Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

4cm WASPADA SUMATERA UTARA Berita Singkat Dibacok Mengadu Ke Polsek BABALAN: M.Sidik, 30, penduduk Alur Hitam, Dusun Paluh Piyai, Desa Serucai Selatan, Kec. Babalan, Kab. Langkat, mengadu ke Polsek Pangkalanbrandan Kamis (3/7), karena dibacok Orang Tak Dikenal (OTK) malam itu sekitar pukul 21.30, saat dia sedang mengamankan kerumunan yang datang hendak menonton keyboard. Keterangan diperoleh Waspada di Mapolsek Pang- kalanbrandan, saat itu korban sedang berada di tempat pesta di rumah Senin, untuk mengamankan kalau ada massa yang hendak mendekat keyboard. Namun, tiba- tiba datang orang tak dikenal langsung membacokan kampaknya ke dada korban. Korban jatuh dan menge- luarkan darah segera diberi perolongan.(ccr) Temu Pisah Pengurus Mitra Binaan LANGKAT: Warga Mitra Binaan Pertamina UPI Pang- kalanbrandan yang tergabung dalam PUKK Pertamina (Pemberdayaan Usaha Kecil dan Koperasi) menyeleng- garakan acara silaturahmi/temu pisah para pembina dan pengurus mitra binaan/PUKK Pertamina UP-I Pangkalanbran dan Rabu (3/7), di lapangan bola basket pertamina UP-I. Drs Mirlan, koordinator kegiatan itu menyebutkan, para pembina mitra binaan yang akan memasuki masa pensiun ialah General Menager UP-I Ir BJ Lenakoly, dan staf PUKK Drs H. Syahrif Usman, dan dia sendiri. Dari seluruh mitra binaan mengucapkan selamat bertugas dan sukses dimasa pensiun bersama keluarga.(ccr) Masyarakat Dambakan Polsek AEKKANOPAN: Masyarakat Kec. Kualuh Selatan, Kab. Labuhanbatu sangat mengharapkan pembangunan Polsek di kecamatan tersebut. Sebagai kecamatan yang dimekarkan dari Kec. Kualuhhulu beberapa tahun lalu, Kec. Kualuh Selatan masih ber Polsek ke Kec. Kualuhhulu di Aekkanopan. Gencarnya permintaan masyarakat untuk pemben- tukan Polsek di Kec. Kualuh Selatan, karena Kecamatan ini cukup rawan dengan aksi penodongan di jalur lintas jalan raya antar provinsi di kawasan Desa Siamporik. Menurut keterangan, belakangan ini hampir setiap malam terjadi aksi penodongan dengan kekerasan.(clt) Bentrok Pemuda Pada Acara Pesta AEKKANOPAN: Sabtu (6/7) pukul 23.00 dua kelompok pemuda bentrok pemuda pada acara pesta di Desa Per- kebunan Hanna, Kec. Kualuhhulu, Kab. Labuhanbatu. Menurut keterangan, kedua kelompok pemuda ini dari desa tetangga menonton Keybord. Saat acara bebas di mulai, kedua kelompok pemuda naik ke pentas bermaksud berjoget diiringi musik keybord. Situasi panggung yang cukup sempit membuat kedua ke- lompok saling bersenggolan dan berlanjut dengan per- kelahian. Melihat sutuasi yang makin kacau, para tamu berlarian masuk ke rumah. Salah seorang pemuda ma- ngalami luka serius, karena terkena pukulan kayu, botol dan gelas. (clt) Erwis Ketua Organda Asahan ASAHAN: DPD organda Sumatera Utara yang me- mimpin Musyawarah Luar Biasa (Muscablub) DPC Organda Kab. Asahan Kamis (4/7) di aula bekas kantor Walikotif Kisaran, memilih Erwis Edi Pauzi Lubis, SH, sebagai Ketua DPC Organda Kab. Asahan untuk periode 2002-2007. Dalam pemilihan tersebut Erwis meraih 13 suara. Se- mentara tiga suara menyatakan abstain. Sekretaris dan Wakil Sekretaris DPD Organda Sumatera Utara Chairil Siregar dan Makmur Lubis, di hadapan seluruh anggata Organda menyatakan terimakasihnya memilih Erwis se- bagai ketua, untuk menyelesaikan kemelut yang ber- kepanjangan dari tindakan Sahala Nasution yang mem- peralat organisasi Organda ini. (a13) MUI Asahan Tangani Keresahan Umat ASAHAN: Drs H. Ruslan Mohd Yacub LC, H. Syamsul Qodri dan Drs H. Darwis Lubis dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Asahan, turun ke Desa Åsa- hanmati, Kec. Tanjungbalai untuk menyahuti protes ma- syarakat atas dibangunnya berdekatan antara masjid dan mushalla. Komisi Fatwa berhasil menyelesaikan keresahan umat dengan mempertemukan Badan Kemakmuran Masjid dan Mushollah dengan memberikan fatwa, supaya pengeras suara masjid dan mushallah tidak mengeluarkan suara yang keras saat melaksanakan shalat wajib setiap hari. Demikian juga menyengkut keresahan umat Islam di Desa Lalang, Kec. Air Putih, tim MUI Asahan hasil menye- lesaikan fatwanya dengan mendatangi pemuka agama Islam setempat yang berselisih faham mengenai sifat Allah SWT.