Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Color Rendition Chart HALAMAN 10 Bali Post Rabu Kliwon, 11 Januari 1995 22 Tahun PDI, masih Disibuki dengan Kemelut Intern NU Tandingan, PDI Tandingan dan Demokrasi TIDAK berlebihan bila dika- takan PDI (Partai Demokrasi In- donesia) pada usianya yang ke- 22 tahun pada 10 Januari 1995 ini, masih harus bergelut dengan konflik intern yang belum terse- lesaikan. Tiga belas bulan terakhir ini, sejak Megawati Soekarnoputeri tampil sebagai pemimpin terting- gi di partai berkepala banteng itu sebagai hasil Munas PDI Desem ber 1993 lalu, konflik intern ter- us menggelayuti kepemimpinan- nya. Salah satunya dualisme ke- pemimpinan di DPD PDI Jatim sebagai buntut Konferensi Daer- ah (Konferda) di daerah itu Juli 1994 yang mengalami kemacet- an. Latief Pudjosakti tetap berk- eras menjadi orang nomor satu di PDI Jatim, sedangkan DPP PDI memutuskan Soetjipto se- bagai Ketua DPD PDI Jatim yang sah. Kasus Ketua DPD PDI Jabar Djadjang Kurniadi yang menurut Bakorstanasda Jabar diduga langsung atau tidak langsung ter- libat G30S/PKI, turut membuat keadaan bertambah kisruh. Apalagi dugaan keterlibatan war- ga PDI di organisasi terlarang tersebut kemudian merembet ke- pada sekitar 300-an kader PDI. Panglima ABRI Jenderal Fei- sal Tanjung pun membenarkan adanya indikasi 300 warga PDI yang terlibat G30S/PKI, Bahkan, terakhir menurut data Kodim Palembang, tiga pengurus DPD PDI Sumsel juga diduga tidak bersih lingkungan. Permasalahan semakin kusut dengan munculnya PDI tandin- gan yang menamakan diri DPP PDI reshuffle yang dipimpin Yusuf Merukh, Desember 1994 lalu. Wadah baru yang dibentuk oleh salah satu ketua DPP PDI yang mbalelo Gerry Mbatemooy ini, berniat mengembalikan PDI ke barisan orde baru dan melaku- kan pembersihan terhadap war- ga PDI yang tidak bersih diri dan lingkungan, Walaupun Ketua Umum DPP ang siapa yang sedang me- mimpin. Alex bahkan menyalahkan cara berpolitik yang salah di- gunakan oleh para warga PDI. "Mereka selalu berpikiran apa yang saya dapat dari PDI, bukan- Amir Santoso, pengamat poli- PDI Megawati Soekarnoputeri tik dari UI sependapat dengan mencoba bertindak tegas dengan Alex bahwa PDI sudah masuk memecat Latief dan Gerry yang jurang lantaran tidak ada lagi eti- dinilai inkonstitusional, serta ka politik yang dipegang para menonaktifkan Djadjang dengan warganya untuk saling menghor- waktu yang tidak terbatas, kon- mati dan menghargai organisas- disi partai masih runyam dengan inya. tuntutan agar Megawati turun dari singgasananya. Masuk Jurang PDI sudah masuk jurang, kata Alex Asmasoebrata, mantan Ket- ua DPD PDI DKI Jakarta meng- Mereka harus Belajar Demokrasi Belum Dewasa Sementara itu, Afan Gaffar dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta mengatakan bahwa aksi-aksi aktivis organisa- si yang tidak konstitusional terse- but disebabkan oleh ketidakde- "Padahal, Golkar hampir se- yatakan keprihatinannya atas ke- tiap minggu konsolidasi ke daer- melut di PDI yang belum kun- ah-daerah secara maraton, begi- jung usai, pihaknya tetap mem- KONFLIK intern yang me- tidak puas, lalu mengancam akan sebagai Ketua DPD PDI Jawa yang vokal tersebut, maka mere- tu pula PPP yang dapat dipasti- percayai Megawati dapat menye- landa organisasi politik dan sos- memilih ketua umum dari kel- Timur meski Sutjipto lebih dulu ka bisa menggalang dukungan ial keagamaan akhir-akhir ini ompoknya sendiri. diakui oleh DPP PDI pimpinan untuk pencalonan mereka pada kan tidak mengalami lagi ge- lesaikan masalah itu. Abu Hasan, calon ketua yang Megawati. agaknya bisa dijadikan pelajaran pemilihan ketua umum berikut- jolak," katanya. Amir membantah bahwa kon- Ia menyarankan agar Mega- bagi bangsa Indonesia bahwa gagal dalam pemilihan Ketua Selain itu, pertengahan tahun nya. "Itulah cara yang demokrat- nya apa yang dapat saya berikan flik di PDI itu sebenarnya sen- wati dapat bermusyawarah se- mereka harus lebih banyak bela- Umum NU pada muktamar or- lalu, A.R. Ramli yang gagal men- untuk PDI. Berpikiran seperti itu gaja terus menerus diciptakan, cara arif dan bijaksana dengan jar tentang demokrasi, tentang ganisasi keagamaan nasional ter- jadi