Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

BERITA DISPENAL SOAL KELAUTAN - Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana TNI Tanto Koeswanto berdialog dengan Menteri Pertahanan Maladewa. May Gen Abdul Satar An Baree di Hotel Hilton, Jakarta, Rabu (6/3) lalu. Keduanya membicarakan soal kelautan. Sabam dan Hardjantho Prihatin Soal PDI Jakarta, BY Dua tokoh senior PDI, Sa- bam Sirait dan Hardjantho Su- modisastro prihatin atas keme- lut yang melanda PDI, baik di Jatim maupun rencana Kongres Luar Biasa (KLB) untuk meng- gulingkan Megawati Soekarno- puteri. Kemelut itu tidak perlu terjadi, jika penanganan sejak awal dilandasi prinsip musyawa- rah mufakat atau DPP mau men- dengarkan pendapat pihak lain. daerah agar benar-benar mela- kukan instrospeksi. Karena situasi kemelut PDI makin kritis, apalagi dengan adanya angin sejuk dari Mendagri akan membiarkan KLB versi Clara Sitompul dan Harsoko Sudiro dari kubu Yusuf Merukh. Ren- cananya KLB akan diadakan April mendatang, sehinga diha- rapkan kepemimpinan Mega- wati jatuh. Mantan Sekjen DPP PDI Sabam Sirait, usai diwawan- carai langsung menelepon man- tan Pjs Ketua Umum PDI Har- djantho Sumodisastro. Kedua-, nya pernah berduet di DPP PDI. Hardjantho, yang mantan Wakil Ketua MPR/DPR menga- takan, sebenarnya kemelut ti- dak harus terjadi, jika pena- nganan sejak permulaan dilan- dasi prinsip musyawarah-mu- fakat. Selain itu DPP PDI mau mendengar pendapat pihak lain. Kemelut di daerah, hasil Konperda/Konpercab hendak- nya dikonsultasikan dengan pemda/Muspida setempat un- tuk meringankan beban moral pimpinan di atasnya. Kepada jajaran pimpinan teras PDI baik di pusat atau di Ketua DPP PDI Suparlan "Lakukan instrospeksi, ja- ngan mengatakan tidak ada masalah, tiga ancaman yang akan muncul. Ketiganya yaitu PDI dapat dikenakan "tilang", karena tidak mempedulikan appeal pihak yang terkait. Bangunan rumah PDI akan rontok dari dalam, karena tiang dan dindingnya makin keropos. PDI akan terkena geledek, karena ada peringatan presiden agar semua membuka mata dan hati. Seharusnya, azas legalitas ditambah azas realitas, agar tidak menimbulkan pengurus bayangan atau tandingan. Sejak pimpinan FPP yang terdiri ketua Hamzah Haz, di- dampingi sekretaris Muchsin Bafadal, Ali Marwan wakil sekretaris dan Yusuf Rizal Tjo- kroaminoto, ketua, mereka ke lantai III gedung DPR lalu ke lantai VIII, tempat FABRI berkantor. "Latief itu orang aneh dan lucu. Dia juga kan menjadi peserta Munas PDI, tetapi kenapa baru sekarang dia menggugat keabsahan Munas PDI," kata Suparlan. Ia dimintai komentarnya, Kamis (7/3) kemarin menyusul pernyataan mantan Ketua Umum DPP PDI Caretaker Latief dan FAS Alwie mantan Wakil Sekjen DPP PDI Caretaker bahwa Munas PDI yar.g menelorkan kepengurusan Megawati tidak konstitusional (BY, 4/3). Puluhan wartawan dan ka- meramen mengikuti mereka karena acara ini sangat dinan- tikan. Sebab, kalau ini berhasil berarti untuk kedua kalinya usul inisiatif dilakukan DPR. Pertama terjadi di tahun 1959 masa DPRGR. Menurut Suparlan, keanehan lain dari Latief, juga terlihat ketika menggugat keabsahan kepengurusan Megawati. Padahal, kepemimpi- nan Megawati sudah diterima dan diakui pemerintah dan rakyat Indonesia. "Presiden dan pembantu-pembatunya sudah menerima Mega- wati selaku Ketua Umum DPP PDI. Apakah seorang presiden mau menerima pimpinan Or- sospol yang dianggap tidak sah. Aneh dan lucu Latief itu," ujar Suparlan sambil tertawa lepas. Menurut Ketua Departemen Pemuda dan "Latief Orang Aneh dan