Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Perintis Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab Wakil Pemimpin Umum/Redaksi Penanggung Jawab Wakil Pemimpin Redaksi Penanggung Jawab Redaktur Pelaksana K. Nadha K. Nadha ABG. Satria Naradha Widminarko Made Nariana Redaksi: Djesna Winada, Surawan, B. Ashrama, Adhy Ryadi, Gde Nym. Suryawan, Made Sumendra, Gde Suyadnyana, K. Abinawa, Agus Talino, Nym. Wirata, Alit Susrini Kantor Redaksi: Jl. Kepundung 67A, Denpasar 80232. Telepon: 38582-38239, Fax: 27418 Teleks: 35191, Alamat Surat:P.O. BOX: 10 Denpasar 80001. Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/ SIUPP/A.7/1985 tanggal 24 Okto- ber 1985, Anggota SPS-SGP Penerbit: PT. Ball Post SENIN, 26 OKTOBER 1992 Golkar Anggap ak Sopan Sebut Nama Calon Wapres Jakarta- Ketua DPP Golkar Soegeng Wijaya menganggap tidak so- pan kalau sekarang-sekarang ini menyebut nama calon wakil presiden, karena presidennya pun belum lagi terpilih. "Golkar sudah punya bebera- pa nama calon wapres, tetapi kalau disebutkan namanya sekarang, itu namanya nggenge mongso (mendahului-red)," ka- tanya menjawab pertanyaan wartawan seusai acara penyera- han rancangan GBHN 1993 Golkar kepada Fraksi Karya Pembangunan (F-KP MPR RI), di Jakarta, Sabtu. Hadir dalam acara itu Ketua Umum DPP Golkar Wahono dan Sekjen Rachmat Witoelar, be- serta anggota F-KP MPR RI an- tara lain Azwar Anas, Akbar Tanjung, Ny. Sulasikin Moer- pratomo dan sejumlah kader Golkar lainnya. Menurut Soegeng Wijaya, Golkar tetap berpegang pada ke- tentuan yang ada dalam tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden, yakni calon wapres itu antara lain harus bisa bekerja sama dengan presi- den terpilih. "Wong presidennya saja be- lum terpilih, bagaimana bicara nama wapres," katanya ketika wartawan mendesak untuk (Bersambung ke Hal. 15, kol.8) ISSN 0852-6515 Harian untuk Umum MILIK MONUMEN PERS NASIONAL SURAKARTA Bali Post BEKAS PUSAT KEKAISARAN- Kaisar Jepang, Akihito, Per- maisuri Michiko, dan rombongan diantar para pejabat Cina menyusuri jalanan Forbidden City (Kota Terlarang), dalam kun jungan hari ke-3 di Cina Minggu kemarin. Bekas pusat kekaisaran Jalur Jakarta-Surabaya-Denpasar PP Garuda, Merpati, Perumka, dan Pelni Membuka Layanan Terpadu Jakarta (Bali Post)- Empat perusahaan milik ne- gara yaitu Garuda Indonesia, Merpati, Perumka dan Pelni mulai 1 November 1992 ini akan mengadakan layanan trans- portasi terpadu. Upaya ini di maksudkan untuk lebih me- ningkatkan masuknya parawis- man (wisatawan mancanegara) ke Indonesia serta menun- jukkan keberhasilan industri pariwisata. Layanan transportasi ter- padu tersebut, menurut Kepala Humas PT Garuda Indonesia "Tour de ISSI" Drs. Jansius Siahaan M.Sc Sab tu kemarin (24/10) untuk saat ini hanya melalui jalur Jakarta Surabaya - Denpasar - Jakarta. Untuk jalur Jakarta- Surabaya menggunakan kerepa api, Surabaya-Denpasar dengan pe- sawat Merpati, dan Denpasar Jakarta dengan pesawat Garu- da. "Uji coba layanan terpadu itu sudah dilakukan pada Jumat (23/10) lalu pada pukul 16.00 WIB," kata Jansius. Jansius juga menjelaskan. mengenai telah dilakukan pula uji coba layanan transportasi terpadu Garuda, Merpati, Pelni pada dua minggu lalu dengan rute Jakarta - Denpasar dengan pesawat Garuda, Denpasar Surabaya dengan pesawat Mer- pati, dan Surabaya - Jakarta dengan kapal laut dari Pelabuh an Tanjung Perak menuju Pela- buhan Tanjung Priok (Jakarta). Bentuk