Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Berita Yudha Bakor IKKP Usulkan 5 Calon Gubernur Sumbar jabatan Gubernur Sumbar alias Ranah Minang tersebut," tegas Dasrul. Jakarta, BY Badan Koordinasi Ikatan Ke- luarga Minang Kotamadia Pa- dang (Bakor IKK Padang) yang berkedudukan di Jakarta me ngusulkan lima tokoh masya- rakat Sumatera Barat (Sumbar) menjadi calon Gubernur Sum- bar periode 1997-2002. "Kelima tokoh yang kami usulkan itu, sudah memenuhi syarat untuk dicalonkan men- jadi Gubernur Sumbar periode mendatang," ujar Ketua Umum Bakor IKK Padang Drs H Dasrul Lamsudin kepada wartawan di Jakarta, Rabu (10/9). Kelima tokoh yang diusul- kan tersebut H Syahrul Ujud SH (Asisten I Menko Kesra RI) yang juga mantan Walikota Padang selama dua periode, DR Asril Noer (Sekretaris Men-invest/Ke- tua BKPM), Drs Ir HA Razak Manan MM MSi (Staf Ahli Men- teri Perhubungan (DR Ir Irawadi Djamaran (Deputi Ketua BPPT), Prof Dr Yaumil Agus Achir (Asisten Menneg Kependudu- kan juga Dekan Fakultas Psiko- logi UI). Menurutnya, Sumbar meru- pakan propinsi yang dinamis dengan ditandai perolehan penghargaan Prasamya Purna Karya Nugraha -pertama untuk propinsi di luar Pulau Jawa. Melihat kenyataan itu, maka Sumbar perlu dipimpin figur yang dinamis, berwawasan jauh ke depan, dekat dengan rakyat dan berkualitas untuk dapat me- neruskan kesinambungan pem- bangunan. Kelimanya, menurut hemat Pengurus Bakor IKK Padang adalah figur yang memenuhi kriteria dan persyaratan untuk dicalonkan menjadi Gubernur KDH Tk I Sumbar periode 1997- 2002. "Secara obyektif nama-na- ma yang kami usulkan itu kami anggap proporsional dan mam- pu membawa Sumbar pada pro- ses dan kristalisasi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat- nya," tambah Dasrul. Disampaikannya, hanya pe- mimpin yang mengaitkan kultur dan kepentingan masyarakat daerah sebagai aspek awal kepe- mimpinannya yang mampu mendorong dan memberi ke- sempatan luas terhadap akses informasi, pendidikan, sumber daya alam dan tingkat partisi- pasi pada masyarakat untuk tu- rut aktif membangun daerah. Menurut Dasrul, pengajuan nya telah dimusyawarahkan de- ngan para tokoh masyarakat, baik di Sumbar mau pun masya- rakat Padang yang berada di pe- rantauan khususnya yang ting- gal di Jakarta. Profil pemimpin seperti itu- lah, kata Dasrul, biasanya pe- mimpin yang bertanggungjawab moral terhadap kebutuhan ma- syarakatnya. "Karena memang ia akan merasa lahir dari ma- syarakat, dan bukan dari suatu kepentingan. Ia harus aspiratif terhadap persoalan masyarakat, responsif terhadap arus peru- "Namun demikian, kami bahan, dan suportif terhadap akan tetap mendukung sepe- pusat tanpa harus merugikan nuhnya siapa pun kelak yang kepentingan masyarakat dae- akan terpilih secara konstitusi rah.(ken) Dikatakannya, Bakor juga telah mengirimkan usulan itu kepada Ketua DPRD Tk I Sum- bar melalui surat Bakor IKK Pa- dang No 027/Bakor-IKKP/VIII/ 1997 tertanggal 30 Agustus 1997. Surat tersebut ditandata- ngani oleh Ketua Umum Drs H Dasrul Lamsudin, Sekretaris Umum Sudirman Munir SH, dan Ketua Bidang Organisasi Rusnaldi Julius S.Sos. Interupsi ! DPRD Dan Gubernur Jateng Amankan SK Mendagri Soal PWRI SEMARANG DPRD I dan Gubernur Jateng harus menga- mankan Surat keputusan (SK) Mendagri yang menyetujui ren- cana pembangunan gedung persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) senilai Rp 9,96 miliar. Tindakan ini dimaksudkan agar rencana pembangunan ge- dung yang dinilai spektakuler tersebut tidak menyimpang dari keputuasan yang telah