Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

9 JULI 2002 ara pada tubuh PT PLN endiri, para kontraktor pun pada pelanggan a pilih bulu. Jalan ke- adalah dengan meng- subsidi, seperti yang elanggan selama ini. gkan subsidi berarti an tarif regional yang merupakan hasil kajian ng saat ini sedang be- annya PT PLN Wila- masyarakat pemakai ik tidak mempunyai terkecuali melaksana- nerima tarif regional Hlitetapkan nanti. De- manya tarif regional maka PT PLN Wilayah elamatkan dan biaya k rumah tangga dan a perdagangan, secara ditekan. Biaya hidup fregional listrik yang akukan, secara relatif endah jika dibanding- tarif lama, walau pe- dapatkan subsidi. tarif regional maka dan jaminan atas pa- lebih terjamin. Giliran listrik dapat dihilang- syarakat tidak perlu matif penerangan lain padam. Hal ini akan gi jika PT PLN Wila- nampu lagi menyedia- strik dan kita kembali ngan lilin dan lampu ntara itu industri dan nempunyai mesin lis- sendiri. Jika ini terjadi hidup tinggi tidak da- an. gi segala ketidakbe- n membangun kota ngapa? a kota Medan diisti- gai warganya sebagai bangunan kotak sa- ng-nya Sumatera dan pa lagi manfaat yang oleh dari kerjasama elah begitu banyak isuarakan warganya ah kaprah ini?, belum laan lebih kurang angunan yang tidak ma sekali dan sampai k pernah tersentuh hukum? Kah kalangan pergu- ahwa kebijaksanaan hanya dipengaruhi gan para teknokrat memble di pusat dan ga oleh para pemilik pelaku bisnis dan pe- bangunan yang men- elobby bagai benalu birokrat Pemko dan periode ke periode? bukti mereka tidak a nurani dan jiwa na- ang mengerti apa na- tingan dan kesejah- kecuali keuntungan ja ? i bagian terpenting: al ataupun teknis USU sebagai Lemba- an Tinggi dibiayai nggung beban tang- bila pembangunan APBD itu sebagian yata hanyalah untuk rutin dan pengeluar- gek belanja Pemko sementara sebagian lokasikan bagi dana an yang justru sangat angsung bagi kepen- at ?" dak dapat hanya me- egala sesuatunya ke- yang berjalan sambil esabaran yang keba- mnya, ketika kesalah- ulang kali dilakukan ke waktu, tahun ke ntara usul demi usul, demi peringatan se- abaikan. u tidak salah rasanya ngingatkan kembali niversitas Sumatera dan jajarannya, bah- ah kita mencoba me- n peran tradisional erguruan Tinggi seba- as kaum cerdik pandai cerahan/pelapor ja- upan yang lebih baik rakat hanya karena apa dan untuk siapa. yang dialami oleh mohon SIM, Jumat pun sudah memper- pengambilan SIM, um Abripka R Trg lit dengan berbagai knya, oknum Abrip- ngan bebasnya me- M-SIM yang diurus- atau calo lain yang ia dirinya tanpa ada et lainnya yang bera- 8. nya itu, Abripka R nyak mengurus SIM, langsung dan men- mng di ruang foto da- da di ruang loket pe- SIM. Aktivitas Abrip- emang tak ada yang arangnya, maklum dia tamtama senior. perhatian dari Ka- n Kapoltabes Medan ndak oknum yang it pengambilan SIM caran tugas di Satlan- dengan semboyan; engabdian Terbaik. Nama dan alamat ada pada redaksi mi Siregar, Perdinan S, an Hutasoit, Tapsel: Neirul Nizam, Agus Jibro, Masykur Tom hammad Nasir Age, armizi Ripan, Aceh agenal. Nanggroe Aceh Darussalam Dana Rp 4,8 M Yang Dibagi-bagi Bupati Simeulue, Dipertanyakan menyetorkan tanpa jelas alasan sebenarnya. Begitupun para kontraktor itu tetap mengeluhkan pengutipan fee tersebut karena beberapa proyek besar malah diberikan kepada peng- usaha luar daerah. SELASA, 9 JULI 2002 Waspada Muhammad Hanafiah Dandim 0104 Aceh Timur, Letkol Art Muhammad Nakir Sip MBA sedang memberikan kata sambutan pada upacara pelepasan jenazah 4 orang pemuda Dusun Harum Sari, Kebun Tiga, Desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda yang tewas dalam kecelakaan lalu lintas di Kualasimpang belum lama ini Rp 1 M Lebih Subsidi Imbal Swadaya Untuk Aceh Utara BANDA ACEH (Waspada): Subsidi imbal swadaya untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta di Kabupaten Aceh Utara tahun 2002 sejumlah Rp1.08. Miliar. Dana yang berasal dari APBN murni ini diperuntukkan khusus untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan Ruang Penunjang Mutu Lainnya (RPL) seperti ruang perpustakaan dan ruang laboratorium, ujar Dra Adiwani Meutia, ketua panitia Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Program Subsidi Imbal Swadaya untuk SLTP dan MTs Swasta tahun 2002 Provinsi NAD. ( Kata dia sesuai rapat tersebut di Banda Aceh, setiap RKB atau RPL diberikan bantuan Rp 30 juta dengan taksiran harga satu ruangan ukuran 7 X 9 meter Rp 40 Juta, sedangkan kekurangan Rp 10 Juta harus ada dana pendamping oleh masing-masing sekolah swasta itu, ujarnya. Tahun 2002 ini dana imbal swadaya mengalami sedikit perubahan dibandingkan dengan tahun 2001 lalu yang hanya diperuntukkan untuk RKB, dana ini benar-benar dari APBN murni artinya bukan dana pinjaman yang dikelola langsung oleh Bagian Proyek Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayaan SLTP Jakarta yang berdomisili pada Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI, ujar Dra Adiwani Meutia. Bantuan tersebut bukan diberikan dengan cuma-cuma, akan tetapi ada permohonan dari komite sekolah masing-masing sebagaimana yang telah ditetapkan, khusus untuk kabupaten Aceh Utara tahun ini mendapat jatah untuk 36 RKB/RPL, sedangkan untuk Pemkot Lhokseumawe hanya 15 RKB/RPL masing-masing RKB/RPL Rp 30 juta, ujarnya.