Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

4cm WASPADA DEMI KEBENARAN DAN KEADILAN Harian Umum Nasional WASPADA Terbit sejak 11 Januari 1947 Pendiri: H. MOHAMMAD SAID (17 Agustus 1905 - 26 April 1995) Hj. ANI IDRUS (25 November 1918-9 Januari 1999) Pemimpin Umum: dr. Hj. Rayati Syafrin, MBA Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: H. Prabudi P. Said Wakil Pemimpin Umum/Wapemred: H. Teruna Jasa Said Pemimpin Perusahaan dr. Hj. Rayati Syafrin, MBA Redaktur Pelaksana : Azwir Thahir, Sofyan Harahap Dewan Pelaksana Redaksi T. Junaidi, Hendra DS. Edward Thahir. Muhammad Joni, Sumaharja Ritonga, Nurhalim Tanjung. Akmal AZ, Rudhy Faliskan Alamat Kantor Pusat, Penerbit, Redaksi, Tata Usaha/Periklanan Jalan Letjen Suprapto/Brigjen Katamso No.1 Medan 20151 Tel. (061) 4150858 (3 saluran), Faks: (061) 4510025 e-mail :waspada@indosat.net.id Kantor Biro redaksi/Perwakilan Periklanan: (1) Bumi Warta Jaya, Jalan Kebon Sirih Timur Dalam No. 3 Tel. (021) 322216 Faks. (021) 3140817 Jakarta Pusat (2) Perwakilan Waspada Jalan Ratu Syafiatuddin No. 21-C Tel.(0651) 22385 Banda Aceh 23122 (3) Jalan Listrik No. 11 Lhokseumawe Tel. (0645) 44208 (4) Komplek Windsor Square Blok B No. 28 Nagoya, Batam Tel. (0778) 430923 www Penerbit PT Penerbitan Harian Waspada Komisaris Utama: Tribuana Said Direktur Utama: dr. Hj. Rayati Syafrin, MBA SIUUP: 065/SK/MENPEN/SIUUP/A.7/1985 tanggal 25 Februari 1988 ISSN 0215-3017 Percetakan: Percetakan Web PT Prakarsa Abadi Press, Jalan Letjen. Suprapto/Brigjen Katamso No.1 Medan 20151 Tel.612681 Isi di luar tanggungjawab pencetak Harga iklan tiap mm kolom Rp. 7.000 ukuran 42 mm. Tajuk Rencana Rapat Konsultasi Atau 'Konsultasi' P emerintahan Presiden Megawati wajar saja khawatir menghadapi Sidang Tahunan (ST) MPR Agustus mendatang. Mengapa? Meskipun dalam sidang tersebut dijamin Ketua MPR Amien Rais tidak akan menjatuhkan Presiden Megawati, namun sega- lanya bisa terjadi. Kalau saja situasinya tiba- tiba berubah panas" maka pemerintahan Mega- wati bisa jatuh. Sebab, hanya di lembaga MPR itu satu-satunya yang bisa mengganti Presiden sebagaimana sudah mereka buktikan ketika melengserkan Gus Dur tahun lalu. Itu sebabnya mengapa Ibu Mega dan anak buahnya dari Fraksi PDI-P begitu antusias me- ngadakan rapat konsultasi dengan pimpinan DPR, pimpinan fraksi-fraksi dan komisi di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta kemarin. Sekalipun secara eksplisit sudah ditegaskan oleh orang-orang Mega bahwa rapat konsultasi itu tidak ada kaitannya dengan upaya memulus- kan ST MPR, namun tidak menjadi rahasia lagi kalau rapat konsultasi itu dijadikan ajang pe- manasan atau uji coba menjelang ST MPR untuk mengetahui kekeuatan dan strategi lawan. Dari rapat konsultasilah akan terbaca apakah ada anggota DPR yang juga anggota MPR akan berbicara keras pada ST nanti. Kalau ada cepat- cepat akan diamankan dengan berbagai cara. Segala kemungkinan jalan menghujat pemerintah seputar jalannya roda pemerintahan yang sudah dilakukan Presiden Megawati akan ditutup sehingga jalannya ST MPR nanti benar-benar mulus. Ketua Fraksi PDIP Roy BB Yanis menjelas- kan, rapat konsultasi dilakukan untuk lebih mengefektifkan kerjasama kedua lembaga tinggi negara yang sekaligus mencerminkan tidak ada- nya lagi dominasi eksekutif atas legislatif, begitu juga sebaliknya. Alasan Roy masuk akal, mengi- ngat kedua lembaga yang selevel itu selama ini kurang kompak. Saling hantam dan menjatuh- kan dan ujung-ujungnya "damai" seperti yang terjadi saat ini. Mengingat jadwalnya yang dekat dengan agenda ST MPR maka sorotan publik tentu saja rapat konsultasi tersebut tidak lain untuk memu- luskan jalannya ST MPR. Apalagi sebagian ang- gota DPR tetap meminta Presiden memberikan progress report sehingga terbuka peluang untuk menjatuhkan Presiden Megawati dalam sidang dimaksud, sebagaimana yang dialami Gus Dur lalu. Sayang, rapat konsultasi kemarin berlang- sung tertutup sehingga semakin menimbulkan Namun adakalanya, dan sering terjadi pelak- sanaan pembangunan itu sudah menyimpang jauh dari tujuannya semula. Bukannya manfa- atnya tidak dinikmati oleh rakyat, malah seba- liknya aktivitas pembangunan itu justru meru- gikan dan mengancam kesehatan rakyat serta keselamatan dan kelestarian lingkungan. Contohnya aktivitas penambangan di Temba- ga Pura, Irian Jaya (Papua!) yang keuntungannya berlipat ganda dinikmati oleh para investor dan membawa produknya yang bersih ke luar negeri. Sebaliknya rakyat hanya menghirup udara yang tercemar, air yang mengandung limbah beracun berbahaya (merkuri) serta hutan, termasuk ka- wasan hutan lindung yang rusak. Hutan dan hutan lindung tersebut sebenarnya berfungsi sebagai habitat dari flora dan satwa langka yang hanya ada di area Papua tersebut. Dalam kaitan