nyata dari perjanjian kerja sama terpadu antara em- at BUMN tersebut berupa Gokumen berjadwal paket wisa- (Bersambung ke Hal. 15, kol. 5) Kuslan Kuasai Etape Pertama Jakarta (Bali Post) - Pembalap sepeda Yogyakarta, Yosua Kuslan menyodok ke depan dan menyentuh finis per- tama dalam Bank Utama Tour de ISSI etape pertama, Jakarta- Subang berjarak 140 km, Minggu kemarin dengan waktu dua jam 52 menit 43 detik. Sedangkan tim Jawa Tengah merebut gelar juara beregu. Urutan kedua perorangan di- tempati pembalap Sabaruddin (Sumut), dengan waktu dua jam 52 menit 44 detik dan peringkat ketiga diduduki Supardi (Ja- teng) dengan waktu dua jam 52 menit 45 detik. Hari ini perta- rungan dilanjutkan menempuh etape kedua, Bandung-Cirebon dengan jarak 130 km. Lomba yang diikuti 116 pem- balap dari 24 propinsi akan me- nempuh sembilan etape. Pukul 09.00 WIB para pembalap dile- pas Menpora Akbar Tanjung di- dampingi Kapolri, Letjen Pol. Koenarto dan Ketua Umum PB ISSI, Hari Sapto disaksikan se- jumlah penonton di tempat gerak awal. Etape ini tidak bisa ditem- puh dengan mulus oleh para pembalap karena kemacetan lalu-lintas menghadang di bebe- rapa tempat. Jalan menuju Be- kasi yang merupakan jalan ang kutan lalu-lintas kota menjadi kendala tersendiri bagi pemba- lap sehingga tidak mampu me- najamkan waktu yang ditem- puh. Para pembalap tidak bisa menghindari kemacetan di dae- rah Pondok Gede sehingga mem- perpanjang waktu tempuh di etape pertama. Rute Bank Utama Tour de ISSI bukan rute baru karena menjadi langganan tur namun belum ada keinginan memindah- (Bersambung ke Hal. 15, kol.8) BIRU.KEMANTAPAN KUALITAS BENTOEL (8) ENTO BENTOEL INTERNATIONAL BENTOEL INTERNATIONAL U1697 Pengemban Pengamal Pancasila HARIAN PAGI TERBIT 16 HALAMAN Bali Post/Reuter terakhir Cina itu dikunjungi Akihito sebelum meninggalkan Bei- jing menuju Xian. Kunjungan Akihito ini merupakan yang perta ma kali sejak pulihnya hubungan Cina-Jepang. F-PP Bertekad Perjuangkan Mendagri Rudini: A.A.Bagus Wirajaya Retno Endah Sada Kariawan, Kariadi : Suryantha, Oka Wipraja Pemimpin Perusahaan Sekretaris Umum Manajer Iklan Manajer Sirkulasi Bagian Iklan Jin. Kepundung 67 A, Denpasar 80232 Bagian Iklan Telepon:25764-22937 Fax:27418 Teleks: 35191 Senin s.d. Jumat 08.00- 19.00 Sabtu 08.00-13.00 Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan: Iklan Mini: minimum 2 baris maksimal 10baris, perbaris Rp 2.500 Iklan Umum: Rp 3.000 per mmk. Iklan Keluarga: Rp 2.000 per mmk. Iklan Warna: 1 wama Rp 5.000, 2 warna Rp 5.500, 4 wama Rp 6.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 19.00. Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67 A, Denpasar 80232. Telepon:25765-34224. Pager Telepon:26531 pesawat 407. Fax: 27418. Harga Langganan: Rp 8.500 sebulan. Pembayaran di muka. Harga eceran Rp. 400. Terbit 7 kali seminggu. 31-45.1065.4 173.804 Rekening BRI Denpasar Rekening BDB Denpasar Rekening BCA Denpasar Rekening Bank Aken Denpasar Rekening Bank Seri Partha 440.700.61 900601028 02.1049 NOMOR 71 TAHUN KE-45 Tanpa Etika, Pemerintahan tak Manusiawi Jakarta (Bali Post)- Menteri Dalam Negeri Rudini mengatakan, tanpa etika pemerintahan, penyeleng- garaan pemerintahan tidak akan manusiawi. "Etika pemerintahan mengajak kita me- mandang jauh ke depan, termasuk memandang penyimpangan-penyimpangan yang terja- di." Pernyataan itu dikemukakan Mendagri Rudini dalam ama- natnya pada acara Wisuda Sar- jana ke-20 Institut