Lucu" Jakarta, BY Dengan sangat santai Ketua DPP PDI, Su- parlan SH menanggapi kubu Drs Latief Pudjo- sakti yang menggoyang keabsahan kepengu- rusan Megawati Soekarnoputeri hasil Munas 1993. Ia malahan menganggapnya lucu. Menga- pa baru sekarang hal itu dipersoalkan, lagi pula Latief sudah dipecat dari keanggotaannya di PDI. Menjawab tentang ia ditun- juk jadi Penasehat KLB, Har- djantho tidak menolak, hanya menyampaikan syarat, yaitu harus melibatkan seluruh pi- satu. hak, tidak sendiri-sendiri. Har- bersatu," tuturnya. (aji/zis/") "Ada KLB pun tidak akan menjawab tuntas kemelut PDI, baru ada KLB di Surabaya, akan ada KLB lagi," kata Sabam. Ketika ditanya soal pernyataan Hardjantho, Sabam mengatakan, Hardjantho apa- kah ingin PDI pecah atau ber- yakin dia ingin PDI djantho memberikan tangga- pan tertulis, disampaikan lewat faximile, dengan bahasa yang keras, flugar dan ancaman. Sementara Sabam Sirait secara terpisah mengingatkan, sependapat dengan pernyataan Sekjen DPP PDI Alex Litaay, KLB dapat diadakan atas permintaan lebih 50 persen dari DPC yang sah diakui oleh DPP PDI, yang memiliki legalitas. Persidangan dipimpin lang- sung DPP, dan sesuai AD/ART, KLB dapat dilaksanakan bila DPP tidak menjalankan AD/ ART, melanggar keputusan ko- ngres, menyalahgunakan we- wenangnya. "Tapi, tidak satu- pun DPC yang sah dan memiliki legalitas, sekarang ini minta KLB," tegas Sabam. Dan sesuai ketentuan Munas, DPP PDI Megawati bertugas untuk masa bhakti lima tahun. Mahasiswa DPP PDI ini, seharusnya Latief tidak lagi mengungkit-ungkit masalah seputar PDI karena secara konstitusional dia bukan lagi ang- gota PDI. "Latief itu sudah dipecat keanggo- taannya oleh DPP PDI, kok masih sibuk-sibuk ngurusi PDI," ujar Suparlan yang mantan Ketua Umum Presidium GMNI periode 1983-1986. Suparlan juga mempertanyakan keabsahan istilah DPP PDI Caretaker yang dipakai kubu Latief, sebab AD/ART PDI tidak pernah mengatur soal DPP PDI Caretaker. "Saya ingin tahu mengapa dia memakai istilah DPP PDI Caretaker. Apa AD/ART PDI mengatur soal itu," kata Suparlan dalam nada tinggi. Lebih lanjut Suparlan mengatakan, pelak- sanaan Munas PDI hendaknya jangan dilihat terpisah dari dua momentum sebelumnya yakni Kongres PDI Medan dan Kongres Luar Biasa (KLB) PDI Surabaya. Munas harus dipandang secara tidak terpisah, karena Munas PDI meru- pakan kelanjutan dari Kongres Medan dan KLB Surabaya," tandas alumnus Fakultas Hukum Universitas Lampung itu. FPP Serahkan RUU Usul Inisitif ke FABRI Suparman Menerimanya untuk Dipelajari Jakarta, BY Ketua Poksi III A Rustandi dan man bersama yang telah dise- Hanya berlangsung 15 menit Wakil Sekretaris Ny Paula B pakati. acara penyerahan Rancangan Renyaan. Undang-undang (RUU) Usul Inisiatif Fraksi Persatuan Pem- bangunan (FPP) DPR kepada Ketua Fraksi ABRI. Penyera- han berlangsung di ruang rapat pimpinan FABRI, Kamis siang kemarin, usai rapat Bamus. Usul inisiatif itu menyangkut penyempurnaan UU Nomor 1/ 1985 tentang pemilu. Dia berharap agar warga PDI di seluruh tanah air tidak terpancing dengan propaganda kubu Latief. Sebab apa yang digembar-gemborkan kubu Latief hanya bermaksud memecah belah keutuhan warga PDI. "Tapi saya kira simpati rakyat buat PDI akan semakin tumbuh jika PDI terus digoyang," ujar Suparlan. (vik) "FPP memohon dukungan dari FABRI agar RUU dapat dibahas DPR," kata Hamzah. Ia kemudian menyerahkan RUU itu yang diberi sampul hijau kepada Suparman. Suparman tidak mengata- Diawali Hamzah menyam- kan menerima usul tersebut, te- paikan maksud