Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

4cm 2cm 4.JUMAT WAGE, 24 JULI 1992 OPINI Mengubah Orientasi ke Non-Pegawai SAMPAI pertengahan dekade 1950 untuk menjadi pegawai negeri tak sulit, dan kedudukannya cukup mentereng. Seorang bujangan lulusan sekolah guru A (SGA- yang setaraf dengan sekolah menengah tingkat atas SMA) tak usah repot cari pekerjaan pasti akan mendapat penugasan dan umumnya ditempatkan sebagai guru SGB (sekolah guru B - setingkat sekolah lanjutan tingkat pertama) atau SMP. Tahun pertama bekerja, gajinya sekitar Rp 200,- Kalau tempat kerjanya di kota setingkat Yogyakarta dan indekos di daerah elite, cukup mengeluarkan Rp 30,- s/d Rp 40,- sudah makan tiga kali sehari dan cuci-seterika pakaian sekaligus. Ongkos menuju atau pindah bagi pegawai negeri ke kota tempat kerjanya, kalau jauh dari daerah/kota tempat tinggalnya, ditanggung penuh oleh pemerintah dan uangnya keluar tanpa bertele-tele. Sedangkan para petani di desa yang juga nyambi beternak dan berkebun seadanya, pada tahun-tahun itu umumnya menderita lantaran budidaya belum terpikirkan. Penyuluhan dari pemerintah waktu itu belum ada. KEADAAN kini sudah berubah. Supaya bisa menjadi pegawai negeri, lulusan perguruan tinggi pun, kini harus melalui prosedur panjang dan rumit. Setelah diterima, tahun pertama dengan status sebagai calon pegawai negeri, seorang sarjana menerima gaji Rp 80.000,-. Pondokan di kota madya, kalau dengan makan tiga kali sehari dan cuci-seterika sekaligus, tarifnya antara Rp 50.000 s/d Rp 60.000. Bahkan ada yang Rp 75.000. Untuk mendapatkan surat keputusan perangkatan sebagai pegawai negeri, atau kenaikan golongan/pangkat, juga tak mudah. Tetapi ane nya, minat menjadi pegawai negeri tetap tinggi. Kaum remaja di desa-desa juga banyak yang tak suka bertani, lalu melan. ir menjadi pegawai negeri. Umumnya orang punya anggapan bahwa menjadi pegawai negeri akan membawa status tersendiri dan para orangtua karena pengaruh keadaan tahun 1950-an masih menilai bidang pertanian kurang bergengsi. Padahal, dengan adanya penyuluhan dan budidaya di bidang pertanian, peternakan, maupun perikanan, ada kemungkinan penghasilan dari sektor itu meningkat. Listrik dan lain-lain "peradaban kota" sudah masuk desa, juga memungkinkan petani meningkatkan gengsi. MENJADI kewajiban kita bersama sekarang untuk mengubah orientasi masyarakat agar tak mengagung-agungkan "dunia pegawai negeri", supaya berpaling ke wiraswasta terutama pertanian. Memberi harga yang pantas untuk hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan, adalah suatu cara menaikkan gengsi sektor-sektor itu. Lebih jauh, pengembangan ekspor non-migas yang ditujukan ke industri hilir bidang pertanian, peternakan, perikanan, perke- bunan, kiranya akan berdampak menyuburkan sektor-sektor yang bersangkutan di tingkat hulu. Ini sekarang sudah ditunjang dengan perbaikan prasarana jalan, sehingga transportasi lebih lancar. Dengan demikian, kita harapkan para penganggur di desa maupun di kota mau berwira swasta di sektor-sektor tersebut. Sehingga, rencana pembatasan jumlah pegawai negeri sebagai- mana diungkapkan Ketua Lembaga Administrasi Negara Dr JB Kristadi usai menandatangani naskah kerja sama LAN dengan Universitas Gadjah Mada hari Rabu di Yogyakarta, juga tak akan mempengaruhi masyarakat. ASEAN Tolak Bantuan Pakai Prasyarat PERTEMUAN tahunan para Menlu ASEAN ke-25 (AMM-ASEAN, Annual Ministerial Meeting) yang diselenggarakan di Manila telah usai Rabu lalu (22/7). Menlu dari enam negara ini telah menyetu- jui komunike bersama sebanyak 52 butir. Tradisi ASEAN menggu- nakan konsensus guna sampai pada kesepakatan bersama tetap menjiwai pertemuan tersebut. Juga pendekatan konsultatif untuk mengantisipasi masalah-masalah regional maupun internasional dijadikan pegangan bagi kepentingan intra ASEAN. Juga dengan pihak-pihak luar, termasuk mitra dialog dalam rangka meningkat- kan kerjasama ekonomi dan lain-lain. Ada beberapa hal yang cukup penting dan menarik dalam butir komunike tadi. Yang pertama ialah soal bantuan asing pada ASEAN. Pertemuan Manila itu tegas-tegas menolak langkah- langkah negara donor untuk mengkaitkan bantuan ekonomi dengan hak asasi manusia. Menurut komunike, sekalipun hak asasi itu sifatnya universal, pelaksanaannya harus mengindahkan perbedaan kultur dan sejarah sosio-ekonomi masing-masing negara. Adanya pernyataan ini, usaha Portugal untuk menghambat kerjasama ME-ASEAN -waktu pertemuan ME di Brussel Senin (20/7) lalu dengan mengemukakan dalih peristiwa Dili, terbentur pada sikap bersama ASEAN. Serta perjanjian Dusseldorf 1988 yang mengisyaratkan, hanya