Ketua Umum Kamar Da- is," katanya. kan sangat kacau dan merugikan. bahkan dipengaruhi pihak ekster- seluruh potensi yang ada di par- bagaimana berorganisasi secara besar itu di Cipasung, Tasikma- gang dan Industri (Kadin) meng- laya, Jawa Barat, awal Desem- galang pengusaha- pengusaha Tidak aneh bila terus menerus nal, agar partai tersebut tidak tai tersebut di tingkat pusat dan demokratis. daerah, guna menyelesaikan ke- terjadi konflik," katanya meny- dapat tumbuh menjadi besar. "Konflik intern organisasi, ber tahun lalu mengajak pen- untuk membentuk Forum Komu- impulkan. "Kalau PDI-nya solid, pasti melut itu agar tidak menggang- seperti munculnya pimpinan dukungnya mendirikan Koordi- nikasi Pengusaha Indonesia yang pengamat masalah politik tandingan di PDI dan NU meru- nasi Pengurus Pusat NU (KPP- (FKPI) yang disinyalemen se- tidak akan terpengaruh oleh pi- gu stabilitas nasional. "Bila kemelut di PDI belum pakan bukti bahwa kita belum NU) sebagai tandingan Pengurus bagai tandingan dari Kadin pimp- hak pihak tertentu, baik intern maupun ekstern, yang ingin me- juga terselesaikan, hal tersebut sepenuhnya bisa berdemokrasi Besar NU (PBNU) pimpinan inan Aburizal Bakri sebagai ket- mecah belah keutuhan partai," dapat mengganggu stabilitas na- dan musti terus mempelajarin- K.H. Abdurrahman Wahid, ket- ua umum terpilih. katanya seraya menambahkan sional dan pembangunan," tegas ya," kata DR Amir Santosa, pen- ua umum terpilih di muktamar Praktik Organisasi wasaan mereka dalam hidup di gamat politik dari Universitas Cipasung. upaya penyelesaiannya memang Yogie. Pernyataan Yogie tampak ada indonesia (UI) Jakarta. Abu Hasan dan kelompoknya Menurut Marzuki Darusman, alam demokrasi. "Ketidakde- terletak di tangan seluruh warga PDI sendiri. benarnya karena PDI, sebagaim- Aktivis organisasi politik dan melancarkan aksi tersebut kare- praktik praktik berorganisasi wasaan tersebut memungkinkan ana disebutkan GBHN, merupa- sosial keagamaan serta ekonomi na kecewa tak dimasukkan dalam Abu Hasan, Gerry dan Ramli aktivis tersebut untuk menyata- Saran kan partai politik di samping Par- sudah pasti sepakat bahwa mere- formasi lengkap kepengurusan sering digunakan oleh aktivis- kan sikap tidak menerima ke- Pemerintah sejak awal juga tai Persatuan Pembangunan ka mempunyai komitmen yang PBNU bentukan tim formatur aktivis organisasi untuk menggu- menangan pemimpin yang bukan sudah bersikap tidak akan men- (PPP) dan Golongan Karya kuat untuk menegakkan yang sudah disepakati oleh muk- sur pimpinan mereka pada wak- dari kelompoknya sendiri, tidak campuri masalah intern PDI dan (Golkar) sebagai potensi dan demokrasi dalam organisasi tamar. tu era keterbukaan belum dihem- mengakui kekalahannya sendi- mempercayakan PDI menyele- kekuatan efektif bangsa dan mereka, namun mereka masih Sementara itu, Gerry Mbate- buskan. ri," katanya. saikan sendiri persoalan - per- menjadi modal dasar pemban- terlihat kerepotan dalam me- mooy dan Latief Pudjosakti juga Namun, kini cara-cara terse- mecahkan konflik intern mereka. membentuk Dewan Pimpinan but sudah dianggap ketinggalan Dalam iklim demokrasi, ca- soalan yang masih menjadi gan- gunan nasional. Nahdhlatul Ulama (NU), Par- Pusat Partai Demokrasi Indone- zaman, kata anggota Komisi Na- lon ketua yang kalah dalam pe- jalan dalam tubuh partai tersebut. Agaknya pada usia ke-22 tai Demokrasi Indonesia (PDI), sia (DPP PDI) reshuffle (peruba- sional Hak Azasi Manusia (Ko- milihan, meski dengan berat hati, pasti mengakui kemenangan la- pai pada tingkat meresahkan. tahun ini warga PDI perlu mere- dan Kamar Dagang dan Industri han susunan) sebagai pernyataan mnas HAM). Marzuki mensinyalemen bah- wannya, kata pengamat politik Biarkan PDI sendiri yang menye- nungkan kembali pernyataan (Kadin) mencari pemimpin baru kekecewaan mereka terhadap lesaikan masalah itu. Pemerintah akhir tahun Presiden Soeharto, dengan kemampuan memimpin kepemimpinan Megawati dalam wa pembentukan pimpinan tand- yang pernah diminta Partai Per- "Sebagai wadah partisipasi war- ikut campur kan, jelek. Sudah ga negara dalam kehidupan ber- yang lebih bagus dari sebelumn- partai berlambang kepala ban- ingan