Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

4cm 2cm u Pon, 8 April 1998 Ball Post/058 memberikan sumbangan bantuan kepada sebuah lajar Padi ukman Al-Hakim Ketua TAIN Mataram. Dalam khotbahnya Drs. H. ukman Al Hakim mengajak mat Islam di daerah ini un- ak mempertebal semangat it- ar, semangat berkorban har a uang, waktu, tenaga fisik, mu, jabatan dan apa pun ang dimiliki agar dapat di- manfaatkan setepat-tepatnya alam rangka itsar demi ke- majuan bersama. "Hanya de gan pengorbanan itulah tugas ita yang besar dan yang kecil nsya Allah dapat terlaksana engan baik," katanya. Dia menegaskan uluran ta- gan kaum yang berada kini angat diperlukan oleh anak- anak terlantar yang memerlu- an pendidikan, masih ba-nyak remaja yang menganggur, dan banyak orang tua yang ingin melanjutkan pendidikan pu- ranya ke jenjang perguruan inggi, namun tidak memiliki Kemampuan ekonomi. PHBI Kab, Loreng bekerja sama dengan Pimpinan Dae- rah DMI (Dewan Masjid Indo- mesia) Loteng berhasil me- ngumpulkan uang, hewan kur- pan dan beras dari para dar- mawan di daerah ini senilai Rp 23.420.000, meningkat sekitar 14 persen dari tahun lalu. Jumlah hewan kurban yaitu 10 ekor sapi dan 28 ekor kam- ping. Beras terhimpun 1,20 ton dari Kanwil Depsos NTB. Pembagian hewan kurban ter- utama sapi untuk tahun ini di- arahkan kepada masyarakat di daerah Lombok Selatan waitu di desa-desa yang me- ngalami gagal panen. (tim BP) Coramil sip meminta Kadus bersama kusir benhurnya agar mengh- adap bupati keesokan harinya. Jumat pagi, 8 orang kusir ber- sama kadusnya dijemput den- gan mobil Tibum dengan da- ih menghadap bupati, namun mereka dibawa ke kantor Ko- amil. Kuasa Hukum korban, Moh. Nukman, S.H. ketika di- mintai komentarnya berjanji, akan membawa kasus ini ke pengadilan. Aparat, kata dia, idak boleh main hakim sendi- i, apa pun kesalahan warga. Belum lagi ulah oknum ang- gota hansip, Sl yang ingin men- adi pahlawan, kemudian mengkomandoi agar kusir-ku- sir itu dianiaya. "Sl itu masih tersangkut kasus, gara-gara menabrak mati orang, kini bikin ulah lagi," katanya. Sumber terpercaya di Pol- res Dompu mengakui, kasus penganiayaan terhadap ku- sir-kusir benhur ini sudah di- laporkan. "Kami sudah men- erima laporannya," ujar sum- ber yang enggan disebutkan jati dirinya. (nas) nghilang milik Hartono di Jl. WR. Su- pratman 85 Surabaya, diger- ebek oleh petugas Polresta Surabaya Selatan. Saat itu, petugas berhasil mengaman- kan 7 wanita panggilan ber tarip jutaan rupiah, serta kaki tangan Hartono, Sanusi (56) yang juga menjadi terdakwa. Penggerebekan itu ber- dasarkan laporan orangtua Sr (15), seorang pelajar SMP di Surabaya yang juga jadi anak buah Hartono. Sr yang masih di bawah umur dijual Hartono ke lelaki hidung belang dengan tarif sekitar Rp 2,5 juta per malam. Dari hasil itu, Hartono meminta bagian sebesar 50 per sen dari hasil keringat wanita panggilan itu. (e) Rabu Pon, 8 April 1998 Harian untuk Umum Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila Terbit Sejak 16 Agustus 1948 Tajuk Rencana Dialog Wajar SAMPAI hari ini, mahasiswa umumnya masih tampak ogah- ogahan menyambut tawaran dialog dari berbagai pihak. Dari sekian banyak pendapat yang pernah terlontar, ada yang menyebutkan bahwa keengganan mahasiswa itu akibat tidak yakinnya mereka terhadap proses dialog yang ditawarkan. Mereka mengkhawatirkan bahwa proses komunikasi itu akan berjalan tak seimbang karena sarat pembatasan dan dilandasi rekayasa tertentu. Kita tidak ingin menilai sikap tersebut dari sisi kebenaran logisnya. Kita ingin menandaskan, bahwa dengan sikap semacam itu, atau tepatnya kondisi mental semacam itu, memang sebaiknya dialog tidak dilakukan. Masalahnya, akibat kecurigaan dan kekhawatiran itu, yang sebenarnya merupakan cerminan ketidakpercayaan terhadap iktikad baik pihak lain dan terhadap makna dialog, dapat dikatakan bahwa mahasiswa dalam keadaan tidak siap berdialog. Apabila dialog akhirnya diselenggarakan, kita tidak melihat hal-hal positif yang mungkin muncul dari bentuk komunikasi tersebut. Pada hakikatnya, dialog merupakan sebuah bentuk komunikasi wajar antarmanusia. Dialog terjadi tiap hari dalam kehidupan manusia. Walaupun demikian, kita perlu memahami bahwa dialog tidak sepi pengaruh budaya, struktur sosial .maupun politik masyarakat pelakunya. Secara umum, masyarakat kita terpilah menjadi masyarakat yang diatur