Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

4cm 2cm 10.JUMAT WAGE, 24 JULI 1992 NASIONAL Pembebanan Keuangan Rakyat Harus Lewat DPR BANDUNG Pakar hukum tata negara dari Bandung Prof Dr Ateng Syafrudin SH mengatakan, kebijakan pemerintah dalam me- netapkan dan atau menambah beban keuangan yang harus diba- yar masyarakat harus diproses DPR. "Dari sejarahnya, parlemen atau DPR dibentuk dengan hak utama di bidang buget dan impli- kasinya, sehingga setiap tindakan eksekutif yang berkaitan dengan penetapan dan penambahan beban keuangan kepada masyarakat harus melalui DPR," katanya pada seminar Kualitas Aparatur Ne- gara Era PJPT II di Bandung, Kamis. Ia mengatakan itu sehubung- an dengan kontroversi dari kebijakan pemerintah menaikkan tarif di sejumlah jalan tol baru-baru ini. Akibat dari kenaikan itu, dari kalangan DOR sendiri ada yang menyesalkan tindakan eksekutif (pemerintah) yang tidak membe- ritahukan ke dewan sebelum mengeluarkan kebijakan tersebut. Di lain pihak, ada pejabat tinggi negara yang mengatakan, tidak se- lalu kenaikan tarif diberitahukan atau diproses lebih dahulu lewat DPR. Untuk meninjau kebijakan pemerintah, terlebih dahulu harus diketahui apakah pokok-pokok kebijakan kenaikan tarif tol terse- but sudah tercantum di APBN atau belum. Kalau belum ada can- tolan di APBN, katanya, implementasinya harus melalui proses DPR. "Tetapi kalau eksekutif tetap menambah beban keuangan pada masyarakat seperti pada kenaikan tarif tol itu maka eksekutif bisa dianggap melampaui kewenangannya," ucapnya. (Ant) Awalnya Tabrakan, Lalu Berantem Hingga Tewas JAKARTA - Bermula tabrakan ketika naik sepeda, dua remaja berbaku hantam dan berakhir dengan penusukan. Sucipto (17) warga Kramat Jaya RT 04/01 Jakarta Pusat tewas ditikam pisau oleh kawan sepermainan Ref (17) tak jauh dari tempat tinggalnya Rabu (23/7) malam. Remaja tamatan SMP ini mengalami luka bekas tusukan di dada. Menurut keterangan keluarga korban, malam itu pukul 22.30 WIB warga Kramat Jaya Baru dikejutkan keributan dua remaja yang berbaku hantam. Awalnya sepeda yang dikendarai Sucipto bertabrakan dengan sepeda Ref. Penduduk setempat mengatakan, Ref dikenal sebagai anak berandal. Dan sering berurusan dengan polisi. Peristiwa sepele ini tidak bisa didamaikan bahkan diam-di- am Ref menyerang korban dengan pisaunya. Sucipto yang bekerja sebagai pembantu di sebuah bengkel tidak menyangka lawannya membawa pisau. Saat ia terdesak dadanya dihujani tusukan. Kor- ban roboh dan tewas. (yos/fil) Pariwisata Khas Indonesia Bisa Bendung AIDS BANDAR LAMPUNG - Pengamat politik dari UGM Dr Amien Rais mengatakan, untuk membendung kemungkinan terjadi epi- demi AIDS yang ditularkan wisatawan mancanegara diperlukan bentuk pariwisata yang khas Indonesia. "Artinya bukan turisme yang salah kaprah, yang menjadikan industri seks sebagai bagian integral kegiatan kepariwisataan," katanya pada seminar sehari mengenai kepariwisataan Indonesia di Universitas Lampung, Ban- dar Lampung, Rabu. Amien Rais menyatakan, jika jika benar bahwa Asia merupakan wilayah subur penyebaran AIDS di masa depan, maka sudah se- layaknya Indonesia menangkal kemungkinan terjadi musibah ter- sebut sejak dini. Sementara dr Syafri Sairin MA menyatakan, ke- bijakan pembangunan kepariwisataan seperti sekarang ini telah memacu pemerintah dan swasta memikirkan kemungkinan pem- bangunan pariwisata di daerah-daerah, sehingga menimbulkan "kerajingan sosial". Ia mengatakan, tingginya keranjingan terhadap pengembangan kepariwisataan itu sering melupakan untuk siapa dan tujuan apa suatu obyek wisata dibenahi. (Ant) 200 Warga Petamburan Jakarta Datangi MA JAKARTA - Sekitar 200 warga yang tergusur di Kampung Sa- wah Grogol Petamburan, Jakarta Barat Kamis (23/7) berbon- dong-bondong mendatangi gedung Mahkamah Agung (MA) RI di Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta. Mereka memohon agar MA menegur Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Siswono Yudohu- sodo yang mereka anggap kurang menghargai hukum. "Menpera harus menghentikan aktivitas yang berhubungan dengan tanah Kampung Sawah, karena masalah ini jadi persoalan di pengadilan. Dengan demikian wibawa hukum akan tetap terjaga," demikian salah satu permintaan warga yang ditandatangani kuasa hukum- nya Soenardi SH. Mereka juga minta MA lebih mengawasi proses peradilan mengenai kepemilikan tanah yang mereka tinggali itu agar tidak terjadi intervensi terhadap kebebasan peradilan. Warga Kampung Sawah Petemburan