Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

4cm on, 4 Maret 1998 Bali Posteny Tampak Bupati Belu wan a Saat ini diperkirakan 0,47 5.000 karyawan dan tober 1997 tercatat dua malaria vivax (V) dan tiga am (FV). Desember 1997; dan 32 orang FV. Janu- 22 orang terkena V'dan dugaan pihak FDI mem- rapa tenaga asing ilegal, yangkal. Ketidakbenaran kan dengan turunnya tim lokasi. Menurut Nusaly, aga asing bekerja di Indo- njang dan tidak semudah kan. NNT sebelumnya n rencana pemakaian te- datang yang sudah jelas mua tenaga asing yang aftar rencana harus mela- eriksaan di Departemen untuk mengetahui posisi harus diisi tenaga asing. dibawa ke BKPM untuk mbali dan selanjutnya persetujuan dari Dep- mendapatkan visa kerja. osesnya panjang, kata a asing tersebut diberi ekerja dahulu dengan ha dengan kode khusus i pihak Imigrasi. "Jadi ga asing di FDI bekerja ris," jelasnya. rasi Mataram ketika di- tornya di Jalan Udayana sa kemarin, masih bera- h. (058) rif Khusus dengan terobosan baru gusaha ini, diharapkan ngusaha lainnya, baik di aupun kota-kota lainnya ah baru ini merupakan dari rangkaian kegiatan krisis ekonomi yang ber- enaikan harga sembako. telah dilakukan operasi erasi pasar khusus di tem- rawan daya beli. Belakan- ntuan 200 ton beras dari a dan Korpri, HWK dan ukan pasar murah. (072) ncuri Ternak IT: Rakyat Hak merasa kecolongan sus, karena bisa saja kutan melakukan tin- arian ketika ia sudah jadi wakil rakyat di Idin. mba Barat Rudolf Mal- la dengan Kaditsospol enindak oknum anggo rsangkutan jika benar n kasus pencurian ter- ah itu. Jika benar ada dan anggota DPRD terlibat dalam kasus mak, yang bersangku- proses secara hukum. ara Indonesia tidak ada ng yang kebal hukum. terlibat harus ditindak hukum yang berlaku," Mallo. beritakan harian ini, mba Barat Letkol Pol. matupang mengungkap- casus pencurian ternak i diduga 13 orang PNS n pemda dan seorang D setempat terlibat. Se- Operasi Pasola I yang Batu SSK Brimob dari asil diamankan 603 ter- erdiri atas kuda, sapi, ternak kecil lainnya. ini berhasil diamankan pelaku pencurian. Sam- Hi Polres Sumba Barat kor ternak curian yang hui pemiliknya. (eny) Rabu Pon, 4 Maret 1998 Harian untuk Umum Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila Terbit Sejak 16 Agustus 1948 Tajuk Rencana Perubahan Sikap Eropa terhadap Iran BELAKANGAN ini, mulai terdengar suara simpatik dari negara-negara di Eropa terhadap Iran. Sebelumnya, berbicara tentang Iran, pihak Eropa lebih banyak menampilkan penilaian sumbang. Konotasi Iran di muka negara-negara Barat, antara lain berbunyi produser, sekurang-kurangnya pendukung teroris, penghalang proses perdamaian Timur Tengah, khususnya Is- rael-Palestina, fundamentalis ekstrem. Namun akhir-akhir ini kita mulai melihat adanya perubahan. Perubahan sikap Eropa itu tentu saja berkaitan erat dengan kebijakan Presiden Iran Mohammad Khatami di satu pihak, dan kemampuan Barat melihat pentingnya perubahan sikap itu. Kedua faktor tersebut memiliki signifikansinya masing- masing, namun bukannya berarti bahwa keduanya saling mempengaruhi. Sikap Presiden Khatami yang moderat telah melahirkan pembaruan di dalam negeri, dan itu tampaknya dapat dilihat Eropa sebagai sesuatu yang positif dan memberikan harapan agar terjadinya perubahan yang lebih besar, karena itu perlu didukung. Kemenangan mutlak Mohammad Khatami dalam pemilihan presiden Mei tahun lalu, antara lain berkat program yang ia tawarkan kepada rakyat, yaitu reformasi sosial menuju ke kebebasan yang lebih besar. Janji itu ternyata memang bukan sekadar janji. Oleh Khatami janji itu mulai diwujudkan, dan hal itu sangat dirasakan kalangan cendekiawan dan kaula muda. Sikap moderat yang dilandasi saling pengertian dan penghargaan ia tampilkan juga terhadap negara-negara Barat. Terhadap Amerika Serikat, yang oleh pemerintah sebelumnya dilihat sebagai "the Great Satan" alias "si Setan Besar", Khatami bukan hanya menunjukkan pengertian, tetapi juga tawaran perdamaian, yang olehnya dilukiskan sebagai sebuah crack on the wall of mistrust atau terobosan terhadap dinding kesalingcurigaan. Namun untuk membangun hubungan politik secara resmi, Khatami merasa belum tiba waktunya. Oleh karena itulah ia menganjurkan hubungan atau kontak antara bangsa Amerika Serikat dan