Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

4cm 12 POLLING ASPIRASI PEMBACA Untuk mengetahui aspirasi pembaca tentang siapa yang layak dan pantas menjadi bakal calon Gubernur Riau 2019- 2024, Riau Pos melakukan polling Aspirasi Pembaca. Nama-nama yang tercantum di samping merupakan bakal calon yang dinilai layak dan patut berdasarkan kupon yang diisi dan dikirimkan oleh pembaca sepekan terakhir. Tentukan atau tambah dukungan Anda terhadap nama-nama di samping atau boleh mengusulkan bakal calon lain yang juga dinilai layak. Isi dan gunting kupon di bawah ini dan kirimkan ke: Kantor Pemasaran Riau Pos, Graha Pena Riau Lantai 5 JI HR Soebrantas Km 10,5 Pekanbaru. Telp: 0761-64633. Kantor Perwakilan Riau Pos Jalan Ahmad Dahlan 41C Pekanbaru. Telp: 0761-885881. Untuk Informasi Hub: Amran (0812-7686-2002) Syaiful Bahri (0812-7046-0977) KUPON ASPIRASI BAKAL CALON GUBRI Nama Pengirim No HP POLITIKA 兩账账账兩兩周兩 Siapa Bakal Calon Gubernur Riau 2019-2024 Pilihan Anda? Jangan Anggap Enteng Manipulasi Data Anggota Bakal Calon Gubri Pilihan saya Kupon Berlaku sampai dengan 15 November 2017 JAKARTA (RP) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ikut mengawasi proses penelitian administrasi yang dilakukan KPU sejak pertengahan Oktober. Beberapa temuan mereka dapat dan akan disampaikan kepada KPU. Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan, salah satu temuan Bawaslu adalah dokumen yang tidak distempel basah. Anehnya, dokumen tersebut dinyatakan sah. Sayang, Dewi tidak membeberkan di daerah mana kasus itu ditemukan. "Kami juga menyayangkan minimnya akses yang diberikan KPU. Imbasnya, proses pengawasan tidak berjalan secara maksimal," keluh mantan ketua Bawaslu Sulawesi Tengah tersebut. Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto meminta KPU tidak menganggap enteng temuan banyaknya keanggotaan ganda. Apalagi, ada di antaranya yang nekat memfotokopi satu KTP hingga ratusan kali. Sunanto menilai fakta tersebut bukan lagi masalah ketidaktelitian, melainkan sudah menjurus pada manipulasi dan upaya penipuan. "Kami sarankan KPU memproses pidana jika terdapat temuan dugaan manipulasi data yang dilakukan partai," ujarnya. Karena alasan itu pula, dia menilai, KPU layak mengambil tindakan tegas dengan tidak meloloskan partai politik tersebut sebagai peserta Pemilu 2019.(far/ c17/fat) Pilpres 2019, Akan Ada Gerakan Asal Bukan Jokowi SYDNEY (RP)- NKRI OZ Community, yang merupakan komunitas warga Indonesia di Sydney, Australia menggelar diskusi di Ashfield Town Hall, Sabtu (18/11). Diskusi itu membahas mengenai peluang Joko Widodo di Pemilihan Presiden 2019. Turut sebagai pembicara, Bhatara Ibnu Reza yang meru- pakan peneliti senior Imparsial yang kini menempuh pen- didikan doktoral di Universitas New South Wales dan Dr Nur Arif Makful, MSc, dosen di beberapa universitas dan penggiat kebhinekaan serta kebangsaan. Bhatara memprediksi pada Pilpres 2019, akan mun- cul gerakan politik 'asal bukan Jokowi" seiring dengan meningkatnya politik sektarian. "Ini bisa menjadi faktor yang mempengaruhi peluangnya untuk masa jabatan kedua di Pilpres 2019," kata Bhatara seperti yang dilansir Australia Plus. Bhatara mengatakan, kemungkinan gerakan asal bukan Jokowi bisa diperkuat oleh lawan-lawan