(b11) Masyarakat Aceh Tenggara Minta Tambahan Sambungan Telepon KUTACANE (Waspada): Ratusan calon pelanggan telepon di Aceh Tenggara (Agara) merasa kecewa dengan sikap Yantel Kutacane yang terkesan tidak mau tahu dengan jaringan baru telepon. Terbukti sampai saat ini jaringan itu belum direalisasikan. Ivi dan Hamdani penduduk Kutacane mengatakan, meskipun telah lama mendaftar secara administrasi ke pihak Yantel Kutacane, namun sampai saat ini pemasangan sambungan telepon baru belum ada. "Setiap kami tanyakan jawabannya selalu sabar dulu," kata Ivi dan Hamdani bersamaan. Ketika Waspada konfirmasi ke Kayantel Kutacane Normansyah pekan lalu, terlambatnya pemasangan sambungan telepon karena tidak cukupnya Rumah Kabel (RK) bagi pemasangan baru. Sebab, kata Norman, dari 4 RK yang ada kondisinya tidak memungkinkan lagi, Saat ini, kata Norman, calon pelanggan yang telah teridentifikasi mencapai 100 orang dan jumlah ini diperkirkan akan terus bertambah. "Untuk mengatasi kekurangan kabel primer saat ini kabel cadangan (rahasia) juga telah diaktifkan," kata Norman.(cam) 250 Anak Korban Konflik Ikut Sunat Massal SIGLI (Waspada): 250 orang anak yatim korban konflik di 10 kecamatan di Pidie disunat secara massal dalam sebuah acara khitanan massal yang dilaksanakan jajaran Kodim 0102/Pidie Senin (8/7). Acara yang dipusatkan di Aula Serba Guna Salimuddin Makodim setempat tersebut langsung disaksikan Dandim 0102/ Pidie Letkol Supartodi serta melibatkan sejumlah tenaga medis dari RSU Sigli. Kepada sejumlah wartawan, Supartodi mengatakan khitanan massal yang sednag dilaksanakan merupakan program dalam rangka bhakti sosial TNI sebagai wujud kepedulian Kodim 0102/ Pidie kepada masyarakat, khususnya kepada anak yatim korban konflik. Pada kesempatan itu, Dandim juga menyerahkan selembar kain sarung serta uang untuk berobat jalan kepada masing-masing anak yatim tersebut.(csm) 962 Dhuafa Aceh Utara Terima Bantuan Rehabilitasi Rumah LHOKSEUMAWE (Waspada): 962 warga dhuafa Kabupaten Aceh Utara menerima paket bantuan rehabilitas rumah senilai Rp 5 juta per KK yang diserahkan secara simbolis oleh Bupati Aceh Utara di aula haji setempat, Senin (8/7). Bupati Aceh Utara yang diwakili Asisten III T Zulfan SE mengatakan paket bantuan rehab rumah yang diserahkan secara bertahap bagi 1.000 warga dhuafa di daerah bumi Malikussaleh itu merupakan program Pemkab setempat dari anggaran APBD tahun 2001 senilai Rp 5 miliar. Bupati mengharapkan bantuan tersebut tidak disalahgunakan untuk keperluan lain oleh warga dhuafa yang menerima. "Pihak- pihak terkait juga saya harap jangan mempersulit atau minta bagian dari bantuan ini," katanya dihadapan ratusan warga dhuafa penerima bantuan. Pimpinan proyek bantuan rehab rumah dhuafa Muchlis Amus SSos mengatakan dari 1.000 rumah yang telah di anggarkan dalam APBD 2001 baru 962 di antaranya terealisasi. Sedang yang lainnya masih dalam proses administrasi baik di tingkat kecamatan maupun di Sekwilda. Muchlis menjelaskan, 962 warga yang telah menerima bantuan, 556 di antaranya merupakan penerima tahap kedua sebesar Rp 1,5 juta per KK. "Mereka kita berikan bantuan tahap kedua, karena bantuan tahap pertama sebesar Rp 2 juta telah dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan telah direkomendasikan oleh camat masing-masing kecamatan," katanya. Menurut Muchlis, 38 warga dhuafa yang telah mengajukan permohonan kepada pihaknya sampai saat ini bantuannya belum terealisasi. Namun 34 di antaranya sudah diproses di tingkat kecamatan, sedang 4 lainnya terpaksa di pending karena setelah di cek ke lapangan ternyata warga tersebut tidak layak memperoleh bantuan tersebut. Masing-masing dua warga Kecamatan Banda Sakti, satu Syamtalira Bayu, dan satu warga Kecamatan Samudera. "Tiga dari warga tersebut telah pindah dari desa bersangkutan, sedang yang lainnya setelah kita turun ke lapangan ternyata bukan kelas Avarga dhuafa," kata Pimpro Pengembangan dan Pembangunan Lingkungan Desa Terpadu (P21DT) itu. Penyerahan bantuan tersebut langsung ditransfer melalui rekening bank masing-masing penerima, baik bantuan tahap pertama maupun tahap kedua dan ketiga.