ini mendiami tanah di simpang Tomang dengan jalan tol Jakarta-Merak yang diperebut- kan PB NU, HJ Naro, Edi Tandiowijaya, dan Oditurat Jenderal ABRI. Tanah tersebut awalnya diberikan Presiden Soekarno kepa- da PB NU. Pada tingkat pertama, PN Jakarta Barat memutuskan ta- nah ini hak Edi Tandiowijaya dan Otjen ABRI, masing-masing 75 persen dan 25 persen. Edi adalah pihak yang intervensi pada per- sidangan gugatan Naro terhadap Otjen ABRI tersebut. Namun pu- tusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sebab beberapa pihak termasuk Naro mengajukan banding. Sementara pemerintah yang bermaksud membenahi kawasan kumuh ini memberikan dead line bagi pembongkaran bangunan di sana. Be- kas penghuni disediakan pengganti berupa RSS (rumah sangat se- derhana) di Karawaci (Tangerang), Depok (Bogor), dan Setia Me- kar (Bekasi). Kebijakan ini tak disetujui warga. (dob) Rudini: Tak Adil SPP Disamakan Magelang, Bernas ekonomi dan sering membawa akibat seperti itu. Mendagri Rudini menyambut baik usulan agar SPP (Sumbang- an Pembinaan Pendidikan) ti- dak seragam untuk semua lem- baga pendidikan. Penyeragam- an SPP ini tidak adil, karena menyamakan kemampuan kon- glomerat dan orang kecil. Men- dagri mengemukakan hal itu di depan 300-an peserta Munas IV Keluarga Wirawati Catur Panca di Gedung Lili Roli Akademi Mi- liter Magelang, Kamis siang. "Pendidikan haruslah tetap mengarah untuk menjadikan manusia Indonesia yang berakh- lak. Maksudnya menjadikan ge- nerasi muda yang berbudi lu- hur, mempunyai solidaritas so- sial. Ada kalanya orang tak ber- akhlak, dengan tega menggusur sawah yang padinya sudah me- nguning. Di sini terlihat bagai- mana pentingnya generasi mu- da memiliki kesetiakawanan so- sial," jelas Mendagri. "Ini tidak tepat, masa anak konglomerat mbayarnya sama dengan orang biasa. Seharus- nya, bayaran anak Liem Sioe Liong kan lebih besar diban- dingkan dengan yang bukan konglomerat. Pada zaman Be- landa saja, ada perbedaan anta- ra SPP anak orang miskin dan anak orang kaya kok," tutur- nya. Tapi, kata lanjut Rudini, da- lam kaitan pendidikan ini yang lebih penting adalah bagaimana mendidik orang muda agar ti- dak sekedar tahu untung dan rugi. Diakui bahwa pembangun- an nasional yang saat ini dilak- sanakan masih bertumpu pada BERNAS Ketua Pansus RUU Pelayaran Bantah Isu Uang Satu Kopor Jakarta, Bernas harus melalui izin pimpinan komisi, sepengetahuan Fraksi- nya, dan Pimpinan Dewan. Sebab di DPR, fraksi mempu- nyai kekuasaan sangat besar. pornya saja pun kami tidak per- nah," katanya dalam keterangan pers tertulis kepada wartawan di Jakarta, Kamis. Wakil Ketua DPR R Soekardi menandaskan tidak pantas ang- gota DPR menerima sesuatu dan kalau terbukti menerima uang satu kopor dalam kasus RUU Pelayaran, anggota bersangkut- an direcal. Ia kemudian menya- rankan pembentukan Dewan Kehormatan untuk bertugas me- nyelidiki anggota yang melang- gar ketentuan. Di tempat terpi- sah, Ketua RUU Pelayaran Bo- mer Pasaribu membantah isu ini dan menuntut agar sumber be- rita dikonfrontir. Isu uang satu kopor ini se- mula diberitakan harian ibukota, yang diserahkan Pansus kepada anggota DPR. Menanggapi isu ini, Soekardi mengatakan perlu- nya tata tertib DPR ditinjau kembali, guna memperjelas ke- tentuan yang disepakati. Mi- salnya, perlunya merumuskan apa yang dimaksud dengan "melanggar sumpah jabatan". "Saya harapkan pimpinan de- wan bisa merumuskan apa yang dimaksud sumpah jabatan itu. Saya juga usulkan agar ada De- wan Kehormatan yang bisa me- ngadili masalah, apakah me- langgar sumpah jabatan atau tidak. Saya akan membuat satu memori untuk pimpinan dewan yang akan datang. Berdasarkan pengalaman ini, hal-hal yang kurang baik supaya diperhati- kan," ujar Soekardi. Kepada wanita-wanita peser- ta Munas yang umumnya bera- sal dari keluarga pejuang, Rudi- ni mengingatkan agar mampu memantapkan peranannya da- lam pembangunan nasional. Wanita diharapkan dapat berpe- ran untuk kepentingan keluarga dan masyarakatnya. "Karena itu organisasi Wira- wati dapat menjalin kerja sama dengan organisasi kemasyara- katan lainnya. Peran serta wani- ta dalam organisasi diharapkan juga dapat menjadikan kelancar- an tugas organisasi," tegasnya. (ksb) Anggota Dewan Kehormatan itu diharapkan bisa menentukan kriteria pelanggaran sumpah ja- batan, karena sekarang ini sulit untuk menetapkan kriterianya. "Yang jelas, tidak anggo- ta DPR menerima sesuatu," te- gas Soekardi. Ditandaskan juga bahwa ang- gota DPR yang