Iran. Oleh Washington, tampaknya tengara perdamaian dan Teheran ini ditanggapi secara positif dalam bentuk anjuran terhadap warga Amerika Serikat untuk berkunjung ke Iran. Langkah positif Iran juga tercermin dalam sejumlah langkah kecil yang pada hakikatnya memiliki makna besar. Perdana Menteri Kamal Kharrazi secara tegas mengakui bahwa Iran memahami hak-hak asasi manusia sebagai sesuatu yang bersifat universal. Pernyataan ini sangat berbeda dengan apa yang pihak Barat dengar dari tokoh-tokoh pemerintah Iran sebelumnya. Terhadap masalah Palestina-Israel, Teheran menerapkan sikap yang lebih moderat. Iran tidak akan menghalangi upaya perdamaian, walaupun tetap melihat perjanjian yang pernah disepakati antara kedua negara itu masih belum memadai bagi Palestina. Itulah sebabnya, Iran tetap menginginkan perjanjian lain yang lebih menjamin hak- hak Palestina. Namun Teheran tak pernah akan menghalangi tercapainya proses perdamaian tersebut, melalui upaya mana pun. Perubahan lain, di antaranya pengutukannya terhadap terorisme, membuat Barat mulai terbuka mata dan terbuka hati. Iran di bawah Khatami bukan Iran pada zaman Ayatollah Khomeini. Iran di bawah Khatami juga tidak sama dengan Iran yang dimaui Ayatollah Rohullah Khamenei. Dewasa ini, tengah terjadi perubahan dan pergeseran nilai-nilai sosial dan politik di negara kaya minyak tersebut. Namun Barat sadar, perubahan itu baru merupakan sebuah upaya awal yang digalang Khatami. Masih terdapat kekuatan lain, dan ini cukup besar, yang bersikap konservatif, mencoba membendung perubahan tersebut. Kekuatan itu diwakili para ulama, baik di ibu kota Teheran maupun di daerah-daerah. Itulah sebabnya, selama ini Khatami selalu bersikap hati-hati untuk tidak memancing permusuhan langsung dengan mereka. Menteri Luar Negeri Italia Lamberto Dini, yang belum lama ini berkunjung ke Teheran, mengingatkan Barat agar mendukung Muhammad Khatami demi keberhasilan reformasi sosial-politik di Iran. Apa yang dilakukan pemerintah Khatami mungkin memang belum merupakan sebuah perubahan besar bagi Eropa. Namun di mata Lamberto Dini, dari yang kecil itu akan lahir perubahan besar di Iran apabila Khatami mendapat dukungan kuat dari Eropa. Memberikan kesempatan Iran terbebas dari pengucilan internasional dan terbebas dari kemelut ekonomi akibat kemerosotan harga minyak, merupakan langkah dukungan yang amat ampuh. Itulah yang tampaknya diinginkan Dini untuk dilakukan negara-negara Barat. Surat Pembaca Persyaratan: Sertakan Fotokopi KTP atau SIM Surat Terbuka untuk Bangsaku permainan yang didasari spirit kebersamaan dan rasa senasib sepenanggungan. Nanti kalau kita sudah pintar bermain, kita akan bermain lagi dengan mereka, tidak untuk menjadi permainan mereka, juga tidak dengan maksud mempermain- kan mereka, tetapi kita akan tunjukkan suatu permainan yang elok dengan mereka. Krisis kepercayaan, krisi moneter kemudian berkem- bang menjadi krisis ekonomi berkepanjangan telah mem- buat bangsa kita, negara kita, kita semua, dalam keadaan sangat susah, dalam kepriha- tinan yang mendalam. Nega- Yang lalu biarlah berlalu, ra, pemerintah dan seluruh marilah kita mulai dengan rakyat Indonesia dalam ke- lembaran baru, lembaran yang adaan sangat sulit. Keadaan berpondasikan kekeluargaan, sangat sulit seperti ini kalau kebersamaan, rasa senasib hanya diatasi secara sendiri- sepenanggungan dan jiwa pa- sendri, terpisah-pisah, kesu- triotisme yang hebat. Sudah sahan ini akan tetap menjadi saatnya kini yang kuat meno- kesusahan, bahkan cara-cara pang yang lemah, yang kaya sendiri itu justru akan mem- membantu yang miskin. perburuk keadaan kita. Yang Sarana yang paling efektif kita perlukan adalah rasa se- untuk dapat saling memban- nasib sepenanggungan, keber- tu adalah pemungutan pajak, samaan yang hebat, persatu- kemudian meniadakan korup- an yang hebat dan patriotisme si dan manipulasi. Namun se- yang hebat, dan bukan gera- kan patriotisme yang sete- ngah-setengah, yang hanya formalitas atau yang hanya seremonial. Kita sebenarnya tidak boleh terlalu tergantung pada luar negeri, sebenarnya tidak boleh terlalu tergantung pada dolar, yen, dan sebagainya. Sebe- narnya kita harus tergantung pada kita sendiri, tergantung pada rupiah. Kenyataannya kita telah terjebak dalam gan- tungan