(cge) Waspada Muhammad Hanafiah. Dandim 0104 Aceh Timur, Letkol Art Muhammad Nakir Sip MBA sedang memberikan santunan kepada ahli waris dari 4 pemuda Dusun Harum Sari, Kebun Tiga, Desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda yang tewas dalam kecelakaan lalu lintas di Kualasimpang belum lama ini. MEDAN (Waspada): Para tokoh masyarakat Kabupaten Simeulue, mempertanyakan keberadaan dana Rp 4,8 miliar yang berasal dari hasil delapan persen 'fee' proyek pemerintah Tahun Anggaran (TA) 2001 yang dibagi-bagi sebagai "kenduri besar Bupati Drs.Darmili yang baru menduduki jabatan itu. Para tokoh masyarakat Simeulue tanpa bersedia disebutkan jatidirinya dalam keterangan kepada Waspada Senin (8/7) menjelaskan, hasil pembicaraan mereka dengan sejumlah kontraktor di daerah itu membenarkan masalah dana yang berasal dari pemotongan Fee delapan persen (8% XRp60 juta) melalui Bank pembangunan Daerah Simeulue untuk diteruskan kepada pimpro proyek. Dari sekian banyak perusahaan jasa kontraktor, menurut para tokoh masyarakat tersebut, masih ada yang belum BANDAACEH (Waspada): Tokoh ulama masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam menyarankan pemerintah jangan gegabah menerapkan darurat militer untuk menye- lesaikan konflik Aceh. Para tokoh masyarakat itu juga mengaku telah menemui Ketua Komisi C dan D DPRD KSimeulue Marudin Hadiar BBA dan ST.Azmi Alamsyah. Pada pertemuan dan sekaligus laporan mereka, Ketua Komisi C dan D itu membenarkan hal Ulama Sarankan Pemerintah Jangan Gegabah Soal Darurat Militer hasil," ujar Prof Dr H Muhibud- din Waly, kepada wartawan saat mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Minggu (7/7) di Anjong Monmata, Banda darurat militer di Aceh. "Kita be- lum mengambil suatu keputusan yang resmi. Insya Allah sebelum 10 hari akan kita sampaikan ba- gaimana keputusan kita," ujarnya. Aceh. "Harus dipikirkan lebih men- dalam jangan hanya gegabah. Se- gala sesuatu yang sifatnya gega- bah nantinya juga tidak akan ber- Penculikan Dan Pembunuhan Informasi yang berhasil Was- pada himpun dari berbagai sum- ber, Senin (8/7), dua tewas meru- pakan suami istri, staf kantor ca- mat Timang Gajah. Syahbuddun- syah ditemukan masyarakat te- was di kediamannya, kawasan Transat Singah Mulo. Demikian dengan Khairiah, 50, juga dite- mukan masyarakat di dekat ru- mahnya telah kaku. Masih Berlangsung Di Aceh Tengah TAKENGON (Waspada): duk dusun Gemboyah, Kecama- Tindak kekerasan masih berlang- tan Linge sejak 25 Juni lalu hi- sung di dataran Tinggi Gayo. Da- lang, setelah dijemput oleh bebe- lam Juli ini, tiga hilang, dua te- rapa orang lelaki membawa sen- was mengenaskan. Kontak sejata jata laras panjang menjelang antara aparat keamanan dengan magrib. pasukan GAM masih berlang- sung di Kecamatan Bandar. Anehnya, menurut warga se- tempat kedua korban tewas pada Selasa (2/7) tidak ditemukan war- ga adanya orang tak dikenal, atau pasukan keamanan yang berkunjung ke kawasan Transat. Menurut warga setempat, Khai- riah tewas dibantai suaminya, ke- mudian sang suami tewas bunuh diri dengan luka tusukan pada bagian dada. Namun hingga berita ini di- turunkan, pihak pinyidik belum dapat memastikan apakah kor- ban tewas akibat konflik Aceh, atau tindak pidana murni. "Kita sedang menunggu perkembang- an laporan dari polsek Timang Gajah," sebut Kasat Reserse Pol- res Aceh Tengah, Ajun Komisaris M.Zaini, ketika Waspada konfir- masi Senin (8/7) di ruang kerjanya. Tiga warga Aceh Tengah lain- nya hingga kini belum ditemu- kan, setelah dijemput oleh mere- ka yang menenteng senjata laras panjang, Hasan Basri, 46, pendu- BANDA ACEH (Waspada): Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) mendukung sepenuhnya pro- gram pembangunan jalan Ladia Galaska yang akan dilaksanakan Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam. "Departemen dukung penuh, kemarin pesan Pak Menteri apa- bila sudah oke segera kita laksa- nakan," Senin (8/7) di gedung ser- ba guna Setdaprov, Banda Aceh. Dia mencontohkan Irian Ja- "Sadisnya lagi, kata sumber itu, walau dana fee sudah dikeluarkan namun pembelian beberapa unit alat berat Pemkap yang dilakukan tanpa tender, juga diberikan kepada kontraktor luar daerah," ujar tokoh masyarakat itu dengan kembali mengulangi sebagai perlakukan sadis Bupati Simeulue Drs.Darmili. ya, masyarakat di sana meminta dibangun jalan dari Jayapura ke Wamena sepanjang 500 kilome- ter. "Itu melalui gunung yang sa- ma juga dengan di Aceh, dan itu dibangun pada saat ini, kenapa di Aceh tidak," ujarnya seraya menjelaskan kalau memang rak- yat Aceh menginginkan agar dae- rahnya tidak terisolir maka ada pembangunan jalan di dalamnya. Untuk