Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Perekat Komunitas Jawa Tengah SUARA MERDEKA SUARA MERDEKA 4 WACANA Perekat Komunitas Jawa Tengah JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017 Kurs Rp/Dolar Pasar Spot Jakarta A Indeks Rakyat di Belakang KPK TAJUK RENCANA 1.050 1.000 Keprihatinan Besar atas Plagiarisme 950 cana pembekuan KPK, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Langkah-langkah otoritas yang berwenang, dalam hal ini Dirjen Dikti, dengan mengembangkan sistem pemantauan plagiarisme melalui perangkat lunak berbasis teknologi informasi layak mendapat acungan atau bahkan mencabut Undang-Undang (UU) No 30 Tahun 2002 tentang KPK, Ada dua keprihatinan manakala pada hari-hari ini masyarakat menyi- mak kasus plagiarisme, yang ditim- pakan kepada Rektor Universitas Negeri Jakarta. Pertama, keprihatinan itu tertuju pada isu plagiarisme itu sendiri, bahwa persoalan ini ternyata jempol. Pemantauan itu sangat ber- masih menjadi isu besar di dunia pen- didikan. Kedua, mungkin baru pertama kali inilah kasus itu berbuntut pengadu- an ke penegak hukum atas tuduhan pencemaran nama baik, yang artinya menjadi perkara kriminal. Oleh Sumaryoto Padmodiningrat 900 apalagi KPK hanya lembaga ad hoc Brigjen Rikwanto, Sabtu (9/9), mengata- Senin 25/9 kan, kepolisian siapuntuk menangani tin- dak pidana korupsi. Bahkan, Mabes Polri segera membentuk Densus Antikorupsi. Jaksa Agung HM Prasetyo dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin (11/9), setali tiga uang. Bahkan ia mengkritik kewenangan KPK yang ter- lalu besar, dan minta agar wewenang penuntutan yang dimiliki KPK dikemba- likan ke kejaksaan. Prasetyo juga mengkritik Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang dinilainya menim- bulkan kegaduhan. Pinter Keblinger Bila DPR ngotot membekukan bahkan membubarkan KPK, maka para Selasa 26/9 Rabu 27/9 Kamis 29/9 (sementara) dan tidak tercantum dalam konsitusi (UUD 1945). KPK lahir seba- gai amanat Ketetapan MPR No VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah paling diuntungkan. Mereka pun berpesta Kebijakan Pemberantasan dan Pence- pora' di atas "penderitaan" KPK. Tapi gahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sebagai pembentuk UU, DPR dan pemerintah memang berwenang mem- bubarkan KPK. Bagaimana dengan sikap pemerintah? Presiden Joko Wido- do berulang kali menyatakan tidak akan memperlemah KPK, apalagi mem- bubarkannya. Namun sikap partai-partai Merasa tidak bersalah, Ketua DPR pendukungnya, terutama PDIP, sangat meragukan. Sebab itu, Jokowi harus membuktikan komitmennya dengan Senin 25/9 69 SIAPA yang paling bersuka cita keti- kaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) "dikeroyok" beramai-ramai? Ialah para koruptor dan antek-anteknya yang merasa manfaat untuk menekan praktik plagia- risme walaupun tidak mungkin mem- berantas 100 persen. Perilaku plagia- risme hanya akan menjadikan bangsa dan masyarakat Indonesia mundur jauh ke belakang. Rupiah J jangan senang dulu, karena rakyat selalu berada di belakang KPK. Ya, serangan terhadap KPK datang dari segala penjuru, mulai dari para ter- sangka korupsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, hingga sesama aparat penegak hukum. Level Te r Siapapun yang bergelut dalam dunia karya cipta akan sepakat, Indo- hesia memang masih menghadapi persoalan besar dan teramat besar terkait persoalan jiplak-menjiplak. Perilaku salin tempel