kedatangannya, tapi juga tidak menyatakan sesuai instruksi Ketua Umum akan menolak. "Ini masukan DPP Partai Persatuan Pemba- ngunan (PPP), perlu penyem- purnaan UU Pemilu. PPP meng- harapkan pemilu yang Luber dan Jurdil, serta Organisasi pe- serta pemilu ikut serta dari Pan- tarlih sampai perhitungannya. yang baik, karena DPR akan bekerja lebih baik, materi akan kami pelajari," tandasnya. Wa- laupun materi usul baik, tetapi semua fraksi harus menegak- kan Tata Tertib. "Ini suatu kehormatan bagi FABRI, karena pertama kali didatangi FPP untuk menyam- paikan RUU Usul Inisitaif. Ka- "Kalau benar materinya ba- gus, kita upayakan untuk menggolkan. Semoga sebelum reses tanggal 20 Maret sudah selesai dipelajari," kata Supar- man sambil tertawa. Sebelum FPP meninggalkan ruangan, Suparman menawar- kan pertanyaan dari pers. Ke- san FABRI dengan penyerahan tersebut, menurut Suparman, mi tahu maksud Pak Hamzah, saat ini waktunya sangat baik, Ketua FABRI sambil mengu- Di ruang pertemuan Ketua tip Tatib di buku biru DPR, me- FABRI Suparman Achmad, me- nyebutkan beberapa pasal Ta- reka disambut lalu disalami. tacara menyampaikan RUU Suparman Achmad didampingi Usul Inisiatif. Tatib ini harus Ketua Poksi II Hari Sabarno, dipatuhi, karena menjadi pedo- agar FABRI mau membelinya. untuk saling menghormati, sa- Nanti baru dilanjutkan ke FKP dan PDI untuk membelinya," kata Suparman usai menerima naskah itu. ling membantu, tukar pikiran dalam menyelesaikan masalah- masalah bangsa. Ditanya pernyataan Ketua FKP yang siap voting di Bamus, karena UU Pemilu masih rele- van, Suparman tidak bersedia menjawab. "Itu, tanyakan nanti, kapan Pak Hamzah akan mene- mui FKP," katanya.(aji/efi) NASIONAL Kassospol ABRI Tengarai ada Kelompok Galang Kekuatan Kassospol ABRI Letjen TNI Syarwan Hamid mengatakan, ABRI melihat fenomena adanya upaya kelompok tertentu untuk menggalang kekuatan. Fenomena ini dapat terlihat dari menit ke menit, jam ke jam serta dari hari ke hari. Munculnya fenomena penggalangan kekuatan ini perlu diwaspadai semua pihak. Semarang, BY Panglima ABRI (Pa- ngab) Jenderal TNI Feisal Tanjung menegaskan, upaya sekelompok masya- rakat untuk membentuk Komite Independen Pe- ngawas Pemilu (KIPP) guna mengawasi pelak- sanaan pemilu merupakan kegiatan yang inkonstitu- sional. "Pengawas independen dalam pemilu itu, tidak ada dalam konstitusi. Jadi jangan mengada-ada," kata Pangab usai mem- buka Gladi Bakorstanas- da Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta di Semarang, Kamis kema- rin. "Waspada bukan berarti curiga terus menerus," katanya Syarwan Hamid pada acara silaturrahmi Kas- sospol bersama wartawan di Jakarta, Kamis (7/3) siang. Syarwan yang hadir didampingi Asssopol Kassospol ABRI Mayjen TNI Suwarno Adiwijoyo mengatakan, dirinya agak risau melihat kenyataan ini. "Tapi bukan untuk mendramatisir sehingga nampak sebagai sesuatu yang sangat besar," lanjutnya.. Menurutnya, konsepsi politik me- reka, pertama membangun kekuatan. Mereka mengumpulkannya mulai satu dua sampai menjadi besar. Bah- kan sampai berjumlah 5.000 personel saat pemberontakaan PKI dulu. Kemudian mereka menyerang keku- asaan. Karena itu kelompok ini anti peme- rintah bagi kelompok anti kema- kemapanan. Apapun tindakan KSAD Jenderal Hartono Waspada, menurut Syarwan ada- lah mencegah secara dini segala ke- mungkinan agar fenomena tidak ber- panan, tak ada yang dapat mening- Pembebasan Sandera di Irian Jaya Pangab: Dalam Konstitusi tak Ada Mengutamakan Pendekatan Persuasif Pengawas Independen Pemilu Menurut