ditetapkan oleh Mendagri, jadi kita harus menghormati keputusan Mendagri tersebut," kata ketua FPP DPRD I Jateng HA Thoyfoer kepada wartawan di Semarang, Selasa. Pernyataan Thoyfoer yang juga anggota komisi D DPRD I Jateng tersebut disampaikan, setelah kalangan anggota dewan akhirnya menerima Surat Keputusan (SK) Mendagri tentang persetujuan rencana pembangunan gedung Persatuan Wre- datama Republik Indonesia (PWRI) senilai Rp 9,96 miliar, meski harus menunggu agak lama. Dalam SK Mendagri itu disebutkan bahwa lokasi pem- bangunan gedung tersebut tidak boleh berada di Taman PKK jalan Menteri Supeno Semarang seperti yang diinginkan oleh Pemda Jateng, jadi pemda dan gubernur sendiri juga harus mematuhi keputusan itu. Eksekutif atau pemda, menurut dia, jangan mau menangnya sendiri, karena apapun rencananya kalau pihak atasan sudah memutuskan maka harus dipatuhi. Mendagri memutuskan su- dah pasti menyerap aspirasi berbagai pihak, masyarakat, DPRD dan juga eksektuif sendiri. Sementara itu Ketua DPRD I Jateng H Alip Pandoyo yang dihubungi secara terpisah mengatakan, kalangan dewan sudah menerima SK Mendagri tersebut, meski waktunya relatif lama, artinya SK itu ditandatangani Mendagri tanggal 12 Ahgustus, tetapi DPRD baru menerima tanggal 8 September. Berdasarkan Informasi, Mendagri telah mengeluarkan Surat keputusan (SK) Nomor 903.33-921 tanggal 12 Agustus 1997 tentang pengesahan APBD Jateng 1997/1998. Isinya antara lain menyangkut pembangunan gedung PWRI Jateng senilai Rp 9,96 miliar.(Ant) Indonesia Mampu Jadikan Islam Sebagai Pemersatu JAKARTA - Perdana Menteri Maroko Abdul Latif Filali menilai, peningkatan citra Islam di dunia dewasa ini telah dilakukan efektif oleh Indonesia dan Maroko karena kedua negara itu, dalam kemajemukan etnis dan agama penduduknya, telah mampu menjadikan Islam sebagai faktor pemersatu. Hal itu diungkapkan Perdana Menteri Maroko dalam per- temuannya dengan Menteri Agama H Tarmizi Taher di Rabat, Maroko, demikian informasi yang didapat dari Humas Depag di Jakarta, Rabu. Menag berada di Maroko dalam rangkaian kunjungan ker- janya ke Timur Tengah untuk menyampaikan undangan perte- muan Menteri-Menteri Wakaf dan Urusan Islam negara-negara anggota OKI di Jakarta, 31 Oktober-1 November 1997. Menurut Filali, selama ini pandangan picik tentang Islam sering tidak berdasarkan fakta dan umumnya dikemukakan de- ngan tujuan menghancurkan Islam untuk kepentingan mereka sendiri. Menag pada pertemuan tersebut mengemukakan tentang perlunya kesamaan visi negara-negara Islam dalam menjawab tantangan zaman abad ke 21. Dalam kaitan itu, Menag ber- harap, pertemuan Menteri-Menteri Wakaf dan Urusan Islam negara-negara anggota OKI di Jakarta mampu melahirkan deklarasi yang mencitrakan Islam sebagai Rahmatan Lil alamin (yang tidak hanya bermanfaat bagi umatnya saja, tapi juga bagi manusia dan kemanusiaan). Selain itu, Menag juga menekankan agar hasil-hasil per- temuan itu tidak hanya berupa kesimpulan-kesimpulan di atas kertas, tapi hendaknya dapat ditindaklanjuti dan di- implementasikan untuk kepentingan umat dan dunia. Sebelumnya, pada pembicaraan dengan Menteri Wakaf dan urusan Islam Maroko, Dr Abdul Kebir Al Alawi, Menag memba- has peningkatan kerjasama bidang pendidikan serta sepakat bahwa di masa mendatang perlu ditambah jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di Maroko. Untuk mengatasi hambatan bahasa bagi para mahasiswa, kedua menteri sepakat mengadakan masa orientasi di Maroko setahun bagi para calon mahasiswa perguruan tinggi di Maro- ko.