(a13) DPRD Tanya Bobolnya Kas Pemko TANJUNGBALAI: Bobolnya kas Pemko Tanjungbalai Rp 9 miliar dipertanyakan Wakil Ketua DPRD Tanjung- balai Ucok Roufdy, kepada Walikota Dr Sutrisno Hady SpOG, saat pemandangan umum Laporan Pertang-gungjawaban (LPJ) walikota tahun 2001. Ucok mengharapkan penjelasan, agar masyarakat mengetahui secara mendetail sampai di mana pergunjingan kasus bobolnya kas Pemko yang ditangani Kejaksaan Negeri Tanjungbalai.(a13) 4 Siswa Aliyah Masuk Unimed LANGKAT: Madrasah Aliyah Al Wasliyah Stabat, tahun ini kembali mengukir prestasi dengan diterimanya empat siswa madrasah tersebut masuk Unimed tanpa testing. Keempat siswa yang diterima lewat jalur PMP masing- masing Lika Ismaningsih jurusan B.Inggeris, M Ali (Eko- nomi), Anton Sujarwo (Geografi) dan Sridewi jurusan sejarah. "Selasa pekan lalu, mereka telah mendaftar ulang di Unimed Medan," kata H Zulkifli A. Dian Lc, kepada Waspada di Stabat. Menurutnya, tahun lalu empat siswa juga memaski beberapa perguruan tinggi lewat jalur PMP. Menyinggung prestasi lainnya Zulkifli mengemukakan, beberapa siswanya pernah memperkuat kontingen Sumut dalam bidang Fahmil Qur'an mengikuti MTQ Nasional di Jambi dan Palu beberapa tahun yang lalu.(a06) PLN Sering Mati, Pelanggan Kesal AEKKANOPAN: Lampu PLN di kawasan PT PLN Ranting Aekkanopan, Cabang Rantauprapat sering mati, membuat pelanggan kesal. Seperti di kawasan Desa Tanjungpasir, Desa Perkebunan Hanna dan Desa Sialangtaji, setiap hari lampu mati, walaupun cuaca baik. Seperti yang terjadi Selasa (2/7), aliran listrik putus satu malam, membuat suasana desa gelap gulita. Masyarakat sudah bolak balik melaporkan hal ini ke kantor PLN Ranting Aekkanopan, namun keadaan tidak berubah. Ibu-ibu rumah tangga sering kecewa saat memasak dengan alat menggunakan listrik, tiba-tiba mati. Demikian juga dengan keperluan air yang sudah memanfaatkan arus listrik, semua menjadi terkendala. (clt) Jadwal HALAT hari ini SHALA Zhuhur: 'Ashar: Magrib: 'Isya: Imsak: Shubuh: Syuruq Kota: MEDAN 12:32 15:58 18:42 19:57 04:49 04:59 06:20 B.ACEH 12:45 16:12 18:59 20:14 04:58 05:08 06:30 BINJAI 12:33 15:59 18:43 19:57 04:49 04:59 06:20 BIREUN 12:40 16:06 18:53 19:08 04:53 05:03 06:25 B.PIDIE 12:39 16:05 18:51 20:06 04:54 05:04 06:25 G.SITOLI 12:36 16:02 18:43 19:57 04:57 05:07 06:28 KJAHE 12:33 15:59 18:42 19:56 04:50 05:00 06:21 KISARAN 12:28 15:54 18:38 19:52 04:46 05:56 06:17 KOTACANE 12:35 16:01 18:45 20:00 04:52 05:02 06:23 Langsa 12:35 16:01 18:46 20:01 04:50 05:00 06:21 L.Semawe 12:38 16:04 18:51 20:06 04:52 05:02 06:23 L.PAKAM 12:31 15:57 18:41 19:56 04:48 05:58 06:19 16:08 MEULABOH 12:42 18:53 20:08 04:58 05:08 06:29 PSIDEMPUAN 12:30 15:55 18:36 19:50 04:50 05:00 06:21 PSIANTAR 12:30 15:56 18:40 19:54 04:48 04:58 06:19 R.PRAPAT 12:27 15:53 18:35 19:49 04:47 04:57 06:17 SABANG 12:45 16:11 18:59 20:14 04:57 05:07 06:29 SIBOLGA 15:57 12:31 18:39 19:53 04:51 05:01 06:22 15:59 SI DIKALANG 12:33 18:42 19:56 04:50 05:00 06:22 SIGLI 12:43 15:09 18:56 20:11 04:56 05:06 06:28 SINGKIL 12:35 16:01 18:44 19:58 04:55 05:05 06:26 STABAT 12:32 15:59 18:43 19:57 04:49 04:59 06:20 TAKENGON 12:39 16:05 18:51 20:06 04:54 05:04 06:25 T.BALAI 12:28 15:54 18:37 19:51 04:45 05:55 06:16 TAPAK TUAN 12:38 16:04 18:48 20:02 04:55 05:05 06:26 TARUTUNG 12:31 15:57 18:39 19:53 04:50 05:00 06:21 TTINGGI 12:30 15:56 18:40 19:54 04:47 04:57 06:18 Dihisab Oleh Drs T.M.Ali Muda Guru Dan PNS Pemkab Simalungun Tertunda Naik Pangkat SIMALUNGUN (Waspada): Diperkirakan seratus orang guru SLTP dan SMU di lingkungan Pemkab Simalungun serta pegawai Dinas Pendidikan dan Pengajaran tertunda kenaikan pangkat dan golongannya. Keterangan yang diperoleh Waspada dari beberapa guru SLTP di Pem- kab Simalungun, mereka telah mengusulkan kenaikan pangkat tersebut melalui kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Simalungun. Namun sampai saat ini belum terealisir. Seyogianya bulan Oktober 2001 dan April 2002 SK kenaikan golongan TARUTUNG (Waspada): Bila anggota DPRD Taput tetap ngotot