tersebut dimaksudkan un- satuan Pembangunan (PPP) un- tuk mengundang Pemerintah tu- tuk mengetuai pusat penelitian Gerry dan Latief, yang run tangan untuk memecahkan dan pengembangan partai terse- merupakan konsekuensi pimpi- masyarakat, berbangsa, dan nan organisasi untuk menyelesai- bernegara, kita semua berkepent- didukung oleh tokoh-tokoh PDI konflik yang sebenarnya masih but, namun menolaknya. kan sendiri masalah itu," kata ingan agar organisasi kekuatan seperti Yusuf Merukh dan Edwin bisa ditangani organisasi tersebut Pangab Jenderal TNI Feisal Tan- sosial politik dan organisasi ke- Henawan Sukowati melakukan dengan caranya sendiri. masyarakatan itu kukuh dan ber- langkah mengejutkan tersebut jung. fungsi dengan baik." karena takut dipecat gara-gara tindakan mereka melantik Latief "Mereka benar-benar seperti banteng yang main seruduk," kata Amir yang juga Direktur Lembaga Penelitian dan Pengka- jian Ilmu-Ilmu Sosial (LPPIS) Fisip-UI, PDI, katanya, tidak akan da- gambarkan keprihatinannya pada pat melaksanakan konsolidasi kondisi di partainya yang terben- dan berkonsentrasi untuk men- tuk sebagai fusi dari beberapa jalankan program-program per- parpol seperti Partai Nasional juangannya bila cara berpolitik Indonesia (PNI), Partai Kristen yang berkembang di partai terse- Indonesia (Parkindo), Partai Ka- but masih seperti yang terjadi tolik, Partai Murba, dan Partai sekarang ini. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) pada 10 Janu- ari 1973. Ia menyimpulkan bahwa PDI telah masuk jurang, lantaran kecewa terhadap para aktivis par- tai tersebut yang ternyata tak per- nah surut keinginannya untuk berebut kekuasaan dan menggoy- Ia berani menyimpulkan bah- wa belum ada program perjuan- gan organisasi yang dijalankan untuk mempersiapkan Pemilu 1997, kecuali hanya Konferda dan beberap konferensi cabang (konfercab) untuk memilih pen- gurus baru di daerah. "Masalah di PDI belum sam- tidak akan ikut campur. Kalau Begitu pula Mendagri Moh Yogie SM selaku pembina poli- tik dalam negeri. Walaupun men- (Budi Setiawanto/Ant) Sumber Hukum tidak Tertulis dan Hasrat Konsep KUHP Mencerminkan Nilai Budaya dibahas. ya, sehingga diadakan kongres teng. atau muktamar untuk memilih ketua-ketua mereka. Anggota berbagai organisasi tersebut setuju untuk mengada- kan pemilihan ketua umum, na- mun ketika ketua umum sudah terpilih, sebagian dari mereka tukan bahwa menurut adat set- empat seseorang patut dipidana walaupun perbuatan itu tidak dia- tur dalam peraturan perundang- undangan. ТЕЧЕ Pada akhir rumusannya, pan- Calon ketua yang kalah terse- Keterlibatan Pemerintah yang but tak akan memprotes ke- diharapkan tersebut memungkin- menangan ketua umum terpilih, kan tergusurnya pimpinan yang apalagi mengancam membentuk ada dan memilih figur pimpinan kepengurusan organisasi versin- lain yang netral, yang bisa men- ya sendiri. lah pihak yang bersengketa, kata mantan anggota DPR tersebut. Ketidakdewasaan aktivis meninggalkan kekasihnya dalam hukum yang hidup yang menen- gakomodasi keinginan kedua be- kesedihan. Tidak pidana adat tersebut, menurut Afan Gaffar, yang tidak ada padanannya disebabkan oleh fakta bahwa dalam KUHP ini tidak jarang bangsa Indonesia, bangsa para dibawa ke pengadilan. Mengacu Aktivis organisasi yang aktivis tersebut, terhitung masih pada beberapa sampel yang dike- mbalelo (menentang) tersebut muda sekali bila dibanding den- mukakan oleh pemakalah dari Unsur-unsur dan pengertian kecele, mendapatkan harapannya gan negara-negara demokrasi FH Unud, tindak pidana ini ada dari beberapa tindak pidana adat tak terpenuhi karena Pemerintah lainnya, seperti Amerika Serikat HASRAT bangsa ini untuk KUHP tersebut. Organisasi para nasional sesuai dengan GBHN, kan elemen utama jaminan ke- Susila dan Padanannya yang dijatuhi pidana antara 1-9 yang diangkat ke dalam rumusan ternyata bersikap tegas tak mau dan Perancis. memperbaharui perangkat hu- pengajar seluruh Indonesia itu, dengan tidak mengabaikan hu- pastian hukum terhadap ke- Dalam konsep KUHP baru, bulan penjara. Dan, oleh pasal-pasal konsep KUHP baru mencampuri urusan intern organ- kum nasional terus diupayakan. pada 16-17 Desember