Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

TAJUK RENCANA Berita Yudha SABTU, 10 JUNI 1995 Rame-Rame Soal Tapornas Pekan ini masalah Tapornas (Tabungan Dana Prestasi Olahraga Nasional) ramai lagi menjadi bahan pembicaraan. Ketika mula-mula muncul, berbagai kalangan sudah pagi-pagi mencapnya sebagai pengganti SDSB meskipun penjelasan detail-nya belum diketahui. Mungkin orang masih terpengaruh oleh penyelenggaraan SDSB de- ngan tebakan buntutnya beberapa tahun lalu dengan segala dampak sampingannya. Ketika SDSB masih sedang ramai-ramainya digemari sebagian besar masyarakat yang suka "berjudi" dalam arti main adu untung, kita tidak pernah bisa membayangkan kapan dan bagaimana bisanya menyetop kegiatan dan hiruk-pikuk pada setiap Rabu malam itu. Sebagaimana diketahui SDSB merupakan sumbangan untuk menunjang kegiatan olahraga nasionalyang pemberinya memperoleh kupon bernomor kemudian setiap Rabu malam diundi. Kesibukan setiap Rabu malam itu bukan hanya karena para pembeli kupon SDSB ingin mengetahui apakah kuponnya dapat hadiah atau tidak. Tetapi terutama oleh para pemasang angka untuk menebak dua atau tiga empat angka terakhir dari nomor kupon SDSB yang memperoleh hadiah pertama. Kegiatan menebak angka itu lalu dikenal sebagai judi buntut. Membeli kupon SDSB yang ketika itu harganya Rp. 5.000,- sebuah dengan kemungkinan mendapat hadiah terbesar Rp. 1 Milyar. Sedangkan untuk menebak "buntut" cukup membeli dengan harga Rp. 1.500,- sebuah atau kalau mau beli separuh Rp. 750,-. Kalau tepat tebakan angkanya, dapat hadiah sampai Rp. 3 Juta. Mungkin masyarakat yang punya uang dan yang ingin menyumbang kegiatan olahraga nasional, membeli kupon SDSB. Tetapi masyarakat kecil kebanyakan membeli kupon buntutnya saja. Harga kuponnya terjangkau, kemungkinan mendapatkan hadiah sampai tiga juta rupiah tetap ada. Dari permainan kupon buntut inilah berbagai ekses muncul. Uang yg seharusnya digunakan untuk keperluan sehari- hari yang lebih penting, lenyap dalam semalam. Andaikata tebakannya tepat, memang hadiahnya lumayan. Tetapi itu hanya terjadi sekali dalam seratus, bahkan ada yang menyatakan sekali dalam seribu.Lebih jauh lagi kegiatan para pemasang buntut itu, apakah dia pedagang kaki- lima, pengemudi becak, ataupun pegawai negeri (golongan bawah tentunya) setiap hati terpusat pada menghitung dan meramalbagaimana mendapatkan buntut cocok. Pekerjaan atau tugas menjadi terbengkalai. Malahan ada yang sampai rumahtangganya berantakan. Maka muncul pula protes-protes dari sementara kalangan agar SDSB dihapuskan. SDSB dicap sebagai judi yang merusak kalangan masyarakat kecil. Dana yang terhimpun dari SDSB memang tidak kecil. Tunjangan bagi kegiatan olahraga di seluruh tanah-air bukan sedikit. Tetapi pengaruh sampingannya pada masyarakat menghawatirkan. yang MY T -02 gaby lano12601alni 16260 Maka ketika muncul keterangan Menteri Olahraga dan Pemuda Hayono Isman mengenai rencana Tapornas untuk menunjang kegiatan olahraga, pikiran orang langsung pada SDSB. Apalagi ada gambaran seolah-olah Tapornas berbau judi, karena ada nomor yang setelah diundi diberi hadiah. Reaksi datang dari berbagai kalangan. Para anggota DPR, kalangan alim ulama, tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Menpora sampai menyatakan, Tapornas sudah babak belur di vonis masyarakat selama dalam masa pengkajian. Menurut Menteri Hayono