Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

2CM ANALISA: Kamis, 3 Juli 2003 Penerbit Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab Wakil Managing Editor Sekretaris Redaksi Redaktur & analisa : Yayasan SIKAP PRESS : H. Soffyan Anggota Redaksi Fotografer Terbit Tarip Iklan Alamat Telepon Perwakilan Jakarta SIUPP Dicetak Oleh H. Ali Soekardi : Paulus M. Cukrono H. War Djamil : H. Bahari Effendy, H. Naswan Effendi, Mulyadi Franseda, H. Ismail Lubis, H. Agus Salim, H.M. Hatta Lubis, Syamsir Arief, Ali Sati Nasution, Anthony Limtan, Fajaruddin Idris. Mac. Reyadi MS, A. Rivai Siregar, Ismugiman, Idris Pasaribu, M. Sulaiman, Samil Chandra, M. Nur, H. Hermansyah, Aswadi, Faisal Pardede, Kwa Tjen Siung. Hendar Tusmin, Rizal Rudi Surya, Ali Murthado, T. Deddy Bustamam, Irham Nasution, Ridwan, Bachtiar Adamy, Zulmaidi, Muhaddis, James P. Pardede, Fahrin Malau. Andi Kurniawan Lubis, Ferdy Siregar, M. Said Harahap. : Seminggu 7 kali Rp. 7.500,- per mm/kolom (umum) Rp. 5.000,- per mm/kolom (keluarga) Jalan Jend. A. Yani No. 35-43 Medan 20111 Kotak Pos: 1481, Telex No. 51326 Fax.: (061) 4514031, Telegram: ANALISA MDN Redaksi: (061) 4156655 (5 saluran), 4511256 Tata Usaha: (061) 4154711 (5 saluran), 4513554 Frans Tandun, Jalan K.H. Hasym Ashari No. 43-A Jakarta Pusat, Tel. (021) 6322440, 6322271, 6322289 Fax.: (021) 6322315 SK. Menpen No. 023/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Desember 1985 : P.T. KUMANGO Medan (Isi diluar tanggung jawab pencetak) Tajukrencana "Pelajaran" dari Sukhoi MENGAPA pembelian pesawat tempur Sukhoi dari Rusia menjadi masalah atau dipermasalahkan? Berawal dari komentar beberapa tokoh dan kritik dari sejumlah pengamat, akhirnya DPR-RI membentuk Panitia Kerja (Panja) tentang Sukhoi. Artinya, Panja DPR tersebut mempelajari, membahas dan meneliti prosedur atau hal- hal lain yang berkaitan dengan proses pembelian Sukhoi oleh pemerintah RI yang dilakukan dengan sistem imbal dagang. Dari satu sisi, karena pembelian itu dalam jumlah ru- piah yang cukup besar dan harus diketahui dari mata anggaran mana, tentu saja kritik terhadap prosedur pembayaran yang akan diambil perlu dijelaskan. Namun dari sisi lain, seolah-olah ada anggapan pembelian Sukhoi yang dinilai "belum" memenuhi prosedur termasuk mata anggaran yang dipakai untuk pendanaan itu, dikaitkan dengan nuansa politik. Mengapa? Ini mungkin sebuah peluang untuk mereka yang bermain dalam kancah politik. Apalagi kalau dihubung- hubungkan dengan menjelang pemilu 2004. Bagi pihak eksekutif sebenarnya peralatan untuk semua angkatan yang ingin dibeli dari luar negeri sesuai kebutuhan, telah ditentukan prosedur standar. Begitu pula dana yang memungkinkan diambil untuk itu dari mata anggaran yang mana. Tentu, jarang dilakukan pembelian secara mendadak, kecuali saat negara dalam keadaan darurat sehingga memungkinkan dilakukan segala sesuatu secara mendadak pula. Jadi secara sederhana, institusi yang harus terkait dalam pembelian peralatan untuk semua angkatan, termasuk Sukhoi agaknya memang harus diikutsertakan. Namun, inilah yang selalu terjadi. Prosedur yang sudah dibakukan itu tidak dijalani dengan tepat. Kadang- kadang ada semacam jalur "potong kompas" agar urusan cepat rampung. Padahal, jalur lain itu justru dapat melahirkan problema. Sudah berulangkali, penyimpang- an prosedur itu dilakukan. Ada instansi yang ditinggal- kan" meski seharusnya instansi itu diikutsertakan. Tidak heran, kalau ada komentar miring, lalu menjadi masalah. Kalau prosedur baku itu diikuti dalam proses pembelian Sukhoi, agaknya tiada masalah apa pun tentang hal itu. Tetapi itulah kenyataannya. Kita selalu berbuat sesuatu dengan melupakan hal-hal yang sebenarnya sederhana. Akhirnya, dengan kebijakan tersendiri di luar prosedur yang berlaku, muncul masalah. Hal ini harus dihadapi. Terkuras tenaga, waktu dan pemikiran untuk menangani problema yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Menyimak beberapa kasus yang terjadi, seolah-olah kasus yang merepotkan banyak pihak itu, bukan menjadi "pelajaran". Ini terbukti, hal semacam itu berulang meski untuk pembelian peralatan yang berbeda. Kita masih ingat saat pembelian beberapa kapal "bekas pakai" buatan Jerman Timur. Berbagai kritik muncul termasuk kita harus mengeluarkan dana dalam jumlah besar, untuk "perbaikan" supaya kapal itu dapat beroperasi secara wajar. Sekali lagi, mengapa pihak eksekutif tidak memetik pelajaran dari berbagai catatan kasus terdahulu agar jangan terulang? Sukhoi, mungkin akan menjadi masalah baru. Kita nantikan apa yang akan terjadi. Apakah masalahnya akan terbang, seperti Sukhoi mengudara sehingga problema selesai. Atau, sebaliknya akan menjadi masalah serius? Surat Pembaca Hobi Bicara dan ta ini banyak sekali yang tidak melalui prosedur, tapi jadi juga. DPR memper- Pesawat Sukhoi timbangkan dengan sebaik-baik- SEBAGAI rakyat biasa ka- dang-kadang saya merasa ter- amat heran terhadap pendirian dan sikap DPR (Dewan Perwa- kilan Rakyat). Sebab saya lihat adakalanya sikap DPR itu tidak konsisten, mudah beralih tanpa alasan yang jelas, bahkan juga tidak mendahulukan kepenting- an yang lebih besar. Salahsatu contoh misalnya soal pembelian pesawat tempur Sukhoi dan helikopter dari Ru- sia. Dulu DPR selalu memper- masalahkan lemahnya peralatan yang dimiliki TNI, termasuk pe- sawat tempur TNI AU. Dianjurkan bahkan didorong agar pemerintah memperhatikan hal ini lebih serius agar angkat- an perang kita tidak selalu dalam posisi lemah, apalagi setelah ada embargo suku cadang persenja- taan