masalah-masalah ASEAN yang diperbin- cangkan. Juga manuver politiknya supaya melakukan kerjasama dengan masing-masing anggota ASEAN tanpa Indonesia, tidak mempunyai peluang. Mulai hari Jumat sampai Sabtu besok, seperti biasanya ASEAN melanjutkan mengadakan pembicaraan dengan mitra-mitra dagang utamanya, termasuk ME. Di samping dengan AS, Kanada, Jepang, Australia, Selandia Baru dan Korea Selatan. Terlalu riskan bagi ME untuk sejalan dengan Portugal. Kecuali volume dagang yang sudah mencapai US$ 5,3 milyar (ketiga terbesar) mau dikorbankan. Juga kepentingan hubungan bilate- ralnya. Sebenarnya deretan nama negara di atas -kecuali Korsel- adalah anggota Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang membuat gara-gara tadi. Badan ini merupakan think-thank ke-24 negara yang bagian terbesar kaya. Tapi tak pernah satu langkahnya. Kepentingan nasional masing-masing negara merupakan penghalang utamanya, macam-macam bentuknya. Mengenai konflik pulau Spratly dan LCS (Laut Cina Selatan) dituangkan dalam deklarasi sendiri. Semuanya sepakat untuk mencarai jalan damai. Indonesia telah merintisnya melalui pertemuan informal, karena tiga negara ASEAN terlibat di dalamnya. Menjajaki kerjasama positif di bidang keamanan, maritim, SAR, navigasi, lingkungan laut, daripada kedaulatan dan jurisdiksi. Selain Cina berjanji tidak akan mengggunakan kekerasan untuk klaimnya muncul faktor baru. Rusia yang hadir sebagai tamu menyatakan masih ingin punya akses AU dan AL-nya ke pangka- lan Cam Ranh di Vietnam (tentunya lewat LCS). Dan tidak ingin buru-buru meninggalkan kawasan itu. Dan menawarkan mau menjadi negara penjamin stabilitas di Asteng serta mengem- bangkan kerjasama dalam bidang militer dan teknologi militer dengan ASEAN. Sehubungan dengan perkembangan di sekitar LCS, Filipina mendesak ditingkatkannya kerjasama pertahanan ASEAN dan segera menyelesaikan sengketa Spratly. Ditariknya pasukan AS dari sana dan langkah Singapura untuk menampung unit logistik- nya, setiap anggota ASEAN memperkuat sarana pertahanannya, merupakan langkah-langkah mengantisipasi perkembangan terakhir. Semuanya tentunya dalam rangka mewujudkan ketahan- an regional, hingga kawasan ini betul merupakan kawasan bebas, stabil, damai, netral, di tangan sendiri. Itulah masalah penting lain, di samping menunjukkan kemandirian, identitas, menolak campur tangan luar. Termasuk bantuan dengan prasyarat. Semua berlan- daskan cara, pendekatan dan tradisi ASEAN. Pemimpin Umum: Kusfandi Wakil Pramono BS BERNAS Pemimpin Redaksi : Abdurrachman Wakil: AM Dewabrata, R. Subadhi Redaktur Pelaksana: Trias Kuncahyono, J. Roestam Afandi Wakil: Bambang Sigap Sumantri, Y.B. Margantoro, Sulaiman Ismail Manajer Produksi : Yusran Pare Sekretaris Redaksi: Ny. Arie Giyarto, Penerbit: PT Bernas ISSN: 0215-3343 SIUPP: SK Menpen No 110/Menpen/SIUPP/A.7/1986, tanggal 22 Maret 1986, Redaktur: Agoes Widhartono, Baskoro Muncar, Giyarno MH, Hari Budiono. Ireng Laras Sari, LB Indrasmawan, Putut Wiryawan, Rs Rudhatan, Sigit Setiono. Staf Redaksi : Anis Suryani, Anggit Nugroho, A. Tavip Pancoro, Basili, Bambang Sukotjo, Daniel Tatag, Dedi H Purwadi, Eddy Hasby, Endah Saptorini, Farid Wahdiono, Handoko Adinugroho, Herry Varia Deriza, Krisno Wibowo, Mantoro FX, Nuruddin, RHR Sarjana BS, Rr. Susilastuti, Suroso, Suryanto Sastroatmodjo, Sugeng Prayitno, Tertiana Kriswahyuni, T. Poerya Langga, Tarko Sudiarno, Wineng Endah Winarni, Yuliana Kusumastuti. BERNAS Mewaspadai Implikasi Deregulasi BISNIS -- untuk menyediakan iklim in- vestasi yang menarik untuk mengundang investor-investor asing akan tercapai. Akan te- tapi, investasi yang ditanamkan adalah investasi yang bertekno- logi rendah dan relatif lebih pa- dat tenaga kerja. Dari sisi pasar tenaga kerja, hal itu jelas meng- untungkan, karena akan dapat mengabsorpsi kelebihan pena- waran tenaga kerja yang terjadi akhir-akhir ini. Namun demikian, dari kaca- mata Senghaas tentang adanya metropolis dan periferi dalam tatanan ekonomi dunia, serta adanya kelas kapitalis dan peri- feri dalam negara periferi, ke- cenderungan ini patut diwaspa- dai. Mengapa? Jelas bahwa de- ngan masuknya investor asing dalam suatu negara, akumulasi modal yang dilakukan oleh ke- las kapitalis negara tersebut di- induksi dari luar. Efek yang terjadi kemudian memperlihatkan adanya kema- cetan struktur, berupa macetnya akses masyarakat bawah terha- dap pengambilan keputusan un- tuk menjamin stabilitas sosial- politik. Membandingkan feno- mena ini dengan defenisi ten- tang periferi seperti yang telah disebutkan di atas, terlihat ada- nya banyak kesamaan yang muncul. Ini berarti, menilik tatanan dunia yang ada, Indone- sia tetap akan menjadi negara periferi. Nurwadono BEBERAPA waktu yang lalu, pemerintah mengeluarkan satu paket kebijaksanaan deregulasi di berbagai bidang. Kebijaksa- naan tersebut secara umum mempunyai tujuan untuk me- ningkatkan efisiensi industri nasional dan juga untuk menyi- apkan kondisi ekonomi nasio- nal, agar cukup kompetitif da- lam persaingan untuk mengun- dang investasi asing masuk ke Indonesia. Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu di- waspadai agar proses pencapai- an tujuan tersebut dapat ber- langsung sebagaimana yang di- harapkan oleh banyak pihak. Kecenderungan global yang terjadi dewasa ini, modal mem- punyai mobilitas yang sangat tinggi, sehingga cenderung mengabaikan batas-batas suatu negara. Dalam investasi interna- sional, kecenderungan tersebut sering diberi julukan the flying geese, karena perilaku modal seperti angsa yang terbang dari satu tempat ke tempat lain. Ke- cenderungan global inilah yang coba diantisipasi oleh pemerin- tah Indonesia, dengan diizin- kannya PMA 100 persen serta ditambah dengan deregulasi Juli 1992. Tulisan ini berupaya membe- PENURUNAN 6,2 persen suara Golkar di pemilu lalu mengundang banyak perhatian. Bukan hanya daerah-daerah "prestisius": Jatim, Jateng, dan Jabar yang menurun, tetapi juga pada beberapa level provinsi maupun kabupaten (di Jateng dan Jatim hilang 286 kursi DPRD II). Golkar yang terbiasa di atas angin, terlihat hanya bertahan. Kenyataan ini menim- bulkan pertanyaan, apakah ini indikasi kebangkitan parpol, fenomena semakin rasionalnya pemilih, ataukah telah terjadi sesuatu pada diri Golkar? Mengenai hasil Pemilu yang baru saja berlangsung, perde- batan yang muncul dari para pakar umumnya terpusat pada argumen, baik PDI maupun PPP lewat kepemimpinan yang seka- rang, mampu menghindarkan organisasinya dari cabikan kon- flik internal. Dan yang menarik adalah asumsi, bahwa elit-elit partai mampu mengemas isu-isu "perubahan" sebagai tema kam- panye penarik massa (terutama pemilih muda berjumlah 17 juta orang). Pendapat ini menganggap pemilih memberi suara karena "daya tarik" partai. Namun per- soalannya, apakah benar rasio- nalitas pemilih kini telah sema- kin tumbuh. Secara teoritis, tingkat kondisi sosial ekonomi suatu masyarakat berkorelasi positif terhadap rasionalitas kaum pemilih (teori kesejahtera- an). Semakin baik kesejahtera- an, semakin rasional juga pemi- lih. Daya tarik partai akan mam- pu memikat mereka. Munculnya perilaku protest voting (Asal bukan Golkar), realignment (Penguatan Garis Politik Lama), bahkan non tied voters (pemilih tanpa loyalitas), ternyata mengacu pada kecen- derungan berbeda. rikan suatu pandangan tentang implikasi dari deregulasi Juli 1992 yang harus dicermati, yaitu aspek distribusi. Namun sebe- lum itu, akan diuraikan sekilas, dalam tataran teoritis yaitu ten- tang adanya New International Division of Labouratau Interna- tionalization of Capital. Promosi tenaga kerja Tata ekonomi internasional baru, menurut teori New Inter- national Division of Labour, di- tandai oleh pembagian proses produksi secara internasional. Bagian dari proses produksi yang memerlukan teknik pro- duksi padat modal (capital in- tensive), diproduksi di negara- negara industri maju. Sedang bagian produksi yang hanya membutuhkan teknologi seder- hana dan lebih bersifat padat te- naga kerja (labour intensive), memilih lokasi di negara-negara yang menawarkan tenaga kerja yang murah (Sanderson, 1985). Mari, Berusaha Tidak Melanggar Konsekuensi dari keadaan ini, percepatan akumulasi mo- dal di negara-negara yang me- nawarkan tenaga kerja yang murah relatif semakin tertinggal, dibandingkan dengan percepat- an akumulasi modal di negara yang menawarkan teknologi Protest voting merupakan gambaran perilaku pemberian suara sebagai ekspresi pemilih yang tidak puas pada kebijakan seperti: penggusuran tanah, tata niaga tak lancar, kemiskinan relatif, atau kebijakan tidak populer lainnya. Problem yang dilahirkan birokrasi/lembaga lainnya harus ditanggung Gol- kar. Realignment, muncul kare- na proses penggembosan telah berakhir. Sedangkan non tied voters menunjuk pada fenome- na yang menggambarkan pemi- lih yang tidak memiliki loyalitas kepartaian. Jumlah mereka relatif besar jika dikaitkan de- ngan cukup besarnya pemilih pemilu. Tampaknya, ekses dari konsep massa mengambang bukan hanya melahirkan para pemilih rasional, tetapi juga memutus linkage dengan orpol. Jadilah mereka kelompok pemi- lih bebas, yang bisa jadi akan menggeser pilihannya sekehen- dak hati. Pemimpin Perusahaan : A. Kardjono Wakil: Bimo Sukarno Fenomena protest voting, realignment, maupun non tied voters adalah fenomena di luar jangkauan daya tarik program partai. Dengan demikian, kesim- pulan yang menganggap ke- bangkitan parpol maupun mun- culnya rasionalitas pemilih pun dapat dipertanyakan. Jika demi- kian, maka determinannya ten- tulah terletak pada kelemahan di tubuh Golkar sendiri. Seka- rang persoalannya, sebenarnya apa yang telah dan sedang terjadi dalam tubuh Golkar? Kenapa Golkar kelihatan hanya bertahan? Pertanyaan tersebut beralasan sehubungan dengan "besarnya resources ekonomi dan politik yang dimilikinya. Golkar, telah melakukan start konsolidasi jauh lebih awal. Baik itu dengan penataan organ internal mau- pun dengan organisasi "seaspi- Wajah Golkar Pasca Pemilu 1992 | Ketut Putra Erawan adalah konsep negara integralis- tik dan paham kekeluargaan. Paham integralistik dikemuka-- kan oleh Profesor Soepomo dan konsep kekeluargaan dikemu- kakan oleh Ki Hadjar Dewan tara, yang dianggap melandasi bangun dan kiprah Golkar. (Reeve, 1990: hal 153-167). Mhs PGSD Penjas FPOK-IKIP (91642069) Yogyakarta. Terima Kasih! Melalui rubrik ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan simpati saya pada pak sopir dan kondektur bus kota jalur 4, penumpang beserta para karya- Pelaksana Pemimpin Perusahaan : Bambang Trisno Manajer Sirkulasi: Sugeng Hari Santoso, Iklan: Bimo Sukarno, Gunawan Wibisono (Wakil), Promosi: Indro Suseno, Keuangan: Daryono, Umum: Gunawan Wibisono, Personalia: Isnu Hardoyo. tinggi. Dalam kacamata Seng- haas (1988), kondisi tersebut kemudian memunculkan nega- ra-negara metropolis dan perife- ri. Yang dimaksud dengan peri- feri, menurut Senghaas di sini, adalah suatu tatanan masyarakat dan perekonomian yang mem- perlihatkan proses akumulasi yang diinduksi dari luar, serta memperlihatkan sebuah kema- cetan struktur yang semakin pa- rah akibat orientasi ke luar itu. Di negara-negara periferi itu sendiri muncul dua kelas eko- nomi yang cukup menyolok perbedaannya, yaitu kelas kapi- talis dan periferi. Kelas periferi dalam negara-negara periferi di- dominasi oleh petani dan buruh di sektor industri. Sedang kelas kapitalis di negara periferi dido- minasi oleh kelompok pemilik modal, baik yang bergerak da- lam bidang industri, jasa mau- pun pertanian. Tarif Langganan: Rp 9.000/bulan (7 x seminggu) Tarifiklan: Warna Rp 3.000/mmk (minimal 1.215 mmk), Umum Rp 2.000/mmk, Keluarga Rp 1.300/mmk, Rp 2.000/mmk (minimal 1x30 mm, maksimal 1x150 mm), Mini Rp 1.500/baris (minimal 3 baris, maksimal 15 baris). Semua ditambah PPN 10% Kelas kapitalis metropolis dan kelas kapitalis periferi seca- ra historis berkembang pararel dan interdependen, akan tetapi dalam perkembangannya kedua kelas kapitalis tersebut mempu- nyai perbedaan struktur yang fundamental. Dan anehnya, ke- las kapitalis di negara periferi berbeda dengan kapitalis me- tropolis -- tidak mampu meme- cahkan masalah pembangunan yang paling elementer, bahkan karena akumulasi modal yang dilakukannya banyak merugi- BANK Lippo Bank Sudirman Yogyakarta AC 787.30.0386.5, Bank Niaga AC 211.2078.2 BANK BNI '46 Rek No. 008561001 Yogyakarta, Rekening Dinas & Giro Pos: J 11848 Percetakan: PT Muria Baru Offset Yogyakarta Isi di luar tanggung jawab Percetakan rasi". Hasilnya, perluasan sayap- nya pada tahun 1987-an telah menguasai wilayah "baru" se- perti: Jakarta, Aceh, dan Jawa Timur. Anggota yang mendaftar- kan diri pun lebih dari 32 juta (David Reeve, 1990). Sedangkan jumlah kader yang terbentuk oleh program karakterdes lebih dari 5% populasi (9 juta). Mere- ka itu yang ditugaskan untuk mencari 6-7 pemilih. Bisa dipa- hami, jumlah suara yang poten- sial diraih Golkar masih tetap mayoritas. Sedangkan untuk sumber daya konseptual dan ekonomi, Golkar tak perlu dipertanyakan lagi. Pakar-pakar baik sebagai calon maupun simpatisan Gol- kar, bukan hal yang langka baginya. Dana untuk pelaksana- an program-program maupun kampanye pun melimpah (War- ta Ekonomi, 1992). Jelas hal ini akan menambah secara teoritis positif bagi laju kiprah dan perolehan suaranya. Belum lagi kalau diperhitungkan kiprah organisasi seaspirasi (baca: secara pribadi) dari ormas- ormas (Pemuda Pancasila, FKP- PI), birokrat, keluarga militer. Belum lagi, pendekatan yang dilakukan terhadap tokoh-tokoh Islam seperti Abdurahman Wa- chid (Ketua PBNU), Nurcholis Madjid (Intelektual Islam), Rid- wan Saidi (Ex HMI dan Ex-PPP), dan Slamet Effendy Yusuf (Ke- tua Ansor), secara teoritis akan menambah licin tambahan pero- lehan suara. Namun, performance Golkar dalam pemilu kali ini, justru tidak