melakukan study banding ke Kab. Kuningan, Provinsi Jawa Barat, massa PDIP dipastikan akan turun bersama rakyat menyegel kantor dewan terhormat itu. Kalau Study Banding Tetap Dilaksanakan Massa PDIP Akan Segel Kantor DPRD Taput PDIP Taput tanggal 6 Juli 2002 sudah resmi mengirimkan surat kepada Fraksi PDIP di DPRD Taput selaku perpanjangan ta- ngan partai, agar mereka ikut berjuang membatalkan study banding tersebut. disoroti masyarakat Taput dan Sumut adalah sikap anggota- anggota DPRD yang menggu- nakan kesempatan memperkaya diri. karena itu, partai memohon agar anggota Fraksi PDIP Taput menunda kegiatan study ban- ding, karena sekarang kehidu- pan rakyat kita sangat mem- prihatinkan dan tidak masuk akal ada hasil study banding dengan menghabiskan biaya Rp 400 juta. Dalam surat DPC PDIP Ta- put kepada Fraksi PDIP dise- butkan, saat ini yang paling "Untuk itulah, sebelum kita membuat aksi, DPC PDIP Taput menyarankan agar DPRD me- nunda pelaksanaan study ban- ding tersebut," kata Ketua PDIP Tapanuli Utara OP. Sitompul, didampingi Wakil Sekretaris Ganda Manurung, di kantornya Senin (8/7). Menurut OP. Sitompul, DPC Pemecatan Sudiarto Naiboho itu sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga (ART) PAN Bab I Pasal 2 tentang syarat dan kewajiban anggota, Pasal 3 ten- tang sanksi organisasi dan Pasal 4 tentang bentuk-bentuk sanksi," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kab. Sima- lungun Mahatir M. Manulang Pematangsiantar Sabtu (6/7). Menurut Manulang, DPD PAN Simalungun sudah lebih dahulu memecat Sudiarto Nai- boho dari keanggotaan PAN dan mengirimkan surat pemecatan itu ke DPW PAN Sumut dan DPW menindaklanjutinya de- ngan menyetujui pemecatan itu serta selanjutnya memberita- hukan pemecatan itu ke dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN di Proyek pengerasan jalan Desa Panjang terlantar. Proyek Jalan Desa Panjang Terbengkalai selesaikan 40 %. Bahkan pe- ngerjaan rehab total hanya terlaksana 3 km, itupun diker- jakan asal-asalan. TALAWI (Waspada): Proyek peningkatan jalan Desa Panjang, Kec. Talawi, Kab. Asahan ter- bengkalai karena ditinggalkan pemborongnya. Proyek jalan tersebut merupakan bantuan P2D pola Kerjasama Operasional (KSO) tahun 2001 dengan biaya Rp 200 juta lebih. Rehab jalan hanya dilakukan dengan batu padas tanpa digiling dengan stall wasd, juga belum ditimbun sirtu. SIMALUNGUN (Waspada): Jakarta. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Sumatera Utara (Sumut) memecat anggota Dewan Per- wakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Simalungun Sudiarto Naiboho, akibat tindakannya yang sudah sangat jauh menya- lahi konstitusi dan meresahkan warga PAN. Kalaulah tujuannya hanya untuk mencari kepentingan pri- badi belaka, pemerakan daerah yang akan dilakukan diragukan tidak membawa manfaat bagi masyarakat kecil, bahkan dikha- watirkan akan membawa keseng saraan yang lebih mendalam. Hal inilah sebenarnya yang perlu dikaji secara matang dan men- dalam. Pemekaran kabupaten yang perlu kita sadari bersama adalah hasil dari pemekaran tersebut yang ternyata tidak seindah yang Kepala Desa Panjang P. Pandiangan, kepada Waspada di rumahnya membenarkan keluhan warga menegenai jalan (a08) Menurut keterangan, proyek pengerasan jalan desa yang dikerjakan CV SJ itu baru ter- PAN Sumut Pecat Anggota DPRD Simalungun mereka sudah harus turun. Masing-masing berkas pengusulan kanaikan pangkat atau golongan itu ada mengusul dari golongan II ke golongan III maupun golongan IIA ke IIB dan begitu juga untuk golongan III. Surat DPW PAN Sumut uang ditandatangani Ketua Drs H. Ibrahim Sakty Batubara dan Sekretaris H. Anwar Sofyan, nomor: PAN/02/A/K-2/164/V/2002 bertanggal 3 Mei 2002 ke DPP PAN menyatakan pemecatan Su- diarto Naiboho tersebut disebab- kan antara lain tindak-tanduk dan perilaku politik Sudiarto Naiboho selama ini sudah sangat merugikan kepentingan dan nama baik partai serta DPW PAN Sumut telah berusaha memberikan kesempatan dan melakukan pembinaan terhadap Sudiarto Naiboho, namun sam-pai sejauh ini tidak pernah me-nunjuk- kan itikad untuk berubah. Selain itu, DPW PAN Sumut memecat Sudiarto Naiboho setelah mempertimbangkan surat DPD PAN Simalungun nomor: PAN/02.06/A/K-S/040/XII/ 2001 bertanggal 13 Desember 2001 tentang pemecatan Su- diarto Naiboho dari keanggotaan PAN, hasil rapat koordinasi DPW PAN Sumut dengan DPD PAN Simalungun 8 Februari 2002, laporan kerja PANDA (Pem- binaan Daerah) guna penanga- Selain kalangan guru, juga peristiwa ini terjadi pada pegawai negeri di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Simalungun. Bahwa di antara mereka juga ada yang mengusulkan kenaikan pangkat tetapi sampai saat ini belum terealisir.