Arsip
Halaman Artikel
Creative Commons License

Jika anda mendapati gambar tidak sesuai dengan spesifikasi data (salah tanggal dan atau salah penomoran halaman), posisi gambar landscape, satu gambar terdapat dua halaman, kualitas gambar kabur, anda bisa melaporkan data tersebut agar segera diperbaiki dengan menekan tombol laporkan.

Kata Kunci Pencarian:

Nama: Riau Pos
Tipe: Koran
Tanggal: 2017-11-21
Halaman: 04

Konten


4cm 4 KICK OUT HOSX Urusan Nabrak Tiang Beralih ke Jual Aset PERISTIWA tabrak tiang listrik yang meng- akibatkan Setya Novanto sakit lagi tak lepas dari bumbu-bumbu hoax. Salah satunya mengaitkan kejadian itu dengan pelepasan status persero pada tiga perusahaan tambang milik pemerintah. Hoax tersebut disebarkan akun Twitter Grand Duke of Condet (@CondetWarriror). Pada 17 November 2017, akun itu mem-post- ing status yang berkaitan dengan proses holding tiga perusahaan BUMN tambang, "Saat kita ribut papa vs tiang listrik, PT An- tam, PT Timah, dan PT Bukit Asam dihapus status perseronya." Begitu bunyi penggalan status akun Grand Duke of Condet. BELUM hilang rasa kaget masyarakat ter- hadap pencabutan subsidi untuk listrik rumah tangga 900 VA yang membuat mereka terkejut dengan naiknya tagihan bulanan, kini masyarakat kembali dihebohkan den- gan berita santer mengenai program baru pemerintah. PLN sebagai satu-satunya penyedia listrik di bumi pertiwi ini sedang membahas skema penghapusan listrik daya 900 VA, 1.300 hingga 2.200 VA. Sehingga mereka akan disatukan dalam golongan 4.400 VA. Wow... Status itu dilanjutkan dengan kali- mat-kalimat bernada provokatif yang akh- irnya jatuh pada tuduhan berbau fitnah. "Rezim bangsat. Lu jual BUMN, artinya lu khianati amanat Rakyat, Pancasila, dan UUD 45! Gaungkan hashtag #SaveBUMN," lanjut status yang sama. Status tersebut sebenarnya tidak salah kalau tidak disertai kalimat-kalimat pro- vokatif. Memang, status persero PT Antam, PT Timah, dan PT Bukit Asam akan dihapus. Tapi, itu bukan berarti pemerintah menjual tiga BUMN tersebut. Yang sebenarnya, saham pemerintah di tiga perusahaan itu beralih menjadi saham PT Inalum. Saham PT Inalum sendiri 100 persen dimiliki negara. Itu semua berkaitan dengan rencana pembentukan in- duk usaha (holding) BUMN pertambangan. Dari penelusuran Jawa Pos, bukan ha- nya akun Grand Duke of Condet saja yang mem-posting hal serupa. Pada 18 Novem- ber, akun Ratna Sarumpaet (@RatnaSpaet) mem-posting hal yang sama. "Stop ributin TAJUK RENCANA Ada Apa Lagi dengan Listrik? khawatir pendapatannya berkurang atau pengeluarannya naik akibat penyederha- naan golongan pelanggan rumah tangga ini, karena pelanggan tidak akan dikenakan biaya apa pun dan tarif listrik per kWh juga tetap, tidak naik. Sebagaimana dikutip dari pemberitaan, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar men- gatakan bahwa penghapusan golongan pel- anggan listrik dengan daya 900 VA, 1.300 VA dan 2.200 VA sebagai upaya agar masyarakat dapat menikmati listrik dengan daya yang lebih besar. Dengan begitu, masyarakat di- pastikan tidak lagi mengalami mati lampu, akibat daya listrik yang tidak mencukupi. Seperti dicontohkannya, saat menyetrika, tiba-tiba listrik mati karena kurang daya. Se- lain juga dalam menyederhanakan golongan agar administrasi lebih sederhana. Dari rencana tersebut, PLN akan meng- ganti Mini Circuit Breaker (MCB) atau me- teran warga yang biayanya akan ditanggung PLN. Dari prediksi, akan diperlukan lebih dari 23 juta MCB untuk