Ilmu Pemer- intahan (IIP) di Jakarta, Sabtu (24/10). "Etika pemerintahan ini memacu kita untuk bekerja den- gan baik, menghasilkan karya yang lebih bermutu, menyeleng- garakan pelayanan yang lebih berkualitas, dapat melakukan pencegahan kerugian akibat kekeliruan dan kesalahan, serta mencegah keinginan untuk mengambil keuntungan dari ketidaktahuan orang lain," tegasnya. Karenanya, tandas Rudini, upaya peningkatan mu- tu bukan sekadar untuk mem- peroleh prestasi kerja, pen- ingkatan karier, tetapi teruta- ma karena dorongan etika seba- gai pejabat pemerintahan. Dikatakan, di masa yang akan datang proses penyeleng- garaan pemerintahan dan pem- bangunan akan semakin me- nuntut wawasan, kemampuan dan komitmen yang tinggi dari seluruh aparatur pemerinta- han. Tugas-tugas pemerinta- Prof. Soemitro: han dan pembangunan akan se- makin menampilkan dimensi kemampuan masyarakat mela- lui corak membimbing, menyer- tai, memungkinkan dan men- dorong kemampuan. Tuntutan Pembaruan Menurut Rudini masalah ini berkait dengan kenyataan lain di mana tumbuhnya rasa keadi- lan yang semakin meningkat dalam kehidupan kemasya- rakatan mengindikasikan se- makin tingginya kesadaran masyarakat akan tanggung jawab dalam pelaksanaan pem- bangunan nasional. Dalam hubungan ini, lanjutnya, kebi- jaksanaan pemerintah dan pro- gram pembangunan kembali dinilai oleh masyarakat, teruta- ma atas dasar penilaian keman- faatannya bagi kehidupan mereka. Implikasi kenyataan itu, menurut Mendagri, menuntut diperlukannya berbagai pem- baruan dalam sifat penyeleng- garaan pemerintahan seperti munculnya kebutuhan akan pri- vatisasi atau swastanisasi dan keharusan untuk lebih memper- hatikan aspek etika pemerinta- han. Pembaruan sifat penyeleng- garaan pemerintahan yang lebih memperhatikan aspek eti- ka perlu mendapatkan perha- tian kita bersama, agar dalam pelaksanaan pembangunan yang semakin memperbesar peranan masyarakat dan sektor swasta seperti sekarang ini, tidak terjadi aliansi antara pen- gusaha dengan pengusaha yang tidak jarang justru akan meru- gikan masyarakat. Berkaitan dengan itu, pener- apan strategi empowerment, ka- ta Mendagri, berkenaan dengan semakin besarnya sumber daya yang mendukung masyarakat untuk mampu mengaktualisas- ikan potensi gerak dan keku- atan pembangunan yang mere- ka miliki. "Dengan demikian, masyarakat lebih mampu untuk merumuskan aspirasinya se- kaligus mampu pula untuk mewujudkan pencapaiannya atas landasan kegotong-royon- gan yang kreatif dan lebih mandiri," jelas Rudini. Ditandaskan, interaksi pe- dan pembangunan akan se- nyelenggaraan pemerintahan makin diwarnai oleh prinsip keterbukaan. Prinsipitu, menu- rut Rudini, selain merupakan wujud nyata pengamalan asas musyawarah dan kekeluargaan juga bakti nyata dari kehenddak menampilkan pemerintahan yang bertanggung jawab yang terbentuk "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat." Rudini mengemukakan, me- ningkatkan kualitas manaje- men pemerintahan semakin di- rasakan penting sejalan dengan upaya untuk melaksanakan asas desentralisasi secara opti- mal. "Desentralisasi tidak lagi berkisar secara administratif, tetapi secara politis pemerinta- han yang mengacu pada kewe- nangan pengambilan keputu- (Bersambung ke Hal. 15, kol. 3) Bali Post Hari Ini *Wali Kota Pilihan......... * Zinah di Banjar *Gubernur Jadi Saksi......4 *Tuntutan Demokratisasi. 