Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

2CM ANALISA: Selasa, 2 Desember 2003 Penerbit Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab Wakil Managing Editor Sekretaris Redaksi Redaktur Anggota Redaksi Fotografer Terbit Tarip Iklan Alamat Telepon Perwakilan Jakarta SIUPP Dicetak Oleh analisa Yayasan SIKAP PRESS } : H. Soffyan : H. Ali Soekardi : Paulus M. Cukrono : H. War Djamil H. Bahari Effendy, H. Naswan Effendi, Mulyadi Franseda, H. Ismail Lubis, H. Agus Salim, H.M. Hatta Lubis, Syamsir Arief, Ali Sati Nasution, Anthony Limtan, Fajaruddin Idris. Mac. Reyadi MS, A. Rivai Siregar, Ismugiman, Idris Pasaribu, M. Sulaiman, Samil Chandra, M. Nur, H. Hermansyah, Aswadi, Faisal Pardede, Kwa Tjen Siung. Hendar Tusmin, Rizal Rudi Surya, Ali Murthado, T. Deddy Bustamam, Irham Nasution, Ridwan, Bachtiar Adamy, Zulmaidi, Muhaddis, James P. Pardede, Fahrin Malau. : Andi Kurniawan Lubis, Ferdy Siregar, M. Said Harahap. : Seminggu 7 kali Rp. 7.500,- per mm/kolom (umum) Rp. 5.000,- per mm/kolom (keluarga) Jalan Jend. A. Yani No. 35-43 Medan 20111 Kotak Pos: 1481, Telex No. 51326 Fax.: (061) 4514031, Telegram: ANALISA MDN Redaksi: (061) 4156655 (5 saluran), 4511256 Tata Usaha: (061) 4154711 (5 saluran), 4513554 : Frans Tandun, Jalan K.H. Hasym Ashari No. 43-A Jakarta Pusat, Tel. (021) 6322440, 6322271, 6322289 Fax.: (021) 6322315 SK. Menpen No. 023/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Desember 1985 : PT. KUMANGO Medan (Isi diluar tanggung jawab pencetak) Tajukrencana Pro Kontra serta Sosialisasi Perda Perparkiran DPRD Medan pada hari Jum'at (21/11) lalu sudah menyetujui sebelas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk ditetapkan menjadi Perda Kota Medan. Satu di antara perda yang disetujui itu adalah Perda tentang perparkiran yang antaranya mengatur pemberlakuan tarif parkir Rp.7.500,- per jam di enam lokasi kota Medan yakni di Jalan Cirebon, Thamrin, KS Tubun, Sutomo (mulai simpang Rahmad Shah sampai Perintis Kemerdekaan - red), Pandu dan Jalan Ahmad Yani. Meskipun dalam rapat paripurna tentang penyampaian pendapat akhir masing-masing disampaikan enam fraksi dalam sidang paripurna DPRD Medan itu diwarnai penolakan oleh Fraksi PAN sehingga persetujuan atas pemberlakuan Perda Perparkiran itu akhirnya harus dilakukan melalui voting oleh masing-masing anggota dewan. Namun karena lima fraksi lainnya di dewan sudah bersuara bulat untuk menggolkan Perda Perparkiran, sehingga akhirnya melalui pemungutan satu orang satu suara, sebelas Ranperda yang diajukan Walikota Medan itu disetujui untuk disahkan menjadi Perda Kota Medan. Walaupun sudah disetujui legislatif, namun pro kontra pemberlakuan Perda Perparkiran itu di tengah-tengah masyarakat hingga hari ini masih mewarnai kolom-kolom surat kabar. Di antaranya sebagaimana disampaikan Ketua DPD Partai Patriot Pancasila Sumut Drs. H. Darwin Nasution SH yang akan menempuh jalur hukum, kalau Perda Perparkiran itu diterapkan di kota ini. Sebab melalui penerapan perda perparkiran yang menggutip tarif parkir Rp.7.500,- per jam dinilai akan memberatkan warga kota. Selain itu kenaikan parkir di kawasan tertentu akan berdampak atas kenaikan harga barang serta lebih jauh lagi akan menutup usaha di kawasan itu dan lebih tragis lagi diikuti tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan. Di samping itu di antara tokoh masyarakat kota Medan, sebagaimana diutarakan Ketua DPD Perhimpunan Inti Sumut dr. Indra Wahidin mengharapkan sebelum Perda Perparkiran itu dilaksanakan di sejumlah lokasi yang sudah ditentukan harus melalui uji publik. Kalau dalam uji publik itu terjadi penolakan, perda tersebut harus ditinjau ulang. Sebab menurutnya melalui menaikan tarif parkir sampai Rp.7.500,- hal itu tidak akan dapat menyelesaikan masalah kemacatan lalulintas. Dari berbagai gambaran yang diutarakan berbagai lapisan masyarakat kota Medan itu tercermin, kalau Perda Perparkiran bakal ditentang habis bila saatnya diterapkan di enam ruas badan jalan kota Medan sebagaimana direncanakan. Apapun ceritanya, peraturan daerah sebagai salah satu produk hukum yang dihasilkan lembaga legislatif, setuju atau tidak harus tetap dilaksanakan. Terlepas dari sikap pro dan kontra pemberlakuan tarif perparkiran yang naik hingga 750 persen itu, Pemko Medan sebagai pihak penyelenggara pemerintahan di kota ini dituntut segera memberlakukan perda dimaksud. Namun yang perlu disikapi dalam pemberlakuan Perda Perparkiran itu sebagaimana harapan kalangan dewan kota hendaknya sebelum diberlakukan secara penuh di enam ruas badan jalan terlebih dahulu dilakukan sosialisasi selama empat bulan ke depan. Harapan itu perlu direspon Pemko Medan. Dengan adanya sosialisasi masyarakat menyadari apa sesungguhnya makna terkandung dalam pemberlakuan kebijakan menaikkan tarif parkir tersebut. Perlu juga dijelaskan secara transparan dengan penjelasan yang dapat diterima akal, apa sebenarnya motivasi Pemko Medan untuk menaikkan tarif parkir yang dinilai cukup memberatkan itu. Meski sudah ada penjelasan, bahwa pemberlakuan tarif parkir Rp.7.500,- di enam lokasi itu sebagai upaya mengurangi kemacatan arus lalulintas, tapi kenapa hanya diberlakukan di enam lokasi