inilah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) beberapa bulan yang lalu telah mengajukan pengaduan dan tuntutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta me- ngenai aktivitas PT Freeport Indonesia yang melakukan perusakan lingkungan di kawasan penambangan emas di Tembaga Pura tersebut. Tuntutan WALHI adalah karena PT FI tidak melaporkan dan menjelaskan kepada rakyat lebih dulu bahwa kegiatan penambangan tersebut bakal dan mungkin mencemari dan merusak lingkungan, sehingga rakyat bisa berjaga-jaga lebih dulu. Namun aktivitas pertambangan PT FI terse- but berdasarkan izin dari Presiden Gus Dur tetap dilanjutkan, meski berdasarkan pengaduan Ba- peldada Irian Jaya, seharusnya ditunggu hasil temuan Komisi Pencari Fakta yang dikirim oleh DPR Pusat. kecurigaan kalau dalam sidang konsultasi itu sebenarnya juga "dikonsultasikan berbagai hal yang berkaitan dengan laporan kemajuan dan bahkan kemungkinan pertanggungjawaban Presiden Megawati. Saat ini WALHI masih meneruskan kiprah- nya untuk membela kepentingan rakyat dan upaya penyelamatan lingkungan hidup. Dari Bandar Lampung, seperti dikutip "Antara" (16 Juli) dikabarkan bahwa meskipun peralihan kepemimpinan di tubuh WALHI Lampung belum mulus dan diwarnai konflik, tapi forum berang- gota 13 LSM itu tetap memiliki komitmen mem- bela rakyat yang menghadapi masalah lingkung- an hidup. Mengingat banyaknya permasalahan bangsa yang tak kunjung tuntas saat ini rapat konsultasi dipastikan berlangsung panas, apalagi sejumlah fraksi di DPR disebut-sebut mempertanyakan penanganan pemerintah terhadap daerah-daerah konflik seperti di Aceh, Maluku dan Papua, serta, langkah-langkah pemerintah dalam upaya pe- mulihan ekonomi serta sejumlah masalah aktual lainnya. Kalau fraksi-fraksi di DPR konsisten rapat konsultasi dipastikan tak mulus. Banyak masalah yang bisa menimbulkan perdebatan. Di satu sisi anggota dan fraksi DPR tidak punya beban moral menghadapi ST MPR nanti. Mau sekadar progress report atau pertanggungjawaban. Presiden Megawati lah yang harus mampu menje- laskan segala persoalan bangsa dan upaya me- ngatasinya. Kalau jawaban Ibu Mega mengena di hati dewan, takkan timbul perdebatan panjang. Semuanya akan berjalan lancar-lancar saja. Kon- disi seperti itulah yang ingin diciptakan kubu Ibu Mega dan kelihatannya sukses, setelah PDI-P dan Golkar saling mengikat janji" yang diawali dari gagalnya pembentukan Pansus Buloggate II sehingga Akbar merasa berhutang budi pada Ibu Mega. Pembangunan Berkelanjutan Demi Rakyat Dan Lingkungan S uatu kenyataan yang tak dapat kita pungkiri bahwa pembangunan itu hanya dapat dilaksanakan dengan mengeksplorasi dan mengeksploitasi / memanfaatkan sumber daya alam (SDA), apakah hayati (hewan, jasat renik dan tumbuhan) maupun fisik (udara, air, tanah, minyak, aneka logam dsb). Di Lampung, persoalan lingkungan hidup diprediksikan semakin meningkat di masa depan dengan kian berkembangnya aktivitas pemba- ngunan maupun invasi terhadap kawasan lindung yang makin menyempit. Karena itu, WALHI Lampung telah memilih lima program strategis tiga tahun (2002-2005) mendatang, diantaranya advokasi kebijakan yang tidak ramah lingkungan, terus melakukan kampa- nye dan penyadaran pentingnya kelestarian ling- kungan, penguatan kelembagaan lokal, mediasi dan fasilitasi serta mendorong "clean government". WALHI perlu ikut terlibat mendorong terwu- judnya kebijakan pada era otonomi di Lampung yang berpihak pada masyarakat dan lingku-ngan, mengurangi berbagai tekanan terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati, mendukung pe- ngelolaan sumberdaya alam oleh masyarakat, dan mendorong terbukanya ruang partisipasi publik. Namun begitu selalu timbul kekhawatiran di pihak penguasa karena mereka yang menjadi birokrat merasa takut jabatannya hilang begitu saja, seperti yang terjadi di era Gus Dur. Itu sebabnya diadakan rapat konsultasi untuk melicinkan jalan Ibu Mega terus memimpin bangsa ini. Laporan kemajuan merupakan pemaparan atas penyelesaian tugas selama setahun sesuai Tap MPR dan UU yang dihasilkan parlemen. Laporan pertanggungjawaban juga pemaparan kinerja tetapi untuk jangka yang baku adalah lima tahun. Dengan demikian laporan kemajuan dan laporan pertanggungjawaban esensinya sama. Bedanya hanya persoalan waktu. Hemat kita, ST MPR baik asalkan dilakukan sesuai ketentuan. Bukan ajang penghamburan uang negara, dan bukan pula ajang pembantaian plus pelengseran, kecuali Presiden membuat kesa- lahan fatal. Mudah-mudahan saja dalam ST MPR nanti amandemen UUD-45 dapat disepakati dengan musyawarah dan mufakat, bukan me- nanisme voting. Begitu juga sistem pemilu dengan pemilihan presiden secara langsung. + Secara kritis WALHI Lampung menilai umum- nya Pemerintah Propinsi maupun Kabupaten/ Kota di Lampung belum dapat mengelola anggaran pembangunan (APBD) secara