dan yang mengatur (people and ruler). Dialog antarwarga masyarakat biasa berjalan dengan kaidah-kaidah yang berbeda dengan dialog antara rakyat biasa dan penguasa. Bahasa Jawa dan Bali mengatur dialog melalui ragam bahasanya yang secara umum disebut sebagai linguistic eti- quettes atau unggah-ungguhing basa. Sistem sosial neofeodalistis tidak memberi kesempatan dialog antara bawah dan atas secara alami, sebaliknya harus dilakukan dengan landasan kaidah-kaidah yang tak jarang amat ruwet. Dari sisi ini kita bisa memahami mengapa beberapa waktu lalu Menko Polkam Jenderal (Purn) TNI Feisal Tanjung mengatakan keinginan mahasiswa berdialog langsung dengan Presiden Soeharto kecil sekali kemungkinannya terjadi karena harus melewati prosedur yang cukup rumit. Dalam masyarakat neofeodal, dialog hanya terjadi di kalangan bawah secara informal, sementara dialog formal lebih banyak berjalan sebagai pengarahan dan petunjuk. Dalam masyarakat Indonesia tertentu, acara-acara seperti perkawinan, selalu dihiasi wejangan atau petunjuk-pengarahan dari tokoh-tokoh masyarakat yang dinilai memiliki kualitas untuk memberikannya, antara lain atasan si mempelai. Di sekolah, kegiatan belajar-mengajar juga masih lebih banyak berjalan melalui proses satu arah, dari guru kepada siswa. Kedatangan pejabat-pejabat ke daerah bukan untuk melakukan dialog tetapi memberikan petunjuk-pengarahan, lewat acara wejangan, dan menerima pertanyaan yang harus selesai sekali jawab. Dialog yang ideal, dalam arti alami dan memuaskan semua pihak, berjalan dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Pertama, dialog harus lahir dari kebutuhan real, bukan sekadar asesoris demokrasi atau demokrasi asesoris. Kedua, dialog berawal dan berjalan dengan iktikad baik untuk mencari titik temu, bukan untuk merekayasa pihak lawan dialog. Kedua belah pihak benar-benar memiliki kesadaran bahwa dialog ini dimaksudkan untuk kepentingan dan kebaikan semua pihak, bukan sekadar membendung atau mengenakkan perasaan lawan dialog. Ketiga, kedua belah pihak dalam keadaan siap mental berdialog. Tak satu pihak pun merasa terpaksa melakukannya. Gagasan dialog yang mencuat belakangan ini, terasa seolah- olah sebagai pemaksaan diri akibat adanya krisis ekonomi yang makin lama makin menekan, sementara titik terangnya belum juga kelihatan. Akibatnya, sementara mahasiswa menuntut dia- log dengan menetapkan syarat-syaratnya sendiri, pemerintah memberikan kesediaannya juga dengan menggariskan aturan main yang dikehendakinya. Dalam keadaan semacam ini, adalah tak bijaksana kalau kita memaksakan dialog. Dialog yang demikian itu tidak otomatis menyelesaikan masalah, sebaliknya justru bisa menimbulkan masalah apabila tidak bijak dalam menjalankannya. Jika demikian halnya ada baiknya gagasan dan kesepakatan akan perlunya model komunikasi ini kita simpan sampai kedua pihak berada dalam keadaan siap mental melakukannya. Dialog memang tidak otomatis menyelesaikan masalah krisis yang sekarang membelenggu kita. Sebaliknya dialog hanya memberikan kerangka wawasan untuk melakukan perbaikan, pembenahan maupun perombakan. Selanjutnya, terserah pada para pelaksananya. Dialog hanya untuk dialog tak akan ada artinya kecuali sekadar sport otak. Yang penting adalah tindak lanjut dan pelaksanaannya. Surat Pembaca Persyaratan: Sertakan Fotokopi KTP atau SIM Mana Bukti Janjimu Kasus yang menyangkut Bank Suma telah lama tersele- saikan, semua deposan dan pen- abung menerima haknya. Begi- tu pula baru-baru ini 16 bank yang dilikuidasi (BDL) telah terselesaikan kewajibannya ke- pada para deposan dan pena- bung dengan dibantu keuang- annya oleh Pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia yang sudah tentu uang rakyat juga. Nah kini bagaimana dengan Bank Pasar Balido Group? Te- lah lama sekali uang rakyat kecil di Bali mengendap di Bank Bali- do Group tanpa imbalan bunga, tanpa berita apa-apa, tanpa ada "kepastian kapan akan kembali kepada rakyat kecil yang kini dalam kesulitan hidup. Sebelum pemilu saya pernah bersurat dalam harian ini bah- wa 300.000 deposan di Balido rakyat, di mana kemudian hari Bapak akan menjadi seperti kami. Ada juga Ketua Tim Perwa- kilan Nasabah BPR Sadar yang kini sudah menjadi anggota DPRD. Kalau saja Bapak-ba- pak bergabung bersama dan mendahulukan kepentingan rakyat kecil, satya wacana, rasanya tiada masalah yang tidak bisa