saja. Hal itu perlu penjelasan lebih rinci dalam sosialisasi perda itu nanti, sehingga tidak memunculkan penapsiran dan opini yang keliru di tengah masyarakat. Selain itu, kalau benar masalah parkir memang sudah menjadi salah satu pemicu titik kemacatan arus lalulintas di kota Medan, seharusnya mulai saat ini Pemko Medan sudah punya rencana untuk kembali menggalakkan kebijakan pembangunan gedung parkir bagi setiap usaha apa saja yang orientasinya untuk pelayanan kepada masyarakat luas, termasuk juga dalam pembangunan rumah toko (Ruko) yang berada di tepi jalan. Demikian pula sejumlah gedung parkir yang sudah terbangun, namun kemudian beralih-fungsi jadi tempat usaha harus segera ditertibkan karena izin yang diberikan semula adalah tempat parkir bukan untuk kegiatan usaha. Sejalan dengan kebijakan itu, Pemko Medan juga harus punya sikap untuk merangsang pengusaha agar mau membangun gedung parkir dan menjadikannya sebagai salah satu syarat wajib dalam pemberian izin usaha. Sesungguhnya keterpaduan semua pihak yang didukung penyediaan fasilitas dan sarana perkotaan sangat diperlukan dalam upaya membangun Medan Metropolitan. Surat Pembaca syurga pejalan kaki, pe- Sumbangan Pikiran Mengatasi ancong untuk belanja mirip di Singapura. Kemacatan di Kota Medan KEBIJAKAN menaikkan tarip parkir di kawasan tertentu dari Rp. 1.000 menjadi Rp. 7.500, dapat dianggap salah satu cara dari sekian banyak cara lain yang juga perlu dipertimbangkan. Berikut adalah buah pikiran yang dapat disumbangkan kepa- da Bapak-Bapak di Pemda dan para wakil rakyat: 1. Kirim team yang benar-be- nar mau belajar cukup ke negara tetangga Malaysia biayanya pun murah. Di Kuala Lumpur, Pe- nang bus antar propinsi/daerah bisa leluasa masuk pusat kota tetapi heran tidak macet. 2. Melarang total parkir di kawasan tertentu supaya tidak macet, tetapi harus dibangun halte dan gedung parkir. Hal ini akan membuat kawasan tersebut Nama dan alamat harus jelas Sertakan Fotokopi KTP 3. Tertibkan ijin trayek bus- kota, jangan seperti sekarang dari semua sudut pinggir Medan arus bus ditujukan ke kawasan pusat kota sehingga kelihatan seperti interchange capek putar-putar di kawasan Sambu sekitarnya. Trayek bus-kota sebagian se- baiknya dibuat secara estafet sehingga bus-bus yang penum- pangnya tidak banyak ke Sambu tidak perlu masuk Sambu. Hal ini dapat kita lihat bus-bus sebe- lum masuk Sambu penumpang- nya tinggal beberapa orang, jadi bus-bus ini hanya menyomak sa- ja disana dan menjadi sumber kemacetan. Bus-bus ini mirip air bah pada waktu-waktu tertentu memban- jiri kawasan padat, padahal tidak banyak penumpang yang men- jadi tujuannya di sana. 4. Segera dibuat halte bus di- ΟΡΙΝΙ Mendewasakan Sikap Politik Masyarakat masyarakat itu, bisa dibagi men- jadi 3 hal. jadi pelaku utama dalam mem- buat setiap keputusan, semen- tara warga masyarakat belum mendapat peran yang optimal. Tetapi, perlu kita sadari, itu. terjadi mungkin karena secara terus menerus warga masyarakat hanya diwakili oleh pihak pe- mimpin dalam memecahkan per- masalahan yang ada di lingkung- annya sendiri. Faktor itu juga ditambah dengan adanya cara pandang bahwa dalam pemecah- an setiap permasalahan yang tim- bul di dalam kehidupan masyara- kat, ternyata masyarakat masih mendewakan sosok pemimpin mereka. Akhirnya warga masya- rakat cenderung menjadi pasif. Kini, sudah saatnya kita meng- ubah cara pandang masyarakat seperti di atas sedikit demi sedi- kit. Pendekatan yang perlu dipa- kai adalah mengubah cara pan- dang masyarakat tersebut dengan menyosialisasikan bahwa sosok pemimpin bukan harus selalu be- nar. Artinya, pandangan atau po- la pikir masyarakat yang mende- wakan pemimpin, perlu diubah sedikit demi sedikit sehingga si- kap politiknya bisa berubah men- jadi mandiri. Untuk hal ini me- mang dibutuhkan pemimpin yang tulus menjadi teman yang mendampingi masyarakatnya dalam mengubah sikap dan pan- Mempertahankan Keutuhan Birokrasi PADA era sekarang ini, terle- bih dalam rangka menghadapi Pemilihan Umum 2004, kita menginginkan warga masyara- kat, termasuk di daerah Sumate- ra Utara ini, dapat menciptakan kedewasaan berpolitik pada diri mereka masing-masing. Dengan adanya kedewasaan berpolitik pada masyarakat, mereka akan dapat menentukan pilihan poli- tik-politiknya secara mandiri dan berkualitas. Itu apalagi bila mengingat bahwa Pemilu 2004 bernilai stra- tegis sekali untuk memperjuang- kan peningkatan partisipasi warga masysarakat di bidang politik. Sebab, di samping akan memilih anggota DPR-RI serta anggota DPRD tingkat I dan II, rakyat juga akan memilih ang- gota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta presiden dan wakil presiden secara langsung. Tetapi persoalannya adalah, bagaimana cara yang efektif agar kedewasaan berpolitik masyara- kat bisa terwujud? Persoalan ini tentu penting kita pikirkan agar hasilnya tidak sia-sia bagi kepen- tingan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia ini. *** BILA dikaji secara menda- lam, agaknya cara efektif men- ciptakan kedewasaan berpolitik MENGAMATI cara ber- operasi lembaga birokrasi kita dari waktu ke waktu, nampaknya belum mengalami perubahan yang signifikan. Meskipun sebe- narnya