seperti harapan tersebut. Sebenarnya semenjak Munas Golkar ke-4 persoalan internal sudah mulai tampak. Persoalan ini pada satu pihak mencermin- kan sisi dinamis, tetapi pada sisi lain muncul "ketegangan". *** PERTAMA, muncul "persoal- an" interpretasi konsep dasar- nya. Konsep dasar tersebut wan Hotel Mutiara Yogyakarta yang telah menolong saya keti- ka saya pingsan mendadak. Peristiwanya terjadi 20/7 yang lalu, pulang dari kuliah saya bersama teman naik bus kota jalur 4 dari depan Fakultas Peternakan UGM. Tujuannya ke Jalan A Yani untuk membelikan titipan ibu. Akan tetapi sebelum sampai tujuan, tepatnya di de- pan Hotel Mutiara saya jatuh pingsan di dalam bus tersebut. DARI ANDA Pengirim rubrik ini harap melampirkan fotokopi KTP atau identitas lainnya itu semua dipenuhi, saya yakin sanksi itu akan jauh dari kita. Memang sesuatu kalau belum dijalani rasanya berat sekali. Saudara Sugiyono menulis mengenai UU Lalu lintas dalam rubrik Dari Anda (Bernas 17/7). Menurut dia, belum saatnya UULL dengan sanksi seperti itu diberlakukan di Indonesia, kare- na Indonesia bukan Amerika atau Singapura. Kehidupan rakyat masih kempis-kempis. Saya sebagai rakyat kecil hanya bisa berusaha mematuhi segala aturan yang berlaku. Seandainya ketika akan me- ngendarai sepeda motor ada sesuatu yang tidak beres atau tidak lengkap, saya memilih untuk naik kendaraan umum saja. Atau kalau mungkin naik Menurut ceriteranya, sopir dan kondektur kerepotan kare- na harus menolong saya lebih dahulu. Juga beruntung, saya mendapat perhatian dan pera- watan yang begitu baik dari para karyawan Hotel Mutiara. Pemuda Tidak Tetapi menurut saya, untuk sepeda. Alon-alon waton kela- Sungguh, saya merasa berutang Bertanggung kon (dan selamat). budi kepada semuanya. Semoga Tuhan selalu memberkati Anda. menegakkan kedisiplinan dan menjaga keselamatan berlalu lintas tidak perlu menunggu Daryati sampai ekonomi rakyat kuat. Perlu diupayakan sedini mung- kin. Justru ekonomi yang kem- pis-kempis itulah, mengingat- kan dan memacu kita untuk berusaha agar terhindar dari sanksi itu. Apa konsekuensi kita kalau punya kendaraan bermo- tor, apa yang harus kita pakai waktu mengendarainya. Kalau Tri Wasita Wuryanti Mahasiswa Jurusan Sejarah Fak Sastra (87/62944/SK/07079) UGM Yogyakarta. STNK Siapa? Tanggal 22/7-92 yang lalu, saya menemukan sebuah STNK sepeda motor Yamaha Nomor Polisi AB-4767- H atas nama Suratman Tjiptodihardjo, Soro- sutan UH VI/819 Yogyakarta (fotokopi STNK terlampir). Ba- rang tersebut saya temukan di lingkungan Terminal Bus Kla- ten. Kepada yang merasa kehi- langan, bisa mengambil di Agen Bus Safari Dharma Raya, Bareng Klaten dengan membawa bukti diri. Lanjar d/a Agen Bus Safari" Dharma Raya, Bareng Klaten (rumah: Dukuh Gedongan, Kerten Gantiwarno Klaten). kan mayoritas masyarakat jemahkan relatif rendahnya har- (Tausch, 1976 dan Farer, 1975). ga tenaga kerja (upah). Dengan rendahnya biaya upah dan gaji untuk tenaga kerja, struktur bi- aya produksi secara keseluruh- an menjadi lebih rendah. Alamat Redaksi/Tata Usaha : Jl Jend. Sudirman 52, Yogyakarta 55224 Telepon Semua Bagian: 61211 (PABX) Fax: 64062 Biro Jakarta: J Soetardjo (Koordinator), Marcel Weter Gobang (Sekred), Manuel Kaisiepo, Richardus Satrio Hutomo, Ferdinand Matita, Arief Sofiyanto, Doddy Menyambut HUT RI Barnas, Josef Umarhadi, Rochyati, Yosef Suhimno, Alex Palit, Ries Mariana, Herryanto Prabowo, Heroe Baskoro, Budi Purnomo, Ermansyah Rachman, Nanik Ś Deyang. Andy Pribadi, Ratih Prahesti Sudarsono, Drajat Wibawanto, Daryadi Pribadi, Tatang Suherman, Paulus Sulasdi, Victorawan M Sophiaan, Tonnio Irnawan, Sugiyanto, A M Putut Prabantoro, Yan Supriyatna, Agus Setyabudi, Waris S Haroen, Antonius Bramantoro. (Jalan Palmerah Barat 33-35, Jakarta 10270, Telepon: 548363, 5495359, 5483008, 5490666 (ext: 4340-4341), 5494999, 5301991, 5495077, 5495006, (ext: 300-3005). Fax: 5495360 Semarang: Yupratomo Dwi P (Koordinator), Suherdjoko, Heru Prasetya, Yohanes Agus Ismunarno (Jalan Menteri Supeno No. 30 Telp. 319659) Solo: Mulyanto (Koordinator), Joko Syahban Panggih (Jalan Slamet Riyadi No. 284 Telp. 42767) Purwokerto: Sigit Oediarto. Hal itu dapat dipahami kare- na negara-negara periferi, mela- lui kapitalis periferi, berusaha keras untuk menempuh kebijak- sanaan yang tipikal dengan me- tropolis yaitu strategi export-led growth. Untuk mensukseskan strategi tersebut, negara-negara periferi harus menawarkan ke- unggulan komparatif yang dimi- likinya. Sebentar lagi kita akan mem- peringati HUT ke 47 Kemerde- kaan Republik Indonesia. Bia- asanya mulai awal Agustus sudah terasa grengseng-nya. Setiap