Pangab, tata aturan soal pemilu dan apa yang baku untuk me- nyelenggarakan pemilu sudah cukup bagus se- hingga tidak diperlukan lagi suatu lembaga penga- Jenderal TNI Feisal Tanjung was independen tersebut. KIPP merupakan lembaga yang giatan masyarakat itu sudah me- sengaja dibentuk oleh sekelompok masyarakat yang menganggap pelak- sanaan pemilu kurang berjalan sebagaimana mestinya. Kelompok itu merasa adanya kecurangan seperti dalam penghitungan suara. nyepakati rambu-rambu yang sudah disepakati, maka kita akan berada di belakang," ujar Suwarno. Sementara itu Asisten Sosial Politik Kassospol ABRI Mayjen TNI Suwarno Adiwijoyo mengatakan, ABRI akan bersikap "Tut Wuri Handayani" kepada kelompok ma- syarakat yang mendirikan pengawas independen. "Artinya, sepanjang ke- Jakarta, BY katkan kesejahteraan rakyat Indone- sia. Karenanya mereka terus menye- rang pemerintah. kembang menjadi gejolak. "Inilah cara termurah yang dapat ditempuh, jangan menunggu sampai jadi kekua- tan besar," tambahnya. Sedangkan bagi kelompok ma- syarakat yang belum mematuhinya, kata Suwarno, ABRI akan berada di tengah-tengah atau "Ing Madyo Menjawab pertanyaan wartawan soal tindakan yang akan diambil ABRI jika kelompok tersebut bersi-Mangun Karso" untuk menemukan kesamaan lam mengatasi suatu persoalan. persepsi dan langkah da- keras membentuk "pengawas tan- dingan" pemilu, Pangab dengan di- plomatis mengatakan, "Undang- undang tidak mengakui keberada- annya. Jakarta, BY Menhankam Edi Sudradjat menyatakan tidak setuju dengan pendapat sementara pihak yang menginginkan agar masalah-masalah kebangsaan atau nasionalisme tidak perlu lagi dibicarakan karena yang lebih penting adalah menjalin persaudaraan internasional atas dasar kepentingan seluruh umat manusia. "Hubungan internasional amat penting, memang benar adanya. Kendatipun demikian, akan tetap ada kepentingan nasional yang perlu mendapat prioritas dalam kehidupan masing- masing bangsa. Hal itu perlu kita pahami dan cermati bahwa di balik proses globalisasi itu ternyata ada gejala lain yang juga berkembang, namun ke arah berlawanan," kata Menhankam di Jakarta, Kamis kemarin. "Ini 'kan cerminan prinsip demokrasi, dimana setiap orang bisa menyatakan pendapatnya sebagaimana dijamin Undang Undang, terutama pasal 28 UUD 1945," katanya di Jakarta, Kamis kemarin. Budyatna kurang sependa- pat dengan Kepala BP-7 Pusat YITNO/BY "Jadi kita tidak akan mengambil sikap 'arogan' kepada mereka, tetapi mengajak berdioalog sesuai dengan tugas Sospol," katanya. Suwarno juga mengingatkan, kesuksesan pemilu ditentukan oleh beberapa hal yang semuanya saling berkaitan erat se- perti kesiapan dari masing-masing Orsospol dan partisipasi aktif ma- syarakat. (ant) Kelompok ini menurut Syarwan mempunyai organisasi yang rapi serta pergerakannya mereka sangat lentur memiliki dana yang besar. Selain itu dalam sehingga dapat bergerak ke mana saja. Menjelang Pemilu 1997 mendatang, Kassospol berharap pers dapat mema- inkan perannya untuk mendinginkan suasana. "Jangan memanaskan sua- sana yang mulai rentan ini. Buatlah agar kondisi ini menjadi cooling down," lanjutnya lagi. Dikatakan, suasana pemilu kali ini agak khusus karena terjadi di era keterbukaan. Masyarakat sekarang le- bih berani menyatakan sikapnya. Se- mentara organisasi politik lebih dina- mis memainkan perannya. (nci) Bengkulu, BY Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI R Hartono mengatakan, dalam upaya pembe- basan sandera di Wamena, Irian Jaya, pihaknya tetap melaksanakan