terhadap karya, yang kemudian diakui sebagai karya sendiri, sudah terlalu banyak terjadi, tidak saja di dunia akademik tetapi juga di semua sektor yang berkaitan de- ngan penciptaan karya. Penghargaan terhadap orisinalitas dan otentisitas belum tampak di negeri ini. Keprihatinan ganda muncul dalam kasus yang disangkakan kepada Rektor UNJ karena pihak tertuduh merasa dicemarkan nama baiknya sehingga menempuh langkah hukum. Setiap warga negara mempunyai hak hukum dan dilindungi hukum, sehing- ga langkah pelaporan itu sah apabila dipandang dari sisi hukum. Yang wajib direnungkan, upaya hukum seharus- nya merupakan langkah terakhir ketika jalan penyelesaian atas suatu perkara sudah mentok saat terjadi sengketa. Setya Novanto yang menjadi tersangka korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP), "menyerang" KPK dengan mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Sebelumnya, KPK pernah dikalah- kan dalam praperadilan di PN Jaksel oleh Dalam 10 Bulan Terakhir "mengerem" partai-partai pendukugnya wakil rakyat yang kita konotasikan seba- gai orang-orang pinter (pintar) pun akan keblinger (tersesat). Betapa tidak? Saat ini korupsi di Indonesia masih merajalela. Transparency International (TI) merilis Comuption Perceptions Index (CPI) 2016. Indonesia hanya mendapat- kan poin 37 dan menempati urutan 90 dari 176 negara yang diukur. Di ASEAN, peringkat Indonesia berada di bawah Singapura, Brunei Darussalam dan Malaysia. Dengan kata lain, keberadaan KPK masih JAKARTA - Nilai tukar rupiah mengal: tekanan hebat pada perdagangan Ka Hal ini dipicu melambungnya imbal hr obligasi (treasury) Amerika Serikat be- agar tidak terus menyerang KPK, bila perlu meminta mereka keluar dari Pansus. IhonateN "Serangan" juga datang dari sesama Budi Gunawan, saat itu calon Kepala aparat penegak hukum. Direktur Pe- Polri, dan mantan Direktur Jenderal Pajak nyidikan KPK Aris Budiman mela- Hadi Poemomo. Bila PN Jaksel kem- Dalam banyak kasus, selalu ada langkah-langkah mediasi sebelum suatu perkara berlanjut ke ranah hukum. Pihak yang tidak sependapat masih dapat memanfaatkan jalur melalui pertimbangan etik misalnya, untuk mendudukkan persoalan. Khusus terkait kasus plagiarisme di UNJ ini, perlu juga diselidiki hal-hal yang berpotensi memicu langkah hukum yang tidak perlu. Apapun itu, Indonesia akan menjadi bangsa yang besar hanya kalau perilaku plagiarisme dikikis habis. bali mengalahkan KPK dalam pra- peradilan Novanto, maka terjadi "hat- trick". Ketiadaan atau minimalisme sepuluh tahun. apresiasi terhadap otentisitas dan orisinalitas pada akhirnya akan beru- jung pada kelonggaran dan toleransi yang tidak wajar terhadap perilaku plagiarisme. Dunia pendidikan sudah pasti adalah pihak yang menang- gung tanggung jawab besar atas fenomena plagiarisme, meskipun tidak semua kesalahan pantas ditim- pakan pada kalangan akademisi seluruhnya. Masyarakat dan peme- rintah ikut memberikan oksigen atas fenomena plagiarisme. "Serangan" lainnya datang dari kawan-kawan Setya Novanto di DPR. Setelah Panitia Khusus Hak Angket DPR terhadap Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KPK atau Pansus KPK merilis 11 rekomendasi sangat dibutuhkan. Apalagi, kinerja Polri dan Kejaksaan Agung dalam pemberantasan korupsi belum opti- mal. Menurut Satoshi Okagawa, pendukung T Analis Senior Sumitomo Mitsui terpecah dan tangnya. Namun, pe Banking Corporation, mata uang emerging Asia berada di bawah