Isman, Tapornas bukan pengganti SDSB, bukan judi dan tidak mengarah ke judi. "Kalau konsep Tapornas ada unsur judi, jelas tidak mungkin saya laporkan kepada Bapak Presiden," kata Menpora untuk lebih memberikan keyakinan pada masyarakat mengenai konsep yang dikemukakannya itu. Ditegaskannya juga, bahwa konsep Tapornas itu belum final. Presiden Soeharto sendiri meminta agar konsep Tapornas ini dikaji dan ditelaah lagi bersama dengan DPR, kalangan alim ulama dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Jadi andaikata Tapornas akan dikeluarkan untuk menunjang kegiatan olahraga nasional kita, pastilah unsur atau kemungkinan menjurus kepada judi sudah tidak ada. Karena sudah dikaji dan ditelaah pihak-pihak yang mempunyai kompetensi. Sebaliknya, bila memang Tapornas memberi peluang luas mendomplengnya judi, tentulah akan ditolak. Kita semua mendukung usaha untuk menghimpun dana bagi menunjang kegiatan olahraga nasional kita. Prestasi olahraga bukan hanya memerlukan olahragawan, tetapi juga dana untuk membiayai segala kebutuhannya. Yang perlu dijaga adalah agar upaya untuk menghimpun dana itu tidak mem- berikan dampak sampingan seperti yang terjadi pada penyelenggaran SDSB.*** Pojok Yudha.. MAKANAN Menurut Presiden Soeharto, makanan asing belum tentu lebih baik. - Justru kini banyak orang asing mulai suka makanan Indonesia. *** BUBAR Kalangan DPR minta APKI dibubarkan saja, karena disinyalir memanipulasi data produksi kertas. Kemelut kertas rupanya berbuntut panjang *** DOKTER Menkes minta agar para dokter asing di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. - Mungkin ada pasien yang justeru ingin memperlancar berbahasa asing dengan dokternya. ANALISA/KOMENTAR Tantangan Generasi Penerus Dalam Menghadapi Kehidupan Bernegara Masa Mendatang Edi Swasono melalui maks lahnya: 'Mewaspadai Pasar Be bas Dalam Globalisasi'. Dite- gaskannya, kita tidak bisa mele paskan diri dari keterbukaan dan globalisasi ekonomi, namun harus tetap menaruh waspada terhadap pasar bebas yang me- nyertai globalisasi ekonomi itu, karena apabila dihadapi secara pasif, akan memojokkan pihak yang lemah. Pasar bebas, tidak boleh dipraktekkan di Indone sia. Pada masa-masa mendatang, generasi penerus kita akan menghadapi konflik-konflik dan kontroversi baru dalam kehidu- pan bernegara, terutama dalam menghadapi abad globalisasi. Indonesia sedang mengalami transformasi luar biasa dalam menghadapi kapitalisme abad 21 sebagai abad globalisasi. Namun demikian, generasi pe- nerus tidak boleh putus asa menghadapinya. Pernyataan ini disampaikan oleh Dr. Roeslan Abdulgani da- lam sambutannya pada acara Te- mu Antarenerasi yang diseleng- garakan oleh Dewan Harian Daerah Angkatan 45 (DHD 45) pada tanggal 1-2 Juni 1995 di Semarang, Jawa Tengah. Pendapat yang disampaikan nya ini membawa kita pada suatu pemikiran bahwa begitu banyak yang harus dilakukan oleh ge- nerasi penerus kita dalam meng- hadapi masa-masa yang akan datang ini, terutama dalam kehi- dupan bernegara, yang berupa persiapan diri dalam berperan menentukan arah kehidupan bangsa Indonesia, serta meng- antisipasi setiap gejala yang timbul dari luar, terutama dalam era globalisasi abad 21. Hal ini berkaitan pula dengan masalah peralihan tanggung-jawab dari generasi tua kepada generasi di bawahnya, yang oleh Emha Ainun Nadjib, budayawan yang turut memberikan ceramahnya dalam acara