(a22) dibayangkan sebelumnya. Se- tidaknya, itulah yang didapat penulis masukan dari beberapa sumber dari kabupaten yang sudah dimekarkan, seperti Kab. Toba Samosir dan Kab. Mandai- ling Natal, karena untuk melak- sanakan pembangunan belum dapat terealisasi dengan cepat. Sedangkan tujuannya utama dilaksanakannya pemekaran itu adalah untuk mempercepat lajunya pembangunan dan yang kedua lebih meningkatkan kese- jahteraan masyarakat setempat dari yang sebelumnya. Jadi ka- lau kenyataan itu masih juga tetap demikian, berarti peme- karan yang dilakukan hanya untuk menghambur-hamburkan uang negara yang seharusnya dapat dipergunakan untuk ke- pentingan pembangunan ma- syarakat. Krisis Ekonomi Apa lagi sekarang ini bangsa kita sedang dilanda krisis pereko- nomian yang dapat membawa penderitaan rakyat berkepan- jangan karena sulitnya mencari uang, di sana sini terjadi PHK oleh perusahaan. Sedangkan la- pangan pekerjaan sangat sulit diperoleh. Bila dana pemekaran itu dimanfaatkan untuk pem- bangunan, betapa baiknya, se- hingga dapat untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat kecil di Waspada/Iwan Has nan/penuntasan kasus Sudiarto Naiboho, hasil pertemuan PAN- DA dengan Sekretaris DPW PAN Sumut pada 12 April 2002 dan keputusan rapat DPW PAN Sumut pada 9 April dan 16 April 2002. Manullang melanjutkan, DPD PAN Simalungun memecat Sudiarto Naiboho pada rapat ple- no di kantor DPD PAN itu pada 8 Desember 2001 lalu akibat tidak mau memenuhi panggilan sebanyak tiga kali. "Panggilan itu guna membicarakan pertang- gungjawaban kinerjanya selama menjadi anggota DPRD dan ber- bagai tindakannya yang mece- markan nama baik PAN," sebut Manullang. Penyebab lainnya, kata Ma- nullang, Sudiarto Naiboho tidak pernah memberikan kontribusi ke partai, tidak mengakui hasil Musyawarah Daerah II PAN Simalungun untuk kepenguru- san periode 2000-2005 dan malah membuat musyawarah daerah tandingan, mendukung calon bu- pati yang gagal dengan mene- rima uang dari calon tersebut dan berbagai tindakan lainnya yang mencoreng nama baik par- tai.(a23) Menurut OP. Sitompul, pi- haknya juga telah menyurati PDIP Sumut dan DPP PDIP sebagai bahan untuk bahasan Rakernas. Diharapkan, Fraksi PDIP DPRD Taput masih punya hati nurani mendengar him- bauan ini. pedesaan. danai pemekaran suatu kabu- Coba bayangkan, untuk men- paten, setidaknya harus meng- habiskan dana satu triliun ru- piah. Itu tidak dikaji dari mana asal sumber dananya, baik itu dana dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) ataupun dana dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang jelas satu triliun sudah barang tentu bakal ludes. Karena kabupaten baru itu harus membangun pulu- han kantor. Bila satu triliun ini dimanfaatkan untuk kepenti- ngan sarana umum, seperti mambangun irigasi diberbagai desa di Kec. Seirampah, yang sa- ma sekali belum ada, begitu juga di Kec. Tg. Beringin dan dikeca- matan lainnya di daerah ini akan sangat bermanfaat. Demikian juga ruas jalan masih banyak yang belum per- nah tersentuh aspal. Ini sangat mendesak harus segera dikerja- kan. Lain lagi ruas jalan yang sudah perna diaspal, tetapi su- dah hancur kembali ini juga perlu secepatnya diperbaiki. Sebab bila hal ini tidak segera mendapat tanggapan dari Pem- kab DS jalan sebagai urat nadi untuk pembangunan dari desa dan berdampak kepada harga- ke desa akan sulit untuk dilalui harga barang kebutuhan masya- "Kita akan tetap berjuang menyikapi aspirasi rakyat. Jika disebut massa akan turun meng- Pembelian 