12 2 3 Pemerataan Bidang Pendidikan Hapuskan Monopoli untuk Tekan Defisit Jakarta (Bali Post)- Fraksi Persatuan Pembangu- nan (F-PP) di MPR bertekad akan memperjuangkan pemer- ataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan cara penen- tuan besarnya jumlah SPP yang dibayarkan oleh peserta didik, harus didasarkan pada pendap- atan dan kemampuan riil dari orang tua peserta didik. Hal itu dikemukakan juru bicara FPP di MPR H. Zain Bad- jeber pada Rapat Paripurna BP MPR dalam acara pemandan- gan umum fraksi-fraksi tentang Rantap GBHN 1993, di Jakarta Sabtu (24/10). Ikhtiar lain, kata jubir F-PP ini untuk mewujudkan pemer- ataan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan cara memberikan kesempatan yang pertama dan terutama bagi pe- serta didik yang berasal dari keluarga yang kurang mampu untuk dapat menikmati pen- didikan pada lembaga-lembaga pendidikan milik pemerintah, sedangkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga yang mampu didorong untuk meman- faatkan lembaga-lembaga pen- didikan milik swasta. Menurut fraksi ini memper- lakukan jumlah pembayaran yang sama dalam memikul be- ban biaya pendidikan bagi mere- ka yang berpenghasilan tinggi dengan mereka yang berpeng- hasilan rendah tidak mencer- minkan asas pemerataan. Pada akhirnya hanya mereka yang berpenghasilan tinggi saja yang dapat menyekolahkan anak- anak mereka. Sementara bagi mereka yang berpenghasilan rendah hanya akan menambah semakin besarnya jumlah pe- serta didik yang putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Berkaitan dengan sektor pen- didikan, dalam hubungannya dengan pondok pesantren, F-PP sejak awal berpendapat pondok pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. F. PP mengharapkan agar selalu memelihara eksistensi dan per- anannya sebagai salah satu ben- tuk lembaga pendidikan inde- penden yang dibangun dan didukung oleh masyarakat. Kehidupan pondok pesantren yang telah berhasil mencetak bukan saja anak didik menjadi ulama yang tangguh, tetapi juga banyak yang menjadi pejuang dan pemimpin bangsa. Oleh karena itu fraksi ini minta da- lam pembinaannya tidak boleh menghilangkan sifat keman- diriannya dengan karakteristik danjati dirinya sendiri. Campur tangan yang terlalu jauh berupa pembinaan ter- hadap keberadaan dan kehidu- pan pondok pesantren, menurut F-PP, bukan saja akan menghi- langkan cirinya yang sangat khas, tetapi juga akan menghi- langkan makna yang hakiki dari keberadaan pondok pesantren itu sendiri. (Bersambung ke Hal. 15, kol. 5) Indonesia Serukan Penyelesaian Masalah Utang secara Menyeluruh New York- Indonesia menyerukan se- gera penyelesaian masalah utang luar negeri negara ber- kembang secara menyeluruh dan langgeng, dan pada saat yang sama memberikan kemu- ngkinan bagi pertumbuhan dan pembangunan negara berkem- bang itu sendiri. Penyelesaian seperti itu kata Adian Silalahi; utusan Indone- sia pada Komite II (ekonomi dan keuangan) Majelis Umum PBB, Jumat, harus menjadi pusat se- mua rencana dan strategi inter- nasional bagi penyelesaian masalah utang. lebih dari sekadar penjadwalan kembali pembayaran utang dan pengurangan baban utang yang tidak seberapa berarti seperti sekarang. Indonesia menyambut baik usul-usul bagi penghapusan se- bagian utang resmi negara pal- ing miskin (LDC). Namun kata Silalahi, berbagai pendekatan pengurangan utang yang ber- laku sekarang harus diperteguh dan diperluas hingga meliputi semua jenis utang dan semua kategori negara yang berutang. Dalam