ini, menyatakan Pengumuman persentase Program Peringatan Kinerja Usaha (Proper) merupakan salah satu mata acara "seru", selain dari penganugerahan Adipura, Kalpataru, serta Neraca Kependudukan dan Lingkungan Hidup, dalam memperingati Hari Ling- kungan Hidup Sedunia yang baru diselenggarakan Kamis (8/6) di Taman Mini Indone- sia Indah (TMII). Ini berarti terlambat tiga hari dari tanggal resmi pe- ringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 1995 yang mestinya diadakan 5 Juni. Tahun ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa melun- curkan tema "United for the Global Environment', 'se- dangkan tema nasionalnya: "Kita umat manusia bersatu padu membangun tanpa me- rusak" Berbekal tema internasio- nal dan nasional itu, agaknya para pemilik perusahaan atau kalangan pengusaha Indone- sia disediai "menu khusus" untuk berbenah diri. Dalam perilaku bisnisnya, mereka disinyalir cenderung mem- buat laporan Asal Bapak Se- nang (ABS) dan bermental "warungan". Adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup Sarwono Kusumaatmadja yang me- ngemukakan adanya kecen- derungan kalangan birokrasi pemerintahan dan swasta membuat laporan "ABS", yang mengakibatkan keru- sakan lingkungan. "Para manajer domestik cenderung melalaikan keles- tarian lingkungan karena ada Masalah kertas yang terus bergejolak ternyata juga mem- bingungkan Pemerintah, teru- tama Departemen Perindustrian, karena belum juga tahu kemana menghilangkan produk tersebut. Krisis kertas yang terjadi saat ini tidak hanya mendapat perhatian dari Deperin, Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) dan kalangan DPR, tetapi juga Ke- pala Negara dengan mengins- truksi kepada Menperin agar meneliti penyebab kesulitan pe- nyaluran kertas. Presiden Soeharto dalam si- dang kabinet terbatas bidang Ekk/Wasbang dan Indag di Bina Graha, Rabu (7/6) menginstruksi kepada Menperin agar meneliti penyebab terjadinya kesulitan penyaluran kertas kora, padahal produksinya berjalan lancar. Kemudian Menperin Tunky Ariwibowo menginstruksikan kepada semua produsen kertas untuk menertibkan agen-agen- nya. Bahkan untuk memberikan jaminan pasokan yang lebih baik, Menperin juga meng- usulkan kepada Menteri Ke- uangan agar menurunkan bea masuk kertas koran sampai nol persen, dari saat ini lima persen. "Tidak ada masalah nol atau lima persen, saya bisa minta Menkeu untuk menurunkannya menjadi nol persen," kata Tunky Ariwibowo. *Sebuah Catatan Dari Acara Temu Antar Generasi Di Semarang Oleh: Otje Soedioto demokrasi dan konstitusional, pasti akan dapat tersalur dan terakomodasi dalam suatu pu- tusan yang diambil demi kepen- tingan bersama, dituangkan dalam bentuk hukum tertulis maupun dilaksanakan sebagai hukum yang tidak tertulis. Dalam melaksanakan dasar ideologi negara Pancasila dan UUD 45, yang bertujuan men- ciptakan stabilitas nasional yang dinamis dan berkelanjutan serta mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Disadari dan diakui bahwa ke- adaan yang dicapai belum opti- mal dan ideal, masih sering timbul keadaan atau peristiwa yang dirasakan kurang demok- ratis atau terjadi tindakan-tin- dakan yang tidak mencerminkan citra negara hukum namun hal- hal tersebut disadari sebagai kekurangan yang harus di- perbaiki atau ditertibkan. bahwa saat ini manusia terlalu disibukan dengan pertanyaan pertanyaan kecil yang tidak penting, sehingga