kebi- jaksanaan pemerintah yang mengu- tamakan pendekatan persuasif. "Dalam pembebasan sandera ini, kita tidak akan mengorbankan kehor- matan dan kedaulatan Negara Kesa- tuan Republik Indonesia," katanya kepada wartawan seusai menghadiri bhakti sosial dalam rangka HUT ke- 50 Persit Kartika Chandrakirana di Desa Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, Bengkulu Utara, Kamis kemarin. Jakarta, BY do Ketika Feisal Tanjung menunai- chap kan ibadan haji beberapa tahun lalu, ia memilih ongkos naik haji (ONH) biasa. Pangab ingin merasakan suka duka menunaikan ibadah haji ber- sama-sama masyarakat lainnya. Cerita Menteri Agama yang juga purnawirawan ABRI itu disampai- kan di depan peserta Rapat Kerja Departemen Agama di gedung Sa- sana Amal Bhakti, Jakarta. "Saya kaget. Karena saya tidak mengira jika Pak Panglima ini, melalui Kapusbintal ternyata hanya minta ikut jamaah haji biasa," begitu Menag memulai ceritanya sambil melirik Pangab Feisal Tanjung yang duduk di sampingnya. Letjen TNI Syarwan Hamid "Apa kata beliau ini saat itu. Beliau ingin merasakan berhaji ber- sama-sama 200.000 haji Indonesia," lanjut Menag yang diiringi senyum Pangab. Para peserta Rapat Kerja Depag 1996 itupun menyambutnya dengan tepuk tangan. Tidak heran, bila kemudian pe- ngalaman langsung berhaji melalui ONH biasa ini, melahirkan tekad kan kebijaksanaan sesuai dengan prosedur yang ada. Tugas ABRI khususnya TNI-AD, termasuk di Wamena, adalah mencip- takan kondisi yang aman dan stabil, sehingga kalau ada indikasi, apalagi nyata mengganggu stabilitas, ABRI tentu tidak akan tinggal diam sesuai dengan prosedur penanganan yang sudah ada. Penanganan semacam itu, sudah ada di Kodam-kodam. Mereka mem- punyai kemampuan komando dan kewenangan sebatas wilayah tang- gung jawabnya masing-masing. Didampingi Gubernur Bengkulu Drs H Adjis Ahmad, Hartono yang beberapa waktu lalu pernah menjadi Danrem Garuda Emas Bengkulu ini berharap, provinsi ini dalam waktu mendatang akan lebih maju, karena. potensi yang ada di sini sangat besar- termasuk Pulau Enggano. Selain itu, Bengkulu memiliki pelabuhan Laut Pulau Baai yang KSAD menjelaskan, selama tidak dapat dijadikan pusat penyebaran menyinggung dan merendahkan ke- berbagai produk Bengkulu, tidak saja hormatan dan kedaualatan negara," Menjawab pertanyaan tentang ke daerah lain di Indonesia, tapi juga ABRI tetap akan berusaha melaku- tuntutan pimpinan GPK sebagai sya- ke mancanegara. (sol/ant) "Dalam pembebasan sandera di Wamena tersebut, kita tidak boleh terlalu banyak curiga, karena curiga adalah vonis yang tidak baik," kata Hartono. Feisal Tanjung Pilih ONH Biasa, Lahirkan Kerja Sama ABRI untuk melakukan kerja sama san haji yang persis operasi pemin- dengan Depag dalam bidang urusan dahan dalam taktik militer ini ter- jemaah haji dan jamaah umrah. jadi sejak tahap perencanaan, Demikian dikemukakan dalam ce- pelaksanaan hingga pemulangan ramah berjudul "Peningkatan Ker- jamaah. Sepengetahuannya, dalam jasama Depag dan ABRI Dalam lingkungan militer, Pangab belum Upaya Pengembangan Peranserta pernah melaksanakan operasi pe- Umat Beragama Dalam Pembangu- mindahan sebesar dan sejauh pe- nan Nasional." nyelenggaraan haji yang dilakukan Depag ini. JUMAT, 8 MARET 1996 Menhankam tak Setuju Masalah Nasional Berhenti Dibicarakan Menteri Pertahanan Keamanan mengatakan, terjebak dalam proses disintegrasi nasional dalam era globalisasi sekarang ini, hubungan antarbangsa bukan hanya semakin terkait tetapi semakin tergantung satu sama lain. "Tidak ada satu