diselesaikan, sebab semuanya bisa diatur. Kami tidak minta bantuan Bapak, tetapi kami menuntut realisasi janji Bapak, kami sudah keke- ringan permohonan bantuan dan semacamnya, kami sudah bosan memohon. Kami hanya mengingatkan kalau masalah ini tidak kunjung selesai dengan baik kami akan menggalang per- satuan kami dan menyampai- kan masalahnya ke Pusat, kepa- da Bapak Menteri malah kalau perlu kepada Bapak Presiden. Kami menanti kabar baik, sebe- lum Pimpinan BI Bali berganti Group ini yang kalau dihitung untuk yang keempat kalinya. dengan istri dan satu anaknya akan menjadi 900.000 orang adalah merupakan satu angka yang potensial untuk suara dalam pemilu. Lalu surat saya itu rupanya mendapat gayung bersambut dengan terucapkan- nya janji seorang tokoh pim- pinan OPP yang mengatakan: Pergantian STNK telah Masalah Balido Group akan di- dibakukan secara hukum di- usahakan penyelesaiannya se- lakukan tiap lima tahun. Salah belum pemilu." Pemilu telah satu tujuannya adalah efisiensi lama berlalu, Bapak tadi dan dan meringankan beban ma- Bapak-bapak lainnya sudah syarakat khususnya pemilik mapan duduk di kursi Dewan kendaraan. dengan segala atribut sebagai anggota Dewan, semoga Bapak masih ingat dengan "Sumpah Palapa" tadi, janganlah Bapak lupa pada kami. Bagaimana pun Bapak-bapak berasal dari Putera Gadung- Denpasar Pergantian STNK dan Plat Pada krisis seperti sekarang ini yang melanda kehidupan masyarakat justru ada peruba- han/pergantian STNK dan plat terutama yang ada nomor/ang- ka terakhirnya menggunakan Bali Post Hakim Kolusi Harap Minggir MENTERI Kehakiman Muladi muncul dengan tema ke- bijakan dan ritme komitmen yang langsung tinggi, berantas mafia peradilan. Jika ingin memulihkan keperecayaan, do- mestik maupun internasional terhadap pemerintah, pulih- kan reputasi hukum. Jika ingin memulihkan reputasi hu- kum, pulihkan reputasi peradilan. Berantas mafia peradi- lan. Muladi Menteri yang berlatar belakang pro- fesionalisme di bidang hukum, dari segi teori maupun praktik, plus dike- nal sebagai orang ideal sekaligus prag- matis, santai tetapi berpendirian kukuh dan berkomitmen ini, tampak- nya akan menjadi kesulitan besar bagi hakim-hakim bermental korup. Sikap politik yang langsung menukik ke inti persoalan, merevitalisasi reputasi dan energi peradilan, menunjukkan bah- wa menteri yang satu ini tidak menyu- kai basa-basi dan membuang-buang waktu dalam menghadapi dan me- mecahkan masalah. Dengan orang semacam inilah aparat di Departemen Kehakiman dan lembaga-lembaga per- adilan, dalam segala tingkatannya, paling tidak, selama lima tahun, akan berurusan. Bagi hakim, aparat dan masyarakat yang masih kukuh memegang moral hukum, sikap politik Muladi merupa- kan angin segar di tengah kegelisah- an akut yang melanda kehidupan hu- kum Indonesia. Sementara bagi hakim, aparat dan masyarakat yang berdiri pada posisi sebaliknya, meru- pakan ancaman yang harus dipikirkan mulai sekarang. Sikap Aparatur dan Masyarakat Sikap politik Muladi ditanggapi dalam bentuk berbeda oleh aparat in- tern maupun ekstern Departemen Ke- hakiman dan masyarakat. Ada yang optimis, terhibur dan penuh harapan, dan ada yang pesimis, mencibir dan penuh keraguan, bahkan ejekan. Apa iya? Masing-masing kelompok memili- ki alasan sendiri-sendiri. Kelompok optimis mendasarkan harapannya pada cara Muladi mengambil sikap politik dan melihat persoalan, menukik, gamblang dan langsung ke inti persoalan. Hal ini menunjukkan bahwa Muladi merupakan figur kritis yang tidak menyukai basa-basa. Un- tuk menteri yang membidangi hukum dan keadilan, sikap mental ini pen- ting dan merupakan sinyal bagus bagi penanaman suatu harapan. Kelompok pesimis, berpijak pada stat pengalaman buruk selama ini, karena sekalipun disadari, tidak menguntung- kan reputasi negara dan pada dasar nya merugikan semua pihak, namun mafia peradilan tetap saja berkibar dengan keangkuhan dan senyum ke- menangannya, mengejek Konstitusi dan filosifi negara, Menteri Kehakiman dan petinggi-petinggi hukum, Wakil Rakyat, seluruh rakyat dan bahkan Presiden. Menginjak-injak kredibilitas hukum sebagai satunya lambang har ga diri dan kehormatan bangsa, dan mereka berbuat apa saja, menegosiasi- kan dan memperdagangkan keadilan, tanpa sama sekali tersentuh tangan hukum dan keadilan. Pengalaman ini membuat kelompok pesimis tidak yakin bahwa Muladi akan, jangan