politiknya dengan politik sektarían yang semakin meningkat di Indonesia terutama setelah pilkada di Jakarta. Secara nasional, Bhatara melihat bahwa berdasarkan survei terbaru mengenai kenyataan adanya tingkat toleransi yang rendah di berbagai daerah di Indonesia dilihatnya bisa juga mempengaruhi politik nasional. Sementara itu, dalam paparannya, Nur Arief yang tum- buh dan besar dalam tradisi NU mengatakan maraknya isu radikalisme dan anti-kebhinekaan serta beberapa isu yang kemungkinan akan dihadapi Jokowi dalam pemilihan dua tahun mendatang. Menurut Nur Arief, beberapa hal yang akan mempenga- ruhi terpilihnya Jokowi adalah popularitas yaitu penilaian masyarakat atas kinerja keberhasilnnya.(jpg) Keterwakilan Perempuan Belum Sesuai Regulasi JAKARTA (RP) - Target 30 persen keterwakilan perempuan dalam lembaga politik yang sudah menjadi standar nasional ternyata masih jauh panggang dari api. Merujuk data Kemen- terian Dalam Negeri (Kemendagri), rendahnya keterwakilan kaum hawa terjadi secara merata di semua level. Mulai DPD (26 persen), DPR (17 persen), DPRD provinsi (16 persen), hingga DPRD kabupaten/kota (14 persen). Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, kondisi tersebut tidak ideal bagi negara demokrasi seperti Indonesia. Sebab, komposisi yang tidak setara juga menciptakan ketidakseim- bangan dalam merumuskan kebijakan. Khususnya kebijakan yang berkaitan dengan urusan perempuan. "Representasi politik perempuan perlu ditingkatkan. Salah satunya dengan mendorong partai memberi akses politik yang luas," tutur dia dalam Konsolidasi Nasional Kaukus Perempuan Parlemen di Jakarta kemarin (17/11). Menurut Tjahjo, komitmen partai merupakan kunci. Se- bab, dari aspek regulasi, UU Partai Politik dan UU Pemilu su- dah mendorong keterwakilan perempuan hingga 30 persen. Sementara itu, dari aspek sumber daya manusia (SDM), sudah banyak perempuan yang menempuh pendidikan tinggi dan berorganisasi. "Pengurus partai harus proaktif mendorong pimpinan partainya agar amanat UU dijalankan," imbuhnya. Selain komitmen partai, pria asal Jawa Tengah itu juga meminta semua pihak untuk membangun paradigma baru. Yakni, pandangan underestimate terhadap perempuan harus dihilangkan. Keberhasilan sejumlah kepala daerah maupun legislator perempuan bisa menjadi acuan.(far/c11/fat) PREMIERE 1 12.15-14.40-17-19.30-21.55 RIAU XXI Mal Ciputra Seraya Pekanbaru, lantai-4. Telp.0761-868521, Fac.868520 Informasi Film, kirim SMS ke 2121 atau klik www.21cineplex.com REDAKTUR SYAHRUL MUKHLIS PREMIERE 2 13.15-15.40-18.05-20.30 PREMIERE RIAU 1 12.00-14.25-16.50-19.15-21.40 HOLIDAY 1 12.45-15.20-17.55-20.30 STUDIO 1 12.45-15.10-17.35-20.00 SEMBILAN partai politik kembali menyerahkan berkas pendaftaran calon peserta pemilu ke KPU RI di Jakar- ta kemarin (20/11). Upaya tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan Bawas- lu memenangkan gugatan pelanggaran administrasi yang mereka ajukan. Sembilan partai tersebut adalah PKPI kepengurusan Hendropriyono, Partai Ida- man, Partai Bulan Bintang, Partai Bhinneka Indonesia, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Republik, Partai Rakyat, Partai Swara Rakyat Indonesia, dan Partai Indonesia Kerja. Ketua KPU RI Arief Budi- man mengatakan, berbeda dengan sebelumnya