penggantian di seluruh Indonesia dan akan memakan waktu selama satu tahun. Sebuah langkah yang akan menguras banyak dana dan tentu saja, apakah ini sangat mendesak dilakukan? Hal ini langsung saja disambut heboh oleh para ibu rumah tangga. Mengingat sebelumnya mereka sempat kewalahan membayar tagihan mereka yang membeng- kak akibat kebijakan pencabutan subsidi secara bertahap yang berimbas dengan keuangan rumah tangga. Ide pemerintah ini disambut dingin dan penuh kecurigaan oleh warga. Namun kemudian, semua simpang- siur ini cepat ditanggapi pemerintah bahwa mereka tidak mewajibkan warga ikut dalam program tersebut. Setnov. Dia toh sudah KO. Sekarang mari ributkan kegagalan rezim @jokowi melind- ungi aset-aset negara. Yang segara akan dihapus status Persero 3 BUMN." Begitu kicauan akun Ratna Sarumpaet di Twitter sambil membagikan foto bertulis PT Timah, PT Antam, dan PT Bukit Asam. Sebagaimana dikatakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang memastikan bahwa kebijakan menye- derhanakan penggolongan pelanggan listrik dengan menggabungkan pelanggan non-subsidi golongan 900-4.400 volt ampere (VA) menjadi satu di 5.500 VA tidak wajib. Pelanggan listrik boleh memilih untuk ikut atau tidak. Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Komunikasi Hadi Djuraid menjelaskan, tak ada alasan masyarakat atau pelanggan Kementerian BUMN pada 15 November memang mengeluarkan siaran pers terkait rencana RUPS-LB tersebut. Judul siaran persnya, "Holding Tambang Sesuai Jadwal, Indonesia Siap Jadi Pemain Regional". Di dalam rilisnya, Deputi Bidang Usaha Per- tambangan Industri Strategis dan Media Fajar Harry Sampurno menjelaskan manfaat pembentukan induk usaha (holding) dari BUMN pertambangan. Kebijakan itu diharapkan memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentin- gan dengan terciptanya BUMN industri per- tambangan dengan skala usaha yang lebih besar, sehingga mampu bersaing dalam skala regional. Sinergi BUMN pertambangan juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kekuatan finansial, sehingga memu- dahkan pengembangan usaha khususnya di bidang hilirisasi. Fajar Harry Sampurno, juga menjelaskan rencana pelaksanaan RUPS-LB tiga perusa- haan anggota holding pada 29 November 2017 mendatang. Status perseroan PT Antam, PT Timah, dan PT Bukit Asam memang akan dilepas. Bukan dijual, melainkan akan dijadikan holding. Saham pemerintah akan berubah. menjadi saham PT Inalum. Saham PT Inalum sendiri dikuasai pemerintah 100 persen.(gun/eko/c17/fat) Presiden Direktur: Makmur Harian Pagi Riau Pos General Managerf Penanggungjawab: M Nazir Fahmi INTERAKTIF Pemimpin Redaksi: M Hapiz "Kalau masih kawatir juga, boleh saja pelanggan tidak mengikuti program 100 persen gratis ini. Memilih tetap dengan daya yang sekarang boleh saja, tidak ada masalah," tutur dia. Diterbitkan oleh: PT Riau Pos Intermedia. Terbit pertamakali sebagai harian pada 18 Januari 1991 Anggota Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS): Nomor 140/1987/06/A/2002. Perintis: Eric Samola (alm), Abdul Kadir MZ (alm), Zuhdi SH (alm), Busra Algerie (alm) Pembina/Chairman Kehormatan Rida K Liams Presiden Komisaris: Azrul Ananda REDAKTUR SYAHRUL MUKHLIS Namun terlepas dari hal tersebut, wajar masyarakat khawatir. Karena di situasi seka- rang, banyak masalah pelayanan umum yang membuat warga menjadi sibuk. Sebut saja salah satunya masalah pergantian tabung gas dari 3 kilogram menjadi 5,5 kilogram yang disebut