ke luar negeri Panggil Pansus Berkaitan dengan isu "uang satu kopor" Soekardi telah me- manggil seorang staf Sekretariat Pansus RUU Pelayaran yang di- kabarkan menjadi sumber berita kasus itu, yaitu Sidik Sutomo, Rabu siang. Menurut pengakuan Sidik, berita itu tidak benar dan pihaknya sama sekali tidak me- nyerahkan uang satu kopor ke- pada pimpinan Pansus. Soeka- rdi juga telah memanggil Ketua Pansus Drs Bomer Pasaribu SH dan Bomer juga membantah be- rita itu. Demikian antara lain kesim- pulan dari seminar Islam Meng- hadapi Abad ke-21 yang dise- lenggarakan International Fo- rum Indonesia (IFI) di Jakarta, Kamis. Seminar ini menghadir- kan pembicara tokoh senior da- ni BPP Teknologi Prof Dr Ir Ach- mad Baiquni, Ketua Paramadina Dr Nurcholish Madjid, Ketua MUI dr Quraish Shihab, pendeta Victor Tanja PhD, Peter Drost dari Kolose Gonzaga. Sebagai pembahas adalah Dr Alwi Shih- ab dari Temple University Ame- rika Serikat, sementara Dr Tau- fik Abdullah dari LIPI sebagai pemandu. Soekardi menambahkan, se- telah mengusut kasus ini dan ternyata tidak terbukti, maka se- baiknya pers juga ditanyai. "Co- ba pers memberitahu, paling ti- dak siapa sebenarnya yang me- ngungkapkan masalah itu," ka- tanya. Kalau seorang anggota DPR namanya dirugikan, lanjut Soe- kardi, maka orang bersangkutan punya hak untuk mengajukan masalah ini ke pengadilan. Ter- lepas dari kode etik jurnalistik, Soekardi menyarankan agar pers menunjuk hidung dan me- ngatakan sumbernya. Bantahan Bomer Sementara itu Ketua Pansus RUU Pelayaran Bomer Pasaribu menyatakan, pihaknya sama se- kali tidak tahu menahu soal "uang satu koper" dari pihak tertentu untuk menggolkan ke- inginannya dalam RUU Pelayar- an. "Isu itu jelas tidak masuk akal. Jangankan melihat isinya, melihat bentuk dan warna ko- Semarang, Bernas Pemisahan dari Kepala Dae- rah tidak banyak menolong DPRD untuk bisa lebih berpe- ran. Persoalan utama yang diha- dapi saat ini adalah faktor ke- kuasaan yang terlalu sedikit, sehingga DPRD tidak bisa me- nyetarakan dirinya dengan Ke- pala Daerah. Dan pada akhir- nya, UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerin- tahan Daerah perlu diubah un- tuk lebih memfungsikan DPRD. Demikian penilaian anggota Komisi A (bidang pemerintahan dan hankam) DPRD I Jateng, Djuhad Mahja SH CN di Sema- rang, Kamis, menanggapi per- nyataan pakar politik UGM Drs Herqutanto Sosronegoro dan Drs Mashuri Maschab SU yang menyatakan DPRD I dan II ti- dak bisa menyelesaikan masa- lah rakyat karena bukan meru- pakan lembaga mandiri. Untuk itu keduanya mengusulkan agar UU No 5 Tahun 1974 diubah dan DPRD harus dipisah dari Kepala Daerah (Bernas, 23/7). Djuhad mengatakan dalam banyak hal, DPRD tak berdaya. Contohnya dalam soal penca- lonan Kepala Daerah. DPRD mengusulkan nama-nama calon Islam Tak Terjerumus Radikalisme Jakarta, Bernas Islam pada abad ke-21 me- mainkan peran dominan dalam pembentukan orde baru dunia yang moderat, demokratis, pe- nuh perdamaian, dialog dan ke- terbukaan, humanistik, pluraris- tik, dan menjunjung hak asasi. Namun Islam khususnya di In- donesia tidak akan terjerumus pada sikap radikalisme, ekstrim- isme, fundamentalisme, teroris- me, atau totaliterisme. yang demokratis, adil, dan mer- deka. Nurchlish mengatakan, akhir-akhir ini mulai banyak dikemukakan pendapat oleh Barat yang menaruh harapan kepada peranan positif Islam di masa mendatang. tombak, senapan, atau mon- cong meriam. Malahan, Islam berkembang secara simpatik dan sukses berasimilasi dengan penduduk setempat. Sementara Prof Baiquni mela- lui makalah Umat Islam di Bi- dang Iptek Abad ke-21 berkeya- kinan, pada abad ke-21 umat Islam mengejar ketertinggalan- nya dalam bidang Iptek, mengi- ngat mereka pernah menguasai Iptek selama lima abad pada za- man keemasannya, ketika keu- tuhan pemahan ajaran Islam masih melekat pada mayoritas umatnya. Bila sekarang umat Islam tampak miskin, kumuh, atau malas, itu bukan karena agama Islam, tapi sebaliknya karena mereka kurang memaha- mi ajaran Islam. Kesadaran atas kekurangan inilah yang menjadi awalan ke- bangkitan dan akan menimbul- kan keyakinan bahwa usaha ke- ras harus dilakukan untuk me- ngeluarkannya dari posisi yang menghimpitnya. Demokratis dan adil Ketua IFI Jusuf Rono Pembicara lain, Dr Nurcho- puro yang membuka seminar ini me- lish Madjid dan Dr Alwi Shihab ngatakan, Islam berkembang di juga mengemukakan Islam Indonesia dengan penuh keda- mendukung dan memperkuat maian, bukan dengan pedang, terwujudnya