tahun, peringatan ini Langkah yang ditempuh ada- lah menawarkan tenaga kerja yang relatif murah. Lebih jauh, negara-negara periferi juga me- nawarkan iklim investasi yang menarik dengan menjamin sta- bilitas sosial-politik dalam nege- ri. Oleh karenanya, tidak meng- herankan apabila di banyak ne- gara periferi, akses kelas periferi terhadap pengambilan keputus- an sangat kecil agar stabilitas dan keamanan kapitalis periferi tetap terjaga. Deregulasi dan distribusi Hasil identifikasi dari Tetzlaff (1976) menunjukkan bahwa In- donesia merupakan salah satu dari lima tipe negara periferi, dengan ciri-ciri negara berkem- bang dengan sumber daya yang melimpah serta pasar dalam ne- geri yang besar. Salah satu sum- ber daya yang melimpah adalah tenaga kerja. Sesuai dengan hukum pasar, melimpahnya tenaga kerja diter- Negara integralistik, mengin- dikasikan "pewadahan" segmen- segmen, masyarakat ke dalam satu kesatuan secara integral. Tekanannya pada konsep "in- korporasi"nya proses penyatuan itu. Hal itu pula yang menye- babkan pewadahan golongan fungsional ke dalam Golkar. Pewadahan, yang lebih bersifat simbolik-idealistis seperti wujud sebuah bangun bangsa. Fungsi utama yang diemban Golkar, adalah pewadahan baik elit maupun massa dari kelom- pok fungsional tadi, dengan "konsesi" promosi elitnya dan program praktis bagi massanya. Dalam hal ini, kecenderungan korporatisasi yang tampak jelas. Sedangkan interaksi antarke- dilakukan lompok tersebut secara "kekeluargaan". Artinya, setiap segmen meletakkan diri sebagai bagian keluarga yang loyal terhadap organisasi. Seg- men-segmen tersebut meliputi 3 jalur dalam Golkar (ABRI, biro- krasi, dan Golongan fungsio- nal). Penafsiran yang demikian itu, telah menjadi isu utama dan "daya tarik" Golkar pada Munas I (Oktober 1973) dan Munas II (Oktober 1978). Seperti yang banyak diekspose oleh media massa, Golkar masih menunjuk- kan ketergantungannya yang tinggi pada birokrasi maupun militer (Reeve, 1990). Dan, visi korporatifnya kuat sekali (de- ngan penyangga utama ormas- ormas fungsional sebagai basis massa). Namun interpretasi konsep ideal dan praktis, masih relatif sama seperti awal pem- bentukannya. selalu dimeriahkan dengan berbagai acara. Mulai dari aneka lomba sampai malam kesenian. Saya mengusulkan, untuk tahun ini titik beratnya lebih pada masalah kebersihan ling- kungan. Dana yang akan digu- nakan untuk program malam kesenian, alangkah baiknya kalau dialokasikan ke kebersih- an. Saya kira akan lebih ber- manfaat bagi seluruh warga. Titi S Jalan Menteri Supeno Yogyakarta. Jawab Selasa (21/7) sekitar pukul 19.00 WIB, selesai fotokopi di Jalan Kusumanegara, saya pu- lang ke rumah di Jalan Cendana Yogyakarta. Karena dekat, saya tenang berjalan sendirian. Tetapi malang sekali malam itu, sudah hampir sampai ru- mah, saya berpapasan dengan tiga orang pemuda mengenakan pakaian olahraga. Mungkin mereka baru saja latihan olahra- ga di GOR Jalan Kenari. Terci- um bau keringat kurang sedap. Persis sampai di depan saya, salah satu di antara mereka (maaf) meremas payudara saya. Kontan saya marah-marah, jeng- kel, lemas, gemetar, ingin me- nangis. Pokoknya perasaan tidak karu-karuan. Saya ingin mengambil batu dan melempar- nya, tetapi saya tak lagi berda- ya. Sedangkan orang di sekitar saya yang melihat hanya melo- ngo, tidak berbuat apa-apa. Dari ciri-cirinya saya tahu dari mana pemuda itu berasal, yang dikirim ke Yogyakarta tentu saja untuk belajar. Tetapi kenapa perbuatannya justru norak dan tidak terpelajar? Seseorang di Ini berarti, produk yang diha- silkan mempunyai keunggulan komparatif dibandingkan de- ngan produk sejenisnya. Parah- Jalan Cendana Yogyakarta (nama alamat lengkap ada pada Redaksi). nya, posisi tawar menawar tena- ga kerja vis a vis para pembuat keputusan sangatlah lemah. Kondisi ini semakin mengekal- kan relatif rendahnya upah te- naga kerja di Indonesia. Deregulasi Juli 1992 secara jelas memberi kemudahan bagi investor-investor asing untuk menanamkan modalnya di In- donesia. Kecenderungan mem- promosikan iklim investasi yang menarik tersebut harus dicer- mati, karena hal itu sering dila- kukan dengan mengorbankan kesejahteraan tenaga kerja serta mempersempit saluran-saluran aspirasi bagi pembuat keputus- an, agar tercapai stabilitas sosial dan politik. Semua itu dilakukan agar ke- amanan investor tetap terjamin. Fenomena-fenomena tersebut semakin memperkuat premis bahwa dalam negara yang cen- derung kapitalistik, modallah yang relatif lebih berkuasa. Diterapkan dalam model da- sar New International Division dilaku- of Labour, upaya yang kan oleh pemerintah