dan pesawat tempur dari AS. Lalu kemudian ketika Pre- siden Megawati berhasil mem- beli pesawat tempur dari Rusia, sikap DPR berobah. Tidak lagi mendorong dan mendukung te- tapi mempermasalahkannya. Alasannya, pembelian itu tidak melalui prosedur dan uangnya pun dipertanyakan dari mana. Hal ini cukup mengherankan. Jika dipermasalahkan hanya soal prosedur pembelian, di negeri ki- Nama dan alamat harus jelas Sertakan Fotokopi KTP nya masalah pembelian-pembe- lian pesawat tempur Sukhoi ter- sebut, daripada meributkannya dan memojokkan pemerintah. Karena kesan yang timbul hal ini jadi berbau politik. Yang harus dipertimbangkan, dan harus didahulukan adalah keperluan yang lebih besar, da- lam hal ini memperkuat armada tempur TNI-AU, daripada hal- hal yang sepele. Lebih bagus kita banyak berbuat secara nya- ta berdasarkan keperluan, dari- pada hanya banyak bicara, ber- debat, dan intrupsi yang ujung- ujungnya apa pun tak jadi. Memang pada masa akhir- akhir ini kegemaran atau hobi kita bicara jauh lebih banyak, da- ripada bekerja. Kegemaran bica- ra yang bertele-tele ini akhirnya membuat orang lupa, apa sebe- tulnya sasaran bicara itu, dan apa yang diperlukan, apalagi yang mendesak. Hal ini mengingatkan, terla- lu banyak bicara ya seperti tu- kang obat dipinggir jalan, orang memang terayu promosi (bica- ra), tetapi manfaat obat atau ke- sembuhan penyakit tak juga di- peroleh. RITUR D. DAMANIK Jalan Kartini Pematang Siantar *** ΟΡΙΝΙ Mengubah Siasat Mengentaskan Kemiskinan Pengungsian Pedagang China Muslim Oleh: Sri Sugiyati ke Kawasan Melayu PEMERINTAH memasti- kan penurunan rasio angka ke- miskinan pada tahun 2004 yang ditargetkan dalam Program Pembangunan Nasional menjadi 14 persen tidak akan tercapai. Maksimal upaya yang bisa dila- kukan pemerintah adalah mene- kan rasio angka kemiskinan tersebut antara 16 persen sampai 17 persen. Demikian diutarakan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Yusuf Kalla seusai berbi- cara dalam lokakarya Memera- ngi Kemiskinan di Jakarta, Rabu (18/6/2003). *** Menurut Kalla, rasio angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2003 akan mencapai 17 persen atau 35,867 juta jiwa. Pada tahun 2004, hanya mampu ditekan sedikit menjadi 16 per- sen atau tetap 17 persen. Kega- galan pemerintah untuk meme- rangi jumlah orang miskin pada 2004 disebabkan pencapaian pertumbuhan ekonomi di Indo- nesia yang masih rendah. Sejak tahun 1999, tegas Menko Kesra, angka pertumbuhan ekonomi belum mencukupi untuk mene- kan angka kemiskinan (Kompas, kemiskinan di Indonesia lebih banyak gagalnya daripada suk- 19/6/2003). sesnya. TAMPAKNYA tidak terlalu berlebihan bila kita mengatakan, dari dulu sampai sekarang, obsesi terbesar pemerintah Indonesia ialah berupaya terus menerus melakukan pengentasan (bahkan. bila mungkin pemberantasan) kemiskinan. Namun, adalah ke- nyataan pula jika semua upaya pemerintah RI tadi tampaknya tidak memperlihatkan hasil yang signifikan. Bahkan 3 tahun ter- akhir ini bukan pengentasan ke- miskinan yang terjadi, namun se- bagian besar warga masyarakat Indonesia malahan bertambah melarat. Itulah yang terjadi di lapangan kehidupan sehari-hari. Segala program sudah diusa- hakan, dari IDT hingga Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang menghabiskan dana besar tapi dengan hasil amat kecil. Bahkan angka resmi Biro Pusat Statistik (BPS) sebenarnya menunjukkan, kini lebih dari 95,8 sampai 100 juta orang Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, dengan patokan mereka yang konsumsi makannya per hari di bawah 2100 kalori (situasi normal). Karena kekurangan gizi ter- sebut, maka pada masa depan ada kemungkinan peluang (ma- syarakat) Indonesia untuk men- capai kemajuan justru mundur ke belakang. Sebab, secara fisik saja misalnya tinggi badan sebagian masyarakat Indonesia akan turun 2 hingga 3 cm. Selain itu, IQ masyarakat Indonesia juga akan mengalami penurunan sebanyak 5 angka. Artinya, se- cara umum masyarakat Indone- sia akan bertambah bodoh. Dan ini tentu saja berdampak amat serius ketika masyarakat Indone- sia, mau tidak mau, harus ber- IBNU KHALDUN, adalah seorang pemikir besar Islam. Ia tidak saja sangat populer dika- langan cendikiawan muslim, te- tapi juga dihampir semua kalang- an masyarakat ilmiah, khusus- nya dilingkungan mahasiswa yang menggeluti bidang studi ilmu-ilmu sosial. Bagi mereka yang menekuni pemikiran poli- tik Islam, segera akan menge- nali prinsip sosiologis Khaldun. Karena itu tidak mengherankan, apabila banyak kalangan ber- usaha menyimak pemikiran poli- tik Ibnu Khaldun. Seperti halnya Al-Ghazali yang bicara tentang realitas poli- tik, Ibnu Khaldun, juga ternyata punya andil besar dalam peng- ungkapan sejarah kehidupan so- sial politik. Dalam konteks pemikiran politik Islam, Khal- dun ternyata berupaya mencip- takan penghalusan budaya poli- tik dalam kehidupan masyarakat nomade, yang dikenal sebagai masyarakat berkehidupan keras. Bahwa secara kultural budaya politik masyarakat yang mem- punyai kebiasaan berpindah-pin- dah dari satu tempat ke tempat lain itu, ternyata secara berang- sur-angsur dapat beradaptasi de- ngan kekuatan-kekuatan kultur- al lainnya, sehingga watak poli- tik yang keras menjadi semakin diperhalus dan secara inheren nampak logis dan masuk akal, ketika dilihat dari tindak tanduk dan perilaku mereka. Karena itu, oleh pemikir ter- kemudian, konsep politik Khal- dun dianggap masih tetap rele- van terhadap perkembangan pemikiran politik di kemudian hari. Semua gagasan sosiologis- nya, ungkapan kultural, dan