25 Sepeda Motor Hamburkan Uang Rakyat T.TINGGI (Waspada): Ma- syarakat T.Tinggi menilai, pem- belian 25 sepeda motor untuk anggota DPRD Tebingtinggi hanya menghambur-hamburkan uang ratusan juta rupiah. Keterangan diperoleh Was- pada dilingkungan DPRD T.Tinggi, Senin (8/7), pembelian 25 kendaraan roda dua sudah pasti direalisasikan karena anggaran di APBD tahun 2002 sudah tersedia. Yang menjadi pembicaraan saat ini, kendaraan tersebut nantinya tidak merupakan aset pemerintah, tapi milik pribadi anggota dewan. Bahkan disinya- lir, pembelian roda dua tersebut merupakan satu cara kolusi ter- selubung dilakukan Pemko dengan DPRD se tempat. "Saat ini, pembelian kendaraan roda dua sudah mendekati final, meski belum tahu kapan akan Buruh Tambang Pasir Harapkan tersebut. Menurut informasi Budidaya Ikan Keramba yang didengarnya, pemborong menterlantarkan proyek itu karena dana proyeknya yang tidak cair. Berkaitan dengan masalah itu, tim koordinasi P2D Kab. Asahan sudah pernah turun meninjau pengerjaan proyek Sebaliknya, sebagian lainnya minta kendaraan tersebut tidak pantas menjadi milik pribadi, tetap milik pemerintah dan ha- rus menggunakan plat merah. Ishak Trianda, AMD, seorang LANGKAT (Waspada): Bu- kelompok-kelompok masyarakat ruh penambang pasir di kawasan yang berada di sekitar pinggiran pinggiran Sei Wampu, Stabat. Sungai Wampu yang selama ini berharap pengembangan keram- hidupnya menjadi penambang banisasi dapat ditingkatkan. pasir. Tujuannya, selain sebagai proyek Modal bantuan yang dibe- dimaksud. Namun bagaimana diberikan kepada DPRD, "ujar anggota dewan menilai, sebaik- percontohan masyarakat juga rikan bupati tersebut meliputi hasilnya tidak diketahui pasti. satu anggota dewan yang me- nya pembelian kendaraan roda nolak namanya disebutkan. dua tersebut menggunakan plat Sedangkan pejabat terkait merah. "Secara pribadi saya di Pemko TTinggi, tidak bersedia mengharapkan kendaraan terse- mengomentari masalah ini. but tetap menggunakan plat me- Namun isu akan ada pembelian rah. Namun kalau kawan-kawan kendaraan roda dua dalam jum- dari fraksi lainnya berpikiran lah banyak untuk anggota dewan lain, saya tidak tahu,"ujar Ishak, semakin merebak di kalangan Sekretaris F.PPP yang juga Ke- masyarakat T.Tinggi. tua DPD Partai Keadilan T. "DPRD Tebingtinggi tidak Tinggi.(m47) pembuatan keramba ukuran 2,5m x 8m Rp 2 juta, membeli benur ikan nila dan ikan mas 2000 ekor per keramba Rp 1,1 juta, membeli pakan untuk 4 bulan Rp 700.000. Total biaya per keramba yang dikeluarkan berkisar Rp 3,8 - Rp 4,5 juta. Bantuan yang diberikan Bupati Langkat ini tidak dikena- kan bunga, dan pengembalian- nya dipotong 20% dari hasil ko- tor setiap kali panen, sehingga dalam waktu lima kali panen, modal yang dipinjamkan ter- sebut bisa dikembalikan, untuk kemudian digulirkan kepada kelompok yang membutuh- kannya pula.(a06) juga akan tumpah melakukan unjuk rasa bersama masyarakat, bila perlu menyegel Kantor DPRD Taput. Massa PDIP pasti akan turun," tegas OP.Sitompul. Beberapa anggota DPRD Taput yang ditemui wartawan di depan kantornya, Senin (8/ 7) siang, antara lain Todo Pak- pahan (PDIP), Ir Ottoniyer Si- manjuntak (PDIP), ketua F- PDIP Herbet Panggabean, Tho- mas Simajuntak (PDI), G.Sila- lahi (Golkar), A.Nainggolan (F.Bersama) tidak berkomentar seputar rencana study banding tersebut. Para anggota dewan itu hanya tersenyum-senyum dan mengalihkan pembicaraan atas pertanyaan wartawan. MEDAN (Waspada): Warga Blok XVIII Jalan Pelikan, Pe- rumnas Mandala, Kab. Deliser- dang, kecewa dengan kepala lingkungan (Kepling) yang selalu mempersulit urusan warga. Menurut sumber, para anggota dewan itu akan ber- angkat secara diam-diam ke Me- dan, karena mereka akan me- "Kami sangat kecewa dengan sikap Kepling yang tidak merak- Jawa. (al2) hempang dan membatalkan numpang kapal laut ke Pulau yat. Kalau bisa Kepling itu di- study banding itu, massa PDIP ganti agar keresahan warga dalam melakukan berbagai urusannya tidak terhambat lagi," ngkap M. br. Simanjutak, di redaksi Waspada Sabtu (6/7). T.TINGGI (Waspada): Pe- merhati masalah 'wong cilik', Dusi