Indonesia Sementara itu, ada gejala semakin diperhatikannya suara- suara kritis masyarakat terhadap Golkar sejak Munas III Golkar (Oktober 1983). Suara kritis tersebut menghendaki kemandi- rian dan profesionalitas dalam diri elit Golkar. Serta, semakin mengakarnya hubungan Golkar dengan massa pendukungnya. Ada tiga perubahan besar yang dilakukan dalam tubuh Golkar. Pertama, Sudharmono yang ditunjuk sebagai Ketua Umum bertekad menata ke organisasian Golkar secara pro- fesional. Kedua, eksekutif Gol- kar dipegang oleh generasi sipil yang muda (indikasi regenera- si). Figur Sarwono Kusumaatma- dja Cs (dikenal dengan keluasan wawasan dan intelektualnya) diharapkan mampu memberi interpretasi peran aktual bagi Golkar. Ketiga, ada perubahan. dalam stelsel keanggotaan yaitu stelsel aktif. Anggota Golkar sekarang bersifat individu (bu- kan lewat ormas). Perubahan stelsel keanggota- an tersebutlah, yang secara sim- bolik telah menandai adanya interpretasi baru konsep-konsep dasar dalam tubuh Golkar (Awad Bahasoan, Prisma No. 25 Juni 1982). Paham Integralistik yang dituangkan dengan prak- tek korporatisasi, memberi pe- ran yang maksimal pada ormas- ormas fungsional untuk mewa- dahi aspirasi, kemudian menya- lurkannya lewat Golkar. Dengan cara yang sama pula rekruitmen politik dilakukan. Tetapi dengan stelsel aktif, hubungan dengan organisasi fungsional menjadi tidak lang- sung (tetap non-formal). Hu- bungan justru langsung, antara Golkar dengan anggota yang mendaftarkan diri ataupun lewat kader. Hal yang demikian me- mang berhubungan dengan upaya Golkar membuka diri dan mengakarkan diri). Interpretasi yang cukup ber- beda itu, diprakarsai oleh ke- lompok-kelompok generasi yang lebih muda (sipil) dalam tubuh Golkar. Sedangkan ke- lompok lainnya menganggap, hal itu terlalu ambisius dan hanya bersifat reaktif saja (Ree- ve, 1990). Menurut kelompok ini, interpretasi yang demikian KISS 2 INDARATO justru menghilangkan identitas Golkar, dan justru mengemban fungsi seperti parpol. Mereka menganggap kelemahan parpol- pun akan dialami Golkar. Terlepas dari kritik yang menyatakan masih adanya blun- der politik, maka pada pemilu 1987 terbukti tiga perubahan itu dalam tubuh Golkar berdampak positif. Suara Golkar naik sebe- sar 8,56% (atau 72,94% dari jumlah suara). Pada Munas IV (1988) pola kepemimpinan Golkar sebelumnya diulangi kembali. Wahono terpilih seba- gai Ketua Umum dengan Sek- jennya Rahmat Witoelar. Gene- rasi yang lebih muda (kalangan sipil), kembali diberi kepercaya- an menempati pos eksekutif. Ternyata, sukses pemilu 1987 di samping membawa berkah bagi Golkar, juga membawa. sejumlah masalah (seperti disi- nyalir juga dalam Far Eastern Economic Review 10 November 1988 hal. 24-30 dan Asia Week 4 November 1988 hal. 22-25). Masalahnya yakni, indikasi ber- kembangnya Golkar dari institu- si korporatis ke saluran kekua- saan (Channel to power). Duga- an didasarkan pada direkrutnya 6 eksekutif Golkar (1983-1987) menjadi menteri. Kenyataan demikian memperlihatkan, bah- wa Golkar sekarang bukan hanya memiliki daya tarik sim- bolik tetapi juga kekuasaan. Prediksi selanjutnya adalah, intensitas dan "rivalitas dalam program re- kruitmennya akan meningkat pesat. Persoalan tersebut mengha- dirkan "kepedulian" militer un- tuk meletakkan landasan Golkar di atas konsep integralistik awal. Seperti dikatakan Reeve (1990), kongres-kongres daerah dihiasi oleh sikap kritis dan evaluasi yang tajam terhadap Munas sebelumnya (1983). Musda pun telah menjadi ajang dinamik membicarakan persoalan dalam skala yang lebih luas. Sehingga Munas keempat itu, berlangsung dengan hangat. *** BONUS HARAPAN IMPIAN TARGET CITRA Memperluas tinjauan pada perilaku kapitalis periferi terha- dap kelas periferi di negara pe- riferi, akan mudah diduga apa- bila peningkatan upah kelas pe- riferi relatif tidak secepat keun- tungan yang diperoleh kelas ka- pitalis. Hal ini dilakukan karena kelas kapitalis mengharapkan strategi export-led growth dapat berjalan sebagaimana yang di- lakukan di negara-negara metro- polis. MEDALI Beberapa catatan Melihat adanya kemungkinan seperti skenario yang digambar- kan di atas, sudah saatnya apa- bila pemerintah saat ini -- sei- ring dengan gencarnya deregu- lasi lebih memperhatikan pe- ningkatan kesejahteraan kelas periferi. Dalam hal ini petani dan tenaga kerja di sektor in- dustri, jasa, dan sebagainya. Hal lain yang perlu dipertim- bangkan adalah memperluas kemungkinan akses masyarakat bawah dalam setiap pengambil- an keputusan. Langkah ini sa- ngat diperlukan, agar meluasnya kelas periferi di Indonesia sema- kin