lupa pada per- tanyaan pertanyaan yang lebih besar, yakni yang berkonteks pada peradaban. Peradaban senantiasa me- miliki perspektif zaman, ber- beda dari kebudayaan yang bersifat sesaat. Menurut Emha lebih lanjut, tidak penting soal figur calon presiden, yang pen- ting, presiden atau pemimpin orsospol kita harus mengabdi kepada masyarakat. Kehidupan bernegara yang mendukung sikap keterbukaan dan menerima partisipasi ma- syarakat serta iklim pembangu- nan yang memperimbangkan pemberdayaan masyarakat ada- lah dua hal lain yang perlu di- perhatikan dan dilaksanakan. Prof. Dr. Mubyarto, Guru Besar UGM menyatakan, peran birokrasi dalam upaya peme- rataan dan pencapaian keadilan sosial tidak akan berhasil tanpa partisipasi rakyat sendiri. Untuk memungkinkan berkembang- nya partisipasi rakyat secara langsung salam program-pro- gram pembangunan, birokrasi dan aparat pemerintah secara keseluruhan harus merubah si- kap dari mengendalikan menjadi mengarahkan, dari memberi Ia kemudian mencotohkan adanya sebagian pemilik perusahaan domestik yang cenderung lepas tangan atas perilaku perusahaannya da- lam menangani upaya peles- tarian lingkungan. Semua urusan perusahaan diserah- kan kepada manajer ber- kualitas relatif rendah, aki- batnya ia menempuh jalan pintas dengan membuat la- poran ABS. Proper Antara Laporan "ABS" Dan Demokratisasi Oleh: A. A. Ariwibowo sistem membuat laporan ABS, yang bukan hanya mo- nopoli birokrasi pemerintah tetapi juga kalangan swasta," katanya kepada pers me- nanggapi Program Kali Ber- sih (Prokasih) di seluruh In- donesia. Dengan perilaku kurang bertanggungjawab si mana- jef, perusahaan yang dipim- pinnya dalam operasional sehari-hari mencemari ling- kungan, misalnya membuang limbah ke sungai tanpa lebih dulu diproses di Unit Pe- ngolahan Limbah (UPL), katanya pula. Selain membuat laporan ABS, para pemilik dan peng- usaha Indonesia bermental "warungan" dengan menge- jar keuntungan seoptimal mungkin tetapi mengabaikan pelestarian lingkungan hi- dup, kata Menteri Sarwono. Ia menekankan, mereka be- lum menyadari bahwa ling- kungan telah menjadi masa- lah perdagangan internasio- nal. Mampukah pengumuman nama perusahaan dalam Pro- gram Peringkat Kinerja Usa- ha (Proper) memupus kecen- derungan pengusaha Indone- dan oligopoli. Menurut Direktur Pulp, Ker- tas dan Produk Kertas Depar- temen Perindustrian, Gatot Ibnu santoso kepada pers di Jakarta, Selasa (6/6), berdasarkan pe- nelitian pasokan kertas dari pabrik cukup lancar. Lancarnya pasokan itu dapat dilihat dari bukti pengeluaran barang yang ada di setiap pabrik dan tidak terlihat adanya penim- bunan di pabrik. Namun, setelah dicek ke setiap Kantor Wilayah Depar- temen Perindustrian seperti di Surabaya dan medan ternyata barang-barang yang dikeluarkan tersebut tidak sampai di tujuan. "Kita menjadi bingung ke- mana perginya kertas itu selama ini," katanya. menjadi memberdayakan dan dari sikap yang tertutup menjadi terbuka. Sikap keterbukaan dan kebertanggungjawaban akan merangsang semangat rakyat untuk berpartisipasi dalam pro- gram-program pembangunan Gatot menduga selama ini telah terjadi ketidakberesan da- lam pendistribusian kertas ko- ran, namun tidak menjelaskan penyebab ketidakberesan itu. Selama ini, distribusi kertas dari Jakarta ke daerah melalui agen di Jakarta, sedangkan un- tuk distribusi di Jakarta langsung ke penerbit