hubungan ini, ia mem- inta pertimbangan khusus terhadapnegara-negara berkembang yang walaupun menghadapi berbagai kesuli- tan, tetap memenuhi kewajiban membayar utang tepat pada waktunya. secara Ia menyebutkan salah satu langkah untuk mencapai hal itu ialah diadakannya pendekatan tripartit yang terkoordinasi an- tara negara-negara berkem- bang yang berutang, negara ma- ju yang memberikan utang, dan lembaga-lembaga keuangan. Proses penyelesaian utang semacam itu, katanya akan (Bersambung ke Hal. 15, kol.4) Selama ini penghapusan utang hanya diberikan kepada negara-negara paling miskin, Dilema Kepariwisataan Flobamora (2) Jakarta (Bali Post)- Pakar ekonomi Prof. Dr. Soe- mitro Djojohadikusumo berpen- dapat, pemerintah harus segera menghapuskan segala bentuk proteksi dan monopoli serta tetap konsisten dalam melaku- kan kebijakan deregulasi dalam upaya mengurangi defisit neraca transaksi berjalan. defisit neraca transaksi berjalan "Sasaran untuk mengurangi itu bisa dicapai asalkan pemerin- tah mau konsisten terhadap ke- bijakan penghapusan proteksi dan monopoliyang berlebihan se- hingga dapat meningkatkan Soemitropada Seminar Nasional daya saing produk ekspor," kata Ekonomi Pertanian Indonesia di Jakarta, Sabtu. Menurut Soemitro, agar per- tumbuhan produksi dan ekspor tetap stabil tidak ada jalan lain, kecuali dengan cara menghapus proteksi dan menghilangkan mo- nopoliyang berlebihan termasuk di antaranya bagi industri kendaraan bermotor. Selama ini, kata Guru Besar FE-Ulini, masih adanya industri yang tidak efisien serta men- jalankan monopoli terselubung ikut memberikan kontribusi ba- gi membengkaknya defisit tran- saksi berjalan. Ia mengakui, defisit neraca transaksi berjalan yang kini mencapai 4,5 milyar dolar AS memang sudah sangat meng- khawatirkan, padahal pada 1989 milyar dolar AS angka defisit tersebut baru 1,6 Selain itu, pesatnya kenaikan suhu perekonomian pada dua tahun terakhir yang ditandai ekspansi besar-besaran oleh swasta sehingga kelewat panas da peningkatan beban utang luar (overheated) berdampak pula pa- negeri. Dari 78 milyar dolar AS utang luar negeri Indonesia sekarang, sebesar 33 milyar dolar di anta- ranya merupakan utang komer- sial swasta, sedangkan sisanya merupakan utang pemerintah. "Beban pembayaran bunga utang komersial swasta itu san- gat berat karena selain waktun- ya relatif pendek yaitu satu sam- pai tiga tahun, bunganya juga cukup tinggi," kata Soemitro. DSR Ia mengatakan, makin berat- nya beban pembayaran cicilan utang luar negeri Indonesia terli- hat pula dari angka debt service ratio (DSR- perbandingan an- tara angsuran pembayaran bun- ga dan cicilan utang dengan nilai ekspor) yang mencapai 32 persen. "Itu artinya jika nilai ekspor kita tahun ini berkisar pada 30 milyar dolar AS, maka seperti- ganya atau 10 milyar dolar habis untuk bayar cicilan bunga pinja- man luar negeri," katanya. narnya target untuk menurunk- Namun, kata Soemitro, sebe- an DSR sampai ke tingkat yang wajar yaitu 20-25 persen bukan merupakan beban yang berat, dan dapat dicapai dalam jangka pendek asalkan pemerintah tetap konsisten dan terarah dalam menjalankan kebijakan ekonomi. "Sebagai ilustrasi andaikata alokasidana untuk membayarci- cilan tetap 10 milyar dolar, maka dengan asumsi pertumbuhan J. L. Therik ekonomi enam persen, pertum- buhan ekspor 20 persen dan in- flasi di bawah tujuh persen, saya optimis pada akhir Pelita VI DSR sudah akan turun