sukses, berhasil mengin- dentifikasipun belum tentu. Identifikasi Sikap masing-masing kelompok ada benarnya. Muladi boleh disebut agak gegabah jika beranggapan bah- wa dengan "memberantas" hakim- hakim bermental korup, ia akan menuntaskan pemberantasan mafia peradilan. Kolusi peradilan adalah masalah kompleks yang tidak mudah diidentifikasi sebab-sebabnya. Coba- lah mengajukan satu pertanyaan, di manakah letak akar utama persoalan kolusi peradilan itu, pada hakimkah, sistemkah, ataukah pada masyarakat dan mental bangsa kita? Selama ini, orang cenderung menyorot hakim sebagai sumber. Teta- pi hakim yang pernah disuap tentu akan menolak asumsi demikian itu. Bukankah hakim tidak pernah mema- tok tarif resmi? Bukankah pengacara yang selalu datang dengan rupiah un- tuk menjamin kemenangan kliennya? Pengacara pun akan menolak asumsi demikian, karena mereka tidak mem- punyai kepentingan langsung dengan perkara yang ditanganinya. Ma- syarakat, khususnya pihak-pihak ber- sengketalah, yang mempunyai kepen- tingan langsung terhadap kalah menangnya sebuah perkara. Mere- kalah yang sering mendesak penga- cara agar mereka berusaha me- menangkan perkara, jika perlu dengan "pelicin" dalam bentuk apa pun. Jika demikian, bukankah masyarakat yang menjadi sumber kisruh kolusi peradi- lan itu? Gambaran ini sungguh-sungguh menjebak kita pada ritme benang kusut, yang sulit ditentukan ujung pangkalnya. Permasalahan yang pa- ling memperihatinkan adalah, jika ternyata sumber kolusi itu bermukim pada budaya dan mental bangsa kita. Dengan cara apa Muladi akan menyudahi prahara ini? Sementara, sebagai menteri kehakiman, ia mem- punyai wewenang yang sangat terba- tas, belum lagi kalau ia terpaksa harus berurusan dengan kerja-kerja dada- kan, semacam menyiapkan materi di- alog Mahasiswa - Presiden misalnya, yang seharusnya dapat dikerjakan oleh Mendagri atau Mendikbud. Pendekatan Gunting Pita Muladi rupanya akan menerapkan pendekatan gunting pita, yaitu pende- katan yang digunakan untuk mengam- bil secara acak sumber kolusi yang langsung berkaitan dan berada dalam jangkauan wewenangnya. Muladi akan memutus lingkaran kolusi per- adilan dengan cara membangun kua- litas mental dan komitmen profesi hakim-hakimnya, baik melalui sistem Oleh IB Wyasa rekrutmen, dalam seleksi calon hakim maupun dengan cara pembinaan dan menyingkirkan mereka yang telanjur secara akut terjangkit virus kolusi. Gebrakan itu akan didahului de- ngan diagnosis seluruh komponen sistem peradilan, baik sistem peradi- lannya, termasuk soal kemandirian hakim dari pengaruh kekuasaan pe- merintah, jaksa, pengacara, kelengka- pan sistem lainnya, termasuk fasilitas hakim, dan budaya masyarakat. Tekad Muladi adalah membangun hakim yang hakim. Karena itu sistem rekrutmen akan diperketat dan kom- ponen sistem peradilan secara keselu- ruhan akan ditingkatkan kualitasnya. Hanya mereka yang memiliki kemam- puan teknis dan komitmen ekstrakuat- lah yang berpeluang menjadi hakim. Di samping itu, sanksi yang tegas bagi pelanggar etika adalah alternatif lain pembinaan mental hakim yang akan dibudayakan implementasinya. Sistem sanksi etika profesi akan difungsikan sebagai alat kontrol perilaku. larnya selama ia menjabat Menteri Ke- hakiman. Kekukuhan dan ketegasan sikap adalah sisi lain pribadinya yang sangat menonjol, baik selama ia ber- gerak di dunia kampus maupun di lem- baga lain. Begitulah keyakinan sebagi- an besar orang yang mengenal Mula- di. Kelompok ini bahkan bertaruh de- ngan harga tinggi bahwa Muladi akan tetap menjadi Muladi, sekali pun predikatnya diganti-ganti. Karena itu, sebelum tertangkap, kecuali berniat memperbaiki diri, hakim-hakim yang bermental kolusi dianjurkan minggir. Gebrakan Muladi juga akan ber- dampak luas. Pendekatan gunting pita, yang sangat populer di dudnia birokrasi yang berbelit-belit, umum- nya sangat ampuh dan telah teruji un- tuk, pertama, memisahkan elemen positif dan elemen negatif, yang ber- gerak bersama-sama dalam aliran proses birokrasi. Kedua, menarik ke- luar elemen negatif, dengan tetap men- jamin keterlanjutan fungsi elemen positif, dalam aliran proses birokrasi. Ketiga, mencegah masuknya elemen negatif yang baru ke dalam sistem birokrasi. Yang menarik adalah bahwa pende- katan gunting pita dapat digunakan untuk mengendalikan suatu proses tanpa harus menyentuh keseluruhan komponen proses. Dari perspektif