mereka, kita telah ter- jebak masuk dalam permain- an mereka, dan sayangnya kita tidak bisa bermain de- ngan mereka, melainkan telah menjadi permainan mereka. Sudah saatnya, kita keluar dari gelanggang permainan mereka. Sudah saatnya kita berlatih dulu bermain dengan saudara-saudara sendiri saja, Bali Post Halaman 5 Dari SU MPR 1973 sampai SU MPR 1998 BANGSA Indonesia telah 5 kali berturut-turut melak- sanakan SU MPR sejak Pemi- lu 1971 yaitu pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988 dan 1993. SU MPR tahun 1998 sekarang ini merupan SU MPR yang ke-6. Oleh karena tiap SU MPR mencerminkan semangat za- mannya, memperhatikan ali- ran-aliran pemikiran waktu itu dan proyeksinya ke depan, maka ada baiknya jika kita membuka kembali catatan hasil-hasil SU MPR 1973 s.d. 1993. Dengan memahami apa yang telah dilakukan dalam SU MPR tersebut, kiranya SU MPR 1998 sekarang ini dapat melihat cakrawala lebih luas menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Para anggo- ta MPR masa bakti 1998-2003 diharapkan dapat memetik manfaat dari sejarah untuk tidak mengulangi kembali kekeliruan pada masa lampau, melainkan untuk menjadi le- bih arif dalam mengambil keputusan politik yang akan membawa kemajuan bagi se- luruh rakyat, bangsa dan nega- ra kita. SU MPR 1973 merupakan SU MPR I yang diselenggara- kan setelah pemerintah Orde Baru melaksanakan pemilu pada tahun 1971. Yang me- narik dari SU MPR 1973 ini adalah bahwa SU MPR terse but baru dilaksanakan 1 1/2 tahun setelah para anggota MPR mengambil sumpah dan janjinya pada bulan Oktober 1971. Kemudian dalam Pim- pinan MPR duduk 2 orang dari partai politik yaitu K.H. Idham Chalid sebagai Ketua dan H.J. Naro, S.H. sebagai salah seo- rang Wakil Ketua di antara 4 Wakil Ketua lainnya masing- masing dari F-KP, F-ABRI, F- UD dan F-PDI, meskipun waktu itu Golkar meraih suara mayoritas dalam pemilu. Se- lain itu Presiden menyampai- kan sumbangan pikiran me- ngenai naskah Rancangan GBHN kepada MPR. Dalam SU MPR 1973 ini dikeluarkan Ketetapan MPR untuk memantapkan opera- sionalisasi ketentuan UUD 1945 dan memberi arah pada pembangunan nasional. Ada 11 ketetapan yang dihasilkan. Tiga di antaranya yang menonjol yaitu: a. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. b. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1973 tentang kedudu- kan dan Hubungan Tata Ker- ja Lembaga Tertinggi dengan atau Antar-Lembaga Tinggi Negara. c. Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1973 tentang Kea- daan Presiden dan/atau Wa- kil Presiden RI Berhalangan. Kemudian pada SU MPR 1978, Presiden Mandataris MPR selain menyampaikan sumbangan pikiran mengenai naskah Rancangan GBHN ke- pada MPR juga menyampai- kan naskah Rancangan P4. Ada 11 ketetapan MPR yang dihasilkan dalam SU MPR 1978, 2 di antaranya yang menonjol yaitu: a. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang P4. Pembahasan ketetapan ini sangat alot dan penuh nuan- sa, meskipun pada akhirnya SU MPR merupakan agenda politik nasional 5 tahunan yang selalu menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia, bahkan dunia internasional. Hal tersebut tentu dapat dimaklumi, sebab MPR yang beranggotakan 1.000 orang itu, menurut Penjelasan Pasal 3 UUD 1945 kekuasaannya tidak terbatas oleh karena lembaga ini memegang kedaulatan negara. MPR-lah menentukan haluan-haluan apa yang hendaknya dipakai yang untuk kurun waktu 5 tahun ke depan dan MPR yang memilih presiden dan wakil presiden. Oleh Oka Mahendra dum. MPR dapat mengambil kepu- tusan mengenai masalah yang strategis untuk lebih me- ningkatkan penghayatan dan pengamalan Pancasila. b. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1978 tentang Pe- ngukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam Nega- ra Kesatuan RI. Hal-hal yang perlu dicatat dalam SU MPR 1983 di anta- ranya ialah bahwa Presiden/ Mandataris MPR masih tetap menyampaikan sumbangan pikiran mengenai naskah Ran- cangan GBHN kepada MPR. SU MPR 1983 menghasil- kan 8 ketetapan, beberapa di antaranya yang menonjol ialah: a. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 tentang GBHN. Dalam ketetapan tersebut antara lain dinyatakan diteri- manya Pancasila sebagai satu- satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi organisasi kekuatan sosial politik. b. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referen- Di dalam ketatapan ini an- tara lain dikemukakan bahwa apabila MPR berkehendak untuk mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus memin- ta pendapat rakyat melalui referendum. c. Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1983 tentang Pertang gungjawaban Presiden RI, Soe- harto selaku Mandataris MPR serta Pengukuhan Pemberian Penghargaan sebagai Bapak Pembangunan Indonesia. Un- tuk pertama kali Ketetapan MPR tentang Pertanggung- jawaban Presiden dilengkapi dengan Pengukuhan Pemberi- an Penghargaan sebagai Ba- pak Pembangunan Indonesia kepada Presiden Soeharto. Dalam SU MPR 1988 Pre- siden masih meneruskan tra- disi menyampaikan sumbang- an pemikiran mengenai nas- kah Rancangan GBHN kepa- da MPR. SU MPR 1988 menghasil- kan 7 ketetapan, yang menon- jol di antaranya ialah: a. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988 tentang GBHN. Dalam GBHN 1988 antara lain dinyatakan bahwa pem- bangunan nasional yang kita laksanakan adalah sebagai pengamalan Pancasila secara serasi dan sebagai kesatuan yang utuh. b. Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1988 tentang pemilu. Ketetapan ini menyempur- nakan Ketetapan MPR ten- tang pemilu sebelumnya de- ngan menambahkan rumusan ... dengan senantiasa meng- upayakan peningkatan kuali- tas pelaksanaannya". Rumu- san tersebut dimaksudkan untuk menampung keinginan F-PP dan F-PDI yang selalu memperjuangkan perubahan- perubahan mendasar dalam ketetapan tentang pemilu su- paya pelaksanaan pemilu be- tul-betul fair dan lebih demokratis. Tidak Meneruskan Selanjutnya dalam SU MPR 1993 yang bertepatan dengan akan berakhirnya PJP I dan menyongsong PJP II, Presiden tidak lagi menerus- kan tradisi yang selama 4 kali SU MPR selalu dilakukan ya- itu menyampaikan sumbang- an pemikiran mengenai nas- kah Rancangan GBHN kepa- da MPR. Tradisi tersebut di- ubah. Naskah Rancangan GBHN sumbangan pemikiran presiden langsung disampai- kan kepada organisasi kekua- tan sosial politik sebagai bah- an dalam penyusunan Ranca- ngan GBHN yang akan diaju- kan oleh masing-masing Frak- si yang ada di MPR. SU MPR 1993 menghasil- kan 5 ketetapan MPR yang sudah menjadi Ketetapan-Ke- tetapan Standar yaitu tentang Perubahan Peraturan Tata Tertib, tentang GBHN, ten- tang Pertanggungjawaban Presiden, tentang Pengangka- tan Presiden dan Wakil Pre- siden. Satu hal yang menonjol dalam SU MPR 1993 ialah bahwa tidak lagi membekali Presiden/Mandataris MPR dengan Ketetapan MPR ten- tang Pelimpahan Tugas dan Wewenang kepada Presiden Mandataris MPR dalam Rang- ka Penyuksesan dan Pengam- anan Pembangunan Nasional, seperti yang diberikan oleh SU MPR sebelumnya. tetapi ada pula yang memuat hal-hal mendasar sebagai lan- dasan dalam pemantapan penyelenggaraan kehidupan kenegaraan berdasarkan UUD 1945. Selama 5 kali berturut-tu- rut penyelenggaraan SU MPR sejak terbentuknya MPR ha- sil Pemilu 1971 ada tradisi yang terus dipelihara, ada pula yang mengalami perubahan, begitu pula ada ketetapan yang tetap dipertahankan, ada yang mengalami perubahan dan ada pula ketetapan-ke- tetapan baru. Sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan oleh UUD '45, SU MPR 1998 sekarang ini juga akan meng- ambil keputusan-keputusan strategis yang menentukan arah perjalanan bangsa Indo- nesia pada masa depan. BP MPR telah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya bahan- bahan SU MPR 1998 untuk dibahas dalam SU MPR. Sejumlah masalah mendasar dalam kehidupan kenegaraan dan pelaksanaan pembangun- an akan menjadi agenda pem- bicaraan. Rakyat Indonesia berharap para anggota MPR benar-be nar dapat menyuarakan kepri- hatinan dan harapan mereka mengenai reformasi dalam berbagai aspek kehidupan ber- masyarakat, berbangsa dan bernegara. Para anggota MPR sebagai pengemban dan peng- utara cita-cita moral Pancasi- la serta setia kepada Pancasi- la dan UUD 1945, tentu mem- punyai komitmen moral untuk mengemban amanat penderi- Berdasarkan catatan-cata- tan tersebut, sejak tahun 1973 s.d. 1993 SU MPR menghasil- kan ketetapan sebanyak 42 yaitu 11 ketetapan pada tahun 1973, 11 ketetapan pada tahun 1978, 8 ketetapan pada tahun 1983, 7 ketetapan pada tahun 1988 dan 5 ketetapan pada tahun 1993. Di antara