pemikiran-pemikiran politik be- liau merupakan warisan bagi kelangsungan sejarah kehidupan sosial politik Islam. Di mana karakteristik politik Islam tidak selalu identik dengan fundamen- talisme radikal, kekerasan dan ekstrim. saing secara kompetitif dan ter- buka dengan masyarakat dunia atau masyarakat global. Akan tetapi bila dicermati ke- terkaitan antara masa lalu, masa kini dan masa datang, meski di- batasi oleh rentang waktu yang panjang dan membedakannya dari satu periode sejarah kehidu- pan politik ke periode sejarah kehidupan politik lainnya, ter- nyata telah ikut mewarnai seja- rah kehidupan politik sejak masa awal kehadiran politik Islam di pentas dunia dan perpolitikan internasional. Dengan begitu, kualitas SDM masyarakat Indonesia pada 20 sampai 30 tahun mendatang di- prediksi akan mengalami penu- runan yang signifikan. Orang Indonesia, demikian laporan UNICEF, akan mengalami infe- rioritas di dalam abad 21. Kenis- cayaan itu tentu saja amat mem- prihatinkan. Apalagi dalam si- tuasi kemiskinan itu bangsa kita terus menerus gontok-gontokan, berkonflik, perang, saling meru- sak, bunuh-bunuhan dan sema- camnya. Ibnu Khaldun sangat populer sebagai seorang sosiolog di- bidang politik, disamping se- bagai sejarawan terkemuka. Itu sebabnya mengapa Arnold Jho- sep Toynbee, misalnya memuji- nya sebagai pemikir sekaligus perumus filsafat sejarah yang tia- da tandingnya dimanapun saja. Pemikiran politiknya, sesuai de- ngan pandangan politik Islam, meskipun barangkali hal itu ha- *** DALAM konteks demikian agaknya kita perlu merumuskan kembali siasat mengentaskan kemiskinan tadi supaya berhasil dan berdaya guna. Terlepas dari berbagai analisis yang menye- babkan lahirnya krisis moneter dan kembali menjadi miskinnya masyarakat Indonesia, namun secara umum upaya mengatasi Bahkan itu hampir sama de- ngan yang terjadi di beberapa negara berkembang seperti dila- porkan Brigitte Erler (1989), di mana upaya-upaya untuk meng- atasi kemiskinan tersebut justru menjerumuskan sebagian ma- syarakat miskin menjadi lebih miskin, dan sebagian kecil ma- lahan menjadi tambah kaya. Tampaknya selama ini ada satu hal yang dilupakan di dalam berbagai cara mengatasi kemis- kinan yang senantiasa menemui jalan buntu di tengah berbagai persoalan baru yang muncul silih berganti. Yaitu ketika fokus upa- ya pengentasan kemiskinan tadi semata-mata difokuskan pada persoalan kemiskinan itu sendiri. Kemudian yang terjadi ialah ber- bagai "program injeksi" temporal dengan perhatian yang kecil terhadap masalah sikap mental, masalah sosial-budaya yang tak kondusif dan tak menguntungkan, serta masalah-masalah struktural yang justru mempunyai kekuatan pemburukan yang lebih kuat dibanding strategi pengentasan kemiskinan selama ini. Adalah kenyataan pula bahwa hal itu tentu tidak bisa di- undangkan dengan kekuatan hukum begitu saja. Mungkin peraturan itu sedikit banyak sudah ada. Tidak terkecuali tikad struktural untuk menyiasati hal tersebut. Dalam hal ini, yang juga perlu ditanggulangi ialah upaya mengatasi konsentrasi kekayaan karena faktor kolusi, nepotisme dan berbagai kondisi psikologis sosial-budaya lainnya. Tapi, mungkin di sana pula masalahnya. Kita bukan bangsa yang bersikap dan berpikir demi "orang banyak". Dengan kata lain, ada kecenderungan, pada hakekatnya yang kita cintai ada- lah diri dan keluarga kita sendiri. Atau orang-orang yang me- mungkinkan dan berpeluang memberi keuntungan bagi diri dan keluarga kita sendiri. Mungkin itulah yang sedang terjadi dalam masyarakat dan bangsa kita. Tapi, akhirnya, mau tak mau, harus dikatakan di sini, sesungguhnya itulah tantangan kita bersama dalam mengentas- kan kemiskinan dalam bangsa ini, bila kita memang betul-betul berobsesi untuk hal itu. Begitu- lah kawan. Sadarilah. *** Penulis adalah Direktur Lembaga Tafsir Etika Sosial (LTES) Yogyakarta. Penghalusan Budaya Politik Sebagai akibatnya, masalah. kemiskinan di Indonesia tampak hilang satu tumbuh seribu. Kare- na di luar dugaan, pada giliran- nya ancaman terhadap kemis- kinan itu menjadi lebih dahsyat karena krisis moneter. Sebagai ilustrasi lain misalnya, jika ang- ka pengangguran terbuka yang pada tahun 1997 tercatat sekitar 5,4 sampai 5,6 juta orang, maka pada akhir 1998. membengkak menjadi 10 sampai 13 juta orang. Tahun 2000, dengan perhitungan kasar diperkirakan justru sudah mencapai 36 juta orang (Aprinus Salam, 2001: 235-241). Apalagi nya relevan dengan bangsa- bangsa Arab dan masyarakat se- hal itu bukan cuma semata-mata karena krisis moneter. Namun ada faktor lain yang mempercepat penambahan ang- ka pengangguran. Misalnya aki- bat berbagai kerusuhan dan pem- bakaran toko-toko, maka banyak toko, pabrik dan semacamnya yang tutup atau gulung tikar. Dalam banyak hal, tentulah krisis moneter tak bisa sepenuh- nya dijadikan kambing hitam. Memang, masalah yang perlu dipikirkan ialah bagaimana mengatasi krisis moneter itu da- lam waktu yang tak terlalu lama. Tapi faktor persoalan yang po- tensial menimbulkan krisis itu tak kalah pentingnya untuk sege- ra pula ditanggulangi. *** zamannya. Tetapi kajian tentang per- ubahan sosial yang dikemuka- kannya dapat dijadikan sebagai referensi dan pembanding dike- mudian hari. Termasuk tentu saja, melihat kekinian politik In- donesia yang ikut menentukan konstelasi politik yang berkembang dalam masyarakat multikultur, yang juga memer- lukan penghalusan budaya poli- tik yang beberapa waktu bela- kangan ini cenderung mengarah pada budaya politik yang sukar untuk ditafsirkan begitu saja, bila kita tidak melihat