tekanan saat imbal hasil obligasi tersebut, di pesanan bar Amerika meningkat. Sejauh ini sudah sekitar 125 anggota DPR masuk penjara gara- garakorupsi. Dari titik ini kita menilai apa yang dilakukan Pansus KPK sarat conflic of interest (konflik kepenting- an), apalagi Ketua Pansus KPKAgun Gunandjar bebera kali diperiksa KPK sebagai saksi kasus korupsi E-KTP, dan Ketua DPR Setya Novanto pun sudah ditetapkan KPK sebagai ter- sangka. Inikah yang menyebabkan mereka keblinger? Berupaya membubarkan KPK berarti akan berhadapan dengan rak- yat, karena rakyat selalu ada di belakang KPK. Terbukti ketika Bibit Samad Rupiah jatuh menjadi Rp Amerika yar membantu m- yang kesemuanya bernada meny- erang KPK, anggota Pansus KPK dari PDIP Henry Yosodiningrat mendesak KPK dibekukan. Rekomendasi tersebut sedianya dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR untuk dimintakan persetujuan, Selasa (26/9/2017), namun dengan dalih KPK belum dikonfirmasi, rekomendasi tersebut urung diba- cakan. Yang dibacakan hanya temu- an sementara, dan Rapat Paripurna yang diwarnai aksi walk out (WO) empat fraksi, yakni Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Ke- adilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat, itu menyetujui perpanjangan masa kerja Pansus yang seharusnya berakhir pada Kamis (28/9/2017). Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Adapun desakan pembekuan KPK men- dapat dukungan dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang selama ini selalu lan- tang menyuarakan pembubaran KPK. Setelah dibekukan, selangkah lagi adalah pembubaran, dengan merevisi 13.550 per dollar AS pada satu titik level terendah dalam hampir han doronga 10 bulan. Dollar AS menyentuh greenback, keuntungan bahwa Fede menaikkan su level tertinggi satu bulan ter- hadap .sejumlah mata uang, didukung oleh harapan bahwa pemerintahan Trump membuat kemajuan dalam reformasi pajakan Amerika. RAKYAT BELA КРК Kekhawatiran terhadap Utang PLN akhir tahun. Posisi PLN yang ikut berperan dalam pembangunan proyek pem- bangkit listrik 35.000 MW ditengarai memengaruhi neracanya. Memang tidak semuanya ditanggung PLN. Dari jumlah itu, yang dikerjakan oleh PLN sebesar 10.000 MW. Namun, 25.000 MW sisanya dibagi-bagi di antara perusahaan-perusahaan swasta. Dengan demikian beban yang ditang- gung PLN jelas tidak ringan. Tidak mengherankan bila Presiden Joko Widodo menyinggung soal proyek tersebut kepada Menteri ESDM. "Saya Surat Menteri Keuangan Sri Mul- yani Indrawati kepada Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno yang mengkhawatir- kan kemampuan PLN membayar angsuran dan bunga pinjaman terse- bar ke ranah publik. Dalam suratnya, Menkeu menilai besarnya kewajiban kepada pihak ketiga tidak didukung oleh pertumbuhan kas bersih operasi dari BUMN tersebut. Peredaran surat per- Rabu, mengusulkan perom- bakan pajak terbesar di Amerika Serikat dalam tiga dekade pasar terhad Presiden Donald Trump, menjadi terla. Masashi Mu. Brothers Ham Analis porkan penyidik senior KPK Novel Baswedan ke Polda Metro Jaya, Rabu (13/8), disusul Erwanto Kumiadi, man- tan penyidik KPK yang kini menjabat dengan menawarkan untuk Berjangka bagi mengatakan eksternal, ter Serikat mer nilai tukar pajak Rianto dan Chandra Hamzah, dua Wakil Ketua KPK jilid 2, "dikriminalisasi" dalam kasus "Cicak vs Buaya", rakyatlah yang tampil di garda terdepan membela KPK. Begitu pun saat Novel Baswedan "dikriminalisasi". (42) memotong kebanyakan warga AS. Meski demikian hal ini menuai kritikan karena rencana tersebut dinilai itu antara lain berdampak pada perda- gangan saham di Bursa Efek Indo- nesia (BEI). Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, juga melaporkan Novel ke Polda Metro Jaya, Selasa (5/9). Keduanya me- laporkan Novel dengan tuduhan pence- maran nama baik. Gayung bersambut, begitu ada wa- menguntungkan orang kaya dan depresiasi cu "Ekspek kenaikan su tral Amerik Rate) pada membuat a perusahaan, serta bisa menam- bah defisit triliunan dollar AS. Proposal tersebut meng- hadapi perjuangan berat di Kongres Amerika, dengan partai Hal itu bisa dimengerti mengingat sejumlah perusahaan publik meru- pakan rekanan PLN. Ada yang men- jalin relasi dengan memasok kabel, ada pula yang menjual bahan bakar untuk pembangkit listrik milik PLN. Tentu kebutuhan PLN tidak hanya kabel dan bahan bakar pembangkit listrik. Kebutuhan-kebutuhan itu dipa- sok banyak perusahaan. Wajar bila perusahaan-perusahaan rekanan PLN tersentak mendengar kekhawati- ran Menkeu. Begitu juga pára investor di BEI. Sebagai kepala negara, Jokowi memberi masukan kepada Jonan agar porsi swasta ditambah dalam peng- adaan proyek pembangkit listrik 35.000 MW itu bila ternyata arus kas PLN dalam jangka panjang terganggu. Disarankan dari 10.000 MW jatah PLN itu setengahnya bisa diserahkan kepa- da pihak swasta. Langkah cepat me- mang harus dilakukan. Terlebih, dalam jangka pendek PLN juga dipusingkan dengan kenaikan harga batu bara. Dalam satu tahun terakhir harga batu bara dunia naik. Sumaryoto Padmodinigrat, mantan anggota DPRRI Logika Apa Lagi yang Engkau Dustakan? BRI Bidik Ge alitas tujuan kemaslahatan. Pilihan rasional individu memang mengarah pada suatu tujuan (Coleman, 1990). Ma- syarakat punya satu tujuan, yakni korup- stansi kejujuran dengan sifat yang memancar secara"inner". Menggoyang KPK Silih berganti menggoyang KPK. Entah sudah berapa kali komisi antira-, si diberantas, dan selama ini KPK telah suah itu digarap lewat aneka perilaku yang seharusnya tidak dilupakan oleh sejarah. Dari kriminalisasi, memecah di dalam, legitimasi proses politik par- lemen, hingga upaya mengebiri lewat rakyat justru mendukung KPK. Walau- pintu masuk legislasi. Dua LOGIKA apa lagi yang hendak engkau dustakan kepada kami? Kalimat itu penulis refleksikan sete- lah mengamati babak demi babak relasi antara Panitia Khusus (Pansus) Hak kartu tersel SEMARANG - Bank Rak- yat Indonesia (BRI) menyasar generasi milenial di wilayah Jawa menjanjikan Tengah untuk pemasaran produk barunya. Bank pemerintah terse- but meluncurkan kartu kredit BRI Easy Card yang berfungsi untuk transaksi harian di Eastman Coffee and Bowery Semarang, Kamis (28/9). Oleh Tri Marhaeni PAstuti pasar kartu catat jumlah dit BRI seba kan, wilaya guna kartu ribu. "Sehi kan hingga kartu kredi Angket DPR dengan Komisi Pembe- rantasan Korupsi (KPK). Termasuk keti- ka Pansus menyoal tentang hak menya- dap dan risiko diperdengarkannya hasil sadapan di depan pengadilan. Jika izin menyadap harus diputuskan melalui pengadilan, penyadapankah namanya? Ketika hasil sadapan orang yang diduga korupsi diperdengarkan di depan persidangan dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM), mengapa kita tidak berpikir sebaliknya bahwa koruptor telah melanggar HAM rakyat? Menyaksikan serangkaian peristiwa politik dan penjungkirbalikan logika yang berlangsung