transparan, masih menerapkan kebijakan merugikan masyarakat dan lingkungan, kurang partisipatif, serta masih melestarikan KKN. WALHI prihatin terhadap sejumlah kawasan lindung, pesisir pantai dan sungai di Lampung menghadapi ancaman serius. Di Pantai Timur, Teluk Lampung dan Teluk Semangka telah terjadi pencemaran, eksploitasi mangrove (bakau), rekla- masi, sedimentasi dan abrasi akibat konversi lahan yang dapat mengancam keanekaragaman hayati di pesisir dan laut. Di Taman Nasional Way Kambas (TNWK) maupun TN Bukit Barisan Selatan masih terjadi illegal logging, perburuan illegal, perambahan, kebakaran hutan maupun konflik antar masyarakat maupun dengan pemerintah. WALHI mengkritik pula tata ruang wilayah di Propinsi, Kabupaten dan Kota di daerah Lam- pung yang tidak menunjukkan adanya keterpaduan tata ruang pesisir dan kelautan, masih terjadi tumpang tindih peruntukan, konflik tata batas, konflik jalur tangkap nelayan. Tujuan lain yang harus dicapai adalah meng- hentikan laju deforestasi (penghancuran hutan) dan degradasi lingkungan pesisir kelautan, taman nasional dan sungai akibat praktek eksploitasi sumberdaya alam yang tidak ramah lingkungan bisa ditekan. Secara umum kita harus mendukung kegiatan pembangunan yang berkelanjutan, pem- bangunan yang berwawasan lingkungan demi terwujudnya kebijakan nasional/ daerah yang berpihak pada masyarakat dan lingkungan.- SUDUT BATUAH * Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) HT Rizal Nurdin mengharapkan kehadiran Sun Plaza di Medan jangan sampai mengecilkan arti fisik Masjid Agung -Supaya engga' kualat begitu ya bang Rizal! Pengamat ekonomi Vincent Widjaja menyebutkan, kantor cabang bank asing di Medan terlihat sibuk berburu dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan dan deposito - Ya biarinlah ko, he...he...he *Seusai sidang pembacaan tuntutan terhadap Tommy Soeharto dikabarkan Jaksa Hasan Madani langsung kabur meninggalkan ruang sidang melalui pintu belakang - Kayak artis saja takut penggemar minta tandatangan! Wak Doel RABU, 17 JULI 2002 4 Rekonsiliasi Politik Menjelang ST MPR kompleks lagi. Artinya, krisis multidimensional yang kini menghinggapi tubuh bangsa ini akan semakin menggejala ke da- lam sendi-sendi kehidupan di masyarakat, dan selanjutnya krisis buru akan segera muncul. asumsi sebagian orang untuk membangun sebuah bangsa yang eksklusif. Artinya posisi dininabobokan oleh berbagai pergulatan kepentingan selama ini yang kadang menjelma men- jadi jargon-jargon kepentingan yang semu, picik harus dipinggir kan. harus mendapat perhatian se- rius dan itu lahir berdasarkan pegorekan, penggalian yang da- lam akan keberadaan bangsa ini. Semua pihak terutama elite politik harus mengedepankan hati nuraninya dalam melihat berbagai persoalan bangsa. Ker- purukan bangsa ini sedikit ba- nyak disebabkan oleh praktek politik yang kotor. Dan itulah artinya yang menggejala ke da- lam sendi-sendi kehidupan bang- sa ini. Maka tak pelak lagi krisis semakin krisi dan akhirnya kri- sis baru muncul. Oleh Oscar Siagian SKM Pengamat Politik dari Institute for Community Empowering (IforCE) bangan politik kita saat ini. Yang namanya kepentingan bersama menjadi dinomorsekiankan, dan bahkan terabaikan. Memang politik tidak terlepas dari kepen- tingan. Yang menjadi perma- salahan, mengarah ke manakah kepentingan tersebut. Adakah kepentingan rakyat banyak yang diutamakan, ataukah itu hanya dijadikan sebagai hiasan semata yang membalut rapi kepenting- an pribadi. Sepatutnya adalah kepentingan bersama bisa mera- jut puing-puing keberbedaan kepentingan itu, sebagai modal dalam menciptakan suatu si- tuasi yang lebih baik di masyara- kat. Artinya, kalau elite politik kita mampu membangun kepen- tingan bersama (baca: mense- jahteraan rakyat) pada garda terdepan dalam perjuangannya, maka kepercayaan rakyat akan dengan sendirinya mengalir. Fakta berbicara-setidaknya berdasarkan polling yang dilaku- kan oleh berbagai lembaga dan media massa-bahwa keperca- yaan rakyat terhadap lembaga nya (wakil rakyat) dan pemerin- tah sekarang ini sedang merosot. Maka dengan demikian sudah sepantasnya hal ini dijadikan sebagai pedoman untuk menye- lenggarakan pemerintahan dan membuat keputusan politik. Po- la-pola lama harus ditinggalkan. Kalau sampai kepercayaan rak- yat tersebut terabaikan, bukan tidak mungkin akan timbul per- masalah baru yang jauh lebih P ertarungan untuk mem-- peroleh kekuasaan ter- nyata masih terus berlanjut menjelang Sidang Tahunan MPR Agustus Tahun 2002. Bahkan, pertarungan perebutan kekuasaan tersebut telah meng- gejala ke dalam pertarungan "kasar", sekaligus menujukkan iklim politik semakin panas dan mencemaskan. Tak dapat di- sangkal di setiap sidang MPR, apakah itu Sidang Tahunan, Sidang Istimewa apalagi Sidang Umum selalu membawa im- plikasi mencekam. Disadari