sistem pemerintahan kita telah mengalami perubahan sa- ngat nyata, sesudah pelaksanaan Otonomi Daerah. Dimana we- wenang sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Namun demikian, birokrasi kita belum berkembang ke arah sistem administrasi yang lebih mengutamakan kepentingan publik, khususnya yang berkait- an dengan pelayanan publik. Kelihatannya, baru terbatas pada kepentingan-kepentingan priba- di yang sempit. Buktinya negara kita masih dalam peringkat ko- rup dari seratus sekian negara. Jadi, sebenarnya menggerak- an Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur, yang terdiri dari sekelompok orang bekerjasama dalam mencapai tujuan organi- sasi. Bukanlah untuk menggiring mereka menjadi manusia-manu- sia korup, apalagi untuk menjadi individu-individu penganut pa- ham nepotisme absolut dan ber- lebihan. Melainkan mengarah- kan mereka untuk memperoleh karir yang terjamin dan prestasi dengan baik. Meskipun banyak orang ber- anggapan bahwa nepotisme tak mungkin dihapuskan. Tapi inten- sitasnya dapat dikurangi, hingga seminimal mungkin. Pembinaan itu, misalnya, ke arah mana NEGERI ini pernah di-'von- nis' menjuarai tindak korupsi di- bandingkan dengan ratusan ne- gara lain di dunia. Seperti biasa, penilaian sedemikian didasarkan pada hasil evaluasi berbagai lem- baga penelitian di luar negeri. Ada yang berang mendengar- nya, marah-marah dan mengan- cam lembaga pelaku penelitian, apalagi yang telah mempublika- sikannya, namun ada pula yang cukup mengelus dada. 'Wong memang iya', gumamnya dalam hati. Ada pula yang tega hatinya untuk menyatakan bahwa korup- si memang merupakan budaya bangsa Indonesia. Di negeri primordial yang ra- janya bertahta di delapan pen- juru angin negeri ini, mulai dari Melayu Deli sampai Ternate, berlaku budaya upeti. Pemberian dari bawahan kepada atasan yang meskipun tidak 'wajib', tapi 'harus'. Pada institusi dan instansi lain, petugas bawahan mengatur di lapangan. Dalam tenggang masa tertentu, ia akan setor kepada atasannya. Lupa setor, alamat jabatan digeser atau digusur. Kesetiaan, loyalitas lalu di- ukur oleh besar kecilnya upeti. Menikmati upeti tanpa harus pe- duli kepentingan negara, tentu tak masalah. Sebab, amat banyak yang berpendapat bahwa se- orang pemimpin adalah perwa- jahan dari pada negara. L'etat c'est moi', kata Lodewijk XIV dari Perancis. Tak heran bahwa 'corruption' pada akhirnya me- rupakan jalinan kerjasama yang sama-sama menguntungkan mulai dari kawasan tertentu dan disosialisasikan, bagi kenderaan yang menaikkan maupun menu- runkan penumpang sembarang- an bisa ditindak dan menjadi sumber pendapatan, apalagi pe- tugas polisi pun di Medan sudah ramai dan kren pakai mobil baru. 5. Tertibkan beca-beca mau- pun kenderaan lambat lainnya supaya tidak masuk kawasan padat lalu lintas. 6. Sebaiknya trayek-trayek bus diberikan kepada perusaha- an angkutan yang diseleksi dan punya armada bus langsung dikuasai perusahaan sehingga bertanggung jawab terhadap ke- lancaran lalu lintas daerah ter- tentu. Tidak seperti sekarang bus-bus milik orang per orang sehingga berebut kejar penum- pang, dan perusahaan hanya te- rima fee. Begitu manjanya penumpang di sini menyetop dan turun dari bus maunya persis di depan ru- mahnya dan tidak mau jalan 20 meter pun. Di Malaysia orang harus jalan ke halte yang jaraknya berkisar Pertama, menyadarkan ma- syarakat dalam berpolitik. Hal ini dengan cara menyadarkan in- dividu atau masyarakat dan me- masyarakatkan politik sehingga masyarakat mengerti dan tahu apa itu politik. Hanya saja, menyadarkan ma- ber- syarakat agar sadar. politik, selama ini memang tidak lah mudah bila hanya dilakukan pada tingkat wacana semata. Ka- renanya kita perlu pula lebih ba- nyak melakukan penyadaran ber- politik masyarakat pada tingkat yang konkrit. Ini bisa dilakukan dengan mengadakan penyuluh- an-penyuluhan tentang arti poli- tik bagi masyarakat, terutama yang tinggal di pedesaan oleh para pemimpin tatanan masya- rakat yang paling kecil, misal- nya RT, RW dan seterusnya. Itu lebih penting lagi dilaku- kan bila mengingat bahwa kesa- daran masyarakat dalam berpoli- tik di daerah-daerah pinggiran- masih kurang. Menurut Rachma- wati Dedy (2003), kondisi ini bisa dicermati dari pekembangan dalam masyara t itu sendiri teru- tama yang tinggal di pedesaan tentang bagaimana memandang politik sebagai ajang yang sehat, bukan politik sebagai arena per- SDM aparatur itu digerakkan, dan bagaimana pengembangan- nya. Hingga lembaga birokrasi kita itu dapat beroperasi optimal dengan memberdayakan sejum- lah orang yang bekerjasama. Maksudnya, agar mereka itu tidak saja diperlukan tetapi juga dibutuhkan oleh organisasi yang dalam hal ini organisasi birokrasi itu sendiri. Sebab, sebagaimana kita ke- tahui bahwa birokrasi adalah bentuk organisasi pemerintah, yang salah satu fungsinya ialah pelayanan administrasi. Kemu- dian potensi mana yang perlu dikembangkan. Atau kapan orang-orang itu dipromosikan dan diberdayakan, sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Bahwa, keberadaan SDM dalam suatu organisasi tidak dianggap sia-sia belaka. Tetapi kehadiran mereka mesti punya arti penting dalam menjalankan organisasi dan