Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

2cm Perintis Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab Wakil Pemimpin Umum/Redaksi/ Penanggung Jawab Wakil Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab Redaktur Pelaksana Koordinator Liputan K. Nadha K. Nadha ABG. Satria Naradha Widminarko Nariana, B. Ashrama Wirata, Dwikora Putra Redaksi: Abinawa, Alit Susrini, Djesna Winada, Dwikora Putra, Mawa, Sumendra, Surawan, Suryawan, Suyadnyana, Wirata, Wirya. Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67A, Denpasar 80232. Telepon: (0361) 225764-238582- 238239, Faxcimile: 227418, Teleks: 35191, Alamat Surat: PO Box: 3010 Denpasar 80001. Perwakilan Ball Post Jakarta, Bag. Iklan/Bagian Redaksi: Jl. Palmerah Barat 21F, Telp.021-5357602, Fax: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan WR Supratman 22A Telp. (0370) 32737. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7 1985 tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP Penerbit: PT Bali Post. SENIN UMANIS, 2 DESEMBER 1996 Wartawan bukan Nyamuk Pers Surabaya- Ketua Umum PWI Pusat Sofyan Lubis menegaskan, dalam menjalin ke- mitraan antara pers dan pemerintah ser- ta pers dan masyarakat, sebutan nya- muk pers, kuli tinta atau kuli disket se- benarnya tidak layak diberikan kepada profesi kewartawanan. "Jika wartawan masih dianggap nyamuk atau kuli, berarti tidak bisa di- anggap mitra," katanya pada pembu- kaan penataran perpajakan anggota PWI cabang Jawa Timur di Surabaya, Sabtu (30/11). Ia menunjuk, indikasi merugikan wartawan dengan sebutan nyamuk ant- ara lain terjadinya kasus penganiayaan wartawan seperti yang dialami war- tawan Bernas Udin. "Kalau wartawan itu 'nyamuk', be- rarti bisa dianggap pengganggu, seh- ingga bisa 'dipelites' atau dipukuli sep- erti Udin itu," katanya. "Di pihak lain, wartawan juga bu- kan ratu dunia. Kalau ada ratu, berarti rajanya siapa. Oleh karena itu, lebih baik kita menganggap diri sebagai mi- tra, terutama dalam pembangunan na- sional," katanya. Saat menyinggung hubungan pers dengan direktorat pajak, ia menyata- kan bahwa telah terjalin kemitraan yang serasi sejak lama di antara keduanya. Meskipun demikian, ia tetap meng- ingatkan agar hubungan itu dilandasi saling percaya. Artinya, sumber berse- dia menciptakan keterbukaan informasi dan pers mampu menjaga agar sumber tidak sampai menutup diri. (ant) Harian untuk Umum MILIK MONUMEN PERE NASIONAL SURAKART Bali Post 260 Pengemban Pengamal Pancasila HARIAN PAGI TERBIT 16 HALAMAN Ball Post/rt BANGKAI PESAWAT - Regu penyelamat berada di sekitar bangkai pesawat komuter kecil yang jatuh di lereng gunung di daerah pinggiran kota Medellin, bagian barat laut Kolom- bia, Sabtu (30/11) lalu. Empat belas penumpang tewas dan seorang lagi berada dalam keadaan kritis. (Berita selengkapnya ada di hal. 6) Moerdiono: ABG. Satria Naradha Retro Endah Sada Suryantha, Karladi : Kariawan, Oka Wipraja Pemimpin Perusahaan Sekretaris Umum Manajer Iklan Manajer Sirkulasi Bagian Iklan Jl. Kepundung 67 A, Denpasar 80232 Bagian Iklan Telepon: 225764 Fax: 227418 Teleks: 35191 Senin s.d. Jumat 08.00 19.00 Sabtu 08.00-13.00 Minggu 08.00-19.00, Tarif Iklan: Iklan Mini: minimal 2 baris makimal 10 baris, perbaris Rp. 5.000 Iklan Umum: Rp. 6.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp. 5.000 per mmk. Iklan Warna: 1 warna Rp. 6.500, 2 warna Rp. 8.500, 4 wama Rp. 9.500 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 19.00. Bagian Langganan/ Pengaduan Langganan : Jl. Kepundung 67 A, Denpasar 80232. Telepon:225764 Pager Telepon: 139, 234139. Fax: 227418. Harga Langganan: Rp 12.000 sebulan. Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 700. Terbit 7 kali seminggu. Rekening BRI Denpasar Rekening BDB Denpasar Rekening BCA Denpasar Rekening Bank Aken Denpasar Rekening Bank Seri Partha Rekening BUN Denpasar 31-45. 