dengan bright gas. Keputusan pemerintah ini, kontan membuat gas subsidi langka di lapangan. Maka tak heran dan jam- ak terlihat antrean warga memegang tabung gas melon setiap pangkalan gas. Gas Elpiji 3 kg pun mendadak lenyap seiring munculnya tabung bright gas. Walaupun pejabat terkait mengatakan bahwa stok masih aman dan penyaluran masih seperti biasa, tapi di lap- angan mengatakan hal yang lain. Komisaris: Ratna Dewi Wonoatmodjo, Asparaini Rasyad, Dorothea Samola, Zainal Muttaqin, M. Alwi Hamu, Raznizal Syukur, Amril Noor Belum lagi masalah premium yang ter- lebih dahulu langka dan susah untuk didap- atkan di SPBU yang ada. Malah banyak SPBU yang tidak lagi menyediakan pompa khusus dengan label premium. Sehingga para pen- gendara sepedamotor harus berburug ke ban- yak SPBU untuk sekedar mencari dua tiga liter minyak bensin. Karena sejatinya, premium adalah bahan bakar milik rakyat yang dikon- sumsi oleh warga menengah ke bawah. Dan oleh pemerintah kini keberadaannya dibatasi. Direktur: Asnida Syukur, Zulmansyah Sekedang Padahal sebenarnya, dua contoh di atas, listrik dan BBM adalah sesuatu yang vital dan akan membuat keguncangan sen- di-sendi ekonomi golongan menengah ke bawah. Jika harganya naik maka tentu akan berimbas kepada hal-hal lain seperti biaya transportasi, harga sembako dan biaya kos atau rumah kontrak. Maka di zaman pe- merintahan terdahulu jika BBM naik walau hanya seratus rupiah, maka masyarakat akan bereaksi keras menolaknya. Aksi mereka ini kalau dulu selalu didukung mahasiswa dan terakhir oleh para wakil rakyat di Senayan. Bahkan aksi meneteskan air mata oleh wakil rakyat pernah menghiasi layar kaca terhadap penolakannya terhadap kenaikan BBM ini yang disambut dengan antusias rakyat. Namun kini nampaknya aksi-aksi tersebut sudah tidak terlihat lagi. *** Riau Pos berupaya menjembatani aspirasi pembaca atau masyarakat Riau pada umumnya. Jika itu berbentuk keluhan terhadap pemerintah daerah, Riau Pos akan menyiapkan liputannya dan diterbitkan di halaman ini. Termasuk instansi lain. Tentunya melalui kaedah atau etika yang sudah ditentukan. Dan Riau Pos berhak untuk memilih mana yang ditindaklanjuti dan yang mana tidak dengan berbagai pertimbangan. Kami juga akan menge- dit seperlunya aspirasi pembaca yang dimuat, tanpa mengurangi/menghilangkan substansi isi. Untuk menyampaikan aspirasinya, silakan kirim pesan teks atau foto, atau keduanya melalui: WA: 081334159333 e-mail/FB: riaupos.interaktif@gmail.com IG: @riaupos_interaktif ASN/TNI-Polri Dilarang Beli Gas Bersubsidi Assalamualaikum, begini pak, saya merasa sangat aneh dengan masyrakat Pekanbaru, mengapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan orang kaya membeli tabung Elpiji 3 kilogram. Itu kan khusus untuk orang miskin. Mengapa rata-rata PNS semua beli Elpiji 3 kg. Saya sangat ke- cewa, padahal orang miskin saja masak pakai kayu bakar. Sampai kapan PNS tidak ditertibkan pakai Elpiji 3 kg. WA +6282285493XXX Assalamualaikum, Mengapa sangat sulit sekali menyelesaikan persoalan sampah di sepajang jalan Budi- daya apalagi dekat kawasan Pasar Selasa Panam. WA: +6285271988XXX KOTA (RP) - Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Per (DPP) Kota Pekanbaru, Mas Irba Sulaiman menegaskann gas bersubsdi hanya diperuntukan bagai mas- yarakat berpenghasilan di bawah Upah Mini- mum Regional (UMR). Sementara bagi pelaku usaha berhak menggunakan yang beromset dibawah Rp 1 juta/hari "Gas 3 Kg itu hanya untuk masyarakat