atau tidak setiap sidang MPR tersebut selalu berbarengan dengan kal- kulasi politik yang lebih bersifat pragmatis. Situasi seperti itulah yang pada akhirnya mengerucut ke dalam terciptanya friksi ke- pentingan politis yang cukup ta- jam di tingkat elite politik. Potret wajah politik yang di- pertontonkan kepada publik, yang sering disebut dengan di- namika politik pada dasarnya tidak terlepas hitung-hitungan para elite politik. Artinya, dina- mika politik secara gamblangnya bisa diartikan sebagai perta- rungan perebutan siapa dapat apa, partai A sebagai posisi apa, dan macam-macam lagi. Keli- hatannya cara-cara seperti ini terus menggelilingi dan pada akhirnya sampai pada taraf pe- minggiran moral. Peminggir-an moral itulah dasar bagi tercip- tanya situasi muram bangsa ini. Kejadian seperti inilah yang kelihatannya mengikuti perkem- Oleh Ardial M Pengamat Sospol dan Komunikasi Politik inggu lalu ada beberapa Zainal Abidin. hal yang menarik di- amati. Seperti, gagalnya pem- bentukan Pansus Buloggate II, isu pelengseran Amien Rais dari Ketua MPR RI, lobi Partai Gol- kar (PG) dengan PDIP, dan lain- lain sekaitan dengan akan ber- langsungnya ST MPR pada Agustus (bulan depan). Kali ini penulis tertarik pada kemesraan antara PG dan FPDIP. Kemes- raan kedua parpol besar ini, me- narik perhatian publik, karena kedua fraksi ini sangat mewar- nai hasil keputusan sidang DPR maupun MPR. Golkar Makin Aktif Melobi Misalnya gagalnya terben- tuk Pansus Buloggate II, meru- pakan realitas politik karena PG dan PDIP menolaknya yang didukung PPP. Sejak itu, setelah sukses menggagalkan pem- bentukan Buloggate II di DPR, Fraksi Partai Golkar (FPG) se- makin gencar melakukan lobi. Hal ini dapat kita simak melalui pemberitan media massa, seba- gai berita yang diinvestigasi oleh para insan pers. Melihat/me- ngamati lobi FPG dengan FPDIP yang makin gencar ini, maka tidak salah kalau disebut sebagai kemesraan dua parpol. Misalnya pada Kamis (4/7/ 2002) lalu FPDI MPR diundang PG mengadakan pertemuan di Kafe Tee Box, kawasan Jakarta Selatan di antaranya membahas genda pelaksanaan Sidang Tahunan MPR Agustus menda- tang. Dalam pertemuan kedua fraksi MPR tersebut, dari FPG diwakili ketua fraksinya Fahmi Idris didampingi Slamet Effendy Yusuf. Sedangkan FPDIP, ketua fraksinya Arifin Panigoro didam- pingi Tjiandra, Sukowaluyo dan Privatisasi: Solusi Yang Irrasional Lewat rubrik Surat Pemba- ca ini, saya ingin menanggapi maraknya penjualan aset rakyat oleh pemerintah lewat program privatisasi. Alasan pemerintah menjual BUMN dan aset-aset publik lainnya sebagai alasan utama untuk menutupi defisit anggaran negara adalah tidak tepat. Tampak jelas bahwa prob- lem utamanya bukanlah pada ketersediaan dana, justru pada praktik-praktik busuk yang dilakukan oleh aparatur negeri ini. Penjualan aset publik ke swasta baik negara maupun per- orangan bukanlah solusi men- dasar untuk memecahkan utang luar negeri Indonesia yang men- capai 1.401 triliun rupiah. Sebaliknya yang terjadi ada- lah kekayaan Indonesia akan habis terjual ke swasta. Penjual- an aset-aset publik melalui BUMN hanya merupakan lang- kah jangka pendek yang irrasio- nal. Sebab jika dana habis maka akan terulang lagi proses pen- jualan BUMN. Hal ini akan te- rus terulang. Bila semua aset BUMN terjual habis, aset mana Kemesraan ini akan terkait dengan teori dan konseptual sosiologi politik, yang diawali sosialisasi politik untuk menim- bulkan partisipasi politik dan akan melahirkan komunikasi politik. Biasanya pesan komu- nikasi politik yang disampaikan komunikator politik atau poli- tikus berbeda dengan informasi yang sebenarnya. Publik wajar bertanya: "Apa yang sedang mereka lobikan?" Berangkat dari pertanyaan ini, dapat dibuat hipotesis: "PG seba- gai parpol besar dan sudah ber- pengalaman, sedang mengatur strategi komunikasi politik un- tuk membalas jasa pada PDIP." Siapapun sulit menerima pernyataan kalau pertemuan resmi parpol besar, hanya ngo- brol-ngobrol saja. Itulah nama- nya politik, penuh dengan sandi- wara dan kebohongan. Dalam politik bohong itu halal. Jadi wa- jar kalau, agenda yang dibicara- kan bisa melebar ke mana-ma- na, biasanya isu apa yang sedang berkembang saat ini. Jadi ke- Kalau ada yang bertanya kemungkinan besar hipotesis pem- bicaraan adalah kesepakatan napa hipotesisnya demikian? para politikus tersebut justru Secara sederhana jawabannya, apa yang mereka bantah. karena PDIP sudah menunjuk- kan kesetiaannya pada PG de- ngan menolak terbentuknya Pansus Buloggate II. Sekarang apa konsep PDIP terhadap ST MPR RI. Kemungkinan besar PDIP akan menolak amande- men 1945 dan PPL (pemilihan presiden langsung). Dugaan ini tidak saja dida- sarkan kepada teori dan analisis konseptual sosiologi politik, juga analisis kenyataan komunikasi politik sebelum pemutusan