Arsip
Halaman Artikel
Creative Commons License

Jika anda mendapati gambar tidak sesuai dengan spesifikasi data (salah tanggal dan atau salah penomoran halaman), posisi gambar landscape, satu gambar terdapat dua halaman, kualitas gambar kabur, anda bisa melaporkan data tersebut agar segera diperbaiki dengan menekan tombol laporkan.

Kata Kunci Pencarian:

Nama: Koran Nusa Bali
Tipe: Koran
Tanggal: 2018-12-29
Halaman: 14

Konten


1 4cm 14 Nusa Bali SABTU 29 DESEMBER 2018 Mengadu Alami Kejahatan Seksual Atasan Karyawati BPJS-TK Malah Kena PHK JAKARTA, Nusa Bali Seorang pegawai kontrak di Dewan Penga- was Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ke- tenagakerjaan (Dewas BPJS Ketenagakerjaan) mengaku menjadi korban kekerasan seksual atasan tempat dia bekerja. Wanita berinisial RA ini sudah melaporkan kasus pelecehan seksual tersebut ke Dewan Pengawas, namun ia justru mendapatkan surat pemutusan hubungan kerja (PHK). Karyawati tersebut mulai bekerja sejak April 2016 dan langsung menjadi staf anggota salah satu Dewan Pengawas BPJS TK. Secara struktur organisasi, lembaga ini terpisah dari lingkup Direksi BPJS-TK. Pengakuan eks karyawati BPJS-TK berusia 27 tahun itu, bahwa dia mengalami kekerasan sek- sual sejak April 2016 atau pertama dia bekerja hingga November 2018. "Saya menjadi korban empat kali tindakan pemaksaan hubungan seksual oleh oknum yang sama," ujar perempuan tersebut dalam keterangan pers di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (28/12) dilansir liputan6. Dia menuturkan, kejahatan seksual tersebut dialaminya di dalam dan luar kantor. Atasannya tersebut berulangkali merayu, memintanya berciuman, hingga memaksa untuk melakukan hubungan badan. "(Ada) Ancaman psikis. Psikis saya dibuat tidak nyaman, saya dimarah-marahi saya dibentak, saya dikucilkan oleh anggota Dewan Komite. (Ancaman) fisik yang bersangkutan (terduga pelaku) ingin melampar gelas ke saya dan sempat dibatalkan oleh teman saya disitu," dia membeberkan. Menurut dia, sejak pertama kali mengalami kekerasan seksual dirinya sudah melaporkan tindakan atasannya itu ke seorang Dewan Pen- gawas lainnya. Namun, ternyata para anggota Dewas tersebut tidak mengindahkan laporan- nya. RA juga memberanikan diri melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua Dewan Penga- was BPJS Ketenagakerjan, pada awal Desember 2018. Namun, apa yang diharapkannya jauh dari kata adil. "Dewan Pengawas justru membela perilaku bejat itu. Hasil Rapat Dewan Pengawas pada 4 Desember justru mem-PHK saya," terangnya. Dia menuturkan, telah mengirimkan surat kepada Dewan Jaminan Sosial Negara (DJSN) yang memikiki kewenangan merekomenda- sian pemberhentian anggota Dewan Pengawas BPJS-TK kepada Presiden. Dia juga memutuskan melaporkan bekas atasannya itu ke kepolisian. Menanggapi hal ini, Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagaker- jaan, Irvansyah Utoh Banja menjelaskan, BPJS Ketenagakerjaanakan menangani kasus ini sesuai aturan yang berlaku. "Kami meminta semua pihak menghor- mati proses yang sedang berjalan, dan tetap mengedepankan azaz praduga tidak bersalah," kata Utoh. JAKARTA, Nusa Bali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tan- gan (OTT) terhadap penyelenggara negara. Kali ini, tim penindakan KPK menangkap pejabat di Ke- menterian Pe- kerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jumat (28/12). Salah seorang pen- egak hukum di KPK membena- rkan OTT ter- hadap pejabat di kementerian yang dipimpin Basuki Ha- dimuljono itu. "Iya (benar OTT terhadap pejabat di Ke- menterian Ilustrasi "KPK menemukan bukti per- mulaan yang cukup dan menin- gkatkan perkara tersebut ke penyidikan dengan 13 orang tersangka yang terdiri dari unsur pimpinan DPRD, pimpinan fraksi , anggota DPRD dan