dan percetakan. dan sekaligus mengembangkan suasana kerakyatan dalam ke- hidupan ekonomi, sosial dan budaya bangsa. Gatot menyatakan, saat ini jumlah kertas bekas (old news- paper/ONP) yang ada di dalam negeri 20 persen lebih banyak dari kebutuhan, sehingga diper- kirakan tidak akan ada masalah dalam produksi selanjutnya. Pemerintah menduga telah Khusus untuk PT Kertas Le- terjadi ketidakberesan dalam ces yang merupakan satu distribusi kertas koran menusul dua pabrik kertas yang ditugasi kelangkaan pasok di beberapa Pemerintah untuk memproduksi daerah, sementara kalangan kertas koran, persediaan ONP- DPR mendukung pemberlaku- nya diperkirakan sampai bulan kan tata niaga komoditi tersebut Juli 1995. untuk menghindari monopoli PT. Kertas Leces mulai me- Selanjutnya, menurut Mub- yarto, dalam menyusun rencana- rencana pembangunan, reorien- tasi pemikiran tidak cukup, tapi juga memerlukan perubahan paradigma pembangunan dari yang menekankan pada pertum- buhan ekonomi menjadi beru- paya memberdayakan masyara- kat, atau pembangunan ekonomi seiring dengan pembangunan kualitas sumberdaya manusia. Satu hal lain yang perlu di- ingatkan kembali adalah kehi- dupan bernegara yang menerima adanya perbedaan pendapat, ka- rena perbedaan pendapat dan gagasan di kalangan masyarakat itu sendiri pada hakekatnya me- rupakan ciri-ciri negara de- mokrasi seperti Indonesia. Mantan Wakil Presiden Su- dharmono dalam sambutannya menyatakan adanya perbedaan sia untuk membuat laporan ABS dan menghalau menta- litas warungan tersebut? Dengan belum disusunnya sejumlah kriteria penilaian bagi kinerja perusahaan, Pro- per yang sedianya diumum- kan pada Juni 1994 baru akan dilaksanakan Desember 1995. Yang akan diumumkan 8 Juni 1995 ialah persentase. perusahaan yang ikut Proper. Ketika wartawan mena- nyakan mengapa Proper yang direncanakan keluar pada pertengahan 1994 belum juga diumumkan, Sarwono me- nyatakan ada alasan kredi- bilitas Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Ba- pedal) dan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup. "Program peringkat me- nyangkut nasbi karyawan dan daya saing produk Indonesia di pasar domestik dan in- ternasional, karena itu soal kriteria dan kredibilitas jadi penting, sebab kalau tidak akurat, kredibilitas Bapedal dan Kantor LH akan turun dan bisa jadi semua program akan rusak," katanya mene- gaskan. BERITA YUDHA-SABTU, 10 JUNI 1995 HALAMAN IV Proper adalah instrumen pelaporan yang diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk lebih mengintegra- sikan aspek lingkungan hidup dalam manajemen perusa- haan. Ada lima peringkat ber- urutan dari yang paling baik sampai yang tidak baik, yaitu emas, hijau, biru, merah, dan hitam. dan pandangan dan gagasan di kalangan masyarakat itulah justru pertanda dan bukti adanya kehidupan demokrasi. yang penting dan selalu harus dijaga adalah bagaimana kita menya- lurkan dan menampung ber- bagai pandangan dan pendapat yang berbeda-beda itu secara wajar dan demokratis pula, se- hingga sebanyak mungkin pan- dangan dan kepentingan dari berbagai pihak dan golongan dapat ditampung, diperha- tikan dan dihormati. Dan ukuran kewajaran suasana kehidupan demokrasi itu ditentukan dengan rambu-rambu yang termuat da- lam aturan dasar konstitusi dan aturan hukum pelaksanaan yang berlaku. Dalam kerangka sistem dan konsepsi dasar yang telah kita terima