peno- lakan Pansus Buloggate II. Saat itu komunikasi politik FPDIP membantah menolak Pansus Buloggate II. Lama kelamaan terjadi pro dan kontra di kalang- an anggota FPDIP. Semula di kalangan elite FPDIP banyak yang setuju agar Pansus Bulog- gate II dibentuk. Tapi setelah Megawati mempertaruhkan ja- batan ketua PDIP apabila PDIP tetap bersikukuh menerima Pansus Buloggate II. Akhirnya, publik banyak kecewa, terbukti PDIP menolak pembentukan Pansus Buloggate II. Inilah kelihaian PG sebagai parpol yang telah matang. Per- nyataan Akbar Tandjung mengo- mentari ditolaknya Pansus Buloggate II, itulah realitas poli- tik. Kita tidak usah menyalah- kan dan marah kepada PG, tapi PG memang parpol yang jago melobi dan telah matang dalam mengatur strategi politik. Lo- binya telah melahirkan realitas politik yang menyentakkan per- hatian seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang kurang dipa- hami Amien Rais, sehingga Amien Rais tidak bisa berbuat banyak merubah realitas ini. Hal ini disebabkan karena strategi Seperti pengakuan Slamet Effendy dari FPG, dia memban- tah pertemuan tertutup tersebut membicarakan bargaining FPG dengan FPDIP berkaitan pasal- pasal krusial amandemen UUD 1945 yang belum ada kesepa- katan. Menurutnya, pertemuan itu hanya silaturrahmi sekaligus sarapan bersama. Bantahan senada juga di- ungkapkan Wakil Sekretaris FPDIP Tjiandra. Menurutnya, pertemuan dengan FPG bukan kali ini saja, tapi sudah untuk kesekian kali. Bahkan, perte- muan berlangsung juga dengan fraksi lainnya, seperti FPPP. Katanya hanya ngobrol-ngobrol Tulisan harus ditandatangani dan disertai lagi yang akan dijual lagi. Bila demikian keadaannya, rencana pemerintah mengobral BUMN yang ada guna mengejar target pemasukan dana guna menutup defisit anggaran APBN harus kita tolak. Paling tidak ada dua alasan; Pertama, syar'i berten- tangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan rasul- Nya. Kedua, akibat yang akan di- timbulkan oleh privatisasi ini sung- guh mengerikan, baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Bagi kita kaum muslim, hen- daknya kita kritis terhadap upaya penyimpangan syariat Islam se- kaligus berupaya tegas melurus- kannya. Marilah kita bersama- sama mengupayakan tegaknya syariat Islam di muka bumi ini. Relakah kita diatur oleh aturan yang jauh dari ajaran Islam ? Di Balik Kemesraan PG Dengan PDIP saja. sembunyi di balik kesepakatan itu. Amien Rais kurang jitu dan mungkin terlalu polos (baca: jujur). Sementara PG dengan strategi persuasif dan lobinya, ternyata diterima oleh anggota DPR, termasuk lobi pribadi de- ngan oknum DPR dari PKB yang semula paling ngotot mem- bentuk Pansus Buloggate II. Menggagas Rekonsiliasi Politik Dalam menghadapi Sidang Tahunan MPR ini, untuk men- cari jalan keluar dari segala ke- mungkinan yang bisa terjadi, serta untuk mengatasi kejatuh- an bangsa ke dalam keterpu- rukan yang paling dalam, maka perlu dibangun suatu kesepa- katan baru di antara elete politik berupa pengutamaan kepenting- an bersama. Kepentingan bersa- ma itu adalah kepentingan un- tuk menjaga keutuhan wilayah tanah air, kepentingan untuk menjaga keberlangsungan ke- hidupan masyarakat yang lebih baik, kepentingan untuk menja- lankan agenda reformasi dan lain-lain. Itu artinya etika politik ber- gaining tidak mengabaikan kepentingan bersama yang telah disepakati sebelumnya. Sema- ngat kebersamaan tersebut juga penting dalam membangun In- donesia baru. Indonesia baru yang dimaksud adalah Indonesia yang dikelilingi oleh semangat kebangsaan. Kehilangan sema- ngat kebersamaan dalam kon- teks kebangsaan akan melahir- kan pergumulan baru dalam kehidupan berbangsa. Kondisi semacam ini juga bisa menim- bulkan penafsiran yang berma- cam-macam, yang pada giliran- nya akan semakin menguatkan Ahmad Siddiq Tanah Merah Perbaungan-Deli Serdang Media pendidikan adalah wu- jud nyata upaya manusia untuk dapat mengatasi permasalahan- permasalahan yang timbul dalam kehidupan setiap individu modern. Namun pendidikan juga yang me- Dengan demikian di masa yang akan datang, terlebih men- jelang dan pada saat Sidang Ta- hunan MPR, gerakan-gerakan atau manuver politik dalam ta- taran untuk merebut kekuasaan sepatutnya harus ditata lebih elok, bermartabat dan beradab. Elite politik juga harus memiliki kesadaran penuh bahwa mem- pertahankan ataupun merebut jabatan politik bukanlah yang utama dan terutama. Tetapi me- ngembalikan stabilitas kehidup- an politik ke habitatnya adalah sesuatu yang patut dikedepan- kan. Hal ini penting mengingat bahwa keberadaan bangsa ini yang terus terpuruk dalam ku- bangan krisis multidimensional sedikit banyaknya diakibatkan oleh muramnya stabilitas politik kita. Harus diakui setelah sekian lama kita dibuat tak berdaya oleh rezim otoriter Orde Baru, kini seolah olah masuk ke alam