(Ant) Juwono Ryaas Ajak Ajak Dialog Satu Meja Ragukan Sipil Berarti Pertanyakan Orba Jakarta, BY Rasanya tidak lengkap bila tokoh yang berkutat dalam bidang pengkaderan sipil juga tidak diberi kesempatan berkomentar soal pimpinan nasional. Prof Ryaas Rasyid yang sehari-harinya bergelut dalam bidang pendidikan pengkaderan sipil dengan jabatan sebagai Rektor Insitut Ilmu Pemerintahan (IP) justru menilai analisa yang dikemukakan Wakil Gubernur Lemhanas Prof Juwono Sudarsono kurang mendalam Oleh karena itu, Ryas berse- dia berdialog dan diskusi satu meja dengan Juwono untuk khusus membahas mengenai hal itu. "Ya, Saya mau diskusi satu meja dengan beliau khu- sus membahas hal ini," kata- nya. Meski mengaku tidak ter- singgung dengan pernyataan yang dikemukakan Juwono itu, Ryas dengan lugas mengata- kan, hendaknya jangan ada pi- hak yang menyangsikan ke- mampuan sipil saat ini. Dan se- lama 30 tahun berlangsungnya Orde Baru sejumlah tokoh sipil kecuali dalam tingkat jabatan Presiden atau Wapres, kata Ryas, telah membuktikan ke- mampuan itu. Justru bila saat ini banyak kalangan mempertanyakan ke- mampuan sipil, menurut Ryas, itu sama artinya dengan mem- pertanyakan kembali sistem yang telah dibangun selama 30 tahun oleh Orde Baru. Ryas mengungkapkan hal itu men- jawab wartawan saat dicegat seusai mengikuti Kuliah Regu- ler Angkatan (KRA) di Lemhanas, Rabu (10/9). "Kalau anda berpijak pada sistem yang sudah dibangun selama 30 tahun ini, siapapun yang sudah ada di sana akan bisa mengunakan jalur-jalur komunikasi dalam sistem itu. Dan kalau anda mengenyam- pingkan hal itu, berarti anda tidak percaya bahwa sistem itu sudah dibangun dengan baik," ujarnya. Ketika ditanyakan apakah kalangan sipil saat ini sudah dinilai mampu menduduki posisi-posisi suprastruktur, Ryas dengan lugas menga- takan, jangan sekali-kali mera- gukan kemampuan sipil. "Begitu anda meragukan or- ang yang duduk di atas dan tidak mampu, itu sama berrati anda meragukan sistem yang telah 30 tahun dibangun. Itu berarti sistem ini tergantung or- ang. Itu kan bukan begitu," tukasnya. ABRI sendiri kata Ryas di- yakini tidak pernah memperta- Yang tepat, kata Ryas, saat nyakan kemampuan sipil. ini bangsa Indonesia akan "Saya kira ABRI sendiri tidak percaya siapa saja yang duduk pernah mengatakan bahwa da- dalam puncak struktur. "Kita lam posisi tertentu harus me- harus percaya itu karena kalau reka," ujarnya. Probosutedjo Jakarta, BY Pengusaha nasional H Pro- bosutedjo mengatakan, men- Ryaas Rasyid tidak percaya sama saja dengan kita mengatakan bahwa pem- bangunan politik itu gagal," te- gas pria asal Sulawesi Selatan itu. DOK diperhatikan tentang kekuatan kriterianya dalam mental dan semangat. Hal itu ditanya wartawan sehubungan dengan pendapat Wakil Gubernur Lemhanas, Prof Juwono Sudarsono yang menga- takan bahwa untuk masa men- DOK datang kalangan sipil tampak- nya, belum dapat menduduki Menurut Probo, mungkin tampuk pimpinan nasional. Prof Juwono melihat bahwa ke- Dikatakannya, dalam meng- pemimpinan tokoh-tokoh sipil hadapi kondisi dan situsi men- yang tampil sekarang ini belum Jaga Keamanan, ABRI Tak Harus Presiden Jakarta, BY Ketua Umum Dewan Pim- pinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (DPP PDI), Drs H Ditegaskannya, pemikiran Soerjadi menyatakan, untuk dikotomi sipil-militer itu menjaga stabilitas keamanan hanya dibikin-bikin. "Orang ABRI tidak harus menjadi yang ingin memecah-mecah Presiden. Di tengah keamanan bangsa ini dari segi konsep bangsa Indonesia yang sudah mesti