belakangan ini, apa yang ter- betik di benak sehat kita? Tak terbayang- kan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu kelak sebagai pendidikan ten- tang integritas dan kepemimpinan. Inilah pertunjukan antilogika yang dicekokkan oleh mereka yang (seharusnya) mewakili suara rakyat, namun terbukti lebih suka unjuk kuasa sebagai"'orang lain". Terpanggungkan"logika wakil rak- yat" berhadapan dengan"logika rakyat" lewat argumentasi perang opini anta- ra"'yang menyerang" dan"yang mem- bela". Di langit media, berlangsung duel sengit antara skill berorasi dengan ten- densi ofensif, melawan seni menjelaskan sebagai pihak yang terposisikan defensif. Dalam pertarungan membangun opini publik, sebuah kebenaran seolah- olah dinilai hanya dari kemampuan orasi yang terkadang beraksentuasi meny- erang, mengintimidasi, dan membom- bardir lawan dengan"data-data" dan realitas yang mereka konstruksi. Lalu scolah-olah juga, ketidakbenaran dilihat dari kondisi yang scbaliknya. membuktikan keandalannya. Makaketi- ka DPR membentuk Pansus Angket, masyarakat pun bertanya-tanya, rakyat mana yang mereka wakili, sedangkan Lumrah bila peningkatan harga itu menambah biaya karena banyak pem- bangkit listrik PLN yang menggunakan batu bara. Transparansi terhadap biaya- biaya yang ditanggung PLN saat ini dan proyeksinya pada masa depan dibu- tuhkan. Publik perlu tahu seperti apa kondisi keuangan PLN sekarang dan prospeknya dalam jangka menengah maupun panjang. Terlebih publik seakan bisa menjadi pihak yang merasakan persoalan PLNbila solusi yang ditempuh adalah kenaikan tarif listrik. Mereka khawatir PLN benar-benar akan mengalami kesulitan keuangan sehingga memengaruhi kinerja per- usahaan-perusahaan publik yang menjadi rekanannya. Terlepas dari dampaknya, surat itu memang perlu diketahui publik. Sebagai BUMN de- ngan aset begitu besar, wajar bila pengaruhnya luar biasa. Terlebih PLN mendapat tugas memenuhi kebutuhan masyarakat akan listrik. Tugas itu pula yang disebut-sebut ikut membuat PLN mengalami persoalan keuangan. pun selalu dikatakan "kami tidak mele- mahkan KPK. justru ingin membenahi“, namun logika manakah yang bisa diteri- ma manakala sebagian dasar untuk "membenahi" justru pendapat para koruptor yang telah divonis? KPK memang bukan malaikat, pasti Wakil Pemimpin Wilayah ribu,"kata z BRI Semarang, Muhammad Zauron mengatakan, fasilitas kartu kredit baru tersebut sangat gayahidupi sesuai dengan kebutuhan generasi praktis seb: milenial terutama untuk meme- nuhi kebutuhan transaksi harian. "Peluncuran produk BRI Easy Card ini memang dipriori- masyaraka taskan untuk generasi milenial, khususnya di rentang usia 25 tahun hingga 45 tahun. Sebab, segmen ini melek teknologi dan cukup konsumtif, sehingga me- merlukan fasilitas transaksi yang ramah dan menguntungkan teru- tama untuk kemudahan berbelan- ja kebutuhan dasar," ungkapnya di sela peluncuran BRIEasy Card. Upaya BRI meluncurkan yang terakhir itu menggam- Pertuml kredit ini d barkan perapatan barisan lewat unjuk kewenangan sebagai justifikasi formal: yang melawan akan dilindas oleh ke- kuasaan dengan segala narasinya. Atmosfer pemberantasan korupsi selalu menyajikan paradoks perlawanan ada saja kelemahannya, namun seyo- balik terhadap barisan antikorupsi. Ber- langsung bombardemen logika untuk menciptakan opini publik. Maka keku- atan penyeimbang dari wilayah jernih akademik idealnya memainkan peran. Universitas Gadjah Mada telah