1065.4 173.804 040-30-07061-8 900601028 0274000384 071 000567.7 NOMOR 106 TAHUN KE-49 Pemeriksaan Soerjadi tak Pengaruhi Pemilu Gianyar (Bali Post) - Pemeriksaan Ketua Umum DPP PDI Drs. Soerjadi terkait dengan kasus 27 Juli tidak akan mempengaruhi proses pemilu mendatang. Hal itu ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Moerdiono kepada wartawan seusai penyerahan bantuan presiden (banpres) di Desa Samuantiga, Gianyar, Minggu (1/12) kemarin. Menurut Moerdiono, pemerik- saan Soerjadi dilakukan atas pertim- bangan, pemerintah ingin menegak kan rule of law atau aturan hukum yang ada. "Kita bertekad menegak- kan rule of law, dan pemeriksaan itu 'kan tidak berarti dianggap salah," katanya sembari menam- bahkan persetujuan presiden untuk pemeriksaan Soerjadi sudah turun. Namun, Moerdiono mengingatkan bukan berarti yang bersangkutan dianggap bersalah. Mensekneg juga membantah anggapan bahwa pemerintah tidak punya keinginan untuk memeriksa Soerjadi pada awal usai meletusn- ya peristiwa kerusuhan 27 Juli. "Bukan tidak ada niat untuk memeriksa dia, tetapi kalau tidak ada alasan untuk meminta keteran- gan 'kan tidak perlu. Jangan didra- matisasi," kilahnya. Menyinggung kemungkinan adanya campur tangan maupun te- kanan dari luar negeri dalam kasus Soerjadi, mengingat kasus tersebut baru diangkat setelah selesai sidang APEC, dengan tegas Mensekneg menyatakan hal itu tidak benar. "Nggak ada itu, kenapa mesti ditekan. Demikian pula APEC tidak pernah membicarakan masalah sistem pemerintahan dalam negeri dan hanya sepenuhnya membicar- akan kerja sama ekonomi. Anda lihat sendiri di situ ada Amerika, Republik Rakyat Cina, dan Taiwan yang sering mengalami ketegangan," ucapnya. Saat didesak, apakah ada kemungkinan setelah diperiksa Soerjadi akan jadi tersangka, Moerdiono mengatakan, "Saya tidak mau bicara kemungkinan. Kita lihat saja nanti. Yang mengatakan kuat terbukti 'kan Anda sendiri." Keti- ka disinggung surat izin pemeriksaan Soerjadi tidak langsung ditandatan- gani presiden tetapi oleh Mensekneg, Moerdiono mengatakan, undang-un- dang hanya mengatakan dengan persetujuan pres- gilan yang dikeluarkan itu sifatnya lebih untuk menyelesaikan masalah administrasi. Menanggapi pernyataan Ka-pol- da Metro Jaya Mayjen Pol. Hamami Nata yang mengatakan bahwa So- erjadi sudah diperiksa, padahal su- rat izin dari presiden untuk memer- iksa Soerjadi belum turun, Moerdi- ono mengemukakan, dia (Kapolda Metro Jaya) memakai surat yang dulu, karena sebelumnya sudah ada iden. Artinya, presiden tidak perlu menandatangani sendiri. "Kalau hanya persetujuan, 'kan presiden tidak perlu menandatanga- ni sendiri. Undang-undang tidak mengatakan secara eksplisit bentuk persetujuan. persetujuan presiden itu," ujarnya Surat pemeriksaan terhadap So- dan menambahkan, surat pemang- erjadi dari presiden, kata Moerdi- & Soerjadi Andi Andojo: 50% Hakim Terlibat Mafia Peradilan Al Jam'iyatul Washliyah: Yogyakarta (Bali Post) - Tindakan kolusi dan korupsi yang diatur oleh mafia peradilan kini terjadi di mana-mana, hampir di semua tingkatan pengadilan di seluruh Indonesia. Ditengarai 50 persen dari para hakim di Indone- sia sudah terlibat dalam mafia per- adilan. Demikian Hakim Agung RI Adi Andojo Soetjipto, S.H. ketika berbicara dalam apel forum Keja- hatan Terorganisasi di Yogyakarta, Sabtu (30/11). Forum itu juga menampilkan pa- kar dan praktisi hukum seperti May- jen Pol. Drs. Koeparmono Irsan, Prof. Dr. JE Sahetapy, S.H., M.A., Prof. Dr. Bambang Pramono, dan Jaksa Agung Singgih, S.H. yang di- wakili stafnya. Menurut Adi Andojo, jika para hakim di Indonesia tidak mempun- yai pegangan mana pendapat yang benar