supaya tidak satu bangsa mulai terjamin, menurutnya, ini. Ini kan bertentangan dan juga tidak bisa dijadikan uku- tidak sejalan dengan wawasan ran atau dikaitkan dengan ke- kebangsaan," ujarnya memper- mampuan sipil menjadi pim- kirakan. Ia menolak bahwa pinan nasional. konsep pemikiran Juwono itu tidak murni. Ditanya mengenai peluang Infrastruktur kata Ryas ada- yang mungkin diberikan kepa- lah wahana kaderisasi, sehing- da kalangan sipil untuk men- ga andaikan sebuah kelemba- duduki kursi kepemimpinan gaan itu terlibat konflik pun nasional, Ryas mengatakan, hal justru dalam rangka pendewa- itu sangat tergantung dari su- saan lembaga itu sendiri. "Semua infrastruktur dut mana akan dilihat. "Pe- luang-peluang itu Saya kira adalah wahana untuk kaderisa- dari sudut mana kita mau lihat. si. Soal konflik, justru bila terli- Kalau kita lihat sampai ke ting- bat konflik lembaga itu akan kat kepemimpinan tertentu ke- terbiasa menghadapi hal itu. cuali presiden dan wapres, pe- Kalau tidak pernah konflik luang sipil itu sebetulnya su- justru itu pertanyaan besar, ka- dah banyak dibuka dan mereka juga sudah menunjukan ke- mampuannya," ujarnya. 'rena artinya dia tidak pernah menghandel konflik," ujarnya. DOK Yang Penting Dicintai Rakyat jadi pemimpin nasional harus berkualitas dan dicintai selu- ruh rakyat Indonesia. "Apakah dari ABRI atau sipil, yang penting pemimpin nasional itu mendapat tempat di hati seluruh rakyat Indonesia yang majemuk ini," katanya di Jakarta, Rabu. datang, tampaknya pemimpin nasional dari ABRI yang paling siap untuk mendampingi Pak Harto jika terpilih lagi menjadi Presiden. "Mengapa ABRI, ka- rena kepemimpinan ABRI su- dah jelas garis komandonya, wawasan kebangsaannya dan kecintaannya pada bangsa dan negara RI serta kesetiaannya pada UUD-1945 dan Pancasila sejak negara ini merdeka, "Dan jangan lupa, ABRI itu berasal dari rakyat, sipil juga rakyat," katanya. tampil memimpin bangsa. "Repot kalau sipil sampai me- nanamkan perasaan rendah diri," tambahnya. Juwono Sudarsono Ditanya darimana sumber- sumber kepemimpinan sipil yang cukup kredible, Ryas me- ngatakan bisa diambil dari se- mua infrastruktur. Pada prinsipnya PDI tidak menutup kemungkinan akan mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden dari sipil. Namun demikian ia juga ber- harap agar semua pihak pun tidak perlu berpikir terkotak- kotak seperti itu dalam menga- jukan calonnya. Sehingga apa yang diung- kapkan oleh Juwono bahwa sipil dianggap belum mampu menjadi pimpinan nasional karena kelembagaan yang me- nopangnya masih sering terlibat konflik, menurut Ryas, adalah hal yang kurang tepat. (nan) ada yang mampu menjadi pe- mimpin nasional untuk lima tahun mendatang. la mengingatkan kembali bahwa salah satu unsur ter-.. penting dalam memimpin bangsa ini ialah pemimpin itu harus dicintai rakyatnya, bu- kan dilihat dari kejeniusan seo- rang pemimpin atau jumlah or- ang yang diwakilinya. Pemimpin nasional di masa mendatang harus dapat me- lanjutkan trilogi pembangunan dengan penekanan pada upaya pemerataan pembangunan ser- ta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, demikian Probosutedjo.