pem- biayaan, pendekatan ini jelas sangat murah. Hanya, penerapan pendekatan ini memang harus didahului proses seleksi elemen yang ketat untuk me- nentukan elemen primer dan sekun- der, atau elemen vital dan pendu- kung. Seleksi ini penting untuk secara akurat menentukan elemen pengenda- li. Untuk proses peradilan, Muladi te- lah menjatuhkan pilihan pada ko- mponen hakim. Alasannya, adalah posisi primer hakim dan jangkauan ke- wenangan menteri. Dengan memper- baiki mental hakim yang rusak, men- jaga keteguhan mental dan komitmen profesi hakim, Muladi berkeyakinan bahwa hakim akan menjadi penegak keadilan yang fair. Dengan pendekatan ini, yang harus minggir tampaknya bukan hanya hakim-hakim bermental kolusi, teta- pi juga jaksa, polisi, pengacara dan masyarakat yang bermental kolusi. Dengan pendekatan ini pula, hakim- hakim, jaksa, polisi, pengacara dan masyarakat yang bermental bersih akan mendapatkan atmosfir hukum yang lebih sesuai dengan asas negara hukum. Penulis, dosen hukum internasion- al fakultas hukum Universitas Uda- Harap Minggir Menteri Muladi bukanlah tipe pe- nyerah. Sikap politiknya adalah reflek- si strategi kebijakan yang akan dige- yana Menunggu Dialog Mahasiswa - Presiden KEMERDEKAAN mahasiswa berdialog dengan tokoh kritis atau kalangan strategis, termasuk dengan Presiden Soeharto, mulai mendapat peluang leluasa. Presiden Soeharto sendiri memperlihatkan sinyal positif terhadap hasrat mahasiswa untuk berdialog dengannya. Momentum kemauan pe- merintah untuk membuka di- alog dengan mahasiswa itu boleh dibilang sebagai langkah awal untuk membuka lemba- ran baru kehidupan perguru- an tinggi yang kian menghar- huruf W (contoh DK 6638 W). Mengapa hal ini bisa terjadi, inilah yang perlu dijelaskan ke- pada khalayak. gai kemerdekaan bersuara, termasuk mengundang tokoh- tokoh kritis untuk berbicara di kampus. Sejumlah tokoh atau pe- ngamat masalah politik dan kemasyarakatan menilai, ke- ditepati. Jika terlalu jauh ke Kuta Permai IV/12, Anda bisa hubungi saya: Asti - PT Dhar- ma Niaga (LTA) Jl. Pulau Seram No. 1 Denpasar. Ny. Asti Meninggalkan Rumah Sebagai masyarakat awam logika berpikir sangat sederha- na dan sesuai hati nurani akan selalu siap menerima perubah- an/pergantian. Logika kedua, segala biaya perubahan/pergan- tian STNK/plat semestinya tidak dibebankan kepada kon- sumen (pemilik kendaraan) Meninggalkan rumah seo- karena masa berlaku STNK be- rang ibu rumah tangga, nama: lum jatuh tempo dan bukan atas Ni Wayan Susilawati; tempat/la- kehendaknya. Logika ketiga, hir: Mundeh/6 Februari 1968. pergantian dimaksud lebih tepat Ciri-ciri: rambut hitam lurus dilakukan setelah STNK masa pendek cukur laki, warna kulit berlakunya habis, tidak perlu kuning langsat, tinggi badan 167 terburu-buru. Insan tak berdaya cm, baju kotak-kotak hitam mengharap kepada wakil rakyat putih, (DPRD) untuk memperhatikan celana masalah ini, yang karena huruf panjang "W' usia lima tahun sebagai warna keputusan pusat bisa diubah abu- dan merugikan. abu, dan tidak memba- wa kar- tu tanda pendu- I Nyoman Rata Banyubiru, Negara Bross "Allah" Terima kasih kepada Bali duk. Post yang telah memuat Surat Pembaca tentang hilangnya mene- "Bross Allah" 2 April. Ternyata ada pembaca yang menemukan nya dan telah menelepon ke ru- mah kami (752802) bicara de- ngan Ibu saya, yakni: - Pagi hari, bross Allah-ku ditemukan Sdr. Yanto yang mengaku beralamat di Jl. Dipo- negoro 44 Denpasar. Namun, katanya bross Allah itu diminta dan diserahkan kepada anak muda (ABG). - Sore hari, ada lagi penele pon mengaku bernama Mandra dari Jl. A. Yani. Saat itu bross ada padanya dan berjanji akan mengantarkannya ke Kuta Per- mai IV/12 sore itu juga. Penuh rasa syukur dan penuh harap kutunggu, namun sampai sekarang janji itu belum Yang Ni W. Susilawati merdekaan mahasiswa berdia- log dengan tokoh kritis sebe- narnya merupakan imperatif atau keharusan ilmiah untuk menemukan sebuah kebena- ran. "Mahasiswa harus diberi kebebasan mengundang tokoh-tokoh kritis mana pun untuk berbicara mengenai bidang keahliannya di kampus dalam forum mimbar akade- mis yang demokratis," kata mantan aktivis kampus, Prof. Dr. Thoby Mutis. Menurut dia, upaya maha- siswa mengundang tokoh- tokoh kritis itu dapat dipan- dang sebagai bagian dari ke- giatan untuk melengkapi atau memperkaya visinya sebagai calon pemimpin bangsa. Di samping itu, upaya