pembangunan jalan tersebut, katanya, tidak akan di- hilangkan aturan-aturan yang ada. Kalau itu melewati hutan lindung maka kita mencoba su- paya mendekati saja. Dan kera- gu-raguan teman-teman pemer- hati lingkungan itu bisa dibica- rakan. "Ekses dengan lingkung- an kita bicarakan, kita cari jalan tengah supaya win win solution," cetus Maulana. Yang penting, ujarnya, rak- yat Aceh bisa hidup sama dengan daerah-daerah lain. "Semua ke- pentingan ditampung, tapi bagi kita sesuai dengan UUD 1945 ke- Korban lainya menimpa Yus- rian, 38, warga Pante Raya Keca- matan Bukit, korban yang seha- riannya berfrofesi sebagai peda- gang cabe capiak, Kamis (4/7) malam dijemput secara paksa oleh empat lelaki bersenjata laras panjang dengan pakian hitam. Di dalam rumah korban sudah dipu- kuli, hingga meninggalkan cece- ran darah mulai dari dapur, sam- pai ke halaman rumah, kemudi- an hilang setelah korban diang- kut dengan truk colt diesel pick up warna kuning. Keesokan harinya, warga se- tempat menemukan dompet kor- ban yang berisikan uang tunai Rp 1,5 juta, KTP korban serta STNK sepeda motor. Pengalaman yang sama juga menimpa Fauzan, pen- duduk Uning, Kecamatan Pega- sing, dia dijemput oleh pelaku yang belum terindentifikasi, na- mun tetap menenteng senjata laras panjang. Selain aksi penculikan, Keca- matan Bandar di daerah dingin itu mulai sedikit panas. Jumat (5/ 7) aparat keamanan dari Kostrad Buaya Putih 323 terlibat baku tembak dengan kelompok GAM di kawasan Kanis-Ramung. Da- lam laga senjata itu dilaporkan tidak ada korban jiwa, walupun pasukan GAM mundur, aparat keamanan berusaha terus mem- buru gerakan yang diklaim apa- rat keamanan sebagai GSA ini. (b23) Sampai saat ini kata ulama dari Aceh Selatan ini, ulama be- Dikatakannya, ulama itu sa- ngat hati-hati dalam mengambil lum mengambil keputusan ten- keputusan dia harus membolak- Kadispora Lantik Pejabat Eselon III Dan IV tang sikapnya terhadap rencana pemerintah untuk menerapkan Al-Quran dulu dan melihat Al Hadist dulu. "Jangan sampai sembrono nanti ulama duluan yang masuk nereka," cetus Muhi- buddin Waly. Pernyataan dukungan mere- ka sampaikan secara khusus ke- pada Waspada di Langsa Sabtu (6/7) menanggapi atas muncul- nya sikap pro dan kontra dari se- bagian elemen masyarakt di Aceh Timur yang dalam beberapa hari kembali menghangat menyusul adanya pengaduan dari pihak Kimpraswil Dukung Program Ladia Galaska yang mengatasnamakan sejum- pentingan rakyat yang diuta- makan," tegasnya. Sedangkan Gubernur Ab- dullah Puteh, kepada wartawan mengatakan pembangunan jalan dengan nama Lautan Hindia Ga- yo Lues dan Selat Malaka (LADIA GALASKA) adalah pem- bangunan yang berkelanjutan sehingga kita harus menjaga eko- sistim. Begitupun, katanya, Pem- prov tidak menginginkan hal se- perti itu maka dicari jalan keluar terbaik dengan menjaga eksosis- tim. "Keppres 33 itu kan untuk rakyat, kalau keppres itu meng- ganggu rakyat bisa dirubah, "katanya. Sementara itu, anggota DPRD NAD, Drs Zaini Z Alwy yang diminta komentarnya ten- tang pembangunan jalan Ladia Galaska mengatakan jangan ter- lalu banyak seminar sehingga pembangunan fisiknya jadi ter- tunda. Kita menghargai penda- pat-pendapat pakar lingkungan tapi kenapa tidak bisa dipadukan saja, ujarnya. Ditanya langkah kongkrit yang diinginkannya, adalah se- gera teken Laporan Kerja (LK). tentang Ladia Galaska, bawa alat berat kerjakan. "Rakyat sudah gerah menunggu," ujarnya sera- ya menjelaskan sungguh tidak adil masyarakat pesisir sudah menikmati jalan bagus tapi mas- yarakat di sekitar Leuser jadi pe- nonton. (b27) BANDA ACEH (Waspada): Terdakwa NL, 22, membantah telah melakukan pembunuhan terhadap kor- ban Zulkaedah, operator Wartel 'Munita' Sigli, Bahkan, ketika didesak hakim bahwa di BAP dia turut serta mela- kukan pembunuhan dengan temannya bernama Jam, namun semua itu ditolak terdakwa dan yang benar keterangannya di depan sidang ini. "Saya ketika diperiksa di Polres Sigli dipaksa suruh mengaku membunuh, dengan cara dipukul pakai rotan, botol dan ditampar," ungkap wanita muda ini dalam si- dang lanjutan sidang kasus pembunuhan terhadap ope- rator Wartel Munita Sigli, berlangsung di PN Banda Aceh, Senin (8/7). Yang penting, katanya, kepu- tusan dan ketetapan yang di- ambil nantinya harus berman- faat bagi Aceh. "Ular mati rant- ing jangan patah, itu yang dipikir- kan ulama," sebutnya mengutip sebuah ungkapan. Menurut NL, dia tidak memukul korban, tetapi ter- dakwa melihat tersangka Jam, (DPO) yang memukul korban Zulkaedah dengan sebilah kayu, sehingga korban tewas. Kata dia, tersangka Jam memukul korban dengan kayu sebanyak dua kali, di sebelah kiri dan kanan kepala. Akibatnya, korban mengeluarkan darah segar