tahun lalu kum tidak tertulis yang ada dan beradaan tindak pidana dan sank- Demokrasi termasuk barang kenyataan si pidaha harus ditafsirkan dalam tindak pidana yang menyangkut masyarakat di beberapa desa, pi- antara lain termuat dalam pasal isasi politik maupun ke- dalam Kini, Kitab Undang-Undang Hu- berkumpul di Auditorium Uni- hidup baru dalam kehidupan berbang- kum Pidana (KUHP) yang se- versitas Udayana Denpasar un- masyarakat, memenuhi nilai kerangka aliran neoklasik, yang susila mendapat perhatian yang hak wanita bersangkutan dikena- 387,388, dan pasal 396 yang ber- masyarakatan. Pemerintah agaknya menya- sa di Indonesia, sehingga terda- dang terkena "proyek" pengga- tuk menggali aspek-aspek hukum filosofis yang berintikan rasa memandang tidak pidana atas lebih besar dari pelanggaran lain- kan sanksi harus melakukan up- kaitan dengan tindak pidana adat rapan. Konsep KUHP baru yang pidana adat yang tumbuh di ber- keadilan dan kebenaran serta dasar konsep daad - dader nya. Drati krama, gamia gema- acara pemrayascita (bersih desa). di bidang kesusilaan. Sementara dari bahwa keterlibatannya pat banyak politikus dan aktivis na, mamitra ngalang merupakan Adat Sasak di Lombok, tin- unsur-unsur pidana adat yang dalam konflik intern suatu organ- organisasi yang kurang berpen- merupakan pembaharuan dari bagai daerah di Indonesia. Sem- nilai sosiologis sesuai dengan strafrecht. Landasan teoritik diakuinya tindak pidana adat di daerah Bali dak pidana adat yang men- juga mendapat tempat adalah isasi hanya akan merusak nama galaman dalam hidup berorgan- KUHP peninggalan kolonial, kini inar ini memagari bahasannya nilai budaya yang berlaku dalam tengah masuk DPR RI untuk pada "Relevansi hukum pidana masyarakat. Oleh karena itu, tidak pidana adat dalam konsep dan sebagian Lombok Barat yang yangkut kesusilaan yang masih tentang benda suci keagamaan baik yang susah payah diperoleh isasi secara demokratis. "Gus Dur adalah pimpinan adat dan implementasinya dalam nilai-nilai budaya dalam pem- KUHP adalah ajaran sifat mela- menyangkut kesusilaan, di mana ada padanannya dalam KUHP baik pencurian maupun perusa- melalui pembukaan kran keter- Hukum pidana yang nantinya hukum pidana nasional". Dari baharuan hukum pidana nasion- wan hukum material baik dalam masih ada padanannya dalam antara lain, Muger (lelaki dew- kan terhadapnya yang diatur bukaan pada awal dasawarsa ini. NU yang sah. Megawati dan Aburizal Bakri masing-masing berlaku di Indonesia mengganti- situ dicoba untuk diserap masu- al hendaknya memperoleh per- fungsinya yang positif maupun KUHP yang berlaku. Sementara asa yang memeluk seorang ga- dalam pasal 260 dan pasal 461. Menteri Dalam Negeri Yogie pimpinan yang sah PDI dan Ka- kan apa yang tertuang dalam kan-masukan guna disumbang- hatian, sehingga KUHP mampu negatif. Tindak pidana adat delik adat lokika sanggaraha dan dis untuk mempermalukan si ga- KUHP peninggalan kolonial Be- kan pada DPR RI sebagai bahan mencerminkan nilai-nilai budaya merupakan tindakan atau perbua- salah krama merupakan tindak dis atau keluarganya), Bekaruh itia pengarah seminar memberi S. Memet sebagai pembina poli- din. Abu Hasan, Gerry dan Ram- landa itu diharapkan benar-benar bahasan konsep KUHP baru yang hidup dan ada dalam di- tan yang bertentangan dengan pidana adat (Bali dan sebagian (bersetubuh antara laki-laki dan catatan agar pihak legislatif tik menyatakan bahwa Pemerin- li musti menghormati pimpinan merupakan hukum pidana yang karena tindak pidana adat namika masyarakat. Karena kerukunan, ketertiban dan rasa Lombok Barat) yang tidak ada seorang gadis di luar perkawinan mempertahankan pasal-pasal tah hanya mengakui DPP PDI terpilih mereka," katanya. yang sah), Bero (hubungan sek- menyangkut pidana adat tersebut pimpinan Megawati. Dengan Pengamat politik lainnya, bersifat mencerminkan nilai- mendapat tempat dalam konsep bagaimana pun objek pembaha- keadilan baik yang dilakukan padanannya dalam KUHP. ruan hukum pidana adalah oleh perseorangan, kelompok Drati krama misalnya, meru- sual antara laki-laki dengan wan- dengan mengingat perbuatan sendirinya, keberadaan DPP PDI Amir Santosa, menganggap