kurang mampu dan Pelaku usaha mikro," ujar Mas Irba. kepada Riau Pos, Senin (20/11) kemarin Dijelaskan Irba, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 tahun 2011 dan Permen Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 5 tahun 2011 tentang pembinaaan dan pengawasan pendistribusian LPG. Pak Satpol PP, mengapa banyak tempat hiburan yang melewati batas jam operasional. Apakah tidak bisa ditindak atau memang sengaja dibiarkan. WA: +6282390931XXX Terhadap Aparatur Sipil Negera (ASN), TNI, Polri dan pegawai Badan Usaha Milik Negera (BUMN) juga tidak dibenarkan menggunakan gas bersubsdi. "Mengenai aturan ini, kita sudh sejak lama menghimbau dan menyampaikan- nya," terang Irba Ketika disinggung mengenai masih banyak ANS yang tidak patuh terhadap aturan itu di- Pemilik Lahan Beri Izin, Masyarakat Sekitar Menolak KOTA (RP) - Kelurahan Tuah Karya, Tampan, tidak memiliki tempat pembuangan sampah. (TPS). Hal ini dikarenakan tidak adanya izin dari masyarakat setempat dengan alasan TPS pasti akan tetap meninggalkan bau busuk bagi ling- kungan sekitar walaupun diangkat setiap hari. Lurah Tuah Karya, Defna Leony, mengatakan bahwa kesulitan dalam membentuk TPS ini bukanlah urusan lahan, melainkan izin lingkun- gan. "Lingkungan tidak memberikan izin TPS tersebut. Kalau yang punya lahan senang sekali untuk dipinjam lahannya dijadikan TPS, Rata-ra- ta yang punya lahan kosong diminta kesediaan mereka untuk menjadikan itu TPS, rata-rata pada mau. Hanya saja izin lingkungan yang tidak didapat" ujarnya kepada Riau Pos, Senin (20/11). Masyarakat menolak adanya TPS tersebut dikarenakan akan berdampak jangka panjang terhadap lingkungan. "Misalnya tanah kosong di dekat pemukiman warga, pastilah yang men- gangkut sampah tidak akan sempurna. Pasti akan meninggalkan bau. Dan ini berdampak kepada mereka entah itu lalat atau bau. Izin Lingkungan itu yang sampai sekarang sulit untuk didapatkan di masyarakat. Masyarakat masih menolak," katanya menjelaskan. DIVISI PRODUKSI Penjab Koran: Firman Agus (Koran Utama), Abdul Gapur (Koran Total Sport), M Amin (Koran Pro Otonomi), Yose Rizal (Koran Metropolis), Helfizon Asyafei (Koran Ahad), Said Mufti (Foto). Penjab Halaman: Rinaldi AM, Elvi Chandra, Nurizah Johan, Gema Setara, Edwir Sulaiman, Fedli Azis, Abu Kasim, Kunni Masrohanti, Erwan Sani, Hasan Hanafi, Yulianti Sabikis, M Erizal, Edwar Yaman, Deni Andrian, Ade Chandra, Monang Lubis, Herianto Baserah, Zulkifli Ali, Kamaruddin, Jarir Amrun, Mashuri Kumiawan, Mirshal, Mario Kisaz, Molly Wahyuni. Riau Pos SELASA, 21 NOVEMBER 2017 saya heran mengapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan orang kaya membeli tabung Elpui 3 kilogram, itu kan khusus untuk orang miskin!? Penjab Liputan Daerah Nasional, Liptren, Lipsus Utama, Liputan Support Iklan/Pendapatan: Muslim Nurdin. Penjab Liputan Pekanbaru, Liputan Infotorial: Syahrul Mukhlis. Reporter Pekanbaru: Agustiar, M Ali Nurman, Eka Gusmadi Putra, Hendrawan, Lukman Prayitno, Soleh Saputra, Afiat Ananda, Sakiman, Siti Azura, Debsy Medya S. Reporter Daerah: Rina Dianti Hasan (Kampar), Syukri Datasan Al Pauhi (Dun), Didik Herwanto (Siak), Wiwik Widyaningsih (Perawang), Hasanah Bolkiah (Dumai), Evi Suryati (Bengkalis), Ahmad Yuliar (Selatpanjang), Kasmedi (Rengat), Indra Effendi (Tembilahan), Juprison (Kuansing), M Amin Amran (Pelalawan), Syahri Ramlan (Bagan Siapiapi), Zulfadli (Bagan Batu), Engki Prima Putra (Pasirpengaraian), M Fatra Nazrul Islam (Jakarta). Fotografer. Defizal, M Akhwan. Penjab ADM Kontrak Surat Menyurat Redaksi: Mindo Anny Riani. Penjab Bidang Administrasi Eksternal, Surat Menyurat: Rike Febriani. Penjab Administrasi Internal: Diana Agustin. PERWAJAHAN, DESAIN GRAFIS DAN PRACETAK Penjab Perwajahan, Desain Grafis dan Pracetak: Furqon LW. Penjab Layout Halaman: Mega, Supri Ismadi, Wan Sarudin, Andrizalmy, Katon Sungkowo, Sukri, Mardias Chan, Eko Faizin, Effandi, Febri Jamil, Arif Oktafian. Penjab Desain Grafis: Aidil Adri, Iwan Setiawan, Burhani Anas. Penjab Olah Foto: Dedi Sungkono, Desriman Zahmi. Penjab Pracetak: Raflis, Wimberdi, Khairunnas, Akhari. Departemen IT dan Portal Berita: Raja Isyam Azwar (Penjab), Joni Lam, Quraisyin, Rasmur, Amzar, Harry B Koriun. Penjab web: Yendrizal, Rindra Yasin. DIVISI USAHA Manajer Keuangan: Hidayat Algerie. Manajer Umum: Lastriani. Manajer SDM: Sumnini. Manajer Pemasaran: Asmawi Ibrahim. Manajer Iklan & EO: Lismar Sumirat. Manajer Pendapatan & Penagihan Piutang: Indra Cahya. Manajer Edisi Khusus Infotorial dan Advetorial: T Rasmin. Penjab Edisi Khusus Infotorial dan Advetorial: Fopin A Sinaga, Deslina, Henny Elyati, Alfiadi, Joko Susilo, Arief Budi Kusuma, Perwakilan Iklan Jakarta: Suripto (GM). General Manajer Percetakan: Ngatenang. paparkan Irba, hanya diberikan sanksi sosial. Sebab pihaknya tidak mungkin melakukan pengecekan kesetiap rumah pegawai. "Kita harapkan kesadaran mereka, Kita min- ta beralih. Karena gas subsidi itu diperuntukan bagi warga kurang mampu. Jika mereka beral- asan tabung gas 12 Kg berat, sekarang sudah ada gas ukuran 5,5 Kg. Jadi tidak ada lagi alasan mereka," imbuhnya Bagi pelaku usaha, pihaknya telah mel- ayangkan surat edaran larangan menggunakan bersubdisi ke Rumah Makan, Restoran, Kedai Kopi serta tempat usaha lainnya yang memiliki omset diatas Rp 1 juta sejak, Senin (25/9) lalu.. "Surat itu sudah kita berikan kepada sebagaian tempat usaha dinilai memili omset diatas Rp 1 juta," sebut Irba Tertibkan Tempat Hiburan Malam DUMAI (RP)-Banyaknya hiburan malam di Kota Dumai melanggar aturan jam operasional. Bah- kan tempat hiburan di Kota Dumai banyak yang beroperasional hingga pukul 04.00 WIB. Padahal dalam perwako Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kota Dumai jelas, jam operasional hiburan malam paling lama boleh beroperasi hingga pukul 02.00 WIB, itu pun tempat hiburan jenis Pub. Kasatpol PP Kota Dumai Bambang Wardoyo mengatakan pihaknya akan lebih ketat lagi mel- akukan pengawasan dan akan menindak tegas tempat hiburan yang melanggar aturan. "Namun tentunya sanksi yang diberikan sesuai dengan prosedur, mulai SP 1, SP2 hingga kami keluarkan Isi surat edaran tersebut menyatakan ada sanksi yang akan diberikan kepada pelaku usaha yang masih menggunakan gas melon. Sanksi diberikan berupa penyegelan hingga pencabu- tan tempat usaha. "Kalau mereka punya izin kita cabut izinnya, kalau tidak punya maka kita gan- deng Satpol PP untuk penindakan penyegelan dan penutupan,"sebut Kabid Perdagangan.