Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

2cm SELASA 13 NOVEMBER 2018 14 Jmam Bonjol No.29 Jakarte 10310 Tie 021-31937223, Fax 021-3157759 Email info@kpu.go.id JAKARTA, NusaBali KPU akan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan (DPTHP) ke dua. DPTHP ini dijad- walkan ditetapkan pada 16 November 2018. "Insyallah nanti ditetapkan pada 16 November, pleno terbuka re- kapitulasi data pemilih hasil perbaikan," ujar komisioner KPU, Hasyim Asyari, di kan- tor KPU, JI Imam Bonjol, Ja- karta Pusat, Senin (12/11). KPU saat ini mulai me- nyiapkan penetapan terse- but. Di antaranya KPU ka- bupaten/kota yang telah menetapkan hasil perbai- PETUGAS KPU memperlihatkan aplikasi KPU RI pada layar ponsel untuk melakukan pengecekan data diri dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilu 2019. 16 November, KPU Tetapkan DPT Hasil Perbaikan KPU kan. "Teman-teman KPU kabupaten/kota, sudah mulai ada yang menetap- kan DPT hasil perbaikan," kata Hasyim. JAKARTA, NusaBali Komisi Perlindungan Anak Indo- nesia (KPAI) bersama Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sepakat tak melibatkan anak-anak dalam kegiatan politik terutama kam- panye di Pilpres 2019. KPAI menilai po- tensi pelibatan anak dalam kampanye sudah terlihat. GONG DEMOKRASI Yang Penting Beritanya, Bli...! Supadma Pimpin Pengerahan Saksi Pileg *Untuk Wilayah Bali, All Out Pertahankan 2 kursi DPR RI Selain itu, Panitia Pemilih Luar Negeri (PPLN) juga telah menetapkan DPT luar negeri. Hasyim mengatakan, komisioner tengah melaku- kan pengawasan proses penetapan tersebut. "DPTLN sudah juga sama (sudah menetapkan), diantaranya beberapa komisioner di luar negeri untuk memonitor itu. Hasil perbaikan DPTLN di beberapa kantor perwakilan di luar negeri, sudah mulai "Hari ini kita sudah sepakat bahwa timses terus mengawal proses penggu- naan anak dalam politik terus dicegah karena potensi itu ada," kata Ketua KPAI, Susanto di kantor KPAI, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Senin (12/11). Timses kedua kubu juga diundang KPAI untuk membahas hal tersebut. TKN Jokowi- Ma'ruf diwakili Direktur Hukum dan Advokasi, Ade Irfan Pulungan. Sedangkan. BPN Prabowo-Sandiaga diwakili Direktur Kelembagaan, Ibnu Bilaludin. KPAI hingga hari ini telah men- erima beberapa laporan terkait dugaan pelibatan anak dalam kegiatan politik. Beberapa di antaranya sudah diterus- kan ke Bawaslu atau Polri. "Mudah- mudahan dalam waktu dekat kita bisa dapat kesimpulan, kami akan bagi tugas dengan Bawaslu apa yang jadi Kewangan kami dan kewenangan Ba- JAKARTA, Nusa Bali Sebanyak 121 kepala dae- rah baik bupati/wakil bu- pati dan walikota/wakil wa- likota hasil pilkada serentak 2018 mengikuti pembekalan yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementeri- an Dalam Negeri (Kemendagri) pada 12-14 November. Pembekalan dibuka secara resmi oleh Mendagri Tjahjo Kumolo. Mendagri mengata- kan, Indonesia telah menjalani tiga kali pilkada serentak. Pertama di tahun 2015 lalu dengan 269 daerah. Lalu ta- hun 2017 diikuti 101 daerah dan 2018 ini ada 171 daerah. Selama pelaksanaan berjalan baik dan sukses. Namun ada catatan yang perlu diperbaiki seperti fenom- ena calon tunggal. Bahkan di Makassar calon tunggal me- nang dari kotak kosong. Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menyampaikan tentang tata kelola pemerintah yang sangat dinamis, tapi ada persoalan ANTARA ditetapkan oleh PPLN," kata Hasyim dilansir detik.com. "Kami memonitor pros- es-proses, penetapan DPT di kabupaten/kota," sam- bungnya. KPU sebelumn- ya menggelar penetapan DPTHP pada 16 September 2018. Namun KPU, Bawa- slu dan partai politik ber- sepakat penetapan DPTHP dilakukan dalam waktu 60 hari. Perpanjangan ini di- lakukan agar dapat kem- bali menyisir DPT ganda. Serta memperbaiki sistem lainnya, seperti pencatatan sipil hingga sistem online di KPU. waslu," ujar Susanto. Sementara itu, Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf, Ade Irfan berharap KPAI