bah- nilai budaya yang hidup dan ada KUHP Seminar yang diikuti Aspeh- masyarakat Indonesia yang me- orang maupun oleh pengurus pakan hubungan seksual antara ita yang masih ada hubungan tersebut tidak hanya dikenal di tandingan milik Gerry dan wa konflik intern di PDI, NU dan di masyarakat. Tanggung jawab atas keingi- upiki dari seluruh Indonesia den- miliki hidup dan falsafah ber- adat. Perbuatan mana oleh seorang wanita dengan seorang darah yang ada larangan untuk satu daerah, tetapi pengertian dan kawan-kawan dianggap tidak Kadin juga disebabkan oleh sen- timen primordial politikus dan masyarakat bersangkutan dipan- laki-laki, sedangkan mereka melangsungkan perkawinan). unsur-unsurnya dikenal di beber- sah. nan untuk mewujudkan KUHP gan pemakalah dari berbagai uni- dasarkan Pancasila. aktivis yang masih kental. Pembaharuan hukum pidana dang sebagai perbuatan yang da- masih dalam ikatan perkawinan Sementara yang tidak ada pada- apa daerah di Indonesia. "Itu yang mampu menampung nilai- versitas itu juga menampilkan nilai budaya yang hidup dan ada beberapa penceramah, di ant- nasional, demikian antara lain ru- pat menimbulkan kegoncangan dengan orang lain. Dengan nannya antara lain salaq tingkah juga untuk menjamin adanya Masih kentalnya sentimen dalam masyarakat tidak hanya aranya Prof. Dr. Mardjono Rek- musan sementara dari tim pen- keseimbangan serta menimbul singkat drati krama itu merupa- (perbuatan memeluk yang tidak keadilan dan kepastian hukum, tertumpu di pundak para peny- sodiputro, S.H. M.A. yang meru- garah yang diketuai Prof. I Made kan reaksi dari masyarakat yang kan perbuatan berzinah dengan senonoh karena dilakukan di ujarnya. mizons sung adalah sah secara asas le primordial tersebut bisa dilihat Memang, untuk mewujudkan galitas atau dengan kata lain bah dari keinginan pendukung Abu istri/suami orang lain. Ini masih depan umum, meski atas dasar usunnya atau para wakil rakyat pakan ketua tim penyusun ran- Widnyana; S.H. hendaknya di- bersangkutan. Tidak pidana adat dari berb- ada padanannya dalam KUHP. suka sama suka), ngambis (han- hukum nasional yang mampu wa Pemerintah mendukung kebi- Hasan yang menghendaki NU yang akan menggodoknya. Na- cangan KUHP baru, Banyak hal dasarkan politik hukum pidana Sedangkan lokika sanggraha ya memegang bagian tertentu, mencerminkan nilai-nilai budaya jakan yang diambil pimpinan NU dipimpin oleh tokoh NU dari luar mun, semua pihak diharapkan yang dirumuskan dari seminar dan politik kriminal yang agai daerah yang mengedapan bangsa yang luhur yang hidup pasca-Muktamar Cipasung, ter- Jawa, bukan Gus Dur yang dari masukannya untuk menuju yang diselenggarakan Fakultas mencerminkan aspirasi nasional. dalam seminar tersebut dapat di- dalam hukum adat Bali (Kitab lebih ringan dari muger). Masih ada beberapa kasus dan ada di tengah-tengah masuk tidak dimasukkannya Abu Jawa. Amir Santosa yang juga kesempurnaan dari konsep Hukum Unud serangkaian den- Tidak hanya didasarkan atas ke- identifikasi beberapa tindak pi- Adi Gama pasal 359) dirumus- KUHP tersebut. gan Lustrum VI-nya, bekerja butuhan masyarakat dewasa ini, dana adat yang ada padanannya kan sebagai hubungan cinta ant- yang berhasil diidentifikasi, yang masyarakatnya, perlu digali sum- Hasan dalam kepengurusan NU. staf ahli Kepala Sosial Politik Sikap pemerintah terhadap (Kasospol) ABRI tersebut tidak Adalah Asosiasi Pengajar sama dengan Aspehupiki Indone- tetapi juga pada masa datang, maupun tidak ada padanannya ara seorang pria dan wanita yang mana di beberapa daerah dijum- ber hukum yang tidak tertulis serta mampu berkomunikasi den- dalam KUHP. Meski tidak ada sama-sama belum terikat pai beberapa sanksi adat yang yang selama bertahun-tahun sil- kemelut di Kadin juga tak ber- mengesampingkan adanya.beda Hukum Pidana dan Kriminologi sia itu. (Aspehupiki), salah satu unsur Mewujudkan hukum pidana gan perkembangan hukum dunia padanannya dalam KUHP, na- perkawinan. Mereka melanjut- meskipun telah diselesaikan am mampu mengatur kehidupan beda karena hanya mengakui satu pendapat dan ketidakpuasan poli- wadah pengusaha, yakni Kadin tikus dan aktivis organisasi. Na- dalam masyarakat yang peduli