bebas yang dengan sesuka hati bisa bertindak. Kesadaran semua elite po- litik sangat diperlukan dalam mengatasi kemelut politik yang sedang terjadi ini. Pertikaian- pertikaian tiada arti yang selama ini sering dipertontonkan harus dihentikan. Untuk itu rekonsi- liasi politik harus segera digagas. Rekonsiliasi tersebut juga harus dilakukan dalam suatu kesadar- Wajar Ada Yang Mempertanyakan Sejak semula melalui tulisan ini, saya telah memprediksi, bahwa tidak mudah mengukur PG. Dulu, banyak gugatan emo- sional kepada PG, tanpa mem- pertimbangkan unsur logis dan pertimbangan hukum. Kini pu- blik sudah menyaksikan bagai- mana kepiawaian PG dalam strategi politiknya. Dan kemes- raan PG dengan PDIP pantas diperhitungkan oleh elite politik dari parpol di luar kedua parpol tersebut. Dalam kaitan ini, wajar saja kalau ada politikus di luar FPG dan FPDIP mempertanyakan apa hasil lobi kesepakatan PG dan PDIP? Seperti dipertanyak an Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tentang agenda tersele- bung di balik kesepakatan anta- ra PDIP dan PG yang telah me- nyatakan keinginannya me- nyukseskan amandemen UUD 1945. Agenda tersembunyi itu adalah penggagalan amande- men UUD 1945 yang dimotori PDIP dan PG melalui celah Atur- an Peralihan UUD 1945 hasil amandemen. Wakil Ketua Umum PKB versi Kuningan Mahfud MD me ngatakan alasan dari pengga- galan itu adalah ketidakpastian menghadapi pemilihan presiden secara langsung tahun 2004, na- mun menginginkan agar pemi- lihan langsung dilakukan mulai 2009. "PKB menyambut baik kesepakatan FPDIP dan PG yang ingin menyukseskan amandemen UUD 1945. Namun jangan sampai ada agenda ter- Untuk itu kami mengimbau pada semua pihak termasuk pihak pengelola perguruan tinggi seperti rektor, dekan-dekan dan staf pengajar serta pimpinan univer- sitas memberikan sanksi tegas kepada para pelaku tindak keja- hatan dan pencemaran nama baik USU dengan cara : an penuh. Rekonsiliasi politik yang hendak dibangun itu harus berlangsung dengan fair, tidak semu, dan tanpa paksaan. 1. Pemecatan pelaku bila ia berkedudukan sebagai pegawai atau staf pengelola USU, 2. Peme- catan dan sanksi DO bagi mahasis- wa yang terlibat dalam kasus tersebut, 3. Pengusutan tuntas secara investigasi dari pihak pim- pinan universitas maupun kepoli- sian. 4. Membuat suatu penga- manan ekstra ketat bagi penya- lenggaraan seleksi mahasiswa ba- ru untuk tahun ajaran berikutnya pendidikan diploma yang akan termasuk seleksi untuk program berlangsung. Dalam pembangunan rekon- siliasi politik tersebut harus pula dikedepankan beberapa hal, Per- tama, rekonsiliasi politik yang sedemikian itu menjadi penting guna membangunan tatanan politik nasional yang lebih demo- kratis. Artinya rekonsiliasi politik adalah modal yang sangat berharga dalam menciptakan iklim politik yang harmonis dan kondusif. Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fak. Sastra USU Kedua, pengutamaan rekon- siliasi politik adalah sesuatu yang tidak bisa ditunda-tunda lagi, mengingat bangsa ini ham- pir masuk ke jurang keterpuruk- an politik yang sangat dalam. Kalau bangsa ini mau tidak sam- pai mengubur dirinya sendiri oleh karena secuil hal, yaitu oleh karena keteledoran politik, maka mau tidak mau, suka tidak suka rekonsiliasi adalah langkah per- tama yang harus ditempuh. Ketiga, rekonsiliasi politik yang harus dibangun, harus pula dipikirkan secara lebih jelimat, agar terlepas dari intrik-intrik kepentingan pribadi. Hal ini pen- ting karena memang kenyataan selama ini bahwa panggung po- litik nasional, sekalipun itu se- ring di "bumbui" dengan kata manis rekonsiliasi, namun ha- silnya tetap masih jauh dari yang diharapkan. Transaksi-transaksi politik yang sedang melanda peta per- politikan bangsa memang se- dang dipenuhi oleh pergulatan- pergulatan kepentingan politik yang sifatnya pragmatis oleh kelompok-kelompok tertentu. Maka ke depan terutama menje- lang dan bahkan saat berlang- Di samping itu rekonsiliasi sungnya Sidang Tahunan MPR, politik harus merupakan "sesua- elite politik perlu mengedepan- tu" yang diwujudkan berdasarkan penyelesaian persoalan ne- gara, bukan kepentingan pribadi dan golongan. Namun, apakah elite politik kita mau(?). kan pengakuan bersama. Penga- kuan dalam artian bahwa keber- adaan kehidupan bangsa adalah Pada malam Kamis (11/7) lalu telah dilangsungkan pertemuan antara PDIP dengan PG dan informasinya, telah di- hasilkan kesepakatan bahwa kedua partai itu akan menyuk- seskan amandemen UUD 1945. PKB menyambut baik hasil per- temuan itu dan kesepakatan yang telah diambil itu adalah MPR yang akan menjadi bika- meral, penghapusan Dewan Per- timbangan Agung (DPA), dan pemilihan presiden secara lang- sung. Ketiga isu itulah yang sela- ma ini membayangi Sidang Ta- hunan (ST) MPR pada Agustus 2002 dan dikhawatirkan