(Ant) Hal itu disampaikannya pa- Mengenai figur sipil yang pantas tampil, menurut Soer- Soerjadi kiran dan gambaran yang lebih strategis dan fundamental. da pers ketika dikonfirmasi. Soerjadi mengelak ketika jadi, itu tinggal kesempatan apakah demi keamanan ABRI ditanya tentang kemampuan dan waktu. "Tapi kalau diajak harus masuk dalam jajaran sipil dalam memimpin negara. berpikir bahwa oh yang itu pimpinan nasional di Gedung Dalam melakukan perjuangan tidak siap, ya bagaimana mau DPR RI, Rabu (10/9). "Asal kehidupan bernegara ini tidak memberikan kesempatan. ABRI itu masih ada, ya perlu mempermasalahkan sipil Wong sudah divonis nggak siap tanggungjawabnya mengaman- dan non-sipil. Masyarakat hi- duluan, gitu," tandasnya. kan bangsa," tegas Soerjadi. dup, berjuang, dan bekerja ber- sama-sama sehingga tidak ada alasan untuk membedakannya apalagi untuk kehidupan bernegara. Menurutnya, kalau masih ada orang berpikiran dan me- ngacu pada kelompok tentang kepemimpinan nasional, Pemikiran dikotomis sipil- lantas paham kebangsaan In- militer, tandasnya, harus diting- donesia mau diapakan. Ada- galkan dan jangan mengulang nya perbedaan 'baju' ini ha- pengkotakan golongan seperti rusnya diterima sebagai satu yang terjadi di masa lalu. Pe- Menurutnya, pemikiran kenyataan. Namun jangan mimpin nasional di masa datang bahwa sipil belum mampu sampai karena 'baju' itu lalu tergantung pada kualitas dan naik pentas kepemimpinan la meminta agar semua pihak memberikan hak eksklusif kemampuannya, karena sebagai nasional itu seolah-olah menu- mengajak dan mengarahkan yang tidak diajarkan oleh bapak negara tentu memiliki dan tup kesempatan sipil untuk rakyat untuk mempunyai pemi- paham kebangsaan kita.(ken) Soerjadi menyatakan, ma- nusia Indonesia itu sejajar dan tidak ada perbedaan apa pun meski pun 'baju' yang dikena- kannya berbeda-beda. Dan per- samaan hak itu juga dilindungi oleh UUD 1945. DOK Semua RUU Selesai Bulan Ini Ditambahkan Soerjadi, per- soalan selesai atau belum selesai bukan karena waktu dan materi yang berat karena diharapkan semua rintangan bisa teratasi. Tahun ini DPR 'ngebut' membahas 26 RUU. Terakhir yang telah disetujui untuk di- sahkan menjadi UU adalah RUU Lingkungan Hidup, RUU Per- dagangan Berjangka Komoditi dan paket empat RUU Bidang Hankam yakni RUU tentang Peradilan Militer, RUU tentang Mobilisasi dan Demobilisasi, RUU tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI, dan RUU Kepo- lisian Negara RI. Jakarta, BY Wakil Ketua DPR/MPR RI Drs H Soerjadi menegaskan bila ti- dak ada sandungan seluruh Rancangan Undang-Undang (RUU) akan selesai pada bulan ini. Penegasan ini disampai- kannya pada pers seusai me- mimpin Paripurna Laporan Komisi mengenai hasil pembi- caraan pendahuluan RAPBN ta- hun anggaran 1998/1999 di Gedung DPR RI, Rabu (10/9). "Pada dasarnya kita memang bersemangat ingin menyelesai- kan seluruhnya sesuai jadual. Insya Allah, seluruh RUU dapat diselesaikan," ujarnya. Hal ini mengingat tekad anggota dewan untuk jangan sampai mening- galkan dan melimpahkan peker- jaan rumah kepada dewan pe- riode mendatang. Namun demikian, anggota dewan juga bersepakat untuk ti- dak memaksakan diri untuk me- nyelesaikannya. "Kalau me mang tidak bisa selesai ya tidak harus dipaksa untuk selesai," ucapnya. seluruh RUU tersebut dapat dise- lesaikan meski pun dari 26 RUU yang harus dibahas DPR RI tahun ini yang paling repot yakni RUU Ketenagakerjaan dan RUU Perda- gangan Berjangka Komoditi. Lebih lanjut ditegaskannya, menurut laporan dari Pansus se- mua RUU bisa diselesaikan. "Pokoknya, RUU yang masuk dari pihak fraksi-fraksi dan Ba- mus diusahakan rutin dapat dise- lesaikan. Tapi memang kita ingin Melihat perkembangan ter- menyelesaikan meski pun tidak akhir, menurut Ketua Bamus ini memaksakan diri," tandasnya. KAMIS, 11 SEPTEMBER 1997 10 Hari ini (11/9), RUU Kete- nagakerjaan direncakan rampung karena telah mencapai pembi- caraan