nasional merupakan bagian pent- internasional. mun masih hidup dan diakui kan hubungan cintanya dengan melalui jalur formal (lewat pen- di atas tatanan pertiwi ini. Meminjam istilah pakar hu- dan bukan lainnya. mun, mereka hendaknya jangan terhadap pembahasan konsep ing dari penataan sistem hukum Asas legalitas yang merupa- dalam kenyataan masyarakat di hubungan seksual atas dasar suka gadilan), sanksi adat masih juga berbagai daerah di Indonesia sep- sama suka diikuti janji si pria diberlakukan kepada pelakunya. kum adat, Prof. Ketut Suta, S.H. menyatakan beda pendapat dan erti di daerah Bali, Lombok, Mi- akan mengawini si wanita. Na- "Hal tersebut menunjukkan bah- yang juga staf pengajar di FH Marzuki menganjurkan agar kekecewaan mereka melalui nangkabau, Aceh, Batak Karo mun, setelah si wanita hamil, si wa penyelesaian lewat jalur for- Unud, nilai-nilai yang ada di ten- aktivis organisasi yang mbalelo cara-cara yang justru melemah- dan sebagainya. pria memungkiri janjinya dan mal belum memenuhi rasa keadi- gah masyarakat Indonesia sejak tersebut menghormati keputusan kan organisasinya. lan masyarakat," kata Widnya- sebelum berlakunya KUHP pen- kongres atau muktamar, meng- PASTIKAN SINDU ALUMINIUM Konstruksi Baja, Pintu Harmonika, Pintu Harmonika model plat roll, Rolling door. JL. P. BACAN 27 TELP. 224778, 222538 Kusen Aluminium, Rak Aluminium, Tenda Krei, Railling Tangga Alumi- STAINLESS STEEL FAX: 224778 DENPASAR nium, Vertikal Blinds, Kasa Nyamuk P.T. SARI RAJUT INDAH KNITTING FACTORY SPECIAL PRODUKSI KAIN RAJUT BERKUALITAS EKSPORT JENIS KAIN: KEIKUTSERTAAN ANDA DALAM..........!!!!! inar. Pemerintah juga menyatakan bahwa Muktamar NU di Cipa- na mengutip rumusan hasil sem- inggalan kolonial, telah terbukti hormati ketua umum mereka "Tampaknya, politikus dan keandalannya dan ketinggian fil- yang dipilih melalui pemilihan juga kita bangsa Indonesia ini safatnya dalam mengatur tata yang mereka selenggarakan musti belajar lebih banyak lagi kehidupan di negeri yang terdiri sendiri. tentang demokrasi," katanya. Unsur dan Pengertian Implementasi hukum pidana adat dalam hukum pidana yang berlaku dewasa ini tampak masih PAMERAN DAGANG & INDUSTRI tetap diakui, ditaati dan diikuti- NEW YEAR C.3259 KEJUTAN PAMERAN DI KOTA GIANYAR YANG BERSEMI fair '95 di Gedung BALAI BUDAYA GIANYAR Tanggal 21 Januari - 5 Pebruari '95 ⚫ MISTY * RAYON LYCRA SICO • COTTON RAYON * COTTON LYCRA * RAYON COTTON P.T.SICO SUMBER SAKTI JL. Sahadewa No. 26 Denpasar C.39.38 Telp. & Fax: (0361) 237473 UTAMA JAYA FURNITURE JI. Nusa Kambangan 121 Telp. (0361) 228471 Denpasar 80113 Product: Sofa L & 321 Menerima pesanan sola sosual dengan ukuran ruangan NITSUKO PABX T C05 Menerima pesanan besar maupun kecil untuk keperluan garment JI. Imam Bonjol No. 451 Denpasar Telp. 755217, 755218, 755205 Fax. 755205 UTAMA JAYA PRODUK SOFA L DLL JL. NUSA KAMBANGAN NO. 121 TELP. 228471 DENPASAR MO MAJU PRATAMA SPORT CENTRE HOW ROOM ATUM SHOPING CENTRE Tahap V Lantai (031) 330203 Surabaya Mulyosari Utara 34313303 Authorized Dealer of Mitsubhisi Motors PT. AGUNG MITRA AUTORAYA PT. BUMEN REDJA ABADI Denpasar JI. Imam Bonjol 375 R Telp. (0361) 225002 (5 lines) 223744, 223751 Fax: (0361) 227133 Imam Bonjol 401 A Telp. 234979, 234948, 261211 Denpasar Penyelenggara :P.T. TRANSINDO EXHIBITION Jl. Yudistira No. 37 Telp. (0361) 223171 Denpasar PAMERAN AKBAR DIPENGHUJUNG TH. 1994 Penyegara IDEAL HOME (0361) 226051 13 DESEMBER '94 s/d 12 JANUARI '95 PAMERAN DAGANG & INDUSTRI GELAR NATAL 194 de Lobby Lt. 1 NDA di Jl. Jend. Sudirman 20, Telp. (0361) 235436 (Hunting), Fax. 235435 Denpasar, Bali 80210 PT. DUTA NITSUKO ABADI Jl. Imam Bonjol 111 Dps. Telp. 225755 ANUGRAH MITRA DEWATA JL. SULI NO. 106 TELP. 225671 DENPASAR OFFICE Surabaya C 3750 dari bentangan pulau-pulau ini. Bila mereka tak puas terhadap (Legawa) pimpinannya, kata aktivis HAM (Setiawan Musa/Ant) nya hukum pidana adat dalam Indosiar, Hari Ini Mengudara Penuh kenyataan masyarakat. Ke- beradaan tindak pidana adat Jakarta (Bali Post) - Menurut Anky Handoko, se- kenikmatan menonton sajian dalam praktik peradilan sampai Suatu terobosan di bidang lain Menpen H. Harmoko, acara hiburan