yang harus melewati pengecekan dokumen, pendaftaran sem- bilan partai tersebut lang- sung berstatus diterima. "Kalau belum lengkap lagi, ya kita terima saja. Habis itu penelitian administrasi, lalu disimpulkan," ujarnya setelah penutupan pendaftaran di kantor KPU. TABRANI MAAMUN Anggota DPR RI 25,1% 14,5% KUPON YANG TERKUMPUL HINGGA KAMIS (11/9/2017) PUKUL 16.00 WIB SEBANYAK 8.412 KUPON. RIAU 2 13.15-1 8.05-20.30 HOLIDAY 2 13.15-15.50-18.25-21.00 Ma Apa prioritas pemerik RIAU 3 13.45-18.10-18.35-21.00 ILYAS HUSTI Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau Sembilan Parpol Tetap Wajib Isi Data Sipol Laporan, JPG Jakarta Setelah diterima, doku- men sembilan partai itu masuk tahap penelitian ad- ministrasi. Tahapan terse- but berlangsung sampai 27 November 2017. Sama dengan 14 partai yang sudah mendahului, mereka juga akan diberi kesempatan perbaikan selama 14 hari jika ada kekurangan. Arief menegaskan, sembi- lan partai tersebut juga wajib meng-input data ke sistem informasi partai politik (si- pol) hingga 22 November 2017. Hal itu dibutuhkan untuk mempermudah proses verifikasi administrasi. Sipol juga bisa mendeteksi kegan- daan anggota. "KPU tidak akan mampu melakukan pemeriksaan tanpa bantuan IT karena jumlah datanya jutaan. Ha- GENG TUBRE KORDIAS PASARIBU Ketua DPD PDIP Provinsi Riau 13,1% "9 Kalau belum leng- kap lagi, ya kita terima saja. Habis itu penelitian ad- ministrasi, lalu disimpulkan. ARIEF BUDIMAN Ketua KPU RI Isu sensitif itu seperti, SARA. "Bila digunakan isu itu, jelas akan memecah belah bang- sa. Jangan jadi komoditas ini semua," terangnya. "Masing-masing akan mem- bela agamanya," jelas mantan Kepala Badan Nasional Pen- anggulangan Teror (BNPT) tersebut. RIAU 4 12.30-14.35-18.40-18.45-20.50 HOLIDAY 4 13.15-15.35-17.55-20.15 STUDIO 3 13.00-15.25-17.50-20.15 гҹикап Pasca TA Kemandirian Bangsa TA Dampak & Kewa SEMINAR: Anggota Komisi XI M Misbakhun saat berbicara soal Badan Penerimaan Pajak (BPP) dalam seminar perpajakan di Hotel El Royale, Senin (20/11/2017). JAKARTA (RP) - Pilkada serentak 2018 yang kian dekat membuat Kapolri Jenderal Tito Karnavian khawatir. Belajar dari Pilkada DKI Jakarta yang menyeret isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), Pilkada Serentak 2018 poten- sial terjadi hal yang sama. Mantan Kapolda Metro Jaya tersebut mengatakan bahwa kinerja kepolisian dan TNI akan lebih mudah bila kon- testan pesta demokrasi tidak menggunakan isu sensitif yang dapat mengoyak persatuan bangsa. "Membuat bangsa, menjadi terpecah," jelasnya. Namun begitu, kunci lain dalam pilkada serentak kekompakkan Polri dan TNI. Dia menuturkan, Indonesia sebenarnya sudah matang dalam berdemokrasi. Lebih dari 10 tahun pemilihan pres- iden digelar. FILM HARI INI rus diperiksa dengan ban- tuan mesin," imbuhnya. Lalu, bagaimana jika input tidak selesai? Pria asal Surabaya itu enggan berspekulasi. Dia yakin waktu tersebut cukup selama partai memiliki do- kumen. "Tanggal 22 masuk semua kok," tuturnya diplo- matis. Sementara itu, anggota Ba- waslu RI Fritz Edward Siregar mengatakan, pihaknya tidak mempersoalkan KPU kemba- li mewajibkan pengisian si- pol. Namun, dengan catatan, sipol tidak menjadi ukuran lengkap atau tidaknya doku- men yang diserahkan partai. Dia