masyarakat dunia geri atas nama presiden, tidak terikat dalam hal mengangkat calon Kepala Daerah yang men- dapat suara terbanyak. Ini me- nunjukkan bahwa kekuasaan DPRD memang lebih kecil di- banding eksekutif. Menurut Bomer yang mewa- kili pimpinan Pansus lainnya, acara-acara rapat termasuk sara- sehan adalah hasil mufakat se- mua fraksi, setidaknya melalui penanggung jawab masing-ma- sing bersama pimpinan Pansus. Semua Keputusan dalam semua tingkatan dan jenis rapat diam- bil secara musyawarah mufakat bulat oleh semua fraksi dan pe- merintah. Untuk itu Djuhad setuju bah- wa untuk menyelesaikan masa- lah ini, DPRD perlu diberi ke- kuasaan lebih besar. Dan untuk itu beberapa bagian UU No 5 Tahun 1974 memang perlu di- ubah. Namun ia juga mengi- ngatkan bahwa masih banyak ketentuan dalam UU itu yang belum dilaksanakan, terutama karena peraturan pelaksanaan- nya belum disusun, Sudah laksanakan Sementara itu Ketua DPRD Disebutkan, setiap substansi atau rumusan diperjuangkan oleh masing-masing fraksi da- lam Pansus secara gigih, bahkan tidak jarang timbul kealotan da- lam pembahasan. Tidak ada pi- hak tertentu yang bisa memak- sakan keputusan bagi kepen- tingannya, termasuk tidak ada sama sekali dengan melalui cara menyerahkan uang satu kopor dari anggota Pansus kepada pimpinannya. Pimpinan Pansus, kata Bo- mer, sangat mendukung prakar- sa pimpinan DPR yang mengu- sut isu tersebut, terutama karena seorang sekretariat Pansus yang menjadi sumber berita. Seandai- nya benar ada dan jelas siapa staf tersebut perlu dikonfrontir untuk membuktikannya bila ti- dak mau disebut cerita itu fit- nah. Namun, lanjut Bomer, setelah Wakil Ketua DPR/MPR R Soe- kardi mengusut isu ini dan ter- nyata tidak ada staf sekretariat yang menceriterakan hal itu, maka timbul pertanyaan ada apa sebenarnya di balik usaha menggulirkan isu tersebut. Bo- mer berharap agar pers menjer- nihkan dan lebih hati-hati. (sef) Faktor Kekuasaan, Kendala Utama DPRD Kepala Daerah, biasanya 3 ca- lon, lengkap dengan perolehan suara pada pemilihan di DPRD setempat. Namun pemerintah, dalam hal ini menteri dalam ne- Ketua MUI Quraish Shihab menguraikan, dalam sejarahnya Islam senantiasa mewujudkan ketenteraman, keamanan, tole- ransi, dan perdamaian. Islam membawa nilai kemanusiaan, kemerdekaan berbicara, berpi- kir, dan saling menghormati pendapat orang lain. Reuter KERJA TIM-Sebelum sebuah etape dimulai, tim pendukung dalam Tour de France berkumpul di depan garis start, lengkap dengan jadwalkan tampil berhalangan sepeda cadangannya. Pemandangan macam ini senantiasa muncul dalam setiap etape, menandakan kuatnya kerja tim. datang. Hari sebelumnya, Rabu, "Kita lihat titik tolak di ka- langan umat Muslimin maupun Kristiani, kemauan hidup bersa- ma berdampingan secara damai dan saling pengertian semakin kuat," katanya. (te) Tak heran bila secara kuantitatif produk DPRD Jateng tergolong tinggi. Rata-rata setiap 2 bulan DPRD Jateng menghasilkan satu Perda. Penegasan ini disampaikan pada sidang paripurna istimewa DPRD Jateng yang diselenggara- kan sehubungan dengan bera- khirnya masa bakti DPRD 25 Ju- li besok. Tampak hadir dalam sidang itu Gubernur Jateng Is- mail, Kapolda Mayjen Pol Drs Ajie Komaruddin, dan Kajati R Djoko Moeljo Mangoenprawiro SH. Penggunaan hak ini menjadi- kan produk DPRD cukup tinggi. Selam lima tahun tercatat 75 buah Perda, 153 Keputusan DPRD, 114 Keputusan Pimpinan DPRD, 67 Keputusan Panitia Musyawarah, dan 28 Keputusan Panitia Anggaran. SMP Terbuka, Pendukung Hal senada dikemukakan Pe- ter Drost melalui makalah Keru- kunan Antarorang Beragama. Pendidikan Dasar 9 Tahun Tanya melalui makalah Gerakan Ke- bangkitan Islam, Bagaimana Sikap Kristiani menyatakan, gerakan kebangkitan Islam hendaknya tidak dilihat sebagai ancaman, tapi sebuah peluang bagi umat Kristiani untuk lebih saling mengenal antara satu dengan yang lain. KE LUBANG BERIKUT-Untuk melepas lelah setelah mengikuti sidang tahunan, para Menlu ASEAN berkesempatan berolah raga golf dengan Presiden Filipina Fidel Ramos. tampil empat peinbicara, yaitu Prof Dr Budi Darma dari IKIP Surabaya, Dr HB Sutopo dari Fakultas Sastra UNS dan Dr Ha- nas, 23/7). Guru Besar Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Prof Dr Umar Ka- yam menyambut dingin gagasan zim Amir dari IKIP Malang (Ber- dibentuknya sebuah asosiasi kri- tik seni di Indonesia. "Saya tidak terlalu getol adanya asosiasi. Te- tapi saya akan mendukung usa- ha-usaha dalam bentuk perte- muan-pertemuan