semua aspek kultural yang menyertainya. Persoalannya, apakah men- jelang pemilu 2004 mendatang ini budaya politik kita akan men- jadi lebih halus, apabila kecen- derungan munculnya kekuatan politik yang justru lebih meng- arah pada tindak tanduk dan pe- rilaku yang dapat dilihat secara kultural tidak lagi bersifat logis, tetapi lebih bersifat egois dan emosional? Bahwa persoalan po- litik bangsa ini ternyata memer- lukan penafsiran kembali, yang tujuannya ialah untuk menghin- dari ancaman bahaya muncul- nya kekerasan politik, yang akan mengakibatkan tidak kondusif- nya perpolitikan kita. Oleh: Aminuddin Siregar POLA PERUBAHAN Tulisan ini memang tidak ter- kait secara langsung dengan upa- ya melacak pemikiran politik Ibnu Khaldun ke masa lampau. Akan tetapi, keberadaan pemikir Islam satu ini, dikemudian hari ternyata diketahui bahwa, jauh sebelum Auguste Comte, me- ngembangkan perspektif sosiolo- gisnya, Ibnu Khaldun telah mem- perkenalkan model, dan ka- rakteristik masyarakat termasuk TULISAN ini tidak berpre- tensi hendak mencari jawaban kunci mengapa terjadi krisis mo- neter, namun hanya memperhi- tungkan kemungkinan beberapa faktor yang ikut mendorong dan menyebabkan mengapa krisis tadi terjadi. Faktor yang saya maksud bahwa sesungguhnya berapa uang yang boleh dipu- nyai oleh orang per orang. yang juga dibutuhkan ialah ba- gaimana mengatasi kekayaan. Mengapa hal itu perlu diper- hitungkan, ini ada hubungannya dengan kemungkinan usaha pe- numpukan kekayaan yang hanya Di sini yang dimaksud de- ngan megatasi kekayaan bukan berarti orang Indonesia tak boleh kaya. Tentulah boleh-boleh saja. Bila perlu, semua orang Indone- sia menjadi kaya-kaya. Dengan kata lain, yang dimaksud upaya mengatasi kekayaan di Indone- sia bukanlah diundangkannya suatu peraturan yang membatasi Yang dimaksud dengan me- ngatasi kekayaan ialah membuat berbagai peraturan yang berke- kuatan hukum bagi proses pe- ngendalian bagaimana orang memperoleh kekayaan. Juga, ba- gaimana kekayaan itu bisa ber- manfaat bagi semua bangsa In- donesia. Bagaimana kekayaan itu juga dapat diakses dan "dipe- rebutkan" secara kompetitif dan sehat bagi siapa saja yang secara obyektif juga mempunyai hak untuk itu. pada segelintir orang saja. Dulu- dulu Prof. Amien Rais pernah memberi pernyataan yang getir bahwa dari jumlah uang yang beredar di Indonesia, sebenarnya ia cuma dimiliki dan diakses oleh 200 sampai 300 keluarga. Itu adalah kenyataan pahit. Implikasi dari hal itu sudah bisa diduga. Bahwa sesungguhnya nasib 220 juta orang Indonesia ini ada di tangan beberapa orang yang amat kecil jumlahnya. Tidak perlu disebutkan siapa- siapa sajakah mereka itu. Namun yang perlu ditakutkan, dan begi- tulah kenyataannya, adalah bila dari jumlah orang yang tak sam- pai 200 hingga 300 keluarga itu tidak mempunyai komitmen yang baik terhadap masalah ke- miskinan di Indonesia. Kita dapat membayangkan bila dari mereka yang mem- punyai uang sunguh banyak itu, tidak beriktikad baik untuk ikut "memaksimalkan" uang yang mereka punyai demi kebaikan bersama, namun lebih jauh adalah demi penumpukan keka- yaan itu sendiri. Cerita bahwa orang kaya Indonesia justru menyimpan uangnya di luar ne- geri (karena lebih aman) adalah salah satu kenyataan runyam yang sampai hari ini merupakan salah satu masalah besar. Contoh lain misalnya, hutang jangka pendek tapi dengan cará pengembalian berdasarkan in- vestasi jangka panjang adalah perhitungan "temporal" yang perlu dicurigai sebagai bagian "pencurian" uang masyarakat hampir semua bidang kehidup- an manusia. Percepatan perubah- an sosial ini mau tidak mau akan mempengaruhi terhadap hampir semua konstelasi politik suatu bangsa. Bukan saja di dalam masyarakat modern tetapi juga di dalam masyarakat yang se- dang memodernisir dirinya. Sebut misalnya, analisis ter- hadap kebangkitan dan keruntuh- an berbagai kultur dan peradab- an umat manusia, yang tidak dapat dipungkiri, bahwa dorong- an untuk menguasai segalanya antara lain merupakan akibat dari perilaku kekuasaan politik. Itu- pula sebabnya perlu kembali di- lakukan penghalusan budaya politik, lantaran di abad modern ini ternyata masih saja kita te- mukan sejumlah kekerasan poli- tik. Kekerasan seringkali mun- cul tatkala terjadi perebutan ke- kuasaan. Contoh konkret dari hal DALAM Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) di- sebutkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi dan ka- bupaten/kota sebagai bagian dari KPU merupakan pelaksanaan pemilu di daerah. Calon anggota KPU provinsi diusulkan oleh gubernur untuk mendapat persetujuan KPU un- tuk ditetapkan sebagai anggota KPU provinsi. Selanjutnya calon anggota KPU kabupaten/kota diusulkan oleh bupati/walikota untuk men- dapat persetujuan KPU provinsi untuk ditetapkan sebagai anggo- pola perubahan sosial yang oleh ta. Penjelasan aturan tersebut me- D.P. Johnson disebut sebagai nyatakan bahwa gubernur dan warisan khusus dari pengalaman bupati/walikota dalam meng- usulkan calon anggota KPU dunia padang gurun di Arab. melakukan penjaringan dengan syarakat. Pembentukan KPU memperhatikan aspirasi ma- daerah memang banyak bergan- tung pada pejabat kepada daerah. Di mana kajian sosiologis itu antara lain adalah munculnya kecamuk politik dan berkurang- nya rasa solidaritas di kalangan masyarakat, baik masyarakat- masyarakat menetap maupun SAAT ini KPU menghitung orang-orang pengembara, se- bagai akibat dari berkembang- seluruh Indonesia, termasuk dae- terdapat 438 kabupaten/kota di nya peradaban umat manusia dari rah baru hasil