tersebut merupakan bagian aktivitas ilmiah untuk menemukan ber- bagai pandangan tentang se- buah persoalan. wan kampus yang mempunyai predikat keilmuan saja, se- dangkan tokoh-tokoh seperti tokoh politik Megawati atau tokoh Petisi 50 Ali Sadikin di- nilai bukan pakar sehingga tak bisa diundang mahasiswa un- tuk berbicara di kampus. Menurut Thoby, dalam era sekarang ini, kriteria kepaka- ran yang ditetapkan oleh Wardiman sudah tidak lagi berlaku sehingga mahasiswa pun dapat mengundang sas- trawan, penyair, novelis, atau siapa saja yang selama ini dikategorikan sebagai tokoh- tokoh yang kritis untuk berbi- cara tentang situasi aktual bangsanya. Sekjen DPP Golkar. Irsyad tidak membantah, bahwa Dewan saat ini belum ideal seperti yang dikehenda- ki UUD 1945. Menurut dia, paling tidak ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan dialog yang terencana itu, yaitu dialog harus berdasarkan nilai-nilai moral/etik. "Nilai ini sangat penting supaya dalam dialog tetap memperhatikan aturan- aturan yang berlaku dan tetap konsisten pada nilai akhlakul kharimah," katanya. Jadi, yang perlu diperhati- kan adalah bagaimana me- nyampaikan pendapat dan bagaimana menanggapi Jika kebijakan Wardiman pendapat serta bagaimana tersebut tak direvisi, seorang menghargai orang yang terli- novelis yang piawai seperti YB bat dalam dialog. Selain itu, Mangunwijaya tentu hanya dialog harus berdasarkan pada diizinkan berbicara di kampus nilai kreativitas yaitu bagai- mengenai masalah-masalah mana dialog bisa berlangsung kesusastraan melulu. Padahal, dan dapat bermanfaat dalam Mangunwijaya juga seorang masyarakat. Artinya, dialog pengamat masalah kema- yang dilakukan harus ada ha- syarakatan yang tajam, bah- sil yang kongkret dan dapat kan pengamat masalah politik ditindaklanjuti. yang berangkat dari aspek hati nurani. Itulah sebabnya, tulisannya yang bertema politik hati nu- rani mendapat sambutan yang hangat dari berbagai kalang- muda, dr. Sukowaluyo Minto- hardjo. Dia menilai upaya penyelesaian krisis ekonomi- moneter kali ini terkesan bertele-tele. "Krisis sudah mu- lai Oktober lalu, namun hing- ga kini belum terselesaikan. Maka wajar kalau mahasiswa, rakyat bertanya," kata Suko- waluyo. Dengan cara dialog seperti itu, akan tercipta situasi yang kondusif yang memungkinkan generasi muda dapat tampil Dalam pengamatan Thoby, berkompetisi secara sehat dan selama ini memang ada maha- objektif. Konsep ini sebenar- nya sangat memungkinkan, siswa di kampus-kampus ter- an. Banyak Hal karena Presiden Soeharto tentu yang mendapat kebe- basan untuk berdialog dengan Sebetulnya banyak hal yang sendiri ketika meyampaikan tokoh kritis seperti Amien perlu dijelaskan kalangan pe- pidato pelantikannya memin- Rais, Ketua Umum PP Mu- merintah kepada mahasiswa, ta dukungan sekaligus penga- hammadiyah. "Tetapi masih pemuda dan masyarakat, ter- wasan dan kritikan dari banyak rektor yang melarang masuk upaya penyelesaian masyarakat, katanya. mahasiswanya memanggil krisis ekonomi-moneter serta tokoh-tokoh kritis seperti hasil perundingan dengan Megawati atau Ali Sadikin IMF, kata mantan aktivis pe- untuk berbicara di kampus- kampus mereka," tambahnya. Menurut Thoby, pemerin- tah tak perlu berprasangka negatif terhadap ikhtiar maha- siswa tersebut. "Kita harus menyadari, mahasiswa adalah kelompok masyarakat yang sanggup berpikir secara nalar sehingga siapa pun tokoh kri- tis yang akan berbicara di ka- Sementara itu, Ketua Frak- mpus, pasti akan ditanggapi si Karya Pembangunan (FKP) DPR, M. Irsyad Sudiro menan- dengan penalaran jernih," Lagi pula, mahasiswa tak daskan, fraksinya siap berdia- mungkin mudah dihasut oleh log dan menerima pemikiran pikiran-pikiran yang dilontar mahasiswa, termasuk keluh- Hilang handphone Siemens kan tokoh-tokoh kritis yang kesah dan unek-uneknya. S4 Power 5 April 1998 pukul diundang untuk berbicara di "Dengan demikian, maha- 12.30 di Matahari Legian Time- kampus. Dengan demikian, siswa dapat menyalurkan as- zone. Yang menemukannya pemerintah tak perlu mence- pirasinya yang salama ini harap hubungi saya di Jalan Se- maskan hadirnya tokoh kritis dirasakan tidak mendapat sa- peluang dialog dengan peme- tiaki 3 Denpasar, telepon yang berbicara di kampus, ka- luran sebagaimana mereka rintah terutama Kepala Nega- 222248. Akan diberi imbalan tanya. harapkan," kata Irsyad, peng- ra, dengan cara