Kiemas mengatakan, pe- merintah dan aparat terkait harus segera mengembalikan ribuan hektare tanah HGU PTPN di Sumut kepada rakyat dengan damai dan tanpa ke- kerasan. Pembentukan Kabupaten Baru Untuk Apa? MASYARAKAT saat ini sedang keranjingan melakukan pemekaran daerah, baik itu provinsi, kabupaten, kecamatan maupun daerah yang paling ren- dah yaitu daerah desa. Usulan pemekaran daerah ini didukung pula oleh syarat yang sangat ri- ngan. Asal ada tiga kecamatan sudah bisa mengusulkan ke pusat untuk dijadikan kabupaten. Sehingga akibat itu hampir semua kabupaten di Sumatera Utara akan mengusulkan mem- buat pemekaran daerah. Seka- rang timbul pertanyaan, peme- karan daerah dilaksanakan apakah memang murni dari hati nurani untuk mensejahterakan masyarakat?. Apakah memang ada tujuan-tujuan tertentu oleh pihak penggagas untuk kepen tingan pribadi?. Pemerintah Harus Kembalikan Tanah Pada Rakyat son Manurung, sesepuh warga Desa Payabagas Ponimin, Su- warno dan pengurus Gerak Sumut. "Saya bersedia menjem- batani keinginan rakyat kecil di Sumut dengan pemerintah pu- sat dalam kasus tanah ini hingga tuntas, karena saya selalu mem- bela kepentingan masyarakat," kata Dusi, kepada puluhan war- ga Kampung Penguripan, Desa Payabagas, Tebingtinggi Sabtu (6/7), usai mengunjungi masya- rakat tani bermasalah Bandar- betsy, di kantor bupati setempat. Turut mendampingi adik kandung suami Presiden RI Taufik Keimas itu, Ketua Umum Marhaen Sumut Syamsul Hilal, Sekjen Aliansi Gerakan Rakyat Sumut (Agresu) Ir Parlin Ma- nihuruk, aktivis Jakarta Thom- aspiratif dan bertindak aji mumpung sehingga menyakiti hati masyarakat yang membe- rikan suara kepada mereka,"ujar seorang abang beca yang mang- kal di sekitar lingkungan DPRD. Sementara itu, keterangan lain menyebutkan, pembelian kendaraan roda dua untuk ang- gota dewan menjadi polemik. Sebagian anggota dewan minta kepada Pemko agar kendaraan tersebut memakai plat hitam, meski harus dibayar secara angsuran. Alasannya, kendaraan tersebut nantinya dapat menjadi hak milik setelah tidak menjabat lagi di DPRD. rakat sehari-hari. Bukan hanya itu saja. Sete- lah terbentuknya kabupaten "Ser- dang Jaya" tentu pemerintah daerah akan membentuk pula lembaha legislatif yang jumlah nya paling tidak 30 orang. Dari 30 orang lembaga legislatif kalau honor perbulannya kita buat sa- jalah Rp 1,5 juta/bulan, berarti pemerintah daerah akan me- ngadakan Rp 45 juta/bulan. pegawai-pegawai di lingkungan Belum lagi gaji bupati dan Namun demikian, kata Dusi, sejauh mungkin menghindari masyarakat harus bersabar dan segala bentuk benturan fisik yang berakibat kerugian rakyat dalam memperjuangkan ribuan hektare tanah tersebut. Menurut Dusi, perjuangan- nya itu tulus dan keluar dari hati nurani, karena selama ini sering- kali melihat rakyat tertindas oleh para penguasa. "Saya tidak mem- bawa partai manapun. Tetapi kalau ada partai yang simpati kepada rakyat kecil, boleh ber- gabung dengan kami," katanya. Dalam kesempatan itu Dusi mengusulkan, sekitar 82 hentare lahan di kampung Penguripan, Desa Payabagas itu diubah na- manya menjadi Kampung Front Merah Putih. "Bagaimanapun se- cara defakto 90 % tanah ini sudah milik rakyat," katanya.(m43) Waspada/Eddi Gultom Komisi II DPR-RI Laode Djeni Hasmar, S. Sos memakai seragam abu-abu saat akan diulosi oleh tokoh masyarakat Kec. Seirampah SELASA, 9 JULI 2002 8 Walau Diprotes, DPRD Dairi Tetap Laksanakan Study Banding SIDIKALANG (Waspada): Setelah tahun sebelumnya berangkat ke Suka Bumi, Provinsi Jawa Barat, tahun ini DPRD Dairi kembali melakukan study banding ke Kab. Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dengan dana yang sama, Rp 500 juta. Seperti biasa, keberangkatan dewan itu mendapat protes dari berbagai pihak, karena dinilai hanya berfoya-foya di atas penderitaan rakyat. Namun, sepertinya anggota dewan terhormat itu tidak ambil pusing. Ketua DPC PNI Bung Karno Dairi Tomy Tambunan, SH, kepada Waspada Senin (8/7) mengatakan, kalaupun keberangkatan anggota dewan itu merupakan bonus karena menerima LPJ bupati, sebaiknya DPRD berpihak kepada rakyat. Misalnya dengan mengalihkan uang Rp 500 juta itu untuk membiayai 10 orang pegawai Pemkab Dairi sekolah peningkatan jenjang dari S1 menjadi S2. Kalau tidak, kata Tambunan, uang itu lebih baik digunakan untuk penyisipan jalan arah Parogil, yang kini sudah hancur. "Jadi yang jelas saya curiga terhadap DPRD Dairi. Kalau hanya study banding tidak perlu ke sana. Lebih baik ke daerah yang kondisinya sama dengan Dairi. Misalnya Tanah Karo," katanya. Direktur keuangan LSM Dairi Monetery and Envivonment Monitoring (DMEM) Ir Wesli Solin, kepada Waspada mengatakan, tahun lalu study banding sudah dilakukan. Namun anggota dewan belum memberikan kinerja positif bagi rakyat. Malah terkesan menindas rakyat. Ketua OKP Sadabato Sidikalang Hendrik Naibaho, kepada Waspada, juga sangat menyesalkan keberangkatan dewan itu, mengingat situasi ekonomi masyarakat yang kian sulit. Pantauan Waspada di kantor DPRD Senin (8/7), suasana sangat sunyi. Menurut sumber yang diperoleh bahwa anggota dewan itu lagi berkemas-kemas untuk berangkat Selasa (9/7) menuju Pontianak melalui Bandara Polonia.(cnm) dinas di Pemkab setempat. Bila dikaji dari uang penge- luaran yang begitu besar, sedang. kan pemasukkannya tidak sesuai dari mana dana tersebut akan diperoleh ?. Tentu saja sasaran- nya masyarakat kecil jugalah yang harus diperas. Sehingga pemekaran yang dilakukan de- ngan dalih untuk mensejahte- rakan masyarakat, tetapi se- baliknya semakin membuat masyarakat mejadi sengsara. Eddi Gultom Kepling Blok XVIII Persulit Urusan Warga Menurut br Simanjuntak, dia kecewa berat kepada Kepling berinisial YS itu saat melakukan pengurusan Kartu Rumah Tang- ga (KRT) dan meminta surat pengantar untuk mengurus akte kelhiran putranya yang akan melanjutkan sekolahnya. Pa- dahal, iuran Pajak Bumi Bangu- nan (PBB) sejak tahun 1983 sampai saat ini tidak pernah untuk memperoleh bantuan dana bergulir untuk budi daya ikan sistem keramba. Bagi masyarakat pinggiran Sungai Wampu, budi daya ikan melalui keramba jaring apung merupakan hal yang baru, sedangkan untuk masyarakat Langkat Hulu dan pinggiran laut Langkat Hilir serta Teluk Aru sudah merupakan tradisi lama. Kadis Perikanan dan Kelau- tan Kab. Langkat Drs Nazarud- din, kepada wartawan belum lama ini mengemukakan, sejak tahun lalu Bupati Langkat telah mengambil inisiatif untuk mem- bantu pengembangan budidaya keramba jaring apung kepada Mayat Mr X Terapung Di Sei Mencirim Binjai BINJAI (Waspada): Ma- syarakat Kelurahan Mencirim, Binjai Sabtu (6/7), sekira pukul 09:00 menemukan mayat seorang pria tanpa identitas dengan kondisi terapung di Su- ngai Mencirim, persis di bawah jembatan gantung dan tidak memakai busana. nunggak atau macet. Karena merasa pengurusan Akte kelahiran itu dirasa sangat penting dan berkaitan dengan sekolah anaknya, br Siman- juntak memberikan imbalan Rp 100.000. Keterangan diperoleh Was- pada di lapangan, mayat dite- mukannya oleh warga setempat yang hendak mandi di sungai itu. Namun Kepling meminta Rp. 300.000, dengan alasan, saat kepindahan di kampung itu tidak melapor kepadanya dan terkesan sombong. 10 Siswa Tamansiswa T.Tinggi Lulus Jalur PMP T.TINGGI (Waspada): 10 siswa SMU Tamansiswa Te- bingtinggi berhasil masuk Per- guruan Tinggi Negeri di Medan melalui jalur Penyaluran Minat dan Prestasi (PMP). Mereka itu, lima orang diterima belajar untuk ahli ma- dya D3 yakni, Sri Wahyuni (D3 Analis Farmasi USU), Nur Khairani (D3 Komputer USU), Rika Hariati (D3 Administrasi USU), Nirwana Sari (D3 Perban- kan Polimed). Peni Amalia Efendi Tanjung (D3 Adm Bisnis Polimed). Sedangkan lima orang mengambil gelar S1. Mereka itu, Rusmawati (S1 Biologi Unimed); Rini Eka Suriani (S1 Matema- tika), Kamala Sasmita (S1 Baha- sa Inggeris Unimed), Fauziah Siregar (S1 Fisika Unimed) dan Setelah mengambil beberapa keterangan dari masyarakat pi- hak kepolisian langsung meng- evakuasi mayat korban ke RSU Dr Joelham Binjai guna divisum. Kini mayat pria setengah baya itu berada di kamar mayat ru- mah sakit itu. Menurut sumber Waspada, mayat tersebut sebelumnya dibunuh dan untuk menghi- langkan jejak dibuang ke Sungai Mencirim. Hal tersebut diper- kuat dengan ditemukannya bekas memar di bagian kepala mayat.