dan kemu- dian korban dicekek Jam, di mana sebelum terjadi pem- bunuhan tersangka Jam terlebih dahulu menarik korban Katanya, wacana darurat mi- liter hanya salah satu alternatif dan kita tidak perlu terlalu cepat ke arah itu. Barangkali masih ada jalan lain yang bisa kita lihat. Dia mencontohkan, Aceh saat ini sudah diberlakukan Syariat Islam. Dengan begitu Aceh sudah sama dengan negara-negara lain yang berlaku Syariat Islam. "Ka- lau umpamanya kita tidak bisa LANGSA (Waspada): Ketua Fraksi Gabungan DPRD Aceh Timur Khairuddin M Dan dan seorang pengacara senior Junaidi SH menyatakan mendukung sikap Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nanggroe Aceh Darus- salam (NAD) yang telah menge- luarkan surat perintah penyelidi- kan soal pembelian kebun sawit oleh Pemkab Aceh Timur sebesar Rp 28,5 miliar. tersebut namun mereka belum bisa menjawab tentang sikap yang akan dijatuhkan dalam menanggapi kasus dana fee 4,8 miliar itu. Sementara Ketua Gapensi Simeulue Reiner Amin-syah SE sangat menyesalkan hal itu karena akan berakibat kepada mutu proyek yang sangat diragukan kwalitasnya. Demikian pula mengenai pemberian proyek besar kepada pengusaha luar daerah, termasuk yang dilakukan tanpa tender, itu jelas suatu permainan kotor terang-terangan yang akhirnya sangat merugikan perusahaan jasa kontraktor daerah Simeulue. memutuskan secara sendiri di sini, kita tanya bagaimana pen- dapat-pendapat orang lain di ne- gara-negara Islam. Apakah tidak ada jalan yang lebih baik begitu." Karena masalah Aceh ini bu- kan hanya dilihat oleh orang Is- Baik masyarakat ataupun anggota DPRD Simeulue meminta Kejaksanaan Agung RI dan Kejaksaan Tinggi serta Kapolda bersedia mengusut kasus tersebut sampai tuntas sehingga masyarakat tidak dirugikan. (m23) Soal Pembelian Kebun Sawit: Demikian disampaikan Pela- por Pansus V, Almanar SH pada sidang paripurna DPRD yang di- pimpin Wakil Ketua Morsid Mi- norsa, Senin (8/7) di gedung de- wan setempat. BANDA ACEH (Waspada): Kadispora NAD mengimbau apa- rat di jajarannya untuk lebih me- ningkatkan intensitas kerja, mengingat di masa depan akan berpacu dengan waktu, yang ten- tunya sangat membutuhkan efektif dan efisien kerja. "Karenanya, mutasi dalam suatu lembaga sangat dibutuh- kan dalam rangka efektifitas dan efisiensi kerja dimaksud," tegas Drs T Pribadi, ketika melantik pejabat eleson III dan IV di ling- kungan Dispora NAD, Senin (8/7). Menurut dia, selain untuk mengefektifkan dan mengefi- sienkan kerja, mutasi ini juga di- maksudkan untuk memberikan penyegaran kepada para pega- wai, sehingga tidak merasa jenuh dalam menduduki suatu jabatan. Menurutnya, danau laut ta- war selama ini mensuplai air un- tuk proyek-proyek vital yang ada di Aceh Utara, tapi sebaliknya pe- lestarian bagi daerah hulu tidak mendapat perhatian. "Jika ini benar kami khawatir dua atau tiga tahun ke depan danau laut tawar akan tinggal nama yang akibatnya cukup fatal bagi kehi- dupan masyarakat Aceh Tengah, Aceh Utara dan sekitarnya," cetusnya. Anggota DPRD Dan Pengacara Aceh Timur Dukung Kejati permintaan masalah itu diusut tuntas dan Bupati Aceh Timur dijadikan tersangka. Menurut Khairuddin M Dan, perintah Kejati NAD TN Lufthi SH sebaiknya segera dilakukan Kejari Kualasimpang dan Kejari Langsa agar segala bentuk kecu- rigaan dalam proses pembelian kebun tersebut segera menjadi jelas. "Karena yang mereka laku- kan adalah proses hukum secara dan LSM ke Kejakgung dengan benar" kata Junaidi SH yang juga Senada dengan Khairuddin, seorang pengacara senior di dae- rah itu Junaidi SH juga menyata- kan hal yang sama. Menurutnya apa yang sedang dikerjakan oleh Kejari Kualasimpang dan Langsa dengan melakukan penyelidikan dalam soal pembelian kebun sa- wit tersebut wajib didukung dan dihormati oleh semua pihak. WASPADA Halaman 5 BANDA ACEH (Waspada): Pansus V DPRD NAD mensinya- lir proyek reboisasi di Kabupaten gatifnya lebih banyak ditanggung Aceh Tengah seluas lebih kurang masyarakat ketimbang positif- 1.000 haktare fiktif. Padahal pro- nya," ungkap Almanar. yek tersebut sangat dibutuhkan untuk membantu pengurangan debit air danau laut tawar yang setiap hari terus menyusut. PT Alas Henau sebagai salah satu perusahaan HPH seluas le- bih kurang 97.300 hektare dan pada tahun 1998 telah menghen- tikan kegiatannya. Akibatnya telah menimbulkan kerugian be- gitu besar bagi masyarakat Aceh Tengah. Seperti meluasnya la- han-lahan kritis bekas areal per- ladangan yang seharusnya ditanami kembali. lam di Aceh saja. Sekarang ini ba- gaimana musyawarah yang se- baik-baiknya. Dialog itu kan ar- tinya musyawarah. Jadi kita ti- dak menyimpang dari rel-rel ke- agamaan kita, kata tokoh ulama Aceh ini.