benar-benar Rp 300.000. Selama ini, ketika Depdik- ganti Theo L. Sambuaga yang mencermati subtansi masalah yang dibicarakan. bud di bawah kepemimpinan kini Menaker. Menteri Wardiman Djojone- DPR, katanya, merupakan mukannya mohon kesediaan- nya melaporkan kepada Pos Ke- polisian terdekat atau ke alamat I Wayan Sudana, Dusun Auman Dajan Sema, Desa. Mundeh, Selemadeg, Tabanan. I Wayan Sudana Handphone Edy Wijaya Saputra Anggota Redaksi Denpasar: Agustinus Dei, Dwi Yani, Legawa Partha, Nikson, Palgunadi, Pasma, Srianti, Sri Bali Post Hartini, Suana, Suarsana, Sudarsana, Sueca, Sugendra, Suja Adnyana, Sutiawan, Artha, Alit Suamba, Subagiad- nya, Sugiarta, Sutarya, Kasubmahardi, Martinaya, Rai Anom, Sarjana, Adnyana, Agus Astapa, Mas Ruscitadewi, Oka Rusmini, Umbu Landu Paranggi. Bangli: Karya, Buleleng: Tirthayasa, Gianyar: Alit Sumertha, Jembrana: Edy Asri, Karangasem: Dira Arsana, Klungkung: Daniel Fajry, Tabanan: Alit Purnatha, Jakarta: Wisnu Wardana, Muslimin Hamzah, Bambang Hermawan, Dar- mawan, Suyadnya, Djamilah, Rudiyanti, Suharto Olii, Ghazali Ama Lanora, Yahya Umar, Pamuji Slamet, Ria Tanjung Pura. NTB: Agus Talino, Nur Haedin, Riyanto Rabbah, Raka Akriyani, Siti Husnin, Izzul Kairi, Syamsudin Karim, Ruslan Effendi, Antony Mithan. Surabaya: Endy Poerwanto, Bambang Wiliarto. NTT: Hilarius Laba. Yogyakarta: Suharto. Wartawan Foto: Arya Putra, Djoko Moeljono. Ketua Umum PB HMI Anas Urbaningrum mengakui, secara potensial mahasiswa Indonesia saat ini memang bisa dipecah-pecah. Namun, yang paling penting sekarang adalah bagaimana mahasiswa Indonesia bisa bersatu padu untuk tujuan reformasi, "Demi sebuah reformasi, maka ber- satulah mahasiswa Indonesia," katanya. Aktivis mahasiswa ini menilai bahwa saat ini so- lidaritas mahasiswa sangat ti- pis, terutama sejak NKK/BKK dihapus, karena sejak saat itu tidak ada tokoh mahasiswa yang benar-benar mengakar, baik di kampus maupun masyarakat. Namun ia mengingatkan, mahasiswa Indonesia agar ber- satu untuk memanfaatkan Rektor Unair Surabaya goro, undangan mahasiswa saluran resmi yang memu- Prof. H. Soedarto dan Rektor terhadap tokoh untuk berbi- ngkinkan mahasiswa meng- IKIP Surabaya Prof. Drs. Toho cara di kampus harus didasar- ungkapkan dan menyatakan Cholik Mutohir, M.A., Ph.D. kan pada kepakaran ilmiah unek-uneknya. Jika mereka menyarankan agar memilih datang ke sini, kami pasti me tema dialog mengenai nasib nerimanya. Apa yang mereka rakyat banyak dan hal yang sampaikan, akan kami perju- berkaitan dengan krisis keper- angkan kepada pemerintah," (anspek) kata Irsyad, yang juga Wakil mereka. Dengan kebijakan yang di- gariskan Wardiman, tokoh- tokoh yang bisa berbicara di kampus adalah ilmuwan-ilmu- cayaan. Kolom Halaman 5 Bagaimana Kita Bertoleransi? ADA dua hal, sekurang-kurangnya, yang membuat kita mau tak mau harus mengembangkan sikap toleran. Yang pertama adalah proses globalisasi yang makin pesat saja. Yang kedua adalah dampak dari proses terse- but yang berupa pluralitas. Globalisasi telah membuat kita berada bersama de- ngan orang-orang lain dengan kemungkinan terjadinya komunikasi jauh lebih tinggi. Ini berarti bahwa plurali- tas rasial, etnis, religius maupun kultural menjadi makin kental. Sekarang kita dipaksa sadar bahwa tetangga dekat kita barangkali berasal dari negara lain, berbeda bangsa, berlainan agama dan dengan latar belakang kultural yang tak sama. Intinya, ada perbedaan, bah- kan banyak perbedaan, dengan tetangga dekat maupun tetangga jauh kita. Bahkan dalam kenyataan paling eks- tremnya, dalam keluarga kita mungkirt terdapat orang- orang yang terikat hubungan perkerabatan yang tidak sebangsa, sekultur, seagama dengan kita. Dalam suasana semacam itu kita jelas membutuh- kan sikap toleransi, atau dalam makna sederhananya, kesediaan menerima perbedaan dengan damai. Untuk itu kita membutuhkan pengertian dan kesediaan me- ngalah melalui perjuangan untuk menekan semangat menuntut kita terhadap orang lain. Tiga hal ini, kesedi- aan menerima perbedaan, kesediaan mengalah dan kese- diaan mengurangi tuntutan, merupakan kunci dari apa yang kita sebut toleransi. *** Komposisi masyarakat tidak selamanya seimbang, dalam arti tidak adanya kelompok mayoritas-minoritas rasial, etnik, kultural maupun religius. Sebaliknya, ke- nyataan menunjukkan fenomena mayoritas-minoritas hampir selalu muncul dalam masyarakat, termasuk