bersama yaitu sistem dan konsepsi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, setiap waktu selalu terbuka bagi setiap pihak atau golongan yang berkepentingan untuk menge- mukakan pandangan atau gaga- sannya yang baik dan yang segar dalam rangka mengembangkan pelaksanaan demokrasi Panca- sila. Pandangan dan gagasan yang positif dan konstruktif yang disampaikan secara benar, ngurangi produksinya dari 5.000 menjadi 1.000 ton per bulan, karena pabrik tersebut dilapor- kan mengalami kerugian Rp. 40,-/kg apabila harus menjual dengan harga Rp. 1.700,-/kg. Hal itu terjadi karena pihak produsen merasa kenaikan harga ONP dari Eropa dan AS naik, dari 250 dolar AS menjadi 410 dolar AS per ton. Walaupun banyak permasala- han yang terjadi, Gatot men- jamin bahwa untuk periode Juli dan Agustus 1995, kebutuhan kertas koran 120.000 ton per bulan dapat di penuhi. Segera diatasi Kalangan DPR berpendapat, masalah krisis koran harus sc- gera diatasi, karena sangat pen- ting dalam rangka pembangunan nasional, khususnya untuk me- ningkatkan kecerdasan bangsa. Ketua Komisi VII DPR-RI H. Syaiful Anwar Husein me- ngatakan, masalah yang perlu dicermati dalam krisis koran itu apakah karena sengaja ditimbun produsen atau karena lebih me- mentingkan ekspor. Syaiful Anwar merasa heran, kenapa hanya satu pabrik kertas yang memproduksi kertas ko- ran, sedang jumlah pabrik kertas di Indonesia mencapai 61 pabrik. "Jadi jelas dalam krisis koran sekarang ini ada monopoli dan ini bertentangan dengan amanat GBHN," tuturnya. Wakil Ketua Komisi VI Budi Hardjono juga menyatakan ke- anehannya mengenai kelang- Peringkat merah dan hitam diberikan kepada perusahaan yang tidak mempraktekkan pelestarian lingkungan hi- dup. Perusahaan ini diberi kesempatan untuk menjalani audit lingkungan. Peringkat emas, hijau, dan biru dibe- rikan kepada perusahaan yang dinilai telah meng- integrasikan pertimbangan lingkungan hidup. Penyakit negara berkem- bang Dalam bincang-bincang dengan wartawan pada semi- nar pengelolaan limbah ru- mah sakit, Deputi bidang Pengendalian Pencemaran Bapedal Nabiel Makarim mengemukakan dari 1.100 pabrik yang menandatangani pernyataan Prokasih, sudah sekitar 150 pabrik yang da- tanya terkumpul di Bapedal. Pabrik itu terutama yang berskala besar dan potensi polusinya selalu dipantau. Menurut dia, tujuan pe- ngumuman peringkat kinerja itu adalah agar pabrik terbiasa melaksanakan sendiri pera- turan. Selain sekitar 150 pa- brik yang ikut Prokasi, ada 30 pabrik yang tidak ikut Prokasih yang secara suka- rela ingin diikutkan dalam penilaian kinerja. Melacak "Kepergian" Kertas penentuan tarif bea masuk impor kertas koran lima persen. Rencana mengikutkan ins- titusi seperi hotel, apartemen, rumah sakit, dan sejumlah gedung tinggi dalam Pro- kasih belum dapat sepe- nuhnya dilaksanakan, kata Nabiel pula. Oleh: Saleh Donny Adam kaan kertas koran karena pro- duksi cukup. "Kalau Menperin heran, DPR semakin bingung dan rakyat apalagi," tuturnya. Berdasarkan data yang di- kumpulkan, diduga hilangnya kertas koran akibat permainan para produsen yang melakukan kolusi dengan oknum aparat instansi tertentu. Dalam kaitan itu, Budi minta kepada Pemerintah untuk mem- bentuk Tim Pencari Fakta dan segera melakukan peninjauan ke lapangan. Demikian juga apabila de- wasa ini masih terjadi kesen- jangan sosial ekonomi dalam kehidupan masyarakat, bukan