per- helatan nasional itu mengalami jalan buntu (deadlock). Ketua MPRAmien Rais juga menyambut baik kesepakatan antara PDIP dan PG. Kepada pers di Gedung DPR/MPR Ja- karta, Jumat (12/7) lalu, Amien mengatakan selama ini kekha- Surat Pembaca insti- fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya. Benar dan objektif. Maksimum 1 folio, 2 spasi/Artikel maksimum 5 halaman folio. micu terjadi sebuah upaya yang kriminalitas serta menyimpang dari apa yang dise- tusi pendidikan maka kami Him but dengan penyelesaian masalah. punan Mahasiswa Islam yang Kecenderungan ini terjadi berada dalam lingkungan USU tidak saja dalam negara bangsa merasa prihatin dan sangat me- Indonesia bahkan di setiap masya- nyesalkan dengan adanya kasus rakat di dunia ini terjadi penyim- tersebut. pangan dari apa yang disebut de- ngan upaya manusia mengatasi problematikanya. Misalnya saja kasus penyimpangan penyelesai- an dalam mencapai cita-cita dalam dunia pendidikan. Topik di atas diinspirasi oleh adanya penyimpangan penyele- saian masalah dalam dunia pendi- dikan perguruan tinggi yang ber- nama USU (Universitas Sumatera Utara). Penyimpangan yang ter- jadi adalah penyalahgunaan we- wenang jabatan dan penyalahgu- naan kesempatan yang diberikan oleh institusi yang mereka tangani. Kasus bocornya soal-soal ujian Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) di lingkungan pergu- ruan tinggi ternama di Sumatera ini merupakan suatu pencorengan nama baik USU sebagai sebuah HMI Tentang SPMB institusi pendidikan yang notabe- ne merupakan "bengkel" intelegen- sia dan intelektualitas masyarakat di sekitarnya. Melihat kasus di atas yang da- pat dikategorikan sebagai tindak- an pencemaran nama baik dan watiran terjadinya kebuntuan ada pada perbedaan sikap antar fraksi di MPR terhadap pasal- pasal krusial yang diamande- men. Namun soal adanya kesepa- katan FPG dan PDIP berkaitan dengan masalah krusial aman- demen UUD 1945 dibantah oleh Wakil Sekretaris FPG MPRA Hafiz Zawawi. Sampai perte- muan kedua di Hotel Mulia, Kamis malam (11/7) tidak ada kesepakatan apapun antara FPG dan FPDIP. Kita sama- sama ingin amandemen UUD 1945 dilanjutkan, dan Sidang Tahunan tidak boleh deadlock. Ketidakadilan politik yang akhirnya membangun keti- dakadilan sosial, ekonomi harus diberhentikan perjalanannya. Itu sebabnya ketika elite politik terlalu memaksakan kepenting- an maka itu sama dengan mem- berlakukan ketidakadilan di te- ngah-tengah masyarakat. Keti- dakadilan menimbulkan kecem- buruan, dan kecemburuan me- mancing keserakahan, keben- cian, fitnah dan lain-lain. Dan ketika itu terjadi, itulah yang disebut dengan konflik horizon- tal. Yang Belum Disepakati Dalam pertemuan pertama FPG dengan FPDIP, mereka saling menanyakan posisi ma- sing-masing, termasuk perbe- daan pendapat pasal-pasal amandemen UUD 1945 antara FPG dan FPDIP. Pasal yang be- lum disepakati antara kedua fraksi besar itu antara lain, pasal 13 tentang Pengangkatan Du- bes, pasal 23 tentang BI, pasal 29 ayat 2 tentang agama. Mengenai isu bahwa FPG dengan FPDIP sepakat menye- rahkan pemilihan langsung pre- siden putaran kedua ke rakyat dibantah kedua fraksi. Tidak ada kesepakatan itu, apalagi deal-deal. Lagi pula, sebelum pertemuan dengan FPG, FPDIP sudah menyatakan putaran kedua tidak lagi ke MPR, tapi diserahkan ke rakyat. Jadi ke- putusan itu bukan hasil perte- muan dengan FPG. Wakil Sekre- taris FPDIP Tjiandra Widjaja menambahkan FPDIP tidak pernah membuat kesepakatan apapun dengan FPG. Dari informasi ini semakin dapat dipahami, antara PG dan PDIP sedang mengalami kas- maran yang dalam. Mereka sudah saling bertemu. Kelihat- annya kemesraan kedua parpol besar ini lebih signifikan ketim- bang pertemuan yang dilakukan atas nama politikus Islam yang sempat mencuat ke permukaan. Melihat kemesraan PG dan PDIP ini elite politikus di DPR pantas menyikapinya secara po- sitif, untuk mengantisipasi suk- sesnya ST Agustus mendatang, dan agar tidak terjadi deadlock. Peristiwa proses politik penolak Pansus Buloggate II, dapat dija- dikan kaca perbandingan oleh elite politik, seperti Amien Rais, Mafdudh MD, dan lainnya. Ini- lah sebuah renungan komuni- kasi politik bagi elite politik, mempertanyakan: "Ada apa se benarnya di balik kemesraan PG dan PDIP?" Pertanyaan ini mempertanyakan agenda terse- lubung di balik kemesraan PG dengan PDIP. Keterangan LSM Gassora menurut saya biasanya ada atau Membingungkan Mencermati pemberitaan pa- da beberapa media cetak terbitan Medan Kamis (11/7) tentang tun- tutan Gassora (Lembaga Advokasi Solidaritas Rakyat) sangat membi- ngungkan para pembaca di mana tuntutan tersebut terasa tidak layak karena Laporan Pertang- gung Jawaban (LPJ) Bupati Lang- kat belum bergulir kok sudah da- pat dipastikan adanya penyele- wengan, bahkan mengatakan ada- nya kas kosong alias "bangkrut gate" hal ini sangat tidak beralas- tidaknya sisa anggaran setelah adanya nota perhitungan ke- uangan APBD tahun 2001, ma- ka baru diketahui ada atau ti- daknya sisa anggaran pada ta- hun 2001, nah apabila terdapat sisa anggaran maka akan dima- sukan pada APBD tahun 2002. Selanjutnya saya membaca keterangan dari wakil Gassora bahwa adanya penyelewengan dana baik itu diperuntukan tun- jangan jabatan perjalanan dinas sekretariat dan badan penga- wasan, menurut hemat kami kost tersebut dalam penggu- naannya telah diatur dan dise- pakati oleh legislatif dalam RA- PBD menjadi APBD. an. Begitu juga menyingkapi ten- tang sisa anggaran tahun 2001 yang dikatakan perwakilan Gasso- ra tidak muncul pada APBD 2002, Menurut kami apabila kas pada suatu Lembaga kosong, ma- Untuk itu saya selaku pen- ka segala operasional akan macet/ gamat melihat pernyataan Gas- tersendat, dan biasanya di dalam pemerintahan tidak ada istilah song tidak beralasan dan justru sora yang mengatakan kas ko- kas kosong. Mengapa saya kata- kan demikian? Pantauan saya hingga saat ini pemerintah Kab. Langkat tetap berjalan dengan guru dan anggota DPRD tidak per- baik, sebagai contoh gaji untuk nah macet. Ini berarti kas tetap ada. meragukan, sehingga penjelasan yang diberikan dapat membi- ngungkan masyarakat. Seha- das, arif dan bijaksana dalam rusnya Gassora dapat lebih cer- menyampaikan keterangan yang akan dikonsumsi khusus- nya para pembaca. Sofyan Sory Mantan Anggota DPRD Langkat Wartawan Daerah: BIRO JAKARTA: Hermanto, H Rahmatsyah Lubis, H Ramadhan Usman, Hasriwal AS BIRO SUMUT: Langkat: H Ibnu Kasir, Asrirais, Chairil Rusli; Binjai: Riswan Rika, Nazelian Tanjung, D.Serdang: HM Husni Siregar, Perdinan S, Dairi: Leston Sinaga, Tebingtinggi: David Susanto, Muhammad Idris, Pematangsiantar: Yan MS Sinaga, Edoard Sinaga, Mulia Siregar, Tg. Balai: Aldyn Matova, Tarutung: Parlindungan Hutasoit, Tapsel: Syarifuddin Nasution, Balyan Kadir Nasution, Iskandar Hasibuan, Mohot Lubis, Kisaran: Abu Bakar Nasution, Nurkarim Nehe, Umaruddin Yasin Amin, Labuhanbatu: Nazran Nazier, Neirul Nizam, Agus Diansyah Hasibuan, Indra Muhery S, Armansyah Abdi, Sibolga: Zulfan Nasution BIRO ACEH: Banda Aceh: Adnan NS, Aldin NL, Zafrullah, T Mansursyah, Muhammad Zairin, T Ardiansyah, Aceh Besar: Iskandarsyah, Pidie: Samsuar, Bireuen: Samsul Rizal Jibro, Masykur Tom Randista, HAR Djuli, Mawardi Sulaiman, Aceh Tengah: Bahtiar Gayo, Aceh Utara: Bustami Saleh, M Jakfar Achmad, Jamali Sulaiman, Fakhrurrazzi Araly, Idrus Jeumpa, Arafat Nur, Muhammad Nasir Age, Aceh Timur: Syahrul Karim, Ibnu Sa'dan, Agusni AH, Kualasimpang: Muhammad Hanafiah, Aceh Barat: Rusli Idham, Hasaruddin, Aceh Selatan: Zamzami Surya, Aceh Singkil: Tarmizi Ripan, Aceh Tenggara: Mahadi Pinem, Blangkejeren: Buniyamin, Sabang: T Zakaria Al Bahri. Semua wartawan Harian Waspada dibekali tanda pengenal. Color Rendition Chart WASPAD SUM Ten LIMAPU tuanya di De Asahan tewa tidak jauh da 15.30. Parit gal PT Socfindo kebun karet nurut keter temannya du jatuh dan m Keluarga da lokasi. Korba bernyawa la Pene LIMAPU dikan 2002/20 dilaksanakan berjalan lanca kepada wart yang mendat diterima 200 lokal. 111 orang calon siswa y dasarkan NE terendah 28 5 K BINJAI: 22.30 meng berinisial S,2 Sumber Mu Kini ters di Mapolre dikumpulka bersama bar setelah petu menjadi pem tersangka m terpaksa dit Jambr P.SIANT nomor polisi: Rugun Br Si siang. Rugun br cucunya. Mer jaitan P.Sia: mendahului, nenek terseb rampas kalu Warg SIMALU Kec.Dolok Sile proyek P2D (E Dolok. Proyel jalan jurusa Kontrakte karena tidak yek), dikerja batu kecil sel ukuran kecil batu-batu yar di siram pak Pen P.SIANTA nomor tebak uang hasil pe ditangkap sa marimbun, K terdiri dari u dan buku no Atas pert judi togel ya ngumpul rek Sementar Siantar Utara jualan kupor PMB M BINJAI:1 dinilai ada pil Waspada Seni itu diketahui p NEM 27 terny menurut calo Hal ini dikecev kan anaknya. Salh seora nerimaan sisw hendaknya m mengambil ke rakat. Sumb mengemukaka Binjai urusan. tidak berada d masih sibuk r Peserta BINJAI: F Senin (15/7) m- Spama Riau dit Nasution Nst d kota Drs H Ach pembangunan. diri yang berwa harapkan pese melaksanakan memberikan m ngunan din ko Usai diteri Nst di Pendopo melakukan ku Pelaku LANGKAT Latif, warga ja Sei.Bilah Timu (13/7) akibat d sei-Bilah sekit Polsek P.Bran Kec.Selosai Keteranga membacok Ab bagian belaka memberikan Puskesman, na SH Zhuhur: Kota: MEDAN В.АСЕН BINJAI BIREUN B.PIDIE 12:33 12:46 12:34 12:41 12:40 G.SITOLI 12:37 12:34 K.JAHE KISARAN 12:29 KOTACANE 12:36 Langsa 12:36 L.Semawe 12:39 L.PAKAM 12:32 MEULABOH 12:43 PSIDEMPUAN 12:31 P.SIANTAR 12:31 R.PRAPAT 12:28 SABANG 12:46 SIBOLGA 12:32 SI DIKALANG 12:34 SIGLI 12:44 SINGKIL 12:37 STABAT 12:34 TAKENGON 12:40 T.BALAI 12:29 TAPAK TUAN 12:39 TARUTUNG 12:32 T.TINGGI 12:31