dan mana yang salah, mana pendapat yang harus dianut mana yang mesti ditinggalkan akan men- jadi sempoyongan. Jika tidak kuat benar-benar maka akan banyak hakim yang ambruk mentalnya. Adi yang namanya melambung setelah membongkar isu kolusi di tubuh MA beberapa waktu lalu makin menegaskan tudingan masyarakat bahwa mafia peradilan kini mulai mengakar di dalam tu- buh lembaga peradilan Indonesia. Dijelaskan Adi, cara kerja ma- fia peradilan sangat rapi untuk menghindari jangan sampai penyelewengan yang dilakuka bet dasarkan kesepakatan antara orang yang berperkara, pengacara/calo, petugas keadilan dan hakim men- jadi terbongkar. Pemberian dan pen- erimaan uang sulit untuk bisa dibuk- tikan, sehingga pada tingkat akhir dalam rangkaian transaksi yang ter- lihat hanya dua orang yaitu yang Mahathir: Sesuai Konsep ASEAN, Penyelesaian Sipadan-Ligitan Jakarta - Penyelesaian masalah sengke- ta wilayah dengan Indonesia, yak- ni soal Sipadan dan Ligitan, mela- lui Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag, Belanda, tidak bertentangan dengan konsep ASEAN. Perdana Menteri Malay- sia Mahathir Mohammad menga- takan hal itu seusai Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) informal pertama ASEAN di Jakarta, Sab- tu (30/11). "Saya pikir penyelesaian soal Sipadan dan Ligitan ke Mahka- mah Internasional adalah suatu cara yang bagus dan tidak berten- tangan dengan konsep ASEAN untuk menyelesaikan masalah mereka bersama dengan cara ASEAN," tambahnya. Presiden Soeharto dan Ma- hathir Oktober lalu di Kuala Lum- pur mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa atas Pulau Sipadan dan Ligitan melalui ICJ. Kedua pemimpin ASEAN itu sepakat bahwa menteri luar negeri kedua negara akan mengadakan pertemuan secepatnya untuk me- mutuskan mengenai prosedur guna membawa masalah tersebut ke pengadilan dunia itu. di tengah laut dan masalah itu juga diajukan ke ICJ. "Bagaimanapun kita harus menyelesaikan masalah sengke- ta dengan tetangga melibatkan pengadilan daripada membiar- kannya terus menerus dalam ta- hap negosiasi tanpa penyelesaian akhir," katanya. Atas pertanyaan apakah for- mula penyelesaian masalah Si- padan dan Ligitan itu dapat diter- apkan untuk menyelesaikan klaim tumpang tindih di laut Cina Sela- tan, Mahathir mengatakan, Masalah Laut Cina Selatan bisa diselesaikan lewat pengadilan in- ternasional, tetapi masalahnya tidak tiap pihak menyetujuinya. Ada negara yang menginginkan penyelesaian dengan cara lain, selain di pengadilan. Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan diklaim secara se- bagian dan keseluruhan oleh Ma- laysia, Cina, Filipina, Brunei Darussalam, dan Taiwan. Ketika ditanya tentang diteri- manya Laos, Kamboja, dan My- anmar ke dalam ASEAN secara bersamaan, Mahathir Mohammad menegaskan bahwa bukanlah ha- sil kompromi sebagai akibat memberi dan yang diberi. Anggo- ta-anggota dari organisasi ini bisa tetap atau bergantian, mulai dari tingkat pengadilan negeri sampai MA. Kadang-kadang antara anggo- ta organisasi yang satu dan yang lain tidak mengenal satu sama lain, yang dikenal hanya penghubung terdekat. Ini terlihat misalnya orang yang punya perkara hanya berhubungan dengan calonya, kemudian si calo yang berhubungan dengan petugas pengadilan. Petugas pengadilan juga hanya berhubungan dengan salah satu hakim. "Kalau sudah diputus PN, cara yang sama juga diterap- kan untuk menghubungi hakim di PT. Begitu seterusnya hingga mata rantainya tidak terputus," katanya. Kondisi seperti itu tambahnya telah menjadi aib dalam dunia per- adilan, dan celakanya kini tiada lagi orang yang peduli dengan aib terse- but. Dalam keadaan orang sudah tidak peduli lagi aib, maka akan sulit untuk menentukan kebijakan pena terhadap kejahatan tersebut. Keja- hatan