pemekaran. waktu ke waktu. Sehingga sa- Dengan demikian, tim selek- ngat menentukan pola-pola peri- si pembentukan KPU daerah me- laku politik yang menjadi karak-rupakan pintu pertama dalam teristik suatu masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemilu kehidupan politik mereka. Kare- na itu, kembali dipelajari secara serius, bagaimana pola- pola perubahan politik yang ter- jadi di dalam setiap komunitas politik itu sendiri. secara keseluruhan. Indonesia pada masa-masa beri- kutnya. Dengan perhitungan itu, kita bisa menduga bahwa cara memperoleh kekayaan yang ber- lebihan bagi segelintir orang, merupakan bumerang bagi ham- pir semua masyarakat Indonesia. *** Karena itulah, sekali lagi, se- sungguhnya yang juga perlu kita kerjakan sekarang bukan sema- ta-mata mengoperasikan berba- gai upaya mengatasi kemiskinan dengan fokus kemiskinan itu sendiri, namun lebih jauh yang juga amat dibutuhkan ialah upa- ya mengatasi kekayaan. Karena konsentrasi penggumpalan keka- yaan yang tak terkontrol, impli- kasinya terhadap pemiskinan mayoritas orang jauh lebih kuat daripada strategi pengentasan kemiskinan itu sendiri. Mengacu pada jadwal yang dibuat KPU, semestinya tim se- leksi calon anggota KPU terben- tuk pada periode 1-3 April 2003. Selanjutnya, tim seleksi ini Dalam perspektif perubahan mengumumkan pendaftaran dan sosial, dapat misalnya kita amati pengambilan formulir pendaftar- tentang terjadinya akselerasi an calon anggota KPU provinsi yang sedemikian dramatik di- sepanjang 4-7 April. Target Oleh: Kuncara Yuniadi akhirnya seluruh KPU provinsi dapat terbentuk akhir Mei 2003. Sementara itu, anggota KPU ka- bupaten/kota seluruh Indonesia diharapkan dilantik pada perte- ngahan Juni 2003. KPU provinsi inilah yang ke- mudian akan menentukan pene- tapan anggota KPU di tingkat kabupaten/kota. Realisasi ke- lengkapan perangkat organisasi secara berjenjang sampai ke tingkat kabupaten/kota ini diya- kini akan membantu kerja KPU sebagai penyelenggara Pemilih- an Umum (Pemilu) 2004. SUATU peristiwa besar telah terjadi di daratan China sekitar tahun 878 M. Puluhan ribu pendatang asing dan China Muslim yang bekerja sebagai pedagang khususnya di daerah Khanfu atau Kanton telah terbunuh. Peristiwa ini disebabkan pemberontakan para petani di China Selatan yang dipimpin oleh Huang Ch'ou yang menyerbu ke sana serta menguasai Khanfu, tanpa diketahui motivasinya. Pembentukan KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota merupakan bagian penting da- lam tahapan persiapan Pemilu 2004. Sebab, KPU di daerah itu- lah yang memegang peran pen- ting dalam penyelenggaraan pe- mungutan suara anggota legisla- tif dan juga untuk pemilihan pre- siden-wakil presiden nanti. Dan kenyataannya pemben- tukan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota mundur dari waktu yang dijadwalkan. Dikha- watirkan sebagian besar guber- nur belum membentuk dan me- resmikan tim seleksi calon ang- gota KPU provinsi sampai batas 3 April 2003. Sejauh ini baru sebagian kecil gubernur yang telah melaporkan peresmian tim seleksi. Dengan kata lain, masih banyak daerah yang belum membentuk tim se- leksi anggota KPU daerah. Bahkan, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai salah satu yang terlambat pembentukan KPU daerahnya karena alasan keamanan. Padahal, kekacauan Menurut catatan yang diketahui sekitar 720.000 pedagang-pedagang yang kebanyakan beragama Islam telah mati terbunuh. Disebabkan peristiwa tersebut para pedagang lainnya serta keluarga mereka yang masih hidup melarikan diri dari sana serta merantau ke kawasan-kawasan Melayu yang terdapat di Asia Tenggara. Di kawasan Melayu ini mereka diterima dengan baik, tanpa ada halangan suatu apa pun, mungkin adanya kesamaan yang sangat khas antara peda- gang China Muslim yang mengungsi tersebut dengan orang-orang Melayu yang beragama sama, yakni Islam. Faktor ini sangat menentukan karena menurut keyakinan Islam, setiap umat Islam adalah bersaudara, tanpa memperhatikan suku bangsanya. Tujuan utama mereka dalam pengungsian adalah Kelang di Semenanjung Melaka (Malaysia) dan Palembang di Sriwijaya atau Indonesia. Seperti dikemukakan tadi mereka yang me- ngungsi ini berusaha dalam dunia perdagangan serta ahli dalam bidang ini. Kedatangan mereka ke kawasan Melayu ini mempunyai pengaruh yang luar biasa bagi kerajaan-kerajaan Melayu yang ada di kawasan ini, yaitu dapat meningkatkan dunia perdagangan anak negeri dengan perantaraan pengungsi China Muslim ini, terutama dalam hubungannya dengan pelabuhan atau kota- kota perdagangan di daratan China. *** ini invasi militer Amerika Serikat ke Irak, adalah dalam kerangka merebut kekuasaan agar tunduk pada pengaruh dan tekanan yang dilakukan Amerika Serikat. Tindakan politik dengan me- lakukan penyerangan terhadap Irak, jelas membuat marah se- jumlah negara yang bersimpati terhadap Irak. Dan mengutuk perang yang dilancarkan oleh George Walker Bush terhadap Irak di bawah kepemimpinan Saddam Hussen. Terlepas dari apakah Saddam Hussen diktator ulung atau bukan, yang layak disingkirkan. Pemimpin kharis- Bahwa penghalusan budaya matik berkuasa atau tidak. Pe- politik yang kita maksudkan ialah rang memang selalu menyakit- budaya politik yang memberi kan dan menyedihkan. Pola pe- cara baru, paradigma baru, dan rubahan seperti ini dianggap se- bagai pemaksaan kehendak. memberi arti terhadap cara-cara sistem kultural baru yang dapat Yang walau bagaimanapun se- kita berpolitik, cara kita meli- ringkali mempengaruhi sosio- batkan diri dalam segala kegiat- psikologis