menjadi 20 sampai 25 persen," katanya. Oleh karena itu, pengawasan utang luar negeri tersebut juga harus terus dilakukan di samp- ing tetap mendorong pen- ingkatan pendapatan dalam negeri antara lain melalui pajak dan tabungan perbankan, demikian Soemitro. Ketua Umum Pengurus Pusat Perhepi (Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia), Prof. Dr. Ir. Sjarifudin Baharsjah ketika membuka seminar tersebut me- ngatakan, dalam PJPT II sektor pertanian masih merupakan an- dalan namun peranannya tidak lagi merupakan bahan mentah tetapi dalam bentuk olahan. Pembicara lain pada seminar yang diselenggarakan oleh Per- hepi itu antara lain Ketua LIPI Prof. Samaun Samadikun, Gu- bernur Aceh Ibrahim Hasan dan Wakil Ketua Umum Kadin Dr. A.A. Baramuli. (rud/071/Ant) Mencari Partitur Pariwisata NTT JIKA kepariwisataan ada- lah sebuah orkes simponi, ma- ka pengusaha berperan seba- gai penyanyi, sedangkan pe- musiknya instansi terkait ter- masuk masyarakat. Semen- tara itu, partitur adalah plan- nya. Lantas, apa peran Dinas Pariwisata? "Diparda ibarat nya sebagai dirigent, yang berusaha membuat agar sim- poni menjadi harmonis," cetus Kadiparda NTT, J.L. Therik, seusai menyampaikan maka- lah "Pengembangan Kepari- wisataan di NTT: Potensi dan Kendala", dalam seminar yang diadakan IKB (Ikatan Keluar- ga Besar) Flobamora Bali, di Denpasar, pekan lalu. Maka tak heran jika Therik sering berteriak agar orkes tidak membawakan lagu di lu- ar partitur. Hingga kini dia cukup bangga karena orang NTT di tanah rantau masih peduli nasib daerahnya. Dan, dari seminar tersebut didap- atkan masukan yang cukup banyak, patut untuk meleng- kapi perencanaan bagi pe- ngembangan kepariwisatan di NTT. Misalnya, gagasan dari salah seorang pemakalah un- tuk membentuk Flores To- urism Development Corpora- tion (FTDC) juga untuk Sum- ba, Timor atau pulau lainnya, yang mengacu keberhasilan BTDC di kawasan Nusa Dua. Kendala yang dihadapi me- mang kompleks. NTT memiliki banyak pintu masuk (multi Kondisi NTT, menurut demikian biasanya tumbuh gateway) dengan jarak ber- Therik, sangat cocok untuk ad- dari bawah," cetusnya. Tingkat jauhan. Kondisi ini tentu saja venture tourism, kekurangan kesadaran tentang pentingnya memerlukan biaya tinggi un- sarana yang berkualitas kem- pariwisata dan pemberian in- tuk membangun sarana dan bali menjadi kendala pengem- formasi yang kurang efektif, prasarana yang memadai. bangannya sehingga menjadi menyebabkan masyarakat Sarana komunikasi dan per- tersendat. Misalnya, perja- acuh tak acuh terhadap per- hubungan juga masih terbatas lanan berkuda di danau tiga kembangan pariwisata di (70% aksesibilitas masih warna Kelimutu atau meram- daerahnya. melalui udara). bah perkampungan tradision- Masyarakat yang belum siap al di Sumba masih seret untuk menjadi terkena "demam wisa- dilaksanakan. "Prakarsa ta". Harga-harga dinaikkan "Hal ini melemahkan minat investor untuk menanam modal di tanah Flobamora," ujarnya. Apalagi ku- rangnya tenaga profe- sional serta sarana yang representatif se- perti fasilitas akomo- dasi, restoran dan jasa angkutan wisata. In- vestasi di bidang pari- wisata boleh dikata berisiko tinggi karena pengembalian atas modal yang diinves- tasikan relatif kecil. Saat ini yang sangat mendesak untuk diwu- judkan adalah travel organization, bukan travel agent. Dalam skala yg lebih luas ke- beradaan travel orga- nization akan mengun- tungkan promosi pari- wisata