(cnt) Karena tidak punya uang yang diminta, dia bermaksud menemui Lurah sebagai atasan Kepling. Tetapi oleh Lurah urusan itu tetap ditolak, karena dasar dari pembuatan surat- surat berada di tangan Kepling. "YS telah lama menjabat Ke- pling. Karena itu dia merasa sudah menjadi penguasa kecil di Jalan Pelikan Perumnas Man- dala," kata beberapa warga lain- nya.(m36) Khairil Anwar (S1 Sejarah Unimed). Ketua Yayasan Perguruan Tamansiswa Drs M. Ardi, di- dampingi Wakasek SMU Taman- siswa Drs Bambang LR kepada Waspada Jumat (5/7) menga- takan, jebolnya sejumlah siswa ke perguruan tinggi negeri merupakan suatu prestasi. "Ini merupakan jawaban kepada beberapa kalangan masyarakat dan elit pendidikan daerah ini tentang prestasi sekolah tertua yang dinilai sebelah mata." Menurut Ardi, banyak ka- langan melihat sekolah Taman- siswa tempat berkumpulnya para siswa nakal. "Ini merupa- kan jawaban yang dibalas dengan prestasi,"ujar Ardi. Dia mengakui tercatat 4000 siswa dari tingkatan SD/SMP/SMU Tamansiswa harus diawasi, sehingga tidak tertutup ke- mungkinan ada murid yang nakal dan merusak citra sekolah. "Namun jumlah murid nakal hanya segelintir saja diban- dingkan yang ingin belajar," tambah Ardi. (m47) Prakiraan Cuaca 9 Juli sampai dengan sore Cuaca: Berawan dan hujan lokal/guntur Angin: Barat Daya s/d Timur Laut Kec. 05 s/d 35 km/jam Suhu Tertinggi: 35 °C 24°C Suhu Terendah: Kelembaban Tertinggi: 93 persen Kelembaban Terendah:55 Persen SUMATERA UTARA 9 Juni pagi sampai dengan malam Pesisir Timur: Berawan dan berpeluang hujan Tokal Lereng Timur Pegunungan: Dataran Tinggi: Berawan Pantai Barat: Berawan Color Rendition Chart WASPADA API Rp JAKARTA (Ar Departemen Ke- mengungkapkan, hingga semester I Rp7,1 triliun atau tahun 2002 ini se "Namun ini masih temp kata Anshari Ritonga seb mengikuti rapat kerja Pa Anggaran DPR dengan M Keuangan dan Bank Indo membahas RAPBN 2003 karta, Senin. Anshari menyebutkar ka defisit itu sebagian besa babkan karena pemerinta rus mengeluarkan dana a umum (DAU) pada awal "Pada semester I ini, dikeluarkan DAU untuk BM Gula JAKARTA (Antara): rintah, berdasarkan Kepu Menteri Keuangan Nome KMK.01/2002 tertanggal 2002, mentetapkan Tar Masuk (BM) atas Impor Salinan Keputusan M Keuangan (KMK) yang di di Jakarta, Senin menyeb keputusan diambil denga nimbang program restrul- industri gula nasional ha dukung dengan tetap perhatikan kepentingan tebu dan konsumen gul KMK itu berlaku sela bulan, terhitung sejak t ditetapkan. Disebutkan, menger untuk gula tebu ditetapka sar Rp550 per kg, gula bit. SBU Ap Ikuti Ter MEDAN (Waspada): usaha yang menjadi ar Asosiasi Pengusaha Kon Indonesia (Apkindo) Sum muanya merasa sangat g karena Sertifikat Badan (SBU) milik mereka dip instansi pemerintah dan i lainnya. Banyak para usaha mengikuti tender ada kendala dikarenak tifikat tersebut di registra Gubsu dan dinilai setara SBU lainnya yang ada. Salah satu contoh a Apkindo Sumut telah me proses tender Dinas Jala batan Provsu di Medan a di cabang-cabang dinas d paten, semuanya berlan dengan lancar tanp kendala. Hal ini disampaikar Umum Apkindo Sumut I Situngkir di dampingi Sel Umum Alex Sitompul, pengurus lainnya Jhonsc rani, Ir R Tambunan, Sibarani, SE, Henky Pa kepada wartawan baru-b Pengembar JAKARTA (Antara): Pengembang Rumah Sec dan Rumah Sangat Sed Indonesia (Apersi) memin pemerintah segera mene Keputusan Presiden (K mengenai restrukturisas usaha kecil dan mem (UKM) dan koperasi. Ketua Umum Dewan rus Pusat (DPP) Apersi, M Sinaga di Jakarta Senin. takan, penundaan Ke tersebut selain menunj tidak adanya keberpihal pada pengusaha UKM, ju lihat bahwa pemerintah sebatas retorika dalam r turisasi utang UKM. "Itu terlihat dari per sannya yang bertele-tele d derung tidak serius. Mula jikan keluar bulan Feb mundur ke Maret, April, FORE DANGER THA ANAC TREAT W CATHER VENOMOUS PRESIDENT: 13.00-15.15-17.30- FROM THE MAKERS OF "BRAVE "A MAGNIFICENT FILM -Larry King (O MEL GIBSON WE WERE SOLDIERS BASED ON A TRUE STORY He PERISAI 1 : 13.45-1 EMPIRE 4: 13.00-15