masyarakat kita. Dalam masyarakat heterogen semacam itu kelompok mayoritas hampir selalu berada dalam posisi atas, sementara minoritas dalam posisi bawah. Artinya, kelompok mayoritas memiliki "hak" menuntut kelompok minoritas untuk menghormati dan menyesuai- kan diri dengan mereka. Tuntutan semacam ini dalam praktiknya sering berubah menjadi pemaksaan. Lan- dasan dasarnya, "Masuk kandang kambing mengembik, masuk kandang bebek berwek-wek." Tuntutan dalam tingkat ekstremnya bisa menimbul- kan intoleransi. Pihak mayoritas tidak mau tahu ter- hadap pihak minoritas. Bagi mereka, yang penting ada- lah minoritas harus menyesuaikan diri dengan mayori- tas. Kalau tidak bersedia mengembik, jangan masuk kandang kambing. Sebaliknya, tuntutan dalam batas- batas tertentu bersifat seimbang dan menghasilkan sa- ling pengertian, saling memahami dan saling mengalah. Menuntut pendatang dari Sumatera ke Jawa untuk secara penuh bersopan-santun model Jawa tentu tidak- lah mungkin. Sebaliknya, memahami penyesuaian yang telah dilakukan pendatang tersebut, walaupun tidak sepenuhnya, membantu pelaksanaan komunikasi (per- gaulan) dengan damai. Penduduk Bali berbijaksana de ngan tidak menuntut pendatang untuk melakukan sega- la macam upacara yang berlaku di masyarakat Bali, karena mereka memahami tidaklah mungkin pendatang dapat memenuhi tuntutan tersebut sepenuhnya. Lebih dari itu, penduduk Bali pun tahu bahwa menuntut yang semacam itu tidaklah pada tempatnya, karena bagai- mana pun pendatang memiliki tradisinya sendiri-sendi- ri. Tetapi yang jelas, hasilnya komunikasi berjalan lan- car dan damai. Penduduk mayoritas di Jawa beragama Islam. Na- mun di sana juga terdapat kelompok-kelompok agama lain, seperti Hindu, Buddha, Kristen dan Katolik. De- ngan amat bijak, umat Islam di Jawa tidak menuntut agar semua penduduk Jawa, tak pandang bulu, ikut ber- puasa selama bulan Ramadhan. Sebaliknya, penduduk non-Islam menunjukkan pengertian, rasa hormat dan kesediaan mereka bersolidaritas dengan menahan diri tidak makan/minum dan merokok di tempat-tempat umum. Bagi penduduk muslim, hal itu sudah merupa- kan pengertian yang patut disambut dengan pengertian pula. Dari apa yang kita lihat lewat uraian di atas, kita dapat menarik kesimpulan yang kurang lebihnya ber- formulasikan seperti berikut. Dalam suasana tanpa to- leransi, pihak mayoritas berada di posisi atas dengan tuntutan mutlaknya. Sebaliknya, pihak minoritas bera- da di posisi bawah dengan keharusan menyesuaikan diri dengan pihak mayoritas. Dengan demikian, hubungan atau pergaulan antarmanusia menjadi tak seimbang, aharmonis, sebaliknya penuh ketegangan Dalam situasi penuh toleransi, kedua pihak memberi- kan pengertian dan kesediaan mengalah timbal balik. Pihak mayoritas menurunkan tuntutannya dengan lan- dasan pengertian bahwa yang minoritas pun mempu- nyai nilai-nilai mereka sendiri, yang berbeda dengan nilai-nilai kelompok mayoritas. Sebaliknya, kelompok mi- noritas menunjukkan pengertian dan rasa hormat mere- ka dengan melakukan penyesuaian semaksimal mungkin terhadap nilai-nilai mayoritas. Posisi yang semula sa- ngat berbeda, kini bergeser pada satu titik temu, di mana harmoni dan kedamaian terdapat Di wilayah dengan mayoritas Kristen, tidak semua penduduk harus merayakan Hari Natal, mengucapkan selamat Natal saja sudah lebih dari cukup. Di daerah mayoritas Islam tidak semua penduduk harus ikut pua- sa, tidak makan, minum dan merokok di tempat-tempat umum sudah merupakan wujud solidaritas terhadap saudara mereka yang beragama Islam. Intinya, toleransi, seperti halnya cinta kasih, tidak ber- jalan sepihak atau bertepuk sebelah tangan, tetapi meru- pakan dialog simpatik dan pertemuan berpengertian ant- ara dua belah pihak. Toleransi sepihak justru amat me- nyakitkan. Kasubmahardi W. Catatan Sedikitnya sudah 29 nama bakal calon gubernur Bali periode 1998-2003 yang disampaikan masyarakat ke DPRD. - Nama-nama calon gubernur terus menggelinding sebagai cermin demokrasi. *** Media massa, baik cetak dan elektronika, kata Wakil Kepala BP-7 Pusat Sumitro Maskun juga harus sudah jadi wahana dialog terbuka. - Asal dialog tidak asal dialog saja. *** Menurut hasil survai Political and Economic Risk Consultancy (PERC) Indonesia kembali terpuruk menjadi negara terkorup di Asia. - Mawas diri, kalau hasil survai perlu disurvai? Bang Podjok Color Rendition Chart