mempublikasikan pelaku pelibatan anak yang sudah terbukti. Menurutnya, itu bisa menjadi sanksi sosial. "Kami harap KPAI tidak hanya tergantung hukum pidana saja DUN Timses Capres Sepakat Tak Libatkan Anak Saat Kampanye ΚΡΑΤ 121 Kepala Daerah Ikut Pembekalan Kemendagri yang berpotensi menghambat jalannya pemerintahan. "Secara prinsip tata kelola pemerintahan dinamis, karena dinamis tapi jangan sampai proses yang dinamis ada te- kanan kepada kepala daerah. Jangan sampai ada sekretaris daerah dan jajaran dibawahnya ANTARA KETUA KPAI, Susanto (kedua kiri) bersama Komisioner KPAI Jasra Putra (kedua kanan), Direktur Kelembagaan BPN Prabowo-Sandi Ibnu Bilaluddin (kanan) dan Direktur Advokasi TKN Jokowi Ma'aruf, Irfan Pulungan (kiri) memberikan keterangan pers di Kantor KPAI, Jakarta, Senin (12/11). 3PSDM Demokrat akan rekrut saksi inti mengawal suara Demokrat di Pileg 2019 sejumlah 12.215 saksi, mas- ing-masing TPS 1 orang saksi. Dalam Neger IST MENDAGRI, Tjahjo Kumolo membuka pelatihan kepala daerah hasil pilkada serentak 2018, Senin (12/11). DENPASAR,NusaBali DPP Partai Demokrat men- unjuk Wasekjen DPP Demokrat, Putu Supadma Rudana menjadi Ketua Koordinator Badan Saksi Pemilu 2019 di Provinsi Bali. Anggota Komisi X DPR RI ini dipercaya mengawal pemben- tukan dan koordinir pengera- han saksi-saksi untuk Pileg 2019 mendatang. Sementara Ketua Koordinator Badan Saksi Nasional dipimpin Bendahara Fraksi Demokrat DPR RI, Anton Suranto. tapi kita minta sampaikan ke publik siapa yang melakukan pelibatan terse- but agar publik tahu, itu semacam sanksi sosial. Kami juga minta ada sudat edaran untuk lebih tegas dan vermant melakukan pengawasan dan kontrol terhadap siapa yang dengan sengaja melibatkan anak-anak," tuturnya dilan- Supadma Rudana kepada Nu- saBali, Senin (12/11) siang men- gatakan pembentukan Badan Saksi di Provinsi Bali mengikuti arahan Badan Saksi Nasional. Sebagai Koordinator Badan Saksi di Provinsi Bali dirinya siap all out untuk mengerahkan kekuatan mesin partai men- gawal suara partai di Pileg 2019 mendatang. Tjahjo menyarankan kepada jajaran kepala daerah untuk rutin setiap tiga bulan sekali rapat dengan para SKPD. Disana mereka bisa membahas tentang programnya, kendalanya apa dan cocok tidak dengan janji kampanye para kepala derah agar penyelenggaran pemer- yang menekan kepala daerah intahan daerah lebih efektif, itu prinsip," kata Tjahjo, Senin efisien serta fokus pada program (12/11). strategis daerah. k22 "Setelah Badan Saksi di Provinsi Bali, nanti akan diben- tuk Badan Saksi di kabupaten/ kota," ujar politisi asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Ka- Putu Supadma Rudana bupaten Gianyar. Kata Supadma ujung tombak untuk rekrut- men para saksi di Pileg 2019 nanti adalah jajaran DPC dengan struktur di bawahnya. "Saya sudah membahasnya dengan ja- jaran DPD dan DPC untuk pem- bentukan saksi di Bali. Kita akan melakukan penggalangan saksi berjenjang supaya pengawalan suara partai lebih solid," tegas mantan Ketua Badan Departe- men Pariwisata DPP Demokrat. Untuk rekrutmen saksi Pileg 2019 di Bali, Supadma Rudana mengatakan akan disiapkan 12.215 orang saksi di TPS yang jumlahnya 12.215 TPS tersebar di 716 desa/kelurahan, 57 ke- camatan di 9 kabupaten/kota se Bali. Saksi ini nantinya akan murni bersumber dari jajaran kader bersinergi dengan para relawan, simpatisan. "SK (Surat Keputusan) untuk saksi ini DPC akan keluarkan. Kita rekrut saksi inti mengaw- al suara Partai Demokrat di Pileg 2019 sejumlah 12.215 saksi. Masing-masing TPS 1 orang saksi. Nanti juga dilapis sir detik.com. Sedangkan Ibnu yang mewakili BPN Prabowo-Sandiaga berharap ada lembaga lain yang membantu KPAI. Dia juga menyatakan kubunya sudah lama sepakat untuk tidak melibatkan anak dalam kegiatan politik. "Sebelum ada korban, kita semua harus melakukan pencegahan, kami dorong KPAI melibatkan lembaga lain yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Kita dari kami, sikap kami sama sejak dulu bahwa melibatkan anak itu