(b27) Selain itu, pengkaplingan lahan oleh kelompok-kelompok tertentu terutama secara ilegal dalam areal HPH dengan tujuan untuk mendapatkan tanah dan menebang kayu secara liar. "Ter- jadinya tunggakan PBB dari PT Helau kepada Pemprov tahun 1998 sampai 2002 diperkirakan sebesar Rp 4 miliar," ungkap Pe- lapor Pansus V ini, dari ruang operator dan menampar sekali. "Jadi, saya dipaksa polisi bahwa saya turut juga me- mukul korban satu kali," tutur NL. Padahal, sebut NL pada waktu terjadi "pembantaian" itu korban sempat di- panggil terdakwa untuk mengambil kunci laci dan waktu itu terdakwa membantu korban dalam pertikaian itu. Selain itu, kata NL, usai pembunuhan itu Jam cepat- cepat keluar wartel tersebut, sedangkan terdakwa terus meminta tolong dengan berteriak. Kemudian, masuk polisi ke wartel menyelidiki, sedangkan terdakwe saat itu jatuh pingsan dan ia dibawa dengan ambulance ke rumah sakit. Pansus Tenggarai Proyek Reboisasi Di Aceh Tengah Fiktif Hasil pertemuan Pansus V dengan Pemkab, DPRD dan to- koh-tokoh masyarakat, LSM dan mahasiswa, katanya, demi untuk menyelamatkan hutan sebagai asset daerah mendesak Menteri Kehutanan melalui Gubernur Para pejabat yang dilantik masing-masing Drs Mansyurdin Bangsoe sebagai Kasubdin Pene- litian dan Pengembangan pro- gram (sebelunnya menjabat Ke- pala Bagian Tata Usaha), Faud kamasyah SE sebagai Kepala Ba- gian Tata Usaha (sebelumnya Kad Evaluasi dan Pelaporan pa- da Subdin Litbang Program), dan Mawardi Ahmad SSos sebagai Kasi Evaluasi dan Pelaporan (se- belumnya Sekretaris Korpri Setda NAD). Selain pelantikan ketiga pejabat tersebut, juga dilakukan upacara pelepasan terhadap dua pegawai yang memasuki masa purna bhakti, masing-masing Drs T Husin TA (Kasubdin Lit- bang Program) dan H Burhanud- din (Staf Dispora NAD). (b06) "Jadi, saya tidak melakukan pembunuhan", tandas NL, seraya menambahkan, bahwa pada pemeriksaan tingkat penyidikan di Polres Sigli, terdakwa tidak didam- pingi penasehat hukum, namun setelah pemeriksaan baru dia diperkenalkan dengan penasehat hukum yang ber- nama Iskandar SH. mengatakan kerja mereka tidak perlu didikte apalagi ditekan ha- rus begini atau begitu, seperti se- gera ditetapkan tersangka wa- laupun bukti belum ditemukan. Menurut Junaidi, permin- taan dari forum pemuda, maha- siswa dan LSM yang di dalamnya termasuk Said Zainal SH sudah salah kaprah yang meminta agar Bupati Aceh Timur Drs Azman Usmanuddin dijadikan ter- sangka. PT Alas Helau yang lebih kurang NAD segera mencabut izin dan 10 tahun beroperasi, dampak ne- mengalihkannya kepada Pem- kab Aceh Tengah. Selain itu, mereka juga me- minta segera dialokasikan dana penghijauan yang lebih besar guna memperbaiki kembali la- han-lahan yang telah dirusak aki- bat beroperasinya PT Alas Helau. Pada bagian lain Pansus V yang turun ke Aceh Tengah, 23 Mei sampai 1 Juni lalu, menemu- kan pembangunan jalan yang statusnya tidak jelas, baik dana maupun pemborongnya. Jalan tersebut adalah pembukaan jalan baru Pantan Cuaca, Desa Jagung Jeget menuju ke arah Leuser (hutan lindung) yang kondisinya sangat memprihatinkan. Karena jika aparat penegak hukum baik polisi maupun jaksa tidak hati-hati, seperti menetap- kan seseorang sebagai tersangka tanpa cukup bukti mereka bisa saja dipraperadilkan. Dikatakannya, alam adalah bagian dari realitas kehidupan untuk itu memerlukan perlin- dungan dan perhatian kita se- mua. "kenyataan yang ada bah- wa sebagian bumi, terutama oleh Terdakwa Dipaksa Polisi Mengaku Melakukan Pembunuhan Sebaiknya seorang sarjana hukum yang benar-benar ada be- lajar hukum mengetahu hal itu, kecuali kalau sarjananya cuma dibeli, kata Junaidi lagi.(b18) "Disinyalir proyek ini ada hu- bungannya dengan suksesi Bu- pati Aceh Tengah tahun 2003, ka- rena dikerjakan oleh tim suksesi (keluarga)," ungkap Almanar. Pelapor Pansus V ini menge- mukakan, masyarakat setempat mempertanyakan bukankah se- lama ini telah ada jalan Ta- kengon-Ise-ise-Blangkejeren, Ka- bupaten Gayo Lues, apakah dananya tidak mubazir: "Mereka mendesak agar proyek jalan baru itu dihentikan saja," katanya.