masyarakat, khusus- an dan aktivitas kita, termasuk nya bagi komunitas politik ter- cara kita menyikapi kehidupan tentu, bukan saja di dunia Arab sosio-politik, sosio-ekonomi, tetapi juga komunitas politik sosio-kultural dan sosio-psiko- KPU Daerah DARI sisi yang lain terdapat pendapat bahwa pengembangan agama Islam di kawasan Melayu di Asia Tenggara ini, bukan hanya dari orang- orang India dan Arab yang datang dari arah Barat, tetapi juga datang serta berkembang dari arah Asia Timur. Merujuk kepada pengungsian pedagang-pedagang Muslim termasuk China Muslim disebabkan pemberontakan yang dipim- pin oleh Huang Ch'ou di Khanfu atau Kanton, maka diperkirakan mulai masuknya Islam di kawasan Melayu khususnya di daerah ini dari daratan China. *** SUATU hal yang tak boleh diabaikan begitu saja, bahwa pernah terjadi pintu tertutup bagi orang asing terutama pedagang-pedagang asing ke daratan China. Peristiwa ini terjadi pada masa Kaisar Dinasti Ming (1271-1368) M berkuasa. Oleh: Prof. Chainur Arrasjid lainnya yang anti kekerasan. PENGHALUSAN BUDAYA Metafora kultural terhadap penghalusan budaya politik tidak saja akan sangat bermanfaat bagi upaya membangun perpolitikan kita ke arah yang kondusif, teta- pi juga akan memperkuat pon- dasi kultural kita yang menjadi identitas diri dari komunitas poli- tik masyarakat Indonesia yang aneka ragam. pembentukan KPU daerah, bisa mempengaruhi proses pelaksana- an pemilu secara umum. Kalaulah perkiraan ini menjadi pegangan maka berarti kedatangan armada laksamana Cheng Ho sekitar abat XV dengan rombongannya sebagian besar beragama Islam sebagai utusan Dinasti Ming, memudahkan ekspedisi tersebut. Hal ini MELAKA yang dulunya kampung kecil dapat terlihat di Palembang, orang-orang China telah berubah menjadi pelabuhan yang dikenal di sana dapat menerima dengan baik kedatangan pada zamannya, sebagai pelabuhan dagang mau- ekspedisi ini, karena pada, masa itu Konsul pun pelabuhan transit antara dunia Barat dengan Kehormatan Dinasti Ming di Palembang dunia Timur, serta wilayah-wilayah sekitarnya. beragama Islam. Bahkan menurut catatan yang diketahui bahwa Sunan Giri adalah cucu angkat dari Konsul ini dari anak kandung perempuan Konsul tersebut sebagai pengusaha di Tuban. Tidaklah mengherankan terdapatnya pendapat bahwa penyebaran agama Islam di Asia Tenggara khususnya kawasan kerajaan-kerajaan Melayu, datang dari dua jurusan, yakni dari Asia Selatan dan dari Asia Timur atau daratan China. Bahkan ada yang berpendapat kedatangan Islam yang pertama di kawasan Melayu (Seme- nanjung Melaka) berasal dari China, dengan per- kiraan pedagang-pedagang Arab dan India pada mulanya langsung ke daratan China, dan me- ngungsi ke daerah Asia Tenggara disebabkan pemberontakan di Khanfu atau Kanton. Dalam pengungsian tersebut termasuk juga pedagang. orang-orang China yang telah beragama Islam. atau ADA beberapa persoalan yang perlu digarisbawahi ber- kaitan dengan pembentukan KPU daerah terlambat dari wak- tu yang dijadwalkan adalah anta- ra lain: Pertama, beberapa daerah ter- lambat menerima salinan surat Keputusan KPU Nomor 68 Tahun 2003 tertanggal 25 Maret 2003 mengenai tata cara seleksi dan penetapan keanggotaan KPU provinsi dan kabupaten/kota. Kebanyakan pemerintah dae- rah kemudian beralasan bahwa waktu yang dijadwalkan sedemi- kian padat sehingga pengumum- an yang mereka sebarkan terba- tas. Namun, kenyataannya, ma- syarakat juga kesulitan mengak- ses informasi itu ketika mereka secara proaktif mendatangi pe- merintah setempat. Bahkan di sebuah daerah di Jawa Timur ada yang menyebutkan aturan itu adalah rahasia bupati, tim seleksi pun dirahasiakan. Kedua, lambatnya KPU me- nyosialisasikan peraturan atau petunjuk teknis yang harus di- buatnya untuk menjabarkan UU Pemilu. Kelambatan penyusun- an peraturan KPU, akan mem- perlambat sosialisasi persiapan pemilu. Apalagi penyebaran in- formasi, justru merupakan ke- lemahan KPU selama ini. Kelambatan KPU bisa dimak- lumi sebagai efek domino kelam- batan pengesahan UU Pemilu. Namun, keterbatasan itu mestin- ya disiasati dengan kecepatan Kaisar Ming pertama ini bernama Maharaja Tai Zhu (1368-1399) M melarang penduduk untuk asing, bahkan berhubungan dengan ban dilarang dan memberikan ancaman hukuman bagi yang melanggar ketentuan ini. Menurut beberapa pendapat maksud dan tujuan pelarangan tersebut adalah dalam rangka untuk memantapkan atau konsolidasi di dalam negara itu sendiri dari kekacauan-kekacauan yang terjadi di daratan China. Apalagi politik kekaisaran Ming I adalah untuk mengikis habis Dinasti Yuan yang berkuasa sebelumnya. Kekhawatiran terhadap Dinasti Yuan masih mendalam bagi penguasa Dinasti Ming, antara lain disebabkan Kaisar terakhir dari Dinasti Yuan yang bernama Kaisar Zhu Yunwen belum tertangkap dan diberitakan telah melarikan diri keluar negeri. Setelah berkuasanya Kaisar Cheng Zhu (1403- 1424) M dari Dinasti Ming, telah terjadi perubahan yang sangat mendasar, yakni terbukanya daratan China bagi orang asing, bahkan dimulainya usaha- usaha mengadakan ekspedisi keluar kekaisaran Ming, dengan alasan antara lain untuk mencari Kaisar Zhu Yunwen serta pengikutnya di luar negeri. Ekspedisi ini di mulai dari tahun 1405 M dan berkelanjutan sampai tahun 1433 M, yang kebanyakan dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho. Pesatnya pelayaran keluar daratan China terjadi pada masa Kaisar Chu Ti (Zhung Ti) atau Yung Lo berkuasa (1399 1424) M merupakan kelanjutan dari Kaisar Cheng Zhu. Politik dari Kaisar Zhung Ti ini sangat berbeda dengan kaisar- kaisar China