itu sulit sekali untuk dibukti- kan. "Untuk mengatakan bahwa te- lah terjadi kolusi dalam memutus perkara saja sudah sulit dan dikata kan hanya 'penyimpangan prose- dur', apalagi mau menjerat seorang hakim dengan dakwaan korupsi," papar Adi. Menurut Adi sulitnya penerapan kebijakan penal terhadap hakim, karena prosesnya berbelit-belit yaitu harus dibentuk majelis kehormatan hakim terlebih dulu untuk memer- iksa hakim (pemeriksaan segi ke- hormatannya) yang diduga melaku- kan tindak pidana. Justru karena ber- belit-belit prosedur untuk menyeret seorang hakim ke pengadilan ini, maka seakan-akan hakim merasa dilindungi dan malah bertambah berani melakukan penyelewengan. Diceritakan oleh Adi, suatu ke- tika ia pernah mengusulkan ke MA, agar bila ada ribut-ribut pemberitaan terjadinya penyelewengan men- genai seorang hakim, maka hakim tersebut langsung saja ditindak. "Anda tahu apa jawaban ketua MA waktu itu?," tanya Adi dengan suara agak tinggi. "Ia berkata bahwa saya tidak pantas untuk menjadi pimpi- nan Mahkamah Agung," katanya getir. Dijelaskan maksud untuk menindak hakim jika ada ribut-ribut tanpa dibuktikan lebih dulu adalah karena pertimbangan hakim itu merupakan jabaya "luar bi- asa" yang diberi wewenang untuk memutus perkara. Mereka bisa mengubah nasib manusia dari ba- hagia menjadi sengsara karena ke- wenangannya menjatuhkan pidana. Oleh karenanya hakim harus ber- sih, tidak boleh ada ribut-ribut men- genainya. (076) Moerdiono ono, sudah sejak lama dikirim ke Kejaksaan Agung. Namun, kepas- tian tanggal dan bulan berapa surat tersebut dikirim, Moerdiono tidak merincinya. Seperti diketahui pada 27 Juli lalu terjadi penyerbuan oleh massa PDI pendukung DPP PDI pimpinan Soerjadi terhadap sekretariat DPP PDI JI. Diponegoro 58 Jakarta yang diduduki massa pendukung DPP PDI pimpinan Megawati Soekar- noputri. Dari kejadian itu hanya pen- dukung Megawati yang diajukan ke pengadilan dan kemudian divonis 4 bulan 3 hari. Pada bagian lain, Moerdiono menolak menjawab pertanyaan sep- utar kemungkinan perlu dilakukan- nya kongres luar biasa (KLB) un- tuk menyelesaikan masalah di tu- buh PDI. "Jangan tanya soal KLB. Memangnya dikira KLB itu gam- pang?" kata Moerdiono. Sementara itu Bupati Gianyar Tjok. Gde Budi Suryawan menga- takan kondisi sosial politik di wilayahnya berjalan bagus. Kasus pembatalan pelantikan Komcam PDI di Sidan dikatakan sebagai masalah intern PDI yang tidak mengganggu stabilitas lainnya. Ha- dirnya pihak keamanan sifatnya untuk mengantisipasi kemungkinan ada gangguan kamtibmas. (031) Soeharto-Try Sutrisno masih tetap Diperlukan Medan - Pengurus Pusat (PP) Al Jam'iyatul Washliyah menyata- kan dwitunggal kepemimpinan nasional di bawah Presiden Soe- harto dan Wakil Presiden Try Su- trisno masih tetap diperlukan un- tuk membawa bangsa Indonesia menuju abad XXI. Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum PP Al Jam'iyatul Washliyah KH Ridwan Ibrahim Lubis di depan puluhan ribu je- maah Al Washliyah se-Indonesia, yang menghadiri peringatan HUT ke-66 salah satu organisasi Islam tertua itu di Medan, Sabtu (30/11). "Dwitunggal kepemimpinan nasional di bawah Bapak Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Try Sutrisno masih kita perlukan untuk periode kepemimpinan bangsa berikutnya guna membawa seluruh bangsa kita menuju kesejahteraan lahir dan batin," katanya. Peringatan HUT ke-66 Al Washliyah, yang dipusatkan di lapangan Merdeka itu dihadiri Wapres Try Sutrisno dan ibu, sejumlah menteri Kabinet Pem- bangunan VI, Gubernur Sumut Raja Inal Siregar serta pejabat sip- il dan militer di daerah itu. bangsa serta meningkatkan produktivitas dan etos kerja. Sementara itu, Menteri Aga- ma Tarmizi Taher minta organisa- si kemasyarakatan Islam, yang lahir di