kelas satu. saat ini tetap diakui mengingat hiburan televisi, sebuah jaringan peresmian itu akan dihadiri Sebelum resmi mengudara hakim sebagai penegak hukum stasiun televisi Indosiar yang sejumlah pejabat dari Departe- pada tanggal 11 Januari 1995, dan keadilan dituntut pula mem- dikelola PT Indosiar Visual men Penerangan, kolega pertele- secara bertahap telah melakukan perhatikan sumber hukum tidak Mandiri resmi mengudara dan visian, pemasang iklan, distrib- beberapa persiapan seperti uji tertulis dan wajib menggali, akan menyiarkan program acara utor film dalam dan luar negeri coba transmisi dan siaran praper- mengikuti dan memahami nilai- berskala nasional di Indonesia. serta perusahaan periklanan. dana sebagai siaran perkenalan nilai hukum yang hidup di dalam Rencananya Rabu (11/1) pagi Sebagai sarana hiburan yang kepada seluruh masyarakat Indo- masyarakat. Kenyataan seperti ini, Menteri Penerangan RI H. baru lahir Indosiar mencoba nesia. Mengudara televisi ini di- itu diatur dalam UU No. 14 tahun Harmoko akan meresmikan sta- menawarkan berbagai inovasi harapkan dapat ikut membangun siun penyiaran televisi swasta ini baru. Semua mata acara yang dis- dan memajukan bangsa lewat dengan menandatangani prasas- ajikan akan terkonsep pada ke- program-program yang ditayang- ti peresmian dan menekan tom- butuhan dan kenikmatan penon- kan. bol kamera di studio 2 Indosiar. ton, baik tontonan yang sekadar Presider Anky Handoko, menghibur, bermuatan pendidi- mengemukakan hal itu kepada kan, maupun yang menebalkan wartawan di Indosiar, Jalan Daan wawasan kebangsaan sampai Mogot Jakarta Barat, Selasa (10/ pemacu kreativitas. 1970. Tempat yang kini diberikan pada sanksi pidana adat dalam konsep KUHP baru tak lepas dari dasar hukum yang melandasin- ya untuk diakuinya tindakan pi- dana adat, yakni UU No. 1/DRT/ Sehingga mulai hari ini, In- dosiar akan memulai program penuh setiap hari, langsung ke - 8 kota besar di Indonesia, yaitu 1951 Dalam konsep KUHP baru 1) kemarin. Hadir dalam kesem- Demikian pula sebagai tele- Jakarta, Bandung, Semarang, implementasi hukum pidana adat patan itu Direktur Indosiar John visi swasta yang berkomitmen Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, memberi peluang bagi ke- Pasaribu, General Manager Soe- memberikan yang terbaik. Den- Ujung Pandang dan Medan. beradaan tindak pidana adat sep- tomo Soepardi, Salim Kosasih gan motto "Memang Untuk Dikatakan, stasiun pemancar di erti tampak dalam ketentuan (engerinering), bagian produksi Anda", televisi "Salim Group" 8 kota sudah siap diudarakan dan pasal 1 ayat 3 yang rumusannya Santoso Tandio dan programar ini akan menghadirkan program semua program dipancarkan dari berbunyi: Ketentuan dalam ayat Ratna Mahadi serta Harry Pra- yang diupayakan untuk mencuk- Jakarta ke satelit Palapa B2P. ini tidak mengurangi berlakunya mono, bagian keuangan. upi kebutuhan psikologis dan Bahkan Andapun terkesima sebelum bilang.... BOOM NITSUKO PABX MADE IN JAPAN (Gln) HALLO Promosi product penunjang pengembangan / peningkatan bonafiditas perusahaan tanpa beban. PABX SEMI PABX KEY TELEPON NICE V5 V7 PAKET: Selama persediaan masih ada 24X PABX Nice 8 line 150 cabang a Rp 3.000.000 per bulan 24X Semi PABX V5 8 line 50 cabang a Rp 900.000 per bulan 12X V7 Key Telepon V7 4 line 8 cabang a Rp 200.000 per bulan Setiap pembelian product, bonus langsung AC mobil Kulkas TV Privite Telepon Nitsuko Sole Agent PT. DUTA NITSUKO ABADI Ji. Imam Bonjol 111 Ops Telp. 225755 C. 3377 Rabu Kliwon, 11 Januari 1995 Penyetoran PB-I Bali d Denpasar (Bali Post) - Dana promosi pariwisata yang seha pemerintah daerah Bali melalui rekeni saat ini masih dalam proses penyelesai lukan perubahan APBD dan pengesa mengeluarkan 2 persen pendapatan Pembangunan (PB)-I. Diperlukan cukup waktu, restoran terlebih bagi Bali yang saat di- sepuluh keluarkan dan dilaksanakan dari paja nya Inpres No.6/1993, menda- ke reken pat reaksi kalangan pengelola na memb hotel untuk ditangguhkan. Se- sebuah lain itu ada alasan penyesuaian pemerint gas mem sistem penjualan paket wisata ke Bali dengan aturan baru ta Indon PB-I yang dilaksanakan. Juga ter- jadinya salah penafsiran di