Keteta- pan-Ketetapan tersebut ada yang sudah standar polanya, taan rakyat. Tiga Nama Cagub Bali, Kebulatan atau Paksaan? DPRD Bali akan menetapkan Calon Gubernur (Cagub) Bali sebanyak tiga orang. Rencana pene- tapan ini dikemukakan Ketua DPRD Bali I Ketut Sundria. Alasan penetapan tiga nama ini adalah untuk menunjukkan kedewasaan dan kemandiri an lembaga wakil rakyat Bali ini (BP, 26/2). Tanda-tanda memunculkan tiga Cagub Bali ini sebenarnya sudah mulai sejak jalur G DPRD Bali memunculkan tiga nama, yaitu Ardana, Beratha dan Sundria (dikenal ABS). Tiga nama ini tampaknya be- lum mampu memuaskan se- mua pihak di intern jalur G sendiri. Tiga Kino Golkar yang menyebut dirinya GM Tri Karya membawa nama lain, yaitu Drs. IB Sarga. Di intern Golkar yang masih terbatas di jalur G, tiga nama belum mam- pu menampung semua aspira- si pendukungnya. Apakah dalam konteks lebih luas di DPRD Bali dapat dilakukan? Aspirasi yang masuk ke DPRD Bali sampai saat ini te- lah memunculkan sekitar 30 nama Cagub. Jika Cagub ini Pengganti Undang-Undang yang mewajibkan tiap warga negara yang mempunyai kekayaan real satu milyar ru- piah atau lebih menyerahkan 10% dari kekayaannya kepa- da negara. Penyerahan ini ha- nya dilakukan sekali saja. Logika pemikiran ini adalah sebagai berikut: a. Mengapa harus dalam bentuk undang-undang, kare- na sekarang ini telah terjadi krisis kepercayaan dan krisis solidaritas. Tidaklah efektif kalau dipulangkan pada ben- tuk-bentuk sumbangan suka rela, melainkan harus dijadi- kan sebagai panggilan hukum dan kewajiban pembelaan negara. salahnya jika direka-reka. Ka- lau ditelusuri, pemunculan tiga nama di jalur G Golkar Bali terlihat belum mampu mengakomodasikan semua aspirasi di bagian tubuh Golkar ini. Adanya calon lain dari Kino-kinonya harus di- akui sebagai kenyataan bahwa tiga nama tersebut belum as- piratif benar di jalurnya sendi- ri. Apalagi jika tiga nama ini ditarik dalam medan Golkar yang lebih luas. Di Golkar sendiri terdapat jalur lain yang belum "ngomong", misalnya jalur B dan A. Jalur B biasanya jalur yang harus dilalui Korpri. Jalur ini tentu saja tidak mem- permasalahkan tiga nama ini. Sebab, dua orang dari tiga nama tersebut memang beras- al di Korpri, seperti IB Ardana dan I Dewa Made Beratha. Ini terbukti benar, jalur B kemu- dian memasukkan dua nama diperas menjadi tiga berarti banyak aspirasi yang tak ter- tampung. Memang harus di- akui, DPRD tidak akan dapat memasukkan semua aspirasi tersebut sebagai Cagub. Sebab, Cagub yang dihasilkan paling banyak lima orang. Lima or- ang calon ini akan dicoret dua hingga menjadi tiga calon tetap. Ini berarti aspirasi yang tertampung akan makin sedi- kit. Ini memang mekanisme yang sudah disepakati. Akan tetapi, semua pihak tentu ber- harap jika dalam keterbatasan ini muncul calon-calon yang aspiratif. Masalahnya di antara tiga nama tersebut sekarang bagaimana menjar- ing calon yang banyak terse- but menjadi tiga dan aspiratif? Tugas ini sebenarnya tugas DPRD Bali, tetapi tidak ada pat dipenuhi maka tidak ada pilihan lain lagi bagi bangsa ini kecuali dan harus melaksana- kan "audit" terhadap keka- yaan tiap warga negara. Lang- kah inilah langkah kunci ke- berhasilan menuju ke- mandirian ekonomi dan sekali- gus memberantas korupsi dan manipulasi. 3. Untuk menghindari atau paling sedikit untuk mem- perkecil kekhawatiran atau beban psikologis lainnya bagi saudara-saudara kita yang konglomerat, yang kaya raya atau bahkan pejabat yang te- lanjur kaya raya, karena akan diketahui berapa harta mere- ka sebenarnya. Maka perlu diadakan konsensus nasional yang tidak akan menelusuri atau mengutak-atik asal usul kekayaan yang diperoleh sebe- lum pendataan ini dilakukan. 