Medan 30 November 1931 itu ikut melahirkan sumber daya manusia yang berilmu dan berakhlak. "Melalui lembaga pendidikan yang banyak dimiliki Al Washliyah, saya berharap lahir generasi muda yang memiliki kesalehan ritual dan kesalehan aktual," katanya. Kegiatan HUT organisasi yang memiliki dimensi perjuangan di bidang pendidikan, dakwah dan amal sosial bagi kemaslahatan umat dan bangsa itu dihadiri oleh sedikit-dikitnya 200 ulama besar dari seluruh pelosok Tanah Air. Rangkaian acara puncak HUT organisasi itu juga diisi dengan doa bersama sebagai rasa syukur atas penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Ibu Negara almar- humah Hj. Tien Soeharto. Lubis juga minta seluruh kelu- arga besar Al Washliyah, yang Al Washliyah yang didirikan tersebar di berbagai pelosok Tanah Dengan kesalehan ritual yang sejumlah ulama karismatik Air, sepenuhnya mendukung pel- aksanaan pemilihan umum 1997 tercermin dari keimanan dan Sumut itu, seperti H Abdurrah- akhlak mulia serta kesalehan ak man Sihab, H Syech Muhammad dan sidang umum MPR 1998. Keluarga besar Al Jam'iyatul tual yang tercermin dari dikua- Yunus, H Adnan Lubis, dan H Is- Washliyah, baik yang ada di daer- sainya ilmu pengetahuan dan mail Banda, kini memiliki ah perkotaan maupun di pedesaan teknologi, ia yakin generasi muda sekurang-kurangnya 1.900 lem- terpencil, diminta pula untuk tetap Indonesia mampu mengisi pem- baga pendidikan yang tersebar di menjaga persatuan dan kesatuan bangunan bangsa secara mantap. berbagai pelosok Tanah Air. (ant) Gus Dur Menilai Pertemuannya Enam Juta Orang telah Meninggal akibat AIDS dengan Amien Bersifat Kosmetik Surabaya- Ketua Umum PBNU Abdur- rahman Wahid (Gus Dur) menilai pertemuannya dengan Amien Rais (Ketua Umum PP Muham- madiyah) dalam acara bedah buku PMII di Jakarta merupakan hal yang bersifat kosmetik. "Saya lebih suka datang di sarasehan NU Jatim dalam mem- peringati ke-73 hari lahir NU di Surabaya, tetapi saya juga datang pada pertemuan Minggu malam ini untuk bedah buku dengan Pak Amien Rais," ujarnya di Sura- baya, Minggu (1/12) kemarin. Gus Dur mengemukakan hal itu dalam pembukaan secara resmi sarasehan "Peran Ormas Keagamaan Dalam Kebangkitan Nasional Kedua" yang diseleng- garakan PWNU Jawa Timur un- tuk merayakan ke-73 hari lahir NU dan dihadiri sekitar 250 war- ga NU se-Jatim. Pembicara lain di antaranya Gubernur Lemhanas Letjen TNI Sofyan Effendi, pemikir Islam Nurcholish Mad- jid, peneliti LIPI dan atropolog Mohammad Sobary, pengamat politik LIPI Muhammad AS Hikam, sosiolog Unair Surabaya Soetandyo Wignjosoebroto dan ekonom Kwik Kian Gie. Menurut Gus Dur, pertemuan dirinya dengan Amien Rais atau orang lain akan merupakan pe- menuhan kebutuhan kosmetik, karena yang bertemu adalah Ket- ua Umum PP Muhammadiyah dan Ketua Umum PBNU. "Acaranya memang bedah buku 'Demokrasi Atas-Bawah' yang merupakan kumpulan tulisan saya dan Pak Amien Rais. Masak, saya harus membedah tulisan sendiri, tetapi sesama gerakan Is- lam memang harus dijalin komu- nikasi yang sering," katanya. iyah dan pengurus teras ICMI tidak ada masalah dengan Ketua PBNU Abdurrahman Wahid. Menurut dosen senior jurusan Hubungan Internasional Fisipol UGM itu, bila antara dirinya ter- dapat perbedaan dengan Gus Dur atau siapa pun, hal itu tidak perlu dikaitkan dengan masalah yang lebih luas seperti politik. "Kalau ada perbedaan, itu sangat bisa di- mengerti. Yang penting masing- masing pihak saling menghargai, sehingga tiap pendekatan yang di- ajukan mendapat kesempatan un- tuk dikaji," kata Amien Rais. Ia bahkan menilai pertemuan- nya dengan Gus Dur bisa mem- perkuat citra ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam) antara Mu- hammadiyah dan NU yang sela- ma ini seolah-olah ada jarak. Tak Ada Masalah Ia