memfungsikan birokrasi itu sesuai dengan prosedur dan atur- an hirarki birokrasi pemerintah- an. (simbiose mutualis) dan mencip- takan nepotisme. Bak bola salju, ia bergulung melanda segala ma- cam hambatan moral. Selain dinyatakan sebagai as- pek budaya, sebagaimana per- nah dikemukakan oleh Bung Hatta dan kemudian juga tokoh- tokoh lainnya, ternyata korupsi di negeri ini juga mencapai ting- katan yang cukup kritis, di atas 30 persen dari pada anggaran menurut Prof. Soemitro Djojo- hadikusumo. *** BELAKANGAN ada infor- masi terkini yang berkenaan de- ngan prestasi korupsi di Indone- sia. Konon, menurut laporan Transparancy International, ber- dasarkan data tentang korupsi yang terjadi di 133 negara yang disurvey, Indonesia berada di nomor keenam. Artinya, Indone- sia memperoleh marka 1,9 da- lam skala 1 sampai dengan 10. Angka 1 adalah negara terkorup, sedang angka 10 negara yang paling bersih dari korupsi. diperoleh berdasarkan survey Lagi-lagi angka serta nilai internasional, paling tidak, mes- ki tidak merupakan representasi dari seluruh negeri di bumi, ia berasal dari mancanegara. Nilai tersebut boleh dibilang sebuah prestasi. Artinya, sudah lebih baik ketimbang penilaian inter- nasional beberapa waktu yang lalu. Meski tetap diragukan apa- kah ia memang merupakan pres- 500 sampai dengan 1000 meter dan bus mau ambil penumpang di luar halte. Oleh: Sri Sugiyati musuhan. Karenanya perlu pe- nyuluhan dan pendidikan politik yang sederhana oleh para pe- rangkat/pemimpin sehingga ma- syarakat bisa sadar akan politik. terlalu berebut cari penumpang Para sopir juga tidak perlu lagi karena dia akan terima gaji penuh dari perusahaan tidak. tergantung banyak penumpang atau tidak. Perusahaan angkutan adalah public company yang saham-sahamnya dapat dimiliki rakyat. 7. Segera dipikirkan bagai- mana buat jalan fly way dari pusat kota mencapai jalan toll. Jalan toll Medan-Belawan sa- yang sekali hanya sebagai jalan elak, tidak melintas di kawasan ramai lintas, sehingga tidak da- pat membantu menyerap cepat kenderaan yang mau keluar kota atau antar lokasi di Medan. KEDUA, melibatkan atau mengajak masyarakat agar aktif mengeluarkan semua aspirasi atau pendapat dalam setiap per- temuan membahas topik dan per- masalahan yang muncul di ka- langan masyarakat itu sendiri. Ini juga bisa dimulai dari tatanan masyarakat yang kecil seperti dari RT, RW dan seterusnya. Dalam menghadapi perubah- an dan persaingan global seperti sekarang ini, problem birokrasi pemerintahan tetap merupakan persoalan yang tidak saja masih memprihatinkan, lantaran tidak jauh beda dengan birokrasi di masa lalu, ketika pemerintahan Orde Baru berkibar di bawah kepemimpinan Pak Harto, yakni, sebelum reformasi. Sehingga ba- nyak orang sangat antusias Prestasi Korupsi Oleh: Subanindyo Hadiluwih Itu penting dilakukan karena mengingat masih adanya budaya masyarakat yang menganggap ti- dak etis atau serba canggung atau sungkan dalam mengeluarkan pendapat, aspirasi atau unek- unek dari hati nurani mereka. Ini bisa dicermati dalam pertemuan- pertemuan RT, RW dan sebagai nya. Jika warga diberikan waktu untuk mengeluarkan pendapat, unek-unek atau bahkan kritikan, mereka memilih diam atau setuju pada keputusan sang pemimpin. Padahal, di dalam hati mereka. mungkin tidak setuju dengan keputusan pemimpin tersebut. Fenomena itu, bila dibiarkan, memperdebatkan soal birokrasi. Okelah, berdebat itu wajar saja, dan manusiawi dalam kontek kebebasan berbicara dan menge- mukakan pendapat. Persoalannya, bagaimana mempertahankan keutuhan bi- rokrasi pemerintah daerah, apa- bila desentralisasi pengambilan kebijakan daerah Kabupaten dan kota, justru tidak dapat menye- lamatkan demokrasi, sekaligus menumbuhkan kebebasan war- ganya untuk mengkritisi perila- ku birokratnya? Bahwa birokrasi mestilah sungguh-sungguh me- mihak pada kepentingan publik. Menurut hemat kita inilah masa- lah terbesar birokrasi hingga hari belakangan ini. KONDISI BIROKRASI Hanya saja, semenjak refor- masi hingga menjelang pemilu yang tidak berapa lama lagi, ter- nyata peran birokrasi kita seba- gai alat administrasi pemerintah- an, belum menunjukkan tanda- tanda ke arah birokrasi yang hu- manis. Akibatnya orang lebih cenderung melihat birokrasi se- bagai lembaga yang kurang mampu menopang administrasi pemerintahan dalam arti dapat memperlancar arus pelayanan kepada masyarakat. Oleh: Aminuddin Siregar tasi berkurangnya korupsi, atau bahkan prestasi bertambahnya korupsi, karena survey atau penelitian sebelumnya mungkin lebih akurat, dengan data yang lebih representatif. Mudah-mudahan hasil survey tersebut cukup obyektif, karena kalau yang melakukan survey negara sendiri cenderung dima- nipulasi, alias korupsi lagi. Pasti tidak obyektif. Ternyata hasil survey ini mendapatkan reaksi yang amat serius. Tak kurang Presiden Megawati sendiri sam- pai menyatakan bahwa korupsi tidak bisa diberantas dengan hanya mengandalkan seorang pemimpin yang berani bertindak keras. 