menun- jukkannya lewat memobilisasi pendapat umum ratusan dosen yang mendukung lembaga yang berwenang selalu mem- KPK. Sebagian dari Universitas Indo- nesia juga memperlihatkan sikap serupa. Penulis berharap para begawan dari rakyat memilih, logika wakil yang dipi- berbagai kampus membangun jejaring merapatkan barisan, membela kekuatan antikorupsi yang terpojokkan. Memang, peduli atau tidak peduli adalah pilihan, gika seperti itu, siapakah yang salah? tetapi andai masyarakat kampus yang dinilai masih berlogika benar dan bersih engkau dustakan? (42) sudah tidak lagi peduli, lantas bagaimana dengan harapan masyarakat umum? Dalam logika sederhana, masyara- kat merasa lega apabila korupsi terkikis, membawa mana. Sel sudah men gianya kita bicara tentang prioritas. Prioritas itu adalahmemberantas korupsi, dan saat ini kita baru bisa berharap dari KPK karena realitas determinasi lembaga hukum yang lain belum bisa diandalkan. Pada sisi lain, setiap menjelang pilih- an anggota legislatif, negara melalui mengguna secara bijal Pembayar Kepala Car BRI Se Semarangan Inilah pertunjukan antilogika yang dicekokkan oleh mereka propagandakan agar rakyat menggu- nakan hak pilih. Kenyataannya, setelah Pumomo n Card terseb gan dari kan Silver. Ada maksimal "Kam Dirut PT Quadra tersangka keenam E-KTP. yang (seharusnya) mewakili suara rakyat, namun terbukti lebih suka unjuk kuasa lih tersebut tidak sama dengan logika pa- ra pemilih. Kalau rakyat tidak mau lagi memilih setelah melihat perilaku antilo- Ditunggu kisah "Enam Menguak Tabir"... *** Menkeu waswas utang PLN. sebagai 'orang lain'. Maka logika mana lagikah yang akan CONF Jangan cepat jadi "awas", lalu "siaga"... 2cm - Tri Marhaeni Pudji Astuti, guru besar Antropologi, Jurusan Sosiologi & Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Unnes RI EAS Maka ia memerankan diri sebagai hero manakala terampil memainkan parakoruptor diadili dengan benar. Lega, kekuatan lisan dan kampanye untuk membentuk realitas. Yang lain menjadi pecundang karena ketidakmampuan yat. Tentu sulit memahami jika OTT menyusun kalimat tajam berbusa-busa. Kebenaran seolah-olah disajikan oleh keahlian berbicara, bukan karena sub- Sirpong manakala operasi tangkap tangan (OTT) KPK berhasil mengamankan uang rak- Kirimkan artikel wacana nasional ke: wacana.nasional@gmail.com. Panjang maksimal 6.000 karakter with space, sertakan pasfoto pose santai. (Red) Se- 20 dianggap sekadar pencitraan KPK. Masyarakat dan individu yang waras akan memilih berdasarkan rasion- (Waswas bertemu kemacetan saat pulang kerja) Wakil Pemimpin Redaksi: Agus Toto Widyatmoko. Redaktur Senior: Sasongko Tedjo, Hendro Basuki, AZaini Bisrt, Heryanto Bagas Pratomo, Prie GS. Redaktur Pelaksana: Tryanto Triwikromo, Hartono, Rukard, Saroni Asikin. Koordinator Liputan: Edy Muspriyanto, Nugroho DwiAdiseno. Sekretaris Redaksi: Eko Hari Mudjiharto Staf Redaksi: Soesetyowat, Cocong Arief Priyono, Zaenal Abidin, Darjo Soyat, Ghufron Hasym, Bambang Tri Subéno, Simon Dodit, Budi Surono, DwiAni Retnowulan, RennyMartini, Diah Irawati, Gunarso, Ahmad Muhaimin, Bina Septriono, Edi Indarto, Nasrudin, MAsmui, SriSyamsiyah LS, Gunawan Budi Susanto, Arwan Pursid, Zukifi Masruch, Agus Fathudin Yusuf, Petrus Heru Subono, Tavif Rudiyanto, MJokomono, Purwoko Adi Seno, Karyadi, Arswinda Ayu Rusmaladewi, Mohammad Saronji, Maratun Nashihah, Sarby SB Wietha, MohamadAnnas, Kunadi Ahmad, Ida Nursanti, Aris