4. Dengan solusi ini kita yakin IMF tidak diperlukan lagi untuk Indonesia, CBS juga tidak perlu dipikirkan lagi, karena kemakmuran rakyat akan dengan sendirinya me- rata, rupiah akan dengan sendirinya menjadi kuat. 5. Kalau suatu saat nanti Indonesia akan tetap memer- lukan sedikit pinjaman dari luar negeri sebaiknya kita te- guh akan menerima pinjaman b. Jumlah 10% dari harta kekayaan, karena hanya dalam jumlah sebesar itulah masalah-masalah moneter, ekonomi dan utang-utang lama ini pungutan pajak tidak negara akan dapat diatasi. Di pernah efektif, tidak pernah samping itu pemotongan 10% merata, tidak pernah adil dan itu tidak akan berpengaruh dipihak lain korupsi dan ma- besar terhadap yang dipotong, nipulasi masih menggerogoti karena dengan harta satu mi- kita. Kegagalan ini berpangkal lyar, setelah dipotong masih pada ketidakpernahtahuan akan ada sisa Rp 900 juta, itu tersebut dalam nilai rupiah kita akan kekayaan atau peng- berarti masih cukup kaya. dan tidak dalam nilai mata hasilan nyata saudara-sau- Apalagi bagi saudara-saudara uang asing. dara kita, baik saudara-sau- kita yang mempunyai keka- dara kita yang menjadi peda- yaan ratusan milyar atau bah- gang, yang telah menjadi pe- kan trilyunan. jabat atau bahkan yang ba- nyak menjadi konglomerat. Agar keprihatinan, kepedi- han, kesulitan yang sangat mengkhawatirkan ini segera berlalu maka melalui mimbar ini kutawarkan solusi: 1. Kepada saudara-sauda- raku yang berwenang, buatlah undang-undang, namun da- lam situasi mendesak seka- rang ini lebih tepat dikeluar kan Peraturan Pemerintah c. Pemotongan terhadap yang mempunyai satu milyar ke atas, itu berarti hanya ter- hadap saudara-saudara kita yang kaya dan sangat kaya saja, yang tentunya wajar membantu saudara-saudara- nya yang sedang sangat kekurangan. 2. Agar pemotongan 10% dapat berjalan efektif dan mencapai sasaran, dalam arti pemerataan dan keadilan da- Salam hangat saudaramu, I Dewa Gede Ngurah Swastha, S.H. Jalan Pulau Adi 51 Denpasar Telepon 224427 Meninggalkan Rumah Meninggalkan rumah dan keluarganya, seorang ibu ru- mah tangga, sejak 5 Novem- sebagai Cagub walaupun sebatas isu. Jalur B mencalon- kan Beratha, Ardana dan Wijana (Asisten I Sekwilda). Tetapi jalur A, bagaimana? ber 1997, bernama Ni Wayan Susilawati, umur 30 tahun. Ciri-ciri: Rambut hitam lurus pendek cukur laki-laki, kulit kuning langsat, tinggi 165 Cm. Ketika meninggalkan rumah mengenakan baju kotak hitam putih, celana panjang abu-abu dan tidak membawa KTP. Yang menjumpainya harap menginformasikan kepada kantor polisi terdekat atau kepada suaminya (I Wayan Sudana) di Dusun Auman Da- jan Sema, Desa Mundeh, Sele- madeg, Tabanan, atau kepada saya di Dusun Dauh Siong, Lumbung Kauh, Selemadeg. I Wayan Aripin. Dompet Coklat Hilang dompet coklat beri- si surat-surat penting dan uang atas nama Eny Suartini d.a Jl.Kenyiri Gg.Werkudara No.10 Denpasar. Hilang 27/2 di Jl Kenyiri, Gatsu dst. Yang menemukannya mohon meng- hubungi alamat tersebut. U- ang dalam dompet bisa diam- bil dan akan diberi imbalan. Eny Suartini ASI dan Susu Kaleng Ibu Asiawati Oka Yth. Saya ibu dari tiga anak, dua di antaranya balita. Saya se- tuju sekali bahwa ASI adalah yang terbaik untuk bayi. Itu sebabnya saya memberikan ASI kepada ketiga anak saya begitu mereka lahir. Kemudi- an, karena saya bekerja dari pagi hingga sore, pemberian ASI tidak bisa saya lakukan sebagaimana mestinya. Untuk permisi dari kantor menyusui bayi tidak mungkin karena tempat saya bekerja jauh dari rumah dan seringkali perjalan an terhambat karena macet. Jalur A ini terdiri atas ke- luarga besar ABRI. Legiun Veteran Indonesia (LVRI), Pe- muda Panca Marga (PPM), Forum Komunikasi Putra-Pu- tri Purnawirawan dan Putra- Putri ABRI (FKPPI) biasanya mencalonkan jagonya lewat jalur ini. Di jalur ini yang baru membuka suaranya hanya LVRI. Organisasi ini menca- lonkan Drs. IB Sarga sebagai satu-catunya Cagub. Sedang- Oleh I Gede Sutarya kan PPM dan FKPPI belum mau ngomong", entah pilih siapa. Jadi, di tiga jalur dalam Golkar saat ini telah tumbuh lima Cagub unggulan antara lain, Ardana, Beratha, Sun- dria, Sarga dan Wijana. Lima nama ini belum tentu juga akan final di tubuh Golkar. Sebab, kelompok dari jalur A belum semua buka suara. Jadi, nama-nama yang diusulkan jalur G dan B ini, belum tentu bisa diterima di jalur A. Sebab, Saya mencoba menempatkan ASI dalam botol untuk diberi- kan kepada bayi sewaktu-wak- tu. Namun praktiknya tidak semudah teorinya. Banyak kendala yang membuat saya tidak melakukannya lagi. Al- ternatif yang saya ambil ada- lah memberikan susu kaleng. Beberapa bulan lalu adik saya melahirkan bayinya de- ngan bedah kaisar. Karena ada kelainan dengan si ibu dan juga si bayi, maka begitu lahir si bayi tidak dapat segera disu- sui. Adik saya menjalani per- awatan intensif, begitu juga bayinya. Mereka baru dapat