mengatakan, antara Mu- Sebelumnya, Ketua Pimpinan hammadiyah dan NU juga tidak Pusat (PP) Muhammadiyah ada masalah, bahkan di lapisan Amien Rais menegaskan, sebagai bawah kedua warga bekerja sama pribadi, pimpinan Muhammad- (Bersambung ke Hal 15 Kol 8) Polisi harus Terbuka Pada pertemuan Jumat (29/11) adanya perbedaan pendapat di Gelar Perkara Udin antara negara-negara anggota per- himpunan bangsa-bangsa Asia Yogyakarta - Tenggara itu. Menurut Mahathir, sama sekali Jakarta - Penderita HIV/AIDS di selu- ruh dunia hingga kini mencapai 22 juta orang, enam juta di ant- aranya telah meninggal. Sekjen PBB Boutros Boutros-Ghali men- gatakan hal itu, Minggu (1/12) kemarin berkaitan dengan Hari AIDS Sedunia. "HIV/AIDS adalah masalah global dan tak ada negara atau wilayah yang kebal, tetapi penye- baran HIV secara global bisa dice- gah," katanya dalam siaran pers kantor pusat informasi PBB, yang diterima di Jakarta. Sekjen PBB menambahkan, keberhasilan program pencegahan dan pendidikan seks di negara maju menunjukkan bahwa tingkat infek- si HIV/AIDS mulai bisa ditanggul- nagi dengan hasil yang positif. Namun, keberhasilan penanggu- langan pencegahan HIV/AIDS di negara berkembang masih terbatas, karena lebih dari 90 persen penu- laran dan penderita HIV/AIDS ditemukan di kawasan itu. Di samping itu, terapi dan pen- gobatan antivirus tersebut masih terlalu mahal, jauh dari jangkauan wasan Monas, Minggu (1/12) ke- mayoritas luas pengidap AIDS di marin. negara berkembang. Menurut Boutros-Ghali, PBB telah memimpin dalam upaya menggalakkan program pendidi- kan dan pencegahan HIV/AIDS melalui kerja sama dengan nega- ra anggotanya. Program kemitraan antarang- gota PBB, yang dicanangkan 1 Januari 1996, merupakan langkah maju dan penting dalam perjuan- gan global melawan HIV/AIDS yang kini telah mengembangkan prakarsa kebijaksanaan di tingkat global, regional dan nasional. "Tantangan Hari AIDS Sedu- nia adalah menerjemahkan pengertian dan kesadaran men- genai HIV/AIDS ke dalam tinda- kan positif dan kebijaksanaan pe- merintah, yang lebih efektif dan terkoordinasi di seluruh dunia, serta menuntut respons yang sar- at informasi arif dan murah hati dari semua pihak," katanya. Sayangi Keluarga Menteri Kesehatan Sujudi dalam kesempatan itu mengata- kan, salah satu cara terbaik untuk AIDS প্রতিরোধ করুন FCND mencegah penyebaran HIV/AIDS adalah dengan menyayangi kelu- arga dan jangan membawa peny- akit itu ke dalam rumah. (Bersambung ke Hal 15 Kol 1) কি আশা 213 মেত্রী IST1 সাবধান! Ball Post/AFP HARI AIDS Peringatan Hari AIDS Sedunia berlangsung di berbagai tempat, Minggu (1/12) kemarin. Di Bangladesh, mis- Di Jakarta, puncak acara Hari alnya, sejumlah pemuda turun ke jalan membawa poster yang AIDS Sedunia 1996 digelar di ka- berisi tentang informasi AIDS. Ketika Aborsi Jadi Bahan Diskusi (2-Habis) Dokter Bingung, Masyarakat lebih Bingung lalu, menjelang KTT informal pertama ASEAN, Presiden Soe- ra terbuka, maka polisi dan pi- ya mawas diri melihat kekuran- harto dan PM Mahathir sepakat Rektor Universitas Bhay- hak lain bisa mengajukan argu- gannya, agar tugas yang diem- untuk mempercepat pengajuan, "Keputusan itu bukanlah ha- angkara Mayjen Pol (Purn) mentasi. bannya nanti bisa berjalan leb- sengketa wilayah itu ke ICJ. sil kompromi, melainkan suatu Koesparmono Irsan mengata- Menurut dia, gelar perkara ih sempurna. Mereka juga sepakat untuk kearifan atau kebijakan," katan- kan, Polda DI Yogyakarta harus itu juga diharapkan bisa men- Ia kembali mengingatkan, menginstruksikan menlu masing- ya menambahkan. secara terbuka melakukan gelar jawab pertanyaan banyak orang tolok ukur keberhasilan seorang masing negara guna mengambil langkah-langkah kongkret guna tidak ada upaya kompromi di ba- perkara kasus