sejak dulu sudah dijelaskan sudah secara resmi dalam beberapa rapat itu tidak dibolehkan," ucap Ibnu. KPAI sendiri telah menerima enam laporan dugaan pelibatan anak dalam kegiatan politik untuk Pilpres 2019. Laporan-laporan itu kini sedang didala- mi oleh KPAI. "Kami terkait pilpres sudah membuka posko nasional pen- gaduan tentang pelibatan anak dalam politik, ada laporan-laporan yang mas- uk," kata Komisioner KPAI, Jasra Putra di kantor KPAI, kemarin.Jasra menyebut enam laporan yang diterima terkait kedua pasangan capres-cawapres, Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Namun KPAI belum membeberkan secara rinci sep- erti apa pelibatan anak dimaksud. Terima Salinan Putusan MA, KPU Kaji Status OSO JAKARTA, Nusa Bali Mahkamah Agung (MA) memenangkan judicial review yang diajukan Oesman Sapta Odang (OSO). KPU mengata- kan telah menerima salinan putusan tersebut. "Iya udah, (putusan) diberikan pada Ju- mat sore (9/11)," ujar Komi- sioner KPU Hasyim Asyari, di kantor KPU, JI Imam Bonjol, Jakata Pusat, Senin (12/11). Hasyim mengatakan saat ini pihaknya akan segera melakukan kajian terhadap putusan tersebut. Dia juga mengatakan akan mengkon- sultasikan kajiannya kepada Mahkamah Konstitusi (MK). "Ya segera kita kaji, apa perintah dari putusan MA tersebut," ujar Hasyim. "Jadi intinya ya nanti putusan MA itu kami pelajari, kemudian setelah ada kajiannya ya akan kami jadikan bahan untuk berkonsultasi ke MK," sam- bungnya dilansir detik.com. • DOK NUSABALI MA sebelumnya menga- bulkan permohonan uji materi yang diajukan OSO terkait PKPU Nomor 26/2018 tentang Pencalonan Perse- orangan Peserta Pemilu DPD RI. PKPU tersebut melarang pengurus parpol maju jadi caleg DPD. Uji materi ter- daftar dengan nomor 65/P/ HUM/2018 dengan KPU selaku pihak termohon. MA mengabulkan uji materi OSO pada tanggal 25 Oktober 2018. Pengajuan itu merupakan imbas dicoretnya nama OSO dari daftar caleg DPD oleh KPU. Keputusan KPU itu berdasarkan putusan MK No- mor 30/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada Senin (23/7), yang melarang pengurus parpol menjadi calon anggota DPD atau senator. OSO sem- pat menggugat pencoretan itu ke Bawaslu. Namun Bawaslu menolaknya. oleh saksi lain. Nanti mungkin kader yang bertarung sebagai caleg akan mengerahkan juga relawan di lapangan mengawal suara mereka," tegas Supadma Rudana. Pertarungan di TPS menurut Supadma Rudana san- gat menentukan. Sebab keme- nangan menentukan ada di TPS. Ketika kader yang maju se- bagai Caleg di Pileg 2019 sudah habis-habisan dan berusaha maksimal, ketika rekapitulasi di TPS tidak terkawal kemenangan itu bisa musnah. "Jadi gerakan mendulang suara maksimal, pengawalan suara di TPS juga maksimal dilakukan jajaran kader," ujar Supadma Rudana. Partai Demokrat akan all out mempertahankan 2 kursi DPR RI di dapil Bali yang direbut di Pileg 2014. Sebab PDIP sendiri membidik 5 kursi di dapil Bali, dari 4 kursi yang sebelumnya direbut di Pileg 2014. Sehingga ada yang bakal kehilangan kursi di Pileg 2019 nanti. Siapa partai itu? Menurut Supadma Rudana yang jelas Partai Demokrat tidak mau kehilangan kursi. "Untuk di dapil Bali kita target bisa diperta- hankan tetap 2 kursi. Kami juga tidak mau kehilangan kursi DPR RI," tegas Supadma Rudana. Supadma bersama caleg lain seperti incumbent Putu Tutik Kusuma Wardhani politisi asal Buleleng, akan berusaha mak- simal bekerja di Bali. Supadma Rudana yang kini sendirian di Komisi X DPR RI dari 9 anggota DPR RI dapil Bali, mengatakan akan melaksanakan instruksi DPP untuk all out berjuang di Edhie Baskoro Yudhoyono JAKARTA, NusaBali Ketua Fraksi Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yud- hoyono alias Ibas mengaku mengetahui ada kader partai yang mendukung pasangan calon (paslon) nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf). Padahal, Demokrat secara resmi men- gusung paslon nomor urut 02, yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno (Prabowo- Sandi). Ada Masalah dengan Kiriman Koran