tingkat IV atau pengam- bilan keputusan persetujuan untuk disahkan menjadi UU. Disinggung tentang jadual Atas Penyempurnaan RUU Pe- nyiaran yang baru sampai ting- kat Panja, menurut Soerjadi dari laporan rutin yang masuk keli- hatannya ada harapan untuk selesai sesuai agenda bersama RUU yang lain. Termasuk yang baru masuk Selasa (9/9) ini, yakni RUU Pembentukan Kodia Tingkat II Tarakan. Jakarta, BY Anggota Pansus RUU tentang Ketenagakerjaan (RUUK) yang juga Ketua Federasi Serikat Pe- kerja Seluruh Indonesia (FSPSI), Drs H Bomer Pasaribu SH MS, menyatakan salah satu hal baru dalam RUUK adalah soal pengupahan. Dalam RUU yang direncanakan masuk ting- kat IV persetujuan DPR hari Ka- mis (11/9) ini disebutkan, pe- ngupahan dilakukan atas dasar penghasilan yang layak bagi ke- manusiaan. Konsep "Kebutuhan Fisik Minimum .99 Menjadi "Kebutuhan Hidup Layak' ■Hari Ini RUUK Masuk Tingkat Persetujuan DPR kan, masukan dari SPSI yang di- 200 juta, 1 tahun penjara denda sampaikan lewat fraksi-fraksi Rp 100 juta, 6 bulan penjara mendapat porsi cukup besar da- denda Rp 50 juta. lam RUUK ini. Khusus Fraksi Karya Pembangunan (FKP) dari 319 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang disampaikan seba- gian besar merupakan masukan SPSL. FKP sendiri memperguna- kan masukan dari organisasi pekerja itu sebagai acuan utama. "Dengan demikian konsep Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) diubah menjadi Kebu- tuhan Hidup Layak (KHL) yang dimasukkan dalam penetapan upah minimum," tegas Bomer pada wartawan di Gedung DPR RI, Rabu (10/9). Didampingi Ketua Umum FSPSI Marzuki Ahmad, mantan Ketua Umum SPSI Imam Sudar- wo, dan anggota Komisi VI DPR RI Hj Mamooh Soemarni Soer- janingpra mengatakan, pengu- pahan atas dasar penghasilan yang layak bagi kemanusiaan diatur dalam pasal 109 ayat (1) RUUK yang baru. Diagendakan pembahasan tingkat IV pada RUU Ketenaga- kerjaan pada tanggal 11 Septem- ber, RUU Perhitungan Anggaran Negara tahun anggaran 1995/ 1996 tanggal 16 September, dan Atas Penyempurnaan RUU Pe- nyiaran tanggal 18 September. Denpasar, BY Para kader dan simpatisan Golkar diminta mewaspadai isu negatif yang sengaja dihembus- kan kelompok maupun oknum tak bertanggung jawab menje- lang berlangsungnya Sidang Umum (SU) MPR 1998. Hal itu disampaikan Koordi- nator Wilayah VI DPP Golkar, Pi- nantun Hutasoit seusai acara si- laturahmi pimpinan Koordinasi Komunikasi Keluarga Besar Golkar (K2KBG) Pusat dengan K2KBG Daerah Tingkat I serta II se-Wilayah Nusa Tenggara (Bali, NTB, NTT dan Timtim) di hotel Patra Jasa, Kuta (Bali), Rabu. Selanjutnya sebelum masuk pada reses yang dimulai tanggal 22 hingga 30 September 1997 di- rencanakan rapat paripurna pi- dato penutupan masa persidang- an I tahun sidang 1997-1998.(ken) Kesemuanya sifatnya baik alternatif maupun akumulatif. "Dengan demikian diharapkan semua pihak akan berfikir ulang sebelum melakukan pelangga- ran terhadap UU Ketenagaker- jaan ini bila telah diberlakukan kelak," tegas Bomer Bomer menjelaskan, dari Mengenai hak mogok, dalam jumlah amandemen dalam ben- pasal 84 semula diatur bahwa tuk DIM itu, keempat fraksi total pekerja yang mogok tidak ber- mengajukan 545 dan hasilnya hak memperoleh upah. Oleh hanya 161 materi tetap seperti Pansus, ketentuan itu diganti asli RUUK atau sebanyak 29,8 bahwa pemogokan karena pe- persen. "Berarti RUUK itu mengusaha tidak menjalankan ke- ngalami perubahan 374 DIM tentuan normatif, peraturan pe- atau 70,2 persen," ungkapnya. rundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan KKB upah pekerja maka tetap wajib dibayar. Selanjutnya, untuk pertama kalinya diatur adanya dua ben- tuk sanksi sebagai pemberi ke- pastian pelaksanaan UU Ketena- Sedangkan tentang hak gakerjaan nantinya. Pertama, berserikat, semula pada pasal 29 sanksi administratif terdiri atas tentang syarat pembentukan 15 jenis perbuatan dengan 9 je- harus mendapatkan dukungan nis sanksi mulai dari teguran mayoritas pekerja. "Ini dianggap dan peringatan hingga pembe- dapat mengurangi hak berse- kuan kegiatan usaha serta pen- rikat," ujarnya. Akhirnya Pan- sus menghapus dengan mem- cabutan izin. Kedua, sanksi pidana yang pertegas hak berserikat dalam selama ini hanya pidana pelang- pembentukan Serikat Pekerja di garan menjadi pidana kejahatan perusahaan harus benar-benar dan pelanggaran. Di sini ter- demokratis, bebas, dan ber- dapat 41 jenis tindak pidana tanggungjawab dari, oleh, dan yang diancam hukuman mulai untuk pekerja melalui musya- dari yang paling berat 4 tahun warah pekerja yang tidak boleh Ketua Pansus RUUK Ir Ab- penjara dengan denda Rp 400 dicampuri atau dipengaruhi durrahman Rangkuti mengata- juta, penjara 2 tahun denda Rp oleh siapa pun.(ken) Naskah RUU yang berasal dari pemerintah semula terdiri atas 17 bab dan 159 pasal, kemudian sete- lah dibahas DPR bertambah menjadi 18 bab dan 199 pasal. Kader Golkar Diminta Waspadai Isu Menjelang SU MPR kan," tandasnya. Hal itu penting, lanjut Huta- soit, untuk menjaga agar kader Terhadap kepercayaan yang Golkar tetap solid. Hal tersebut bisa tercipta apabila kader Gol- telah diberikan itu, katanya, kar tetap menjaga dan mencip- Golkar akan menterjemahkan takan kondisi stabilitas yang di- aspirasi rakyat ke dalam SU namis. "Yang terpenting adalah MPR 1998 nanti. Mengingat, SU menjaga kekompakkan tiga jalur MPR bermakna sangat strategis menentukan tonggak Golkar. Untuk itu, setiap kader dalam Golkar supaya tetap waspada perjalanan bangsa dan negara. Sementara itu, Ketua DPD terhadap tantangan dan gejolak yang datang dari luar," ucapnya. Golkar Bali, I Ketut Sundria me- laporkan, dalam Pemilu 1997 Golkar di Bali berhasil mem- peroleh suara 1.727.810 atau 93,14 persen dari jumlah pemi- lih sebanyak 2.086.598 orang. Dikemukakannya, jika di- DPP Golkar mengimbau, se- luruh kader dan simpatisan bandingkan Pemilu tahun 1992 perolehan suara Golkar di Bali Golkar agar tidak menanggapi setiap isu negatif yang berkem- pemerintah pada Pemilu 1997 mengalami bang di masyarakat menjelang dalam mengendalikan keamanan kenaikan 14,66 persen dan ber- SU MPR. Munculnya berbagai dan stabilitas politik menjelang hasil memperoleh 34 kursi dari isu menjelang SU MPR, katanya, SU MPR menimbulkan keperca- 36 kursi yang diperebutkan. itu soal biasa. Untuk itu, para yaan masyarakat kepada peme- Untuk anggota DPR RI, Gol- kader Golkar diimbau sedapat rintah yang sepenuhnya didu- kar Bali berhasil memperoleh seluruh kursi yang diperebut- mungkin meredam isu tersebut. kung oleh Golkar," ujar Hutasoit. "Oleh karenanya, tolong setiap Menyinggung kemenangan kan yaitu sembilan kursi. Se- isu yang muncul supaya dire- Golkar pada Pemilu 1997, ia dangkan untuk seluruh Daerah dam dan jangan dikembang mengatakan, hal tersebut meru- Tingkat II 215 kursi.