Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Color Rendition Chart GONG DEMOKRASI SELASA 22 DESEMBER 2020 Yang Penting Beritanya, Bli...! Pemerintah Dorong Sinergi LSM-Ormas dalam Penanganan Covid-19 Wantimbang MANGUPURA, NusaBali Gubernur Bali yang diwakili Wagub Tjokorda Oka Artha Ar- dana Sukawati alias Cok Ace membuka kegiatan konsulta- si publik pemerintah dengan masyarakat sipil untuk penanga- nan Covid-19, serta Pemulihan Ekonomi Nasional di Provinsi Bali, NTB dan NTT di Luring Hotel Ramayana Suite, Kuta, Badung, Senin (21/12) pagi. Dalam kon- sultasi publik itu, Kemendagri mendorong LSM dan ormas untuk bersama-sama dalam penanganan Covid-19. Minta Golkar Seriusi Pilkada Buleleng Dalam sambutannya Guber- nur Bali Wayan Koster yang di- bacakan Wagub Cok Ace meny- ampaikan, sejak kasus pertama Covid-19 terjadi di Indonesia, yaitu pada awal Maret 2020, terhitung sudah sembilan bulan semua pihak berjuang bersama menghadapi pandemi Covid-19. Perubahan situasi dinilainya sangat dinamis, bahkan banyak hal di luar dugaan. ★ Hasil Pilkada 2020 Agar Diterima dengan Legowo Situasi seperti itu tentu- nya harus dibarengi dengan dinamika kebijakan, baik dari Pemerintah Pusat maupun Dae- rah. Seluruh daya upaya telah dikerahkan untuk mencegah dan mengendalikan laju pe- nyebaran virus Covid-19. Untuk Bali sendiri, meski penyebaran- nya cukup bisa dikendalikan tapi risiko atau potensi penye- baran meluas masih san- yang gat tinggi. Di satu sisi, dampak ekonomi akibat Covid-19 ini semakin berat bagi Bali. IN SCARL "PDRB Provinsi Bali pada triwulan I tahun 2020 ter- koreksi menurun pada angka minus 7,67 persen. Kondisi tersebut berubah pada triwu- lan II menjadi minus 10,98 persen dan jatuh lebih dalam lagi pada triwulan III, yaitu minus 12,28 persen. Kondisi tersebut tentu berdampak sangat serius pada kesejahter- aan masyarakat Bali," ung- kapnya saat membuka acara LINTAS Wayan Sarjana usai pencoblosan Pilkades Ciherang, Minggu (20/12). Peringkat 5, Wayan Sarjana Keok Pilkades di Bogor JAKARTA, NusaBali Satu-satunya krama Bali yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2020 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yakni di Desa Ciherang, Kecamatan Dramaga, Wayan Sarjana perolehan suaranya hanya berada di peringkat lima. Dalam Pilkades Ciherang terse- but, perolehan suara Sarjana 452 suara saja. Sementara peringkat pertama ditempati nomor urut empat atau incumbent, Suherwin dengan perolehan suara 3.754. Suherwin, otomatis terpilih sebagai Kades Ciherang periode 2021-2027 atau untuk ketiga kali. "Penghitungan suara Pilkades selesai Minggu malam kemarin (20/12). Hasilnya saya kalah dari incumbent dan calon lainnya. Saya berada di peringkat lima," ujar Wayan Sarjana kepada NusaBali, Senin (21/12). Selain mereka berdua, ada tiga calon lain yakni Hayat Sukaryawan (nomor urut 1) mendapatkan suara 1.653, Uce Marlinah (nomor urut 3) memperoleh suara 540, Deni (nomor urut 5) 1.568 dan suara tidak sah 153. Wayan Sarjana mengatakan, dari total Daftar Pemilih Tetap (DTP) sebanyak 11.289 hanya 8.160 yang menggu- nakan hak pilihnya. "Jadi saya terima hasil ini. Lagipula, mengabdi kepada masyarakat tidak hanya lewat jalur kepala desa," kata Wayan Sarjana.k22 Sudah 21 Hasil Pilkada 2020 Digugat ke MK Per Hari Ini JAKARTA, NusaBali Mahkamah Konstitusi (MK) menerima 21 berkas Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada 2020 dari berbagai kota/kabupaten. Yang pertama mendaftar, yaitu Pilbup Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan yang diajukan oleh pasangan H M Syarif dan Surian. Jumlah ini masih terus bertambah. "Calon petahana ini menggugat keputusan KPU Musi Rawas yang menetapkan Pasangan Calon Devi Suhartono dan Innayatullah sebagai pemenang Pemilihan Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 karena melanggar asas pemilu yang luber dan jurdil," demikian