berkumpul beberapa hari ke- mudian. Sayang sekali, ketika dicoba, ASI adik saya tidak keluar sama sekali. Maka pada hari-hari berikutnya, adik saya memberikan susu kaleng pada bayinya. harus diakui ada aspirasi lain PDI yang hanya satu. Jadi, di jalur ini. Lagi pula, jalur A kalau terjadi tantangan hebat ini belum terwakili oleh lima nama tersebut. Sundria me- mang bisa saja disebut lahir dari Jalur A, karena ia me- mang purnawirawan ABRI. Akan tetapi, dia kini kapasi tasnya sebagai Ketua Golkar Bali. Dia juga lahir dari jalur G. Kalau analisis ini benar, berarti jalur A memang belum terwakili dengan tiga nama yang diusulkan Jalur G dan jalur-jalur lainnya. Jika di Golkar saja, lima nama ini belum tentu aspiratif, apalagi di forum yang lebih luas di DPRD Bali. Fraksi ABRI Di DPRD Bali yang berhak mengajukan calon gubernur adalah fraksi-fraksi. Di DPRD Bali ada empat fraksi; F-ABRI, F-KP, F-PP dan F-PDI. Fraksi ABRI, F-PP dan F-PDI belum mau menyebut nama Cagub nya. Di antara tiga fraksi ini, fraksi ABRI tampaknya yang paling kuat di luar F-KP. Dari keanggotaan, fraksi ini ber- jumlah sembilan orang, lebih besar dari anggota PPP dan proses menyusui itu sendiri bagi ibu dan bayi. Namun, saya juga bisa memahami banyak di antara ibu-ibu ini sebetulnya ingin menyusui atau mau memberikan ASI tetapi tidak bisa karena keadaan tidak memungkin- kan. Nah, apabila saya, adik saya, tante saya dan teman saya merasa tercekik karena mahalnya harga susu kaleng belakangan ini, apakah Ibu Asiawati Oka mempunyai sa- ran yang realistis untuk kami. Kami tidak ingin melakukan demo seperti yang dilakukan ibu-ibu di Jakarta. Salam hormat, Somawati Abiansemal Jangan Tiadakan Telenovela Sehubungan krisis mone- ter sekarang ini, saya dapat mengerti langkah yang ter- paksa diambil stasiun televi- si swasta yakni mengurangi jam tayangnya. Namun yang membuat saya kecewa, me- ngapa justru acara yang dikurangi/ditiadakan teleno- vela yang selama ini sudah saya ikuti jalan ceritanya se- lama berbulan-bulan. Dapat dibayangkan jika rangkaian cerita telenovela tersebut ti- ba-tiba terputus tanpa tahu bagaimana akhir dari cerita- nya. Seorang tante bekerja se- bagai bidan bersalin yang membuka praktik swasta. Karena masalah tertentu ada ibu yang tidak mau mengurus bayinya, dan memasrahkan bayinya untuk dirawat oleh tante saya. Tentunya tante saya harus memberikan susu pada bayi tersebut. Karena tidak ada ASI, maka susu kaleng menjadi pilihan. Cerita teman saya lain lagi. Ia telah menikah selama tujuh tahun dan belum dikaruniai anak. Empat bulan lalu ia dan suaminya mengadopsi seorang bayi perempuan yang baru berusia beberapa hari. Teman saya tentu tidak memiliki ASI. Karena rasa cinta dan tang- Contoh, telenovela "Kasih gung jawabnya maka ia mem- Abadi" yang ditayangkan berikan susu kaleng pada pu- SCTV dan "Kemelut Cinta" tri angkatnya itu. yang ditayangkan Indosiar. Saya yakin masih ada ala- Kenapa justru Indosiar me- san lain mengapa susu kaleng nyiarkan tayangan ulang se- menjadi alternatif untuk di- netron "Pondok Pak Jon" dari- berikan kepada bayi. Saya juga pada meneruskan telenovela yakin bahwa dewasa ini makin "Kemelut Cinta" yang masih banyak ibu-ibu yang lebih setengah jalan? SCTV, kena- menyadari pentingnya ASI pa menghentikan begitu saja untuk bayi dan pentingnya tayangan telenovela "Kasih Abadi" tanpa ada pemberi- tahuan kepada pemirsa ka- pan telenovela tersebut dita- yangkan kembali? Anggota Redaksi Denpasar: Agustinus Dei, Dwi Yani, Legawa Partha, Nikson, Palgunadi, Pasma, Srianti, Sri Hartini, Suana, Suarsana, Sudarsana, Sueca, Sugendra, Suja Bali Post Adnyana, Sutiawan, Artha, Alit Suamba, Subagiadnya, Sugiarta, Sutarya, Kasubmahardi, Martinaya, Mas Ruscitadewi, Oka Rusmini, Umbu Landu Paranggi. Bangli: Karya, Buleleng: Tirthayasa, Gianyar: Alit Sumertha, Jembrana: Edy Asri, Karangasem: Dira Arsana, Klungkung: Daniel Fajry, Tabanan: Alit Purnatha, Jakarta: Wisnu Wardana, Muslimin Hamzah, Bambang Hermawan, Darmawan, Suyadnya, Djamilah, Rudiyanti, Suharto Olii, Ghazali Ama Lanora. NTB: Agus Talino, Nur Haedin, Riyanto Rabbah, Raka Akriyani, Siti Husnin, Izzul Kairi, Syamsudin Karim, Ruslan Effendi, Antony Mithan. Surabaya: Endy Poerwanto, Bambang Wiliarto. NTT: Hilarius Laba. Yogyakarta: Suharto. Wartawan