Anda... --??? "Kita sudah sangat meng- etahui, survei internal Par- tai Demokrat menyatakan memang mayoritas memilih Pak Prabowo, tetapi ada juga yang sesuai dengan cultural wilayah setempat itu memilih Pak Jokowi," tutur Ibas saat ditemui di sela-sela acara Pembekalan Caleg DPR RI Partai Demokrat, di Hotel Sul- tan, Jakarta, Minggu (11/11) malam. Menurutnya, hal itu juga terjadi pada partai lain. Ia menilai, belum tentu seluruh kader mendukung paslon yang diusung secara resmi oleh partai. Ibas menam- bahkan, Demokrat adalah partai yang demokratis. Pili- han dukungan untuk pilpres menurutnya adalah urusan masing-masing kader seba- gai individu. Untuk itu, kata dia, tidak akan ada hukuman yang dijatuhkan pada kader yang memiliki pilihan berbe- da soal capres dan cawapres. "Sekarang kita tidak bisa memberikan punishment, kita hanya bisa menyeru- kan, tetapi kalau memberi- kan punishment tidak bisa," Hubungi: 081338119495 (Nish Suyadhya) HARIAN UMUM Nusa Bali Demokrat Bebaskan Kader Terkait Pilihan Capres terang dia. Ibas pun mengata- kan bahwa Demokrat bukan partai genderuwo. Sebuah istilah yang dilontarkan Pres- iden Joko Widodo (Jokowi) untuk politisi yang kerap menakut-nakuti masyarakat. Ibas menjelaskan, partainya justru ingin mempraktekkan politik yang demokratis. Provinsi Bali. Untuk dapil Bali saat ini kursi DPR RI 2019 direbut PDIP se- banyak 4 kursi dengan melo- loskan I Made Urip politisi asal Desa Tua, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, I Gusti Agung Rai Wirajaya politisi asal Desa Peguyangan, Kecama- tan Denpasar Utara, I Nyoman Dhamantra politisi asal Desa Sumerta Kaja, Kecamatan Den- pasar Timur dan I Wayan Koster politisi asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng yang kemudian di PAW oleh I Gusti Ayu Putri Astrid Srikandi asal Desa Kapal, Ke- camatan Mengwi, Badung. Golkar merebut 2 kursi yang meloloskan Gede Sumarjaya Linggih alias Demer politisi asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng, Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra politisi asal Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Badung. Sementara Demokrat loloskan 2 orang, yakni Jero Wacik politisi asal Desa Batur, Kecamatan Kintam- ani, Bangli dan Putu Sudiartana politisi asal Desa Bongkasa, Ke- camatan Abiansemal, Badung. Namun Jero Wacik di PAW Tutik Kusumawardhani karena terjerat kasus korupsi. Demikian juga Sudiartana digantikan Su- padma Rudana karena Sudiartana terkena OTT oleh KPK. Sementara satu kursi DPR RI direbut Ger- indra dengan meloloskan Ida Bagus Putu Sukarta politisi asal Geriya Buruan Sanur Kecamatan Denpasar Selatan. nat "Saya kutip kata-kata poli- tik hari ini. Demokrat bukan partai genderuwo, Demokrat ingin memainkan politik yang cerdas, politik yang memban- gun," kata dia. Terkait state- ment Ibas ini, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto- Sandiaga Uno, Andre Rosiade, enggan menanggapi sikap Partai Demokrat yang yang membebaskan kadernya dalam memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden. Andre lebih memilih un- tuk melemparkan penila- ian terhadap sikap Partai Demokrat tersebut kepa- da masyarakat. "Ya biarin masyarakat menilai saja (sikap Demokrat). Setiap pilihan pasti ada konsekue- Insinya. Kalau begitu, kan, masyarakat tahu juga," kata Andre saat dihubungi, Senin (12/11) dilansir kompas. com. Ia mengatakan, sikap Demokrat itu bisa jadi meru- pakan strategi untuk meng- hadapi Pileg 2019 sehingga pihaknya pun menghormati. Terpisah Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, meng- klaim massa akar rumput Partai Demokrat cenderung banyak yang memilih pa- sangan calon nomor urut 01. "Kami meyakini bahwa sikap Partai Demokrat yang membebaskan para kad- ernya menentukan pilihan Pilpres disebabkan karena berbagai faktor, terutama karena memang secara akar rumput kecenderungan pili- han pilpresnya memang ke Pak Jokowi-Kiai Ma'ruf," kata Ace melalui pesan singkat, Senin kemarin. S 4cm Color Rendition Chart