swasta," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo dalam jumpa pers di kantornya, Jl Kun- ingan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (28/12) seperti dilansir Pejabat Kementerian PUPR Kena OTT PUPR)," kata penegak hukum itu seperti dilansir cnnindonesia. Para pihak yang terjaring dalam OTT pejabat Kementerian PUPR itu dikabarkan telah berada di Kantor antirasuah itu. Dalam kegiatan penindakan tersebut, tim juga turut mengamankan sejumlah barang 100 NASIONAL PLUS Tsunami Selat Sunda Tewaskan 426 Orang sehingga data yang resmi hari ini rilis yakni 426 jiwa," kata Sutopo dalam konferensi pers di Gedung Graha BNPB, Jakarta Timur, Jumat. ANTARA PRAJURIT TNI membantu warga mengevakuasi barang yang masih bisa diselamatkan pascatsunami Selat Sunda di Carita, Pandeglang, Banten, Jumat (28/12). UNAWE QUA Diduga terjerat dugaan pemberian suap ketok palu sebesar Rp 16,34 miliar JAKARTA, NusaBali Komisi Pemberantasan Ko- rupsi menetapkan 13 tersangka baru dalam kasus suap ketok palu pengesahan RAPBD Jambi yang melibatkan mantan Guber- nur Jambi Zumi Zola. Ke-12 orang tersangka berasal dari DPRD Jambi, mulai dari ketua hingga anggota dewan. KPK tanan Kap bukti uang suap yang diduga dimainkan dalam kasus dugaan korupsi tersebut. "Sekitar Rp 500 juta dalam bentuk dolar barang buktinya," kata sumber penegak hukum KPK seperti dilansir jawapos Jumat .NET (28/12) malam. Uang tersebut disinyalir merupakan 'pelumas' untuk memuluskan proyek di kementerian yang dipimpin oleh Hadi Mul- jono tersebut. "Kasusnya proyek sistem pengelolaan air minum (SPAM)," jelas sumber tersebut. 12 Anggota DPRD Jambi Jadi Tersangka juta. Agus pun meminta kepada anggota DPRD Jambi lainnya. untuk segera menyerahkan uang 'ketok palu' tersebut. detik. Penetapan status tersangka ini dilakukan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, surat dan barang elektronik. Agus memaparkan para unsur rimpinan DPRD Jambi diduga meminta uang "ketok palu" juga menagih kesiapan uang ketok palu. IST BEBERAPA pengunjung Denfest saat membayar makanan dengan menggunakan uang tunai, Jumat (28/12). Para pimpinan DPRD Jambi juga diduga melakukan perte- muan untuk membicarakan hal tersebut, meminta jatah proyek dan atau menerima uang dalam kisaran Rp 100 juta atau Rp 600 juta per orang. "Para unsur pimpinan fraksi dan komisi di DPRD Jambi diduga mengumpulkan anggota fraksi untuk menentukan sikap terkait dengan pengesahan RAPBD Jambi, membahas dan menagih uang ketok palu, menerima uang untuk jatah fraksi sekitar dalam kisaran Rp 400 juta hingga Rp 700 juta untuk setiap fraksi dan atau menerima uang untuk perorangan dalam kisaran Rp 100 juta, Rp 140 juta dan Rp 200 juta," papar Agus. Total dugaan pemberian suap ketok palu untuk pengesahan RAPBD TA 2017 dan 2018 adalah Rp 16,34 miliar dengan pemba- gian untuk pengesahan RAPBD TA 2017 Rp 12,940 miliar dan Bantuan tahap pertama, kata pria yang orangtuanya berasal dari Banjar Sebuluh, Nusa Penida, Klungkung ini, Peradah Lamsel mendapat dana tunai sebesar Rp 2,5 juta lebih dan 17 karung besar berisikan pakaian layak pakai, beras 130 kg, 8 kardus air mineral dan 9 dus mie instant. Tahap kedua, mereka mulai menggalang bantuan pada 26 Desember. Kini tidak hanya menyasar umat Hindu saja. Melainkan menyas- ar ke semua kalangan. Mereka membuka posko bersama WHDI dan PHDI Lamsel di Sekretariat DPK Peradah Lamsel di kecamatan Way Panji. Penggalangan bantuan mereka batasi sampai Minggu (30/12). Selanjutnya segera mereka salurkan kepada korban. "Untuk tahap selanjutnya kami lihat situasi dan kondisi (sikon). Jika sikon kondusif, kami stop. Namun bila tidak, kami lanjutkan peng- JAKARTA, NusaBali Kepala Pusat Data dan Infor- masi Badan Nasional Penanggu- langan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, memutakhirkan