'Nanti dituduh melanggar HAM', ujarnya di Bali. Semen- tara Wakil Presiden Hamzah Has minta data korupsi di Indonesia. Ada kesan bahwa justru kesulit- an pembuktian itu pula yang ingin dijadikan oleh Wapres un- tuk meminta data koruptor. Mu- dah-mudahan hal sedemikian. tak pula dimaksudkan untuk menyatakan bahwa oleh karena ketiadaan bukti terjadinya ko- rupsi, berarti di Indonesia tidak ada korupsi. Mungkin maksud- nya untuk dapat memerintahkan kepada aparat penegak hukum melakukan penyidikan dan pe- nyelidikan lebih lanjut. *** PERNYATAAN para peting- gi negeri ini justru mengheran- kan banyak orang. Apakah lapor- akan berbahaya. Sebab, di kemu- dian hari mungkin sebagian warga masyarakat tersebut terus menerus menggerundel (mengo- mel) atau juga berdemonstrasi yang tidak tentu arahnya di bela- kang panggung politik, sehingga para pemimpin tidak akan per- nah merasa mantap dalam men- gambil kebijakan. paya tidak terlalu memberatkan public transport. 9. Supaya segera dipikirkan membangun skytrain/monorail serta commuter train dari Lubuk Pakam, Binjai membelah kota Medan sampai dengan ke daerah Belawan. Untuk commuter train jalur kereta api yang ada seka- rang sudah bisa dikembangkan bekerja sama dengan PT. KAI (Kereta Api Indonesia - Red). Kita memang tahu jika trans- portasi ini dipermoderen bakal banyak sopir mopen yang meng- anggur, tetapi mereka bisa di- arahkan ke jalur-jalur pendek antar daerah di kota. Fenomena itu agaknya dilatar- belakangi oleh budaya masyarakat yang masih menganggap bahwa bila mengeluarkan pendapat, aspirasi, pandangan atau unek- unek, apalagi jika sampai meng- kritik sang pemimpin, merupakan tindakan yang aneh atau mungkin dipandang sebagai penentang dan kurang etis. Jadi mereka masih takut dianggap sebagai orang yang suka membangkang. Namun, masalah seperti di atas itu seringkali dianggap se- bagai bukan masalahnya sendiri. Perubahan dimaksud bukan Adalah sangat membahayakan, cuma perubahan internal, me- Semua dunia mengarah trans- portasi moderen, jika kita tidak memulainya dari sekarang, kota Medan ini mau jadi apa nanti- nya, kemacetan pun tidak akan selesai-selesai. Kita harus punya visi yang jelas dituangkan dalam master plan dan masyarakat juga harus diberitahu, Sadar atau tak sadar, tulis Mansour Fakih (2002), kondisi seperti di atas sesungguhnya te- lah berlangsung sekian puluh ta- hun lamanya, apalagi yang ting- gal di daerah pedesaan. Pada awalnya asumsi dasar yang dipa- kai para pemimpin bahwa masya- rakat belum sanggup memecah- kan setiap permasalahan yang ada di lingkungan mereka sendiri, sehingga pemimpin men- 8. Segera dipikirkan menye- diakan bus-bus yang bagus ber- AC untuk segment pasar karya- wan menengah ke atas supaya pribadi ke tempat pekerjaannya. mereka tidak perlu bawa mobil Ir. Fayas Achmad Khan Selain itu perusahaan maupun Jalan Serimpi VI sekolah-sekolah supaya mulai Medan Permai menyediakan busnya sendiri su- Medan bila hal ini tidak pernah disadari oleh para birokrat. Padahal dari merekalah seharusnya perubah- an itu muncul sebagai titik awal untuk memperbaiki lembaga bi- rokrasi yang selama ini tercemar dan citranya hampir ambruk bila tidak dikatakan tercabik-cabik. Melihat kondisi birokrasi kita yang terkesan tidak atau belum sehat betul. Sebenarnya sudah sewajarnya kalau di era reforma- si sekarang ini, selain harus menyesuaikan diri dengan ber- bagai perubahan sosial yang terjadi. Birokrasi pemerintahan kita juga perlu melihat dirinya sebagai lembaga yang mesti berani melakukan perubahan terhadap hampir semua lini pe- merintahan. Itu artinya, kembali yang per- lu kita lihat ialah sistem peme- rintahan negara kita. Hal ini bisa dilacak mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pe- merintah Kabupaten, Pemerin- tah Kota hingga Pemerintahan Kecamatan. Yang barangkali memerlukan perubahan sistem atau mereposisi peranan birokra- si pemerintahan, hingga sung- guh-sungguh menjadi lenbaga yang bisa melindungi kepenting- an publik terhadap aspek pela- yanan administratif yang dibe- rikan. an berbagai inspektorat jenderal sampai Badan Pemeriksa Ke- uangan (BPK) yang melaporkan hilangnya uang negara sampai trilyunan rupiah belum cukup jelas? Ketika diajukan pertanya- an yang sama kepada Jeremy Pope, mantan Direktur Eksekutif Transparency International, yang kemudian menulis buku Strategi Memberantas Korupsi', ia hanya tersenyum. Sebelumnya ia menyatakan bahwa publikasi per 7 Oktober 2003 tidaklah berdiri sendiri. Va liditas data didasarkan pada ber- lainkan juga terhadap perubahan eksternal organisasi birokrasi itu sendiri, yakni peran birokrasi mengubah pola pikir masya- rakat. Sehingga, proses pelayan- an Kartu Tanda Penduduk (KTP) misalnya, bisa mengalami perce- patan dari yang tadinya, misal- kan satu hari menjadi beberapa jam. bagai bandingan hasil penelitian dan survey yang dilakukan oleh The Institute for Management Development (IMD) Lausanne; The World Bank's World Busi- ness Environment Survey (WB- ES); The Political and Economic Risk Consultancy (PERC), Hongkong dan Gallup Interna- tional. Bila perlu pelayanan KTP, cukup satu jam saja selesai. Begitu pula barangkali proses pemberian perizinan, yang di ne- geri kita ini terdapat banyak se- kali izin, ketika seseorang misal- nya ingin mendirikan bengkel mobil, atau usaha lain selalu me- merlukan waktu yang tidak se- dikit. Kalaupun ada yang relatif singkat atau perubahan