kata Direktur Eksekutif Centre For Strategic And International Studies (CSIS), Mari Pangestu di Jakarta, Selasa. BIAYA DANA Menurut dia, dengan keber- hasilan itu tentu di samping ada rasa lega, juga bukan berarti tugas pemerintah sudah selesai dalam melaksanakan Inflasi Januari-Maret 1997 (tahun takwim) sebesar 1,96 persen, lebih rendah diban- "Secara umum, BI tetap akan Dikatakannya, peningkatan makronya, karena kemungkinan menganggap bahwa persoalan dingkan dengan laju inflasi adanya inflasi pada bulan-bulan berikutnya ada. pengetatan pengaturan naik dan turunnya tingkat suku bunga secara langsung akan ikut ber- dalam periode yang sama pada 1996 yang mencapai sebesar 3,26 persen. (Ant) Oleh karena itu, untuk pre- diksi situasi mendatang tampak- nya meski angka inflasi konstan, tetapi tingkat suku bunga bank akan relatif tetap tinggi meng- ingat BI akan senantiasa mela- kukan pengetatan secara berta- hap dan komprehensif, katanya. Bahkan, katanya, meski banyak orang tetap memper- kirakan meski tingkat suku bunga deposito bisa turun tetapi tingkat suku bunga pinjaman sulit turun. negara. Kata dia, sapi bakalan impor tersebut sebelum dikeluarkan dari karantina maka harus divaksinasi terlebih dahulu dan baru bisa dikeluarkan setelah 10 hingga 14 hari sesudah vaksinasi sehingga sapi akan bebas penyakit. LANGSUNG PERIKSA Untuk impor daging, ia menjelaskan, setelah impor dari dua negara bagian tersebut dihentikan, pihaknya langsung melakukan pemeriksaan daging impor walau daging tersebut bukan berasal dari dua negara bagian tersebut. "Bila ada daging menunjukan gejala klinis maka langsung di 'reject' (tolak-red)," tegas Sofyan. Jakarta, (Analisa) Guru Besar Ekonomi Uni- versitas Indonesia Prof. Dr. Anwar Nasution mengingatkan, dana dari peningkatan Giro Wajib Minimum (GWM) yang disetorkan ke Bank Indonesia (BI), agar tidak digunakan untuk menyelamatkan bank-bank yang bermasalah. Ketika ditanya mengapa dalam pengaturan tingkat suku bunga khususnya dalam penu- runan suku bunga BIjadi dilema Peningkatan GMW oleh tersendiri, dia mengatakan perbankan nasional menjadi antisipasinya sulit dilakukan lima persen yang akan diber- karena setelah diturunkan ter- lakukan pada 16 April 1997, nyata kontruksinya otomatis adalah merupakan ketentuan naik lagi. dari otoritas moneter. Kenaikan Upah Minimum Harus Dibarengi Usaha Pertahankan Lapangan Kerja Kewajiban perbankan nasio- nal meningkatkan "reserve re- quirement" dari tiga persen menjadi lima persen itu sebaik- nya untuk membatasi peredaran uang atau meredam ekonomi yang akan memanas, karena itu jangan digunakan untuk menye- lesaikan bank-bank bermasalah apalagi bank bermasalah itu sahamnya milik BI, kata Anwar di Jakarta, Selasa. Walau sudah dilakukan pencegahan baik di Indonesia dan di negara asal, ujar Sofyan pemberhentian impor dari dua negara bagian tersebut perlu dilakukan untuk mencegah hal- hal yang tidak diinginkan. Pemerintah Australia sendiri berkeinginan agar impor sapi dari dua negara bagian tersebut dibuka antara lain karena daerah yang terjangkit hanya sedikit, misalnya di Victoria hanya 0,04 persen dari wilayahnya. Namun untuk pengaman, ujar Sofyan, maka impor dari seluruh negara bagian dihen- tikan. Di Indonesia sendiri, bila ada ternak di satu daerah di satu provinsi terkena penyakit maka "Itu sudah ketentuan yang harus ditaati oleh seluruh bank mata untuk melakukan kontrol jika mereka akan dinilai sehat pasar sekaligus memang di- dan baik," katanya. sengaja mengambil posisi Menurut dia, peningkatan GWM itu cukup bagus, dalam arti menyehatkan bank dan menurun. Ia juga mengatakan, jika peningkatan upah minimum di sektor formal bisa mengurangi Tubagus mengatakan, upah minimum