data korban tsunami Selat Sunda. Diakui Sutopo, beberapa waktu belakangan ada simpang siur data. • ANTARA KETUA KPK Agus Rahardjo menyampaikan keterangan pers terkait hasil pengembangan kasus dugaan suap terhadap sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi di gedung KPK, Jakarta, Jumat (28/12) Sutopo menjelaskan, sampai Jumat (28/12), jumlah korban meninggal di lima kabupaten yang terdampak sebanyak 426 orang. Lima kabupaten itu di an- taranya, Kabupaten Pesawaran, Tanggamus, Serang, Pandeglang, Lampung Selatan. "Saya sampaikan update ko- rban tsunami Selat Sunda, me- mang sebelumnya ada data yang double. Sampai H plus enam, sebanyak 426 orang meninggal dunia," kata Sutopo di Kantornya, Jakarta Timur, Jumat (28/12) seperti dilansir vivanews. DENPASAR, NusaBali Pedagang dan pembeli/pengunjung event Denpasar Festival (Denfest) 2018 nampaknya belum siap dengan penggunaan transaksi pembayaran sistem non tunai yang diterap- kan selama event yang digelar pada 28-31 Desember di kawasan patung Catur Muka Denpasar ini. KPK Dalam melakukan transaksi, pedagang dan pengunjung Denfest masih banyak menggunakan pembayaran dengan uang tunai, kendati 400 stand yang terlibat sudah terdaftar dalam aplikasi non tunai. Jumlah tersebut menurun dari data sebelumnya yakni 430 korban meninggal dunia. Hal ini, kata Sutopo, disebabkan adanya data yang dicatat berulang di perbatasan Serang dan Pande- glang. Salah satu pedagang makanan yang sudah menggunakan sistem pembayaran online di Denfest saat dikonfirmasi, pada hari pertama pelaksanaan Denfest, Jumat (28/12) kemarin, mengaku belum tahu bagaimana teknis penggu- naan pembayaran non tunai tersebut. Dia mengakui memang sudah sempat mendapatkan sosialisasi, namun setelah sosialisasi tidak ada arahan selanjutnya. Padahal pedagang tidak semua mengerti dengan teknologi saat ini. Kata dia, banyak pembeli yang mengaku ingin membayar lewat Go-Pay, karena tidak "Penurunan terjadi akibat adanya data korban yang double, untuk pengesahan RAPBD TA 2018 sebesar Rp 3,4 miliar. Agus mengatakan selama proses penyidikan hingga per- sidangan Zumi, terdapat lima orang yang mengembalikan uang kepada KPK sejumlah Rp685,3 Sutopo menambahkan, selain 426 meninggal, sebanyak 7.202 luka-luka, 23 hilang, 40.386 orang mengungsi. "Untuk kerusakan, 1.296 unit rumah, 77 penginapan dan wa- rung rusak, 434 perahu dan kapal rusak, 69 kendaraan roda 4 rusak, 38 kendaraan roda dua rusak, 1 dermaga rusak, 1 shelter rusak. Ada peningkatan aktivitas anak gunung Krakatau dan se- baran abu vulkanik. Masyarakat diminta untuk menjauh, dari pantai," tutur dia. Menurut Adiyatma, sejumlah lokasi di Lamsel yang terkena tsunami antara lain di Way Mulih, kecamatan Rajabasa. Kemu- dian kecamatan Kalianda dan kecamatan Sidomulyo. Namun tidak ada krama Bali yang kena. Meski begitu, lanjut Adiyatma, krama Bali yang tinggal di pesisir pantai Sutopo mengatakan data ma- sih akan bertambah mengingat belum semua daerah bisa dite- lusuri. Peradah Lamsel Galang Bantuan Lagi JAKARTA, Nusa Bali Tsunami yang menerjang beberapa daerah di Lampung Selatan (Lamsel) pada Sabtu (23/12) membuat Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Peradah Lamsel bergerak cepat. Mereka segera mencari tahu keberadaan krama Bali yang tinggal disana. Plus menggalang bantuan bagi korban. Saat ini mereka bergerilya untuk penggalangan bantuan tahap dua. "Setelah tsunami terjadi, kami menggalang bantuan dari sesama umat Hindu. Kami door to door ke tempat mereka. Tanggal 25 Desember, kami menyalurkan bantuan ke BNPB Lamsel," ujar Ketua DPK Peradah Lamsel Wayan Adi- yatma kepada NusaBali, Jumat (28/12). Selanjutnya Sutopo menjelas- kan Pandeglang menjadi daerah yang paling terdampak karena memiliki pantai paling panjang yang dihuni hotel, vila, homestay