nam- paknya belum menjamin ke- puasan masyarakat. Syukur kalau seseorang yang berurusan dengan birokrasi da- lam menyelesaikan perizinan itu bisa kelar sehari. Jika tidak, ma- ka persoalannya akan lain. Jadi, nampaknya arah perubahan yang perlu dilakukan ialah sistem, proses dan sumber daya manu- sianya. Akan tetap mungkinkah kita memangkas birokrasi seba- gaimana dikehendaki oleh David Osborne, misalnya. Atau seperti yang disarankan oleh Warren Bennis, yakni penataan ulang kelembagaan organisasi birokra- si. Karena kondisi birokrasi kita masih dalam keadaan yang be- lum kondusif, mungkin pula bisa anggota parlemen yang benar- benar representatif, eksekutif yang kuat, sistem peradilan yang independen, auditor negara yang berwibawa dan lembaga om- budsman yang kukuh. Ditambah badan anti korupsi yang inde- hak, masyarakat sipil yang pu- penden, media yang tak memi- nya kepedulian, sektor swasta yang tak cuek bebek dan seba- gainya. dang mereka. KETIGA, mendorong warga masyarakat agar aktif dalam mengkritik dan mengontrol kerja para pemimpinnya, terutama bila kebijakan pemimpin tidak mam- pu lagi memecahkan perma- salahan yang ada dalam ling- kungan masyarakat. Artinya, ma- syarakat diajari bagaimana mengkritik dan mengontrol suatu pemecahan masalah dari pemim- pin, sehingga bisa tercipta meka- nisme pelaksanaan yang lancar dan kontrol yang sehat, serta menciptakan sumber daya manu- sia yang baik. Selama ini, pada tingkat wa- cana, cara itu memang tidaklah efektif hasilnya. Karenanya kini kita perlu mencoba mengopera- sionalkan cara itu pada tingkat yang lebih konkrit, di mana para pemimpin dari tatanan yang ter- kecil seperti RT, RW dan seterus- nya perlu senantiasa mengajari warga masyarakatnya agar merasa memiliki dan mencintai lingkungannya sendiri sehingga tercipta lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjut- an dalam upaya terbentuknya masyarakat yang berjati diri, mandiri dan produktif. Jangan sampai muncul kontrol yang le- mah dari masyarakat sehingga PERSOALAN klasik dan ru- tin yang terjadi di Lembaga Pe- masyarakatan (Lapas) di Indone- sia akhir-akhir ini adalah terjadi-shabu-shabu dan sebuah tim- nya kerusuhan massal seperti per- bangan. kelahian antar sesama narapidana, Kasus kaburnya tahanan kem- narapidana merusak dan mem- bali di kompleks Lapas bakar fasilitas Lapas, petugas Palembang. Sembilan tahanan ti- Lapas melakukan pelecehan seksual terhadap narapidana wa- tipan kejaksaan kabur dari La- pas Anak Palembang, Jumat nita, sesama narapidana laki-laki (10/10-2003) dini hari (Kompas, melakukan pelecehan seksual se- 11 Oktober 2003). Kesembilan perti sodomi, narapidana menye- tahanan itu kabur setelah menje- rang petugas Lapas, dan kaburnya bol langit-langit sel mereka di tahanan dan narapidana dari Lapas, kamar nomor 3, Blok D, yang terlibatnya pegawai Lapas dalam terletak di bagian paling ujung jaringan narkoba, serta lahirnya Lapas Anak Kelas IIA. Setelah residivis jebolan Lapas kelas atas. menjebol langit-langit, mereka Sebagaimana diberitakan Ha- merangkak terus melewati atap. rian Kompas (20 Pebruari 2003), Pertengahan September 2003, dua pegawai di Lapas Cipinang ditangkap polisi karena diduga nimpa Lapas Dewasa Palembang kasus kaburnya tahanan juga me- terlibat dalam jaringan pengedar yang terletak di depan Lapas narkotika dan obat berbahaya Anak. Seorang narapidana kabur (narkoba). Kedua pegawai itu, setelah pura-pura minta izin ke- Yusman Harahap (43) dan Syu- luar untuk membeli rokok. kur Denny (37), bersama empat FAKTOR-FAKTOR pengedar lain, ditangkap petu- PENYEBAB gas Reserse Kepolisian Resor Berbagai persoalan klasik (Polres) Metro Jakarta Selatan. yang terjadi di Lapas setidak- Dari kawanan pengedar itu, polisi tidaknya merupakan indikasi menyita 415 butir pil ectasy, bahwa suasana dan kondisi di 254,7 gram shabu-shabu, 20 Lapas belumlah kondusif. Per- gram heroin, sebuah alat peng- gantian nama penjara menjadi isap shabu-shabu, sebuah mesin Lembaga Pemasyarakatan (ide pres plastik untuk bungkus Sahardjo Tahun 1961) yang ke- dilakukan tindakan mengatur kembali anatomi birokrasi agar bisa menghargai martabat manu- sia, sebagaimana anjuran Eu- gene P. Dvorin dan Robert H. Simson. Keduanya adalah penu- lis buku berjudul: From Amoral to Humane Bureaucracy. KONTRIBUSI KECIL Sebenarnya, sekarang ini ke- pedulian masyarakat sudah sa- ngat-sangat dominan. Akan tetapi tidak diimbangi oleh iklim yang sehat di seputar atau di sekeliling birokrasi itu. Sehingga kontribusi birokrat kecil sekali terhadap filosofi kepentingan umum. Justru yang berkembang ialah kepentingan-kepentingan sempit yang berada di luar strategi-strategi birokrasi. Peri- laku seperti ini, jelas akan merugikan rakyat banyak. Dari uraian di atas nampak bahwa manajemen birokrasi di era reformasi seperti sekarang ini perlu dikembangkan dan sa- ngat diperlukan. Apalagi bila dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi daerah, termasuk dalam menghadapi era globalisasi, di mana segala hal mungkin saja terjadi dalam hubungan-hubung- an internasional yang saling ke- tergantungan seperti sekarang ini. Dengan demikian untuk mempertahankan keutuhan birokrasi, maka