atau gesek- an-gesekan pikiran dalam forum seperti seminar ini," kata Ka- jika anggota-anggotanya benar- yam, dalam forum Seminar Na- benar menghayati dan mengam- sional Kritik Seni di Indonesia bil posisi kritikus sebagai pilih- 1992, di Ruang Sidang Perpusta- an. Tetapi jika tidak demikian, kaan Pusat Universitas Negeri maka asosiasi itu hanya akan Sebelas Maret (UNS) Surakarta, sia-sia dan sifatnya pun sama Kamis. dengan perkumpulan-perkum- pulan lain yang tak mempunyai kejelasan fungsi. Menurut Kayam, sebelum membentuk asosiasi, yang lebih Seminar diadakan oleh Fakul- tas Sastra UNS selama dua hari, Rabu dan Kamis. Selain Kayam, dalam forum hari kedua, Kamis, tampil sutradara Eros Djarot, penting ialah mendudukkan dan Soedarso Sp MA dari Insti- tut Seni Indonesia (ISI) Yogya- karta. Christine Hakim yang di- Presiden: Anak Besar Harus Bantu yang Kecil Jakarta, Bernas Presiden Soeharto menegas- kan, Peringatan Hari Anak Nasi- onal 1992 yang dititikberatkan pada peningkatan kesetiaka- wanan sosial, antara lain diwu- judkan dengan sikap saling membantu. Anak yang lebih be- sar harus membantu yang kecil, yang kuat membantu yang le- mah, yang punya membantu yang tidak punya. Dengan begi- tu, anak-anak indonesia dapat mengatasi kesulitannya. Ketika memberikan sambutan pada peringatan Hari Anak Na- sional 1992 di Sasono Langen Budoyo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII, Jakarta Kamis, Presiden Soeharto mengingat- kan, kesejahteraan tiap anak tidak sama. Selain presiden, Hari Anak ini juga dihadiri Ny Tien Soeharto, Wapres Sudhar- mono, dan Ny EN Sudharmono. Dalam kesempatan itu Presi- den juga mengatakan, "Saya ta- hu bahwa di antara kalian ma- sih banyak yang tinggal di dae- rah kumuh. Ada pula di antara kalian yang harus berjuang mencari nafkah untuk memban- Untuk Keputusan Komisi, ter- banyak adalah Komisi B seba- Jateng periode 1987-1992 Ir nyak 504 buah, disusul Komisi Soekorahardjo kemarin menya- E 479 buah, Komisi D 446 buah, takan bahwa DPRD telah meng- Komisi A 406 buah dan Komisi gunakan seluruh tujuh haknya, C 274 buah. "Dengan demikian Saat ini dari seluruh SMP yakni hak anggaran, hak meng- selama masa bakti 1987-1992 yang ada di Indonesia, jumlah ajukan pertanyaan, meminta ke- DPRD Jateng telah menghasil- kelas di SMP negeri 74.247 kelas terangan, mengadakan peru- kan 2.109 Keputusan Komisi dan rombongan belajarnya bahan, menyatakan pendapat, atau lebih dari satu keputusan 88.869 orang dengan ratio anta- prakarsa, dan hak penyelidikan. perhari," ujarnya. (yup) ra keduanya 1,7. Sedangkan dan menempatkan peranan kri- tikus terlebih dahulu pada pro- porsinya. Di samping, meman- tapkan kondisi bahwa kritikus adalah sebuah pilihan. Jakarta, Bernas Pemerintah sudah mencoba- kan SMP Terbuka, sebagai pen- dukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun (WB- PD). "SMP Terbuka diupayakan untuk menyediakan sekolah dalam sistem pendidikan tingkat SLTP. Kurikulum, sistem, dan pola pendidikannya sama. Per- bedaannya hanya terletak pada cara belajarnya," ujar Kepala Bagian Pendidikan Menengah Umum (Dikmenum) Depdikbud Alwi Nudin di Jakarta Kamis. Cara belajar murid SMP Ter- buka menggunakan sitem mo- dul, sama dengan UT. Para murid baru bertemu dengan gurunya seminggu sekali atau dua di SMP Induk. Program SMP terbuka sudah dilaksana- kan sejak 1979 dan disetujui Mendikbud di lima provinsi yaitu Jatim, Jateng, Lampung, NTB, dan Jabar. Alwi menjelaskan, selain untuk merealisir WBPD 9 tahun, SMP Terbuka sekaligus untuk membantu murid-murid yang tidak mampu secara sosial eko- nomi. "Murid tidak perlu pakai seragam. Mereka juga bebas menentukan untuk belajar. Pagi, siang, sore atau malam. Dengan demikian murid yang harus membantu keluarga pada siang atau pagi hari, bisa belajar pada malam atau sore hari dan seba- liknya," jelas Alwi. Selain itu, murid lulusan SD yang berniat melanjutkan ke SMP biasa tapi tak tertampung di SMP Terbuka ini bisa ditam- pung. Diharapkan dengan ada- nya SMP Terbuka, semua anak lulusan SD bisa tertampung masuk SMP. tu keluarga. Karena itulah bang- sa kita harus membangun diri- nya, untuk meningkatkan mutu kehidupan kita semua." Kepala Negara yakin adik-a- dik mereka nanti tentu dapat hidup lebih baik dari kakak-ka- kaknya, karena bangsa Indone- sia lebih berhasil lagi dalam melaksanakan pembangunan. "Orang tua wajib memberikan bekal kecerdasan, ketrampilan, semangat cinta tanah air dan iman, agar anak-anak tumbuh dan berkembang