yang terlalu tinggi kesempatan kerja di sektor itu, maka sektor informal akan menanggung akibatnya. bisa berakibat melemahkan daya saing Indonesia di pasar bebas, menurunkan permintaan tenaga kerja di sektor formal padat karya, serta menurunkan tingkat upah di sektor informal yang harus menampung kelebihan tenaga kerja di sektor formal. "Mereka yang menikmati kenaikan upah minimum adalah buruh yang bisa mempertahan- kan pekerjaannya, dengan kor- ban mereka yang bekerja di sek- tor informal yang terpaksa harus menerima pelimpahan pengang- guran dari sektor formal," katanya. Situasi di Indonesia, menurut dia, dari sekitar 80 juta angkatan kerja Indonesia, sekitar 30 juta atau 37 persen yang bekerja di sektor formal sebagai buruh atau karyawan. Sedangkan sisanya yang sekitar 50 juta (63 persen) berusaha di sektor informal sebagai pekerja keluarga, beru- saha sendiri, atau berusaha dengan keluarga. Sofyan menjelaskan, sebe- lum sapi dipotong maka harus memenuhi beberapa persyaratan untuk menjaga kesehatan daging seperti 40 hari setelah sapi - divaksin maka sapi baru boleh dipotong. "Ini menunjukkan bahwa prosentase pekerja yang terlin- dungi oleh upah minimum ada- lah lebih kecil daripada yang tidak terlindungi," katanya. buat BI berpikir keras memi- pengarauh terhadap persoalan kirkan dampak tingkat suku infrastruktur perbankan nasional bunga wajar bila persepsi risiko secara menyeluruh," tandasnya. dari tingkat suku bunga berapa- pun senantiasa tetap menjadi sebuah persoalan bagi BI," katanya. satu propinsi tersebut akan diisolasi. yang tak terlindungi misalnya rendah yang bisa menyerap sektor informal," katanya. suplai tenaga kerja itu. "Untuk itu upah minimum tidak boleh terlalu tinggi," katanya. Ditanya mengenai peng- hentian baru-Maret sedangkan wabah sejak Pebruari sehingga memungkinkan masuknya pe- nyakit dari Australia, ia menga- takan, pihak Australia, termasuk dua negara bagian tersebut, juga sudah dan selalu melakukan pemeriksaan terhadap daging yang akan diekspor, dan peme- riksaan oleh Australia sudah dilakukan cukup bagus. Tubagus juga mengatakan, dengan turunnya peranan sektor pertanian di masa mendatang, terutama dalam persiapan glo- balisasi, tenaga kerja akan melimpah dari sektor pertanian ke sektor lain. Untuk itu, katanya, perlu dikembangkan industri-industri padat karya dengan teknologi DEFLASI MARET Sementara Kepala Biro Hu- kum dan Humas Depkeu Agus Haryanto sebelumnya menga- takan, angka inflasi Maret 1997 menunjukkan deflasi 0,12 per- sen, lebih tinggi dari periode yang sama pada tahun sebe- lumnya sebesar 0,61 persen. Rincian deflasi Maret 1997 antara lain makanan minus 0,35 persen, perumahan 0,22 persen, sandang 0,16 persen dan aneka barang dan jasa minus 0,40 persen. Halaman 8 menekan peredaran uang atau menurunkan inflasi, karena dana GWM itu sifatnya tidak ber- gerak. Kenyataanya, katanya, sta- tistik yang dikeluarkan BI menunjukan pengeluaran Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) terus meningkat, se- dangkan di sisi lain perbankan nasional diwajibkan mening- katkan GWM-nya atau mengu- rangi kemampuan memberikan kredit. "Itu kan bertentangan dengan kenyataan. Itu bukan omongan saya, tetapi angka yang berbi- cara," katanya menegaskan. BI harus tegas dalam menye- lesaikan bank-bank bermasalah seperti halnya ketika BI me- nangani Bank Summa. Kalau tidak tegas, dikhawatirkan seperti halnya di Thailand dan Meksiko, di mana kedua negara itu banyak perbankan yang bankrut, Jika perbankan banyak yang bankrut, maka investasi asing akan keluar dan macet, produksi tidak jalan, dan pengangguran meningkat, katanya. Untuk itu, ia menyarankan agar penyelesaian bank ber- Menyinggung lamanya