pun negara di dunia ini yang dapat membangun bangsanya bila ia mengi- solasi diri dari pergaulan internasional," kata Menhankam dengan menambahkan, dibalik proses globalisasi itu ternyata berlangsung pula gejala gerak yang cenderung menuju ke arah fragmentasi. Masalah "Global Paradox" yang dikemukakan seorang pakar, kata Menhankam, juga berlangsung sebagai gejala politik seperti adanya gerakan separatis yang muncul di berbagai negara dalam bentuk dan orientasinya masing-masing (kewila- yahan, etnis dan fanatisme keagamaan). Dalam suatu acara tatap muka dengan 60 "Gejala seperti itu dapat disimpulkan bahwa guru SLTP dan SLTA asal Timor Timur dan 15 bangsa-bangsa yang tidak cukup kuat inte- guru lain dari NTT di Dephankam Jakarta, gritas kebangsaannya, dengan mudah dapat Berbeda dengan Kepala BP- 7 Pusat, Budyatna yang juga Prof Dr M Budyatna Unjuk Rasa Adalah Cerminan Demokrasi Jakarta, BY Unjuk rasa atau demonstrasi adalah cerminan dari demokra- si, asalkan kegiatan tersebut ti- dak disertai dengan perusakan atau berbau SARA. Demikian dikemukakan pengamat politik UI Prof Dr M Budyatna me- nanggapi pernyataan Kepala BP-7 Pusat R Soeprapto.. YITNO BY rat pembebasan sandera di Wamena tersebut, Hartono mengatakan, ja- wabnya sudah dijelaskan oleh Menlu Ali Alatas. "Makanya wartawan ha- rus nonton televisi, agar saya tidak mengulangi pembicaraan Pak Ali Alatas," ujar jenderal yang suka guyon kepada wartawan. "Namun sebelumnya, ingin saya. tegaskan, bahwa pemikiran ini sa- "Besar dan berat. Karena itu, ma sekali bukan untuk mencampuri tugas ini memerlukan perencanaan urusan departemen lain. Tetapi yang teliti, pengawasan yang ketat semata-mata didorong oleh rasa dan dinamika yang terukur," ujar- empati dan keterpanggilan ABRI nya. Dengan segala kerendahan untuk melihat pengaturan jemaah hati, ABRI siap membantu segala haji dari perspektif ABRI, yang kegiatan yang berkaitan dengan ternyata memiliki implikasi stabi- pengurusan jemaah haji. litas," kata Feisal. yang akhirnya mencerai-beraikan bangsa dan memecah-belah negaranya," ujar Menhankam. Keberadaan bangsa Indonesia menurutnya, bukanlah dilandaskan pada kesamaan ras, etnik ataupun agama. Tetapi berlandaskan pa- da kesamaan tekad dan semangat untuk hidup sebagai suatu bangsa di bawah satu negara yang sama, terlepas dari perbedaan etnik, aga- ma, ras atau golongan. "Adalah wajar bila tiap kelompok, apakah etnik, agama ataupun ras mempunyai kebanggaan dan solidaritas kelompoknya masing-masing. Saya katakan wajar, karena hal itu adalah gejala manusiawi sebagai mahluk sosial," ujarnya. Menurut informasi dari Humas Karena itu, Panglima ABRI Jen- Depag, jumlah jamaah haji tahun deral Feisal Tanjung mengatakan, 1996 ini mencapai batas quota dalam perspektif ABRI kegiatan sebanyak 194.000 orang jamaah haji memiliki implikasi stabilitas ditambah dengan 2.000 petugas yang sangat luas. Hal itu dikare- haji. Dipastikan tidak akan ada nakan pelaksanaan haji menyang- tambahan melebihi jumlah terse- kut jamaah berjumlah besar ibarat but, karena proses pengurusan ad- "operasi pemindahan" pasukan da- ministratif haji tahun ini telah lam taktik militer. menerapakan pendekatan kompu- terisasi terpusat. (zis) Menurut Pangab, kegiatan uru- Namun, sebagai suatu bangsa, komitmen solidaritas tersebut harus terangkat dari ting- kat lokal primordial ke tingkat nasional yang membangsa atau menjadi subordinasi dari komitmen berskala nasional. "Faham rasa dan semangat kebangsaan harus tertanam di hati sanubari dan memancar pada