berarti bahwa kita telah me- nyimpang dari prinsip demok- rasi ekonomi yang mengutama- kan kemakmuran bagi masya- rakat, bukan kemakmuran bagi perorangan. Berkaitan dengan ini adalah pendapat dari Ketua Umum Dekopin Prof. Dr. Sri Wakil Ketua Komisi IV H. Imam Churmen secara terpisah menyatakan Tim Pencari Fakta dan segera melakukan penin- jauan ke lapangan. Wakil Ketua Komisi IV H. Imam Chrumen secara terpisah menyatakan setuju kertas seba- gai bahan kebutuhan pokok ke- 10, mengingat pentingnya posisi kertas dalam meningkatkan kecerdasan bangsa. "Masalah krisis kertas harus segera dipecahkan dan kami ingin semua pihak yang terlibat dalam pengadaan kertas benar- benar mengadakan koordinasi dan mencari jalan keluar secepat mungkin agar tidak memacetkan usaha di bidang penerbitan baik buku umum, buku pelajaran maupun pers," katanya. Bea masuk kertas koran Ketua Umum PWI Sofjan Lubis di Palu awal pekan ini mengatakan, Pemerintah se- baiknya meminta kembali paket kebijaksanaan 23 Mei 1995 (Pakmei) terutama mengenai "Hotel, rumah sakit, dan perkantoran sudah ikut, te- tapi belum bisa dievaluasi karena baku mutunya belum ada. Mereka diminta meng- olah limbahnya sesuai de- ngan teknologi pengolahan limbah yang terbaik," katanya. Dengan "bekal" 150 pa- brik itu, Proper agaknya akan diuji belum bisa dievaluasi karena baku mutunya belum ada. Mereka diminta meng- olah limbahnya sesuai de- ngan teknologi pengolahan limbah yang terbaik," ka- tanya. Dengan "bekal" 150 pa- brik itu, Proper agaknya akan diuji kehandalannya dalam menjaga gawang kelestarian lingkungan hidup Indonesia, kendati pelaksanaannya sem- pat tertunda sekitar satu se- tengah tahun. Tanpa mengurangi gengsi penilaian Proper, tampaknya pengusaha Indonesia boleh berbesar hati" karena membuat laporan ABS dan mentalistas warungan ter- nyata merupakan penya- kit" umum para pemimpin bisnis di dunia berkembang. Ketua Dewan Bisnis me- ngenai Pembangunan Berke- lanjutan (Business Council for Sustainable Develop- ment). Stephan Schmid- heiny, dalam bukunya, "Me- ngubah Haluan: Pandangan Bisnis Dunia tentang Pem- bangunan dan Lingkungan" (Changing course: A Global business perspectibe on de- velopment and the en- vironmen), menyatakan para pemimpin bisnis di dunia "Bea masuk kertas koran itu seyogyanya nol persen, se- hingga bisa membantu kelan- caran industri koran tempat menggantungkan hidup ratusan ribu karyawan pers termasuk wartawan," katanya. Menurut Sofjan, penetapan lima persen bea masuk kertas koran melalui Pakmei 23 itu akan mempengaruhi kelangsu- ngan hidup banyak penerbitan pers khususnya yang berdomi- sili di daerah, sehingga turut mengacanm kehidupan banyak pekerja pers. Penerbitan pers yang masih bertahan dengan terpaksa harus menyesuaikan lagi harga pen- jualan produknya, sehingga ti- dak tertutup kemungkinan pe- langgannya banyak yang ber- henti. "Bahkan dampaknya bisa mempengaruhi masyarakat luas dalam mendapatkan informasi pembangunan, akibat tidak bisa menjangkau harga koran yang naik," katanya. Perusahaan jumlah halaman itu akan dilakukan secara ber- tahap sampai titik jenuh, yaitu tidak mampu terbit lagi," kata Pemimpin Perusahaan Harian Fajar terbitan Ujungpandang Syamsu Nur awal pekan ini di Ujungpandang. "Pengurangan jumlah hala- man itu akan dilakukan secara Perihal mekanisme politik demokrasi Pancasila, Letjen TNI Purnawirawan