(*3) Karena salah satu syarat untuk TPS itul adalah adanya izin dari lingkungan, makanya hingga saat ini TPS tidak pernah berdiri di Tuah Karya. Defina menjelaskan lahan untuk dijadikan TPS sangat mudah untuk dicari. Apalagi Tuah Karya memiliki banyak lahan kosong. "Untuk mencari lahan itu mudah, kita izin sama yang punya lahan, mereka rata-rata pasti mengizinkan. Tidak ada masalah untuk dijadikan TPS. Lahan bahkan tidak kita beli atau, sewa. Lahannya dipinjam," ujarnya. Untuk pembuangan sampah rumah tangga, masyarakat Tuah Karya yang memiliki lahan kosong selalu membakar atau menguburkan sampahnya sendiri. Sedangkan untuk masyar- akat yang tidak punya lahan seperti komplek perumahan, mereka membuang sampah di depan rumah yang nantinya akan diangkut oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Pekanbaru. "Sebagian masyarakat masih membakar dan menguburkannya (sampah, red). Kalau peru- mahan itu diangkut oleh DKP karena mereka tidak punya lahan," katanya. Ia juga menjelaskan bahwa sampah-sampah yang menumpuk di tepi jalan adalah TPS ilegal.(rul) rekomendasi penutupan," sebutnya menjawab Keluhan masyarakat yang meminta agar pihaknya menindak tegas tempat hiburan yang melanggar jam operasional. Dikatakan Bambang, pihaknya tidak akan tebang pilih dalam melakukan penindakan ter- hadap tempat hiburan yang melanggar aturan. "Selain itu, kami juga meminta agar mereka taat aturan," sebutnya. Bambang menambahkan selain itu, pihaknya juga sudah mengusulkan ke Pimpinan agar se- lama helat MTQ di Kota Dumai tempat hiburan malam ditutup. "Itu perlu menjaga sakralnya perhelatan MTQ," tutupnya.(hsb) LAYANAN PELANGGAN DAN IKLAN Harga Langganan: Rp120.000/bulan. Luar daerah tambah ongkos kirim. Tarif Iklan: Iklan Hitam Putih (B/W): Halaman Pertama Rp70.000,-/mm, Umum/Display Rp60.000,-/mm kolom. Iklan keluarga/dukacita Rp8.500,-/mm kolom. Iklan ucapan selamat Rp12.000,- /mm. Iklan Pengumuman Lelang dan Lowongan (BW) Rp35.000,-/mm kolom. Halaman Muka (max 7 kim x 150mm). Iklan berwama (full colour) halaman pertama Rp140.000,-/mm kolom. Iklan berwama (full colour) halaman dalam Rp50.000,-/mm kolom. Harga ditambah PPN 10 persen. ALAMAT Kantor Pusat Redaksi & Usaha: Gedung Graha Pena Pekanbaru Lt 3 & 5, Jalan HR Soebrantas (Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang), Km 10,5. Telepon (62-761) 64633 (5 saluran) & Faks. (62-761) 64640. E-mail.redaksi@riaupos.co 64636 (percetakan), 64637 (Pemasaran), 64638 (iklan) & Faks (62-761) 566809. Perwakilan Jakarta: Graha Pena Building Lt 5, Jalan Raya Kebayoran Lama No 12, Jakarta Selatan 12210. Telepon (021) 53699560, Fax. (021) 53674711. Perwakilan Tanjungpinang: Jalan Pramuka 3. Telepon (62-771) 27714, 27715. Perwakilan Batam: Gedung Graha Pena Batam Lantai 6-7, Telepon (62-778) 460000 (Hunting), Faks. (62- 778) 462162 dan (62-778)465111, Batam Center, Batam. BANK Bank Bank Mandiri eks Exim, Jalan Ahmad Yani Pekanbaru, Rekening Giro Nomor 108.0000012444; Bank Mandiri eks BBD, Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Rekening Giro Nomor 108.0091113648; Bank Internasional Indonesia Cabang Pekanbaru, Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Rekening Giro Nomor 2-058-000043 PERCETAKAN Dicetak pada PT Riau Pos Grafika. Isi di luar tanggung jawab percetakan. Redaksi menerima tulisan karya asli, terjemahan, atau saduran (dengan menyebutkan sumber asli bagi karya terjemahan dan saduran). Panjang tulisan antara empat sampai enam halaman, diketik dengan spasi rangkap dan menyertakan identitas diri Naskah yang dimuat diberi imbalan. Redaksi berhak menyunting selagi tidak mengubah maksud tulisan Wartawan Riau Pos/www.riaupos.co dilarang menerima uang maupun barang dari sumber berita. Wartawan Riau Pos/www.riaupos.co dibekali dengan kartu pers/surat keterangan ketika menjalankan tugas. Jika ada kejanggalan baik tentang identitas atau tindakan wartawan, dapat menghubungi Sekretariat Redaksi Riau