(b27) juga teman akrabnya untuk meminta bantuannya mena- gih sisa uang sama korban, yang menurut terdakwa masih ada sisanya. Dalam perjalanan dari Padang Tiji menuju Sigli, ter- dakwa melihat Jam membawa satu bungkusan hitam dan terdakwa tidak mengetahui apa isinya. Terdakwa duduk berdekatan dengan Jam, namun dia mengaku tidak ada ngomong apa-apa atau merancang untuk melakukan pembunuhan itu. Meskipun terdakwa membantah tidak melakukan pembunuhan, namun hakim tunggal Prim Fahrur Razi SH masih curiga pengakuan dari terdakwa ini. "Kete- rangan saudari ini banyak yang tidak logis, itu hak terdak- wa untuk mungkir," ujar Prim mengingatkan terdakwa. Begitu juga, hakim dan jaksa penuntut umum masih kurang percaya dari keterangan terdakwa yang bertentangan dengan BAP maupun hasil rekontruksi di lapangan. "Terserahlah kamu untuk berbohong," ujar JPU Hasanuddin SH dengan Rasmita SH. Terdakwa juga bercerita bagaimana sempat bertemu dengan Jam, di Padang Tiji dan kemudian bersama- Untuk mendengar nota tuntutan dari jaksa penuntut sama menuju TKP. Maksud berjumpa dengan Jam yang umum, hakim menunda sidang, Kamis (18/7). (607) Al-Bayan Mujaharah "SELURUH umatku dimaafkan dosa-dosanya, kecuali mujahirun. Mujahirun adalah seorang yang melakukan perbuatan dosa, kemudian ia mengatakan, 'Wahai fulan, tadi malam aku melakukan demikian dan demikian.' Pada Allah telah menutupi kesalahannya. Arti mujaharah pada hadist di atas adalah menceritakan kemaksiatan yang telah dilakukan kepada orang lain dengan perasaan bangga, dan menggangapnya suatu yang remeh dan enteng. Inilah tipe moral kebanyakan orang sekarang. Mereka menganggap bahwa perbuatan maksiat adalah yang wajar dan biasa. Tiada pernah terlintas di benak orang yang memiliki tipe moral seperti itu, bahwa sebenarnya bangga dan remeh dengan perbuatan maksiat dosanya lebih besar dari dosa sendiri. Mereka dengan sesumbar berkata "Kemarin sore nomor undian yang kupasang kena", "Tadi malam aku bercinta dengan si anu", "Malam minggu kemarin, kami pesta narkoba dan miras" dan masih banyak lagi kalimat penuh kebangaan dengan maksiat yang terlontar dari mereka yang telah bergumul dengan noda nistanya dosa. Apakah mereka tidak pernah berpikir bergumul ucapan sesumbar itu adalah suatu peremehan terhadap aturan-aturan Allah SWT dan tanpa disadari mereka telah menantangan-Nya. Inilah suatu hal yang dianggap remeh, namun dosanya adalah amat besar. Apakah hikmahnya kita dilarang untuk tidak bangga menyampaikan perbuatan keji yang telah kita lakukan? Suatu alur pikir sederhana, apakah kita juga diperintahkan untuk menyampaikan segala amal kebajikan yang telah kita lakukan kepada orang lain. Ternyata tidak. Lantas apakah pantas menceritakan yang keji dari perbuatan kita, sedangkan riya dengan kebajikan menyebabkan amalan tersebut menjadi sia-sia. Demi, Allah seandainya bukan karena takbir Allah yang menutupi kesalahan kita, niscaya lidah kita tidak pernah menyebut kebaikan yang ada pada diri kita selamanya. Demi Allah seandainya bukan karena takbir Allah yang menutupi kesalahan kita, niscaya orang lain sudah meludahi muka kita. Jika kita melihat orang-orang merasa kagum dengan kebaikan kita, maka hendaklah kita sadari, bahwa sesunggunya mereka hanyalah kagum dengan takbir Allah yang menutupi kesalahan kita. Alangkah mulianya pribadi muslim sejati, apabila ia berbuat kemaksiatan, ia bertaubat dan diikuti olehnya dengan kebajikan. Wahai saudara seiman dan seakidah! Kegembiraanmu dengan kemaksiatan, lebih besar dosanya dibandingkan dosa kemaksiatan itu sendiri. Mohd Alphinsyah Dabbus Pola Tanam Serentak Di Pidie Harus Diperbaiki Kembali SIGLI (Waspada): Penerepan pola tanam serantak yang sebelumnya sudah berjalan dengan baik dalam tiga tahun terakhir mulai rusak (centang prenang) harus diperbaiki serta diterapkan kembali sesuai dengan paket teknologi pertanian. Penerapan pola tanam itu sesuai pengwilayahan komoditi berdasarkan agroklinat, merupakan salah satu upaya untuk menghindari over produksi. Sehingga harga jual sekaligus pendapatan diperoleh petani dapat menguntungkan. Kalau tidak, sampai kapanpun nasib petani tetap seperti apa adanya, tegas bupati. Hal tersebut dikatakan Bupati Pidie Ir H Abdullah Yahya MS melalui kepala Dinas Pertanian Pidie Ir H M Amin Affan MSi kepada Waspada Senin (8/7). Semua itu akan terlaksana jika ada kepedulian dan kerja sama secara terpadu dari semua pihak. "PPL sebagai tenaga terde- pan di lapangan diminta lebih aktif memberikan penyuluhan," katanya. Menurut Bupati sebagaimana dikutip Kadistan itu, tanpa penguasaan teknologi suatu kegiatan akan mustahil mencapai hasil sesuai sasaran. Kalaupun tidak dikatakan gagal total, tapi setidaknya usaha tani yang dilakukan hanya jalan di tempat/tidak ada peningkatan, tambahnya. Walaupun dalam situasi tidak kondusif (konflik) masih melanda daerah Pidie khususnya dan Aceh umumnya, namun sejauh masih bisa dilakukan dia mengajak semua penyuluh terus memacu kegiatan sektor pertanian. Apalagi hampir 90 persen rakyat Pidie menggan- tungkan hidup mereka dari tanaman pangan khususnya pada sawah, tambahnya seraya menyebutkan tanpa hasil tani akan berdampak buruk terhadap perekonomian lainnya. Untuk memperbaiki perekonomian rakyat yang sudah hancur selama ini, pola tanam serentak yang sudah centeng perenang perlu diperbaiki