menjadi ma- nusia Indonesia yang utuh," katanya. Kepada orang tua, Kepala Negara megingatkan agar dalam membesarkan dan membina anak-anak harus disadari bahwa mereka hidup dalam zaman yang beda dengan zaman orang tua dulu. Dunia akan terus ber- ubah dan bergerak maju, dan ti- dak jarang perubahan itu me- ngejutkan dan tak terbayangkan sebelumnya. Upaya mencerdaskan anak ti- dak terlepas dari dunia pendi- dikan. Indonesia perlu bersyu- Produk Sedikit Kayam juga kurang sependa pat terhadap asumsi bahwa du- nia kritik seni kita dewasa ini te- ngah lesu. Pada prinsipnya sampai kini, di negeri ini pro- duk kesenian itu sendiri tidak banyak. Tidak banyak pula orang yang menempatkan diri- nya dalam posisi sebagai kriti- kus. "Jika jumlah karya seninya jumlah kelas swasta 53.639 kelas dan rombongan belajar 60.518 dan ratio antara kedua- nya 1,13. Untuk Madarasah Tsanawiyah Negeri ada 4.476 kelas, rombongan belajar 6.608, dan rationya 1,48. Umar Kayam tentang Kritik Seni: Lebih Baik Ciptakan Gesekan Pemikiran Solo, Bernas "Program ini juga untuk men- cegah adanya pelanggaran ter- hadap UU Tenaga Kerja yang melarang mempekerjakan anak di bawah usia 14 tahun," tegas Alwi. Canangkan WBPD Di tempat terpisah, Kepala Biro Hukum dan Humas Dep- dikbud A Irvan Masduki SH mengatakan, menjelang Pemba- ngunan Jangka Panjang Tahap (PJPT) II, pemerintah memang mencanangkan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Pen- canangan ini dilaksanakan pada Rapat Kerja Nasional Pendidik- an 28 hingga 31 Juli mendatang di Jakarta dan dibuka Presiden Soeharto. Program WBPD 9 Ta- hun ini dimulai 1994. Irvan menegaskan, WBPD 9 Tahun ini bukanlah berarti SD 9 Tahun. Pengertian yang benar, SD 6 Tahun dan SLTP 3 Tahun. Rakernas 28 Juli mendatang akan memusatkan perhatiannya pada pelaksanaan perpanjangan masa belajar Pendidikan Dasar dari enam tahun menjadi sem- bilan tahun. Ini dilakukan me- nyusul keberhasilan wajib bela- jar untuk tingkat sekolah dasar. Rakernas juga membahas perampingan kurikulum Pendi- dikan Dasar agar ada kesinam- bungan antara kurikulum SD dan SLTP. Misalnya, SD tidak perlu diadakan Ebtanas, cukup STTB saja. Reuter Menlu Indonesia Alatas (paling kanan) tampak bersama Ramos (paling kin) dan Menlu Wong Kan Seng menuju lubang berikutnya dalam "Goodwill Golf Tournament". sendiri tidak banyak, lalu apa yang akan ditulis sebagai kritik. Oleh sebab itu, jumlah karya kritik sendiri juga belum begitu banyak, misalnya dapat kita perhatikan mulai zaman Pujang- ga baru. Sedang pemikir-pemi- kir seni pun juga belum ba- nyak," ujarnya. kur, karena kingga kini semua anak usia sekolah telah dapat menikmati pendidikan dasar. Krisis kritikus tersebut, kata Soedarso, di antaranya karena generasi muda sekarang ini memang kurang tertarik pada profesi tersebut. (jsy) Milik anak-anak Ruangan paling megah di TMII, Sasono Langen Budoyo Kamis kemarin seolah menjadi milik anak-anak, karena ruang- an yang mampu menampung 1.000 orang itu, 800 di antara- nya adalah anak-anak datang dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, termasuk daerah ter- pencil. Di luar rungan ini, sekitar 10.000 anak berkumpul turut memeriahkan peringatan Hari Anak Nasional 1992. Di antara ribuan anak itu ada yang sudah mencari nafkah seperti jadi tu- kang semir sepatu, jual koran, dan sebagainya. Seusai Presiden Soeharto memberikan sambutanya, seo- rang anak SD Negeri Kelas I, Kekey berjalan dari pentas me- nuju tempat duduk kehormatan untuk mengajak Pak Harto dan Ny Tien serta Wapres dan Ny EN Sudharmono berfoto bersa- ma. Foto bersama ini sekaligus Semarang, Bernas Setelah mendapatkan binara- gawan DKI Wempi dan Tuki- man serta lifter Sulawesi Utara Panca Malik, Pengda PABBSI (Persatuan Angkat Besi, Berat dan Binaraga Seluruh Indone- sia) Jateng kembali mendapat pindahan empat atlet dari Su- matera Barat. Demikian infor- masi dari Ketua Umum Pengda PABBSI Jateng Drs Soedarsono, Rabu malam. Apalagi, lanjut Kayam, dunia kritik seni itu sendiri masih me- rupakan tradisi baru di Indone- sia, meski dalam pengertian bertukar pikiran tentang keseni- an tradisi kritik memang pernah Tampil tanpa makalah, Umar ada, terutama dalam kesenian Kayam menyatakan, membikin tradisional. Paling tidak, budaya semacam perkumpulan, terma- kritik secara oral. "Akan tetapi, suk untuk para kritikus seni, ti- kritik yang berupa tulisan-tulis- Sementara itu Soedarso yang dak terlalu susah. Keberadaan an yang merefleksikan pikiran- tampil dengan