diperlukan ma- najemen birokrasi. Sebab de- ngan manajemen birokrasi pe- merintah daerah akan dapat kerjaan, merupakan contoh yang nyaris terjadi dimana-mana dan pada berbagai sektor dan strata. Apalagi memang ada pergeseran nilai dalam kehidupan berma- syarakat dewasa ini. Aneka bentuk korupsi terjadi mulai daripada yang paling halus sampai yang paling kasar. Dalam bentuknya yang paling halus, tak mudah untuk dibuktikan. Se- mentara dalam bentuknya yang paling kasar, justru dimaklumi. Wajar memberikan sejumlah uang sebagai ucapan terima ka- sih. Kepada orang, petugas yang menyalurkan hak orang lain, misalnya bendahara atau kasir, juga dianggap wajar menerima 'ucapan terima kasih'. Akibat- nya, pegawai yang berada di po- sisi tersebut menjadi paling kaya karena berhasil mengumpulkan banyak ucapan terima kasih' dari rekan-rekannya. Rutin tiap bulan, lagi. Oleh: Elizabeth Ghozali,SH,M.Hum Halaman 8 mudian dikukuhkan dengan la- hirnya Undang-undang Nomor: 12 Tahun 1995 tentang Pema- syarakatan sebenarnya sudah cukup akomodatif. bisa terjadi kesalahan fatal. Ke- fatalan ini perlu dihindarkan. Dengan demikian, sebetulnya dalam menciptakan kedewasaan berpolitik pada warga masyara- kat, kita perlu memulainya dari tatanan yang terkecil seperti RT, RW dan seterusnya, sehingga bisa tercipta visi pada masing-masing masyarakat. Untuk mencapai hasil yang efektif, maka dalam pelak- sanaannya dituntut adanya pende- katan yang terpadu dan berkelan- jutan. Dalam hal ini warga masya- rakat juga perlu aktif memahami arti politik secara sehat. Artinya, pada tataran elite, sungguh-sungguh disadari pen- tingnya pergantian nama terse- but. Tetapi pada tataran praktis, suasana dan kondisi de facto kurang lebih sama dengan si- tuasi dan kondisi sebelumnya ke- tika masih bernama penjara (bui). Memang tidak diharapkan bahwa Lapas seperti hotel melati, tetapi setidak-tidaknya suasana kondusif tetap terjaga, sebab ba- akan pernah mau berlama-lama gaimanapun juga manusia tidak di Lapas. Eksistensi seseorang di Lapas, pada dasarnya adalah pengekangan terhadap sedikit kebebasan, bukan pengekangan yang total apalagi sarana pem- balasan sebagaimana yang dike- mukakan beberapa pakar hukum pidana abad lampau, baik di Ita- lia, Jerman maupun Perancis. Salah satu faktor yang sedikit mengekang kebebasan di Lapas adalah jumlah narapidana atau tahanan yang seringkali melam- paui kapasitas yang ideal. La- Hal terakhir itu juga berarti bahwa dalam menciptakan kede- wasaan berpolitik masyarakat, setidaknya kita perlu menyadar- kan warga masyarakat akan pen- tingnya arti berpolitik. Yaitu de- ngan cara melibatkan masyarakat agar aktif dalam berpendapat ke- tika menyelesaikan masalah di lingkungannya masing-masing, sehingga masyarakat akan se- lalu aktif dalam mengontrol dan mengkritik hasil kerja para pe- mimpin mereka. Akhirnya perlu ditegaskan, untuk menciptakan kedewasaan berpolitik masyarakat, maka warga masyarakat dan pemimpin perlu saling mendukung dalam proses belajar berpolitik seh- ingga masyarakat bisa menjadi lebih dewasa. Itulah yang perlu kita implementasikan untuk mendewasakan cara berpikir ma- syarakat dan bangsa ini. *** *** Wah, lha kalau semuanya ser- ba sempurna, barang tentu tak ada korupsi. Soalnya, kesempat- untuk melakukan korupsipun tak an korupsi tak ada, semangat ada. Rasa malu bilamana sempat ketahuan sedemikian besar se- SETIAP jabatan publik sebe- narnya dibebani sumpah. Kewa- jiban menghormati jabatannya dengan menyatakan kesediaan untuk menanggung segala risiko, bahkan laknat yang dijatuhkan oleh Tuhan-nya manakala ia me- langgar apa yang sudah disum- pahkannya itu. Anehnya, justru orang yang bersumpah itu sendi- ri yang melecehkan sumpahnya alias melecehkan agamanya. Sebagai umat beragama di Indonesia tak ada yang tak ber- agama - layaknya menghormati sumpah yang diucapkannya se- laras dengan agama yang dianut- nya. Sayang kesadaran sedemi- kian tak tertunaikan bilamana Betapa permisif masyarakat berhadapan dengan peluang dan terhadap bentuk korupsi seperti kesempatan untuk korupsi. Ia tak ini. Bahkan ada yang beranggap- merasa bahwa harta yang diper- an, bagi seseorang yang mendu- olehnya dari hasil korupsi se- duki jabatan 'basah' namun tak sungguhnya adalah barang ha- Soalnya, menurut pengamat- 'kaya' juga berarti bodoh. ram. Mereka bahkan mengguna- Mark up, salah satu bentuk Strafbaarfeit akhirnya menjadi kan barang haram itu untuk me- annya, di negeri ini belum ada korupsi, hanya bisa terjadi kalau sistem nasional yang terintegra- alternatif. Mana yang lebih besar lakukan ibadah yang lain, misal- si. Padahal, untuk mewujudkan geleng dan angguk' antara pem- ada kesepakatan 'sama-sama risikonya, itu yang dihindari. nya ibadah haji. Masya' Allah Lebih besar risiko pemidanaan, (ninokt 2003). *** sistem nasional ini diperlukan beri pekerjaan dan penerima pe-nyogok-lah yang dilakukan, toh hingga menepis keinginan untuk memiliki barang yang bukan haknya. Padahal ia masih disa- dari hanya sebagai bagian, mungkin bagian kecil dari indi- kasi korupsi yang ada di negeri ini. Soalnya, siapapun yang melakukan korupsi sudah pasti berusaha tak meninggalkan be- dengan cara bekerjasama dengan