Pos. TATA LETAK ARIF OKTAFIAN 1 ti I d ti n B Riau Pos SELASA, 21 NOVEMBER 2017 IHSG LO45 JII Indeks Pasar 20 Data Terakhir Perubahan Persentas 6.053,282 1,550 - 0,041 0,026% - 0,004% -0,531% -0,459 0,255% 3,883 8,010 4,031 5,438 0,822 Kode Har Paling Aktif RIMO 183 BMTR 590 Pertanian Pertambangan Industri Dasar dan Kimia ▼ 1.010,955 726,956 1.736,469 1.587,440 666,685 Sepuluh Saham Nursyafri T Laporan SOLEH SAPUTRA, Pekanbaru KETUA umum Dewan Pimp- inan Pusat (DPP) Realestat Indonesia (REI), Soelaeman Soemawinata mengukuhkan langsung pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) REI Provinsi Riau, di Hotel Panger- an, Pekanbaru, Senin (20/11). Dalam kegiatan tersebut, Nursyafri Tanjung SE dikuku- hkan menjadi Ketua DPD REI Riau masa bakti 2017-2020 bersama pengurus lainnya. Nursyafri Tanjung SE dalam sambutannya mengatakan, dengan pengukuhan tersebut ia berharap dukungan dari semua pihak agar DPD REI Riau bisa berjalan dengan baik. Ia juga mengajak semua anggota untuk bergandengan tangan dan bekerja sama untuk memajukan DPD REI Riau. AFIA CENDERAMATA: GM Riau Pos M Nazir Fahm menyerahkan cenderamata kepada GM Comm PT Astra Agro Lestari Tbk Tofan Mahdi didamp Relation Eksternal PT Astra Agro Lestari Tbk Internal Communication PT Astra Agro Lest tim Riau Pos di Jakarta, Senin (20/11/2017). "Dalam tempo s lan anggota REI ber sembilan, mudah-m bisa terus bertamb DPD REI Riau semak Amanah ini akan di dengan baik, saya dukungan karena ti bekerja sendiri, diba yang hebat ada ange hebat. Ketua bukan kalau tidak ada angg hebat," ujarnya. Ketua umum DPP laeman Soemawinat takan, kerjasama du dengan pemerintal sedang digalakkan.. swasta bertugas r gun perekonomian menciptakan lapan diharapkan denga REI disetiap daeral buhan ekonomi terus membaik. Menyikapi Dinamil PEKANBARU (RP)-PT Kus- todian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Senin (20/11) menye- lenggarakan sharing session kepada para pemakai jasa KSEI. Mengusung tema Indonesia 2018 Sailing Through Eco- nomic and Political Tide, acara sharing session diselenggara- kan di Main Hall Galeri Bursa Efek Indonesia dengan dihad- iri sekitar 600 undangan yang terdiri dari Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisa- ris dan Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) serta para pemakai jasa KSEI yang terdiri dari Perusahaan Terdaftar (Emiten), Perusahaan Efek, Bank Kustodian, Biro Admin- istrasi Efek, Bank Pembayaran, Bank Administrator Reken- ing Dana Nasabah (RDN), Agen Penjual Reksa Dana dan Manajer Investasi. Sebelum penyelenggaraan sharing session, acara diawali dengan pembukaan perd- agangan Bursa oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) H Muhammad Tito Karnavian Phd, yang juga menjadi salah satu narasumber pada sesi sharing session. Kepala Departemen Pen- gawas Pasar Modal 2A OJK "Swasta juga haru untuk negeri. Kam REDAKTUR SYAHRUL MUKHLIS SHARING SESS Widyasari Dewi Kapolri Jendral Utama BEI Tito S di Main Hall Gale Yunita Linda Sari Utama BEI Tito St rektur Utama KSE Widyasari Dewi, ja misaris dan Direksi mendampingi Jene H Muhammad Tito Phd saat melakuka kaan perdagangan. Dalam sambu disampaikan seb. sharing session dir rektur Utama KSEL Widyasari Dewi me kan, bahwa untuk be di Pasar Modal Indo pelaku usaha harus hatikan aspek ekor PRIMA CEN WAREHOUSE WAREHOUSE & SHOP @GARUDA SAKTI (PEKANE TOTAL LUAS KOMPLEK 18 TOTAL JUMLAH 344 UNIT TERLETAK DI JALAN BE. GARUDA SAKTI KM 3 Simp. CALL:(0