lansir humas MK di websitenya yang dikutip, Senin (21/12) dilansir detik.com. MK juga telah menerima permohonan PHP Bupati Kabupaten Bulukumba secara luring yang diajukan pa. sangan calon H Askar dan Arum Spink. Kemudian ada gugatan Pilbup Karo yang diajukan pasangan Jusua Ginting dan Saberina BR Tarigan. Sebelumnya pada Rabu 16 Desember 2020, MK telah menerima permohonan PHP Bupati Kaimana Tahun 2020 secara daring yang diajukan oleh Pasangan Calon Rita Teurupun dan Leonardo Syakema yang menggugat keputusan KPU Kaimana yang menetapkan Pasangan Calon Freddy Thie dan Hasbulla Furuada sebagai peme- nang pilkada. NUSABALI/TIAN DARFIANO konsultasi publik pemerintah dengan masyarakat sipil untuk penanganan Covid-19, serta Pemulihan Ekonomi Nasional Organisasi Masyarakat Sipil dan LSM. "Banyak keunggulan- keunggulan dari organisasi masyarakat sipil, utamanya di daerah propinsi Bali, NTB kedekatannya dengan publik Wagub Bali, Tjokorda Oka Artha dan NTT yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin kemarin. Sementara Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA men- erangkan kegiatan tersebut di- laksanakan untuk menyatukan visi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dengan dan masyarakat, ada di mana saja di seluruh Indonesia dan bisa dibentuk di mana saja. Untuk itu kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dengan organisasi masyarakat sipil kita dorong untuk ikut ber- partisipasi dan bertanggung jawab," terangnya. dar Ardana Sukawati alias Cok Ace saat membuka acara. Dirjen Bina Administrasi Kemendagri, Safrizal ZA (tengah) saat konsultasi publik Pemerintah dengan masyarakat sipil untuk penanganan Covid-19 di Luring Hotel Ramayana Suite, Kuta, Senin (21/12) pagi (foto kiri). KPU Bali Diganjar Penghargaan Kepatuhan Etik Terbaik DENPASAR, NusaBali Meskipun ada jajarannya sep- erti Ketua KPU Karangasem, I Gede Krisna Adi Widana kena sidang DKPP (Dewan Kehorma- tan Penyelenggara Pemilu), KPU Provinsi Bali tetap diganjar peng- hargaan terbaik dalam Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) yang dikeluarkan DKPP. Ketua KPU Bali, I Dewa Gede Agung Lidartawan kepada Nusa- Bali, Senin (21/12) mengatakan KPU Bali ditetapkan sebagai pe- nyelenggara pemilu dengan ting- kat kriteria kepatuhan tertinggi. "KPU Bali mendapatkan skor tertinggi di antara KPU Provinsi lainnya di Indonesia yang dike- luarkan DKPP," ujar Lidartawan. Ada 3 kategori penilaian kepatuhan berdasarkan IKEPP yang dikeluarkan oleh DKPP. Pertama adalah lembaga KPU dengan kategori perilaku etik sistem internal dan existing con- ditionnya masuk pada kategori sangat patuh. KPU Bali meraih kategori pertama ini dengan nilai 91,7, disusul KPU Provinsi Bengkulu dengan nilai 89,1. Kategori kedua adalah KPU dengan perilaku etiknya mengarah pada kategori patuh, sementara sistem internal dan existing con- ditionnya mengarah pada kategori sangat patuh atau sangat tidak rawan. Kategori kedua ini diraih KPU Jatim dengan skor 87,1 disu- sul KPU Daerah Istimewa Jogja- karta dengan skor 84,6. Kategori ketiga adalah KPU dengan perilaku etiknya yang menunjukkan ada tingkat kepatuhan yang rawan, aki- bat skor existing conditionnya masuk kategori rawan akibat ada pelaporan masyarakat yang dijadikan dasar persidangan etik oleh DKPP. Kategori ketiga ini diraih KPU Jawa Tengah, KPU Sulawesi Selatan, KPU Banten, KPU Jabar, KPU Sulawesi Utara dan KPU Papua. Lidartawan mengakui me- mang di Bali ada jajarannya seperti di KPU Kabupaten Ka- rangasem yang disidang DKPP. Karena Ketua KPU Kabupaten Karangasem menjabat sebagai penyarikan Majelis Desa Adat Ka- rangasem. "Memang itu terbukti, namun Ketua KPU Karangasem dengan kepatuhannya telah men- Ketua KPU Bali, I Dewa Gede Agung Lidartawan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini SURABAYA, NusaBali Nama Wali Kota Surabaya, Tri Rismaha- rini semakin