sikap dan perilaku setiap warga bangsa agar kohesi nasional terus terpelihara dan semakin mantap dari waktu ke waktu," ujar mantan KSAD dan Pangab itu. Di bagian lain, Menhankam Edi Sudradjat mengemukakan pula bahwa proses globalisasi ekonomi yang didorong semakin cepat oleh ke- majuar teknologi, menjadikan suasana persaing- an pasar global semakin keras dan ketat. Sua- sana persaingan itu justru dikuasai oleh negara- negara barat yang menganut sistem liberal. "Mereka jauh lebih unggul jika diban- dingkan dengan negara-negara Blok Timur yang menganut faham sosialis/komunis. Kea- daan inilah yang membuat negara-negara barat semakin lantang menyuarakan pandangan subjektifnya dan menganggap mereka paling benar dan berhasil," kata Menhankam. (ant) Menurut dia, konsensus atau kah yang dia lakukan itu bai musyawarah yang hanya kedok atau buruk, bila tidak ada yan pihak-pihak yang kuat untuk mengungkapkannya," tuturnya. memaksakan kehendak mereka terhadap pihak-pihak lain, itu jelas tidak Pancasilais dan bukan cerminan demokrasi. Mahasiswa Indonesia sebaga insan Indonesia dijamin ole R Soeprapto yang mengatakan PTN/IAIN di Istana Bogor, Dekan FISIP UI ini, menga- Undang Undang, khususny bahwa unjuk rasa atau demons- Kamis. takan, kegiatan demonstrasi pasal 28 UUD 45 untuk me trasi yang acapkali digunakan nyampaikan aspirasi dan pen sebagai jalur penyampaian nyampaian aspirasi, gagasan bersifat membangun, tidak Menurut Soeprapto, pe- yang berisi kritikan-kritikan Kritik tetap perlu dapat mereka, asalkan sesua pendapat, adalah bukan buda- dan pemikiran di lingkungan berniat memecah belah dengan Budyatna mengatakan, seti- dengan rambu-rambu yang ada ya kecendikiawanan bangsa In- Perguruan Tinggi, selain harus isu Suku Ras Agama dan Antar ap orang termasuk pimpinan "Rambu-rambunya adala donesia, memenuhi kaidah dan norma golongan (SARA) adalah sah- Universitas, bahkan para pim- bahwa kritikan itu bukan me "Unjuk rasa atau demons- keilmuan hendaknya juga ha- sah saja bagi mahasiswa. pinan politik, tetap memer- rupakan fitnah tanpa bukti trasi itu, selain terlalu mudah rus memenuhi norma kese- "Bahkan menurut saya, lukan kritik dari pihak-pihak tidak bersifat merusak ata dilakukan oleh siapa saja, juga pakatan bangsa Indonesia yaitu musyawarah yang selama ini lain, asalkan kritik tersebut destruktif dan tidak bersifa merupakan jalur penyampaian Pancasila. Dengan demikian, selalu kita dengung-dengung- disampaikan secara konstruktif menghasut dengan isu SARA, pendapat yang tidak konstruk- aspirasi, gagasan dan pemikiran kan ini, tidak lagi mengacu tidak berbau SARA dan bukan katanya. tif proporsional bagi kehidupan itu disampaikan dengan cara- pada Pancasila, karena sering- hasil dari pengaruh, pihak- demokrasi Pancasila yang me- cara terpuji, memiliki kadar ke- kali kelompok yang kuat me- pihak yang tidak bertanggung ngutamakan jalur penyampai- beranian dan kadar kese- maksakan kehendak mereka. jawab. an pendapat musyawarah mu- pakatan bangsa bukan sekedar Dan, agar kehendak itu diteri- fakat," kata Soeprapto pada agitasi ataupun intimidasi. ma orang, maka pendapat itu penutupan acara Penataran Ca- dijadikan sebagai konsensus'," lon Manggala bagi pimpinan katanya. Menurut dia, pihak keama nan kampus seperti Resime Mahasiswa dan juga ABRI "Setiap orang 'kan perlu tidak perlu terlalu mengkha mendengar segala kekurangan watirkan gerakan unjuk ras pada dirinya dari orang lain, dan demonstrasi yang dila bagaimana dia bisa menilai apa- kukan oleh mahasiswa. (ant).