berkurang. Diharapkan de- ngan langkah itu, dalam tatanan ekonomi dunia, Indonesia tidak lagi menjadi negara periferi. *** ) Nurwadono, staf PAU Studi Ekonomi UGM dan staf penga- jar Fakultas Ekonomi Universi- tas Atma Jaya, Yogyakarta. Melihat isu-isu yang terlontar dan tanggapan Golkar, dapat diduga kelompok-kelompok "pembaharu" yang mengingin- kan Golkar seutuhnya meme- rankan diri dengan fungsi par- PERSOALAN kedua yang me- nentukan perwajahan Golkar tainya, kurang mendapat porsi pasca pemilu 1992, di samping yang menentukan. Golkar sekali interpretasi peran politiknya, lagi bergeser ke bandul awal, juga persoalan rekruitmen poli- sebagai kekuatan integratif de- tik. Persoalan ini sangat berhu- ngan segala simbol-simbol yang bungan dengan proses alih melekat padanya. *** generasi. Ada dua pertimbangan utama kriteria, yakni loyalitas dan kapabilitas. Loyalitas men- syaratkan pengabdian yang telah diberikan elit tersebut kepada Golkar. Dan ini telah dibinanya dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan kapabilitas lebih mensyaratkan prestasi yang telah ditunjukkan oleh elit memang tersebut. Idealnya kedua kriteria itu terpenuhi. Namun dalam kenyataannya, seringkali harus ada prioritas. Nah, di sinilah letak persoalan- nya. Muncul policy yang mengha- ruskan anggota untuk mengabdi minimal 10 tahun sebelum men- duduki posisi eksekutif penting di tingkat pusat/provinsi, dan 5 tahun di tingkat yang lebih rendah. Memang hal ini positif untuk meredam isu jalur cepat dan jalur lambat. Tetapi pada saat yang sama, kontribusi ke- hadiran elit-elit baru itu terham- bat. Wajah konservatiflah yang nampak. Hal yang demikian itu, menyebabkan Golkar sepertinya identik dengan kemapanan. Apalagi, ekspose tarik-menarik yang sebenarnya menunjukkan dinamisasi dalam tubuh Golkar sangat jarang. SIKAP defensif Golkar telah dimulai dari pernyataan, bahwa dalam kampanye Golkar tidak mengumbar janji. Sikap ini me- nihilkan upaya dan hasil kerja pembaruan yang telah dilaku- kan kelompok-kelompok pem- baharu yang menginginkan Golkar menjadi semakin terbu- ka. Juga lontaran isu-isu kampa- nye, bersifat sangat simbolik dan bahasanya pun sangat for- mal. Sehingga, banyak mat yang melihat isu-isu yang dilempar Golkar pada kampa- nye pemilu 1992 tidak menyen- tuh persoalan. Hal lain adalah sikap permohonan maaf yang berulang-ulang terhadap keku- rangan Golkar justru bukan menimbulkan simpati, tetapi "kurang percaya diri". *) I Ketut Putra Erawan, staf pengajar Fisipol UGM VALUTA ASING Daftar Kurs Konversi da di Bank Indonesia. H Shilling Austria Dolar Australia France Belgia Dolar Brunei Darusalam Dolar Kanada Franc Swiss Mark Jerman Kron Denmark Franc Perancis Poundsterling Inggris Dolar Hongkong Lira Italia (100) Yen Jepang (100) Ringgit Malaysia Gulden Belanda Krone Norwegia Dolar Selandia Baru Peso Filipina Krone Swedia Dolar Singapura Bath Thailand Dolar AS Color Rendition Chart SUKU BUNGA Beli 194,63 1.503,93 66 45 1.258,91 1.700,74 1.515,0- 1.369,7 355,53 405,4 3.920,6 262,2 179,9 1.607,5 811,9 1.214,5 348,0 1.099,9 79,9 376,8 1.258,2 80,2 2.030,0 1 bulan BTN BPD Bank Summa Bank Jakarta BIL BBI Lippo Bank Danamon Bank Niaga Bank BNI '46 BCA BTPN Bukopin BDN BHS Bapindo BDNI BBD BRI Bank Pasar Bank Duta 21% BPR Mandiri SP 20% BPR Danagung R BUN 17% BPR Redjo Bhawono 18% TA ROYAL 17% 18% 19% 20% 17% 17% 16,50% 18% 18% 17% 18% 18% 17% 20% GUTMANN ADLER 17% 17% 17% 17% Pengurus Harumi Y YOGYA- Kepengurusan H Indonesia (Harumi) Yogyakar periode 1992-1996 dikukuhk Daerah (Diparda) DIY Drs "Radyosoeyoso" Bappeda Kep Dengan terbentuknya organis mengharapkan lebih mensuks Yogya yang untuk saat ini dit di Yogya. Tentunya juga dihar ma antar rumah makan itu sem urus Harumi yang dilantik ant (Sarana Wisata), Ny. Jacob S nuddin MS, Wakil Ketua I Y Hartini Sekretaris Umum Ny. Ag. Isdaru Nurhayanto. (hj) 18% 17% alat tulis / kantor MULIA ALAT TULIS/KANTOR JI.AM. Sangaji 33 A Yogyakarta Menyediakan bermacam buku tulis alat2 tulis/kantor. Melayani party besar dan eceran. PARTNER KESUKSESAN USAHA & BISNIS ANDA IDEAL UNTUK PERKANTORAN DAN MAHASISWA & Elektronik WEST GERMANY Kalkulator EBA con West Germany pemotong Kerta Mesin Penghand Dokumen, Mesi Proyektor Layar dengan Slide/ tanpa Slide me opta CASPHA GRUNDIG Layar Proyektor Mesin Pendikte Stenorette Sistim Belajar Mengajar & Lab. Bahasa Proyektor Layar dengan Slide Mesin Stensil (Duplikator) Hubungi Segera Dealer Resmi DIY & Sekitarnya TOKO SISWA Jln. Malioboro 23 4881-2510 Yogyakart IKLAN 61211 Membelah udara ... AM 60 RAMAK surak JL. PURWO TELP. 34 menyajika mengguga mitra pro usaha ar