Mulyawan, Setyo Sri Mardiko, Budi Winarto, Sasi Pujiati, Rony Yuwono, Noviar Yudho P, YunantyoAdi S, Saptono Joko S, Roosalina, Dicky Priyanto, Hasan Fikri, Tri Budianto, Wahyu Wjayanto, Dian Chandra TB, Leonardo Agung Bud Prasetya, Adhitia Amtrianto, Hartatik, Lanang Wbisono. Litbang: Djuianto Prabowo (Kepala). Pusat Data, Analisa dan Produksi: Dadang Arbowo (Kepala). Personalia: Joko Catur WH, Dyah Anggarni Redaktur Artistik Toto Tri Nugroho (Koordinator), Joko Sunarto, Djoko Susilo, Sigit Anugroho. Kepala Pracetak: Putut Wahyu Widodo. Reporter Biro Semarang: Fahmi ZMardizansyah(Kepala), Sutomo, Irawan Aryanto, Surya Yui, Moh. Kundori, Rosyid Ridho, Yuniarto Hari Santosa, Maulana MFahm FaniAyudea, Modesta Fiska Dana, Royoe Wjaya Setya Putra, Ane WdartoHasan Hamid. Biro Jakarta : Bud Nugraha (Kepala), Wahyu Amadi, Fauzan Djazad, Budi Yuwono, Hartono Harimurt, Sumard, Tresnawat, Bud Nugraha, RMYunus Bina Santosa, Sakia Andri Suslo, Kartika Runiasari, Mahendra Bungalan Dhamabrata, WisnuWjamako. Biro Surakarta: Setyo Wiyono (Kepala), Won Poerwono, Joko Dwi Hastanto, Bambang Pumomo, Sri Wahyud, Anindito Adi Nuugroho, Merawat Sunantri, Sri Hartanto, Wisnu Kisawa, Achmad Husain, Dioko Murdowo, Langgeng Widodo, Yusuf Gunawan, Evi Kusnindya, Bud Santoso, Irlan Salafudin, Heru Suslowbowo, Basuni Harwolto, Khald Yogi Putranto. Biro Banyumas: Sigit Oediarto (Kepala), Khoerudn Islam, Budi Hartono, Agus Sukaryanto, RPAnef Nugroho, Aqus Wahyud, M Syarif SW, Mohammad Sobirin, Bahar Ibnu Hajar, Bud Setyawan. Biro Pantura: Dwi Ariad (Kepala), Trias Purwadi, Wahidin Soedja, Saful Bachri, Arf Suryoto, Riyono Toepra, MAchid Nugroho, Wawan Hudyanto, Cessna Sar, Bayu Setiawan, Teguh inpras Tribowo, Nur Khoerudin, Al Arfn. Biro Muria: Muhammadun Sanomae (Kepala), Prayltno Alman Eko Damo, Djamal AG, Urip Daryanto, Sukardi, Abdul Muiz, Anton Wahyu Hartono, Mulyanto Ari Wibowo, Ruli Aditio, Moch Noor Efendi, A Adb. Biro Kedu/DIY: Imam Nuryanto (Kepela) Tuhu Prhantoro, Komper Wardopo, Eko Priyono, Henry Sofyan, Nur Kholq, Supriyanto, Daerah Istimewa Yogyakarta: Sugiarto, Agung Priyo, Amelia Hapsari. Bandung:Dwi Setiadi. Koresponden: Ainur Rohim (Surabaya). Alamat Redaksi: J Raya Kaligawe Km5 Semarang 50118. Telepon: (024)6580900 (3 saluran), 6581925. Faks:(024)6580605. Alamat Redaksi Kota'Sirkulasi: JIMerak No 11ASemarang 50241. Telepon: (024) 8412600. Manajer Iklan: Thro Haryanto. Manajer Pemasaran: Berkah Yulianto, Manajer Markom: Yoyok Gumulyo. Manajer Riset dan Pengembangan: Adi Ekopiyono. Manajer TU:Amir AR Manajer Keuangan: Ananto Pradono. Manajer Pembukuan:Sumard Suheman Manajer Logistik/Umum: Hudawi Manajer Produksi:KokoAndika Manajer HRD:Budi Susanto Alamat iklan/Tata Usaha: J PandanaranINo 10 Semarang 50252 Telepon: (024) 86400566. Faks: (024) 86400570, 86400565. HOT LINE 24 JAM 024-8454333 REDAKSI: (024) 6580900 Faks (024)6580605 EMAIL REDAKSI: red_sumer@yaho0.com Dicetak oleh PT Masscom Graphy, isidi uar tanggung jawab percetakan. SUARA MERDEKA Terbit sejak 11 Februari 1950 PT Suara Merdeka Press S1 Pendiri : H Hetami Komisaris Utama : Ir Budi Santoso Pemimpin Umum: Kukrit Suryo Wicaksono Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Gunawan Pemadi PELUNCURAN KARTU KREDIT : Dua - Zauron dan Sunar Hartono menyerahka. Marketing Manager Pertamina MOR IV. kredit tersebut di Eastman Coffe Direktur SDM: Sara Ariana Fiestri 13.325 13.373 13.443 13.396 983,36 Color Rendition Chart