dan rumah penduduk. Selain kebingungan teknis menggunakan Go-Pay, pedagang juga khawatir dengan uang pembayaran yang digunakan pembeli tidak masuk ke rekening langsung. "Apa benar itu masuk ke rekening saya atau tidak saya juga khawatir. Soalnya tidak kelihatan, ngecek juga harus ke bank kan ribet bolak balik. Selain itu kan harga juga beda-beda gimana kita tahu mer- eka membayar seharga makanan yang kita jual kalau membayarnya pakai online?" ungkapnya. Sebelumnya Kabag Perekonomian Setda Kota Denpasar I Made Saryawan mengungkapkan, se- banyak 400 stand pedagang dari berbagai jenis produk akan disediakan di Denfest. Keseluruhan stand tersebut diwajibkan menggunakan tran- Di Pandeglang pun terdapat 11 kecamatan yang terdampak dengan total 288 orang mening- gal dunia. Ke-12 unsur pimpinan dan anggota DPRD disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP. Pedagang dan Pengunjung Denfest Masih Bingung Pembayaran Non Tunai mengerti pedagang memilih untuk menga- rahkan pelanggannya untuk membayar tunai. Dengan kondisi tersebut, pedagang tampak mengeluh tidak ada petugas yang mendampinginya untuk proses penggunaan- nya. "Kemarin sih sudah dapat sosialisasi saja. Cuman selanjutnya diserahkan ke kita. Itu ribet sekali saya tidak mengerti, katanya langsung masuk Bank BPD," jelas pedagang yang enggan namanya dikorankan ini. Sedangkan terhadap tersang- ka ke-13 JFY, pihak swasta diduga memberikan pinjaman uang Rp 5 miliar kepada Arfan dkk. Uang tersebut menurut KPK diduga diberikan kepada pimpi- nan dan anggota DPRD Jambi ter- kait pengesahan APBD TA 2018. "Diduga uang tersebut akan diperhitungkan sebagai fee proyek yang dikerjakan perusahaan ter- sangka JFY di Jambi," kata Agus. Atas perbuatannya, JFY di- sangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. PERADAH Lampung Selatan menggalang bantuan untuk korban Tsunami Selat Sunda. galangan bantuan," jelas pria yang tinggal di kecamatan Sragi, Lamsel ini. Sedad IST kecamatan Ketapang, Lamsel mulai men- gungsi sejak Kamis malam (27/12). "Mereka mengungsi ke tempat dataran tinggi atau bukit, karena mengantisipasi erupsi anak gunung Krakatau. Mereka juga sudah menyiapkan segalanya untuk mengungsi. Kami pun melihat sikon nanti. Bila mereka membu- tuhkan bantuan, kami akan menggalang dan menyalurkan ke sana," imbuhnya. k22 saksi non tunai dengan menggandeng Go-Pay, Ovo Money dan T-Money, hal itu dilakukan untuk mempermudah transaksi bagi para pembeli tanpa menggunakan uang tunai. Namun kenyataannya, penggunaan tran- saksi non tunai tersebut masih belum bisa diterapkan secara keseluruhan. "Itu untuk mempermudah transaksi, jadi mereka tidak lagi melakukan pembayaran dengan meng- gunakan uang tunai dan harus repot mencari kembalian ketika berbelanja," jelas Kabag yang sekaligus ketua panitia Denfet 2018 ini. Sementara Kabid Komunikasi dan Informa- si Publik DisKominfo Denpasar Dewa Gede Rai, mengatakan, transaksi non tunai di ajang Den- fest merupakan yang pertama kali. Pihaknya mengakui memang untuk yang pertama kali masih ada pedagang dan pengunjung yang belum siap terkait transaksi non tunai. "Ini yang pertama kali dalam upaya mendukung Gerakan Nasional Non Tunai. Memang butuh waktu bagi masyarakat dan pedagang untuk kesiapannya. Jadi ini bertahap, ini bagian dari edukasi, dan yang penting kita sudah berani memulai," ujarnya. mi 2cm SAME Jro Jangol M SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1 gol den ket kan 5 a Kar Sur HA mang Swastika alias Jro Ja- Jang ngol, 41, meninggal dunia, Jumat (28/12) dinihari pukul 04.30 Wita. Jro Jangol me- nghembuskan napas terakhir 3,5 jam setelah dilarikan dari LP Kelas II A Kerobokan, Ke- camatan Kuta Utara, Badung ke RS Kasih Ibu Denpasar dalam kondisi pingsan dan sesak napas. Kalapas Kerobokan, Tonny