menegaskan, Bawas- lu memberikan lampu hijau atas mekanisme yang dia- tur KPU sekarang. Dia men- gakui, perangkat teknologi memang dibutuhkan un- RIAU 4 21.00 Hotel EL ROYALE 12,4% 12,3% 22,5% 1. POLLING INI TIDAK BERSIFAT ILMIAH, HANYA MERUPAKAN ASPIRASI PEMBACA RIAU POS. 2. UPDATE POLLING SETIAP TERBITAN SELASA DAN JUMAT. Fraksi Golkar Dorong BPP Miliki Kewenangan Penuh JAKARTA (RP) - Badan Penerimaan Pajak (BPP) merupakan kebutuhan yang mendesak. Pasalnya, refor- masi seharusnya dilaku- kan bukan hanya sebatas aturan-aturan semata, tapi juga institusinya. Hal itu diungkapkan oleh Anggota komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun saat menjadi pembicara pada seminar nasional 'Perpajakan Pasca Tax Amnesty untuk Kemandirian Bangsa' yang digelar oleh Ikatan Konsul- tan Pajak Indonesia (IKPI) di Hotel El Kapolri Minta Jangan Bawa Isu Royale, Senin (20/11). SARA di Pilkada Serentak Ia menambahkan, keseluruhan reformasi itu didalamnya adalah bagaimana kita mendiri- kan BPP secara mandiri. Sehingga ada kewenangan- kewenangan yang dimiliki oleh badan itu, mulai dari pengelolaan SDM, pengelo- laan anggaran, membangun roadmap, membangun kebijakan ke depan akan seperti apa. "Kita sudah terbiasa," terang- nya kemarin dalam acara di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam pilkada DKI Jakarta, Polri menangani kasus Basuki Tjahaja Purnama (BTP) yang dinilai kental dengan isu SARA. Polemik itu membuat indi- kasi perpecahan yang begitu mengkhawatirkan. Berulang kali pengerahan massa dengan jumlah besar terjadi. AFTER SCHOOL JPG Saling serang terjadi, yang bahkan membuat bermuncu- lan laporan terkait isu SARA. Maka, Pilkada serentak 2018 dikhawatirkan terjadi hal yang sama.(idr/jpg) RIAU 5 12.30-14.30-18.30 HOLIDAY 3 13.15-15.40-18.05-20.30 AHMI SEPTARI Ketua DPW Partai Perindo Riau Riau Pos SELASA, 21 NOVEMBER 2017 RIAU 5 18.30-21.05 INTSIAWATI AYUS Anggota DPD RI tuk mempermudah proses verifikasi. "Kami kan tidak mengatakan sipol tidak penting. "Itu penting dalam rangka untuk mewujudkan akuntabilitas parpol," im- buhnya. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengajak semua pihak menyambut baik keputusan Badan Pen- gawas Pemilu (Bawaslu) yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima kembali pendaft- aran sembilan partai politik calon peserta Pemilu 2019. Ajakan dikemukakan, karena Undang-Undang Nomor 72017 tentang Pe- milu memberikan wewenang pada Bawaslu untuk menan- gani sengketa administrasi antara penyelenggara den- gan calon peserta pemilu. "Dulu kami sepakat mem- beri kewenangan yang lebih kepada Bawaslu. Misalnya, dalam penanganan sengketa, baik yang berkaitan dengan parpol termasuk terkait per- aturan KPU, permasalahan pilkada serentak maupun pe- milu," ujar Tjahjo di Jakarta, CHASING FORAGONA "Disitu hanya bisa di- jalankan oleh badan yang otonom, yang dikelola dengan baik. Dan, di dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dibicarakan badan itu," kata Misbakhun. Politisi Golkar ini juga HOLIDAY 88 Jl. Sultan Syarif Kasim - Pekanbaru, Telp.0761-33138 Informasi Film klik www.holiday88.com PADDINGTON 2 RIAU 6 Senin (20/11). Tjahjo optimistis semua pihak akan menghormati keputusan yang sudah diam- bil Bawaslu tersebut. Karena telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. LAINNYA "Penyelesaian sudah di- wujudkan. Saya kira KPU juga taat dengan apa yang diputuskan oleh Bawaslu," kata Tjahjo. Diketahui sebelumnya, Bawaslu memerintahkan KPU menerima pendaftaran sembilan partai politik untuk diverifikasi sebagai calon peserta Pemilu 2019. Kesembilan parpol terse- but masing-masing Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) kubu AM Hendropriyono, Partai Bu- lan Bintang (PBB), Partai Islam Damai dan Aman (Idaman). Kemudian Partai Bhin- neka, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Republik, Partai Raky- at, Partai Swara Rakyat Indo- nesia (Parsindo) dan Partai Indonesia Kerja (PIKA). (far/ c7/fat) menegaskan, Badan Peneri- maan Pajak ini adalah kepu- tusan politik yang sudah menjadi amanat presiden Jokowi, sebagaimana dalam janji kampanyenya. Tentunya, lanjut Misba- hun, Partai Golkar sebagai pendukung pemerintah ingin bagaimana janji kampnaye Presiden Jokowi ini bisa direalisasiskan dengan baik. Ia juga ber- harap, semoga pada tahun 2018 RUU KUP akan bisa selesai. "Presiden Jokowi tentu- nya punya ide bagaimana membangun Badan Peneri- maan Pajak melihat dari kebutuhan bangsa dan neg- ara ini. Ini tentunya tugas bersama mencari bentuk idealnya," terang Wasekjen DPP Partai Golkar itu. Mengenai bentuk badan, apakah semi otonom sebagaimana usulan pemer- intah, Misbakhun men- gatakan, di DPR itu ada 10 fraksi. Karena itu akan lebih dulu diskusikan. "Pasti akan ada jalan ke- luar dari diskusi kita. Kalau Golkar, sejak awal meng- inginkan badan penerimaan pajak full otonom, karena akan memberikan ke- wenangan yang lebih fleksi- bel secara kelembagaan," terangnya.(dms/jpg) CASING STUDIO 88 Plaza Citra Pekanbaru, lantai-5 Jl. Pepaya, Telp.0761-28411 STUDIO 2 12.45-14.35-18.25-18.15 THER RAGNAROK RIAU 6 18.30-21.05 TATA LETAK ARIF OKTAFIAN Laporan JPG, Dortmund LAGA antara Dortmund mela- wan Tottenham Hotspur akan berlangsung sengit dan seru di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund, Rabu (22/11) dini hari WIB. (Siaran langsung SCTV pukul 02.45 WIB. Soalnya, bagi Die Borussen (julukan Dortmund) matchday kelima Grup H akan menentukan nasibnya di Liga Champions musim ini. Seandainya pun menang atas Tottenham, namun hasil laga antara APOEL menghada- pi Real Madrid berpengaruh signifikan mengingat posisi BVB yang kurang mengun- tungkan, yakni berada di urutan ketiga dengan torehan dua poin atau selisih líma poin lebih rendah dari Madrid. 28 TAHUN TO LAC Sebaliknya, Tote spur secara mater memerlukan kem sudah dipastikan 16 besar. Meskipu ebutan gelar juara SHINJI KAGAWA TIKI Ingatkan kami untuk selalu pemain untuk tidak menjadikan laga terakhir ini sebagai beban. Sehingga mental pemain tidak tertekan dan bisa fokus bermain di laga besok. MARWAL ISKANDAR Pelatih PSPS Saya sudah minta kepada para tersengum REDAKTUR ELVY CHANDRA #Hu Che TUKI STADION SIGNAL IDUNA PARK DORTMUND WASIT: CLEMENT TURPIN (PRANCIS) The New TOUGH PEKANBARU (E bakal bermain ta tan tiket semifina pada Selasa (21/ bertahan di Lig mereka dapatka 16 besar Liga 2. Efandi Herman tampil ngotot di bisa meraih kem Pelatih PSPS M kapkan, jika ia A *) MURAH SENYUM DAN MURAH ONGKOS SESUAI HARI PT. SEJAHTERA BUANA TRADA PE E CROSSO