NTT yg masih kurang dikenal di luar negeri. Mungkin upaya. ini bisa memenuhi tar- get untuk menggaet wismanpada 1993 men- capai 200.000 orang. Rindu Anak Padang Sabana ADA yang menarik untuk dia- pada media massa beberapa dan budaya ada, lalu apalagi? mati beberapa tahun yang lalu hari yang lalu mengatakan, Memang, kota Roma tidak diba mengenai Indonesia Bagian memajukan IBT harus dimulai ngun hanya semalam. Begitu ju- Timur (IBT) ini, yakni begitu dengan membangun sektor ga membangun sektor pariwisa- gencar dan beragamnya semi- pariwisata. Pariwisata! Ya, ta tidak seperti membalikkan nar yang khusus membicarakan pariwisata. Sebegitu penting. telapak tangan. Harus ada sum- bagaimana membangun IBT. kah sektor ini sehingga dipakai ber daya manusia (SDM) yang Bagaimana agar daerah ini dap- sebagai pembuka jalan? Entah terdidik dan terlatih. Menum- at mengejar ketinggalannya penting entah tidak, yang jelas buhkan sadar wisata di kalan- dibandingkan saudara mereka Pulau Bali yang mengenal pari- gan masyarakat serta peran ser- yang di Barat, dsb. Namun entah wisata sejak 1930-an tahu benar ta pemerintah sebagai decision kenapa, gaung beragam semi- bagaimana "nikmatnya" apa maker. "Pariwisata ibarat alu- nan musik orkestra. Nada yang dikeluarkan harus selaras, har- monis dan untuk itu dibutuhkan dirigen yang betul-betul tahu irama lagu yang dinyanyikan. Kalau tidak ya...." kata J.L. Therik tanpa melanjutkan kata- katanya. nar itu kini seakan lenyap di- yang dinamakan pariwisata ini. hembus angin yang bertiup di "Ini mendongkrak pendapatan atas sabana. Apa mereka, para masyarakat, ada sekitar 35 % pakar, sudah bosan, atau mung baik yang langsung maupun kin ide yang tertuang dalam tidak," Kata Dr. I Nyoman Er- seminar sudah terlaksana? awan, S.E., Ketua Program Stu- Atau mungkin merekatakutter- di Diploma IV (D4) Pariwisata jebak "asbun" (asal bunyi) atau Universitas Udayana. "NATO" (no action talk only). Entahlah, tapi siapa tahu? Adalah DR. Anwar Nasution Lalu bagaimana NTT? Sebe- gitu sulitkah mengembangkan pariwisata di sini? Potensi alam *** tinya dari bawah, mulai dari hal yang kecil. Kalau dipadankan dengan ikan, nggak apalah ka- ADA yang mengatakan, mengerjakan sesuatu semes- Dr. I Nyoman Erawan, S. E. J.L. Therik seenaknya, terutama kerajinan seperti tenun ataupun pa- tung kayu cendana, juga tarif angkutan. Organisasi perajin dalam skala kecil dan menengah waktunya berbenah sedangkan yang berskala besar akan lebih berperan nantinya. Kini di Kupang tengah berlangsung Festival Lasiana II. Festival ini diharap- kan menjadi tandin- gan Pesta Kesenian Bali, Festival Toba atau Festival Poso. Kata Therik, festival yang diadakan se- tahun sekali ini seba- gai promosi wisata yang mengangkat kebudayaan dari 36 suku di NTT dan melahirkan sekitar 40 festival kecil di daerah. (015/pal) lau mulai dengan kelas teri. "Ya, apkan untuk menjaring "kakap" sebaiknya kita mulai dari wisa- ini, terutama sarana dan pra- tawan kelas teri dulu. Sembari sarana yang tetap menjadi mempersiapkan diri lebih profe- momok. "40% turis yang tiba di sional, baru kita jaring kakap- Labuhan Bajo untuk menuju nya," ujar Ben Oleona, penga- main destination yang jarak- mat masalah sosial. Kenapa nya jauh, harus berhadapan tidak sekalian menjaring kakap dengan kondisi jalan yang ku- saja? Banyak yang mesti dipersi- (Bersambung ke Hal. 15, kol. 7) Ben Oleona Merta 2cm 2cm Color Rendition Chart