kuat diisukan menjadi Men- teri Sosial (Mensos) menggantikan Juliari Batubara yang tersandung kasus korupsi bansos COVID-19. Presiden Jokowi pun akan mengumumkan reshuffle kabinet di akhir Desember. gundurkan diri. Dan itu tidak termasuk keberpihakan dalam penyelenggaraan pemilu," ujar Lidartawan. Risma Enggan Tanggapi Namanya Masuk Bursa Mensos Senter dikabarkan menjadi mensos, Risma justru enggan mengomentari hal tersebut. Wali kota dua periode itu tengah diinformasikan berada di rumah dinasnya Jalan Sedap Malam Surabaya. Hal itu disampaikan langsung Kadiskominfo Surabaya, M Fikser. Dengan tegas, Fikser mengaku Risma tidak mau menanggapi Lidartawan juga mengatakan penilaian kategori kepatuhan ini yang paling dinilai adalah independensi para penyeleng- gara. Tidak berpihak atau men- guntungkan salah satu Paslon di Pilkada serentak 2020. Sikap independen ini disoroti betul dalam penilaian. isu dirinya menjadi mensos. "Terkait dengan mensos, ibu (Risma) tidak mau menanggapi," kata Fikser saat dihubungi, Senin (21/12). Menurut Fikser, dari pada menanggapi isu yang beredar luas menjadi mensos, Risma saat ini lebih MOBILE LA memilih fokus bekerja. Pasalnya, tinggal Со₂ hitungan bulan masa jabatannya berakhir sebagai wali kota tersebut. Risma diketahui menjabat sebagai wali kota dua periode. Yakni periode tahun 2010-2015 dan 2016- 2020. "Jajaran kami di Bali bebas dari unsur keberpihakan. Hal itu terbukti juga dalam hasil reka- pitulasi suara Pilkada di 6 Kabu- paten dan Kota semuanya tuntas dan tidak ada ke Mahkamah Konstitusi," ujar mantan Ketua KPU Bangli ini. nat "Hanya untuk sementara ibu fokus kerja, melaksanakan tugas-tugasnya ibu yang tinggal beberapa bulan, beliau menyelesaikannya sebagai wali kota," jelasnya dilansir detik.com. Sebelumnya, Risma sudah dua kali enggan menjawab isu tersebut kepada wartawan. Risma justru mengaku tidak tahu akan isu yang beredar padanya. Risma pun kaget saat ditanya wartawan soal tawaran menjadi mensos. Jika pun ada tawaran, wali kota dua periode ini melihat terlebih dulu dari Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Hingga kini Risma mengaku belum mendapat perintah dari Megawati untuk menjadi menteri dengan alasan Pilka- da Surabaya 2020 belum usai. "Seng nawari sopo? (Yang nawari siapa?). Nanti kita lihat lah, saya lihat Ibu Mega saja," kata Risma di kediaman beberapa waktu lalu. Kader Golkar diminta mulatsarira melakukan evaluasi ke dalam untuk menyiapkan event politik berikutnya supaya tidak terus telan kekalahan. DENPASAR, Nusa Bali Pro dan kontra soal adanya desakan kader Golkar, Anak Agung Ngurah Agung supaya Ketua DPD II Golkar Denpasar, Wayan Mariyana Wandira mundur karena kekalahan Golkar di Pilkada Denpasar 2020 membuat Dewan Pertim- bangan DPD I Golkar Bali ang- kat bicara. Sekretaris Wantim- bang DPD I Golkar Bali, Anak Agung Ngurah Rai Wiranata, di Denpasar, Senin (21/12) meminta kader Golkar tidak saling menyalahkan. Namun tetap harus mulatsarira mel- akukan evaluasi ke dalam un- tuk menyiapkan event politik berikutnya supaya tidak terus telan kekalahan. Rai Wiranata mengatakan hasil Pilkada 2020 harus di- terima dengan legowo dan besar hati. "Jangan lagi saling menyalahkan. Legowo terima hasilnya. Sekarang atur barisan lagi untuk menyiapkan per- tarungan pemilu berikutnya. Kan mau ada Pilkada Buleleng 2022 lagi. Siapkan diri dengan matang, jangan kayak Pilkada 2020 ini," ujar tokoh Puri Kesi- man, Kecamatan Denpasar Timur ini. Sementara di Pilkada Badung 2020 menang juga, namun han- ya melawan kotak kosong den- gan mengusung incumbent Ny- oman Giri Prasta-I Ketut Suiasa. "Saya memprediksi di Pilkada Karangasem 2020 kemarin akan menang. Tetapi di luar dugaan. Apa yang menyebabkan. Ini yang saya maksud harus dikaji dan mulatsarira kita. Di Karangasem Ada Masalah dengan Kiriman Koran Anda...??? Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin. Hubungi: 081338119495 (Ngh Suyadnya) JAKARTA, NusaBali Pertemuan empat mata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma'ruf Amin siang ini memantik kembali isu reshuffle kabinet Rabu 23 Desember besok. Kabar reshuffle di Rabu Pon ini pun makin kencang. Menanggapi ini Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menyebut reshuffle merupakan hak Presiden Jokowi. "Yang memiliki hak kewenangan dan otoritas mutlak itu adalah Bapak Presiden. Kalaupun mengenai waktu yang mereka bolak-balik menyebutkan hari Rabu, mungkin juga karena pertim- bangan-pertimbangan terkait dengan waktu-waktu yang dipilih Presiden," kata Ngabalin saat dihubungi, Senin (21/12). Ngabalin menegaskan Jokowi punya pe- HARIAN UMUM Nusa Bali Sekretaris Wantimbang DPD I Golkar Bali, AA Ngurah Rai Wiranata kita usung incumbent, suveinya bagus. Logistik juga ada. Koalisi Golkar dan parpol lain cukup besar, tapi kalah," ujar Rai Wira- nata. "Terutama soal figur dan elektibilitas kandidat yang akan diusung. Kenapa? Ka- rena Paslon itu punya peluang terpilih kan harus yang lebih Menurut Rai Wiranata di dikenal masyarakat kita usung. Pilkada 6 kabupaten dan kota Jangan prosesnya pendek dan yang dihadapi Golkar hanya di kesannya dadakan. Sudah juga Jembrana yang menang dengan kader dibawah sosialiasikan," mengusung palson Nengah tegas Rai Wiranata dengan Tamba-Gede Patriana Krisna semangatnya. (Tamba-Ipat). Kata dia akan menjadi per- tanyaan besar untuk Pilkada Karangasem Golkar bersama koalisi bisa kalah. "Jadi pertan- yaan besar ini. Harus dilakukan kajian mendalam untuk Ka- rangasem ini. Kalau di Pilkada Bangli 2020, dan Pilkada Ta- banan 2020 ya memang saya lihat lawan sangat tangguh," tambah mantan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bali periode 2004-2009 ini. Bagaimana dengan Pilkada Denpasar? "Ya bukan hanya di Denpasar saja saya katakan ini. Semua daerah yang kalah Pilkada 2020 ini, ke depannya harus jadikan pelajaran. Kalau menjaring calon ya lebih cepat, lebih awal dan lebih hati-hati," ujar Rai Wiranata. Makin Kencang Isu Reshuffle Kabinet Rabu Pon Besok Soal adanya rencana evalua- si hasil Pilkada di Bali oleh DPP Golkar, Rai Wiranata memper- silahkan saja kalau itu agenda DPP Golkar. "Ya silahkan kalau itu agenda DPP Golkar. Bagi kami di Wantimbang, ayo bang- kit dengan menghadapi pemilu berikutnya. Berhenti saling menyalahkan," tegas eks Ketua Depidar (Dewan Pimpinan Daerah) SOKSI Bali ini. nat nilaian tersendiri terhadap kabinet kerjanya. Ngabalin menyebut Jokowi tak bisa diganggu terkait masalah reshuffle kabinet. "Tentu tidak gampang mengganti orang sana sini kan tidak gampang ka- rena pasti Bapak Presiden punya penila- ian tersendiri, ukuran tersendiri, terkait para pembantu beliau," sebut Ngabalin. Ngabalin juga bicara soal usul agar calon menteri Jokowi menandatangani pakta integritas siap dihukum mati dan hartanya dirampas negara jika korupsi. Ngabalin menyebut usulan itu baik. "Saya kira semua ini kan ada regu- lasinya sehingga siapa-siapa saja boleh menyampaikan opini, kemudian meny- ampaikan pikiran karena mereka cinta kepada republik ini. Apalagi dari relawan ini, mereka cinta kepada Presiden Jokowi supaya jangan ada lagi di kabinet yang mengkapitalisasikan pangkat dan jabatan mereka untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain. Substansi ini kita berikan apresiasi," sebut dia dilansir detik.com. Soal beberapa nama yang diisukan ter- libat dalam reshuffle kali ini seperti Sakti Wahyu Trenggono jadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Ngabalin menegaskan hanya Jokowi yang mengetahuinya. Dia meminta tak ada pihak yang meng- ganggu kerja menteri saat ini. "Pasti orang menduga-duga toh, tidak mungkin, karena yang tahu pasti Presiden yang memiliki otoritas untuk bisa mengangkat dan mem- berhentikan para pembantunya," sebut Ngabalin. 2cm