Nainggolan, mengatakan ber- dasarkan keterangan dokter dari RS Kasih Ibu yang menan- ganinya, Jro Jangol didiagnosa mengalami penurunan kesada- ran, toksik enchepalopati, dan gagal napas. Denyut jantung- nya melemah, dengan tekanan darah anjlok hingga 50/30. me ses da me Tonny Nainggolan me- nyatakan, awalnya Jumat dini- hari sekitar pukul 00.55 Wita, pihaknya mendapat laporan dari petugas jaga LP Kerobo- kan bahwa ada napi yang sakit di Wisma Danau Batur. Saat dicek, ternyata napi yang sakit tersebut adalah Jro Jan- gol. Saat itu, Jro Jangol yang notabene pentolan salah satu ormas mengalami penurunan kesadaran dan kejang-kejang. Kemudian, sekitar pukul 01.00 Wita, Jro Jangol dilarikan ke RS Kasih Ibu Denpasar den- gan menggunakan ambulans. Tiba di rumah sakit, Jro Jangol langsung dibawa ke Ruang ICU untuk menjalani perawatan. Namun, sekitar pukul 04.30 Wita, dokter jaga menyatakan Jro Jangol meninggal dunia dengan diagnosis observasi penurunan kesadaran, tok- sik enchepalopati, dan gagal napas. Jumat pagi pukul 08.00 Wita, jenazah Jro Jangol diba- wa ke rumah duka di Ban- jar Seblanga, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, tepatnya di Jalan Ba- tanta 70 Denpasar. Jenazah mantan Ketua DPRD Bali ini rencananya akan diabenkan keluarganya di Setra Desa Pakraman Seblanga pada Sukra Wage Kuningan, Jumat, 4 Januari 2019 nanti. Jro Jan- ga tol ga an Jr OV ha sa al ga JU y Ja S Tolak Reklamas SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1 pagi pukul 09.00 Wita. Surat yang dibawa Koster tersebut diterima oleh Sekretaris Kabinet, Pramono Anung Wibowo. Begitu selesai menyerahkan surat kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Koster langsung balik ke Bali dan menggelar jumpa pers di Gedung Praja Sabha Utama Kantor Guber- nur Bali, Niti Mandala Denpasar, Jumat sore. Koster menegaskan, dirinya akan mengawal eksekusi surat tersebut supaya bisa ditindak- lanjuti Presiden Jokowi. "Saya bawa langsung suratnya ke Jakarta, saya serahkan ke Pak Pramono Anung. Ini akan saya kawal," ujar Koster yang dalam jumpa pers kemarin sore didam- pingi Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Kadis Kelautan & Perikanan Provinsi Bali Made Gu- naja, serta Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra. Dalam suratnya kepada Pres- iden Jokowi, Koster menuangkan dua poin permohonan. Pertama, meminta Presiden Jokowi untuk merivisi Perpres 51/2014. Kedua, Koster juga memohon kepada Kapolda Bali SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1 lar jumpa pers dalam rangka analisa dan evaluasi (Anev) Ka- mtibmas akhir tahun 2018 di Kudeta Restaurant Seminyak, Kecamatan Kuta Utara, Badung, Jumat (28/12). Menurut Petrus, menggelorakan semangat per- satuan dan kesatuan penting dilakukan, mengingat 2019 akan digelar pesta gong demokrasi Pileg/Pilpres bersamaan, 17 April. Sedangkan pemusatan perha- tian terhadap masalah narkoba, kata Petrus, penting karena nar- kotika merupakan masalah trans- national, masalah inter state, dan international crime. Disebutkan, masalah narkotika tidak gampang untuk memusnahkannya, apa- lagi Bali merupakan daerah tujuan wisata dunia. Dalam menggelorakan seman- gat persatuan dan kesatuan, kata Petrus, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan aksi pre- manisme, narkotika, dan orga- nized crime lainya. Baginya, tak ada ruang untuk aksi premanisme dan kejahatan lainya yang meny- engsarakan rakyat kecil di Bali. "Tidak boleh, tidak saya iz- inkan tindak pidana yang meny- engsarakan rakyat kecil di Bali oleh aksi premanisme. Apabila mereka kembali menyengsarakan rakyat kecil, akan berhadapan dengan saya dan jajaran saya," kata Jenderal Polisi Bintang Dua yang bikin tiarap aksi preman- isme slama 2 tahun jadi Kapolda F Color Rendition Chart