makalah berjudul asosiasi itu bisa dinilai penting, pikiran penulis terhadap suatu Kritik Seni Rupa Dewasa Ini Sekretaris Umum Ir Achmad produk seni, memang masih se- menyatakan, untuk kehidupan Yulianto. Pertemuan dilang- bagai suatu tradisi yang baru," berkesenian di Indonesia sebe- sungkan di kantor KONI Jalan tegas sastrawan yang terakhir narnya sisi seniman (khususnya Trikora 4 Yogyakarta, Kamis menghasilkan karya Para Priya- seni rupa) sendiri merupakan siang. unsur yang paling siap dan pa- ling proporsional jumlahnya. Tetapi jumlah kritikus seni, te- oritikus seni atau pengamat seni dapat dihitung dengan jari. Ini bisa disebut sebagai suatu krisis kritikus. yi itu. "Memang benar empat atlet PABBSI dari Sumbar segera bergabung ke Jateng. Mereka telah mengirim lamarannya ke- mari. Alasan jelas, mereka terta- rik dengan bonus Rp 20 juta permedali emas pada PON XIII nanti," kata Soedarsono. Lagi, Jateng Dapat Empat Atlet Pindahan Dijelaskan, kepastian niat pindah empat atlet Sumbar itu diterima Soedarsono dari Ketua Kelompok Kerja Program Tero- bosan Yayasan Dana Olahraga (Yadora) Jateng Ismangoen No- tosapoetro, Rabu pagi. "Saya be- lum tahu siapa saja mereka. Yang jelas, mereka punya pres- tasi nasional dan saat ini tengah mengurus surat kepindahannya ke Jateng. Selain ingin berga- bung dengan Jateng, para atlet itu pun juga bermaksud mene- ruskan belajarnya di sini," tam- bah Soedarsono. mengawali penampilan ketro- prak plesetan dan operet karya Ny H Siti Hardiyanti Indra Ruk- mana dengan judul Langit Se- makin Cerab. Ketoprak plesetan itu meli- batkan 43 anak-anak dari Pade- pokan Bagong Kusudiardjo Yogyakarta, sedangkan operet dimainkan oleh Sanggar Shang- rila yang melibatkan sekitar 100 anak. Sebelum pagelaran kesenian dimulai, Presiden Soeharto me- nandatangani perangko dan sampul hari pertama Hari Anak Nasional, sementara Ny Tien Soeharto menyerahkan akte kelahiran kepada lima orang anak mewakili 1.000 anak lain- nya dari 5 wilayah DKI Jakarta. Usai foto bersama, Presiden Soeharto didampingi Mbak Tutut, panggilan akrab Ny Siti Hardiyanti Indra Rukmana me- ngadakan dialog. Pak Harto antara lain menyanyakan, siapa yang ingin menjadi Presiden. "Siapa di antara kalian yang berita-cita menjadi presiden? "Saya," jawab anak-anak seren- tak. (tar) Menurut Dasron Hamid, yang diminta Komda untuk memberi- kan keterangan pers, untuk menangani Pelatda sepakbola, Komda telah menetapkan per- sonil kepanitiaannya yang terdi- ri atas Ir Hasyim Mulyadi SU (Koordinator Bidang Teknik dan Pembinaan Komda PSSI DIY) sebagai Penanggung Jawab. Sementara dr Hadianto Isma- ngoen DSA ditunjuk Manajer Tim, kemudian Berce Matula- Program Terobosan Yadora Ja- teng Ismangoen Notosapoetro ketika dimintai konfirmasi me- ngatakan, "Itu memang niat me- reka. Tapi semuanya belum pasti. Kalau semua urusan ke- pindahan itu selesai, nah itu baru layak diungkapkan." Dalam Rakernas ini, untuk pertama kalinya dilibatkan se- mua Kakandep tingkat kabupa- Pemain Pelatda PSSI DIY ten. Pelibatan ini dida- sarkan pada pertimbangan bah- wa masalah pendidikan umum- nya terjadi di daerah. (wsh) Ismangoen menjelaskan, ke- jelasan tentang kepindahan em- pat atlet PABBSI Sumbar ke Ja- teng bisa diperoleh minggu de- pan. "Kalau keburu mencuat ke permukaan, nanti bisa heboh seperti kepindahan perenang Richard Sam Bera. Padahal ke- pindahan Richard itu tidak me- nyalahi prosedur," tandasnya. Terdesak Banyaknya atlet luar daerah yang pindah ke Jateng ternyata menggelisahkan para atlet asal Jateng sendiri. Mereka merasa terdesak karena perhatian peng- urus seolah-olah tercurah pada atlet pendatang yang lebih ber- prestasi. Diterangkan pula, Jateng akan menjadi tuan rumah pada Dijelaskan, agar kepindahan- babak Kualifikasi PON XIII. nya tidak menimbulkan masa- "Direncanakan berlangsung se- lah, para atlet itu jauh hari su- minggu, di GOR Jati Diri akhir dah mengurus kepindahan se- Oktober nanti. Biaya penye- suai prosedur. "Syarat-syarat itu lenggaraan sekitar Rp 100 juta. memang harus sesuai dengan Bantuan dari PB PABSSI 30 per- peraturan KONI Pusat dan Pe- sen, selebihnya ditanggung oleh ngurus Besar PABBSI," katanya. Pengda dan dibantu KONI Ja- Sementara itu Ketua Pokja teng," ungkapnya. (djo) Menanggapi keluhan itu, Soedarsono mengatakan bahwa keluhan ini seharusnya tidak perlu, kalau mereka benar-be- nar siap mendulang emas. Ja- teng tetap berusaha mencari atlet terbaik untuk PON XIII mendatang. Tak Bisa Perkuat Klubnya