Foto: Arya Putra, Djoko Moeljono. Ari Ubung, Denpasar terhadap Cagub Golkar ini tampaknya akan datang dari F-ABRI. Tetapi, tantangan seperti ini memang jarang ter- jadi. F-ABRI dan F-KP biasan- ya rukun-rukun saja. Apakah mungkin ini yang akan terjadi dalam pemilihan Cagub Bali? Kemungkinan terjadinya per- saingan antara fraksi ini se- cara terbuka di sidang DPRD Bali kecil. Sebab, ABRI sendi- ri memiliki jalur di tubuh Golkar. Jadi, negosiasi biasan- ya terjadi di situ. Lalu apakah mungkin terjadi negosiasi ant- ara ABRI dan Golkar untuk menentukan tiga nama yang diinginkan DPRD Bali? Bali dipandang memerlukan figur ABRI. Peran figur ABRI yang paling menonjol adalah menciptakan stabilitas dan keamanan. Apakah Bali perlu figur stabilisator dan pengam- an? Kalau dilihat Bali sebagai kota internasional dan daerah pariwisata, stabilitas dan keamanan tampaknya sangat diperlukan. Tetapi, Bali aman- aman saja belakangan ini, meskipun di daerah lain berb- agai kerusuhan terus terjadi. Kalau kondisi Bali aman sep- erti ini, apakah ABRI akan menurunkan orangnya" un- tuk menjadi Gubernur Bali? Ada dua asumsi mengenai hal ini. Pertama, kalau stabil- itas dan keamanan Bali terja- ABRI harus diakui memili- ga, ABRI tidak perlu turun ki pertimbangan spesifik memegang tampuk pemerin- dalam melihat suatu daerah. tahan di Bali. Asumsi ini cuk- ABRI akan turun, menduduk- up masuk akal juga. Sebab, kan orangnya menjadi Guber- jika tanpa turun tangan men- nur Bali, jika itu dianggapnya jadi Gubernur, Bali sudah penting. Dalam sejarah, calon aman, untuk apa ABRI susah- dari ABRI jarang kalah kalau susah mencalonkan anggotan- tidak boleh dikatakan tidak ya menjadi gubernur? Tetapi, pernah kalah dalam pemilihan asumsi ini bisa saja luluh me- Gubernur atau Bupati. Jadi, lihat kondisi belakangan ini. kalau ABRI memiliki cagub, Belakangan Bali menjadi satu- kemungkinan cagub ini yang satunya daerah yang paling akan menang dalam pemili- stabil dan aman. Stabilitas dan han Gubernur nanti. Lalu apa- keamanan ini sangat diperlu- kah ABRI punya calon? kan sebab menyangkut citra Tokoh potensial Bali di ja- Indonesia di luar negeri. Kare- jaran elite ABRI yang pantas na itu, stabilitas dan keaman- menjadi Gubernur Bali cukup an Bali harus dipertahankan. banyak. Sebut saja Mayjen Untuk mempertahankan hal TNI (Purn) I Ketut Wirdhana, ini tentu diperlukan usaha Mayjen Pol. (Purn) Putra As- pencegahan dan penangkalan taman dan Mayjen TNI Putra untuk menghindarkan Bali Swastika. Ketiga tokoh ini dari ketidakstabilan seperti di memang disebut-sebut dalam daerah lainnya. Mengambil bursa Cagub Bali. Wirdhana analog pepatah bidang keseha- disebut oleh Kesatuan Maha- tan, akan lebih baik mencegah siswa Hindu Dharma Indone- daripada mengobati. sia (KMHDI) Bali sebagai ca- Figur yang mampu men- lon satu-satunya. Putra Asta- gadakan pencegahan dan pen- man dicalonkan PHDI dan angkalan seperti ini tentu han- Peradah Jambi, juga sebagai ya figur dari ABRI. Jika asum- satu-satunya calon. Sedang- si kedua ini berlaku, berarti kan Swastika dicalonkan oleh asumsi pertama akan gugur. lembaga adat, seperti Desa ABRI akan turun, mencalon- Adat Kebek, Puhu-Payangan, kan anggotanya yang berpen- penyungsung pura dan sang- galaman teritorial untuk men- gar tari. Ketiga calon ini me- jadi Gubernur Bali. Jika ABRI miliki harapan untuk menja- turun, tiga nama yang diaju- di Gubernur Bali. Masalahnya, kan jalur G dan B Golkar tidak apakah ABRI mau mencalon- akan memadai, bahkan bisa kan anggotanya atau tidak? jadi batal. Jadi, silakan saja ABRI akan mau dan perlu tunggu F-ABRI berbicara jika mencalonkan anggotanya, jika asumsi kedua yang benar. Catatan Peternak ayam di Bali sejak krisis moneter belum mampu memenuhi kebutuhan daging ayam dan telur untuk industri hotel dan restoran. - Keluhannya: mana tahan harus "nombok". *** Mengatasi krisis bukan hanya bank perlu merger, ka- binet mendatang pun perlu penggabungan dan pe- rampingan, kata pengusaha Sukamdani Sahid Gito- sardjono. - Tidak hanya rakyat ketatkan ikat pinggang. *** Dengan terbongkarnya skandal kolusi wasit, kompetisi sepak bola di Indonesia selama ini penuh penipuan, kata mantan Ketua Umum PSSI Maladi. - Penuh rekayasa tidak sehat, rupanya. Bang Podjok 2cm Color Rendition Chart