kembali. Diharapkan, selain padi, di sawah juga dapat ditanami palawija atau hortikultura. Pengragaman tanaman (tidak hanya padi) sekaligus akan memperbaiki struktur tanah menjadi lebih baik, kata M Amin. Menurutnya, penerapan kembali pola tanam serentak itu harus diupayakan secara terpadu dengan melibatkan semua pihak yakni Muspida Pidie, Dinas instasi terkait, pemerintah kecamatan, satpel bimas, kelompok tani, dan keujruen blang. Kepala kantor IPPK Pidie (sebelumnya BIPP) Ir Abdullah Gani MSi mengatakan, untuk menyukseskan program intensifikasi pertanian, semua penyuluh pertanian harus berkerja maksimal serta didukung penyediaan sarana dan prasarana memadai. Namun, ketika harapan dan himbauan tersebut dimintai komen- tarnya pada beberapa penyuluh pertanian lapangan (PPL) mereka menyatakan siap memberikan penyuluhan, karena itu memang tugas utama mereka. Tapi terkadang masalah dan kendala dihadapi mereka dan petani di lapangan, ketika disampaikan ke Tk II terkesan seperti basa-basi saja, karena tak ada penyelesaian secara kongkrit yang akhirnya tetap menjadi bumerang penyuluh di lapangan, katanya. Hampir saban tahun kendala dihadapi petani di kawasan hilir menyangkut masalah air (irigasi). Padahal, sebelum irigasi tehnis raksasa Baro Raya dibangun/rampung, problem air di Pidie tidak per- nah terjadi, kata M Amin, salah seorang penyuluh pertanian lapangan.(b21) Bangunan Liar Menjamur, Ketertiban Aceh Tenggara Mandul KUTACANE (Waspada): Meskipun tidak memiliki Izin Mendiri- kan Bangunan (IMB), ratusan bangunan rumah toko penangkaran sarang burung walet dan rental yang berada di pusat Kota Kutacane tetap berdiri tegar. Bahkan pihak ketertiban Pemkab Agara yang berwenang mengambil tindakan tegas terhadap penyimpangan tersebut terkesan tutup mata, akibatnya ratusan juta rupiah biaya pengurusan izin yang seharusnya menjadi PAD Agara terbuang percuma. Kepala bagian Perizinan Pemkab Agara Drs Yusriman kepada Waspada di ruang kerjanya Sabtu (6/7) menjelaskan, dari pendataan yang diperoleh saat ini, pasar terpadu, kios di sepanjang jalan manung- gal, bangunan di depan rumah Kutacane, penangkaran sarang burung walet dan rental di sepanjang Jalan A Yani sama sekali belum memiliki izin. "Hal ini sangat merugikan daerah, bila dihitung berdasarkan Perda tahun 1999, untuk pengurusan biaya izin pasar terpadu saja sudah mencapai Rp 100 juta, namun karena pendiriannya tanpa izin dana tersebut tidak bisa dimanfaatkan," kata Yusriman. Demikian juga untuk izin yang lain, kata Yusriman, seperti penangkaran sarang burung walet di tengah kota dan rental yang sudah lama beroperasi, sampai saat ini belum satupun yang memiliki izin. Bagian perizinan hanya berwenang dalam masalah pengurusan izin sedangkan masalah di lapangan berjalan atau tidaknya Perda merupakan tugas dari ketertiban Agara. Bila tidak terkait memiliki kesadaran dalam masalah perizinan tentu akan menambah PAD bagi daerah, sebab kata dia, untuk sekarang saja dari target Rp 146.100.00 untuk PAD lewat bagian perizinan telah berhasil dipenuhi sekitar Rp 80 juta.(cam/b24) Dikeluhkan, Pungli Di SMU PGRI Dewantara KRUENG GEUKUEH (Waspada): Masyarakat, wali murid, dewan guru dan Kepala Sekolah (Kepsek) SMUYPLP-PGRI Krueng Geukueh Dewantara Aceh Utara mengeluh adanya praktek pungutan liar (Pungli) di sekolah itu. Runyamnya, pungli itu dilakukan oleh Drs SN oknum guru SMUN 2 Lhokseumawe. Bahkan diduga Ketua yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI Aceh Utara HMDS menjadi deking si pelaku. Menurut sejumlah kalangan masyarakat, wali murid dan dewan guru sekolah tersebut kepada Waspada pekan lalu menyebutkan, pungli itu dilakukan oknum Drs SN pada calon siswa yang akan mengikuti akhir ujian nasional (UAN) lalu. Oknum Drs SN yang juga wakil SMU-PGRI Dewantara itu mengutip pungutan bervariasi mulai Rp 400 ribu sampai dengan Rp 1 juta per siswanya. Yakni dengan menjanjikan penambahan nilai raport per bidang study Rp 50.000 dengan 9 mata pelajaran. Tapi apa lacur, setelah nilai raport diambil siswa, penambahan nilai setiap bidang study yang dijanjikan tidak ada. Kepala Sekolah SMU PGRI Dewantara Drs Ishak Daud ketika dikonfirmasi terkejut dan membenarkan hal itu dilakukan oknum Drs SN tanpa sepengetahuannya. Drs Saifuddin yang sengaja menjumpai Waspada, membenarkan telah melakukan pungutan tak resmi itu. Menurut dia, hal ini dilaku- kan atas sepengetahuan Ketua YPLP PGRI Aceh Utara HMD Ismail. Ketua YPLP PGRI Aceh Utara HMD Ismail yang dihubungi Was- pada melalui telepon, meminta jangan membicarakan hal ini melalui telepon. "Nanti akan ditentukan waktu yang tepat dan kita bicarakan empat mata agar lebih jelas," katanya.(b13) an 2cm Color Rendition Chart