harsudiono Har tas, dalam sambutannya menya takan bahwa dalam pemantapan mekanisme politik demokrasi Pancasila perlu pembaharuan pembaharuan, penyegaran-pe- nyegaran yang lebih aktual un- tuk meningkatkan demokrasi Pancasila dengan meninggalkan paradigma lama diganti dengan paradigma baru yang tetap konsisten terhadap nilai-nilai dasar, nilai-nilai instrumental yang segar kontekstual dengan nilai-nilai praktis yang aktual. Acara Temu Antar Generasi ini, dapat dilihat sebagai suatu sarana menjembatani generasi tua dengan generasi penerus, sarana untuk mengurangi kesen- jangan di antara kedua generasi untuk memberikan jalan untuk memungkinkan melihat persa- maan persepsi masing-masing tentang hakikat kehidupan ber- negara dan bermasyarakat. bertahap sampai titik jenuh, yaitu tidak mampu terbit lagi," kata Pepimpin Perusahaan Harian Fajar terbitan Ujung- pandang Syamsu Nur awal pe- kan ini di Ujungpandang. berkembang cenderung me- miliki pandangan jangka pendek. Schmidheiny yang juga penasihat utama dalam sektor bisnis dan industri bagi Kon- ferensi PBB mengenai Ling- kungan dan Pembangunan menulis, hal tersebut di- mungkinkan mengingat ik- lim investasi di negara ber- kembang memunculkan mentalitas tersebut. Ia juga menyayangkan sikap pengusaha di negara maju yang melobi dan mena- sihati pelaku bisnis di negara berkembang. Kalangan pe- ngusaha di negara maju kerap menganut kebijakan ekonom yang menghambat pemba- ngunan negara berkembang, misalnya pengenaan sejum- lah hambatan perdagangan dan penanganan setengah hati krisis utang luar negeri. Selain itu, ia memaparkan, sebagian besar negara ber- kembang cenderung meng- upayakan pertumbuhan eko- nomi dengan memanfaatkan sumber daya alam secara gratis. Pendekatan tersebut sangat membebani ling- kungan dan menimbulkan biaya lingkungan sangat be- sar. Ia mencontohkan negara industri baru di Asia Timur, terutama Korea Selatan dan Taiwan, yang menghadapi masalah pencemaran ling- kungan yang biasanya dite- mui pada hidup awal pem- bangunan. Kedua negara itu meng- alami pola pembangunan Ke Halaman XI Penerbitan pers di Ujung- pandang saat ini tercatat 10 penerbit, terdiri atas dua harian dan delapan mingguan. Surat kabar harian adalah Fajar dan Pedoman Rakyat, sedangkan mingguan antara lain Bina Baru, Gema, Makassar Press, Mibar Karya dan semangat Baru. Menurut Syamsu, ditengah kelangkaan kertas koran ini ia masih menjumpai di pasaran be- bas di Surabaya, namun harga- nya sangat mahal yaitu Rp. 2.800,- per kg belum termasuk ongkos angkutan. Sementara itu penjabat Ketua SPS Handjojo Nitimihardjo mengatakan, krisis kertas koran sekarang ini dipengaruhi krisis di pasar dunia sehingga tidak mungkin diatasi oleh produsen dan konsumen. "Untuk itu perlu fasilitas dan kemudahan dari Pemerintah agar biaya produksi bisa ditekan. Bea masuk yang sudah ditinjau dari 20 menjadi lima persen hendaknya sama dengan jenis kertas lain menjadi nol persen," katanya. Dalam hal kertas koran, Handjojo berpendapat pengua- saan pasar secara monopoli hendaknya tidak dikembangkan sebagai kesempatan untuk me- raih keuntungan sebesar-be- sarnya. Mengenai mahal dan langka- nya kerta koran, menurut dia, karena penerbi pada umumnya tidak mempunyai gudang kertas. "Selama ini pasok kertas lancar-lancar saja, tetapi sejak Mei tidak semua permintaan anggota SPS dipenuhi oleh produsen, tuturnya.