Yogya, Bernas pelwa sebagai pelatih kepala, Mulai awal bulan Agustus de- dengan anggota Drs Nurdin pan, seusai kompetisi divisi Basyar dan Drs Bambang Nurjo- utama PSIM dan PSS, apa pun ko, dan Mujiono sebagai Pem- alasannya pemain yang dipang- bantu Umum. gil mengikuti Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) Tim Sepakbola Pra PON XIII DIY, tidak boleh lagi memperkuat klub asalnya. Keputusan tersebut diambil setelah Komda PSSI DIY, Drs H Arifin Ilyas yang didampingi Ketua Harian Ir Dasron Hamid MSc mengadakan konsultasi teknis dan administratif dengan Ketua Bidang Pembinaan Pres- tasi KONI DIY Soebagio dan Pelatih Kepala mengusulkan, penambahan dua pemain baru utuk melengkapi 24 orang yang ditetapkan semua untuk di-Pe- latda-kan. Dua pemain baru ini adalah Kurniawan dan Yusuf Jambe, keduanya dari PSIM. Dikatakan, sesuai program yang diminta pelatih kepala, setelah Tim Sepakbola Pra PON XIII DIY terbentuk sekitar bulan September mendatang, akan di- adakan serangkaian pertanding- an uji coba. Ujicoba ini berupa try in dengan klub lokal atau mendatangkan tim dari luar DIY, selain try out ke Gresik dan Malang menghadapi tim se- tempat yang memiliki ciri per- mainan berbeda. Dalam kesempatan itu, Kom- da PSSI DIY Arifin Ilyas yang juga Bupati Sleman menambah- kan, pelatih sudah menepatkan target, sesuai perhitungan. Me- ngingat waktunya sangat men- desak, diharapkan agar pemain mengikuti program latihan de- ngan sungguh-sungguh dan di- siplin yang tinggi. (rob) RAGAM Petugas-- rajalelanya pungli di jalan raya, Kapolda menyatakan, "Kalau ki- ta cuma bicara soal kekhawa- tiran tidak akan ada habisnya. Mbok yang diungkap itu jangan yang negatif-negatif saja. Masya- rakat jangan hanya ditakut-taku- ti. Kan banyak sisi positif yang bisa diungkap dari undang-un- dang itu," katanya. Kajan Jateng Djoko Moeljc menyatakan, kadangkala pera- turan baru memang mengejut- kan banyak pihak. "Dan untuk maju biasanya memang ada tan- tangan-tantangan," ujarnya sing kat. Namun ia tidak memberi- kan komentar lebih lanjut. Aparat bersih Sementara itu, Kabag Huma: Pemda Kendal Soehadi BcHk Ketua DPRD Kendal Letkol Kus nadi, hakim termuda di PN Ken dal Sugeng Riyono SH, dam Kacab DLLAJR Kendal Ign Is kamdana yang dihubungi Ber nas di Kendal kemarin menga takan, demi terciptanya tertib Color Rendition Chart Nenek Potong- menjawab, 'Kok saya akan di sembelih, Mbah'. Lalu say. ngomong lagi, nggak tahu Fa Mbah kok ingin sekali menyem belih kamu," tuturnya. Setelah itu, lanjutnya, korba: malah sembunyi di kamar yan gelap. Ia lalu menyusul denga membawa sebilah pisau. mengaku lalu menyembelih le her cucunya yang saat itu tidu di atas ranjang sambil menutu sepasang mata dengan kedu telapak tangannya karena keta kutan. Agaknya pisau yang dipaka kurang tajam. Sehingga denga menggendong tubuh cucunya ia lantas pindah ke dapur palim belakang. "Saat itu Farida belur mati. Ketika saya ciumi pipiny ia malah memandangi muk saya," akunya. Tiba di dapur paling bela kang itu, Mbah Jiwo mengamb pisau yang terselip pada dir ding gedhek Lalu ia mengulang perbuatannya tadi hingga cucu nya benar-benar mati. Setela itu ia kuliti tubuh cucunya al seorang jagal menguliti sap atau kambing. Lalu, ia memo tong-motong lengan dan kall korban. Sesudah itu, menguli kepala korban dan memengga nya hingga putus. Akhirnya, merajang badan korban menjac bagian-bagian kecil yang sia Hari Ini --- diserahkan langsung ole Dirum Perumka, Suniarso Sor Mengenai santunan Jasa R harja, tutur sumber di Stasiu Sragen, secepatnya diurus. "Ra bu kemarin, pihak Perumk telah datang ke rumah ah waris untuk minta berkas-berka yang diperlukan serta nama ah waris yang ditunjuk." ujarnya. - Bagaimana pun, sebagai ras kemanusiaan Perumka teta memikul bertanggung jawa. terhadap kasus kecelakaa kereta api yang banyak mene lan korban. Oleh sebab itu, apa apa yang menyangkut keper tingan ahli waris korban, sece patnya akan dingurus. 7 UU No 139 Sumber Perumka Srage memberikan gambaran tentan peraturan UU KA yang tertuam dalam nomer 1392. Dijelaskan undang-undang itu menyata kan, pemakai jalur rel haru mendapatkan prioritas untu didahulukan. Pengendara yan bukan pemakai jalur rel haru mengalah, kalau ada kereta ap lewat. HARI INI EMPIRE 6 10.00-15.00-17.00-19.00-21.00 4 RATINT 10.30-15.30-17.30-19.30-21.30 CHIU SHU CHEN LIN CHENG YIN LOLANTO 17 th 17th HARI INI 500 MATARAM SABTU MIDNITE DI EMPIRE 1 MONEY MAKER RECENT 4 EMPIRE 4 MATARAM 24.00 23.00 23.30