tewasnya war- tentang berlarut-larutnya penan- polisi tidak dinilai seberapa ban- tawan Udin, dengan melibatkan ganan kasus itu. yak dia memasukkan orang mengajukan masalah tersebut ke lik keputusan untuk menerima ke- berbagai pihak yang berkait Koesparmono tidak setuju dalam bui, melainkan sejauh pengadilan internasional tersebut. tiga negara itu secara bersamaan. dengan kasus itu. dengan pendapat yang menya- mana dia bisa mencegah seban- Mahathir pada konferensi pers "Anda bisa menganggapnya Ditemui wartawan seusai takan bahwa darah korban bu yak-banyaknya orang agar tidak sebagai upaya memperlambat berbicara dalam seminar "Ke- kan merupakan barang bukti masuk penjara. puh Malaysia dan Indonesia itu penerimaan Laos dan Kamboja jahatan Terorganisasi" di Ge- dalam sebuah kasus pembunu- Belum Siap Polda DI Yogyakarta, Jumat bukanlah merupakan preseden atau mempercepat penerimaan dung UC UGM Yogyakarkta, han sebab dari barang bukti akan buruk, karena Malaysia sebelum- Myanmar, silakan menafsirkan Sabtu (30/11), mantan Deputi menjadi pendukung alat bukti. lalu (29/11), secara mendadak nya punya pengalaman yang sama sendiri," kata Mahathir yang Operasi Kapolri itu menjelas- Darah Udin beberapa waktu lalu membatalkan rekonstruksi yang dengan Singapura mengenai didampingi Menlu Malaysia Ab- kan, gelar perkara tersebut di- dilabuh polisi di Pantai hendak dilakukan pukul 22.30 klaim sebuah pulau karang kecil dullah Badawi.(ant) lakukan agar bisa dipastikan Parangtritis, Bantul, Yogyakar- WIB di depan rumah Udin di cara kuantitatif umur janin dimu- apakah kasus yang melibatkan ta. itu mengatakan, cara yang ditem- ▼Bali Post HARI INI ●LPPH Siap Dampingi Guru di Pengadilan.. ● Moerdiono Memuji UPT di Gianyar...... ●Dicegah, Komersialisasi Perang Ketupat di Lingsar.. Ribuan Jenis Pungutan di Daerah harus Ditertibkan... ● Menteri Kebudayaan Mesir Serang Netanyahu.. ●Jika Seniman Tua Bicara, Pemerintah Beri Apa?.. ●Peraturan Perpajakan Sulit Diinterpretasikan WP.... Home Page Bali Post : http://dps.mega.net.id/news/balipost/balipos.htm E-mail :balipost@dps.mega.net.id 3 Jalan Parangtritis km 13, Ban- DS alias Iwik sebagai tersang- Koesparmono ketika tul, Yogyakarta. ka itu bisa diproses lebih lanjut menanggapi adanya anggapan Kapolda DI Yogyakarta Kol atau tidak. tentang kekurangan polisi dalam Pol Mulyono Sulaiman ketika Menurut dia, dalam gelar menjalankan tugasnya belakan ditemui wartawan, Sabtu, men- perkara tersebut, harus melibat- gan ini, menyatakan, kekuran- yatakan, pembatalan itu karena ..4 kan DS, saksi-saksi termasuk sak- gan kecil ketika polisi men- penyidik belum siap untuk si utama istri Udin, Marsiyem, jalankan tugas memang akan melakukan rekonstruksi. Pada kesempatan itu, Mu- lyono berjanji akan memerik- sa sejumlah pemuda yang ikut menolong Udin, beberapa saat setelah korban dianiaya orang tidak dikenal di depan rumah nya pada 13 Agustus 1996 malam. (ant) .5 saksi ahli, penasihat hukum DS, tampak, namun jasanya yang 6 kuasa hukum Marsiyem, hakim, besar tidak kelihatan. .8 jaksa, ahli forensik, serta pihak "Polisi itu dosanya tidak be- 11 yang netral. rampun, namun jasanya tidak Koesparmono yang Jumat terhimpun," katanya. (29/11) terpilih menjadi anggo- Kendati demikian, Koespar- ta Komnas HAM itu, menge- mono menegaskan, bila polisi mukakan, melalui gelar perka- melakukan kesalahan, hendakn- seks bebas, masyarakat cenderung melupakan laku prihatin terhadap pem- batasan kebutuhan seks. Hal itu ditandai berkembang- bara, pengamat sosial dan agama nya aplikasi seks yang tanpa Drs. Mohammad Sobary, M.A. malu-malu, blak-blakan, terbuka, pi aborsi. Terlebih menyikapi SAMPAI kini, kalangan dok- bangan non-medis, salah satunya dilakukan secara arif. Kearifan itu sendiri, katanya, KTD (kehamilan tidak direncana- ter masih ribut menentukan batas ajaran agama," ujarnya. awal kehidupan janin. Ada yang Dijelaskan, dalam ajaran aga- dapat dicapai kalau pemecahan kan red) sebagai katup awal berteori, umur janin sudah dimu- ma, umur janin ditentukan oleh problem aborsi dikembalikan pada praktik aborsi," ucap Sobary. Saat berdiri pada posisi kos- lai pada tahap pembuahan. Hal itu masuknya "roh" pada rahim wan- akar permasalahan. Yakni, ke- diprasastikan dalam Sumpah ita. Salah satu agama menyebut, beradaan korban serta pelaku abor- mopolit modern dengan contoh Dokter tahun 1948. Teori lain proses pemasukan itu terjadi dua si di tengah kondisi masyarakat kasus perilaku seks bebas, mengatakan, umur janin bermula bulan setelah pembuahan dan pi- yang permisif dan reaktif. Menu- masyarakat sepakat melenyapkan ketika fungsi otak berjalan. Teori hak wanita tidak mengalami haid. rut Suambara, kondisi tersebut per- perbincangan KTD sebagai ben- ini memperkirakan kehidupan ja- Fenomena perbedaan pendap- lu ditelaah dan dipecahkan dengan tuk akibat. Kata Sobary, ketika nin dimulai tujuh minggu setelah at tersebut, kata Kartono, menun- pendekatan menyeluruh, bukan meramaikan pembuahan. Dalam pertimbangan jukkan persoalan aborsi terbentur sekadar pendekatan hukum formal. medis, angka tujuh minggu dipa- kerumitan "luar dan dalam". Proses pemecahan itulah yang kai patokan awal kerja otak. Artinya, problem aborsi tidak menuntut keterlibatan tim. Searah dengan asumsi Suam- Polemik juga bersumber pada hanya berkutat pada sikap dan perbedaan ukuran kuantitatif. Ada penyikapan kalangan masyarakat, kalangan dokter berpendapat, se- tetapi juga membingungkan ka- menilai, sikap reaktif masyarakat serta meninggalkan norma. Kel- langan dokter sebagai praktisi. lai dua bulan setelah wanita tidak "Saya pikir, ada benarnya sin- tidak lepas dari gaya hidup yang ompok pelaku pun lebih variatif, mengalami haid. Pihak lain men- yalemen yang mengatakan aborsi berkembang pada dekade terakhir. baik kalangan remaja maupun yangkal dengan mengecilkan dari disimpulkan sebagai masalah yang Berbicara bersama dr. Kartono kaum tua. Bahkan, pola tersebut Mohammad di depan peserta sem- juga merambah pasangan yang dua bulan menjadi satu bulan. rumit dan kompleks," ujarnya. Tentunya, masing-masing menga- Maka, adalah wajar bila mun- inar "Aspek Sosial Kesehatan Re- sudah diresmikan oleh lembaga jukan pertimbangan yang rasion- cul pemikiran yang menegaskan produksi" di Gedung BPG, pekan perkawinan. Khusus pelaku tera- penanganan aborsi harus dilaku- lalu, Sobary menandaskan gaya khir, kegagalan laku prihatin ter- al untuk ukuran medis. Ketua Perhimpunan Keluarga kan secara tim dan menyeluruh. hidup masyarakat masih terkotak hadap hubungan seks, populer Berencana Indonesia (PKBI) Pu- Pemecahannya tidak akan akurat pada iklim mendua. Di satu sisi, disebut seks pasangan idaman sat dr. Kartono Mohammad men- kalau diselesaikan secara parsial. masyarakat ingin dicap mampu lain. Namun, lanjut Sobary, saat yampaikan dinamika perbedaan Seperti usulan wakil rakyat yang menerapkan pola hidup modern pendapat tersebut di hadapan pe- terlansir melalui I Wayan Suam- dan kosmopolit. Sementara di sisi kegagalan laku prihatin itu mem- serta seminar sehari "Aspek So- bara, S.H., salah satu anggota lain mereka tak berdaya melepas buahkan kehamilan di luar perkiraan, berubahlah kosmopolit sial Kesehatan Reproduksi" pe- Komisi C DPRD Bali. Menurut- pola pikir tradisional. "Model seperti itu juga ber- modern menjadi bencana sosial kan lalu. "Selain medis, perbe- nya, kerumitan aborsi bisa luntur daan itu juga dipengaruhi pertim- dan pecah asal penanganannya laku ketika masyarakat menyika- (Bersambung ke Hal 15 Kol 5) 2cm 4cm