ka- jumlahny langan Pemda Tk II perihal kan aday angka 2 persen tersebut. Demikian dijelaskan Kadi- spenda Bali, Nyoman Sugiri, S.H., di Denpasar, kemarin, perihal keluhan Ketua PHRI Perhimpunan Hotel dan Res- yang ter Di toran Indonesia) Pusat, Pontjo Ke Sutowo, menyangkut dana promosi. Potensi Bali, selaku kontributor dana Badan Pro- Denpasa Indonesia Dinas mosi Pariwisata (BPPI) cukup besar, namun lai tahu angka pasti menurut Sugiri, be- bangkan ji bibit s lum dapat dipublikasikan. Belum Tahu kan ke Ketua BPD PHRI Bali, bunan Tommy Raka AFCIA me- Rotary Kepal nyatakan pihaknya belum tahu persis soal setoran dana pro- Bali, D mosi pariwisata yang ditarik marin n pemerintah daerah dalam ben- ini akan tuk PB-I. "Terus terang, sam- lahan se pai saat ini PHRI Bali belum bagian tahu kalau dana yang dikum- aliran s Laha pulkan pemerintah daerah me- alui PB-I dari hotel-hotel be- nanama lum disetorkan ke Pusat," kata ngan P 3,5 sam Tommy. Berdasarkan Inpres No.6/ meter d 1993 mengenai PB-I, seluruh ngan c jasa yang diberikan hotel dan Pe Perusa BERITA ekonomi bisnis ta- fikasi hun 1994 yang baru lewat di- usahaa produksikan oleh industri me- (downs dia massa nasional, didominasi kecepa oleh: berita ekonomi bisnis da- sarkan ri kelompok usaha besar. Me- tusan, s nyebut beberapa di antaranya tivitas tentang berita yang dimaksud bihan. adalah: mega kredit bermasa- kan pe lah yang menimpa sistem per- enginee bankan nasional khususnya sis- usahaa tem perbankan pemerintah, memac krisis keuangan yang menimpa an keci perusahaan pemintalan be- tasi dal nang tenun terbesar, konglo- emban merasi usaha dari hulu ke hilir merupa yang memberikan tumpah- wastaa an keuntungan (windsfall pokok profit) bagi perusahaan yang nusia memperoleh rente ekonomi, kreativ polemik berkepanjangan ten- meresp tang rencana kemungkinan kan pr pemberian proteksi kepada perusahaan produsen produk industri hulu yang amat strate- gis. 0 Men Kalau dilakukan kajian ma- liam F kro terhadap berita ekonomi ness P bisnis kelompok usaha besar di gemen atas, terkesan adanya para- dan ke doks bahkan kontradiksi di da- adalah lamnya, yakni: fasilitas istime- gup m wa yang diterima dalam bentuk hadap rente ekonomi yang diterima an dan oleh sebagian kelompok usaha dapi p besar ini, semestinya melahir- ronme kan perusahaan yang sehat dan tunities mampu bertumbuh secara se- usahaa hat. Tetapi justru terjadi an pad keadaan yang sebaliknya, un- gis. Ri tuk sebagian kelompok usaha for st ini mengalami kredit bermasa- dan to lah, hanya menjadi "jago kan- tama, dang" dalam artian: ke- dan ak mampuan untuk menghasilkan kurnya devisa terbatas, kemampuan ruhan saing di tingkat global tidaklah b. Bia menggembirakan. rendal yang Barangkali hikmah yang da- vitas c pat ditarik dari paradoks di a- modal tas adalah perusahaan menja- sahaba di semakin besar, tidaklah ham. memberikan jaminan bahwa.: perusahaan menjadi semakin Efekti sehat, sehat dalam artian: peren mampu melunasi kewajiban- dua, f nya yang jatuh tempo dari sum- tolok ber dana yang benar, bukan dari kegiatan "tutup lobang ga- telah sainga li lobang", effisiensi perusaha- efekti an dapat dipertanggungjawab- pasar. kan, dan dalam jangka panjang atau harga jual produk berasal dari dan k kalkulasi biaya yang benar, da- pinan lam artian ada marjin keun- jasa b tungan di dalamnya, tidak yang semata-mata didasarkan kepa- f. Efe da penentuan harga jual dida- nentu sarkan kepada biaya langsung dan e (direct cost pricing) yang prom semata-mata untuk penguasa- fektiv an pangsa pasar, dengan meng- orbankan profitabilitas (kemampu-labaan) perusaha- an dalam jangka panjang. Perusahaan Sehat Dari perspektif global, per- usahaan sehat menurut pan- dangan J. Naisbitt dalam Glo- bal Paradox mempunyai kwali- Harga Grosir/ Borongan Sayur-mayur Di Pasar Kumbasari Denpasar Tanggal 10 Januari 1995 Jenis Komoditi 1. Kol Bulat 3. Tomat buah lokal Harga (Rp/kg) 400 2. Kol Gepeng 450 550 5. Buncis 4. Tomat buah TW 750 200 1.100 1.000 200 3.000 16-1 6. Wortel 7. Kentang 8. Sawi putih 9. Seladeri 10. Labu Siam 11. Lombok merah besar P 200 400 Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Bali Ko JI. D 4cm