(Ant) Pada bagian lain, salah satu to- koh pendiri Sekber Golkar itu ber- harap, agar kader Golkar mampu menterjemahkan sukses SU MPR Karena, sukses SU MPR meru- pakan wujud keberhasilan pe- merintah dalam mengendalikan keamanan dan stabilitas politik. "Keberhasilan pakan wujud kepercayaan rakyat kepada Golkar. Artinya, Golkar masih ada di hati rakyat. DPR Minta Pemerintah Buka Timtim Untuk Pers Eropa Jakarta, BY mengenai propinsi ini. melihat langsung kondisi Timtim saat narnya, sedangkan negara yang men- beritaan di internet mengenai Timtim donesia cukup memberitakan dan Hamburg Jerman Ardold Pandegirot Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini sehingga mereka mendapat infor- dukung akan memperkuat posisi yang berasal dari LSM-LSM terse- menggambarkan kondisi dan situasi (8/9) mengatakan bahwa media ma menyerukan agar pemerintah Indo- masi dari tangan pertama. Indonesia. Selain itu pihak kedutaan but," kata Marbun. di Timtim sekarang secara faktual," Eropa belum seimbang memberita- kan masalah Timtim, karena mereka nesia membuka Timor Timur (Tim- Selama ini mereka (pers Eropa- Indonesia di luar negeri, terutama di Sementara itu, Wakil Ketua Ko- katanya. tim) untuk media massa Eropa guna red) mendapat informasi mengenai negara-negara penganut pers bebas misi I dari FKP Harisoegiman menya- Sependapat dengan Marbun, Ha- menjadikan kalangan LSM sebagai memberikan pemberitaan faktual Timtim dari Lembaga Swadaya Ma- harus lebih giat mengadakan per- yangkan pemberitaan pers Eropa risugiman menghimbau agar pers sumber andalan. Bahkan media massa tersebut syarakat (LSM) di Eropa, katanya. temuan dan mengundang wartawan yang tidak seimbang dalam meng- Indonesia pun memberikan gamba- Wakil Ketua Komisi I DPR dari Marbun memberikan contoh dengan dan memberikan gambaran serta ke angkat isu Timtim. ran secara kilas balik mengenai pem- masih sering memutarbalikkan fakta fraksi PDI BN Marbun mengemuka- cara mengundang wartawan dari terangan tentang Indonesia termasuk Menurut Soegiman, dalam hal ini bangunan dan pelaksanaan HAM di dan mengeksploitasi suatu peristiwa kan hal itu di Jakarta, Rabu, sehubu- Eropa secara selektif untuk mengun- Timtim. yang memojokkan Indonesia. peranan kedubes RI sangat penting Timtim. ngan dengan adanya kecenderungan jungi Timtim secara berkala. Masyarakat internasional bahkan Pihak kedubes dapat menerbitkan mengingat lembaga ini merupakan "Selain itu perlu juga memberi- media massa Eropa memberitakan "Selektif yang dimaksud di sini brosur-brosur mengenai keadaan perwakilan resmi pemerintahan RI di takan kondisi faktual dan ini tidak warga negara Indonesia di luar ne- isu Timtim, dalam konteks RI-Portu- adalah mengundang pers dari negara- Timtim pada zaman sebelum in- luar negeri. hanya kerusuhan saja, tetapi juga geri, menurut Arnold, kadang-ka- gal, tidak seimbang. negara yang anti dengan Indonesia, tegrasi dan sesudah bergabung de- Ketika ditanya tentang apakah pembangunan dalam bidang sosial, dang masih terbius oleh informasi dan kemudian dari negara yang men- ngan Indonesia dalam bahasa Inggris, sikap pers Indonesia harus melawan ekonomi, budaya, pendidikan dan media massa asing yang dipengaruhi dukung," katanya. Spanyol. Perancis, dan Portugis. pemberitaan-pemberitaan tak seim- ifrastuktur lainnya," kata mantan oleh kelompok anti-Indonesia, se hingga terjadi pembentukan opini Dari negara yang anti-Indonesia "Yang tak kalah penting juga, kita bang dari pers Eropa, Marbun menga- Dirjen Sospol Depdagri ini. akan melihat kenyataan yang sebe- harus meluruskan pemberitaan-pem- takan tidak perlu dilawan. "Pers In- Baru-baru ini Konsul Jendral RI di publik yang keliru.(Ant) Menurut Marbun, yang juga ang gota Komnas Hak Asasi Manusia (HMA) ini, dengan adanya keterbuka- an tersebut, media massa Eropa dapat