pada masa-masa sebelumnya. Secara rasional dapat diperkirakan bahwa Kaisar Ming ini, ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan- nya dengan negara-negara lain, disamping ber- usaha dalam bidang perniagaan dari kawasan- kawasan yang merupakan sumber produksi pertanian dan lain sebagainya mengerahkan ar- mada yang besar antara lain dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho bin Haji Ma. Dari suatu kerajaan tertutup bagi orang asing terutama bagi pedagang-pedagang, serta tidak membenarkan warganya untuk berhubungan dengan luar bahkan keluar negeri, hal itu merugikan kekaisaran sendiri, begitu juga dengan banyaknya pengungsi asing dan China Muslim dari Khanfu atau Kanton memberikan keuntungan bagi orang-orang Melayu yang berada di Asia Tengara, karena pengungsi-pengungsi tersebut dapat menjadi perantara maupun pemandu- pemandu dalam bidang perdagangan dengan daratan China selanjutnya. *** Halaman 8 Namun keadaan pelabuhan Melaka yang sangat strategis ini menjadi inceran pedagang- pedagang maupun penguasa-penguasa dari negara Mereka menginginkan Melaka dapat dikuasainya Eropa, khususnya Portugis, Belanda dan Inggris. baik secara de yure maupun de facto, karena dengan menguasai pelabuhan ini mereka dapat mengatur dunia perdagangan di belahan Timur bumi ini. nont www.baqua ad di Khanfu atau Kanton disebabkan pemberontakan Inilah sekelumit peristiwa sejarah yang terjadi petani-petani dari China Selatan, yang mengaki- pedagang-pedagang asing dan pedagang China batkan pengungsian-pengungsian besar-besaran Muslim ke kawasan Melayu di Asia Tenggara beberapa abad yang lalu. Mereka para pengungsi dapat diterima dengan baik oleh orang-orang Melayu yang sifatnya terbuka, serta terdapatnya persamaan agama yakni tersebut, dan memajukan perdagangan di belahan Islam yang dianut oleh pengungsi-pengungsi Tenggara bumi ini. *** Penulis adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) logis, di dunia politiking yang sedang kita jalani. Itu artinya tidak hanya logika dan akal sehat semata yang mes- ti kita gunakan dalam semua as- pek dan cara kita yang berpoli- tik, tetapi juga emosional dan spritual, intuisi dan perasaan, termasuk imajinasi dan kreatifi- tas kita, perlu ikut ambil bagian ketika panggung politik menjadi bagian dari pilihan hidup sese- orang dan siapa pun saja. Sehing- ga ikut menciptakan suasana po- litik yang kondusif. Akhirnya, penghalusan bu- daya politik, nampaknya mutlak diperlukan, bukan saja saat men- jelang Pemilu 2004 atau masa pemilu belaka melainkan juga dalam pasca pemilu, tetap diper- lukan upaya-upaya penghalusan budaya. Sehingga tidak saja akan membawa seluruh rakyat Indo- nesia pada kedewasaan berpoli- tik, tetapi juga dapat memasti- kan bahwa arah kehidupan poli- Dengan demikian diharapkan perpolitik menjelang pemilu 2004 mendatang ini, membawa bangsa dan seluruh rakyat In- donesia pada kondisi perpoliti- tik yang tidak saja dinamis tetapi kan yang lebih matang. Menge- juga tetap dalam koridor dan tahui model kepolitikan yang nafas demokrasi. Itu saja.*** mencerminkan keragaman bu- daya. Di mana komunikasi poli- menyosialisasikannya. Ironisnya, kelemahan mendasar KPU just- ru terletak pada kehumasannya. Contohnya adalah kurangnya sosialisasi keputusan KPU ten- tang tata cara pembentukan KPU provinsi dan kabupaten/kota. Akibatnya, penjadwalan yang di- susun KPU terancam molor dan kualitasnya perlu dipertanyakan. Menurut Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti, kini KPU telah menyelesaikan pembahasan sem- bilan dari 32 peraturan sebagai penjabaran UU Pemilu. Keputu- san itu antara lain, tentang pola organisasi dan tata kerja KPU, pembentukan KPU daerah, pem- bentukan panitia pengawas, pola organisasi dan penelitian parpol serta pemilu, pendidikan pemilih, dan ata cara penyelenggaraan anggaran Pemilu 2004. Masalahnya, peraturan yang sudah sah ditandatangani dan di- beri nomor baru satu, yaitu kepu- tusan tentang pembentukan KPU daerah. Keputusan lainnya, wa- laupun sudah ditetapkan, belum memenuhi kelengkapan formal, sehingga belum disebarluaskan. Ketiga, masuknya kepenting- an partai politik dalam penyelek- sian anggota KPU daerah. Pengaruh, pemerintah daerah terhadap proses seleksi itu sa- ngat kentara. Bahkan, tidak sedi- kit orang-orang partai politik yang terlibat dalam proses se- leksi itu. Dan unsur, KKN-nya juga banyak terjadi di daerah. Bahkan juga dikhawatirkan KPU daerah akan disarati ke- pentingan politik sesaat pejabat pemerintah daerah. Gubernur dan bupati/walikota akan cende- rung memasukkan orang-orang kepercayaannya mengisi keang- gotaan KPU daerah. Dan keempat, masalah ke- jelasan persyaratan calon anggo- ta KPU daerah. Sebagaimana termuat dalam tik yang digunakan bukan saja simbol sebagai metafora politik melainkan juga sebagai wujud kepedulian yang menjadi karak- teristik kepolitikan kita dalam menjawab persoalan politik bangsa. Penulis adalah Kasi Analisis Kuriku- Regional Depdagri Bukittinggi. lum, Silabi dan Metode Diklat Pusdiklat Undang-Undang Nomor 12 ta- hun 2003, persyaratan yang se- ring dipertanyakan mengenai ke- harusan anggota KPU bekerja penuh waktu dan tidak mendu- duki jabatan struktural dan fung- sional dalam jabatan negeri. *** KETIDAKJELASAN atur- an tersebut menjadikan bebera- pa staf pengajar di perguruan tinggi daerah enggan mendaftar rah. Sebagian keberatan jika ha- sebagai calon anggota KPU dae- rus menyertakan surat izin cuti di luar tanggungan negara pada proses awal pencalonan mereka. Mengenai hal