penghentian impor dari waktu terjangkitnya penyakit di Aus- tralia, dia menjelaskan, karena ari Aus- laporan yang diter tralia juga terlambat. Deptan sendiri, ujarnya terus memantau perkembangan pe- nyakit tersebut di dua negara bagian tersebut, dan selalu meminta laporan dari pihak Aus- tralia yang mengurusi pe- ternakan. Bila setelah 13 Maret diketa- hui ada sapi yang terjangkit penyakit tersebut maka peng- hentian impor akan diper- panjang. Penyakit Anthraks sendiri akan mati bila daging yang akan dimakan benar-benar dimasak dengan matang. Bila manusia terkena pe- nyakit tersebut dan mengalami "borok", Sofyan mengatakan bisa diatasi dengan memberikan penisilin. Dia juga meminta agar mereka yang terkena penyakit tersebut untuk lekas-lekas memeriksa ke dokter. (Ant) Dana GWM Jangan Dipakai untuk Perbaiki Bank Bermasalah Menurut dia, berbagai pene- litian menunjukkan bahwa sek- tor pertanian nasional yang tidak efisien akan mengecil dengan globalisasi. Output sektor perta- nian akan mengecil sampai sekitar tiga persen dan permin- taan tenaga kerja juga turun sebesar tiga persen. Sektor pertanian nasional, katanya, masih menampung sekitar 45 persen atau 36 juta tenaga kerja dari total tenaga kerja Indonesia. Dikatakan, jika permintaan tenaga kerja di sektor pertanian akan turun sekitar tiga persen, maka sekitar satu juta orang harus keluar dari sektor perta- nian dan mencari pekerjaan di sektor lain. Akibatnya, menurut dia, pasar tenaga kerja dengan keterampilan minim di sektor- sektor non-pertanian akan mengalami kelebihan tenaga kerja. Dampak negatif pening- katan upah minimum di sektor tersebut akan makin serius, katanya. AFLA Tubagus mengatakan, Indo- nesia akan mendapat banyak manfaat jika terjadi kawasan bebas tenaga kerja di kawasan ASEAN. Untuk itu, katanya, In- donesia bisa saja mengusulkan adanya "ASEAN Free Labour Area" (AFLA). Menurut dia, Indonesia mem- punyai surplus tenaga kerja kurang terampil yang dibutuh- kan oleh negara-negara lain. Jika tenaga kerja itu bisa secara besar bekerja di negara tetangga dalam lingkup ASEAN misalnya, maka akan menguntungkan banyak pihak. Para pekerja, katanya, akan mendapat upah yang lebih tinggi di negara lain, sementara tingkat upah di dalam negeri akan meningkat karena suplai tenaga kerja berkurang. Ia mengatakan, usulan libe- ralisasi perdagangan dunia saat ini didominasi oleh pembebasan arus lalu lintas barang dan mo- dal antarnegara, tetapi bukan pembebasan arus imigrasi tena- ga kerja antarnegara. "Memang secara teori jangka panjang, perdagangan barang yang makin bebas akan main menyamakan tingkat upah antarnegara. Tetapi kenyataan- nya tingkat upah masih berbeda jauh antarnegara, dan ini men- dorong terjadinya migrasi antar- negara," katanya. (Ant) masalah khususnya bank yang sahamnya dimiliki BI seperti Bank Pasific, Bank Uppindo dan bank lainnya, segera dijual saja agar tidak terjadi dualisme dalam penyelesaian bank ber- masalah. Sebelumnya, Komisi APBN DPR Boemer Pasaribu menga- takan, GWM itu merupakan salah satu instrumen BI yang dalam jangka panjang dapat menurunkan inflasi dan men- dinginkan suhu ekonomi yang mulai memanas. Perbankan yang tidak me- menuhi aturan BI, sama halnya tidak mendukung program pemerintah dalam hal mencip- takan perbankan nasional yang sehat, dan menjaga inflasi di tingkat yang wajar atau di bawah 10 persen per tahun. Total kredit yang diren- canakan pada 1997, kata Bomer sekitar Rp351 trilyun atau naik 20 persen dari tahun 1996, Jika BI tidak menggunakan salah satu instrumennya untuk mengendalikan kredit, dikha- watirkan ekspansi kredit akan lebih dari itu, karena kredit dari perbankan tidak selalu di- gunakan untuk sektor yang produktif. (Ant)