kas. Paling tidak, ia dilakukan pihak yang memberikan kesem- patan untuk korupsi. Penulis, adalah Direktur Lembaga Tafsir Etika Sosial (LTES) Yogyakarta. menciptakan komitmen penyela- matan demokrasi dan paradigma kebebasan yang dapat mengawal setiap kali muncul perilaku bi- rokrat yang menyimpang dari nilai-nilai moralitas. Bahwa ang- gota masyarakat, seharusnya tidak ikut membangun potensi mumpungisme di kalangan bi- rokrasi. Apabila dikaitkan dengan peranan aparatur pemerintah, maka manajemen birokrasi tidak saja penyempurnaan aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Tetapi mengem- balikan peran birokrasi dalam menjalankan fungsi-fungsi ad- ministratifnya. Termasuk juga tanggungjawab birokratik untuk menciptakan, mengembangkan dan mempertahankan keutuhan organisasi birokrasi itu sendiri, bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Karena itu sumber daya ma- nusia sebagai modalitas utama atau aset daerah dalam menja- lankan roda pemerintahan, perlu diberdayakan. Sehingga harap- an-harapan birokratik terhadap peran mereka sebagai individu manusia, sekaligus sebagai makhluk sosial mesti memahami filosofi kepentingan publik itu sendiri. Hal ini penting agar mereka juga tidak menjadi apa- ratur yang bungkam tetapi mem- punyai ketulusan menciptakan komitmen moralitas aparatur untuk membangun kepercayaan masyarakat, sekaligus memper- tahankan keutuhan birokrasi. Itu saja. *** Menyorot Persoalan Klasik Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia *Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kermasyarakatan. Bekerja pada Pus- diklat Regional Depdagri Bukittinggi aman. Lebih besar risiko nyo- gok, ya mencuri. Apa artinya? Political will dan law enforce- ment tak secara nyata diper- juangkan. Sebab? Keterlibatan kalangan yang terlampau luas. pas-lapas yang ada di Propinsi Riau misalnya kelebihan jumlah penghuninya hingga lebih dari separuh daya tampung normal, yakni sekitar 1.053 narapidana dan tahanan dalam setahun ter- akhir ini (Kompas, 19 Agustus 2003). Faktor lain penyebab perkela- hian massal di Lapas adalah fak- tor petugas Lapas itu sendiri. Di Lapas Merauke misalnya pada 21 Agustus 2003 lalu terjadi per- kelahian massal yang bersumber dari penghuni Lapas Blok 5. Se- kitar 30 orang di ruangan itu sepanjang malam sampai dini hari menenggak minuman keras (miras). Miras itu diduga dipa- sok oleh dua petugas Lapas (Kompas, 22 Agustus 2003). BENAHI MENTALITAS APARAT LAPAS Dalam berbagai kerusuhan dan perkelahian massal di Indo- nesia belakangan ini lebih ba- nyak karena faktor jumlah nara- pidana yang melampaui kapasi- tas yang sesungguhnya dan men- talitas petugas Lapas. Di satu sisi terjadi kelebihan kapasitas penghuni Lapas dan di sisi lain, petugas Lapas jumlahnya sangat terbatas. Eksesnya, ketika ter- jadi kerusuhan dan perkelahian (Bersambung ke hal. 18) 4cm ANALISA: Selas шог BINGKISAN : Ketua P Buchori Lubuk Pakam m. tersebut. PMI Deli Anak Y Lubuk Pakam, (Analisa Berbagi keceriaan di Raya Idul Fitri 1424 H d ratusan anak yatim piatu, Pemuda Muslimin Inde (PMI) Deli Serdang, Sai- Al Idrus bersama Bupat Serdang diwakili Camat Pakam Hadisyam Hamza Ketua BKM Mesjid Al B- Lubuk Pakam, Amir Ha menyerahkan bingkisan l Sabtu (22/11) di Mesjid B- Kelurahan Petapahan Pakam. Pemberian bingkisan l tersebut merupakan pr kerja PMI Deli Serdang s bulan Ramadhan 1424 H jasama dengan Bupati Serdang Drs. Abdul Hafid, Drs.Chairullah, tokoh p- Drs.T.Ahamd Tala'a dan: lah dermawan yang perdul. da anak yatim piatu. "Di Mesjid Buchori Pakam, 100 anak yatim ki bingkisan lebaran yang ruhannya selama Ramadh 265 bingkisan termasuk be dari Bupati Deli Serd ungkap Said Aldi Al Id dampingi pengurus M.I Syahdan dan Syafruddin I Analisa Sabtu (29/11) sia Selain memberikan bin kepada anak yatim piat Deli Serdang juga menye 10 set gendang rebana organisasi remaja se De dang dan kepada Pemud hammadiyah Deli Serdan bisa dimanfaatkan untuk. tarikan budaya Islam dan perluas khasanah keseni DPC PBB Sibol Oknum DPRD Sibolga, (Analisa) Menyesalkan dan meng keras sikap dan tindakan o anggota DPRD Sibolga terl kegiatan penerimaan Peg Negeri Sipil (PNS) Kota Si yang disinyalir ikut terlibat d upaya sogok menyogok kelulusan calon PNS. 11 Demikian salah satu pernyataan sikap Dewan pinan Cabang Partai B Bintang Kota Sibolga diterima Analisa, Senin (1. Pernyataan sikap yang c datangani Ketua dan Sekre DPC Partai Bulan Bintang (1 Kota Sibolga H Hamidi Syak dan Hasian Tony Harahap menolak segala bentuk nindasan bagi setiap warga Sibolga untuk menjadi pembodohan dan penyu. serta mengajak semua p untuk berpartisipasi da penghapusan KKN di Sibo- Mereka juga mendesak nuhnya penegakan hukum perlindungan hak-hak atas TTS Asah 15 23 Mendatar: 16 5 18 18 9 13 Color Rendition Chart 1. Pengaruh, dorongan 4. Tatanan, kerapian 7. Hiasan 9. Pengambilan keputu berdasarkan suara terb nyak 11. Negara di Amerika Sela tan 12. Akhir (Ingg) 13. Saat yang tepat un memulai suatu tindakan 15. Nomor Induk Pegawai 17. Urat yang keras 18. Lawan profesional 21 Percintaan (Ingg) 23.Peluang, kesempatan 24. Lunas, terbayar Menurun: 19 1. Merdeka, berdiri sendir 2. Bagaikan 3. Saham, andil 4. Kebebasan, pilihan