tersebut, Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti menekankan bahwa pada prin- sipnya aturan tersebut baru di- berlakukan ketika seorang ang- gota KPU di daerah mulai men- jalankan tugasnya. Pada awal masa seleksi, ca- lon anggota KPU yang memiliki jabatan fungsional dan struktural pada jabatan negeri cukup me- nyertakan surat izin atau sema- cam surat dukungan dari atasan- nya. Barulah ketika ditetapkan sebagai anggota KPU daerah, mereka wajib menyertakan su- rat cuti di luar tanggungan nega- ra dari instansi tempatnya be- kerja. Interpretasi yang akomo- datif ini diharapkan bisa meng- hasilkan keanggotaan KPU dae- rah yang diisi oleh calon ber- kualitas terbaik. Pada akhirnya kita berharap, agar tim seleksi KPU daerah ber- sikap netral dalam setiap meka- nisme seleksi calon anggota KPU. Mereka juga harus bebas dari kepentingan politik. Meski dibentuk oleh pemerintah pro- vinsi dan kabupaten/kota, tim se- leksi tak boleh dimuati kepen- tingan pemerintah yang sedang berkuasa. *** Penulis adalah pemerhati masalah so- sial kemasyarakatan dan Kamtibmas 4cm ANALISA: Kamis, 3 Juli 2003 Banyak P Guru ta Gunungsitoli, (Analisa). Bupati Nias Binahati mengatakan, berdasarkan p informasi diperoleh di lap disinyalir banyak pengawa dan guru jarang di tempa tugas. Hal itu dijelaskan bupati pada Rabu la pelantikan, pengangkatan dan Bupa pemindahan serta pemberhentian tidak pe 62 orang pada jabatan fungsional tempat pengawas sekolah TK, SD, belajar sesuai re SDLB di jajaran Pemkab Nias, PDI Perjuan; Dukung Keja Rantau Prapat, (Analisa) Darul Dua ratus tujuh puluh ribu Kecam warga PDI Perjuangan Labuhan Univer Batu, berdiri di belakang Kejari Rantau Rantau Prapat di bawah pimpinan mengin H. Yusran Lubis untuk membasmi mendo KKN (Korupsi, Kolusi, Nepo- Yusran tisme) di kabupaten itu. Kar Ketua DPC (Dewan Pimpinan Cabang) PDI Perjuangan Labu- han Batu, Amarullah Nasution menyatakan hal ini pada Analisa di kantornya Jalan Jenderal Ahmad Yani Rantau Prapat, Sabtu (28/6) pagi. Tindakan Kejaksaan Negeri Rantau Prapat yang telah meme- riksa beberapa pelaku KKN dan kejahatan lainnya dari ling- kungan Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Labuhan Batu, patut didukung, kata Amarullah." Amarullah yang juga penge- lola Pondok Pesantren modern Ketua MPC PP Madina DR (HC) H Kacabjari Nata Bertanggung Panyabungan, Mimba Nasuti (Analisa) Ketua MPC Pemuda Pan- casila Kabupaten Mandailing hidup Natal DR (HC) H. Hasman Lismar Nasution menyatakan putusan sesuai Pengadilan Negeri Padangsidim- yang puan yang mengadili perkara bukan penganiayaan Syarifuddin Nasu- tion yang cacat seumur hidup di Natal sangat tidak masuk akal. Kacabjari Basirun dan JPU Candra Daulat harus bertang- gung jawab. Nasuti Bah mencar keteran dengan kelahi. menun Penegasan itu disampaikan- kelahia nya kepada wartawan, Sabtu (21/ 6) di kantornya jalan Willem merasa Iskandar Desa Pidoli Lombang putusan berkaitan dengan surat penga- duan Syarifuddin Nasution ke MPC PP atas penganiayaan ter- hadap dirinya yang dilakukan oleh Lisman. Menurut H. Hasman, Sya- rifuddin Nasution selain sebagai wartawan juga mantan ketua PAC PP Kecamatan Batang Natal dan sekarang ini sebagai kordinator MPC PP untuk wilayah pantai Barat (Batang Natal, Lingga Bayu, Natal, Batahan dan Muara Batang Gadis). Karena itulah, ujar Hasman, MPC PP begitu menerima penga- duan atas putusan PN Padang- sidimpuan di Natal terhadap penganiayaan terhadap Sya- rifuddin kita melakukan pem- belaan karena dia itu (Sya- rifuddin red) bukan milik war- tawan saja melainkan milik dan kader Pemuda Pancasila. "Persoalan Syarifuddin ter- sebut telah pernah dibicarakan langsung dengan Kacabjari Na- tal Basirun agar persoalan ini diselesaikan secara kekeluarga- an, tapi kenyataannya dia bohong dan menipu kita, karena putusan- nya itu terlalu ringan", tandas Hasman. Dikatakan, jika Kacabjari Natal dan JPU Candra Daulat berlaku curang tentu hukuman terhadap pelaku yang telah membuat Syarifuddin cacat seumur hidup itu tidak begitu ringan. Karena itulah kita (PP Red) berharap kepada Penga- dilan Tinggi Sumut dan Kejatisu untuk meninjau kembali putusan yang dinilai penuh rekayasa itu. Kacabjari Natal Basirun ketika dikonfirmasi Analisa putusan terhadap Lisman yang membacok tangan wartawan Pemilik Ganja dan Sabu-sabu Diadili Labuhan Deli, (Analisa) Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di La- buhan Deli, Kamis (26/6), mulai menyidangkan kasus kepe- milikan ganja seberat 80,6 gram serta satu paket Sabu-sabu, dengan menghadirkan terdakwa Sul alias Iyem. berat. Y berhad Perjuan Perjuan habisan jujur d. basmi Pern ini men kaitann bang b sumber rahan kini b Yusram PD Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU), Vera Kemit SH, terdakwa pada 6 Maret 2003 sekitar 15.00 WIB ditangkap Poltabes Medan di Jalan Binjei Km 19,5 gang Subur, setelah petugas berpura-pura melakukan transaksi ganja dengan terdakwa. Dari keterangan saksi dari pihak kepolisian dipersidangan menyebutkan, hari itu petugas menerima informasi terpercaya dari masyarakat, bahwa di Jalan Binjai Km 19,5 ada seorang pengedar ganja yang selama ini telah meresahkan warga. Dengan berpura-pura sebagai pembeli petugas kemudian melakukan transaksi dengan terdakwa. Setelah petugas me- mesan sebanyak 1 ons ganja ke- pada terdakwa, tak lama terdak- wa datang kembali membawa "barang" yang diminta tersebut, saat itulah petugas lalu menci- duknya. Ketika digeledah ke dalam saku celana terdakwa petugas juga menemukan satu paket Sabu-sabu. (maa) Color Rendition Chart F